PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

DRAFT

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

DIREKTORAT SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016 BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

KATA PENGANTAR

Dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kearifan dan kekayaan nilai sejarah dan budaya bangsa Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN) Tahun 2016 memberikan Bantuan Pemerintah kepada kelompok masyarakat di Indonesia untuk melestarikan nilai sejarah dan budaya lokal mereka. Dalam pelaksanaannya, bantuan ini digunakan antara lain untuk melindungi, mengembangkan dan memperkuat segala inisiatif pelestarian kebudayaan di Indonesia.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme pendistribusian bantuan serta pelaksanaannya. Pemanfaatan bantuan semaksimal mungkin harus dilakukan sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam buku ini. Secara umum petunjuk teknis ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, definisi konsep, prosedur pelaksanakan bantuan, penyaluran dan pencairan dana bantuan, dan pelaporan.

Besar harapan kami semoga penerima bantuan dapat memperoleh manfaat dan melaksanakan

pekerjaan

yang

dikelola

secara

transparan

serta

dapat

mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis ini.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................... ......................................

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................................

1

B. Tujuan .............................................................................................................

2

C. Dasar Hukum ...................................................................................................

2

BAB II RUMAH BUDAYA NUSANTARA A. Pengertian ......................................................................................................

5

B. Sasaran ...........................................................................................................

6

C. Prinsip Dasar ......................................................................... ..........................

6

D. Persyaratan Administratif dan Substantif .........................................................

7

E. Sumber, Jumlah, dan Pola Pemberian Dana ..................................................

7

F. Ruang Lingkup Penggunaan Dana .................................................................

8

G. Pelaksana .......................................................................................................

9

BAB III ALUR BANTUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan ........................................................................................................ 12 B. Pengajuan dan Seleksi Proposal ..................................................................... 13 C. Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan ....................................................... 14 D. Pelaksanaan Pekerjaan .................................................................................. 17 E. Sanksi………………………………………………………………………………..

19

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN A. Pemantauan ................................................................................................... 20 B. Pelaporan ....................................................................................................... 20 BAB V PENUTUP ................................................................................................ 23


ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara ……………………………………………………… 24 Lampiran 2 Format Proposal Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016 ..................................................................... 25 Lampiran 3 Contoh Format Proposal .................................................................

26

Lampiran 4 Format Nama dan Spesifikasi Bantuan ..…………………………….

27

Lampiran 5 Format Profil Yayasan Pengelola Rumah Budaya …………………

28

Lampiran 6 Format Rekening Bank dan NPWP Atas Nama Yayasan/ Organisasi Pengelola Rumah Budaya ……………………………….

29

Lampiran 7 Format Surat Pernyataan ................................................................

30

Lampiran 8 Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal ..................

31

Lampiran 9 Format Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik ........

32

Lampiran 10 Contoh Format Berita Acara Pembayaran ......................................

33

Lampiran 11 Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ......................

35

Lampiran 12 Format Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana Bantuan ..………….

39

Lampiran 13 Berita Acara Serah Terima Aset ……………………………………….

40

Lampiran 14 Verifikasi Eligibilitas Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya

42

Lampiran 15 Laporan Penerimaan Dana …………………………………………….

43

Lampiran 16 Format Daftar Inventaris Barang ………………………………………

44

Lampiran 17 Laporan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN .. ......... .

45

Lampiran 18 Contoh Format Laporan ………………………………………………… 46 Lampiran 19 Daftar UPT Kebudayaan Kemdikbud ………………………………….. 47


ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu aspek mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa adalah kebudayaan nasional. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia merupakan modal sosial kultural untuk membentuk jati diri bangsa yang kuat. Namun, keragaman yang tidak dikelola dengan baik, justru berpotensi melahirkan banyak persoalan sosial, mulai dari hilangnya kemandirian bangsa Indonesia secara politik, ekonomi dan kultural hingga lahirnya konflik horizontal akibat friksi antar kelompok budaya yang berbeda. Akhir dari semua hal tersebut adalah terhambatnya pembangunan di Indonesia sehingga bangsa ini semakin sulit menggapai cita-citanya. Kasus klaim beberapa bentuk kesenian atau budaya nusantara oleh negara lain dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan salah satu pelajaran betapa pentingnya melestarikan bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pengabaian terhadap pelestarian nilai sejarah dan budaya tak hanya akan menghadapi persoalan di dalam negeri, begitu juga hubungan dengan negara lain semakin berkurang peranannya mengingat kebudayaan juga dapat menjadi alat diplomasi (soft power) kebijakan luar negeri. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang peduli terhadap upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya baik yang dilakukan secara individu atau kelompok masyakat yang terhimpun dalam suatu organisasi atau lembaga, namun keberadaannya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu perlu adanya program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN) ini sebagai bentuk upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.


ii

B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk RBN dimaksudkan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya di beberapa daerah di Indonesia, agar tercapai kondisi: 1.

Bertahannya eksistensi individu maupun kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia yang selama ini aktif dan memiliki tujuan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya, termasuk budaya lokal.

2.

Menguatnya kapasitas atau kemampuan individu maupun kelompokkelompok

masyarakat

dalam

melindungi,

mengembangkan,

dan

memanfaatkan nilai sejarah dan budaya lokal di daerah masing-masing. 3.

Meningkatnya kesadaran masyarakat secara umum tentang pentingnya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai sejarah dan budaya, terutama apresiasi budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia.

4.

Bertahan dan berkembangnya ekspresi budaya lokal di Indonesia, baik yang dikelola oleh individu maupun masyarakat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan program pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan: 1. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003

tentang Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan;


ii

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II RUMAH BUDAYA NUSANTARA

A. Pengertian BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara yang selanjutnya disingkat Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN merupakan program pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada kelompok masyarakat yang ditujukan untuk melestarikan kearifan dan kekayaan nilai sejarah dan budaya di beberapa daerah di Indonesia. Rumah Budaya adalah lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya untuk mendukung upaya-upaya pembentukan dan penguatan jatidiri dan karakter bangsa, mengembangkan nilai-nilai kearifan serta memelihara sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan berpatokan pada cakupan kegiatan rumah budaya di atas, maka sebuah lembaga dapat disebut sebagai rumah budaya apabila melakukan dua atau semua kegiatan berikut ini: 1. Pelindungan: konservasi obyek sejarah, nilai budaya, dan perwujudannya, 2. Pengembangan: pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan dan menyebarluaskan informasi nilai sejarah dan budaya, 3. Pemanfaatan: mendayagunakan potensi nilai sejarah dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Secara kelembagaan, setidaknya ada 5 (lima) ciri yang dapat menjadi rujukan untuk mendefinisikan rumah budaya di Indonesia, yaitu: 1. Ada organisasi sosial dan pengaturan kegiatan yang disepakati bersama atau pranata (institute), kepemilikan AD/ART 2. Ada pengurus yang mengelola dan anggota (community atau society) yang tergabung dalam rumah budaya, 3. Ada ruang kesekretariatan dengan sarananya sebagai pendukungan aktifitas. 4. Ada lokasi tertentu yang menjadi tempat kegiatan, yang berupa bangunan dan halaman, atau bentuk sarana publik lainnya, 5. Ada program kegiatan yang bertujuan membina kapasitas Sumber Daya Manusia.

B. Sasaran Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara diharapkan dapat mendorong upaya pelestarian nilai sejarah dan budaya di suatu lokasi. Upaya BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

pengembangan rumah budaya ini dengan demikian akan terkait dengan lembaga atau institusi (institute) sebagai wadah kegiatan tersebut. Untuk kepentingan penyaluran Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN tahun 2016, penerima bantuan adalah kelompok masyarakat di daerah tertentu yang telah melakukan inisatif sendiri mengembangkan rumah budaya. Sejumlah komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas pelestarian nilai sejarah dan budaya misalnya dalam bentuk: rumah budaya, komunitas seni dan budaya, padepokan seni dan budaya.

C. Prinsip Dasar Bantuan Pemerintah RBN yang dilakukan oleh direktorat memiliki prinsip dasar antara lain sebagai berikut: 1. Nasionalisme yaitu bantuan RBN dilakukan dalam upaya memperkuat rasa kebangsaan dan memperkokoh karakter bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;. 2. Prioritas yaitu bantuan RBN diprioritaskan kepada kelompok dalam masyarakat yang

membutuhkan

dalam

upaya

melindungi,

mengembangkan,

dan

memanfaatkan nilai sejarah dan budaya lokal namun sangat rentan dalam menghadapi kendala pengembangannya; 3. Selektif yaitu bantuan RBN dillaksanakan secara selektif terhadap kelompok dalam masyarakat yang mengajukan proposal bantuan RBN, bukan hadiah atas prestasi tertentu (award). 4. Netral yaitu bantuan RBN bersifat objektif tidak mempunyai kepentingan dengan kelompok politik tertentu atau dimaksudkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu baik secara langsung maupun tak langsung tetapi semata-mata untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 5. Akuntabilitas yaitu kegiatan RBN harus transparan dan bertanggungjawab dalam setiap tahap kegiatan yang dijalankan, baik pada saat pengusulan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil kegiatan.

D. Persayaratan Administratif dan Substantif Syarat memperoleh bantuan Rumah Budaya Nusantara: 1. Mengajukan proposal permohonan bantuan; BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

2. Proposal berisi rincian rencana kerja/pelaksanaan dan penggunaan bantuan serta memuat program dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan; 3. Memiliki legalitas dari pemerintah daerah setempat atau perizinan berbadan hukum (akte notaris); 4. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD-ART); 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif; 7. Memiliki rumah/bangunan dan domisili tetap yang dimiliki pribadi atau yayasan/pengelola beserta keterangan luas tanah dan luas bangunan; 8. Melampirkan pengalaman terkait sedikitnya dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah

dan

budaya

dibuktikan

dengan

surat

keterangan/referensi/

dukungan/pernyataan dari pejabat daerah (minimal tingkat kecamatan); 9. Organisasi/lembaga yang bukan milik pemerintah/pemerintah daerah; 10. Memiliki rencana pengelolaan pasca realisasi bantuan; 11. Surat pernyataan yang menegaskan bahwa pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis; 12. Kesesuaian proposal program yang diajukan dengan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya; dan 13. Mampu menyajikan program yang berkelanjutan

E. Sumber Dana, Jumlah Dana, dan Pola Pemberian Dana Sumber dana untuk pemberian Bantuan Pemerintah RBN berasal dari APBN tahun 2016 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sejarah Nomor: SP DIPA-023.15.1.189647/2016, tanggal 7 Desember 2015. Jumlah bantuan pemerintah yang diberikan pada tahun 2016, sesuai dengan pengajuan proposal dan hasil verifikasi, dengan jumlah dana berkisar antara Rp.150.000.000,-

(seratus

lima

puluh

juta

rupiah)

sampai

dengan

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap kelompok/lembaga penerima bantuan. Prinsip Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN adalah penyampaian bantuan berupa bantuan pendanaan pembangunan fisik maupun penyelenggraan event\kegiatan BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

kepada penerima bantuan yang dikoordinir langsung oleh Direktorat Sejarah sesuai dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sejarah, disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Sejarah, dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

F. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Ruang lingkup penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN ini meliputi: No. Ruang Lingkup 1 Koordinasi dan Konsultasi 3

4

Penyelenggaraan event/kegiatan

Perbaikan fasilitas fisik penunjang aktivitas RBN

Contoh Kegiatan - Melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPNB Kebudayaan setempat maupun ke Direktorat Sejarah - Seminar/Workshop/Diskusi/Dialog Interaktif dalam bidang sejarah dan nilai budaya. - Festival atau pagelaran, pameran, lomba, dan dokumentasi yang bertema kesejarahan dan budaya. - Penyebaran informasi, seperti penerbitan buku dan media elektronik lainnya, dsb dalam bidang sejarah dan budaya. - Renovasi sarana atau fasilitas penunjang kegiatan - Rehabilitasi bangunan RBN dapat dimungkinkan sejauh bangunan tersebut memiliki nilai budaya setempat. - Renovasi dan rehabilitasi fisik hanya dapat diberikan kepada Rumah Budaya milik pribadi/masyarakat bukan milik pemerintah maupun pemerintah daerah

G. Pelaksana Pelaksana program Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN meliputi Direktorat Sejarah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) di bawah

Direktorat

Kebudayaan,

Jenderal

Pemerintahan

Kebudayaan Daerah

Kementerian

Provinsi,

Pendidikan

Pemerintahan

dan

Daerah

Kabupaten/Kota, dan kelompok masyarakat atau lembaga penerima Bantuan, dengan tugas masing-masing sebagai berikut: 1. Direktorat Sejarah: BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah fasilitasi RBN; b. Membuat dan menyampaikan surat edaran atau informasi tentang bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BPNB Kebudayaan di lingkungan Kemdikbud; c. Menetapkan

Kelompok

Kerja/Penilaian

Lapangan

(Pokja/PL)

yang

melibatkan BPNB Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat setempat sebagai pendamping calon penerima bantuan RBN dalam pelaksanaan bantuan pemerintah; d. Melakukan pemantauan

terhadap proses verifikasi administrasi dan

lapangan calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Pokja/PL; e. Bersama dengan BPNB melakukan verifikasi lapangan jika terdapat hal-hal yang meragukan minimal satu kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi; f. Melakukan penilaian persyaratan ; g. Melaksanakan

kegiatan

pembekalan

teknis

bagi

penerima

Bantuan

Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara; h. Menetapkan dan menyalurkan bantuan kepada penerima RBN sesuai hasil seleksi; i. Melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan, dapat bersama dengan BPNB wilayah kerja; j. Membuat tanda penerimaan bantuan dalam bentuk papan nama yang terbuat dari bahan plat yang ditempatkan pada lokasi RBN penerima bantuan;

2. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bidang Kebudayaan Kemdikbud: a. Menginformasikan program bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat di wilayah kerjanya; b. Menjadi bagian dari Kelompok Kerja/ Penilai Lapangan (Pokja/ PL); c. Melakukan verifikasi lapangan (visitasi) terhadap calon penerima Bantuan bersama dengan tim Direktorat Sejarah; d. Bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran data-data yang diajukan oleh calon penerima bantuan;


ii

e. Merekomendasikan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan RBN kepada Direktorat Sejarah untuk dilakukan seleksi lebih lanjut; dan f. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendampingan bantuan.

3. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kebudayaan: a. Menginformasikan program bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada masyarakat atau pengelola rumah budaya di wilayah kerjanya; b. Mengusulkan 1 (satu) nama pegawai di SKPD bidang kebudayaan yang akan menjadi anggota Pokja/PL yang ditetapkan oleh kepala SKPD Bidang Kebudayaan; c. Melakukan koordinasi di lapangan dengan BPNB Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud setempat maupun dengan Direktorat Sejarah dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah fasilitasi RBN.

4. Penerima bantuan RBN : a. Membuat dan mengajukan surat permohonan bantuan pemerintah fasilitasi RBN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan U.p. Direktur Sejarah; b. Mengikuti pembekalan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah; c. Menandatangani surat perjanjian kesanggupan memanfaatkan bantuan pemerintah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Sejarah; d. Menyampaikan informasi ke Direktorat Sejarah apabila dana sudah atau belum masuk ke rekening penerima bantuan pemerintah; e. Membentuk tim pelaksana kegiatan pemanfaatan bantuan pemerintah; f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah ditetapkan dari hasil verifikasi. g. Melaporkan kepada pemerintah setempat bahwa telah menerima bantuan RBN; h. Membuat dokumentasi sebelum kegiatan, khususnya yang terkait dengan pekerjaan fisik, dan selama kegiatan berlangsung, sebagai kelengkapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;


ii

i. Membuat laporan pemanfaatan bantuan pemerintah, baik dalam bentuk laporan kegiatan maupun laporan pertanggung jawaban keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya wilayah kerja setempat; j. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada Direktorat Sejarah (contoh format terlampir).

BAB III ALUR BANTUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan 1. Direktur Sejarah mengirimkan surat pemberitahuan tentang program Bantuan Pemerintah

Fasilitasi

Kabupaten/Kota,

serta

RBN

kepada

seluruh

pemerintah

BPNB

di

bawah

Provinsi,

pemerintah

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan; 2. Direktorat menetapkan daftar BPNB Direktorat Jenderal Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan verifikasi proposal calon penerima Bantuan bersama Direktorat Sejarah; BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

3. Direktorat melakukan sosialisasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dan verifikasi kepada Kepala BPNB Kebudayaan terkait dan Dinas Kebudayaan Provinsi; 4. BPNB Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemdikbud berkoordinasi dengan Pemerintah

Provinsi

dan

pemerintah

Kabupaten/Kota

mengumumkan

program Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN kepada masyarakat setempat; 5. Pejabat Direktorat Sejarah memilih dan menetapkan anggota Pokja berdasarkan aspek kompetensi, efektifitas dan efisiensi dalam melakukan kerja penilaian; 6. Direktur menetapkan Pokja/PL; 7. Direktorat membentuk Tim Seleksi Akhir (TSA) dengan ketentuan sebagai berikut: a) TSA beranggotakan 6(enam) orang, terdiri: 1 (satu) orang ketua tim yang dijabat oleh Direktur Sejarah, ditambah 5(lima) orang staf Direktorat Sejarah; b) Direktur Sejarah memiliki kewenangan memilih anggota TSA dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas TSA; c) Susunan dan anggota TSA ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Sejarah;

2. Pengajuan dan Seleksi Proposal: 1. Para RBN calon penerima Bantuan mengirimkan proposal yang ditujukan kepada Direktur Sejarah. Proposal dapat dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman (format proposal terlampir); 2. Tahap Persiapan Proposal/Verifikasi dilakukan dengan cara: a. Pokja PL menerima dan memverifikasi seluruh proposal yang dikirimkan oleh calon penerima bantuan; b. Pokja PL melakukan verifikasi tentang kesesuaian (eligibility) profil calon penerima bantuan dengan kriteria kelembagaan RBN dan kelayakan penerima bantuan sebagaimana syarat yang telah ditentukan (formulir verifikasi lapangan terlampir);


ii

c. Pokja PL harus merekomendasikan kepada Direktorat yang dianggap layak untuk mengikuti seleksi TSA; d. Keputusan tentang calon penerima bantuan yang dianggap sesuai dengan kriteria Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dilakukan dengan cara musyawarah di antara seluruh anggota Pokja PL; e. Pokja PL sudah harus menetapkan dan mengirimkan hasil seleksi tahap I kepada Direktorat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal batas akhir pengajuan proposal dari RBN; 3. Seleksi Proposal: a. Tim Seleksi Akhir (TSA) di Direktorat menyeleksi seluruh proposal RBN calon Penerima Bantuan yang dikirimkan oleh Pokja PL; b. TSA melakukan pengujian atau verifikasi terhadap proposal yang dianggap layak untuk menerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dengan persyaratan teknis yang dituangkan kedalam indikator penilaian. c. Daftar proposal yang lolos seleksi ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota TSA dan dikirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah untuk ditetapkan sebagai RBN penerima Bantuan, serta disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah, dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Direktorat Sejarah secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh BPNB Kebudayaan di lingkungan Kemdikbud yang ditunjuk oleh Direktorat Sejarah tentang penetapan nama-nama RBN Penerima Bantuan; 5. Direktorat Sejarah memberikan sosialisasi kepada calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN dalam bentuk workshop dengan didampingi oleh verifikator daerah.

Atau secara bagan alur penetapan penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara adalah sebagai berikut:


ii

ALUR PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

Penentuan Rumah Budaya Nusantara yang diberikan Fasilitasi

Proposal

2

3 Tidak Lolos Verifikasi

Rumah Budaya Nusantara (Di Daerah)

Proposal tidak memenuhi persyaratan

4

Bantuan Tunai

1

Verifikasi

6

Laporan Kegiatan

Direktorat Jenderal Kebudayaan up. Direktorat Sejarah

Penyaluran Dana

Pelaksanaan Fasilitasi 5

3. Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Proses penyaluran dan pencairan dana bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Dokumen persyaratan pengajuan dana pencairan yang harus ditandatangani oleh ketua Rumah Budaya Nusantara yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pada saat penandantanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara ketua rumah budaya nusantara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah, yang terdiri dari: a. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan; b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); c. Berita Acara Pembayaran; d. Kuitansi Penerima Bantuan. Dokumen yang telah ditanda tangani dilengkapi dengan fotocopy nomor rekening bank dan surat pernyataan rekening masih aktif dari bank bersangkutan,

serta

fotocopy

NPWP

atas

nama

Rumah

Budaya

Nusantara/yayasan/lembaga/ organisasi.

2. Penyaluran Dana


ii

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

Direktorat

Sejarah

mengajukan

permohonan pengiriman dana bantuan langsung ke rekening Rumah Budaya Nusantara

penerima

Bantuan

Pemerintah

Fasilitasi

Rumah

Budaya

Nusantara kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, dengan melengkapi dokumen berupa: a. Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan; b. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; c. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); d. Berita Acara Pembayaran; e. Kuitansi Penerima Bantuan; f. Fotocopy Nomor Rekening Bank dan Surat Pernyataan rekening yang masih aktif dari bank bersangkutan; g. Fotocopy NPWP; h. Daftar nominatif bagi penerima bantuan.

3. Pencairan Dana Pencairan dana akan dilakukan sekaligus sebanyak 100% ke rekening rumah budaya penerima bantuan. Pengelola rumah budaya dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening rumah budaya serta menyampaikan laporan pengiriman dana (lampiran 15) ke Direktorat Sejarah. Untuk pencairan dana, Ketua

Rumah

Budaya

Nusantara

penerima

bantuan

mengajukan

permohonan pencairan dana tahap I kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Sejarah dengan dilampiri: i.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);

ii.

Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Ketua Rumah Budaya

4. Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup catatan penerimaan dan penggunaan. Untuk memudahkan

pelaporan

dan

pengawasan

penggunaan

dana,

perlu

diperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Pembukuan BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah, berupa kuitansi transaksi. 2) Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibubuhi materai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan pengeluaran mulai dari Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). 3) Seluruh pengeluaran harus mengikuti peraturan keuangan, termasuk pajak-pajak

yang

harus

dibayarkan

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. 4) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal, dan nomor bukti. 5) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan (Buku Kas Umum). 6) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi. 7) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan diketahui oleh ketua tim pelaksana Bantuan. 8) Buku Kas Umum dapat dilakukan dengan komputerisasi dan/atau ditulis secara manual.

b. Dokumen Pendukung Pembukuan Kuitansi/ tanda bukti pembayaran/ nota/ bon asli dari pihak yang menerima pembayaran. c. Saldo pembukuan Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan di tempat lain. d. Perpajakan Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


ii

4. Pelaksanaan Pekerjaan Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara pada saat pelaksanaan penggunaan dana antara lain: 1. Mencairkan dana dari rekening rumah budaya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal kerja yang telah dibuat; 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya Rumah Budaya; 3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan dicatat dana Buku Kas Umum (BKU) kegiatan Rumah Budaya dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program; 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pengembangan rumah budaya secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk dikirimkan ke BPNB dan yang lainnya untuk diarsipkan); 5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan mengikuti format-format yang tersedia dalam panduan pelaksanaan dan teknis kepada BPNB dan Direktorat Sejarah, antara lain: 1) Realisasi kemajuan pelaksanaan kegiatan; 2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya; 3) Evaluasi penyebab penyimpangan; 4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. 6. Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara wajib membuat dokumentasi progress selama pelaksanan kegiatan, minimal: 1) Foto pada saat proses pelatihan atau penyusunan rencana kegiatan (20%); 2) Foto pada saat pelaksanaan kegiatan (60%); 3) Foto pada saat evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan (20%). Pelaksanaan Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dilakukan secara swakelola oleh Pengelola Rumah Budaya, dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN/DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong.


ii

7. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara tahun 2016 dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Ketua Rumah Budaya bertindak sebagai penanggung jawab administrasi, keuangan, dan wajib menjamin keberlangsungan kegiatan serta tertib administrasi; 9. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh rumah budaya secara swakelola. 10. Pelaksanaan kegiatan pengembangan rumah budaya nusantara harus dapat diselesaikan sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2016, dan apabila pada saat yang ditentukan belum selesai dilaksanakan maka akan diberi perpanjangan penyelesaian kegiatan paling lama 50 (Lima Puluh) hari kalender. 11. Dana bantuan harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi alih tugas pengurus rumah budaya dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala SKPD Bidang Kebudayaan setempat.

5. Sanksi 1. Apabila

Pihak

Penerima

Bantuan

tidak

melaksanakan

pekerjaan

sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan RBN, maka Pihak Penerima Bantuan wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana Bantuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah diterima. 2. Segala penggunaan dana Bantuan Pemerintah Rumah Budaya Nusantara yang berakibat terjadinya kerugian negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak penerima bantuan. 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir minggu kedua bulan desember tahun anggaran berjalan, maka PIHAK KEDUA mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari pertama, dan tidak dikenakan denda, selanjutnya bila pada 50 BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

(lima puluh) hari pertama tidak juga menyelesaikan pekerjaan maka diperpanjang 50 (lima puluh) hari berikutnya dan dikenakan denda 0,2 permil perhari atau maksimal 1 % dari sisa pekerjaan.


ii

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Direktorat Sejarah. Pemantauan dilakukan dengan membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. Komponen yang dipantau antara lain: 1. Dokumen proses pelaksanaan dan laporan penggunaan anggaran; 2. Kesesuaian jenis, spesifikasi dan bentuk realisasi Bantuan Pemerintah dengan usulan yang diajukan; 3. Kesesuaian realisasi Bantuan Pemerintah di setiap rumah budaya dengan corak dan jenis budayanya; 4. Realisasi pengelolaan Bantuan Pemerintah yang dikaitkan dengan laporan perkembangan; 5. Aktifitas kegiatan dalam pelaksanaan konsep pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) sejarah dan nilai budaya (sesuai dengan proposal yang diajukan).

B. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah, Direktorat Sejarah melaporkan hasil kegiatannya pada masing-masing rumah budaya sebagai pelaksana program. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan laporan perkembangan penyerapan dana Bantuan Pemerintah dan pemanfaatannya. 1. Jenis Laporan a. Laporan penerimaan dana (lampiran 15) dikirim segera kepada Direktur Sejarah u.p. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah dana bantuan masuk ke rekening/tabungan rumah budaya yang dilampiri dengan fotocopy buku tabungan/bukti penerimaan dana; b. Laporan akhir dibuat setelah seluruh pelaksanaan kegiatan rumah budaya selesai dan disimpan oleh rumah budaya sebagai pertanggungjawaban kegiatan BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

Laporan Akhir terdiri dari: 1. Cover (sampul depan) 2. Kata pengantar 3. Daftar isi 4. Pendahuluan  Latar belakang;  Tujuan dan manfaat; 5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan  Laporan perkembangan kegiatan;  Laporan keuangan;  Kendala pelaksanaan kegiatan. 6. Penutup 7. Lampiran a) Proposal yang telah direvisi; b) Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan; c) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B); d) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; e) Berita Acara Pembayaran; f) Kuitansi Penerima Bantuan; g) Laporan Penerimaan Bantuan; h) Bukti Penarikan/Pencairan Dana dalam bentuk copy buku tabungan; i) Bukti pembelanjaan dana dalam bentuk bon/kuitansi serta bukti sah lainnya; j) NPWP dan Surat Setoran Pajak (SSP); k) Buku Kas Umum atau BKU; l) Daftar Inventaris Barang; m) Berita Acara Serah Terima Aset; n) Dokumentasi Kegiatan yang telah dilaksanakan.

c. Penyampaian Laporan Laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara tahun 2016 (lampiran 17) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan kepada: BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

Direktur Sejarah, u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270. Telepon/Fax (021) 5725539


ii

BAB V PENUTUP

Buku petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara, bagi Direktorat Sejarah, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan kelompok masyarakat penerima Bantuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah RBN.

Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelindungan, pemngembangan, dan pemanfaatan ragam nilai sejarah dan budaya nusantara dalam rangka pelestarian kebudayaan di Indonesia.

Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi RBN ini.


ii

LAMPIRAN Lampiran 1 : Format Surat Permohonan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016 KOP RUMAH BUDAYA Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (Satu) berkas : Permohonan Bantuan

.................................. 2016

Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah Gedung E Kemdikbud Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh UPT Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Yayasan/Organisasi Pengelola Rumah Budaya perihal kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara, dengan hormat kami mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah dimaksud untuk Rumah Budaya kami. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini pula kami sampaikan proposal permohonan Bantuan Pemerintah dimaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd (nama lengkap)


ii

Lampiran 2 : Format Proposal Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016

KOP RUMAH BUDAYA PROPOSAL 1. Nama Yayasan : ......................................................................................... 2. Alamat Yayasan : ......................................................................................... a. Jalan : ......................................................................................... b. Kelurahan/Desa : ......................................................................................... c. Kecamatan : ......................................................................................... d. Kabupaten/Kota : ......................................................................................... e. Provinsi : ......................................................................................... f. Kode Pos : ......................................................................................... g. No. Telepon/HP : ............................................ (yang dapat dihubungi) 3. Jenis usulan kegiatan : Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016 4. Biaya Pelaksanaan : (Jumlah maksimum (Rp. 150.000.000,-): Rp. ............................ 5. Rencana jadwal pelaksanaan 6. Data profil yayasan terlampir.

Ketua Pengelola Rumah Budaya

Cap, ttd

(nama lengkap)

Tembusan: - Kepala UPT Kebudayaan Kemdikbud


ii

Lampiran 3 : Contoh Format Proposal

KOP RUMAH BUDAYA

PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Bentuk Bantuan 4. Kemanfaatan 5. Tahapan Kegiatan 6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 7. Jadwal Kegiatan 8. Personalia 9. Rencana Biaya 10. Analisis Resiko

LAMPIRAN 1. Akte Notaris 2. NPWP 3. Fotocopy Nomor Rekening (Bank Pemerintah) 4. Surat Pernyataan


ii

Lampiran 4 : Format Nama dan Spesifikasi Bantuan

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.

NAMA BARANG

SPESIFIKASI

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH

JUMLAH BIAYA

Mengetahui ………, …….. 2016 Ketua Yayasan Pengelola Rumah Budaya Cap ttd (nama lengkap)

Catatan: Standar Biaya yang digunakan adalah standar biaya yang digunakan di wilayah masing-masing.


ii

Lampiran 5

: Format Profil Yayasan Pengelola Rumah Budaya KOP RUMAH BUDAYA PROFIL RUMAH BUDAYA

1. Nama Rumah Budaya : ............................................................................................. 2. Alamat : ............................................................................................. a. Jalan : ............................................................................................. b. Kelurahan/Desa : ............................................................................................. c. Kecamatan : ............................................................................................. d. Kabupaten/Kota : ............................................................................................. e. Provinsi : ............................................................................................. f. Kode Pos : ............................................................................................. g. Telepon : ............................................................................................. h. Fax : ............................................................................................. i. Email : ............................................................................................. 3. Tahun Operasional : ............................................................................................. 4. Status Tanah : (Milik Sendiri, Hibah, Hak Guna Bangunan) 5. Tegangan/Daya Listrik : ................... Volt, Watt 6. Nama Bank : ............................................................................................. Nomor Rekening : ............................................................................................. Atas Nama : ............................................................................................. NPWP : ............................................................................................. 7. Luas Lahan : ...................... m2 8. Jumlah pengurus Rumah Budaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir Jumlah Pengurus Keterangan 2013/2014 2014/2015 2015/2016 9. Spesifikasi Pengurus Rumah Budaya: Nama Pengurus Alamat Rumah

Jabatan Organsiasi /Pengurus

Jumlah keseluruhan pengurus: orang 10. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki: ..................................................................................... ..................................................................................... 11. Susunan Kepengurusan Pengelola Rumah Budaya (terlampir) ..................................... 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya Cap ttd ....................................... (nama lengkap)


ii

Lampiran 6 : Format Rekening Bank Pemerintah dan NPWP Atas Nama Yayasan/Organisasi Pengelola Rumah Budaya

Rekening Bank atas nama yayasan/organisasi pengelola Rumah Budaya (1) Nama Bank

: ...................................

(2) Cabang

: ...................................

(3) Unit

: ...................................

(4) Nomor Rekening

: ...................................

(5) Atas nama

: ………………………..

NPWP atas nama yayasan/organisasi pengelola Rumah Budaya (1) Nama Yayasan

: ...................................

(2) Alamat

: ...................................

(3) NPWP

: ...................................

(4) Atas nama

: ...................................


ii

Lampiran 7

: Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan

KOP RUMAH BUDAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: ...............................................

Jabatan : Ketua Rumah Budaya ........... Alamat

: ...............................................

Dalam hal ini bertindak atas nama yayasan tersebut diatas menyatakan: 1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Direktorat Sejarah; 2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD; 3. Sanggup menyetorkan kembali dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama; 4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Direktorat Sejarah, dan UPT Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila tidak mengirim laporan pertanggungjawaban, yayasan wajib mengembalikan/setor ke kas negara semua dana yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab. ................................... 2016 Ketua Pengelola Rumah Budaya

Cap, ttd di atas materai Rp. 6000,(nama lengkap)


ii

Lampiran 8

: Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal KOP RUMAH BUDAYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat/Tgl lahir : Jabatan : Nama Rumah Budaya : Alamat : Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Rumah Budaya Alamat

: : : : :

Menyatakan bahwa di dalam pengelolaan Rumah Budaya ……………………… tidak terdapat konflik internal (kepengurusan ganda). Apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara di Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. …………………, ….. ……………… 2016 Hormat Kami, Pengurus Rumah Budaya …………… Materai 6000 (

)

(

Ketua

) Sekretaris

Tembusan: - Kepala UPT Kebudayaan Kemdikbud …………………. BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

Lampiran 9

: Format Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik KOP RUMAH BUDAYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT DENGAN PARTAI POLITIK Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat/Tgl lahir : Jabatan : Nama Rumah Budaya : Alamat : Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Rumah Budaya Alamat

: : : : :

Menyatakan bahwa Rumah Budaya ……………………… tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut di atas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara di Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

………………, …… …………….. 2016 Hormat Kami, Pengurus Rumah Budaya …………… Materai 6000

(

)

(

Ketua

) Sekretaris

Tembusan: - Kepala UPT Kebudayaan Kemdikbud ………………… BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

Lampiran 10 : Contoh Format Berita Acara Pembayaran

KOP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor

: ……………………………………………

Tanggal

: ………… ………….. 2016

Pada hari ini ……………… tanggal ……… bulan ………. Tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: ……………………………………….

NIP

: ………………………………..

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Fasilitasi Komunitas Sejarah

Direktorat

Sejarah,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat

: Direktorat Sejarah, Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: ………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………

Rumah Budaya

: ………………………………………………………………

Alamat

: ………………………………………………………………

No. Telepon

: Kantor Pengelola ……………………… HP …………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Budaya ………… di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016

ii

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara tahun 2016 dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. ………… ( terbilang: ……………….…….. ) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

Rumah Budaya

Nusantara Tahun 2016 Nomor ………. ……………….. tanggal …………………. 2016 yang

bersumber

pada

DIPA

APBN

Tahun

2016

Nomor:

SP

DIPA-

023.15.1.189647/2016 tanggal 7 Desember 2015. PIHAK PERTAMA setuju atas jumlah dana tersebut di atas, dan yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ………. Cabang ……………… Nomor Rekening ……………. dan NPWP ……………….

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ketua Rumah Budaya

Pejabat Pembuat Komitmen

(materai Rp. 6000,-) ( …………………….. )

……………………………………


ii

Lampiran 11 : Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) RUMAH BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2016 Nomor : ______________

Pada hari ini _______________ tanggal ______ bulan __________ tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama : …………………………………… NIP : …………………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Fasilitasi Komuitas Sejarah Alamat : Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Sejarah,Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama NIP Jabatan Alamat

: ____________________________ : ____________________________ : Ketua Yayasan/Organisasi pengelola Rumah Budaya _____ : __________________________________________ __________________________________________

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan/organisasi pengelola Rumah Budaya __________________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara yang peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:


ii

Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah 1) Usulan yang diajukan Verifikator Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diterima oleh Direktorat Sejarah; 2) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: _______________ tanggal _________ tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016. 3) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: _______________ tanggal _________ tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2016. 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA023.15.1.189647/2016 tanggal 7 Desember 2015, Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 2 Jenis Pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan bantuan yang berupa ……………………………………. Semua pekerjaan bantuan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis bantuan dimaksud. Pasal 3 Nilai Bantuan Pemerintah Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ................................... atau terbilang: ........................................................................... ......................................................................................................................... Pasal 4 Penyaluran Dana Penyaluran dana Bantuan ini dilakukan sekaligus ke Rekening Bank atas nama Yayasan _______________ nomor: _______________ Bank ______________ Cabang _______________


ii

Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan 1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara. 2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindaklanjut dari bantuan tersebut. 3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana Bantuan Pemerintah harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan ………………………….. dengan kualitas yang baik. 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak dana masuk ke rekening penerima sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2016. 5) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dilaksanakan, maka diberikan perpanjangan sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak batas waktu pelaksanaan pekerjaan habis. Pasal 6 Biaya Pajak dan Lain-lain 1) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan tanpa dibebani pajak . 2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan. Pasal 7 Pemeriksaan dan Pengawasan 1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemantauan baik langsung dan atau tidak langsung atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara sewaktu-waktu. 2) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dilakukan oleh instansi fungsional yang terkait. Pasal 8 Pelaporan PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%.


ii

Pasal 9 Sanksi-sanksi 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pedoman teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK PERTAMA diterima. 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir minggu kedua bulan desember tahun anggaran berjalan, maka PIHAK KEDUA mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari pertama, dan tidak dikenakan denda, selanjutnya bila pada 50 (lima puluh) hari pertama tidak juga menyelesaikan pekerjaan maka diperpanjang 50 (lima puluh) hari berikutnya dan dikenakan denda 0,2 permil perhari atau maksimal 1 % dari sisa pekerjaan. Pasal 10 Lain-lain 1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. 2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). 3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Yayasan/organisasi pengelola Rumah Budaya

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

Cap ttd Materai Rp. 6.000,__________________ NIP.

…………………………….. NIP. ……………………………….


ii

Lampiran 12

: Format Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana Bantuan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH Beban MAK

: …………

Bukti Kas No : ………... Tahun Anggaran

: ………...

KUITANSI Sudah diterima dari

: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Banyaknya uang : Rp. ………………. Terbilang

: ……………………………………………………………………

Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara tahun 2016. Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Nomor: ……………………………. Tanggal ……………. 2016 Mengetahui/ Menyetujui

Lunas dibayar

Jakarta, ….. …………..2016

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

Ketua Rumah Budaya …

Cap ttd

Cap ttd

…………………………..

……………………………

NIP. …………………….

NIP. …………………….

Cap ttd (Nama Lengkap )


ii

Lampiran 13 : Berita Acara Serah Terima Aset

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA DARI DIREKTORAT SEJARAH KEPADA RUMAH BUDAYA …………………………………….. TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor:

/E5/LL/2016

Tanggal: …… ………………… 2016

Pada hari ini …… tanggal …………………….. bulan ………………… Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama

: …………………………………….

NIP

: …………………………..

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Fasilitasi Komunitas Sejarah Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Alamat

: Direktorat Sejarah, Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: …………………..

Jabatan

: Ketua

Rumah Budaya

: ……………………………

Alamat

: ......................................

No. Telepon

: ……………………


ii

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Budaya ……………………. di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA 1. Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp. ……………………… (Terbilang: …………………..) dalam bentuk Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dengan rincian sebagaimana terlampir. 2. Bantuan tersebut akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dan pihak KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) yang telah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Rumah Budaya

……………………

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

……………………………….


ii

Lampiran 14 : Verifikasi Eligibilitas Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Nama

Jenis kegiatan

Kelengkapan organisasi

Masalah

Rumah Budaya

Pelindungan

Pengembangan

Pemanfaatan

Lokasi kegiatan

Kepengurusan

yang dihadapi

1

2

3

4

5

6

7

Verifikasi

8

1. 2.

Petunjuk pengisian 1. Isi identitas organisasi rumah budaya (1) 2. Deskrispsi jenis kegiatan (2,3,4)  Terangkan berbagai kegiatan sesuai kategori pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan  Beri gambaran mengenai prestasi atau capaian dari kegiatan  Jelaskan besaran atau kualitas kegiatan yang dilakukan 3. Deskripsi kelengkapan organisasi (5,6)  Tuliskan alamat kegiatan rutin rumah budaya  Jelaskan apakah lokasi tersebut merupakan tempat yang tepat dan menjadi lokasi kegiatan secara terus menerus  Jelaskan kepemilikan dan atau cara penguasaan lokasi tersebut  Beri gambaran kondisi lokasi kegiatan  Jelaskan struktur pengurus, siapa yang terlibat dan tatacara pemilihannya  Beri gambaran pengguna, pemanfaat atau klien rumah budaya 4. Deskripsi masalah yang dihadapi (7)  Jelaskan berbagai hambatan yang dihadapi rumah budaya agar tetap dapat berkembang dengan baik  Berikan sejumlah upaya yang selama ini dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebt  Berikan analisis mengenai kesulitan yang dihadapi rumah budaya sehingga memerlukan Bantuan Pemerintah 5. Deskripsi verifikasi (8)  Berikan kesimpulan singkat apakah rumah budaya tertentu eligibel untuk menerima bantuan  Dua hal yang menjadi pedoman adalah deskrispi pada kolom (2,3,4,5,6) memang menunjukkan bahwa organisasi yang dimaksud memenuhi kriteria untuk disebut sebagai rumah budaya atau menjalankan fungsi rumah budaya, dan analisis di kolom (semua kolom dan kolom 7) menunjukkan bahwa organisasi tersebut memang layak untuk dibantu


ii

Lampiran 15 : Laporan Penerimaan Dana

KOP RUMAH BUDAYA

Kepada Yth. Direktur Sejarah U.p Kepala Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud Gedung E Lantai 9, Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa: Nama Yayasan

: ...................................................

Alamat

: ...................................................

Nomor Rekening : ................................................... Nomor NPWP

: ...................................................

Telah menerima dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara sejumlah Rp. ........................... atau terbilang....................................................... pada tanggal ..............................., fotokopi rekening saldo terlampir.

Demikian laporan ini, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Ketua Pengelola Rumah Budaya

Cap ttd


ii

Lampiran 16 : Format Daftar Inventaris Barang KOP RUMAH BUDAYA

DAFTAR INVENTARIS BARANG

Berikut ini kami sampaikan Daftar Inventaris Barang yang pengadaannya bersumber dari dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara, berdasarkan surat perjanjian kerjasama, kepada:

Nama Yayasan

: ......................................................

Alamat

: ......................................................

Nama Kepala Yayasan

: ......................................................

NIP

: ......................................................

Alamat Rumah

: ......................................................

Adapun daftar inventaris barang tersebut yang pengadaannya berasal dari bantuan tersebut adalah sebagai berikut: No.

Nama Barang

Volume Jumlah

Keterangan/Ukuran

Satuan

Barang-barang tersebut selanjutnya adalah menjadi milik yayasan ..............., untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu. Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. .............., ................. 2016 Kepala Yayasan Pengelola Rumah Budaya,

Cap dan ttd ................................

..................................


ii

Lampiran 17 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

1. Nama Rumah Budaya : ………………………… 2. Alamat Rumah Budaya : …………………..…….. 3. Jumlah Dana : …………………..…….. 4. Waktu Pelaksanaan : …………………… s.d ……………………… 5. Hasil : …………………… % 6. Rincian Penggunaan biaya kesuluruhan : 7. Kesulitan yang dihadapi selama menyelesaikan program: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 8. Lampiran : a. Foto hasil pengadaan barang b. Foto pelaksanaan kegiatan c. Foto kopi pembukuan dan kuitansi

Ketua Ketua Pengelola Rumah Budaya

Cap ttd

( nama lengkap )

Tembusan : - Kepala UPT Kebudayaan Kemdikbud …………….


ii

Lampiran 18 : Contoh Format Laporan

KOP RUMAH BUDAYA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Latar Belakang Tujuan Bentuk Manfaat Pelaksanaan Hasil Kendala dan Pendukung Rekomendasi Lampiran Kegiatan - BAP - Kuitansi - SP2B - Surat Pernyataan


ii

Lampiran 19 : Daftar UPT Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya)

NO. UPT KEBUDAYAAN 1. BPNB Aceh

2.

BPNB Padang

3.

BPNB Tanjung Pinang

4.

BPNB Bandung

5.

BPNB Yogyakarta

6.

BPNB Bali

7.

BPNB Pontianak

8.

BPNB Manado

ALAMAT Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh, 23123 Telp: (0651) 23226, 24216 Fax: (0651) 23226 Jl. Raya Belimbing No. 16 A, Kuranji Padang, Sumatera Barat 25157 Telp/Fax: (0751) 496181 Jl. Pramuka No. 7 Tanjungpinang, Kep. Riau Telp: (0771) 22753 Jl. Cinambo No. 136, Ujungberung, Bandung 42094 Telp: (022) 7804942 Fax: (022) 7834206 Jl. Brigjen Katamso No. 139 (Dalem Jayadipuran) Yogyakarta 55152 Telp: (0274) 373241 Fax: (0274) 381555 Jl. Raya Dalung Abianbase No. 107 Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali 80361 Telp: (0361) 439547 Fax: (0361) 439546 Jl. Letjen Sutoyo, Pontianak 78121 Telp: (0561) 737906 Fax: (0561) 760707 Jl. Brigjen Katamso, Kel. Bumi Beringin, Kec. Weneng, Manado Suawesi Utara Telp: (0431) 864926 Fax: (0431) 864926

WILAYAH KERJA Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta

Provinsi Bali, NTT, dan NTB

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah


ii

9.

BPNB Makassar

10.

BPNB Ambon

11.

BPNB Jayapura

Jl. Sultan Alauddin Km. 7, Tala Salapang, Makassar, Sulawesi Selatan Telp: (0411) 885119 Fax: (0411) 865166 Jl. Jend. Achmad Yani 6/21, Ambon Tlp: (0911) 322718 Fax: (0911) 322717 Jl. Raya Sentani, Waena Jayapura, 99358 Tlp: (09667) 571089 Fax: (0967) 573383

Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

Provinsi Maluku dan Maluku Utara

Papua dan Papua Barat


ii

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI RUMAH BUDAYA NUSANTARA

Recommend Documents