DRAFT PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2016
KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kemurahan dan petunjuk-Nya, sehingga tugas, kewajiban dan aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari upaya Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berjalan dengan baik. Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dikmas (Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemdikbud, mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain membina GTK Dikmas dalam peningkatan perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi terhadap GTK Dikmas. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi GTK Dikmas merupakan salah satu upaya pengimplementasian kebijakan pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, khususnya peningkatan kompetensi GTK Dikmas. Penyaluran bantuan dana pendidikan peningkatan kompetensi bagi GTK Dikmas dibayarkan melalui Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang dananya dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran 2016. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Dit. PGTK PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam penyaluran bantuan dana pendidikan dan pelatihan teknis guru dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak terkait dalam melakukan pembinaan kepada GTK Dikmas.
Jakarta, Februari 2014 Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.PSi NIP. 19560724 198303 2 001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Dasar Hukum .......................................................................................... 2 C. Tujuan ....................................................................................................... 4 D. Pengertian ................................................................................................ 4 E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................................ 5
BAB II
RUANG LINGKUP PROGRAM A. Bentuk Program ........................................................................................ 6 B. Sasaran .................................................................................................... 6 C. Persyaratan ................................................................................................ 6 D. Besar Dana Bantuan.................................................................................. 7 E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan ................................................. 7 F. Jadwal…………………………………………………………………… 7 G. Hak, Kewajiban dan Sanksi ..................................................................... 7
BAB III
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ...............................................................................
9
B. Mekanisme Pengajuan Proposal .............................................................. 11 C. Waktu Pengajuan Proposal ...................................................................... 11
BAB IV
PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai................................................................................................ 12 B. Mekanisme Penilaian ............................................................................... 12 C. Penetapan Lembaga Penerima .................................................................. 12 D. Penyaluran Dana ....................................................................................... 12 E. Pelaporan Kegiatan ................................................................................... 13 ii
BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan................................................................... ……..
16
B. Pengendalian Mutu .................................................................................. 17
BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 18 LAMPIRAN
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional. Oleh karena itu, Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmas (GTK Dikmas) harus mempunyai kompetensi yang memadai berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Keberadaan GTK Dikmas sebagai pendidik Nonformal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menitikberatkan pada upaya: 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan 3) tata kelola dan
akuntabilitas
dan
pencintraan public, serta prioritas program yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu GTK
Dikmas (Pamong Belajar, Penilik, Tutor Kesetaraan/Keaksaraan dan
Instruktur Kursus) baik melalui peningkatan kualifikasi maupun kompetensi menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kompetensi GTK Dikmas melalui pendidikan dan pelatihan teknis dihadapkan pada keterbatasan terutama dalam hal cakupan jumlah dan lokasi sasaran diklat, pemastian penerapan hasil peningkatan kompetensi yang telah dikuasai oleh GTK Dikmas dalam pelaksanaan tugasnya, dan kesinambungan pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik Nonformal. Berkenaan hal tersebut di atas diperlukan strategi peningkatan kompetensi GTK Dikmas:
(i)
memberdayakan
sumberdaya
setempat
terutama
pendidik
Nonformal yang kompeten; (ii) fokus pada pemenuhan kebutuhan local yang strategis guna mendukung pencapaian pembelajaran yang bermutu, dan; (iii) dilakukan secara mandiri oleh GTK Dikmas dalam kerangka saling membelajarkan secara terus menerus dan berkesinambungan.
1
Agar pemberdayaan GTK Dikmas di masyarakat lebih fokus maka diperlukan suatu upaya secara sistematis dengan melibatkan GTK Dikmas tersebut dalam berbagai aspek pengembangan pendidikan Nonformal. Untuk mengoptimalkan kompetensi GTK Dikmas agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional, maka pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas mengembangkan Diklat Teknis peningkatan kompetensi bagi GTK Dikmas yang berdedikasi dan berprestasi dibidangnya. Penyelengaraan Diklat Teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas ini akan bermitra dengan Asosiasi GTK Dikmas sebagai lembaga penyelenggara. Agar kegiatan yang diselenggarakan oleh training provider berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan maka perlu disusun “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi GTK Dikmas tahun 2016”.
B. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tuhun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 4. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor masi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan AngkaKreditnya; 8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PBTahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabtan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 10. Perturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 98 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12. Peraturam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2015 tentang Mekasnisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar; 15. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
Tahun 2015
Tentang Pedoman Umum Bansos; 19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas Nomor: 023.16.1.361151 tahun 2016.
3
C. Tujuan 1. Tujuan Umum Memberikan acuan bagi Asosiasi GTK Dikmas sebagai training provider dalam penyelenggaraan Diklat
Teknis Peningkatan Kompetensi
GTK
Dikmas.
2. Tujuan Khusus a. Memberikan rambu-rambu dan aturan yang terstandar untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Diklat teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas; b. Memberikan persepsi yang sama pada semua pihak atau Asosiasi GTK Dikmas melalui
kegiatan diklat teknis peningkatan kompetensi GTK
Dikmas; c. Menyelenggarakan kegiatan diklat teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas yang sesuai dengan juknis dan pedoman.
D. Pengertian 1. Asosiasi adalah lembaga profesi yang berkaitan atau bersentuhan dengan GTK Dikmas serta memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas GTK Dikmas; 2. Dana pembantuan adalah bantuan berupa dana yang langsung diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidik Dikmas kepada lembaga penerima dana untuk pelaksanaan diklat teknis Dikmas; 3. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan
dan
mengembangkan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
membentuk sikap peserta diklat agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien; 4. Bantuan Diklat Teknis
adalah bantuan berupa dana yang diberikan
langsung kepada lembaga melalui rekening bank yang bersangkutan guna mendukung kegiatan yang telah ditentukan; 5. Diskusi Kelompok adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta diskusi kelompok/sharing; 4
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; 7. Kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
keterampilan,
standar
kompetensi,
pengembangan
sikap
kewirausahaan, dan pengembangan kepribadian profesional dan sosial; 8. Pengelola Kursus adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan; 9. Diklat pengembangan Kompetensi Pengelola Kursus dan Pelatihan adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam mengelola lembaga kursus dan pelatihan; 10. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PAUDNI pada Unit Pelaksana Teknis (UPT/UPTD/ dan satuan PAUDNI.
E. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya kompetensi GTK Dikmas sebanyak 6.000 orang pada 100 lembaga @ 60 orang; 2. Meningkatnya kapasitas atau kemampuan lembaga Asosiasi GTK Dikmas yang berdampak terhadap perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal.
5
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM A. Bentuk Program Bentuk progam berupa pemberian bantuan dana peningkatan kompetensi GTK Dikmas melalui diklat teknis GTK Dikmas kepada Asosiasi GTK Dikmas.
B. Sasaran Sasaran penerima bantuan penyelenggaraan Diklat Teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas sebanyak 100 lembaga dengan jumlah peserta @ 60 orang.
C. Persyaratan 1. Persyaratan Umum a. Memiliki Akte Notaris/Akta Pendirian/SK oleh pejabat yang berwenang; b. Memiliki ketenagaan yang memadai dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu GTK Dikmas; c. Memiliki struktur organisasi dan/atau kepengurusan yang jelas; d. Memiliki program peningkatan mutu GTK Dikmas; e. Memiliki sarana dan prasarana sendiri atau milik mitra kerja yang dapat digunakan untuk pelaksanaan diklat bagi GTK Dikmas; f. Mengajukan proposal. Proposal yang diajukan harus asli tidak boleh plagiat, jika tim penilai menemukan plagiat atau copy paste maka akan diskualifikasi.
2. Persyaratan Administrasi a. Setiap Asosiasi penyelenggara Diklat Teknis GTK Dikmas yang ingin memperoleh bantuan dana harus mengajukan proposal kepada Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas; b. Memiliki rekening tabungan pada bank yang telah ditetapkan dengan ketentuan atas nama lembaga; c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
6
d. Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan dana bantuan antara Pejabat Pembuat Komitmen, Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas dengan penerima dana bantuan; e. Penerima dana bantuan harus menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), dan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB).
D. Besar Dana Bantuan Besarnya dana bantuan Diklat Teknis GTK Dikmas tahun anggaran 2016 ini dialokasikan kepada 100 lembaga @ Rp. 60.000.000; peserta 60 orang.
E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan Dana bantuan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas dan pembimbingan/pendampingan melalui kegiatan peningkatan kompetensi.
F. Jadwal Jadwal pelaksanaan diklat teknis GTK Dikmas ditetapkan sebagai berikut: 1. Persiapan
: Januari – Februari 2016
2. Sosialisasi
: Maret – Mei 2016
3. Penyusunan rencana kegiatan
: Mei 2016
4. Penilaian dan penetapan rencana kegiatan
: Juni dan Juli 2016
5. Pencairan dana
: Juli - Agustus 2016
6. Penyusunan laporan
: November 2016
G. Hak, Kewajiban dan Sanksi 1. Hak Penerima Bantuan a. Mendapatkan dana bantuan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Akad Kerjasama; b. Menggunakan dan mengelola dana bantuan untuk penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas sesuai dengan proposal yang disetujui. 7
2. Kewajiban Penerima Bantuan a. Menandatangani
Akad
Kerjasama,
SPTJM,
SPTJB
dan
kuitansi
penerimaan dana bantuan; b. Menyelenggarakan program kegiatan Diklat Teknis GTK Dikmas sesuai dengan proposal yang disetujui setelah dana dicairkan; c. Melaksanakan semua ketentuan dalam Akad Kerjasama; d. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan termasuk (laporan penggunaan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai; e. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan/ aturan yang berlaku.
3. Sanksi Penerima Dana Bantuan Apabila lembaga penerima bantuan dana tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui dan tidak menyampaikan laporan, maka lembaga tersebut akan ditinjau kembali untuk pengembangan program yang akan datang.
8
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal Proposal yang diajukan sekurang-kurangnya memuat: 1. Sampul Depan Memuat nama kegiatan, nama lembaga beserta, alamat lengkap lembaga, e-mail serta nama dan nomor HP/telepon penanggung jawab/pengelola yang masih aktif. 2. Isi Proposal Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
2.
Dasar
3.
Tujuan
4.
Hasil yang ingin dicapai (harus jelas dan terukur)
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI GTK DIKMAS, yang meliputi: 1.
Kurikulum Diklat
2.
Strategi Pelaksanaan dan Tugas Mandiri
3.
Narasumber
4.
Peserta
5.
Kepanitiaan/Organisasi Pelaksana
6.
Waktu (tanggal) dan Tempat Penyelenggaraan
7.
Jadwal Kegiatan yang memuat waktu materi dan narasumber
8.
Jumlah Dana yang diusulkan dan rencana Anggaran Biaya
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (Uraikan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan program) BAB IV PENUTUP
9
Lampiran-Lampiran Lampiran 1
Foto copy Akta Notaris/Akta pendirian/SK oleh pejabat yang berwenang;
Lampiran 2
Foto copy buku rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif, dan melampirkan surat pernyataan dari Bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif;
Lampiran 3
Foto copy NPWP atas nama lembaga;
Lampiran 4
Profil lembaga;
Lampiran 5
Foto copy struktur organisasi lembaga dan kepengurusan;
Lampiran 6
Sarana, prasarana, dan fasilitas yang dimiliki lembaga;
Lampiran 7
Data calon peserta Diklat Teknis peningkatan kompetensi;
Lampiran 8
Susunan panitia kegiatan;
Lampiran 9
Biodata narasumber (sudah pernah mengikuti TOT);
Lampiran 10
Rencana
Kegiatan
peningkatan
kompetensi/
Jadwal
Kegiatan ; Lampiran 11
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program Diklat Teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan (format terlampir);
Lampiran 12
Rincian Anggaran Biaya (RAB);
Lampiran 13
Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi/Kab./ Kota
Dokumen/proposal menggunakan kertas berukuran A4 dengan jenis huruf ketikan (font face) Arial atau Times New Roman dan ukuran huruf (font size) 12.
10
B. Mekanisme Pengajuan Proposal Proposal disampaikan dalam amplop tertutup disertai dengan surat pengajuan proposal yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pengusul yang ditujukan kepada: Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud u.p. Kepala Subdirektorat PK-PKK Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 13 Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
C. Waktu Pengajuan Proposal Waktu pengajuan proposal mulai tanggal 17 Februari sd. 31 Maret 2016 cap pos.
11
BAB IV PENILAIAN PROPOSAL, PENETAPAN LEMBAGA, PENYALURAN DANA DAN PELAPORAN A. Tim Penilai 1. Tim penilai proposal ditetapkan oleh Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas dengan jumlah ganjil; 2. Tim penilai dapat melibatkan unsur birokrasi, praktisi dan akademisi.
B. Mekanisme Penilaian Proposal 1. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk; 2. Menilai proposal yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam isian format penilaian; 3. Menyusun daftar calon lembaga yang dinilai layak menerima dana bantuan dan mengajukannya kepada Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas.
C. Penetapan Lembaga Penerima dan Penandatanganan Akad 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan lembaga penerima bantuan dan disahkan oleh Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Pejabat Pembuat Komitmen membuat Akad Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; 3. Penerima
bantuan
wajib
membuat
pernyataan
kesanggupan
untuk
melaksanakan kegiatan.
D. Penyaluran Dana 1. Berdasarkan surat penetapan lembaga penerima dana bantuan, Satuan Kerja (Satker) membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP); 2. Berdasarkan SPP dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12
3. Dana ditransfer melalui KPPN ke rekening lembaga atau dana ditransfer melalui KPPN ke rekening bank panyalur untuk disalurkan ke rekening lembaga.
E. Pelaporan Kegiatan Penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dit. Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas. Laporan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemberian dana bantuan tahun 2016. Laporan disusun dengan sistematika dibawah ini: 4. Sistematika Laporan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
PENDAHULUAN, yang meliputi: A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan D. Hasil yang dicapai
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN, yang meliputi: A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan B. Sarana Prasarana C. Materi D. Strategi Pelaksanaan E.
Narasumber
F.
Peserta Kegiatan
G. Kepanitiaan/Organisasi Pelaksana H. Jadwal Kegiatan, yang memuat waktu, materi, narasumber BAB III PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan B. Pelaksanaan
13
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT A. Evaluasi Peserta B. Evaluasi Narasumber C. Evaluasi Penyelenggaraan D. Tindak Lanjut (Uraikan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan program) BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran: Lampiran 1 Data peserta, nara sumber dan panitia; Lampiran 2 Daftar hadir peserta , nara sumber dan panitia; Lampiran 3 Jadwal kegiatan; Lampiran 4 Foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis; Lampiran 5 Pertanggung jawaban keuangan (kuitansi), bukti setor pajak.
2. Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pertanggung Jawaban Keuangan) a. Pembelian Barang 1) Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian, berupa: a) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko; b) Faktur/Nota Pembelian;
2) Materai dan Kuitansi a) Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian diatas Rp. 1.000.000,b) Materai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-
14
b. Penyetoran Pajak 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara sesuai dengan aturan pajak yang berlaku; 2) Melampirkan foto copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir.
c. Ketentuan lain 1) Lembaga penerima dana wajib menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan; 2) Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak.
3. Penyampaian Laporan a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas (Dit. Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, up. Subdit PK-PKK); b. Laporan kegiatan dan penggunaan dana dibuat rangkap 3 (tiga), 1 rangkap dalam bentuk fotocopy disampaikan ke Direktorat selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan c. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), yaitu lembar pertama asli untuk penerima bantuan dan lembar fotocopy dilampirkan dalam laporan pelaksanaan program untuk disampaikan ke instansi pemberi dana yaitu Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas; d. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti dokumen termasuk foto copy bukti penerimaan transfer bantuan dana dari bank dan pengeluaran dana yang diterima minimal selama 5 tahun, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan baik dari instansi pemberi dana maupun pihak pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal Kemdikbud, BPKP, BPK) atau pihak berwenang lainnya dapat memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan Tingkat keberhasilan peningkatan kompetensi melalui Diklat Teknis dapat dilihat melalui evaluasi. Evaluasi yang dilakukan meliputi tiga unsur, yaitu: peserta, fasilitator, dan penyelenggaraan. 1. Evaluasi Peserta Evaluasi terhadap peserta dilaksanakan dalam bentuk: a. Pre-test dan Post-test; b. Pre-test diberikan untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau pemahaman peserta terhadap materi yang akan disajikan; c. Post-test adalah untuk mengetahui daya serap dan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disajikan; d. Pengamatan selama proses pembelajaran dan penugasan pengamatan adalah penilaian terhadap peserta mengenai disiplin, perilaku/sikap, keaktifan, kerjasama, dan penugasan selama proses pembelajaran;
2. Evaluasi Narasumber/Fasilitator Evaluasi Narasumber/fasilitator dilakukan terhadap masing-masing fasilitator yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Kemampuan dalam menjelaskan materi Diklat teknis; b. Kemampuan dalam menggunakan metode mengajar sesuai dengan karakteristik peserta; c. Kemampuan dalam memanfaatkan/menggunakan media dan peralatan belajar sesuai dengan tujuan pelatihan; d. Kemampuan dalam menggunakan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan Diklat teknis; e. Kemampuan dalam menarik perhatian peserta, sehingga tertarik dengan materi yang diajarkan. f. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta Diklat teknis;
16
g. Kemampuan dalam mengakhiri materi pelatihan telah memberikan kesimpulan dengan baik; h. Kemampuan dalam menyusun kerangka materi dalam memberikan penjelasan sangat runtut; i. Kemampuan dalam melibatkan peserta untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran; j. Kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan peserta.
3. Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi penyelenggaraan mencakup penilaian terhadap aspek-aspek berikut: a. Struktur Kegiatan; b. Pelayanan Kesekretariatan; c. Penginapan; d. Ruang Belajar; e. Konsumsi; f. Pelayanan Kesehatan.
B. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu dilaksanakan melalui : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi penerima dana bantuan Diklat Teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas; 2. Bimbingan teknis yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung selama proses kegiatan Diklat Teknis peningkatan kompetensi .
17
BAB VI PENUTUP Petunjuk Teknis pelaksanaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaran Diklat Teknis peningkatan kompetensi GTK Dikmas yang bekerjasama dengan Asosiasi GTK Dikmas, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan senantiasa ada komunikasi antara semua pihak yang terkait dan hasil akhir program dapat memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan kompetensi GTK Dikmas.
18
Lampiran 1
PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :...............................
ANTARA Pejabat Pembuat Komitmen, Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (Subdit PK PKK) Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK PAUD dan Dikmas, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
DENGAN
.............................................................................................
Pada hari ini,.......................tanggal.........bulan.........tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan
:… : Pejabat Pembuat Komitmen,Subdirektorat PK-PKK Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas
Alamat
: Komplek Kemdikbud, Gedung D lantai 13 Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama
: ..................................................................
Jabatan
: ..................................................................
Alamat
: .................................................................. ....................................................................
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas selaku penanggungjawab penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam sebagaimana pasal-pasal beriku tini:
Pasal 1 RUANG LINGKUP
(1)PIHAK PERTAMA menyalurkan dana Penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas sebesar Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PGTK PAUD dan DIKMAS Nomor: 023.16.1.361151 tahun 2016 kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III Langsung kenomor rekening bank atas nama lembaga yang bersangkutan, yaitu:
(2)
Nama Bank
: ...........................................................
No. Rekening
: ...........................................................
Atas Nama
: ...........................................................
Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajakpajak dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas dengan jumlah sasaran minimal 60 (enam puluh) orang b. Dukungan manajemen yang antara lain untuk perencanaan program, rapatrapat persiapan, pelaksanaan Diklat Teknis GTK Dikmas, koordinasi, evaluasi, pelaporan, ATK, serta honorarium narasumber, dan panitia.
(4)
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan diverifikasi Tim Penilai yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
(5)
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.
(6)
Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah setempat guna menghindari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Pasal 2 DANA BANTUAN
Dana bantuan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas peserta minimal 60 (enam puluh) orang sesuai dengan proposal yang diajukan.
Pasal 3 KEWAJIBAN PENERIMA DANA
(1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan Diklat Teknis GTK Dikmas. (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 4 PENGELOLAAN DANA
(1)
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengelolaan dana secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara.
(2)
PIHAK KEDUA wajib mengadministrasikan, menyusun laporan keuangan, dan mendokumentasikan
setiap
pembayaran/kuitansi yang sah.
pengeluaran
dana,dan
melampirkan
bukti
Pasal 5 WAKTU PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
(1) PIHAK KEDUA harus mulai melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai rencana yang termaktub dalam proposal yang diajukan. (2) PIHAK
KEDUA
harus
mempertanggungjawabkan
pemanfaatan
dana
sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dalam bentuk laporan tertulis baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA (3) PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan sisa dana pabila ada dana yang tidak terserap ke Kas Negara dan bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dikirim ke PIHAK PERTAMA.
Pasal 6 PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN
Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas serta mutu proses dan hasil pelaksanaan Diklat Teknis GTK Dikmas maka PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup untuk dipantau, diaudit, diawasi, dibina, dibimbing baik selama kegiatan berlangsung ataupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan, oleh pihak yang berwenang.
Pasal 7 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUGIAN DAN SANKSI
(1) Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan pemanfaatan dana oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan keberatannya dan berhak meminta pihak berwajib menuntut PIHAK KEDUA; (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pihak yang ditetapkan.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui kantor Pengadilan Negeri yang ditunjuk. (3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditetapkan.
Pasal 9 LAIN-LAIN
(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang masih berlaku dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerjasama bermaterai diberikan kepada PARA PIHAK. (2) Setiap halaman lembar Perjanjian Kerjasama ini diparaf oleh PARA PIHAK. (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen lain seperti proposal yang telah diverifikasi dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun dan oleh siapapun.
(5) Hal-hal teknis yang belum termaktub dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi GTK Dikmas Tahun 2016”.
PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA:
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
.......................................
Drs. Nasruddin NIP. 196314041990091001
Mengetahui (Saksi)
………………………………. NIP. ………………………….
Lampiran 2
PERNYATAAN PENERIMAAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS TAHUN 2016 Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama
: .......................................................................
Jabatan: Handphone
: .......................................................................
Telp
: .......................................................................
Alamat Rumah
: ................................................................ .................................................................
telah menerima dana bantuan penyelenggaran Diklat Teknis GTK Dikmas Tahun 2016 yang bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 sebesar Rp. 60.000.000,(Enam puluh juta rupiah) melalui rekening bank atas nama: Nama Bank
: ...........................................................
No. Rekening
: ...........................................................
Atas Nama
: ...........................................................
Tanggal Terima Dana
: ........................................................... (Fotokopi rekening terlampir)
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ..................., .......................... 2016 Yang menyatakan,
(materai Rp.6.000,-)
(Nama lengkap)
Lampiran 3
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) BANTUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS TAHUN 2016 Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama
: .......................................................................
Lembaga
:………………………………………………………….
Jabatan: Handphone
: .......................................................................
Telp
: .......................................................................
Alamat Rumah
: ................................................................
Alamat Kantor
: ................................................................
Menyatakan bertanggung jawab mutlak atas segala akibat yang timbul dalam melaksanakan kegiatan Diklat Teknis GTK Dikmas yang biayanya bersumber dari DIPA Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK, Kemdikbud Tahun 2016 sebagaimana dituangkan dalam proposal yang telah disetujui sebesar Rp. 60.000.000; (Enam puluh juta rupiah). Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima sanksi seseuai peraturan perundang-undanngan, apabila di kemudian hari terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
………, tgl……Bln ..2016 Yang menyatakan,
(materai Rp. 6000;)
(Nama Lengkap) ………………………
Lampiran 4
Format Rincian Penggunaan Dana Penyelenggaraan Diklat Teknis Tahun 2016 Sasaran No
KEGIATAN
Jumlah
Satuan
Biaya Jumlah
Satuan Biaya
(Rp)
(Rp)
Ket
Lampiran 5
PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama Jabatan
: ................................................................ : ................................................................
Handphone
: ................................................................
Telp
: ................................................................
Alamat Rumah
: .................................................................
menyatakan sanggup melaksanakan Diklat Teknis GTK Dikmas dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK, Kemdikbud Tahun 2016 dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis Tahun 2016 serta perundangan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam proposal yang diajukan oleh: Nama Lembaga Alamat Nomor Telp/Hp Jumlah Dana
: .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : ..............................................................
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila di kemudian hari terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
Yang menyatakan, (materai Rp.6.000,-)
(Nama lengkap) NIP. ............................
Lampiran 6
FORMAT JADWAL KEGIATAN
Hari ke .....
NO
WAKTU
1
08.00 – 08.45
2
08.45 – 09.30
3
09.30 – 10.15 10.15 – 10.30
4
10.30 – 11.15
5
11.15 – 12.00 12.00 – 13.00
6
13.00 – 13.45
7
13.45 – 14.30
8
14.30 – 15.15 15.15 – 15.30
9
15.30 – 16.15
10
16.15 – 17.00
MATERI
Istirahat
Sholiskan
Istirahat
NARASUMBER
KETERANGAN
Lampiran 7 BIODATA PESERTA
1.
Nama
:
...................................................................................... (Nama ditulis lengkap dengan titel)
2.
Status
:
PNS / Non PNS *)
3.
NIP (Bila PNS)
:
.......................................................................................
4.
Tempat/tanggal lahir
:
.......................................................................................
5.
Jenis Kelamin
:
Laki-laki / Perempuan *)
6.
Agama
:
.......................................................................................
7.
Pendidikan Terakhir
:
.......................................................................................
8.
Status Kepegawaian
:
.......................................................................................
9.
Pangkat/Golongan
:
.......................................................................................
(Apabila anda PNS) 10.
Jabatan
:
.......................................................................................
11.
Nama Instansi/Unit Kerja
:
.......................................................................................
12.
Masa Kerja
:
.......................................................................................
13.
Alamat :
.......................................................................................
Kantor/Lembaga/Instansi
....................................................................................... Telepon/Fax: ................................................................
14.
15.
Alamat Rumah
NPWP
:
E-mail: ..........................................................................
:
.......................................................................................
:
.......................................................................................
:
Telepon/HP: ................................................................
:
E-mail Pribadi: .............................................................
:
.......................................................................................
Keterangan : Mohon Diisi dengan Lengkap
Tanda Tangan,
(.....................................) NIP.
Lampiran 8
REKAP BIODATA PESERTA
No
1
2
3
4
5
Nama
NIP
Asal Provinsi
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Status
Agama
Pendidikan Terakhir
Status Kepegawaian
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Nama Instansi
Masa Kerja
Alamat Kantor
No. Telp/Fax
Alamat rumah
No. Telp
No. HP
E-Mail
NPWP
Lampiran 9 ALUR DAN MEKANISME KEGIATAN PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS TAHUN 2016
SOSIALISASI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS
PENERIMAAN PROPOSAL
SELEKSI DAN VERIFIKASI PROPOSAL
PENYALURAN DANA BANTUAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS
REVIEW PEMBERIAN BANTUAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS
LAPORAN PEMBERIAN BANTUAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DIKLAT TEKNIS GTK DIKMAS (SK DIREKTUR PGTK PAUD & DIKMASI)
KOORDINASI DAN SINKRONISASI
