DRAFT PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD MELALUI DIKLAT BERJENJANG (TINGKAT DASAR) BEKERJASAMA DENGAN ASOSIASI GTK PAUD (IGTKI DAN HIMPAUDI)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kemurahan dan petunjukNya, sehingga tugas, kewajiban dan aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari upaya Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat berjalan dengan baik. Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dit. Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen. GTK), Kemdikbud, mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain membina GTK PAUD dalam perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi terhadap GTK PAUD. Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (tingkat dasar) bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI) merupakan salah satu upaya pengimplementasian kebijakan pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, khususnya peningkatan kompetensi GTK PAUD. Penyaluran bantuan dana peningkatan kompetensi bagi GTK PAUD dibayarkan melalui Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,yang dananya dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran 2016. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Dit.PGTK PAUD dan Dikmas,Dinas Pendidikan Propinsi,Dinas Pendidikan Kab./Kota dan para pemangku kepentingan dalam penyaluran bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang tingkat dasar bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD (HIMPAUDI dan IGTKI) Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak terkait dalam melakukan pembinaan kepada GTK PAUD.
Jakarta,
Februari 2016
Direktur PGTK PAUD dan Dikmas,
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi NIP. 19560724 198303 2 001 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Dasar ........................................................................................................ 2 C. Tujuan ....................................................................................................... 3 D. Pengertian ................................................................................................ 3 E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................................ 4
BAB II
RUANG LINGKUP PROGRAM A. Bentuk Program ........................................................................................ 5 B. Sasaran Program ...................................................................................... 5 C. Kriteria/Persyaratan Penyelenggara.......................................................... 5 D. Besar Dana Bantuan.................................................................................. 6 E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan ................................................. 6 F. Hak dan Kewajiban Penerima .................................................................. 6
BAB III
BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ...............................................................................
8
B. Mekanisme Pengajuan Proposal ..............................................................
10
C. Waktu Pengajuan Proposal ......................................................................
10
PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA A. Tim Penilai................................................................................................
11
B. Mekanisme Penilaian ...............................................................................
11
C. Penetapan Lembaga Penerima ..................................................................
11
D. Penyaluran Dana .......................................................................................
11
E. Pelaporan Kegiatan ...................................................................................
12
ii
BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan.............................................................................. 15 B. Pengendalian Mutu .................................................................................. 16 C. Pelaporan .................................................................................................. 16 D. Sanksi ....................................................................................................... 16
BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 17
LAMPIRAN
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan pada jenjang ini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
PAUD yang berkualitas tentunya juga harus didukung oleh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang juga berkualitas. Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas) sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu GTK PAUD tersebut terus berupaya melakukan terobosan peningkatan kualitas GTK PAUD.
Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas telah berhasil menyusun Pedoman penyelenggaraan diklat bagi GTK PAUD di tingkat dasar, lanjutan dan mahir. Diharapkan bahwa seluruh GTK PAUD akan dapat mengikuti diklat pada tingkat dasar hingga mahir ini, guna menyesuaikan kualitasnya sesuai dengan standar yang tercakup dalam Permendiknas No. 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
Jumlah GTK PAUD berdasarkan data NUPTK hingga saat ini 275.096 orang. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah dilatih kurang lebih 125.902 orang GTK PAUD melalui diklat berjenjang tingkat dasar dan lanjut yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, swadaya murni dari masyarakat maupun program corporate social responsibility(CSR). Untuk itu dalam upaya peningkatan kompetensi dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperluas sasaran pelatihan. 1
Berdasar kondisi tersebut,masih banyak GTK PAUD yang belum mengikuti Diklat Berjenjang tingkat dasar.Untuk menyesuaikan kualitas GTK PAUD sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka penyelenggaraan Diklat perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Guna memenuhi target sasaran peningkatan kompetensi GTK PAUD, maka untuk tahun 2016 ini Dit.PGTK PAUD dan Dikmas aka memberikan bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang tingkat dasar. Penyelengaraan diklat PAUD ini akan bekerjasama dengan Asosiasi PTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI) sebagai lembaga penyelenggara diklat (Training Provider). Agar diklat PAUD yang diselenggarakan oleh training provider berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan maka perlu disusun “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kompetensi GTK PAUD Melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) Bekerjasama Dengan Asosiasi PTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI) Tahun 2016”.
B. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 141 tahun 2014
tentang Kurikulum PAUD; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang bantuan kepada satuan PAUD dan Nonformal serta lembaga di bidang PAUD 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas tahun 2016.
C. Tujuan 1. Tujuan Umum Memberikan
acuan
bagi
pihak-pihak
terkait
(Dinas
Pendidikan
Propinsi/Dinas Kabupaten/Kota, Asosiasi GTK PAUD) dalam rangka peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bekerja sama dengan Asosiasi GTK PAUD (Himpaudi/IGTKI Kab./Kota) .
2. Tujuan Khusus a. Memberikan rambu-rambu dan aturan yang terstandar untuk digunakan dalam
penyelenggaraan kegitan peningkatan kompetensi GTK PAUD
melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD(Himpaudi/IGTKI Kab./Kota ) b. Memberikan persepsi yang sama pada pihak-pihak (Dinas Pendidikan Propinsi/Dinas Kabupaten/Kota,Asosiasi GTK PAUD dalam rangka peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD (Himpaudi/IGTKI Kab./Kota) c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi GTK PAUD sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (tingkat dasar) bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD (Himpaudi/IGTKI Kab./Kota) tahun 2016 dan Pedoman Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD 3
D. Pengertian 1. Asosiasi adalah lembaga profesi yang berkaitan atau bersentuhan dengan GTK PAUD serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam peningkatan kualitas GTK PAUD. 2. Dana pembantuan adalah bantuan berupa dana yang langsung diberikan oleh Direktorat PGTK PAUD kepada lembaga penerima dana untuk pelaksanaan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD. 3. GTK PAUD adalah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS). 4. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan
dan
mengembangkan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
membentuk sikap peserta diklat agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.
E. Hasil Yang Diharapkan 1. Meningkatnya kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang Tingkat Dasar sebanyak 1.800 orang GTK PAUD (45 paket program diklat @ 40 orang) melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD; 2. Meningkatnya kapasitas atau kemampuan lembaga Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI Kab./Kota) yang berdampak terhadap perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini.
4
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM
A. Bentuk Program Bentuk program berupa pemberian bantuan dana peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD kepada Asosiasi PTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI Kab./Kota).
B. Sasaran Sasaran penerima bantuan penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD adalah Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI Kab./Kota) sebanyak 45 lembaga @ 40 orang. Jumlah sasaran peningkatan kompetensi GTK PAUD sebanyak 1.800 orang.
C. Persyaratan 1. Persyaratan Umum a. Memiliki Akte Notaris/Akta Pendirian/SK oleh pejabat yang berwenang; b. Memiliki ketenagaan yang memadai dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu GTK PAUD; c. Memiliki struktur organisasi dan/atau kepengurusan yang jelas; d. Memiliki program peningkatan mutu GTK PAUD; e. Memiliki sarana dan prasarana sendiri atau milik mitra kerja yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD; f. Memiliki data capaian hasil diklat dasar GTK PAUD; g. Mengajukan proposal.Proposal yang diajukan harus asli tidak boleh plagiat,jika tim penilai menemukan plagiat atau copy paste maka akan didiskualifikasi.
5
2. Persyaratan Administrasi a. Setiap lembaga penyelenggara peningkatan mutu GTK PAUD yang ingin memperoleh bantuan dana harus mengajukan proposal kepada Direktur PGTK PAUD. b. Memiliki rekening tabungan pada bank yang telah ditetapkan dengan ketentuan atas nama lembaga yang ditanda tangani oleh Pimpinan Lembaga Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI Kab./Kota) yang bersangkutan. c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga. d. Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan dana bantuan antara
Pejabat
Pembuat
Komitmen,
Subdirektorat
Perencanaan
Kebutuhan,Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas dengan penerima dana bantuan.
D. Besar Dana Bantuan Besarnya dana bantuan untuk setiap lembaga penyelenggara Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI Kab./Kota)) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan sasaran peningkatan kompetensi GTK PAUD sebanyak 40 orang.
E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan Dana bantuan digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD(Diklat Tatap Muka dan Pemantauan pelaksanaan tugas mandiri).
F. Hak dan Kewajiban dan Sanksi 1. Hak Penerima Bantuan a. Mendapatkan dana bantuan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Akad Kerjasama b. Menggunakan dan mengelola dana bantuan untuk penyelenggaraan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD sesuai dengan proposal yang disetujui 6
2. Kewajiban Penerima Bantuan a. Menandatangani
Akad
Kerjasama,SPTJM,SPTJB
dan
kuitansi
penerimaan dana bantuan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan; b. Menyelenggarakan program kegiatan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD sesuai dengan proposal yang telah disetujui setelah dana dicairkan; c. Melaksanakan semua ketentuan dalam Akad Kerjasama d. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penggunaan Dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan e. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan/ aturan yang berlaku. 3. Sanksi Penerima Dana Bantuan Apabila penerima dana bantuan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui dan tidak menyampaikan laporan,dikenakan sanksi bagi lembaga yang bersangkutan tidak akan mendapat lagi bantuan di tahun berikutnya.
7
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
A. Penyusunan Proposal Proposal yang diajukan oleh sekurang-kurangnya memuat : 1. Sampul Depan Memuat nama kegiatan, nama lembaga beserta, alamat lengkap lembaga, serta nama dan nomor HP/telepon penanggung jawab/pengelola yang masih aktif 2. Isi Proposal Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
2.
Dasar
3.
Tujuan
4.
Hasil yang ingin dicapai (harus jelas dan terukur)
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN MUTU GTK PAUD, yang meliputi: A. Kurikulum Diklat B. Strategi Pelaksanaan dan Tugas Mandiri C. Narasumber D. Peserta E. Kepanitiaan/Organisasi Pelaksana F. Waktu (tanggal) dan Tempat Penyelenggaraan G. Jadwal Kegiatan yang memuat waktu materi dan narasumber H. Jumlah Dana yang diusulkan dan rencana Anggaran Biaya
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT (Uraikan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pasca pelaksanaan program) BAB IV PENUTUP Lampiran-Lampiran 8
Lampiran 1
Foto copy Akta Notaris / Akta pendirian/SK oleh pejabat yang berwenang;
Lampiran 2
Foto copy nomor atau buku rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif, dan melampirkan surat pernyataan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif
Lampiran 3
Foto copy NPWP atas nama lembaga.
Lampiran 4
Profil lembaga
Lampiran 5
Foto copy struktur organisasi lembaga dan kepengurusan.
Lampiran 6
Sarana, prasarana, dan fasilitas yang dimiliki lembaga.
Lampiran 7
Data calon peserta diklat
Lampiran 8
Susunan panitia kegiatan diklat
Lampiran 9
Profil dan kompetensi narasumber
Lampiran 10
Rencana Kegiatan Diklat/Jadwal Kegitan diklat
Lampiran 11
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program peningkatan mutu GTK PAUD dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegitan (format terlampir)
Lampiran 12
Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Lampiran 13
Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/ Kota
Lampiran 14
Data Capaian Diklat Berjenjang Tingkat Dasar
Dokumen/proposal menggunakan kertas berukuran A4 dengan jenis huruf ketikan (font face) Arial atau Times New Roman dan ukuran huruf (font size) 12.
9
B. Mekanisme Pengajuan Proposal Proposal disampaikan dalam amplop tertutup disertai dengan surat pengajuan proposal yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pengusul yang ditunjukan kepada: Direktur Pembinaan GTK PAUD DAN DIKMAS Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan , Kemdikbud u.p. Kepala Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 13 Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270
C. Waktu Pengajuan Proposal Waktu pengajuan proposal mulai tanggal Februari sd. 31 Maret 2016 cap pos.
10
BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA
A. Tim Penilai 1. Tim Penilai proposal ditetapkan oleh Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas dengan jumlah ganjil 2. Tim Penilai terdiri atas unsur birokrasi, praktisi dan akademisi
B. Mekanisme Penilaian Proposal 1. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk 2. Menyeleksi/menilai proposal yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam isian format penilaian 3. Menyusun daftar calon lembaga yang dinilai layak menerima dana bantuan dan mengajukannya kepada Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas
C. Penetapan Lembaga Penerima dan Penandatanganan Akad 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan lembaga penerima bantuan dan disahkan oleh Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; 2. Pejabat Pembuat Komitmen membuat Akad Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak 3. Penerima dana bantuan wajib membuat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan
D. Penyaluran Dana 1. Berdasarkan surat penetapan lembaga penerima dana bantuan, Satuan Kerja (Satker) membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 2. Berdasarkan SPP dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3. Dana ditransfer melalui KPPN ke rekening lembaga penerima.
11
E. Pelaporan Kegiatan Penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dit.Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas. Laporan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemberian dana bantuan tahun 2016. Laporan disusun dengan sistematika dibawah ini 1.
Sistematika Laporan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
PENDAHULUAN, yang meliputi: A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan D. Hasil yang dicapai
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN, yang meliputi: A. Waktu dan tempat Penyelenggaraan B. Sarana Prasarana C. Materi D. Strategi Pelaksanaan E.
Narasumber
F.
Peserta Kegiatan
G. Kepanitiaan/Organisasi Pelaksana H. Jadwal Kegiatan, yang memuat waktu, materi, narasumber BAB III PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT A. EVALUASI PESERTA B. EVALUASI NARA SUMBER C. EVALUASI PENYELENGGARAAN D. TINDAK LANJUT
12
(Uraikan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pasca pelaksanaan program) BAB IV PENUTUP
Lampiran-lampiran: Lampiran 1 Data peserta diklat, nara sumber dan panitia Lampiran 2 Daftar hadir peserta diklat, nara sumber dan panitia Lampiran 3 Jadwal kegiatan Lampiran 4
Foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatann dan laporan tugas mandiri peserta yang memiliki nilai diklat paling baik;
Lampiran 5 Pertanggung jawaban keuangan (kuitansi), bukti setor pajak
2.
Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pertanggung Jawaban Keuangan) a. Pembelian Barang 1) Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian, berupa: a) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko b) Faktur/Nota Pembelian
2) Materai dan Kuitansi a) Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian diatas Rp. 1.000.000,b) Materai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-
b. Penyetoran Pajak 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara sesuai dengan aturan pajak yang berlaku
13
2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir
c. Ketentuan lain 1) Lembaga penerima dana wajib menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan 2) Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. 3. Penyampaian Laporan a.
Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas (Dit.Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas)
b. Laporan kegiatan dan penggunaan dana dibuat rangkap 3 (tiga),1 rangkap dalam bentuk fotocopy disampaikan ke Dit.PGTK PAUD dan Dikmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan c. Semua bukti pengeluaran di buat rangkap 3 (tiga), yaitu lembar pertama asli dan 2 fotocopy dilampirkan dalam laporan pelaksanaan program untuk disampaikan ke instansi pemberi dana Direktur PGTK PAUD dan Dikmas d. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti termasuk foto copy bukti penerimaan transper bantuan dana dari bank dan pengeluaran dana yang diterima minimal selama 5 tahun, sehingga apabila sewaktuwaktu ada pemeriksaan baik dari instansi pemberi dana maupun pihak pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal Kemdikbud, BPKP, BPK) atau pihak berwenang lainnya dapat memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Laporan
dalam
bentuk
hardcopy disampaikan
kepada
Direktur
Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan
14
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan Tingkat keberhasilan suatu diklat berjenjang tingkat dasar dapat dilihat dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan meliputi tiga unsur, yaitu: peserta, fasilitator, dan penyelenggaraan. 1. Evaluasi Peserta Evaluasi terhadap peserta dilaksanakan dalam bentuk: a. Pre-test, Post-test b. Pre-test diberikan untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau pemahaman peserta terhadap materi yang akan disajikan. c. Post-test adalah untuk mengetahui daya serap dan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disajikan. d. Pengamatan selama proses pembelajaran dan penugasan pengamatan adalah penilaian terhadap peserta mengenai disiplin, perilaku/sikap, keaktifan, kerjasama, dan penugasan selama proses pembelajaran. e. Tugas mandiri adalah peserta mengimplementasikan materi yang didapat pada proses pembelajaran, di lembaga PAUD yang bersangkutan.
2. Evaluasi Narasumber/Fasilitator Evaluasi Narasumber/fasilitator dilakukan terhadap masing-masing fasilitator yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Kemampuan dalam menjelaskan materi pelatihan b. Kemampuan dalam menggunakan metode mengajar sesuai dengan karakteristik peserta c. Kemampuan dalam memanfaatkan/menggunakan media dan peralatan belajar sesuai dengan tujuan pelatihan d. Kemampuan dalam menggunakan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pelatihan e. Kemampuan dalam menarik perhatian peserta, sehingga tertarik dengan materi yang diajarkan 15
f. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan g. Kemampuan dalam mengakhiri materi pelatihan telah memberikan kesimpulan dengan baik h. Kemampuan dalam menyusun kerangka materi dalam mengajar sangat runtut i. Kemampuan dalam melibatkan peserta untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran j. Kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan peserta
3. Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi penyelenggaraan mencakup penilaian terhadap aspek-aspek berikut: a. Struktur Kegiatan b. Pelayanan Kesekretariatan c. Penginapan d. Ruang Belajar e. Konsumsi f. Pelayanan Kesehatan
B. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu dilaksanakan melalui: 1.
Koordinasi dan Sinkronisasi penerima dana bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui diklat berjenjang tingkat dasar;
2.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan secara lansung maupun tidak lansung selama proses kegiatan diklat berjenjang tingkat dasar.
16
BAB VI PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaran peningkatan kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi GTK PAUD bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI Kab./Kota), sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan senantiasa ada komunikasi antara semua pihak yang terkait, sehingga hasil akhir program dapat memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan mutu GTK PAUD.
17
Lampiran 1
Draft Naskah Akad Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :...............................
ANTARA
Pejabat Pembuat Komitmen, Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan,Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (Subdit PK PKK) Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas (Dit PGTK PAUD dan Dikmas),Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
DENGAN
.............................................................................................
Pada hari ini,.......................tanggal.........bulan.........tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan
: : Pejabat Pembuat Komitmen, Subdirektorat PK-
PKK,Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas PAUD Direktorat PPTK PAUDNI Alamat
: Komplek Kemdikbud, Gedung D lantai 13 Jl. Pintu I-Senayan, Jakarta 10270
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama
: ..................................................................
Jabatan
: ..................................................................
Alamat
: ..................................................................
Dalam
hal
ini
bertindak
dalam
jabatannya
tersebut
di
atas
selaku
penanggungjawab penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam sebagaimana pasal-pasal beriku tini:
Pasal 1 RUANG LINGKUP
(1)
PIHAK PERTAMA menyalurkan dana Penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas tahun 2016 nomor: SP DIPA-023.16.I.361151 /2016 kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III Langsung kenomor rekening bank atas nama lembaga yang bersangkutan, yaitu:
(2)
Nama Bank
: ...........................................................
No. Rekening
: ...........................................................
Atas Nama
: ...........................................................
Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD dengan jumlah sasaran 40 (empat puluh) orang.
b. Dukungan manajemen yang antara lain untuk perencanaan program, rapat-rapat
persiapan,
pelaksanaan
tatap
muka
dan
tugas
mandiri,koordinasi, evaluasi, pelaporan, ATK, serta honorarium nara sumber,dan panitia. (4)
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan diverifikasi Tim Penilai yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
(5)
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.
(6)
Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah setempat guna menghindari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Pasal 2 DANA BANTUAN
Dana bantuan dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Diklat
Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang sesuai dengan proposal yang diajukan.
Pasal 3 KEWAJIBAN PENERIMA DANA
(1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD. (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 4 PENGELOLAAN DANA
(1)
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengelolaan dana secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara.
(2)
PIHAK KEDUA wajib mengadministrasikan, menyusun laporan keuangan, dan mendokumentasikan setiap pengeluaran dana,dan melampirkan bukti pembayaran/kuitansi yang sah.
Pasal 5 WAKTU PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
(1) PIHAK KEDUA harus mulai melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai rencana yang termaktub dalam proposal yang diajukan. (2) PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dalam bentuk laporan tertulis baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA (3) PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan sisa dana pabila ada dana yang tidak terserap ke Kas Negara dan bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dikirim ke PIHAK PERTAMA.
Pasal 6 PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN
Untuk menjamin tranparansi, akuntabilitas serta mutu proses dan hasil pelaksanaan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD maka PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup untuk dipantau, diaudit, diawasi,dibina, dibimbing baik selama kegiatan berlangsung ataupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan, oleh pihak yang berwenang.
Pasal 7 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUGIAN DAN SANKSI
(1) Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan pemanfaatan dana oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan keberatannya dan berhak meminta pihak berwajib menuntut PIHAK KEDUA; (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud padaAyat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pihak yang ditetapkan.
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hokum melalui kantor Pengadilan Negeri yang ditunjuk. (3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditetapkan.
Pasal 9 LAIN-LAIN
(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang masih berlaku dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerjasama bermaterai diberikan kepada PARA PIHAK.
(2) Setiap halaman lembar Perjanjian Kerjasama ini diparaf oleh PARA PIHAK. (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen lain seperti proposal yang telah diverifikasi dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun dan oleh siapapun. (5) Hal-hal teknis yang belum termaktub dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam “Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) Bekerjasama Dengan Asosiasi GTK PAUD (IGTKI Dan HIMPAUDI) Tahun 2016”.
PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA:
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
.......................................
Drs.Nasruddin NIP. 196314041990091001
Megetahui (Saksi)
………………………………. NIP. ………………………….
Lampiran 2
PERNYATAAN PENERIMAAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT BERJENJANG (TINGKAT DASAR) BAGI PENDIDIK PAUD TAHUN 2016
Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama
: ................................................................
Jabatan
: ...............................................................
Handphone
: ...............................................................
Telp
: ...............................................................
Alamat Rumah
: ................................................................ .................................................................
telah menerima dana bantuan penyelenggaran Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD Tahun 2016 yang bersumber dari DIPA Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui rekening bank atas nama: Nama Bank
: ...........................................................
No. Rekening
: ...........................................................
Atas Nama
: ...........................................................
Tanggal Terima Dana : ........................................................... (Fotokopi rekening terlampir)
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ..................., .......................... 2016 Yang menyatakan,
(materai Rp.6.000,-)
(Nama lengkap)
Lampiran 3
Format Rincian Penggunaan Dana Penyelenggaraan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) Bagi Pendidik PAUD Tahun 2016
Sasaran No
KEGIATAN
Jumlah
Satuan
Biaya Jumlah
Satuan
(Rp)
Biaya (Rp)
Ket
Lampiran 4
PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama
: ................................................................
Jabatan
: ................................................................
Handphone
: ................................................................
Telp
: ................................................................
Alamat Rumah
: .................................................................
menyatakan sanggup melaksanakan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar) bagi Pendidik PAUD dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari DIPA Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK, Kemdikbud Tahun 2016 dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kompetensi GTK PAUD melalui Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar)bekerjasama dengan Asosiasi GTK PAUD (IGTKI dan HIMPAUDI)Tahun 2016 serta perundangan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam proposal yang diajukan oleh: Nama Lembaga
: ..............................................................
Alamat
: ..............................................................
Nomor Telp/Hp
: ..............................................................
Jumlah Dana
: ..............................................................
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila di kemudian hari terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
Yang menyatakan, (materai Rp.6.000,-) (Nama lengkap) NIP. ............................
Lampiran 5
FORMAT JADWAL KEGIATAN
Hari ke .....
NO
WAKTU
1
08.00 – 08.45
2
08.45 – 09.30
3
09.30 – 10.15 10.15 – 10.30
4
10.30 – 11.15
5
11.15 – 12.00 12.00 – 13.00
6
13.00 – 13.45
7
13.45 – 14.30
8
14.30 – 15.15 15.15 – 15.30
9
15.30 – 16.15
10
16.15 – 17.00
MATERI
Istirahat
Sholiskan
Istirahat
NARASUMBER
KETERANGAN
Lampiran 6 BIODATA PESERTA
1.
Nama
:
...................................................................................... (Nama ditulis lengkap dengan titel)
2.
Status
:
PNS / Non PNS *)
3.
NIP (Bila PNS)
:
.......................................................................................
4.
Tempat/tanggal lahir
:
.......................................................................................
5.
Jenis Kelamin
:
Laki-laki / Perempuan *)
6.
Agama
:
.......................................................................................
7.
Pendidikan Terakhir
:
.......................................................................................
8.
Status Kepegawaian
:
.......................................................................................
9.
Pangkat/Golongan
:
.......................................................................................
(Apabila anda PNS) 10.
Jabatan
:
.......................................................................................
11.
Nama Instansi/Unit Kerja
:
.......................................................................................
12.
Masa Kerja
:
.......................................................................................
13.
Alamat :
.......................................................................................
Kantor/Lembaga/Instansi
....................................................................................... Telepon/Fax: ................................................................
14.
15.
Alamat Rumah
NPWP
Keterangan : Mohon Diisi dengan Lengkap
:
E-mail: ..........................................................................
:
.......................................................................................
:
.......................................................................................
:
Telepon/HP: ................................................................
:
E-mail Pribadi: .............................................................
:
.......................................................................................
Tanda Tangan,
(.....................................) NIP.
Lampiran 7
REKAP BIODATA PESERTA
No
1
2
3
4
5
Nama
NIP
Asal Provinsi
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Status
Agama
Pendidikan Terakhir
Status Kepegawaian
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Nama Instansi
Masa Kerja
Alamat Kantor
No. Telp/Fax
Alamat rumah
No. Telp
No. HP
E-Mail
NPWP
Lampiran 8
ALUR DAN MEKANISME KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI DIKLAT BERJENJANG (TINGKAT DASAR) TAHUN 2016
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI DIKLAT BERJENJANG (TINGKAT DASAR)
PENERIMAAN PROPOSAL
SELEKSI DANVERIFIKASI PROPOSAL
PENYALURAN DANA BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI
BIMBINGAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DIKLAT BERJENJANG
REVIEW PEMBERIAN BANTUAN DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR
LAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI GTK PAUD
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI DIKLAT BERJENJANG (SK DIREKTUR PGTK PAUD DAN DIKMAS
KOORDINASI DAN SINKRONISASI BANTUAN DIKLAT BERJENJANG
