PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

2016

Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Ubijalar dan Bantuan Pemerintah 2016

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

i



ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................. DAFTAR TABEL........................................................................... DAFTAR LAMPIRAN.................................................................... BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

I iii v vii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang......................................................... B. Tujuan...................................................................... C. Definisi..................................................................... D. Dasar Hukum...........................................................

1 2 3 7

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Sasaran................................................................. B. Strategi.................................................................. C. Kebijakan...............................................................

13 14 15

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PENGELOLAAN PRODUKSI UBIJALAR A. Program dan Kegiatan............................................. B. Uraian Pelaksanaan Kegiatan................................. C. Keterpaduan Pelaksanaan Pencapaian Produksi Ubijalar 2016………………………………………….. D. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan.................................................................. E. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan.... F. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan………………………………………………. PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016 A. Gambaran Umum, Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan…………………………………………... B. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah............................................................... C. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Ubijalar.................................

17 18 22 24 24 26

29 31 32


iii


D. Pemanfaatan dan Persyaratan Penerima bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Ubijalar..................................................................... E. Bentuk Bantuan Pemerintah dan Alokasi Anggaran Bantuan Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubijalar..................................................................... F. Tata Kelola Pemberian Bantuan Pemerintah............................................................... G. Dukungan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah............................................................... BAB V

BAB VI

39

44 47 56

PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian........................................................... B. Monitoring................................................................ C. Evaluasi................................................................... D. Pelaporan................................................................

63 64 65 66

PENUTUP..................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………………………..

71 73


iv


DAFTAR TABEL Tabel 1.

Tabel 2. Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.

Tabel 6.

Tabel 7.

Tabel 8.

Tabel 9.

Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubijalar Tahun 2016…………………………………………………

13

Perbandingan Sasaran Ubijalar Tahun 2015 dan Tahun 2016..........................................................

13

Skenario Peningkatan Produksi Ubijalar Tahun 2016.....................................................................

18

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja (Output) Kegiatan dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubijalar TA. 2016..................................

24

Faktor resiko yang Kemungkinan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan................................................

25

Jadwal tentatif Pelaksanaan Program kegiatan pengelolaan produksi ubijalar tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Uang....................................................................

26

Jadwal tentatif Pelaksanaan Program kegiatan pengelolaan produksi ubijalar tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Barang.................................................................

27

Contoh rincian Bantuan Pemerintah dan bantuan dana hibah CF-SKR perhektar dalam bentuk Bantuan Sarana/Prasarana berupa sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun anggaran 2016……………………..

45

Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah, Bentuk Sarana/Prasarana berupa sarana produksi Kegiatan pengelolaan Produksi ubijalar per provinsi.................................................................

47


v



vi


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Sasaran Tanam, Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2016.........................

75

Lampiran 2.

Lokasi Pengembangan Ubijalar Tahun 2016.....

76

Lampiran 3.

Lampiran Contoh Format Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubijalar Tahun 2016 ……………………………..

77

Lampiran 4.

Format Laporan-Laporan ……………………….

95

Lampiran 5.

Blanko CPCL Ubijalar Tahun 2016 …………….

101

Lampiran 6.

Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Ubijalar per Hektar Tahun 2016 ………………..

102


vii



viii


BAB. I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Komoditi ubijalar merupakan komoditi sumber karbohidrat yang penting di Indonesia setelah padi, jagung dan ubi kayu. Selain sebagai bahan pangan dan pakan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri baik hulu maupun hilir. Di samping itu komoditi tersebut merupakan tanaman dengan daya adaptasi yang luas, mudah disimpan dan mempunyai rasa enak. Hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru dalam bidang pengolahan hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani beserta keluarganya. Komoditi ubijalar selain berperan untuk memenuhi kebutuhan pokok karbohidrat juga dapat dijadikan sebagai sumber utama substitusi beras atau sebagai tanaman diversifikasi pangan. Disamping itu ubijalar juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan aneka umbi lainnya, selain mengandung betakaroten dan antosianin yang dapat mencegah kanker juga kaya akan vitamin A dan C yang sangat baik untuk kesehatan. Upaya peningkatan produksi komoditas ini baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal, terfokus pada kegiatan yang bersifat stimulan yaitu dari dana APBN dan CF-SKR. Pada tahun 2016, pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai luasan 2.700 hektar untuk bantuan dari APBN yang tersebar di 4 provinsi dan 28 kabupaten wilayah timur sedangkan untuk bantuan CF-SKR mencapai luasan 500 hektar yang tersebar di 4 provinsi 9 kabupaten. Pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan produktivitas ubi jalar tahun 2016 akan mendapat fasilitasi/dukungan penyediaan dana untuk pembelian sarana produksi (pupuk) dari dana APBN.


1


Dalam area/lokasi pengembangan diterapkan berbagai inovasi teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi untuk mendukung peningkatan produksi secara berkesinambungan. Lokasi pengembangan dapat juga dimanfaatkan sebagai area belajar petani dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Melalui pengenalan inovasi teknologi pada lokasi sasaran tersebut, diharapkan petani peserta kegiatan akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia (varietas, tanah, air dan sarana produksi) secara terpadu dalam melakukan budidaya dilahan usahataninya berdasarkan kondisi spesifik lokasi. Sedangkan wilayah di luar kegiatan pengembangan akan tetap dilakukan pembinaan, bimbingan dan pengawalan oleh petugas pendamping (PPL/petugas lapangan) sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas dan produksi pada tahun 2016.

B. TUJUAN Petunjuk teknis peningkatan produksi ubijalar bertujuan untuk: 1.

Menyediakan acuan bagi pelaksana didaerah dalam rangka pengembangan ubijalar sebagai upaya untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2016 di provinsi dan kabupaten/kota.

2.

Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan peningkatan produksi melalui kegiatan pengembangan komoditas ini antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3.

Mempercepat penerapan komponen teknologi spesifik lokasi oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahataninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

2


4.

Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait, dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pengembangan komoditas ubijalar dari hulu hingga hilir.

5.

Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani ubijalar.

C. DEFINISI 1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah

2.

Bantuan Pemerintah Program pengelolaan Produksi Ubijalar adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).

3.

Bentuk

Bantuan

Pemerintah

meliputi

Pemberian

penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; bantuan sarana Prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA) 4.

Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan

5.

Bentuk Bantuan Pemerintah Program pengelolaan produksi ubijalar adalah bantuan Sarana/Prasarana


3


6.

Bantuan Sarana/Prasarana Program Pengelolaan produksi ubijalar adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi pupuk, pestisida, yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan ubijalar, untuk mendukung pencapaian sasaran produksi ubijalar.

7.

Counterpart Fund-Second Kennedy Round yang selanjutnya disebut CF-SKR merupakan dana hibah yang diberikan dari JICA (Pemerintah Jepang) untuk disalurkan atau transfer uang, barang atau jasa kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.

8.

Bentuk Bantuan Pemerintah melalui bantuan luar negeri (CF-SKR) ubijalar adalah bantuan Sarana/Prasarana

9.

Bantuan Sarana/Prasarana Program CF-SKR adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi bibit ubijalar, pupuk, pestisida/herbisida yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Intensifikasi untuk mendukung pencapaian sasaran produksi ubijalar.

10. Kelompok tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 11. Gabungan Kelompok tani (gapoktan) adalah Gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.


4


12. Usaha tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan. 13. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat 14. Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 15. Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan produksi ubijalar meliputi kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. 16. Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan pemerintah Program Pengelolaan Produksi ubijalar adalah kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

5


tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan.ya Tanaman Pangan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. 17. Intensifikasi pertanian adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititik beratkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, pupuk dan pestisida . 18. Pengembangan adalah Suatu areal pertanaman dengan luasan tertentu yang dapat menjadi pusat percontohan bagi petani dan masyarakat sekitarnya dalam upaya peningkatan produktifitas yang signifikan. 19. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifatsifat lainnya. 20. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi. 21. Bahan organik adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup atau yang telah mati, pada berbagai tahapan dekomposisi. 22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas


6


penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan 24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN D. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan Pengelolaan Produksi Ubijalar 2016 sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 4.

Undang-Undang Pemeriksaan,

Nomor

Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara; 5.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

33

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah. 7.

Undang-Undang

Nomor


7


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, tentang Pangan

9.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Bukan Pajak. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No.47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

8


19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi,

Tugas,

dan

Fungsi

Eselon

I

Kementerian Negara; 20. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara 21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara 22. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 24. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 25. Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat


9


atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. 27. Peraturan Presiden N0. 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) tahun 2015 - 2019 28. Peraturan

Presiden

N0.45

tahun

2015,

tentang

Kementerian Pertanian 29. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 30. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, tentang

Tata

Pemanfaatan,

Cara

Pelaksanaan

Penghapusan,

dan

Penggunaan,

Pemindahtanganan

Barang Milik Negara 33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;


10


35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang

Pengukuran

dan

Evaluasi

Kinerja

atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata

Cara

Pembayaran

dalam

rangka

pelaksanaan APBN; 37. Peraturan Menteri keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar 38. Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 39. Peraturan

Menteri

48/Permentan/OT.140/

Pertanian 10/2006

tentang

Nomor Pedoman

Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practises); 40. Peraturan

Menteri

19/Permentan/OT.140/

Pertanian 3/2013

tentang

Nomor Pedoman

Administrasi Keuangan kementerian Pertanian. 41. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/Pd.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal

Perkebunan,

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura 42. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243) 43. Peraturan

Menteri

Pertanian


11


Nomor.56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak


12


BAB II SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. SASARAN Untuk memenuhi kebutuhan Tahun 2016 dengan mempertimbangkan terjadinya diversifikasi konsumsi, berkembangnya industri pengolahan, industri pakan ternak dan ekspor, maka sasaran produksi, produktivitas, luas panen dan luas tanam Ubijalar Tahun 2016 dikemukakan pada Tabel 1berikut : Tabel 1 : Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Ubijalar Tahun 2016

No

KOMODITI

1 Ubijalar

LUAS PANEN PRODUKTIVITAS PRODUKSI (TON) (HA) (KU/HA)

LUAS TANAM (HA)

184,936

176,129

153.30

2,700,000

Sasaran produksi ubijalar tahun 2016 sebesar 2.700.000 ton atau meningkat 1,89% dibandingkan sasaran tahun 2015 sebesar 2.650.000 ton, sasaran tanam 184.936 ha atau turun 1,98%, sasaran panen 176.129 ha atau turun 1,98%, dan produktivitas 153,30 ku/ha atau meningkat 3,94 %, sebagaimana dikemukakan pada Tabel 2berikut : Tabel 2 : Perbandingan Sasaran Ubijalar Tahun 2015 dan Tahun 2016

Uraian Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Produksi

Sasaran Tahun 2015 Sasaran Tahun 2016 188,670 Ha 184,936 Ha 179,685 Ha 176,129 Ha 147.48 Ku/Ha 153.30 Ku/Ha 2,650,000 Ton 2,700,000 Ton

Peningkatan (3,734) Ha -1.98 % (3,556) Ha -1.98 % 5.82 Ku/Ha 3.94 % 50,000 Ton 1.89 %


13


Sasaran tersebut dapat dicapai dengan asumsi semua faktor pendukung berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kendala antar sektoral dalam peningkatan produksi tanaman pangan yang semakin kompleks karena berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis diluar sektor pertanian yang amat berpengaruh dalam peningkatan produksi pangan, antara lain Dampak Perubahan Iklim (DPI), semakin berkurangnya ketersedian lahan produksi untuk tanaman pangan akibat alih fungsi lahan, berkurangnya ketersediaan air irigasi karena sumber–sumber air yang semakin berkurang dan persaingan penggunaan air diluar sektor pertanian (industri dan pemukiman) serta laju pertumbuhan penduduk. Permasalahan subsektor tanaman pangan khususnya ubijalaradalah adanya kesenjangan produktivitas ditingkat petani yang cukup besar, dibanding potensi yang seharusnya dicapai. Penyebabnya antara lain penggunaan bibit unggul varietas potensi tinggi ditingkat petani masih rendah, penggunaan pupuk yang belum berimbang dan efisien, penggunaan pupuk organik yang belum populer, budidaya spesifik lokasi masih belum berkembang, pendampingan oleh penyuluh, POPT, PBT dan Peneliti belum optimal, lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan/pembiayaan usaha serta pasar, dll. B. STRATEGI Pencapaian peningkatan produksi dilakukan melalui 4 strategi yaitu: 1)

ubijalar

tahun

2016

Peningkatan Produktivitas Upaya peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui; (a) penggunaan benih/bibit varietas unggul bermutu, (b) pemupukan secara berimbang, (c) pengelolaan pengairan, (d) aplikasi teknologi budidaya seperti, penyiapan lahan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

14


pengaturan jarak tanam, pemberian mulsa, (e) pemeliharaan dan sanitasi, (f) optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian, dan (g) perbaikan budidaya, panen dan pasca panen disertai pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi. 2)

Perluasan Areal Tanam dan Optimasi lahan Perluasan areal dilaksanakan melalui; (a) pemberdayaan atau optimasi lahan kering/lahan terlantar pada daerah-daerah transmigrasi/Perhutani/ Inhutani/PTPN, (b) Investasi pihak Swasta, dan (c) Kemitraan.

3)

Pengamanan Produksi Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti kabanjiran dan kekeringan serta pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT) dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar.

4)

Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen diprioritaskan pada kelembagaan penyuluhan, kelompok tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Tani (Koptan), Penangkar Benih, Pengusaha Benih, Kios, KUD, Pasar desa, Pedagang, Asosiasi petani, Asosiasi Industri olahan, Asosiasi Benih, UPJA, dan kelembagaan perlindungan tanaman. Tujuan peningkatan manajemen ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan serta performa dari kelembagaan tersebut.

C.

KEBIJAKAN Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pengelolaan produksi ubijalar adalah 1) meningkatkan produksi ubijalar 2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

15


pengembangan

komoditas

ubi

jalar

spesifik

lokasi,

3)

mengembangkan agribisnis Akabi (dalam hal ini termasuk ubijalar) secara terpadu dengan menumbuhkan peran swasta, koperasi dan BUMN, 4) mendukung gerakan peningkatan diversifikasi pangan, 5) meningkatkan sumber permodalan yang mudah diakses oleh petani, 6) memperbaiki tataniaga akabi (dalam hal ini termasuk ubijalar) yang kondusif bagi petani.


16


BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PENGELOLAAN PRODUKSI UBIJALAR A. PROGRAM DAN KEGIATAN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan program tahun 2016 yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada berkelanjutan Padi dan Jagung serta percepatan peningkatan produksi kedelai. Program ini merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan di sub sektor tanaman pangan.Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan upaya pencapaian produksi dengan prioritas peningkatan produktivitas dan mutu sehingga tercapai swasembada. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut, kegiatan ekstensifikasi dan Intensifikasi menjadi faktor penentu disamping program lainnya. Namun demikian keberhasilan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, sangat memerlukan dukungan secara integrasi dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain dan Pencapaian kinerja program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan dari Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi dalam program Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Dalam upaya peningkatan produksi ubijalar, maka ditetapkan sasaran produksi ubijalar tahun 2016 sebesar 2.700.000 ton, meningkat 21,68 % dari ARAM II 2015 (sebesar 2.218.992 ton). Untuk mencapai sasaran produksi tersebut ditempuh melalui Peningkatan Produktivitas pada areal tanam yang selama ini telah terbiasa melakukan budidaya ubijalardan Perluasan Areal Tanam yang diarahkan merupakan lahan areal tanam baru diluar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

17


areal tanam yang sudah terbiasa bertanam ubijalar. Skenario pencapaian sasaran produksi seprti pada tabel 3, berikut: Tabel 3. Skenario Peningkatan Produksi Ubijalar tahun 2016 NO

URAIAN

1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS - Pembinaan Swadaya Masyarakat - CF-SKR - Pengembangan Wilayah Timur 2 PERLUASAN AREAL TANAM - Promosi Investasi - Pemanfaatan Lahan (Perkebunan, Kehutanan, dll) JUMLAH 1 + 2

LUAS TANAM (Ha)

LUAS PANEN (Ha)

PROVITAS (Ku/Ha)

PRODUKSI (Ton)

167,685 164,485 500 2,700

159,301 156,261 475 2,565

154.65 154.44 169.00 165.00

2,463,651 2,413,301 8,028 42,323

17,251 10,000 7,251

16,828 9,940 6,888

140.45 155.00 119.45

236,349 154,067 82,283

184,936

176,129

153.30

2,700,000

Skenario pencapaian produksi 2016 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi berikut ini dapat dipenuhi: a. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi. b. Penyediaan anggaran dan pembiayaan c. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman ubijalar d. Dukungan nyata pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan B. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan pengembangan ubijalar yang dibiayai oleh APBN 2016 adalah pengembangan ubijalar seluas 2.700 hektar dan 500 hektar dibiayai dari CF-SKR. Sedangkan untuk Pembinaan swadaya masyarakat seluas 164.485 ha, Promosi Investasi 10.000 ha, dan pemanfaatan lahan (perkebunan, kehutanan dll) seluas 7.251ha sehingga sasaran produksi ubijalar 2016 diharapkan akan tercapai sebesar 2.700.000 ton. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

18


Pelaksanaan kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 yang dialokasikan di daerah maupun dukungan kegiatan yang dialokasikan di pusat sebagai berikut: 1.

Pengembangan Ubijalar Pengembangan budidaya ubijalar tahun 2016 dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu 1) pendekatan perbaikan teknologi budidaya dan 2) dalam rangka mendukung pengembangan diversifikasi pangan. Pelaksanaan pengembangan ubijalar dilaksanakan di 4 provinsi 28 kabupaten wilayah timur seluas 2.700 hektar dari dana APBN dan di 4 provinsi 9 kabupaten seluas 500 hektar dari dana CFSKR. Sasaran pelaksanaan pengembangan ubijalar melalui percontohan pengembangan seluas 2.700 hektar dana APBN dan 500 hektar dana CF-SKR. Satu unit areal percontohan ubijalar seluas antara 25 hektar. Fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani/Gabungan Kelompok tani adalah paket sarana produksi berupa pupuk (Urea, SP-36, NPK dan organik) dan diutamakan menggunakan pupuk bersubsidi. Dana yang disediakan untuk bantuan saprodi pengembangan ubijalar perhektar maksimal sebesar Rp. 3.689.000,-yang berasal dari APBN Tugas Pembantuan Tanaman Pangan Tahun 2016 dan Rp. 3.086.000,-yang berasal dari dana CF-SKR. Komponen sarana produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokasi sesuai peraturan dan rekomendasi yang berlaku yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah. Apabila dana saprodi tidak tercukupi dapat dipenuhi melalui APBD atau sumber lainnya, tetapi apabila dana bantuan saprodi berlebihan, agar disetor kembali ke Kas Negara. Sedangkan untuk penyediaan bibit (benih) dipenuhi oleh swadaya masyarakat dengan syarat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

19


menggunakan benih/bibit yang berasal dari benih/bibit unggul Nasional atau unggul lokal yang berproduksi tinggi dan sudah berkembang secara luas di daerah tersebut. 2.

Pembinaan Peningkatan Produktivitas Areal Tanam Ubijalar Swadaya Hamparan lahan yang biasa ditanami ubijalar saat ini yang tidak mendapat bantuan diharapkan dapat dikelola secara swadaya. Dalam areal swadaya ini dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh petugas lapangan (PPL/POPT/Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Luas areal tanam pengembangan ubijalar secara swadaya yang direncakan dilakukan pengawalan dan pendampingan seluas 164.485 hektar. Dukungan pemerintah yang disediakan berupa pupuk bersubsidi, pembiayaan kredit dan sumber permodalan lainnya.

3.

Pengembangan Ubijalar Melalui Kemitraan Pengembangan ubijalar melalui kemitraan/promosi investasi direncanakan seluas 10.000 hektar. Dalam pelaksanaannya diharapkan ada kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, BUMN,

Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, maupun

dukungan sumber pembiayaan lainnya 4.

Pengembangan Ubijalar Melalui Pemanfaatan Lahan Pengembangan

ubijalar

melalui

pemanfaatan

lahan

direncanakan seluas 7.251 hektar. Dalam pelaksanaannya diharapkan ada kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, BUMN dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten.


20


5.

Penyiapan Kebijakan dan Regulasi, Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Sosialisasi, Pengelolaan Data dan Informasi. Kegiatan penyiapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi ubijalar, dilaksanakan melalui : a. Pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait; Sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan,

serta

Pengelolaan

Data

dan

Informasi

dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan,

Dinas

Pertanian

Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan tingkat lapangan. b. Penyusunan Pedoman Umum ditetapkan melalui Surat Keputusan

Menteri

Pertanian,

selaku

Pengguna

Anggaran (PA) c. Petunjuk teknis

ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Tanaman Pangan selaku penaggung Jawab Program, d. Petunjuk Teknis ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)

ditingkat

Pusat,

Dinas

Pertanian

Provinsi, maupun Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan di tingkat Kabupaten/Kota. 6.

Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor

berupa

peralatan,

bahan

dialokasikan dipusat maupun di

maupun

honor

yang

daerah, agar dilaksanakan

secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


21


C. KETERPADUAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN PRODUKSI UBIJALAR 2016 Untuk mencapai sasaran produksi ubijalar tahun 2016 perlu dilaksanakan program dan kegiatan secara terpadu melibatkan instansi terkait, meliputi : 1.

Perbenihan Penyediaan

benih

berkoordinasi

dengan

Direktorat

Perbenihan Tanaman Pangan, Balitkabi, BPSB, BBI, BUMN, BUMD dan Penangkar benih. . Apabila di lokasi pelaksana program

tidak

tersedia

benih

bersertifikat,

maka

diperkenankan menggunakan benih unggul swadaya petani hasil JABAL. 2.

Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengalokasian pupuk bersubsidi dan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor, pompa air dan sprayer serta bantuan peralatan pasca panen, dengan Direktorat PPHP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Instansi terkait lainnya.

3.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mendukung peningkatan SDM pertanian, berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait lainnya dalam: a). pengawalan produksi

dan

ubijalar,

pendampingan b).

peningkatan

kegiatan

pengelolaan

kompetensi

melalui

pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian serta c). pemberian materi bagi penyuluh pertanian yang dimaksudkan sebagai bahan dan alat bantu penyuluhan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

22


4.

Pembiayaan Dalam mendukung kegiatan pengembangan ubijalar secara swadaya pemerintah telah menyediakan pembiayaan dalam bentuk skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan instansi terkait lainnya.

Selain

itu

perlu

juga

kerjasama

dengan

Swasta/Investor/sumber lainnya dalam bantuan modal. 5.

Teknologi Dalam penerapan teknologi (penggunaan varietas unggul, inovasi teknologi budidaya, sosialisasi penggunaan kalender tanam terpadu) di lapangan berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP setempat), dan instansi terkait lainnya.

6.

Industri Hilir Guna mendukung mutu hasil dan fasilitasi pengolahan kedelai diperlukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan pasca panen berkoordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Direkorat Jenderal Tanaman Pangan, dan instansi terkait lainnya

7.

Regulasi Pendukung Regulasi sistem perbenihan ubijalar tanaman pangan, berkoordinasi dengan, Direktorat Perbenihan. Regulasi tata niaga ubijalar meliputi harga, jaminan pasar, dan tarif bea masuk berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian

Perdagangan,

Kementerian

Keuangan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, BULOG, dan pemangku kepentingan lainnya.


23


D. SASARAN STRATEGIS (OUTPUT) KEGIATAN

DAN

INDIKATOR

KELUARAN

Sasaran strategis kinerja kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi khususnya untuk komoditas ubijalar adalah mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Kegiatan pengembangan ubijalar dengan Indikator kinerja

kegiatan (output) seluas 2.700 hektar dan 500 hektar dibiayai dari CF-SKR. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi ubijalar TA. 2016, seperti Tabel 4 berikut: Tabel 4.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja (Output) Kegiatan dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubijalar TA. 2016

Sasaran Strategis Mendorong peningkatan produktivitas dan produksi melalui pelaksanaan Pengembangan Ubijalar

Indikator Kinerja Kegiatan pengembangan dari APBN berdampak meningkatnya produktivitas ubijalar sebesar 165.00 ku/ha Kegiatan pengembangan dari CFSKR berdampak meningkatnya produktivitas ubijalar sebesar 169.00 ku/ha

Target (ha)

2,700

500

E. PENILAIAN RESIKO INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN Sebagai tolak ukur keberhasilan program/kegiatan pengembangan ubijalar adalah perkalian realisasi tanam (panen) dengan produktivitas menghasilkan produksi minimal sama dengan sasaran yang telah ditetapkan (2,70 juta ton)serta penyerapan anggarannya harus bersinergi, baik ditingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Jika hal tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka kinerja Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

24


dianggap kurang berhasil dalam membina peningkatan produksi ubijalar, walaupun tidak berjalannya program/kegiatan tersebut dimungkinkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang tidak bisa ditanggulangi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Beberapa faktor resiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan seperti Tabel 5 berikut: Tabel 5. Faktor resiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan No

1

2

3

4

Resiko

Uraian Kegiatan

Koordinasi dengan Stakeholder

Pembinaan, Monitoring, Supervisi dan pendampingan

Penyusun kebijakan, Pedoman, Juklak, Juknis, Sosialisasi, data dan informasi

a

Kesepakatan kerjasama

b

Komitmen stakeholder

c

Fasilitasi Kebijakan Pemerintah

a

Ketersediaan anggaran

b

Kontinuitas dan ketepatan pelaksanaan

c

Ketersediaan data

d

Ketersediaan SDM

a

Komitmen seluruh stakeholder dalam mengeluarkan kebijakan

b

Ketersediaan SDM yang handal dalam penyajian data dan informasi

c

Ketersediaan sarana teknologi data dan informasi,

d

Biaya

e

Kemudahan akses terhadap data

a

Ketersediaan SDM

b

Efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan

Sarana dan prasarana penunjang


25


F.

JADWAL

TENTATIF

PELAKSANAAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN Dalam upaya pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu, maka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan produksi tanaman ubijalar agar dilakukan minimal sesuai dengan jadwal seperti berikut: Tabel 6. Jadwal tentatif pelaksanaan program kegiatan pengelolaan produksi ubijalar tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah bentuk Uang

No

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIPA dan POK Pedoman Umum Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Penetapan CPCL Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pengajuan Permintaan Pembayaran Proses Penyaluran Bantuan bentuk Uang Pengadaan Barang Pelaksanaan Pertanaman Pelaksanaan Panen Pertanggung Jawaban

2015 Tahun 2016 Okt-Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Keterangan: Pelaksanaan pertanaman diupayakan sampai akhir September 2016, kecuali lokasi yang tidak sesuainya jadwal pertanamannya dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016.


26


Tabel 7. Jadwal tentatif pelaksanaan program kegiatan pengelolaan produksi ubijalar tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah bentuk Barang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan

2015 Tahun 2016 Okt-Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

DIPA dan POK Pedoman Umum Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Penetapan CPCL Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kontrak Panyaluran Barang BAST dan Pembayaran Pelaksanaan Pertanaman Pelaksanaan Panen Pelaporan


27



28


BAB IV PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016 A. GAMBARAN UMUM, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Gambaran Umum Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran produksi ubijalar tahun 2016, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) tahun 2016 dan dana hibah CF-SKR. Pemanfaatan APBN dan dana hibah CF-SKR salah

satunya

digunakan

untuk

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan ubijalar. Kelompok tani/Gapoktan pelaksana kegiatan pengembangan ubijalar, diberi Bantuan Pemerintah dan bantuan dari dana hibah CF-SKR berupa sarana produksi pupuk, pestisida, dan sarana produksi lainnya, serta bantuan pertemuan kelompok. Agar bantuan pemerintah dan bantuan dana hibah CF-SKR dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan program pengelolaan produksi ubijalar tahun 2016, dan sebagai dasar Penyusunan Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), masingmasing

Satuan

Kerja

(Satker)

ditingkat

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota.


29


2. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah a) Menyediakan sarana produksi budidaya ubijalar berupa pupuk

dan

pestisida

secara

gratis

bagi

kelompok

tani/Gapoktan, dan masyarakat/ lembaga lainnya. b) Meningkatkan minat dan

motivasi petani berusaha tani

tanaman ubijalar c) Meringankan beban biaya usaha tani ubijalar bagi kelompok tani/gapoktan peserta Program. d) Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya ubijalar sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi. e) Memperluas areal tanam ubijalar, untuk meningkatkan luas panen dan produksi f) Menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 3. Sasaran Pemberian Bantuan Pemerintah dan Indikator keberhasilan a. Sasaran 1)

Kelompok

tani/Gabungan

kelompok

tani

Tanaman

Pangan atau; 2)

Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang melakukan budidaya Tanaman Pangan atau;

3)

Kelompok tani/Gapoktan Perkebunan yang melakukan Budidaya Tanaman Pangan atau;

4)

Lembaga masyarakat lainnya yang menggarap lahan tidur/lahan bera/lahan lainnya untuk budidaya ubijalar.


30


b. Indikator Keberhasilan Untuk

mewujudkan

akuntabilitas

dan

transparansi

pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi

ubijalar,

keberhasilan

sebagai

mengevaluasi peningkatan

maka

perlu

alat

untuk

pelaksanaan produksi

ditetapkan

ubijalar.

indikator

memantau

program

dan

pengelolaan

Indikator

keberhasilan

pengelolaan produksi ubijalar mencakup indikator output, outcome, dan impact. Indikator keberhasilan Pemberian Bantuan pemerintah program pengelolaan produksi ubijalar : 1)

Indikator Output Tersalurnya

bantuan

pemerintah

bentuk

sarana

prasarana berupa paket pupuk dan pestisida, untuk kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 kepada kelompok tani/Gapoktan. 2)

Indikator outcome  Meningkatnya produktivitas  Meningkatnya areal tanam ubijalar

3)

Indikator Impact Meningkatnya produksi ubijalar

B. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 168/ PMK.05/ 2015 Bab IV, Pasal 6, ayat (2) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pedoman Umum. Sehubungan perihal tersebut, setiap Satker yang mendapat alokasi anggaran kegiatan Pengelolaan


31


produksi ubijalar 2016, perlu menyusun Petunjuk Teknis dan mengacu pada Petunjuk teknis ini. Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker, paling sedikit memuat: 1. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah. 2. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah. 3. Pemberi Bantuan Pemerintah. 4. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah. 5. Bentuk Bantuan Pemerintah. 6. Alokasi Anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah. 7. Penyaluran dan Bantuan Pemerintah. 8. Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah. 9. Ketentuan Perpajakan dan 10. Sanksi. Dalam

menyusun

Bab

Bentuk

Bantuan

Pemerintah,

agar

penetapan rincian paket bantuan, yang meliputi jenis, volume, harga, bantuan sarana produksi per hektar, disesuaikan dengan kebutuhan dan rekomendasi, serta harga yang berlaku masingmasing daerah spesifik lokasi. C. RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBIJALAR

PEMERINTAH

1) Definisi a)

Bantuan

Pemerintah

adalah

bantuan

yang

tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah b) Bantuan Pemerintah Program pengelolaan Produksi Ubijalar adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

32


bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan). c)

Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; bantuan sarana Prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA)

d) Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan e)

Bentuk Bantuan Pemerintah Program pengelolaan produksi ubijalar adalah bantuan Sarana/Prasarana

f)

Bantuan Sarana/Prasarana Program Pengelolaan produksi ubijalar adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi pupuk, pestisida, yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan ubijalar, untuk mendukung pencapaian sasaran produksi ubijalar.

g) Counterpart Fund-Second Kennedy Round yang selanjutnya disebut CF-SKR merupakan dana hibah yang diberikan dari JICA (Pemerintah Jepang) untuk disalurkan atau transfer uang, barang atau jasa kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.


33


h) Bentuk Bantuan Pemerintah melalui bantuan luar negeri (CF-SKR) ubijalar adalah bantuan Sarana/Prasarana i)

Bantuan Sarana/Prasarana Program CF-SKR adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi bibit ubijalar, pupuk, pestisida/herbisida yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Intensifikasi untuk mendukung pencapaian sasaran produksi ubijalar

j)

Kelompok

tani

adalah

kumpulan

Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. k)

Gabungan Kelompok tani (gapoktan) adalah Gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

l)

Usaha tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

m) Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat


34


n) Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. o) Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan produksi ubijalar meliputi kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. p) Kelompok

tani/Gapoktan

penerima

Bantuan

pemerintah Program Pengelolaan Produksi ubijalar adalah kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan.ya Tanaman Pangan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. q) Intensifikasi pertanian adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititik beratkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

35


pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, pupuk dan pestisida . r)

Pengembangan adalah Suatu areal pertanaman dengan luasan tertentu yang dapat menjadi pusat percontohan bagi petani dan masyarakat sekitarnya dalam upaya peningkatan produktifitas yang signifikan.

s)

Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.

t)

Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.

u) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. v)

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan

w) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN 2) Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan Pengelolaan Produksi Ubijalar 2016 sebagai berikut:


36


1. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 4. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun

2010,

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah. 5. Peraturan

Presiden

No.4

tahun

2015,

Perubahan

keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 3)

Arah Pemberian Bantuan Pemerintah Bentuk bantuan pemerintah terdiri dari 7 bentuk bantuan, meliputi Pemberian Penghargaan; Bea siswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan operasional; Bantuan Sarana/Prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan


37


gedung/bangunan; karakteristik

dan

Bantuan

Bantuan

lainnya

Pemerintah

yang

yang

memiliki

ditetapkan

oleh

Pengguna Anggaran (PA). Bentuk Bantuan Pemerintah dan bantuan hibah CF-SKR kegiatan

pengelolaan

produksi

ubijalar

adalah

Bantuan

Sarana/Prasarana, berupa bantuan paket sarana produksi terdiri dari pupuk an organik bersubsidi (NPK, SP-36, urea), pupuk organik, Herbisida, dan komponen sarana produksi lainnya sesuai spesifikasi lokasi, yang diberikan kepada kelompok tani/Gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi secara gratis. Jumlah luas areal tanam yang dialokasikan bantuan sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar seluas 2.700 hektar dari

dana

APBN

yang

tersebar

di

4

Provinsi,

28

Kabupaten/Kota wilayah timur dan 500 hektar dari dana hibah CF-SKR tersebar di 4 provinsi 9 Kabupaten/Kota. Tipe lahan dapat berupa lahan sawah irigasi, sawah tadah hujan,

lahan

kering,

bebas

dari

bencana

kekeringan,

kebanjiran dan sengketa. Lokasi mempunyai potensi untuk pengembangan

ubijalar

dan

anggota

kelompok

taninya

responsif terhadap penerapan teknologi. Hamparan terkecil untuk kegiatan pengembangan ubijalar minimal 5 ha. Dengan

diberikannya

mendukung

bantuan

peningkatan

sarana

produksi

produksi,

ubijalar,

akan

peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani.


38


D. PEMANFAATAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

PROGRAM

PENGELOLAAN

PRODUKSI

UBIJALAR 1.

Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Bantuan

Pemerintah

pengelolaan

produksi

ubijalar

dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan ubijalar, dengan tujuan sebagai berikut: 1)

Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya ubijalar sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi

2)

Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani ubijalar

3)

Meringankan beban petani dalam mengeluarkan biaya usaha tani ubijalar

4)

Besaran dana yang akan diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan

pelaksana

pengembangan

ubijalar

maksimal sebesar Rp. 3.689.000,- per hektar sudah termasuk pajak, 5)

Bantuan pemerintah diperuntukan bagi pengadaan Sarana produksi yang diberikan yaitu pupuk an organik bersubsidi, pupuk organik dan herbisida.

6)

Alokasi paket bantuan per hektar meliputi Jenis , volume, dan harga bantuan sarana produksi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

7)

Komponen sarana produksi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dimasing masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi).

harga


39


setiap komponen saprodi disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah masing-masing. 8)

Apabila dana bantuan saprodi setelah dilaksanakan pengadaan masih tersisa, maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Negara.

2.

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Penerima bantuan pemerintah pengelolaan produksi ubijalar, dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah kelompok tani/ Gapoktan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan ubijalar. Seleksi dan Penetapan kelompok tani penerima bantuan, ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan. Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima Bantuan; Jumlah Barang dan/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang. Persyaratan

kelompok

tani/gapoktan

penerima

bantuan

pemerintah masing-masing kegiatan sebagai berikut: Persyaratan

Kelompok

tani/gapoktan

penerima

bantuan

pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengembangan ubijalar adalah sebagai berikut : 1)

Kelompok tani/Gapoktan yang aktif mempunyai lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

40


2)

Kelompok tani/Gapoktan masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, diusahakan lahan usaha taninya berada dalam satu hamparan

3)

kelompok tani/Gapoktan dengan kemampuan penerapan teknologi usaha taninya masih belum optimal sehingga produktivitas yang dihasilkan rendah bila dibandingkan dengan potensi hasil dari varietas yang ditanam, namun masih berpeluang untuk ditingkatkan dengan penerapan teknologi usahatani yang lebih baik.

4)

Bagi kelompok tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang, maka kelompok tani harus mampu

mengelola

pengeloaan

Bantuan

keuangan,

pemerintah

pengadaan

meliputi,

barang

secara

transparan, efektif dan efisien, penyaluran bantuan kepada anggotanya, penatausahaan uang dan barang, penyetoran pajak, pembuatan laporan, dan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, membuat Berita acara serah terima barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak dan sisa uang yang tidak dimanfatkan 5)

Bersedia

mengikuti

seluruh

rangkaian

kegiatan

pengembangan ubijalar 6)

Wajib

mengikuti

setiap

tahap

pertanaman

dan

mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis. 7)

Kelompok

tani/

pengembangan

gapoktan ubijalar

pelaksana

ditetapkan

dengan

program Surat


41


Keputusan PPK dan disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima Bantuan; Jumlah Barang dan/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang. 8)

Jika Bantuan diterima dalam bentuk uang, maka kelompok tani/Poktan

harus

memiliki

rekening

yang

masih

berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus/wajib membuka rekening di bank. Rekening bank dapat berupa rekening kelompok tani ataupun rekening gabungan kelompok tani (gapoktan). Jika

menggunakan

rekening

gapoktan

mekanisme

pengaturan antar kelompok tani diatur lebih lanjut oleh PPK disyahkan oleh KPA. 3.

Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pejabat penerima

Pembuat

Komitmen

Bantuan

(PPK)

melakukan

Pemerintah

seleksi

berdasarkan

kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis . Berdasarkan hasil seleksi tersebut, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan . Surat Keputusan, paling sedikit memuat: a) Identitas penerima bantuan; b) Jumlah barang dan/atau nilai uang; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

42


c) Nomor

rekening

penerima

bantuan

untuk

Bantuan

Pemerintah dalam bentuk uang. 4.

Seleksi penerima bantuan pemerintah Seleksi penerima bantuan pemerintah pengelolaan produksi ubijalar secara umum meliput; seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list) dan daftar pendek (short-list). Tahapan seleksi penerima bantuan pemerintah sebagai berikut: a)

Merekapitulasi seluruh usulan/proposal yang masuk dalam e-proposal dan/ atau manual menjadi daftar long-list calon penerima Bantuan Pemerintah.

b)

Berdasarkan daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi meliputi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha

kelompok,

besarnya

usulan

dana

Bantuan

Pemerintah, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. c)

Bagi calon Penerima bantuan pemerintah yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list).

d)

Berdasarkan daftar sedang (medium-list), Tim Teknis melakukan

seleksi

aspek

teknis

dengan

cara

verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

43


e)

Bagi Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (shortlist).

f)

Berdasarkan daftar pendek (Short-list) calon penerima bantuan, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan

menjadi

calon

penerima

dana

Bantuan

Pemerintah, melalui surat keputusan PPK dan disyahkan oleh KPA. g)

Surat

Keputusan

PPK

tentang

penerima

bantuan

pemerintah, yang disyahkan oleh KPA, merupakan Dasar untuk penyaluran Bantuan Pemerintah.

E. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH DAN ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBIJALAR 1.

Bentuk Bantuan Pemerintah Sesuai

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, terdapat 7 (tujuh) bentuk bantuan pemerintah yaitu: a). Pemberian penghargaan; b). Beasiswa; c). Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d). Bantuan operasional; e). Bantuan sarana/ prasarana; f). Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan g). Bantuan

lainnya

yang

memiliki

karakteristik

Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Untuk bantuan ubijalar

pemerintah kegiatan pengelolaan produksi

diberikan

dalam

kategori

bentuk

bantuan


44


Sarana/Prasarana berupa bantuan paket sarana produksi meliputi pupuk dan pestisida. Jenis volume, dan harga patokan bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) masing-masing daerah, sesuai kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi), dengan nilai maksimal per hektar sesuai alokasi pada DIPA dan POK. Sebagai bahan acuan / referensi, penyusunan jenis, volume, harga bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan, seperti contoh pada tabel 8 berikut :

Tabel 8 : Contoh rincian Bantuan Pemerintah dan bantuan dana hibah CF-SKR perhektar dalam bentuk Bantuan Sarana/Prasarana berupa sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun anggaran 2016 APBN No 1

Uraian

Volume

Pupuk NPK Bersubsidi

276 Kg

2 3 4 5

Pupuk SP36 Bersubsidi Pupuk Urea Bersubsidi Pupuk Organik Herbisida Total Bansos Pert kelompok Total Belanja Operasional lainnya Total Biaya Per Hektar

155 250 3,000 4

Kg Kg Kg Liter

2 Kali

Satuan (Rp) 2,600

Jumlah (Rp) 717,600

2,200 2,000 550 82,600

341,000 500,000 1,650,000 330,400 3,539,000 150,000 150,000 3,689,000

75,000

CF_SKR No

Volume

Uraian

1

Pupuk NPK Bersubsidi

2

Pupuk SP36 Bersubsidi

3

Pupuk Urea Bersubsidi

4

Pupuk Organik

5

Herbisida

Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

276 Kg

2,600

717,600

75 Kg

2,200

165,000

250 Kg

2,000

500,000

2,500 Kg

550

1,375,000

3 Liter

74,800

Total Bansos

224,400 2,982,000

Pert kelompok Total Belanja Operasional lainnya Total Biaya Per Hektar

2 Kali

52,000

104,000 104,000 3,086,000


45


2. Alokasi dan Rincian Jumlah Anggaran Bantuan Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan produksi ubijalar tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 9.960.300.000,-, yang diperuntukan bagi kegiatan pengembangan ubijalar untuk areal tanam seluas 2.700 hektar dan Rp. 1.543.000.000,-, yang diperuntukan bagi kegiatan pengembangan ubijalar untuk areal tanam seluas 500 hektar. Alokasi anggaran bantuan pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubijalar ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik bantuan, fleksibilitas dalam pelaksanaan, serta efisiensi dan efektivitas sasaran yang ditetapkan. Alokasi bantuan pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana berupa bantuan sarana produksi dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Bantuan Sarana produksi kepada penerima bantuan pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang dengan ketentuan ; a. Barang Bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau; b. Nilai per Jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan. Rincian alokasi anggaran Bantuan per provinsi seperti tabel 9 berikut:


46


Tabel 9, Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah, Bentuk Sarana/Prasarana berupa sarana produksi Kegiatan pengelolaan Produksi ubijalar per provinsi . APBN No 1 2 3 4

Provinsi

Bantuan Saprodi Pengembangan Ubijalar Wilayah Timur (Rp.000)

MALUKU PAPUA MALUT PAPUA BARAT

2,213,400 4,426,800 1,106,700 2,213,400

CF-SKR No

F.

Provinsi

Bantuan Saprodi Pengembangan Ubijalar Melalu CF-SKR (Rp.000)

1

JAWA BARAT

617,200

2 3

JAWA TENGAH JAWA TIMUR

308,600 462,900

4

BANTEN

154,300

TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki andil yang

sangat

penting

dalam

mencapai

Swasembada

dan

Swasembada Berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan nya maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberi bantuan pemerintah kepada petani tanaman pangan di Indonesia.


47


1.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Sesuai dengan pasal 23 sd pasal 30, PMK 168 tahun 2015, bahwa

Pemberian

bantuan

sarana/prasarana

kepada

penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk Barang atau Uang. Dalam hal pelaksanaan kegiatan

pengelolaan

produksi

kedelai

tahun

2016,

pemberian bantuan Kepada kelompok tani/Gapoktan dapat dilakukan baik bentuk Barang maupun Uang. Dalam pelaksanaannya, Satker Provinsi maupun Kabupate/Kota dapat memilih salah satu atau dua-duanya, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi sesuai PMK 168 tahun 2105. Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagai berikut:

a.

Mekanisme Pemberian Bantuan sarana/Prasarana dalam bentuk Barang

1) Dalam

rangka

pengadaan

barang

untuk

bantuan

sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi ubijalar, yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. 2) Pengadaan

barang

Perundang-undangan

berpedoman yang

pada

mengatur

Peraturan mengenai

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3) PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang


48


4) Penyedia Barang dapat menyalurkan barang langsung kepada

Penerima

bantuan

atau

PPK

yang

menyampaikan kepada Penerima bantuan. b.

Mekanisme Pemberian Bantuan sarana/Prasarana dalam bentuk Uang Pemberian bantuan pemerintah berupa sarana/ prasarana dalam bentuk uang, diberikan dengan ketentuan :  Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau  Nilai

per

jenis

barang

bantuan

di

bawah

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan. Sehubungan

bantuan

sarana/prasarana

kegiatan

pengelolaan produksi ubijalar bukan dihasilkan sendiri oleh penerima

bantuan,

maka

pemberian

bantuan

sarana

prasarana dalam bentuk uang, menggunakan ketentuan berdasarkan

nilai

jenis

barang

bantuan

di

bawah

Rp.50.000.000,-. Pemberi bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Pembuatan

Perjanjian

Kerjasama

minimal

memuat

ketentuan : 1)

hak dan kewajiban kedua belah pihak;

2)

jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;

3)

jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;


49


4)

jangka waktu penyelesaian pekerjaan;

5)

tata cara dan syarat penyaluran;

6)

pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;

7)

pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;

8)

pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;

9) 10)

sanksi; penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan

11)

penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

2.

Pencairan Bantuan Pemerintah a.

Pencairan

bantuan

Pemerintah

dalam

bentuk

barang 1) Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasara dalam bentuk barang kepeda penerima Bantuan pemerintah

dilakukan

oleh

Pejabat

pembuat

Komitmen (PPK) atau oleh Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak. Untuk pelaksanaan pengelolaan

produksi

kedelai,

bantuan

sarana/prasarana berupa paket sarana produksi yang meliputi pupuk dan pestisida diberikan


50


langsung kepada kelompok tani/Gapoktan secara langsung oleh Penyedia barang sesuai kontrak. 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang, dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme Pembayaran langsung (LS).

b.

Pencairan bantuan Pemerintah dalam bentuk Uang Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1)

Tahap I sebsesar 70% dari keseluruhan dana bantuan

sarana/prasarana

setelahperjanjian

kerjasama ditandatangani oleh Penerima bantuan dalam hal ini Kelompok Tani/gapoktan dengan PPK. 2)

Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan

sarana/prasarana,

apabila

prestasi

pekerjaan telah mencapai 50%. 1)

Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (70%)  Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang

mengajukan

permohonan

pembayaran Tahap I kepada PPK dengan dilampiri :


51


a)

perjanjian

kerja

sama

yang

telah

ditandatangani oleh penerima bantuan; dan b)

kuitansi bukti penerimaan uang yang telah

ditandatangani

bantuan

dalam

hal

oleh

penerima

ini

kelompok

tani/Gapoktan.  Pemanfaatan bantuan saprodi dalam bentuk uang oleh Kelompok Tani/ Gapoktan a)

Setelah

Kelompok

Tani/

Gapoktan

bantuan

uang,

dilanjutkan

menerima

dengan pembelanjaan sarana produksi. b)

Jumlah, jenis, volume, spefikasi sarana produksi

yang

dibeli

sesuai

yang

tercantum dalam perjanjian kerja sama antara PPK dan Kelompok Tani. c)

Kelompok Tani/ Gapoktan dan Penyedia Barang, melakukan transaksi jual beli, penyerahan barang dan pembayaran memfoto/ memfilmkan sarana produksi yang dibeli.

d)

Kelompok Tani/ Gapoktan menyimpan bukti-bukti pengeluaran uang , Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), foto/film,

sebagai

bahan

laporan

pertanggung jawaban.


52


Mekanisme pencairan pembayaran langsung dalam bentuk uang untuk barang dengan nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000,- yang dapat dilaksanakan oleh Penerima bantuan sebagaimana gambar berikut:

2)

Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (70%)  Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang

mengajukan

permohonan

pembayaran Tahap II kepada PPK dengan dilampiri : a)

Kuitansi bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini Kelompok tani/gapoktan.

b)

Laporan pekerjaan

kemajuan yang

ketua/pimpinan

penyelesaian

ditandatangani penerima

oleh

bantuan

sarana/prasarana.  PPK

melakukan

pengujian

permohonan

pembayaran Tahap I dan Tahap II yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah  PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

53


uang

untuk

pembayaran

Tahap

I,

serta

menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah  PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk

Teknis

penyaluran

Bantuan

Pemerintah  Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk

Teknis

penyaluran

Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan  SPP disampaikan kepada PP-SPM

3.

Pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri: a.

Berita

Acara

Penyelesaian

Pekerjaan

dan

ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b.

Berita

Acara

ditandatangani

Serah oleh

Terima

Barang

Ketua/Pimpinan

yang

penerima

bantuan; c.

foto/film barang yang dihasilkan/dibeli; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

54


d.

daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;

e.

surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

f.

bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama PPK mengesahkan Berita Acara serah terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

4.

Ketentuan Perpajakan dan Sanksi a.

Ketentuan Perpajakan Bantuan

Pemerintah

dalam

bentuk

bantuan

sarana/prasarana dialokasikan pada kelompok Akun Belanja

Barang

untuk

diserahkan

kepada

Masyarakat/Pemda. Bantuan

sarana/prasarana

produksi

ubijalar

berupa

kegiatan bantuan

pengelolaan paket

sarana

produksi berupa pupuk dan pestisida. Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan paket sarana produksi pengeloloaan produksi

ubijalar

dilaksanakan

sesuai

peraturan

tentang perpajakan bagi anggaran APBN.


55


b.

Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat

merugikan

Negara

dan/atau

kementerian

dan/atau kelompok tani/gapoktan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat

yang

berwenang.

Sanksi

kepada

oknum yang melalkukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. G. DUKUNGAN

PELAKSANAAN

PEMBERIAN

BANTUAN

PEMERINTAH 1.

Pengorganisasian Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen Pemberian bantuan pemerintah berupa sarana produksi bagi kelompok tani/gapoktan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan sarana prosuki, maka pengelolaan kegiatan bantuan sarana produksi dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lapangan. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kedelai harus memenuhi prinsip-prinsip; Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Menjunjung tinggi keterbukaan


56


informasi, transparansi dan demokratisasi; serta Memenuhi asas akuntabilitas. a.

Struktur Organisasi 1. Penanggung Jawab Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku penanggung jawab program memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Belanja Bantuan Sosial antara lain : 

Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;



Menggalang kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi terkait serta seluruh pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan;



Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial dari pelaksanaan program dan anggaran.

2. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program Berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi atas nama Gubernur. 3. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi ubijalar Berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota


57


b.

Tim Pembina Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi ubijalar di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. 1)

2)

Tim Pembina Pusat 

Merencanakan operasional kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dan sarana pendukungnya.



Melaksanakan validasi calon penerima bantuan dan dan calon lokasi



Melaksanakan Satuan kerja program.



Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi ubijalar, dan sarana pendukungnya.

supervisi dan pendampingan Perangkat daerah pelaksana

Tim Pembina Provinsi 

Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman yang disusun oleh Pusat;



Melakukan koordinasi lintas sektoral antarainstansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;



Melakukan

koordinasi

dengan

Tim

Teknis

Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

58




Menyusun

laporan

hasil

pemantauan

dan

pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat. 3)

Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanan, Bakorluh Kabupaten dan Kodim ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas : 

Menyusun petunjuk teknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;



Mengesahkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan rekomendasi setempat.



Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;



Melakukan bimbingan pemantauan/pengendalian dan evaluasi;



Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

teknis,

Tim pembina tingkat Provinsi dan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan ubijalar di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi. Frekuensi pelaksanaan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:


59


1)

Pembinaan dilakukan secara periodik

mulai dari

persiapan sampai dengan panen secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa.

c.

2)

Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan pengembangan ubijalar di Kabupaten/Kota 2 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

3)

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelaksanaan pengembangan ubijalar di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana pengembangan ubijalar 3 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Pengawasan Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan bantuan pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubijalar berupa pengendalian intern, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal. yang berhak melakukan pengawasan internal program bantuan sarana produksi adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawas eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


60


1) Pengendalian Intern Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai (satker) untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. 2) Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional kegiatan Bantuan sarana produksi secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana bantuan sarana produksi. Audit bantuan sarana produksi dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian kinerja bantuan sarana produksi pada masing-masing tingkatan (Kementerian Pertanian, provinsi, kabupaten/ kota dan Kelompok tani/gapoktan) serta keyakinan pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi telah sesuai dengan ketentuan. Audit kinerja program pemberian bantuan sarana produksi menggunakan 4 (empat) tepat yaitu 1) tepat sasaran, 2) tepat waktu, 3) tepat jumlah, dan 4) tepat guna. Selain empat tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan bantuan sarana produksi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis bantuan sarana produksi.


61


3)

Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal kegiatan bantuan sarana produksi adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan sarana produksi.


62


BAB V PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

PENGENDALIAN Pengendalian

kegiatan

dilakukan

Anggaran (KPA) dan Pejabat

oleh

Pembuat

Kuasa

Pengguna

Komitmen (PPK).

Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak terkait. Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen.

Pengendalian

meliputi

perkembangan

pelaksanaan

program dan kegiatan pencapaian produksi ubijalar tahun 2016. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat,

sehingga

diperlukan

penyebarluasan

informasi

kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina dii Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;


63


2. Tahap

persiapan

pelaksanaan

seleksi

calon

kelompok

sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota; 3. Tahap pemilihan penyedia barang dan transfer/penyaluran dana bantuan sosial ke rekening kelompok; 4. Tahap pencairan dana bantuan dan penyaluran barang yang dilakukan oleh kelompok; 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok; 6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok; 7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output, outcome, benefit dan impact. B.

MONITORING Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan kegiatan peningkatan produksi ubijalar tahun 2016, maka dilakukan pelaksanaan monitoring perkembangan penyaluran bansos kepada kelompok tani penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan realisasi tanam dan panen kedelai oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan. Proses pelaksanaan monitoring sebagai berikut :


64


1.

Perkembangan Penyaluran bantuan pemerintah a.

PPK Satker Tugas pembantuan, mengirimkan data transfer Bansos meliputi data kelompok tani dan nilai bantuan.

b.

Waktu pengiriman sesuai dengan pengajuan SPPD, yang diajukan oleh PPK kepada penerbit SPM.

c.

Data dikirim ke Direktorat Budidaya Aneka kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal tanaman Pangan, melalui email

[email protected]

atau

[email protected] 2.

Realisasi tanam dan panen Program pengembangan ubijalar a. Ketua kelompok tani mengirimkan data tanggal realisasi tanam,

realisasi panen dan produktivitas ke pusat,

melalui penyuluh setempat yang kemudian disampaikan ke Dinas Kabupaten dan diteruskan ke Dinas Propinsi melalu email [email protected] b. Waktu penyampaian data dilakukan pada saat akan tanam dan panen c. Sosialisasi akan dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. C.

EVALUASI Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan


65


kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin.

Pemantauan

dan

Evaluasi

dilaksanakan

secara

berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan

sampai

dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi: 1) komponen kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi ubijalar tahun 2016, 2) tingkat pencapaian sasaran areal dan produksi, 3) kenaikan tingkat produktivitas dan produksi, 4) permasalahan yang timbul di tingkat lapang, 5) kegiatan pendukung lainnya. D.

PELAPORAN Kegiatan

pelaporan

dilaksanakan

oleh

petugas

Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan ketua kelompoktani secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Ketua kelompoktani ke penyuluh lapangan ke Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat. 1.

Laporan Kegiatan Pelaporan kegiatan meliputi laporan pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, penyampaian data dan informasi dan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya sebagaimana dalam format laporan terlampir


66


2.

Laporan Program a.

Sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan 1)

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota merencanakan dan membuat laporan blanko sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi ubijalar tahun 2016

2)

Laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi ubijalar tahun 2016 Kab/Kota di laporkan ke Provinsi

3)

Provinsi mengirim laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi ubijalar tahun 2016 ke Pusat

b.

Realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan 1)

Petugas Penyuluh dan Babinsa meminta laporan realisasi Kelompok

tanam Tani,

atau

panen

selanjutnya

kepada

ketua

dikompilasi

dan

dilaporkan ke atasan masing-masing di Kabupaten. Babinsa ke Dandim c.q. Pasiter di Kodim dan Dinas Pertanian kabupaten. 2)

Kabupaten/Kota

mengirimkan

laporan

blanko

realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai bulanan tahun 2016 ke Provinsi. Kodim ke Korem/Kodam dan Dinas Pertanian Kab ke Dinas Pertanian Provinsi.


67


3)

Selanjutnya Provinsi mengirimkan laporan blanko realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai

bulanan

tahun

2016

ke

Pusat.

Korem/Kodam ke Aster Kasad c.q. Paban III/wanwil dan Dinas Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal Tanama Pangan c.q. Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi. 4)

Penyampaian laporan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai tahun 2016 Kab/Kota di laporkan ke Provinsi dan Pusat setiap bulannya.

c.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan 1)

Dinas Kab/Kota memberikan laporan kendala dan permasalahan

kegiatan

pengelolaan

produksi

ubijalar di lapangan antara lain meliputi bagaimana ketersediaan benih, tanaman yang terkena OPT, banjir maupun kekeringan 2)

Dari laporan Kab/Kota yang disampaikan ke dinas Provinsi dan akan di laporkan ke Pusat

3)

Laporan kendala dan permasalahan di tingkat lapangan disampaikan ke Pusat setiap bulan

4)

Perkembangan serangan OPT dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan

5)

Dari hasil laporan perkembangan tersebut akan dievaluasi oleh Pusat dan Daerah. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

68


Pengiriman laporan ke pusat disampaikan ke Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Ragunan No 15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520; no. telepon (021) 7805342;

faksimili

(021)

7805179

;

email:

[email protected]. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2017 sebagai penerapan azas reward dan punishment.


69



70


BAB. VI PENUTUP Peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya pengembangan ubijalar merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pada produksi tanaman pangan mendatang. Diharapkan kegiatan pengembangan ini akan berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, onfarm maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan areal pengembangan yang harmonis, sinkron dan sinergis disetiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa.


71



72


LAMPIRAN


73



74


Lampiran 1 SASARAN INDIKATIF LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat JAWA LUAR JAWA INDONESIA

Luas Tanam (Ha) 1,296 12,627 4,093 1,296 188 2,026 3,664 700 2,163 4,747 34,308 3,083 9,003 543 16,189 6,458 1,035 12,555 1,554 1,556 2,693 3,428 5,162 389 3,106 5,493 1,357 3,180 2,610 3,304 34,261 870 63,126 121,810 184,936

Luas Panen Produktivitas (Ha) (Ku/ha) 1,233 136.99 12,009 156.14 3,892 221.93 1,233 108.15 179 91.67 1,927 133.01 3,485 96.63 666 107.68 2,057 131.08 4,515 134.71 32,695 193.84 2,931 162.30 8,617 225.30 517 161.96 15,424 137.86 6,142 174.57 984 158.94 11,949 111.65 1,478 106.53 1,480 95.45 2,563 158.34 3,266 128.72 4,916 135.54 370 126.60 2,955 146.79 5,226 151.62 1,291 148.46 3,031 105.44 2,485 117.65 3,153 120.03 32,633 138.27 827 137.75 60,185 182.19 115,944 138.30 176,129 153.30

Produksi (Ton) 16,890 187,509 86,379 13,334 1,645 25,626 33,672 7,167 26,968 60,817 633,773 47,576 194,143 8,370 212,629 107,226 15,640 133,411 15,741 14,128 40,588 42,042 66,628 4,679 43,381 79,235 19,163 31,956 29,235 37,846 451,211 11,391 1,096,492 1,603,508 2,700,000


75


Lampiran 2 LOKASI PENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016 No

KABUPATEN/ KOTA

PROVINSI

CF-SKR 1

2

3

4

500

JABAR

200 1

Kab. Ciamis

75

2

Kab. Kuningan

50

3

Kab. Sukabumi

75

1

Kab. Karanganyar

50

2

Kab. Pati

50

1

Kab. Blitar

50

2

Kab. Magetan

50

3

Kab. Tulungagung

50

1

Kab. Pandeglang

JATENG

100

JATIM

150

BANTEN

50

APBN 1

2

4

50 2,700

MALUKU

600 1

Kab. Maluku Tengah

200

2

Kab. Pulau Buru

100

3

Kab. Seram Bag Barat

100

4

Kab. Seram Bag Timur

150

5

Kab. Buru Selatan

1

Kab. Biak Numford

100

2

Kab. Jayawijaya

200

3

Kab. Merauke

200

4

Kab. Mimika

150

5

Kab. Nabire

100

6

Kota Jayapura

7

Kab. Keerom

150

8

Kab. Yahukimo

100

9

Kab. Supiori

PAPUA

50 1,200

10 3

LUASAN (HA)

Kab. Lanny Jaya

MALUT

50

50 100 300

1

Kab. Halmahera Barat

2

Kab. Halmahera Timur

3

Kab. Pulau Morotai

1

Kab. Sorong

2

Kab. Manokwari

3

Kab. Raja Ampat

50

4

Kab. Teluk Bintuni

25

5

Kab. Teluk Wondama

25

6

Kab. Kaimana

7

Kab. Maybrat

100

8

Kab Manokwari Selatan

100

PAPUA BARAT

150 50 100 600 50 200

50


76


Lampiran 3

LAMPIRAN CONTOH FORMAT PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBI JALAR 2016 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Format-1: Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang. Format-2: Contoh perhitungan jumlah maksimal anggaran Bantuan pemerintah yang ditransfer dalam bentuk uang kurang dari Rp.50.000.000 per jenis barang. Format-3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan min. 50% Format-4 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Format-5 : Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah Format- 6 : Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Format-7 : Contoh SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Format-8 : Lampiran SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

9. Format-9 : RUK Pengembangan Ubijalar Tahun 2016 10. Format-10 : Surat Pernyataan


77


Format 1 : Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: ..............(nomor surat dari Dinas Pertanian) NOMOR:...............(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan) Pada hari ini,......... tanggal ........bulan .......... tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama NIP Jabatan Pertanian) Alamat

:------------------------ (nama) :------------------------ (NIP) :------------------------ (jabatan pada satuan kerja Dinas :----------------------- (alamat kantor tempat kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama -----------(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.

Nama Jabatan Alamat

:------------------------(nama Ketua kelompoktani ) :------------------------(Ketua Kelompok Tani) :------------------------((alamat)

Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan produksi ubijalar dan Bantuan pemerintah tahun 2016;


78


2.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan. Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1.

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA ; b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 dari PIHAK KEDUA; c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan; e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.

2.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA a.

b.

c.

d.

Berkewajiban mengelola Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; Berkewajiban melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 dalam waktu selambat - lambatnya ………………. (dalam huruf ) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak) Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku; Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran


79


Pasal 3 NILAI BANTUAN 1.

Nilai Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. -------(nominal),-(----------rupiah);

2.

Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar kedelai tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian DinasKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Pasal 4 SPESIFIKASI BANTUAN

1.

Spesifikasi bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1.

Pekerjaan bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 dilaksanakan dalam jangka waktu -------- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian ini;

2.

Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1.

2. 3.

Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS); Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap; Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua; b. Pihak Kedua telah menan datangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama


80


4.

Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama; b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%. Pasal 7 KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1.

Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

2.

Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengembangan ubijalar kedelai tahun 2016 sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Pasal 8 SISA DANA BANTUAN

1.

2. 3.

Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk perluasan areal tanam, jika pengadaan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis; Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama; Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan Pasal 9 SANKSI

1.

Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administrative, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang;

2.

Pihak Kedua siap menggembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.


81


Pasal 10 LAPORAN 1.

2.

Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis; Pihak Keduasiap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

. Pasal 11 FORCE MAJEURE 1.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;

2.

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

3.

Apabila terjadi force majeure makapihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;

4.

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

1.

2.

Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


82


3.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen, Tani/Gapoktan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten ---

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok

Materai 6000 ------------------------------ (nama jelas) jelas)

Materai 6000 ----------------------------(nama

----------------------------------------


83


FORMAT-2: Contoh perhitungan jamulah maksimal anggaran Bantuan pemerintah yang ditransfer dalam bentuk uang kurang dari Rp.50.000.000 per jenis barang.

No

Uraian

1 2 Pupuk NPK Subsidi 3 Pupuk SP36 Subsidi 4 Pupuk Urea Subsidi 5 Pupuk Organik 6 Herbisida Total Bantuan/ha

Jml Bantuan Pemerintah per hektar Satuan Jml Areal Volume Jumlah (Rp) (Rp) (ha) 276 Kg 2,600 155 Kg 2,200 250 Kg 2000 3000 Liter 550 4 Liter 82,600

717,600 341,000 500,000 1,650,000 330,400 3,539,000

25 25 25 25 25

Maksimal transfer Uang Jumlah dana (Rp)

Katerangan

17,940,000 < Rp.50 Juta 8,525,000 < Rp.50 Juta 12,500,000 < Rp.50 Juta 41,250,000 < Rp.50 Juta 8,260,000 < Rp.50 Juta 88,475,000


84


Format – 3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan min.50% LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN INTENSIFIKASI (PENINGKATAN PRODUKTIVITAS)/EKSTENSIFIKASI (PAT-PIP) PAGU ANGGARAN No

Jenis Sarana Produksi

1 2 3 4 5

Pupuk NPK bersubsidi Pupuk SP36 bersubsidi Puupuk Urea Bersubsidi Pupuk Organik Herbisida

Volume Volume

satuan

Total Harga Anggaran satuan (Rp) (Rp)

REALISASI ANGGARAN Total Presentasi Volume Harga Anggaran (%) satuan (Rp) (Rp) Volume satuan


85


Format – 4 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban

Cover Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D.

LATAR BELAKANG TUJUAN DAN TARGET SUMBER DANA WAKTU DAN TEMPAT

BAB II PELAKSANAAN A. PERSIAPAN PELAKSANAAN B. PELAKSANAAN BAB III PENUTUP A. HAMBATAN PELAKSANAAN B. SARAN DAN REKOMENDASI C. KATA PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Dokumentasi (Foto) barang hasil pengadaan 2. Bukti Kuitansi Pengadaan Barang 3. Berita Acara Serah Terima Barang 4. Laporan Keuangan 5. Bukti Setoran ke Kas Negara kalau ada 6. Bukti penyetoran Pajak


86


Format-5: Contoh Kuitansi Penerimaan Bantuan Pemerintah

KUITANSI NPWP :……………………… MAK :……………………… T.A. :……………………… KUITANSI No. : …………….. Sudah Terima : Kuasa Pengguna Anggaran ……………… Kabupaten/Kota ………………………….. Uang sebanyak

:

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian . Di Desa/Kelurahan ………………………… Kecamatan …………………………………… Kabupaten/Kota ……………………………. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. Tanggal ……………. Terbilang Rp : …………………….. 2016 Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota …………….. ……………………………………. NIP.

Yang menerima, Petani/Ketua Kelompok Meterai Rp. 6.000 ………………………………..

Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggara,

Tanggal ……………… Bendaharawan,

……………………………. NIP.

…………………………… NIP.

*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA DIPA Provinsi

Pusat dan


87


Format-6: Contoh Berita Acara Serah Terima Barang BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI KEGIATAN PENGEMBANGAN UBIJALAR TA.2016 NOMOR:…………………………….. Pada hari ini ……….tanggal ………….. bulan………….. tahun…………. Bertempat di …………… Desa/Kelurahan……… Kecamatan……….. Kabupaten/Kota……………., Provinsi…………………., yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama :------------------------ (nama) Jabatan :------------------------ (jabatan pada Perusahaan saprodi) Alamat :------------------------(alamat kantor tempat kerja) Selaku Direktur/…….., yang bertindak untuk dan atas nama -----------(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama :------------------------(nama Ketua kelompoktani ) Jabatan :------------------------(Ketua Kelompok Tani) Alamat :------------------------((alamat) Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi dalam keadaan baik dengan jumlah dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis, dengan rincian dan nilai sebagai berikut:

No

Jenis Sarana Produksi

Volume Volume

1 2 3 4 5 6

satuan

Harga satuan (Rp)

Total Anggaran (Rp)

Jumlah dan Spesifik sesuai

Pupuk NPK bersubsidi Pupuk SP36 bersubsidi Pupuk Urea bersubsidi Pupuk Organik Herbisida Jumlah

Pasal 2 Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam kepentingan Kementeriaan Pertanian RI, khususnya program pengelolaan produksi ubijalar tahun anggaran 2016. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Nama Ketua Kelompok) barang)

PIHAK PERTAMA

(Nama dari Perusahaan/penyedia

SAKSI


88


Format-7 : Contoh SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA NOMOR : .............................................2016 TENTANG PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGELOLAAN UBIJALAR ………………………………………)* TAHUN ANGGARAN 2016 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA Menimbang

:

a.

Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. b. Bahwa Peningkatan produksi ubijalar tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dalam pengembangan c. Bahwa pelaksanaan pengembangan ubijalar untuk Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompoktani penerima bantuan pemerintah pengembangan ubijalar tahun 2016 d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan kelompoktani penerima bantuan areal pengembangan ubijalar Tahun Anggaran 2016

Mengingat

:

1. 2. 3.

Undang – Undang Nomor ......... Tahun ........ tentang ..........; Surat Keputusan........Nomor......Tahun.........tentang .......; Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor.........Tahun........


89


4. Memperhatikan

:

1. 2.

tentang .....; Dst DIPA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor………Tanggal………Bulan……….Tahun…… Pedoman Umum Pengembangan Ubijalar Tahun 2016 MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: :

Kedua

:

Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak menerima dana bantuan Pengembangan Ubijalar…………….*) yang dibiayai dari dana APBN Kementerian Pertanian melalui anggaran tugas pembantuan pada DIPA**) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor……Tanggal…......bulan........tahun………

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penetapan Kelompoktani penerima bantuan Pengembangan Ubijalar …………….*) Tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Ditetapkan di : ……………………….. Pada Tanggal : ……………………….. Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ………………………………………………….. NIP……………………………………………..


90


Diketahui Kuasa Pengguna Anggara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota …………………………………………… NIP………………………………………. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta 2. Bupati / Walikota di …………….. 3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di …………….. 4. Dst. *) disesuaikan dengan komoditi bantuan pemerintah ubijalar.


91


Format-8 : Lampiran SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KABUPATEN/KOTA PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAHPENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016

No.

Nama Poktan/Gapoktan

Nama Ketua

Alamat Desa Kec

Nomor Rekening

Jumlah (Rp)

Alamat Bank Cabang, Unit

1 2 3 4 5 dst Jumlah Diketahui: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .........

Ditetapkan, ........ Bulan ......... 2016 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ..........

(........................................................) NIP

(........................................................) NIP


92


Format-9 : RUK Pengembangan Ubijalar Tahun 2016

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) PELAKSANA PENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016 Nama Kelompok Tani Alamat Kelompok Tani Luas Lahan Jumlah Anggota Poktan Rincian Kebutuhan Kel. Komoditi Varietas

No

Uraian Kebutuhan

: : : : : : :

Jenis

Volume (Kg)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 dst

................,...............2016 Mengetahui, Penyuluh/Petugas Pertanian

Bendahara Kelompok,

Ketua Kelompok Tani

(...................................)

(.................................)

(................................)


93


Format-10 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : ………………….. selaku Ketua Kelompoktani .......................... Desa ……………………. Kecamatan ……………….. Kabupaten ………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima akan kami gunakan : a. Untuk pembelian saprodi Pengembangan Ubijalar b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal Pengembangan Ubijalar serta sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mengetahui Petugas Lapangan

............................... 2016 Ketua Kelompoktani

Materai 6.000 (......................................)

(.....................................)


94


Lampiran 4

FORMAT LAPORAN-LAPORAN 1. Laporan Kelompok Tani 2. Laporan Tingkat Kecamatan 3. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota 4. Laporan Tingkat Provinsi 5. Laporan Akhir


95


1. Format Laporan Kelompok Tani LAPORAN KELOMPOK TANI PELAKSANA PENGEMBANGAN UBIJALAR I.

LOKASI 1. Nama Kelompoktani 2. Jumlah Anggota 3. Luas Areal 4. Desa 5. Kecamatan 6. Kabupaten

: : : : : :

II.

TEKNOLOGI 1. Komoditi 2. Varietas 3. Komp. Teknologi PTT 1). Benih Unggul Bermutu 2). Urea 3). SP - 36 4). NPK 5). Pupuk Organik

: : : .................. stek/kg : .................. kg : .................. kg : ..................kg : ..................kg

:

III. HASIL

No.

Provitas (ku/ha)

Lokasi

1.

PENGEMBANGAN UBIJALAR

2.

Sebelum PENGEMBANGAN UBIJALAR

Produksi (ton)

Pemandu Lapangan / Penyuluh / KCD .......................................................


96


2. Format Laporan Tingkat Kecamatan BLANKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN PENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016 Kecamatan Bulan Jumlah No. Desa

: :

Luas Jumlah Areal Demarea Poktan (Ha) (Unit)

Realisasi Tanam Unit

(Ha)

Realisasi Panen

(%)

Dilaksanakan Luas Provitas Produksi MH 13/14 (Ha) (Ha) (Ku/Ha) (ton)

Keterangan

Jumlah

...................., .................... 2016 Petugas penyuluh Pertanian/ Kepala Cabang DinasPertanian

NIP

(...............................................)


97


3. Format Laporan Tingkat Kabupaten/Kota BLANKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN PENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016 Kabupaten

:

Bulan

:

Pengajuan ke SK Realisasi Tanam Realisasi Bank Bulan Dilaksanakan No. Kecamatan Penetapan Keterangan Tanam Panen Provitas Produksi MH 13/14 (Ha) Proses Cair Desa Poktan Unit Ha CPCL (Ha) Unit Ha % (Ha) (Ha) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) 1 2 3 4 5 dst Jumlah Jumlah

Luas Areal

...................., .................... 2016 Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

NIP

(..................................................)


98


4. Format Laporan Tingkat Provinsi

BLANKO LAPORAN BULANAN PROVINSI PENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016 Provinsi : Bulan

: Jumlah

No. Kab/Kota

Luas Areal

SK Pengajuan ke Realisasi Tanam Realisasi Dilaksanakan Penetapan Proses Cair Panen Provitas Produksi MH 13/14 Keterangan Kec. Desa Poktan Unit Ha Unit Ha % CPCL (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ku/Ha) (Ton)

1 2 3 4 5 dst Jumlah

...................., .................... 2016 Tim Teknis Tingkat Provinsi/ Kepala Dinas Pertanian Provinsi

NIP

(..................................................)


99


5. Format Laporan Akhir

BLANKO LAPORAN AKHIR PENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016 Provinsi : Kabupaten No

:

Kecamatan / Nama Kel. Tanam Desa Tani / Petani (Ha)

Waktu (Tgl/Bln

Realisasi Provitas Panen (Ha) Sebelum (Ku/Ha) Sesudah (Ku/Ha)

Produksi (Ton)

Varietas

Permasahanan

...................., .................... 2016 Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten ………………….

(..................................................) NIP


100


Lampiran 5 DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAHPENGEMBANGAN UBIJALAR TAHUN 2016

Kode_Prov

Nama_Prov Kode_Kab/kota

Nama_Kab/kota

Kode_Kecamatan Nama_Kecamatan

Kode_Kelurahan/D Nama_Kelurahan/Desa esa

Nama Kelompok Tani Nama Ketua Kelompok Tani

Nomor HP Ketua Kelompok Tani

Nama Petani

Alamat per-Petani Jenis Tanaman Varietas (Desa, RT, RW)

Rencana Tanam Bulan Hektar

................., ................ 2016 Mengetahui, KCD/Penyuluh

Ketua Kelompok Tani

(.........................................)

(....................................)


101


Lampiran 6 BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHA TANI UBIJALAR PER HEKTAR TAHUN 2016 DILUAR AREAL PERLAKSAANAN PENGEMBANGAN No I A

B

C

I

II

III

IV

URAIAN

FISIK

NILAI (RP) Riil Dikeluarkan

INPUT TENAGA KERJA (HOK) 1 Pengolahan tanah s/d siap tanam a Manusia b Ternak c Traktor/Mesin 2 Menanam 3 Memupuk 4 Memberantas Hama 5 Menyiang 6 Memanen 7 Mengangkut Jumlah A SARANA PRODUKSI 1 Bibit/stek a Pembelian b Produksi sendiri 2 Pupuk (Kg/Ltr) a Urea b TSP/SP-36 c KCL d Kandang/Hijau e Lainnya 3 Pestisida a In sektisida b Lainnya Jumlah B PENGELUARAN LAIN 1 Sewa tanah 2 Pajak 3 Lainnya Jumlah C Total (A+B+C) BIAYA PRODUKSI 1 Perhektar (Rp) Per Kilogram (Rp) OUTPUT 1 Produksi 2 Nilai Hasil PENDAPATAN BERSIH (Rp) 1 Secara usaha tani a Permusim - Rp b Perbulan - Rp 2 Petani a Permusim - Rp b Perbulan - Rp R/C

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Harga / Kg - …………………………. Umur Panen - ……………………… Varietas - …………………………….

………………………………2016 Petugas

……………………………………….. NIP. ……………………………….


102

PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016

Recommend Documents