PETUNJUK TEKNIS TEKNOLOGI TANAM JAJAR LEGOWO TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS TEKNOLOGI TANAM JAJAR LEGOWO TAHUN 2016

i


i


i


KATA PENGANTAR

Padi (Beras) merupakan salah satu pangan pokok bagi Indonesia.Sejak Indonesia merdeka, perkembangan perpadian (perberasan) di Indonesia telah mengalami pasang surut.Diawal tahun kemerdekaan, ketidakmampuan menyediakan beras bagi rakyat Indonesia telah menimbulkan instabilitas politik.Pada tahun 1984, Indonesia telah mampu mencapai swasembada beras, tetapi setelah itu penyediaan beras bersumber dari produksi dalam negeri tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga penyediaan beras dari impor menjadi alternatif untuk mengurangi resistensi sosial dan politik.Namun sejak tahun 2008 sampai saat ini, penyediaan beras telah kembali mencapai swasembada.Melihat realitas tersebut, beras menjadi komoditas yang fundamental dan strategis.Untuk itu, pengelolaan perpadian (perberasan) memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kebutuhan padi (beras) akan terus meningkat seiring dengan proyeksi laju pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi padi nasional, di sisi lain luas baku lahan sawah dan kualitasnya cenderung menurun akibat konservasi lahan dan faktor faktor lainnya. Oleh karena itu untuk mengimbangi kebutuhan akan beras nasional, upaya peningkatan produksi padi setiap tahunnya harus terus dilakukan. Dalam konteks tersebut diperlukan berbagai terobosan-terobosan peningkatan produksi. Menyadari fungsi dan peran penting padi tersebut, maka pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan produksi padi.Pada tahun

i


2016selain

difokuskan

pada

kegiatan

peningkatan

produktivitas

(intensifikasi) juga dirancang kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi). Dalam Pelaksanaannya

diharapkan mengadopsi Teknologi Tanam Jajar

Legowo. Untuk itulah maka diperlukan Petunjuk Teknis Teknologi Tanam Jajar Legowo Padi. Buku Petunjuk Teknis Teknologi Tanam Jajar Legowo Padi Tahun 2016 berisi kebijakan, strategi dan langkah aksi bagi pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) bersama stakeholders dalam melaksanakan kegiatan peningkatan produksi padi secara sinergis dan berkesinambungan baik pada lokasi kegiatan peningkatan provitas (intensifikasi) maupun perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dengan tetap mengadopsi teknologi tanam jajar legowo, sehingga target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai seiring dengan upaya mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan. Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi salah satu acuan bagi seluruh pihak yang akan melaksanakan kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo baik pada lokasi intensifikasi dan apabila memungkinkan diterapkan di lokasi ekstensifikasi. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Jakarta, 23 Februari 2016

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...............................................................

i

DAFTAR ISI

........................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................

iv

I.

PENDAHULUAN ..............................................................

1

A.

Latar Belakang .........................................................

1

B.

Tujuan dan Sasaran …………… ..............................

7

C.

Pengertian-Pengertian ............................................

9

II. KERAGAAN, TANTANGAN SERTA PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI PADI TAHUN 2016.............

19

A.

Keragaan Produksi ..................................................

19

B.

Sasaran Produksi Padi Tahun 2016 ........................

20

C.

Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi .......

21

III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI PADI TAHUN 2016 ....................................................................

23

A.

Strategi Pencapaian Produksi Padi Tahun 20 ..........

23

B.

Upaya Pencapaian Produksi Padi Tahun 2016 .......

25

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 ......................

30

A.

B.

C.

Kriteria Calon Lokasi Kegiatan Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) dan Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) ...................................

30

Kriteria Calon Petani Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) dan Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) ..................

34

Fasilitasi Bantuan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) dan Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) ..................

36 iii


V. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONALISASI ........

48

A.

Pengorganisasian ....................................................

48

B.

Operasionalisasi .....................................................

50

VI. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN .........

53

VII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...................................................................

55

A.

Pengendalian ...........................................................

55

B.

Monitoring ...............................................................

56

C.

Evaluasi ...................................................................

57

D.

Pelaporan.................................................................

58

PENUTUP ........................................................................

63

LAMPIRAN .............................................................................

65

iv


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2016 ....

66

Lampiran 2. Rekapitulasi Alokasi Kegiatan Budidaya Padi Tahun 2016 .......................................................

68

Lampiran 3. Alokasi Kegiatan Budidaya Padi Per Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016 ......................

69

Lampiran 4. Daftar Calon Petani dan Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2016 ......................

82

Lampiran 5. Contoh Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ................................................

84

Lampiran 6. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Bantuan Pemerintah Tahun 2016 ....................................

87

Lampiran 7. Surat Pernyataan Penerima dan Penggunaan Bantuan Pemerintah Tahun 2016 ......................

88

Lampiran 8. Form Isian Hasil Ubinan ....................................

89

Lampiran 9. Jarak Tanam Jajar Legowo ...............................

90

Lampiran 10. Rencana Jadwal Pelaksanaan Teknologi Tanam Jajar Legowo Tahun 2016 .....................

98

Lampiran 11. Blangko Laporan Bulanan Kecamatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................

99 v


Lampiran 12. Blangko Laporan Bulanan Kabupaten Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................

100

Lampiran 13. Blangko Laporan Bulanan Provinsi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................

101

Lampiran 14. Blangko Laporan Akhir Provinsi/Kabupaten Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................

102

vi


I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan

semakin

meningkatnya

tingkat

pendidikan

dan

kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi per-kapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya Indonesia membutuhkan

tambahan

ketersediaan

pangan

guna

mengimbangi laju pertambahan penduduk yang masih cukup tinggi.

1


Untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri, telah ditetapkan sasaran produksi padi tahun 2016 sebesar 76,23 juta ton gabah kering giling (GKG). Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran produksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya peningkatan produksi yang luar biasa. Masih terdapatnya senjang hasil di areal yang selama ini sudah dimanfaatkan serta masih tersedianya areal pertanian dan lahan potensial yang belum termanfaatkan secara optimal seperti lahan kering, rawa, lebak, pasang surut, lahan sementara tidak diusahakan dan lainnya, merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi. Potensi sumberdaya lahan ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani,

salah

produktivitas

satunya

(intensifikasi)

melalui dan

kegiatan

peningkatan

peningkatan luas

tanam

(ekstensifikasi). Berbagai upaya peningkatan produksi baik melalui kegiatan peningkatan produktivitas maupun peningkatan luas tanam, telah dilaksanakan antara lain melalui Penerapan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT). Upaya ini telah terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan akan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang lebih beragam, oleh

karena

itu

diperlukan

penyempurnaan

dan

atau 2


peningkatan kualitas baik pada tatanan perencanaan maupun operasionalisasi di lapangan. Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) bukan merupakan paket teknologi, tetapi adalah pendekatan dalam peningkatan produksi melalui pengelolaan tanaman, tanah, air, hara dan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam penerapannya, PTT bersifat partisipatif, dinamis, spesifik lokasi, terpadu dan sinergis antar komponen teknologi yang diterapkan. Dewasa ini telah diperkenalkan berbagai teknologi tanam budidaya padi, antara lain budidaya sistem tanam benih langsung (Tabela), sistem tanam tanpa oleh tanah (TOT) maupun sistem tanam jajar legowo (Jarwo). Salah satu penciri pendekatan melalui PTT adalah komponen sistem tanam jajar legowo. Pengenalan dan penggunaan sistem tanam tersebut disamping dapat mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal

juga

ditujukan

untuk

meningkatkan

hasil

dan

pendapatan petani. Pada umumnya, varietas padi pada kondisi jarak tanam sempit akan mengalami penurunan kualitas pertumbuhan, seperti jumlah anakan dan malai yang lebih sedikit, panjang malai yang lebih pendek, dan tentunya jumlah gabah permalai berkurang bila dibandingkan pada kondisi jarak tanam yang lebar (potensial). Fakta dilapangan membuktikan bahwa penampilan 3


individu tanaman padi pada jarak tanam yang lebar lebih bagus dibandingkan dengan jarak tanam yang rapat. Beberapa

kemungkinan

yang

menyebabkan

rendahnya

produktivitas pada jarak tanam rapat antara lain : persaingan dalam penerimaan cahaya matahari, pengurasan unsur hara yang intensif, peluang berkembangnya penyakit endemik sebagai

akibat

dari

kondisi

lingkungan

mikro

yang

menguntungkan perkembangan penyakit, dll. Dengan teknologi tanam jajar legowo maka pada barisan tanaman terluar memberikan ruang tumbuh yang lebih longgar sekaligus sirkulasi udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih baik untuk pertanaman. Selain itu upaya penanggulangan gulma dan pemupukan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pemahaman terhadap teknologi tanam jajar legowo padi menjadi penting agar manfaat yang akan diperoleh dari penerapannya akan lebih optimal. Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2016 upaya peningkatan produksi padi akan diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) dan kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) melalui penerapan teknologi tanam jajar legowo. Untuk itu, seluruh kegiatan peningkatan produktivitas

(intensifikasi)

diwajibkan

menerapkan

teknologi tanam jajar legowo, sementara untuk kegiatan perluasan areal tanam(ekstensifikasi) diharapkan dapat 4


menerapkan teknologi tanam jajar legowo tersebut atau disesuaikan dengan kondisi setempat.Untuk mendukung penerapan teknologi tanam jajar legowo maka akan difasilitasi bantuan benih dan alat tanam antara lain caplak kepada petani/kelompok

tani/gapoktan/LMDH

pelaksana

kegiatan.

Selain itu juga difasilitasi biaya pembuatan papan nama, kegiatan ubinan, gerakan tanam dan panen, pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi. Melalui upaya ini maka petani/kelompok tani/gapoktan/LMDH akan mampu mengelola potensi sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam budidaya padi di lahan usahatani secara spesifik lokasi, sehingga petani mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka peningkatan produksi padi. Namun demikian, wilayah di luar program (pertanaman swadaya petani) tetap dilakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan dan pengawalan sehingga produksi dan produktivitas tetap dapat meningkat, mengingat sasaran produksi yang telah ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan berbagai fasilitasi/stimulan yang diberikan pemerintah, diharapkan pelaksanaan penerapan teknologi tanam jajar legowo

padi

(intensifikasi)

pada dan

kegiatan kegiatan

peningkatan perluasan

produktivitas areal

tanam

(ekstensifikasi) dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. 5


Agar upaya pencapaian sasaran produksi padi melalui kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo padi pada kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) dan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dapat tercapai, maka perlu disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan umum bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, semua pihak terkait akan berkontribusi secara positif sehingga akhirnya kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian keberagaman

sasaran kondisi

produksi di

padi.

Mengingat

masing-masing

tingginya

daerah

dan

kemampuan adopsi inovasi teknologi, maka Petunjuk Teknis ini dilengkapi oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK), sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran, dan selanjutnya dirinci secara teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi spesifik lokasi agar lebih operasional sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak multitafsir. Apabila terdapat perubahan dan ada yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, selanjutnya akan diatur lebih lanjut. Mekanisme perubahan melalui usulan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya disampaikan ke Pusat (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan). 6


B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan a. Menyediakan acuan pelaksanaan teknologi tanam jajar legowo baik pada kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) padi, bagi Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

mendukung peningkatan produksi padi tahun 2016. b. Mendorong

dan

meningkatkan

keterpaduan

pelaksanaan

tanam

legowo

jajar

koordinasi

pengembangan

padi

baik

dilokasi

dan

teknologi kegiatan

peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pada lokasi kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani guna mempercepat penerapan teknologi tanam jajar legowo padi dalam usahataninya baik dilokasi kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pada

lokasi

kegiatan

perluasan

areal

tanam

(ekstensifikasi). d. Meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani.

7


2. Sasaran a. Tersedianya acuan pelaksanaan teknologi tanam jajar legowo

padi

baik

dilokasi

kegiatan

peningkatan

produktivitas (intensifikasi) maupun di lokasi kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi), bagi Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi tahun 2016. b. Terkoordinasinya pengembangan teknologi tanam jajar legowo

padi

baik

dilokasi

kegiatan

peningkatan

produktivitas (intensifikasi) maupun di lokasi kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi), antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, cq Direktorat Serealia, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. c. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani sehingga pelaksanaan penerapan teknologi tanam jajar legowo padi baik dilokasi kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun di lokasi kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dapat berjalan lebih cepat dan keberlanjutan. d. Meningkatnya produktivitas padi melalui penerapan teknologi tanam jajar legowo minimal 1,50 ton/ha GKG. 8


C.

Pengertian – Pengertian 1. Sistem Tanam Jajar Legowo Padi adalah pola bertanam padi yang berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman dan satu baris kosong. Istilah legowo diambil dari bahasa jawa yaitu “lego” yang berarti luas dan “dowo” yang berarti panjang. Legowo juga diartikan sebagai cara tanam padi yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong. 2. Peningkatan produktivitas (intensifikasi) dimaksudkan peningkatan produktivitas padi yaitu usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan

hasil

pertanian

dengan

cara

mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia (existing). Dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian akan fokus

pada

upaya

penanganan

masalah

terkait

:

pengelolaan tanah, penggunaanbenih bermutu, penanaman, pemupukan, pemberantasan hama serta penyakit pada tanaman, pemanenan dan kegiatan selama pasca panen. 3. Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi adalah upaya untuk menambah luas areal pertanaman padi di lahan sawah, lahan sawah non irigasi, lahan pertanian bukan sawah dan lahan sementara tidak diusahakan (termasuk lahan sawah yang terkena bencana). 4. Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk 9


menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang darimana diperoleh atau status lahan tersebut. 5. Lahan Sawah Irigasi Teknis adalah lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air ke dalah sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Biasanya lahan sawah irigasi teknis mempunyai jaringan irigasi yang terdiri dari saluran primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). 6. Lahan Sawah Irigasi Setengah Teknis adalah lahan sawah yang memperoleh irigasi dari irigasi setengah teknis. Sama halnya dengan pengairan teknis, namun dalam hal ini PU hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasi oleh PU. 7. Lahan Sawah Irigasi Sederhana adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya (bendungan) dibangun oleh PU. 8. Lahan Sawah Irigasi Desa/Non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat.

10


9. Lahan Sawah Tadah Hujan adalah lahan sawah yang bergantung pada air hujan. 10. Lahan Sawah Pasang Surut adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 11. Lahan

Sawah

Lebak

adalah

lahan

sawah

yang

pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak (bukan pasang surut). 12. Polder dan Sawah Lainnya adalah lahan sawah yang terdapat di delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut. Sedangkan sawah lainnya antara lain rembesan-rembesan rawa yang biasanya ditanami padi. 13. Lahan Pertanian Bukan Sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. 14. Tegal/Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah

dengan

halaman

sekitar

rumah

serta

penggunaannya tidak berpindah-pindah. 15. Ladang/Huma adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan 11


penggunaannya

hanya

semusim

atau

dua

musim,

kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur. 16. Lahan Yang Sementara Tidak Diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun. 17. Lahan

Kering

adalah

hamparan

lahan

yang

tidak

mempunyai pematang dan sumber airnya berasal dari air hujan. 18. Lahan Tidur adalah lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun dan lahan tidur umumnya

merupakan

sebuah

bagian

dari

sistem

peladangan berpindah dimana petani membuka hutan, menanamnya

selama

beberapa

musim

tanam,

dan

meninggalkannya untuk membuka lahan baru. 19. Lahan

Alang-Alang/Padang

Penggembalaan

adalah

lahan dimana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya

dalam

waktu

singkat. Padang

penggembalaan adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan atau legume (jenis rumput/legume yang 12


tahan terhadap injakan ternak) yang digunakan untuk menggembalakan ternak 20. Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah sebidang lahan yang sengaja ditanami dengan tanaman industri, yaitu tanaman berkayu dengan tipe sejenis untuk mencapai tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami, pertanaman padi dapat

ditanam pada

lahan

HTI selama

tidak

mengganggu pertumbuhan tanaman pokok. 21. Lahan Perkebunan (Tanaman Belum Menghasilkan, Replanting) yaitu penggantian suatu macam tanaman perkebunan, karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh. 22. Lahan Kritis merupakan suatu kondisi lahan tidak dapat lagi mengatur fungsinya sebagai media pengatur tata air dan unsur produksi pertanian yang baik. Lahan kritis merupakan lahan yang sudah tidak produktif ditinjau dari segi pertanian, karena pengelolaan dan penggunaan yang kurang memperhatikan syarat-syarat pengolahan tanah maupun kaidah konservasi. 23. Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

13


24. Teknologi Hazton adalah adalah cara bertanam padi dengan menggunakan bibit tua 25 – 30 hari setelah semai dengan jumlah bibit padat yaitu 20 - 30 batang per lubang tanam. Komponen yang lain kurang lebih sama dengan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Padi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 25. Desa Pertanian Organik Padi adalah desa yang di dalamnya telah dikembangkan sehamparan lahan pertanian organik padi atau lebih yang menerapkan sistem pertanian organik

padi,

yang

siap

disertifikasi

oleh

Lembaga

Sertifikasi Organik (LSO) yang diakui pemerintah. 26. Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) adalah

suatu

pendekatan

inovatif

dalam

upaya

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan teknologi

sistem/pendekatan yang

sinergis

dalam

antar

perakitan

komponen

paket

teknologi,

dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. PTT merupakan inovasi baru untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam peningkatan produktivitas padi. Teknologi intensifikasi padi bersifat spesifik lokasi, bergantung pada masalah yang akan diatasi (demand driven technology). Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi

(need

assessment).

Komponen

teknologi 14


PTTdasar/compulsoryadalah

teknologi

yang

dianjurkan

untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi PTT pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan. Komponen teknologi PTT pilihan dapat menjadi compulsory apabila hasil KKP (Kajian Kebutuhan teknologi

dan yang

Peluang) memprioritaskan dimaksud

menjadi

komponen

keharusan

untuk

pemecahan masalah utama suatu wilayah, demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar. 27. Bantuan

Pemerintah

adalah

bantuan

yang

tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi: Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional;

Bantuan

sarana

prasarana;

Bantuan

rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). 28. Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang

pertanian,

wanatani,

minatani,

agropasture,

penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 15


29. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang

dibentuk

atas

dasar

kesamaan

kepentingan;

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya;

kesamaan

komoditas;

dan

keakraban

untuk

meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 30. Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan

bersama

dalam

pengelolaan

usahatani

sehamparan wilayah kelompok tani yang memuat uraian kebutuhan saprodi yang meliputi:jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi) dan pengeluaran lainnya (bantuan alat tanam jajar legowo) dan lainnya. 31. Pemandu Lapangan (PL) adalah Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT)yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT dan berperan sebagai pendamping dan pengawal pelaksanaan kegiatan. 32. Pengawalan dan Pendampingan oleh Petugas Dinas adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas 16


Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. 33. Pengawalan dan Pendampingan oleh Aparat adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI-AD beserta jajarannya (Babinsa), Camat, Kades dan atau petugas lainnya sesuai dengan

kebutuhan

di

lapangan

dalam

melakukan

pengawalan, pendampingan dan membantu pelaksanaan pencapaian target tanam (produksi) padi di lapangan. Dalam pelaksanaannya Babinsa secara berkala hadir di lokasi kegiatan. Dalam rangka pemberdayaan kelompok tani, Babinsa bersama penyuluh lapangan melaporkan pelaksanaan tanam sampai produksi di wilayah masingmasing. 34. Pengawalan dan Pendampingan oleh Peneliti adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup

Badan

Litbang

Pertanian

gunameningkatkan

pemahaman dan akselerasi adopsi PTT dengan menjadi narasumber

pada

pelatihan,

penyebaran

informasi,

melakukan uji adaptasi varietas unggul baru, demplot, dan supervisi penerapan teknologi.

17


35. Pengawalan dan Pendampingan oleh Penyuluh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP dan secara berkala hadir di lokasi kegiatan dalam rangka

pemberdayaan

kelompok

tani

sekaligus

memberikan bimbingan kepada kelompok tani dalam penerapan teknologi. 36. Pengawalan dan Pendampingan oleh POPT(Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) adalah kegiatan pendampingan

oleh

Pengawas

OPT

dalam

rangka

pengendalian hama terpadu(PHT). 37. Pengawalan dan Pendampingan oleh PBT (Pengawas Benih Tanaman) adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas Benih dalam rangka pengawasan mutubenih. 38. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral

dan/atau

mikroba,

yang

bermanfaat

untuk

meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 39. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas produksi dan peredarannya diawasi. 40. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi. 18


41. Swadaya adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber pembiayaan yangberasal dari modal petani sendiri. 42. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 43. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 44. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK

adalah

pejabat

yang

diberi

kewenangan

oleh

PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

19

PETUNJUK TEKNIS TEKNOLOGI TANAM JAJAR LEGOWO TAHUN 2O16

II. KERAGAAN, TANTANGAN SERTA PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI PADI TAHUN 2016 A. Keragaan Produksi Produksi padi dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 2,48%/tahun, dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 74,99 juta ton GKG pada tahun 2015 (ARAM II) sedangkan laju peningkatan produktivitas mencapai rata-rata 1,08%/tahun dan luas panen meningkat rata-rata 1,37 %/tahun, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2010-2015

2010 2011

LUAS PANEN PRODUKTIVITAS Ha % Ku/Ha % 13.253.450 50,15 13.203.643 (0,38) 49,8 (0,70)

PRODUKSI Ton % 66.469.394 65.756.904 (1,07)

2012

13.445.524

1,83

51,36

3,13

69.056.126

5,02

2013

13.835.252

2,90

51,52

0,31

71.279.709

3,22

2014

13.797.307 (0,27) 51,35

(0,33)

70.846.465

(0,61)

2015*

14.178.172

3,00

74.997.788

5,86

TAHUN

RATA-RATA

2,76 1,37

52,89

1,08

2,48

*) ARAM II BPS

19


B. Sasaran Produksi Padi Tahun 2016 Sasaran produksi padi tahun 2016 sejumlah 76,23juta ton GKG atau meningkat 3,79% dibanding sasaran produksi tahun sebelumnya sebesar 73,44 ton GKG. Sasaran sejumlah tersebut diperoleh dari sasaran luas tanam 15,02 juta ha, sasaran luas panen 14,27 juta hadan sasaran produktivitas 53,40 ku/ha. Apabila

dibandingkan

dengan

pencapaian

pada

tahun

2015(ARAM II), sasaran produksi tahun 2016 meningkat 1,65%, sasaran luas panen meningkat 0,63%, produktivitas meningkat 0,96 %,seperti pada Tabel 2 berikut. Tabel 2. Persentase Kenaikan Angka Sasaran 2016 Terhadap ARAM II 2015 (BPS)

KOMODITAS

PADI

ARAM II SASARAN 2015 2016 Luas Tanam (jt Ha) 14,69 15,02 Luas Panen (jt Ha) 14,18 14,27 Produktivitas (Ku/Ha) 52,89 53,40 Produksi (jt ton GKG) 74,99 76,23 URAIAN

% 2,26 0,63 0,96 1,65

Sasaran indikatif luas tanam, panen, produktivitas dan produksi padi tahun 2016 per Provinsi, disajikan pada Lampiran 1.

20


C. Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi Kendala dalam peningkatan produksi tanaman pangan yang semakin

kompleks

karena

berbagai

perubahan

dan

perkembangan lingkungan strategis di luar sektor pertanian berpengaruh dalam peningkatan produksi tanaman pangan. Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan adalah : 1). Meningkatnya permintaan beras

sesuai

dengan

peningkatan

jumlah

penduduk,

2).

Terbatasnya ketersediaan beras dunia, dan 3). Kecenderungan meningkatnya harga pangan. Disamping tantangan, upaya peningkatan produksi tanaman juga dihadapi oleh sejumlah permasalahan, yaitu antara lain : 1). Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, 2). Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, 3). Belum optimalnya sistem perbenihan nasional, 4). Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, 5). Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, 6). Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, serta 7). Kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian. Disamping itu, pembangunan pertanian selama ini masih dilaksanakan tersekat-sekat oleh batasan administratif serta berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak mampu menjadi

21


faktor pengungkit untuk pencapaian sasaran pembangunan pertanian. Disamping tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningatan produksi tanaman pangan, terdapat sejumlah peluang

yang

memberikan

apabila

dimanfaatkan

dengan

baik

akan

kontribusi pada upaya peningkatan produksi.

Peluang tersebut antara lain : 1). Kesenjangan hasil antara potensi dan kondisi di lapangan masih tinggi, 2). Tersedia teknologi

untuk

meningkatkan

produktivitas,

3).

Potensi

sumberdaya lahan sawah, rawa/lebak, pasang surut, lahan kering (perkebunan, kehutanan) dan lahan sementara tidak diusahakan masih

luas,

4).

Penyuluh/PPL,

Pengetahuan/Keterampilan Pengendali

Organisme

SDM

(Petani,

Pengganggu

Tumbuhan/POPT, Pengawas Benih Tanaman/PBT, dan Petugas Pertanian Lainnya) masih dapat dikembangkan, 5). Tersedianya potensi pengembangan produksi berbagai pangan pilihan selain beras, 6). Dukungan Pemerintah Daerah dan 7). Ketersediaan sumber genetik.

22


III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI PADI TAHUN 2016

Mengingat komoditi serealia khususnya beras merupakan komoditas pangan strategis yang masih terus mendapatkan perhatian khusus dari

pemerintah

maka

upaya

meningkatkan

produksi

dan

produktivitas padi terus dilakukan, antara lain dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Program tersebut dilakukan melalui penyediaan input, penyediaan teknologi, air, pemasaran hasil dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk lebih menggairahkan para petani untuk berusahatani lebih optimal, sehingga pada akhirnya peningkatan produksi dan produktivitas padi dapat dicapai. A. Strategi Pencapaian Produksi Padi 2016 a.1. Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) Peningkatan produktivitas padi merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi padi dengan cara mengoptimalkan lahan

pertanian

yang

sudah

tersedia

(existing).

Dalam

pelaksanaan kegiatan intensifikasi padi akan difokuskan pada upaya

penanganan

penggunaan

benih

masalah

terkait:

bermutu,

pengelolaan

penanaman,

tanah,

pemupukan,

pemberantasan hama serta penyakit pada tanaman, pemanenan dan kegiatan selama pasca panen. 23


Peningkatan produktivitas padi dilakukan melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul spesifik lokasi dan musim dengan produktivitas tinggi termasuk benih padi hibrida, peningkatan jumlah populasi tanaman dengan sistem tanam jajar legowo, pemupukan sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta berimbang, pemakaian pupuk organik serta pupuk bio-hayati, pengelolaan pengairan dan perbaikan budidaya lainnya

dan

pendampingan,

disertai

dengan

pemantauan

dan

peningkatan koordinasi.

pengawalan, Strategi

ini

terutama dilaksanakan di wilayah dimana perluasan areal sudah sulit dilakukan, sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat ditingkatkan produktivitasnya. a.2. Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) Permasalahan substantif yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi adalah berkurangnya luas areal lahan sawah akibat alih fungsi dari lahan pertanian ke peruntukan di luar pertanian. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam upaya peningkatan produksi padi, maka Kementerian Pertanian melalui APBN TA. 2016

melaksanakan

kegiatan

perluasan

areal

tanam

(ekstensifikasi) dan peningkatan indeks pertanaman padi pada lahan yang masih berpotensi untuk ditingkatkan, antara lain lahan kering, lahan tadah hujan, lahan hutan, lahan gambut,

24


lahan rawa, lahan pasang surut, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan marginal, dan lahan lainnya. Guna mendukung kegiatan tersebut, maka pelaksana kegiatan akan diberikan fasilitasi/bantuan prasarana dan sarana pertanian yang terdiri dari: benih padi, alat dan mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen serta infrastruktur air irigasi/jaringan irigasi sesuai kebutuhan lahan dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang tersedia dilokasi, sebagai stimulan. B. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2016. Fokus Utama pencapaian sasaran produksi padi tahun 2016 adalah

peningkatan

produktivitas

padi melalui

penerapan

teknologi tanam jajar legowo. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2016 upaya peningkatan produksi padi akan diarahkan pada kegiatan intensifikasi (peningkatan produktivitas) dan kegiatan ekstensifikasi (perluasan areal tanam). Seluruh kegiatan intensifikasi diwajibkan menerapkan teknologi tanam jajar legowo, sementara untuk kegiatan ekstensifikasi diharapkan dapat menerapkan teknologi tanam jajar legowo atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Rekapitulasi alokasi kegiatan budidaya padi tahun 2016 disajikan pada Lampiran 2sedangkan rincian per provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada Lampiran 3. Untuk mendukung penerapan teknologi tanam jajar legowo maka akan difasilitasi bantuan benih dan alat tanam antara lain caplak 25


kepada

petani/kelompok

tani/gapoktan/LMDH

pelaksana

kegiatan serta fasilitasi biaya pembuatan papan nama, dukungan pembinaan, bimbingan, pemantauan, evaluasi pengelolaan produksi padi, kegiatan ubinan bersama serta gerakan tanam dan panen. Sedangkan di luar fokus utama melalui berbagai upaya dan dukungan

anggaran

guna

peningkatan

produksi

dan

produktivitas pada areal tanam seluas 10,5 juta ha. Upaya penambahan luas tanam tahun 2016 antara lain diperoleh dari pertambahan luas tanam dari pembangunan waduk antara lain Waduk Jati Gede, pembangunan bendungan di Kabupaten Aceh Barat,

serta

rencana

pertambahan

luas

tanam

melalui

pembangunan bendungan baru. Selain itu potensi tambah tanam juga diperoleh dari pemanfaatan cetak sawah tahun 2015 seluas 31 ribu ha serta pemanfaatan lahan rawa/gambut seluas 2 ribu ha.Skenario pencapaian sasaran produksi padi tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut ini :

26


Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Padi Tahun 2016

27


Upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi di luar wilayah

fokus

dilakukan

melalui

serangkaian

pembinaan,

pengawalan, pendampingan dan bimbingan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan pemanfaatan bantuan benih, benih bersubsidi, benih non subsidi dan atau benih dari sumbersumber lain, pupuk bersubsidi (urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik), alsintan, pemanfaatan cetak sawah tahun 2016, rehabilitasi jaringan irigasi tahun 2016, dukungan APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota, dan swadaya murni petani melalui KKP-E/KUR, Dukungan Penyuluh/PPL Swadaya dan lainnya. Agar upaya ini dapat berhasil maka dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan melalui gerakan yang luar biasa antara lain: (1). gerakan pengolahan tanah, (2). gerakan tanam dan panen serentak, (3). gerakan pemupukan berimbang, (4). gerakan penerapan teknologi, (5). gerakan pengendalian OPT, (6). gerakan penanganan panen dan pasca panen, dan (7). gerakan lainnya dengan dukungan dana APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kotaserta dana masyarakat dan stakeholder. Penyuluh Pertanian/PPL, POPT, PBT, Aparat (TNI-AD) tetap harus melakukan pengawalan dan pendampingan pada areal tanam di luar program. Pada prinsipnya semua dana yang ada dan dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian 28


Kabupaten/Kota

dan

Bakorluh/Bapeluh

ditujukan

untuk

meningkatkan produksi padi baik di areal program maupun di luar areal non program. Pos simpul koordinasi (POSKO) pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi dapat memanfaatkan Pokja yang ada di masing-masing daerah antara lain seperti Pokja UPSUS. Sedangkan mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga dalam rangka UPSUS peningkatan produksi padi dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi mengacu pada Permentan 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional.

29


IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 Upaya peningkatan produksi padi akan diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) dan kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi). Seluruh kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi) diwajibkan menerapkan teknologi tanam jajar legowo, sementara untuk kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) diharapkan dapat menerapkan teknologi tanam jajar legowo atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

A. Kriteria Calon Lokasi Kegiatan Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) dan Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) A.1. Kriteria Umum a. Merupakan

daerah

ditingkatkan

yang

berpeluang

untuk

dan/atau

indeks

produktivitas

pertanamannya. b. Diprioritaskan

bukandaerah

endemis

hama

dan

penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa. c. Diusahakan berada dalam satu hamparan/kawasan yang strategis dan mudah dijangkau petani atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. d. Penetapan

lokasi

hendaknya

memperhatikan

kontribusi peningkatan (incremental) produksi yang akan dihasilkan dan oleh karena itu Dinas Pertanian 30


Kabupaten/Kota perlu melakukan identifikasi terhadap calon lokasi dengan cermat dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar prasyarat dimaksud dapat terpenuhi. e. Lokasi

kegiatan

diberi

papan

nama

sebagai

tanda/identitas lokasi pelaksanaan kegiatan.

A.2. Kriteria Khusus A.2.1. Lokasi Peningkatan Provitas (Intensifikasi) Padi. a. Lokasi

dapat

beririgasi,

berupa

dan/atau

persawahan

sawah

tadah

yang hujan,

dan/atau pasang surut dan/atau lebak yang produktivitasnyamasih dapat ditingkatkan. b. Lokasi yang belum menerapkan teknologi tanam jajar legowo 2:1 atau 4:1 secara sempurna,

dengan

tetap

memperhatikan

kondisi di lapangan. A.2.2. Lokasi Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) Padi. a. Lokasi

kegiatan

dimaksudkan

untuk

menambah luas areal tanam padi di lahan sawah (sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi desa), lahan 31


sawah non irigasi (lahan sawah tadah hujan, lahan sawah lebak, polder dan lahan sawah lainnya),

lahan

pertanian

bukan

sawah

(tegal/kebun, ladang/huma, lahan perkebunan dan lahan HTI) dan lahan sementara tidak diusahakan (termasuk lahan sawah yang terkena bencana serta lahan yang belum diusahakan/ditinggalkan). b. Lokasi yang mampu meningkatkan IP minimal 100%. c. Status lahan tidak dalam sengketa. d. Lokasi kegiatan memiliki kemiringan lahan < 15%. e. Luas satu kawasan minimal 150 ha dan dapat terdiri dari beberapa lokasi hamparan yang mudah dijangkau alat mesin pertanian atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan (spot parsial namun terhubung dengan aksesbilitas yang memadai). f. Lokasi kegiatan memiliki potensi sumber air (sungai, waduk, sumur tanah dalam/dangkal dll) untuk dapat memenuhi kebutuhan air selama pertanaman padi utamanya pada musim kemarau. 32


A.2.3. Lokasi Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi) Padi Melalui Peningkiatan IP. a. Lokasi kegiatan dimaksudkan untuk menambah luas tanam padi melalui peningkatan indeks pertanaman di lahan sawah tadah hujan, dan/atau lahan kering, dan/atau pasang surut dan/atau lebak,yang masih berpeluang untuk dapat ditingkatkan indeks pertanamannya. b. Lokasi bukan lahan baru tetapi sebelumnya tidak ditanami padi seperti: tegalan, kebun, ladang,

huma,

lahan

sementara

tidak

diusahakan, lahan hutan tanaman industri, lahan perkebunan (replanting), dan lahan kritis. c. Lokasi kegiatan dapat berupa pula lahan yang sebelumnya ditanami selain padi (penggantian komoditas). d. Status lahan tidak dalam sengketa. A.2.4. Lokasi Budidaya Padi dengan Teknologi Hazton. a. Lokasi dapat pada lahan eksisting dan/atau lokasi baru (Perluasan Areal Tanam/PAT) dan/atau

Peningkatan

Indeks

Pertanaman

(PIP).

33


b. Lokasi kegiatan dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah hujan, lahan kering,pasang

surut

dan

lebak

yang

produktivitas dan/atau indeks pertanamannya masih dapat ditingkatkan. A.2.5. Lokasi Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi. a. Lokasi

diutamakan

pada

daerah

dimana

pertanian organik padi sudah berkembang (Kelas

Eksportir

dan

Domestik)

dan/atau

daerah pertumbuhan (Kelas Pemula). b. Lokasi

diprioritaskan

berada

pada

lokasi

ekspelaksanaan kegiatan SL-PHT dan/atau; lokasi eks pelaksanaan kegiatan SRI dan/atau lokasi eks pelaksanaan kegiatan UPPO. Format daftar calon petani dan calon lokasi penerima bantuan pemerintah Tahun 2016, disajikan pada Lampiran 4. B. Kriteria Calon Petani Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) dan Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi). a. Kelompok tani/petani/Gapoktan/LMDHpelaksanan kegiatan merupakan

kelompok

bertempat

tinggal

berdekatan

dan/atau

yang

dalam

dinamis, satu

disesuaikan

pro

aktif

desa/wilayah dengan

dan yang

kondisi

di 34


lapangan, diusulkan oleh Kepala Desa dan/atau KCD dan/ atau Petugas Lapangan/Penyuluh. b. Kelompok

tani/Petani/Gapoktan/LMDH

pelaksanan

kegiatan adalah petani aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara

serta

memiliki

lahan

atau

pun

penggarap/penyewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. c. Kelompok tani/petani/Gapoktan/LMDH pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagi Satker Mandiri (TP). Apabila Satker melekat di Provinsi (TP Provinsi)

maka

kelompok

penerima

diusulkan

oleh

tani/petani/gapoktan/LMDH Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Contoh format surat keputusan PPK, disajikan pada Lampiran 5. d. Kelompok tani/petani/Gapoktan/LMDH pelaksana kegiatan bersedia melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah sarana produksi dan pendukung lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Selanjutnya seluruh bantuan yang telah diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk diperjual belikan. 35


e. Kelompok tani/petani/Gapoktan/LMDH pelaksanan kegiatan diharapkan sanggup

membuat surat pernyataan bersedia dan menggunakan

peruntukannya (contoh

bantuan

tersebut

sesuai

usulan RUK disajikan pada

Lampiran 6) dan sanggup mengembalikan bantuan apabila tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disajikan pada Lampiran 7. Mekanisme pengembalian, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. f. Kelompok tani/petani/Gapoktan/LMDH pelaksana kegiatan memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat. Rekening bank diutamakan berupa rekening bank setiap kelompok tani namun dapat pula rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan, mekanisme pengaturan antar kelompok tani agar diatur

lebih

lanjut

oleh

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi. C. Fasilitasi

Bantuan

Dalam

Pelaksanaan

Kegiatan

Peningkatan Produktivitas (Intensifikasi) dan Perluasan Areal Tanam (Ekstensifikasi). Bantuan kegiatan ini adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat dalam bentuk uang atau barang. Dalam operasionalnya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku (antara lain: Peraturan Menteri 36


Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga, Peraturan Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor:

62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 13/KPA/SK.310/C/1/2016

tanggal

4

Januari

2016,

dan

peraturan-peraturan perundangan lainnya. C.1. Fasilitasi Secara Umum Fasilitasi yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan merupakan

stimulan

kepada

kelompok

tani/petani/gapoktan/LMDH dalam bentuk uang atau barang.Fasilitasi pemerintah untuk pelaksanaan seluruh kegiatan berupapembelian benih bermutu (varietas unggul

dan

bersertifikat)

dengan

harga

non

subsidi.Tidak dibolehkan memanfaatkan/menggunakan benih bersubsidi yang disediakan Pemerintah. Jumlah dan varietas yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi

setempat

(spesifik

lokasi),

serta

disetujui

dan/atau diketahui oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, 37


Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota

dan/atau

BPTP

setempat. Sumber benih dapat berasal dari kios benih, penangkar benih, produsen BUMN/BUMD/Swasta, dan atau dari sumber lain yang jelas, dll. Selanjutnya kemasan dan label

benih

agar

disimpan

dengan

baik

untuk

dana

untuk

monitoring/pemeriksaan. Selain

itu

juga

diberikan

bantuan

pembelian/pengadaan alat tanam antara lain caplak dengan perbandingan 1 (satu) unit caplak untuk 10 ha dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penggunaan danabantuan secara keseluruhan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah (spesifik lokasi) dan secara teknis disesuaikan dengan anjuran teknologi setempat. Untuk itu koordinasi dan komunikasi dengan BPTP setempat dan atau dengan instansi terkait lainnya sangat diperlukan agar bantuan

pemerintah

tersebut

dapat

dimanfaatkan

dengan efektif dan efisien oleh penerima bantuan guna meningkatkan produktivitas dan produksi. Kebutuhan benih maupun kebutuhan alat tanam antara lain caplak

dituangkan dalam RUK (Rencana Usaha

Kelompok)

masing-masing

kelompok

tani/petani/

gapoktan/LMDH pelaksana kegiatan. 38


C.1.1. Fasilitasi

untuk

Kegiatan

Peningkatan

Produktivitas (Intensifikasi) Fasilitasi

yang

diberikan

untuk

pelaksanaan

kegiatan peningkatan produktivitas padi adalah benih dan alat tanam antara lain caplak. C.1.2. Fasilitasi untuk Kegiatan Perluasan Areal Tanam (ekstensifikasi) Perluasan

areal

tanam

(ekstensifikasi)

padi

bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi padi nasional melalui upaya penambahan luas areal

tanam

dan

atau

peningkatan

indeks

pertanaman padi. Terkait dengan kegiatan perluasan areal tanam padi yang dialokasikan pada lahan kering, apabila varietas unggul padi gogo bersertifikat tidak tersedia maka dapat menggunakan benih bermutu dari padi varietas unggul lainnya yang biasa ditanam di lahan kering sesuai dengan kebiasaan petani dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau BPTP. Anggaran untuk alat tanam dapat digunakan untuk pembelian alat tanam antara lain caplak yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi. 39


Bantuan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Direktorat Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempersiapkan alat mesin pertanian untuk mempermudah olah tanah (traktor roda-2 dan roda-4; Pompa air, Rice transplanter) sesuai kebutuhan.  Alsintan yang diadakan melalui e-Purchasing sudah mempunyai SPPT SNI  Pengolahan tanah dilakukan melalui pola “brigade

alsin“

untuk

mengoptimalkan

operasionalisasi alsin 2. Direktorat Pasca Panen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempersiapkan bantuan Combine Harvester dan Power Thresher. 3. Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan prasarana irigasi baik itu irigasi sumur tanah dalam/dangkal maupun

maupun

bangunan

irigasi

konservasi

perpipaan air

sesuai

kebutuhan lokasi pertanaman padi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan, hendaknya 40


segera melakukan koordinasi dengan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana

dan

Sarana

Pertanian,

Direktorat

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan,

Direktorat

Jenderal

Tanaman

PangandanDirektorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Direktorat

Jenderal

Pertanian

guna

Prasarana

dan

mensinergikan

Sarana program

penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian dan bantuan prasarana irigasi tahun 2016. Penerima bantuan pelaksana kegiatan tersebut diatas, dapat menerima lebih dari satu jenis bantuan yang berbeda, kecuali bantuan alsintan dengan jenis yang sama yang telah diterima pada tahun 2015. C.1.3. Fasilitasi untuk Kegiatan Perluasan Areal Tanam (ekstensifikasi) di luar Point C.1.2. Terkait dengan kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi)

melalui

peningkatan

indeks

pertanaman padi apabila varietas unggul padi gogo, rawa, pasang surut bersertifikat tidak tersedia maka dapat menggunakan benih bermutu dari padi varietas unggul lainnya yang biasa 41


ditanam di lahan kering/rawa/pasang surut sesuai dengan kebiasaan petani dan diketahui oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau BPTP. Penggunaan anggaran untuk alat tanam dapat digunakan untuk pembelian alat tanam antara lain caplak dan atau sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. C.1.3. Fasilitasi

untuk

Kegiatan

Budidaya

Padi

Dengan Teknologi Hazton Fasilitasi pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan budidaya padi dengan teknologi Hazton selain bantuan benih dan alat tanam antara lain caplak, juga diberikan bantuan berupa

pupuk organik,

pupuk organik cair (POC) lengkap, decomposer dan agensia hayati. Penggunaan bantuan sarana produksi tersebut, jenis dan jumlah/dosis, di tingkat lapangan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing

daerah

secara

disesuaikan

teknis

(spesifik

lokasi)

dengan

dan

anjuran

teknologi di lokasi masing-masing.

42


C.1.5. Fasilitasi untuk Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Fasilitasi

yang

diberikan

untuk

pelaksanaan

kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi selain benih dan alat tanam antara lain caplak, juga diberi bantuan berupa pupuk organik, pestisida nabati, MOL, dan fasilitasi pendukung pertanian organik. Penggunaan bantuan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida nabati (jenis dan jumlah/dosis, dll) disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah(spesifik lokasi). Demikian pula dengan anggaran untuk fasilitasi pertanian organik, pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah(spesifik lokasi) dan secara teknis disesuaikan dengan tingkat perkembangan pertanian organik di lokasi masing-masing. Provinsi

Untuk

dan/atau

Kabupaten/Kota

itu,

Dinas

Dinas

berkoordinasi

Pertanian Pertanian

dengan

BPTP

setempat dan atau instansi terkait lainnya untuk terlebih dahulu melakukan Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) dalam rangka memanfaatkan

43


anggaran

fasilitasi

pendukung

lainnya

yang

disediakan tersebut. Selain fasilitasi yang langsung diberikan ke kelompok tani/petani/gapoktan/LMDH, juga difasilitasi dengan kegiatan yang

dananya

dialokasikan

di

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota dan atau Dinas Pertanian Provinsi berupa : 1. Bantuan penyediaan papan nama yang merupakan identitas lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Papan nama diberikan setiap unit (@ 25 ha) dan atau disesuikan dengan kondisi di lapangan. Bahan dan ukuran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (tidak harus dalam bentuk papan, namun dapat berupa tripleks, plastik sablon, dan atau lainnya) dan atau disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Apabila dipandang perlu menambah

biaya

untuk

keperluan

tersebut,

dapat

diupayakan dari swadaya petani/kelompok tani atau dari sumber-sumber lain yang sah dan diketahui petugas lapangan dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 2. Bantuan pendampingan dan pengawalan di lapangan oleh

petugas

dinas

kabupaten/kota

termasuk

Penyuluh/PPL, POPT, PBT, Mantri Tani atau Petugas lainnya sesuai kebutuhan di lapangan serta Aparat (Babinsa,

Camat,

pendampingan

dan

Kades atau

atau

lainnya).

pengawalan

oleh

Khusus aparat, 44


keterlibatannya (kebutuhan) disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jumlah kunjungan/pendampingan dan atau pengawalan ke lapangan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara Dinas Pertanian

Provinsi

dan/atau

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota dengan Bakorluh, Bapeluh, Kodim, Korem, Babinsa dan Aparat Kecamatan sampai Desa. 3. Bantuan pelaksanaan ubinan bersama antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kantor Statistik Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mantri dan KSK, guna mengetahui tingkat produktivitas yang dicapai. Pada setiap 25 ha dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan difasilitasi 1 unit ubinan yang dilaksanakan oleh Mantri Tani dan KSK. Selain itu juga difasilitasi untuk pencatatan hasil ubinan dan pengirimannya ke Pusat. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau Dinas Pertanian Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota/ Provinsi sangat diperlukan. Data ubinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Format hasil ubinan, dikemukakan pada Lampiran 8. Teknologi

budidaya

yang

akan

diterapkan

pada

lokasi

peningkatan produktivitas maupun lokasi perluasan areal tanam hendaknya dikomunikasikan dan atau dikonsultasikan dengan BPTP setempat dan sesuai dengan kondisi di lapangan (spesifik 45


lokasi) guna menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat menjadi mengungkit peningkatan produktivitas dan produksi padi. Jarak tanam pada Jajar Legowo, disajikan pada Lampiran 9. Selanjutnya agar kegiatan peningkatan produktivitas maupun lokasi perluasan areal tanam tersebut berkontribusi pada produksi tahun

2016,

maka

diharapkan

pelaksanaannya

sudah

dilaksanakan pada awal tahun 2016 (Akhir MH 2015/2016 sampai MK II 2016), kecuali secara teknis dan kondisi lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan. Untuk itu, penyaluran/ penyerapan danabantuan pemerintahdiharapkan dapat terealisasi 100% pada akhir bulan Agustus 2016. Guna mendukung pencapain tujuan tersebut di atas, maka pembinaan, pendampingan dan pengawalan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan petugas dinas dan aparat. Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

dan

atau

Dinas

Pertanian

Provinsi

perlu

melakukan koordinasi yang lebih intensif, sosialisasi serta sinergi kegiatan dengan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian, TNI-AD (Pangdam, Dandim, Kodim, Korem, Babinsa) dan stake holderslainnya. Pendampingan dan pengawalan dilakukan oleh Petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, KCD, Mantri Tani atau petugas lain sesuai kebutuhan di 46


masing-masing

lokasi;

dan

Aparat

(TNI-AD

beserta

jajarannya/BABINSA, Camat dan Kades atau lainnya) serta petugas Pusat. Pengawalan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi dilakukan pula oleh para Peneliti BPTP di masingmasing lokasi yang penugasannya melalui Surat Keputusan Kepala

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Pertanian,

Kementerian Pertanian. Selanjutnya Pokja UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai, atau Posko lainnya yang mendukung pencapaian sasaran produksi padi, pada setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) harus lebih diaktifkan guna melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk turun bersama memantau kondisi di lapangan, menggerakkan percepatan tanam/panen serentak, pemeliharaan tanaman dan mengetahui segala permasalahannya untuk selanjutnya diselesaikan agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasikan kegiatan.

47


VI. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONALISASI

A. Pengorganisasian 1. Struktur Organisasi. Agar

pelaksanaan

kegiatan

ini

memenuhi

kaidah

pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment),

maka

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

produksi tanaman serealia (Padi) harus memenuhi prinsipprinsip: a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; b. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; d. Memenuhi asas akuntabilitas. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi tanaman padi berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota, sedangkan tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Pertanianyang membidangi tanaman pangan Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan 48


kegiatan berada pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan memberikan fasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi

dan

Kabupaten/Kota.

Kegiatan

koordinasi

pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional

difasilitasi

oleh

Kabupaten/Kota.

Untuk

kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi tanaman padi maka di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. 2. Penanggung Jawab Program. Direktorat

Jenderal

koordinasi

persiapan,

Tanaman

Pangan

pelaksanaan,

memfasilitasi

pemantauan

dan

evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah antara lain : a. Menyusun petunjuk teknis sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan; b. Menggalang kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi terkait serta

seluruh

pemangku

kepentingan,

dalam

pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan; c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 49


B. Operasionalisasi Agar

pelaksanaan

terkoordinasi

pengelolaan

dan

terpadu

produksi mulai

tanaman dari

padi

kelompok

tani/gapoktan/LMDH, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat maka perlu dibentuk tim pembina tingkat pusat, tim pembina tingkat provinsi dan tim teknistingkatkabupaten/kota. 1. Tim Pembina Pusat Dalam rangka peningkatan produksi tanaman padi dibentuk Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di tingkat Pusat, melalui Surat keputusan Menteri Pertanian, dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dan sarana pendukungnya. b. Melaksanakan supervisi dan pendampingan Satuan kerja Perangkat daerah pelaksana program. c. Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, dan sarana pendukungnya. 2. Tim Pembina Provinsi Tim Pembina Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Bakorluh Provinsi dan Kodam/Korem ditunjuk dan ditetapkan 50


oleh Gubernur atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas : a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat; b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antara-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan; c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat. 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanan, Bakorluh Kabupaten dan Kodim ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas : a. Menyusun petunjuk secara lebih rinci yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah dengan mengacu pada Petunjuk Teknis yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat;

51


b. Mengesahkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan rekomendasi setempat. c. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran; d. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; e. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi. Tim

pembina

tingkat

Kabupaten/Kota

Provinsi

melakukan

dan

tim

koordinasi

teknis

tingkat

pelaksanaan

Pengembangan Teknologi Tanam Jajar Legowo Padi di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi. Frekuensi

pelaksanaan

pembinaan

oleh

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut: 1. Pembinaan dilakukan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa. 2. Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi di Kabupaten/Kota 2 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. 3. Kabupaten/Kota

melakukan

pembinaan

pelaksanaan

pengembangan teknologi tanam jajar legowo Padi di tingkat 52


lapangan/kelompok tani pelaksana pengembangan teknologi tanam jajar legowo Padi 4 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

53


VII. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN Bimbingan/pembinaan

dan

pendampingandilaksanakan

secara

periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa seperti terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada Lampiran 10. A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan serta penyusunan

laporan

secara

periodik

setiap

bulan

atas

pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi padi di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketersediaan dana. B. Provinsi

melakukan

koordinasi,

supervisi,

pembinaan

dan

pengawalan serta penyusunan laporan hasil pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi padidi kabupaten/kota diharapkan minimal 2(dua) kali selama musim tanam sesuai dengan ketersediaan dana. Laporan disampaikan ke Pusat. C. Kabupaten melakukan koordinasi,bimbingan, pematauan dan pengendalian

serta

evaluasi,

atas

pelaksanaan

kegiatan

peningkatan produksi padi di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana pengembangan teknologi tanam jajar legowo diharapkan disesuaikan

minimal

4(empat)

dengan

kali

selama

ketersediaan

musim

padi tanam

dana.Melakukan 54


pendampingan

kelompok

tani

pelaksana

pengembangan

teknologi tanam jajar legowo padi dalam menerapkan paket teknologi spesifik lokasi dan membantu kelancaran distribusi bantuan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi. D. Pengawalan dan pendampingan oleh peneliti Puslitbangtan, BB Padi, Balitsereal, dan Lolit Tungro bersama peneliti BPTP. E. Pengawalan dan pendampingan oleh peneliti pada areal program pengembangan teknologi tanam jajar legowo dan areal non program yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ketersediaan dana yang ada di masing-masing BPTP setempat. Pendampingan dan pengawalan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padiperlu mengedepankan teknologi spesifik lokasi dan

musim

yang

sinergisitas,

yakni

teknologi

yang

mengutamakan peningkatan produktivitas dan pengurangan kehilangan hasil serta pendekatan teknologi yang memperhatikan sub-ekosistem setempat. Untuk itu perlu dipastikan bahwa teknologi spesifik lokasi yang rekomendasikan dan akan diterapkan di lapangan dibuat/disusun oleh BPTP setempat. Disamping melakukan pengawalan dan pendampingan, peneliti/ BPTP dapat melakukan display varietas dan teknologi baru berdampingan dengan lokasi pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi.

55


VIII. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian Pengendalian

kegiatan

dilakukan

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak penyedia sarana produksi

(benih,

alat

tanam,

dan

lain-lain).Pengendalian

dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan

panen.Pengendalian

meliputi

perkembangan

pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian produksi padi tahun 2016. Pengawasan

dilakukan

oleh

pemerintah

melalui

aparat

pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun

lembaga

pengawasan

atau

oleh

instansi

pengawas

masyarakat,

sehingga

lainnya)

dan

diperlukan

penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian,

pengurus

kelompok,

anggota

kelompok,

tokoh

masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). 56


Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota; 2. Tahap

persiapan

pelaksanaan

seleksi

calon

kelompok

sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota; 3. Tahap transfer/penyaluran bantuan pemerintah ke rekening kelompok (jika transfer uang); 4. Tahap pencairan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok; 5.Tahap penyediaan dan penyaluran bantuan oleh pihak penyedia barang/sarana produksi. 6. Tahap kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan pemerintah oleh kelompok; 6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok; 7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output, outcome dan benefit. B. Monitoring Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan kegiatan peningkatan produksi padi tahun 2016, maka dilakukan pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan secara periodik mulai 57


dari persiapan sampai dengan panen oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada Lampiran 10. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi, realisasi tanam dan panen padi oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan. 1. Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah. 2. Realisasi tanam dan panen program pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi. a. Ketua kelompok tani atau petugas pendamping/lapangan, mengirimkan data tanggal realisasi tanam dan realisasi panen beserta luasannya ke pusat. b. Waktu penyampaian data dilakukan pada saat akan tanam dan panen. Data dikirim ke Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp.

(021)

7806262

;

Faximile

(021)

7802930;

email.

[email protected]. C. Evaluasi Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

setelah

seluruh

rangkaian

kegiatan

pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi selesai sebagaimana terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada 58


Lampiran 10. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengindentifikasi berbagai permasalahan yang timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tindakan korektif sedini mungkin. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan.

Evaluasi meliputi 1) Komponen

kegiatan

pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi dan

pencapaian

produksi

padi

tahun

2016,

2)

Tingkat

pencapaian sasaran areal dan hasil/produksi, 3) Kenaikan tingkat produktivitas dilokasi pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi (Ubinan), 4) Penerapan komponen teknologi budidaya padi dan 5). Kegiatan pendukung lainnya.

D. Pelaporan Kegiatan

pelaporan

dilaksanakan

oleh

petugas

provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan serta desa/unit pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari

59


Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q Direktorat Serealia. Laporan kegiatan meliputi pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi, hasil/produksi dan produktivitas yang telah diperoleh, dll sebagaimana terlihat dalam format laporan (Lampiran 11, 12, 13 dan 14). Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya dll. Disamping laporan kegiatan, perlu disampaikan pula laporan program yang antara lain meliputi: a. Sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan 1) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merencanakan dan membuat

laporan

blanko

sasaran

tanam,

panen,

produktivitas dan produksi padi tahun 2016. 2) Laporan

sasaran

tanam,

panen,

produktivitas

dan

produksi padi tahun 2016 Kabupaten/Kota di laporkan ke Provinsi 3) Provinsi

mengirim

laporan

sasaran

tanam,

panen,

produktivitas dan produksi padi tahun 2016 ke Pusat b. Realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan 1) Petugas Penyuluh dan Babinsa meminta laporan realisasi tanam

atau

panen

kepada

ketua

Kelompok

Tani,

selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan ke atasan masing60


masing di Kabupaten. Babinsa ke Dandim c.q. Pasiter di Kodim dan Dinas Pertanian kabupaten. 2) Kabupaten/Kota mengirimkan laporan blanko realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi padi bulanan tahun 2016 ke Provinsi. Kodim ke Korem/Kodam dan Dinas Pertanian Kabupaten ke Dinas Pertanian Provinsi. 3) Selanjutnya Provinsi mengirimkan laporan blanko realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi padi bulanan tahun 2016 ke Pusat. Korem/Kodam ke Aster Kasad c.q. Paban III/Wanwil dan Dinas Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal Tanama Pangan c.q. Direktur Serealia. 4) Penyampaian produktivitas

laporan dan

realisasi

produksi

padi

tanam, tahun

panen, 2016

Kabupaten/Kota di laporkan ke Provinsi dan Pusat setiap bulannya. c. Kendala dan permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan 1)

Dinas Kabupaten/Kota memberikan laporan kendala dan permasalahan kegiatan pengelolaan produksi padi di lapangan antara lain meliputi bagaimana ketersediaan benih, tanaman yang terkena OPT, banjir maupun kekeringan

2)

Dari laporan Kabupaten/Kota yang disampaikan ke dinas Provinsi dan akan di laporkan ke Pusat 61


3)

Laporan kendala dan permasalahan di tingkat lapangan disampaikan ke Pusat setiap bulan

4)

Perkembangan serangan OPT dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan

5)

Dari hasil laporan perkembangan tersebut akan dievaluasi oleh Pusat dan Daerah.

Laporan ke pusat disampaikan ke Direktorat Serealia Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp. (021) 7806262

;

Faximile

(021)

7802930;

email.

[email protected]. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran Tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan azas reward and punishment.

62


IX.

Peningkatan

produktivitas

PENUTUP

padi

melalui

pengembangan

dan

penerapan teknologi tanam jajar legowo padi, merupakan salah satu terobosan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian sasaran produksi padi nasional. pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi akan berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, onfarm maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo padi yang sinkron dan sinergis pada setiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa. Untuk itu diperlukan niat tulus dari seluruh stakeholders dan dengan pola gerakan yang seiring seirama terpadu terkoordinasi terpantau mulai dari pusat sampai lapangan. Disamping itu, kecepatan pengambilan

keputusan

dalam

menyelesaikan

masalah

dan

komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Peran

Gubernur

dan

Bupati/Walikota

sangat

besar

dalam

mendukung setiap kegiatan pembangunan tanaman pangan. Untuk itu

Kepala

Dinas

Pertanian

Provinsi

dan

Kepala

Dinas

Kabupaten/Kota diharapkan berupaya meyakinkan Gubernur/Bupati/ Walikota untuk memberi perhatian serius terhadap keberhasilan 63


kegiatan pembangunan tanaman pangan terutama pelaksanaan pengembangan teknologi tanam jajar legowo Padi di wilayahnya untuk meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani. Sebagai catatan penting bahwa pelaksanaan

pengembangan

teknologi tanam jajar legowo padi diharapkan sebagai pengungkit untuk mencapai sasaran produktivitas dan produksi padi tahun 2016 serta swasembada beras berkelanjutan.

- o00o -

64

LAMPIRAN

65

Lampiran1

SasaranIndikatifLuasTanam, Panen, ProduktivitasdanProduksiPadiTahun 2016(VERSI RKP)

66

Lanjutan Lampiran1

SasaranIndikatifLuasTanam, Panen, ProduktivitasdanProduksiPadiTahun 2016(VERSI UPSUS)

67

Lampiran 2

RekapitulasiAlokasiKegiatanBudidayaPadiTahun 2016 GERAKAN TANAM PADI DENGAN PENERAPAN JAJAR LEGOWO

NO.

PROVINSI

PAT PADI PADA SELAIN LAHAN KERING

PROVITAS (Kab) NASIONAL

PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK UNTUK PADI

PADI INBRIDA

(Ha)

(Kab)

TOTAL PADI INBRIDA

PAT PADI PADA LAHAN KERING

(Ha)

(Kab)

(Ha)

(Kab)

PADI HIBRIDA

(Ha)

(Kab)

(Ha)

(Kab)

(Ha)

PENGEMBANGAN PADI DENGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA HAZTON

(Kab)

(Ha)

377

1,622,850

153

898,450

153

1,988,000

406

4,509,300

52

40,000

169

4,000

86

1 ACEH

22

127,000

19

25,000

-

-

22

202,000

6

4,000

13

260

5

450

2 SUMATERA UTARA

16

85,000

-

-

-

300,000

29

385,000

1

1,000

10

200

9

1,000

3 SUMATERA BARAT

17

56,000

-

-

-

200,000

18

256,000

-

-

9

180

4 RIAU

10

28,000

7

13,000

-

-

11

41,000

-

-

2

40

1

100

5 JAMBI

11

32,250

7

10,000

-

-

11

50,000

-

-

6 SUMATERA SELATAN

16

71,000

-

-

-

300,000

18

507,000

3

2,000

4

80

3

100

7 BENGKULU

10

39,070

-

-

-

-

10

39,070

-

-

6

120

4

100

8 LAMPUNG

14

100,000

-

-

-

338,000

15

438,000

8

4,500

6

120

4

100

9 DKI JAKARTA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 JAWA BARAT

20

235,000

-

-

-

300,000

21

535,000

8

11 JAWA TENGAH

29

109,000

-

-

-

-

29

109,000

12 DI YOGYAKARTA

-

-

-

-

-

-

-

38

130,500

-

-

-

400,000

14 KALIMANTAN BARAT

-

-

13

51,500

-

15 KALIMANTAN TENGAH

11

49,500

11

34,500

16 KALIMANTAN SELATAN

11

39,280

11

55,000

17 KALIMANTAN TIMUR

5

11,900

-

18 SULAWESI UTARA

10

52,000

19 SULAWESI TENGAH

12

57,900

20 SULAWESI SELATAN

22

80,000

21 SULAWESI TENGGARA

12

-

-

-

49,000

-

-

-

-

-

-

-

8,000

12

480

-

-

3

2,000

13

260

-

-

-

-

-

-

-

-

38

530,500

5

3,500

16

500

2

50

-

13

85,500

1

2,000

8

160

14

44,500

-

-

11

84,000

1

1,000

8

160

2

100

-

50,000

11

195,280

-

-

-

-

1

50

-

-

-

6

11,900

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

11

52,000

-

-

8

160

4

150

10

11,100

-

-

12

69,000

1

-

4

80

4

100

23

120,000

-

-

24

365,000

11

9,000

10

300

3

100

43,000

12

30,000

-

-

12

94,500

-

-

5

100

4

100

7

22,000

-

-

-

-

7

22,000

-

-

6

160

23 NUSA TENGGARA BARAT

10

35,000

5

10,000

-

-

10

62,000

3

2,500

4

140

4

100

24 NUSA TENGGARA TIMUR

6

120

4

1,100

-

3

100

13 JAWA TIMUR

22 BALI

-

-

-

21

75,000

21

10,000

-

-

21

90,600

-

-

25 MALUKU

8

13,900

-

-

-

-

8

13,900

1

500

26 PAPUA

8

19,000

1

4,000

-

-

8

23,000

-

-

2

40

1

100

27 MALUKU UTARA

6

11,100

-

-

-

-

6

11,100

-

-

3

60

2

100

28 BANTEN

6

27,000

-

-

-

100,000

6

127,000

-

-

4

80

4

100

29 BANGKA BELITUNG

3

5,000

2

1,000

-

-

5

6,000

-

-

30 GORONTALO

5

39,000

5

10,000

-

-

6

54,000

-

-

2

100

4

100

1

100

31 KEP. RIAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 PAPUA BARAT

9

5,650

-

-

-

-

3

5,650

-

-

33 SULAWESI BARAT

6

21,000

6

13,350

-

-

6

41,500

-

-

34 KALIMANTAN UTARA

2

2,800

-

-

-

-

1

2,800

-

-

-

-

2

-

-

-

40 -

2

40

6

120 -

-

-

-

-

68

-

Lampiran 3

AlokasiKegiatanBudidayaPadiPer ProvinsidanKabupaten/Kota Tahun 2016 GERAKAN TANAM PADI DENGAN PENERAPAN JAJAR LEGOWO

NO.

PADI INBRIDA

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA PROVITAS (Kab) (Ha)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ACEH Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeuleu Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sibulussalam

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PADI DESA PERTANIAN DENGAN TEKNOLOGI TOTAL PADI ORGANIK UNTUK BUDIDAYA HAZTON TOTAL PADI INBRIDA PADI HIBRIDA PADI

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

127,000 6,000 11,000 5,000 450 3,000 6,000 15,000 20,000 10,000 12,000 2,000 4,000 6,000 5,000 6,000 8,000 500 5,000 50 1,000 500 500

PADI INBRIDA PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab) 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 25,000 1,000 1,750 1,000 300 2,000 1,000 2,250 2,250 1,750 1,750 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,250 500 2,000 200

(Kab)

(Ha) -

(Kab) -

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 152,000 7,000 12,750 6,000 750 5,000 7,000 17,250 22,250 11,750 13,750 3,000 6,000 7,000 6,000 7,000 9,250 1,000 7,000 50 1,000 500 700

(Kab)

(Ha) (Kab)

6 4,000 1 500 1 1,000 1 500 1 500 1 1,000 1 500 -

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) (Kab) (Ha) 5 1 1 1 1 1 -

450 22 156,710 - 1 7,020 - 1 12,750 - 1 6,020 - 1 750 - 1 5,000 - 1 7,020 100 1 17,870 100 1 23,370 100 1 11,870 - 1 14,270 - 1 3,020 - 1 6,000 125 1 7,145 25 1 6,045 - 1 7,520 - 1 10,270 - 1 1,000 - 1 7,520 - 1 50 - 1 1,000 - 1 500 - 1 700

69

GERAKAN TANAM PADI DENGAN PENERAPAN JAJAR LEGOWO

NO.

PADI INBRIDA

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA PROVITAS (Kab)

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SUMUT Kab. Asahan Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Padang lawas Kota Gunung Sitoli Kab. Nias Selatan Kab Padang Lawas Utara Kab. Batu Bara SUMBAR Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kab. Dharmas Raya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 85,000 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 6,000 8,000 5,000 3,000 5,000 6,000 7,000 4,000 3,000 3,000 6,000 56,000 7,000 8,500 2,500 3,000 3,000 3,000 7,000 7,000 2,500 3,500 3,500 100 800 1,500 500 800 1,800

PADI INBRIDA PADI INBRIDA TOTAL PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab)

(Ha)

(Kab)

-

-

-

300,000

-

-

200,000

-

-

(Ha)

-

(Kab) 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 385,000 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 6,000 8,000 5,000 3,000 5,000 6,000 7,000 4,000 3,000 3,000 6,000 256,000 7,000 8,500 2,500 3,000 3,000 3,000 7,000 7,000 2,500 3,500 3,500 100 800 1,500 500 800 1,800

PADI HIBRIDA

(Kab) 1 1 -

(Ha) 1,000 1,000 -

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PADI DESA PERTANIAN DENGAN TEKNOLOGI TOTAL PADI ORGANIK UNTUK BUDIDAYA HAZTON PADI

(Kab) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1,000 100 100 100 100 100 100 100 200 100 -

(Kab) 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70

(Ha) 387,200 5,000 5,100 6,020 6,000 8,000 6,120 100 8,120 5,120 3,100 5,000 6,020 20 7,020 4,120 200 3,100 3,020 6,020 256,180 7,020 8,520 2,520 3,020 3,020 3,000 7,020 7,020 2,520 3,520 3,500 100 800 1,500 500 800 1,800


NO.

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

PADI INBRIDA PADI INBRIDA PADI INBRIDA PROVITAS PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab) (Ha)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RIAU Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kab Meranti JAMBI Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tj. Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh


10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28,000 2,150 5,550 600 1,700 3,700 3,200 6,300 1,100 2,100 1,600 32,250 2,000 3,000 6,250 5,000 1,000 4,000 1,000 3,500 2,500 1,000 3,000

(Kab)

(Ha) 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 -

13,000 1,000 500 2,500 500 6,500 1,000 1,000 10,000 1,000 1,650 1,000 1,350 3,000 1,000 1,000 -

(Kab)

(Ha) -

-

(Kab) -

-

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 41,000 3,150 6,050 600 4,200 4,200 3,200 6,300 7,600 2,100 1,000 2,600 42,250 3,000 3,000 7,900 6,000 2,350 4,000 4,000 4,500 3,500 1,000 3,000

(Kab) (Ha) (Kab) (Ha) -

- 2 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Kab) 40 20 20 -

(Ha) (Kab) (Ha) 1 1 -

100 10 41,140 - 1 3,170 - 1 6,050 - 1 600 - 1 4,200 - 1 4,220 - 1 3,200 - 1 6,300 - 1 7,600 100 1 2,200 - - 1,000 - 1 2,600 - 11 42,250 - 1 3,000 - 1 3,000 - 1 7,900 - 1 6,000 - 1 2,350 - 1 4,000 - 1 4,000 - 1 4,500 - 1 3,500 - 1 1,000 - 1 3,000

71


NO.

PADI INBRIDA

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA PROVITAS (Kab) (Ha)

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMSEL Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Banyuasin Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Ogan Ilir Kab. Empat lawang Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab Musi Rawas Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir BENGKULU Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Muko-muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab Bengkulu Tengah Kota Bengkulu *


16 71,000 1 3,500 1 2,000 1 8,500 1 3,500 1 9,500 1 3,500 1 4,000 1 13,500 1 8,500 1 2,000 1 4,500 1 3,000 1 1,500 1 1,000 1 1,000 1 1,500 10 39,070 1 6,000 1 4,470 1 2,500 1 6,000 1 6,000 1 5,000 1 3,500 1 2,000 1 2,100 1 1,500

PADI INBRIDA PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab)

(Ha)

(Kab)

-

(Kab)

-

-

300,000

-

-

-

-

-

(Ha)

-

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 371,000 3,500 2,000 8,500 3,500 9,500 3,500 4,000 13,500 8,500 2,000 4,500 3,000 1,500 1,000 1,000 1,500 39,070 6,000 4,470 2,500 6,000 6,000 5,000 3,500 2,000 2,100 1,500

(Kab)

(Ha) (Kab)

3 2,000 4 - 1 1 500 1 - 1 1 500 1 1,000 1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

(Ha)

(Kab) 80 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) (Kab) (Ha) 3 1 1 1 4 1 1 1 1 -

100 16 373,180 25 1 3,545 - 1 2,000 50 1 9,070 - 1 3,500 - 1 9,500 - 1 3,520 - 1 4,500 25 1 14,545 - 1 8,500 - 1 2,000 - 1 4,500 - 1 3,000 - 1 1,500 - 1 1,000 - 1 1,000 - 1 1,500 100 10 39,290 25 1 6,045 25 1 4,515 - 1 2,500 - 1 6,000 25 1 6,045 - 1 5,020 - 1 3,520 - 1 2,000 25 1 2,145 - 1 1,500

72


NO.

PADI INBRIDA


8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6 7 8

LAMPUNG 14 Kab. Lampung Barat 1 Kab. Lampung Selatan 1 Kab. Lampung Tengah 1 Kab. Lampung Utara 1 Kab. Lampung Timur 1 Kab. Tanggamus 1 Kab. Tulang Bawang 1 Kab. Way Kanan 1 Kab. Pesawaran 1 Kab. Mesuji 1 Kab. Pringsewu 1 Kab. Tulangbawang Barat 1 Kota Metro 1 Kab. Pesisir Barat 1 DKI JAKARTA Kab Adm Kep Seribu Kota Adm Jakarta Barat Kota Adm Jakarta Pusat Kota Adm Jakarta Selatan Kota Adm Jakarta Timur Kota Adm Jakarta Utara JABAR 20 Kab. Bandung 1 Kab. Bogor 1 Kab. Ciamis 1 Kab. Cianjur 1 Kab. Cirebon 1 Kab. Garut 1 Kab. Indramayu 1 Kab. Karawang 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kota Tasikmalaya Kota Sukabumi Kab. Pangandaran

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 100,000 4,000 10,000 20,000 6,000 15,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,500 4,500 4,000 1,000 3,000 235,000 12,500 6,000 7,000 8,500 20,000 10,000 50,000 12,500 7,000 20,000 5,000 25,000 12,500 10,000 12,500 1,000 7,000 2,000 500 6,000

TOTAL PADI INBRIDA

PADI INBRIDA PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab)

(Ha)

(Kab)

-

-

(Ha) -

(Kab)

338,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

(Ha)

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1

438,000 4,000 10,000 20,000 6,000 15,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,500 4,500 4,000 1,000 3,000 535,000 12,500 6,000 7,000 8,500 20,000 10,000 50,000 12,500

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,000 20,000 5,000 25,000 12,500 10,000 12,500 1,000 7,000 2,000 500 6,000

PADI HIBRIDA

(Kab)

(Ha) 8

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PADI DESA PERTANIAN DENGAN TEKNOLOGI ORGANIK UNTUK BUDIDAYA HAZTON PADI

(Kab)

(Ha)

(Kab)

(Ha)

TOTAL PADI

(Kab)

(Ha)

8 1 1 1 1 -

4,500 500 500 1,000 500 500 500 500 500 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -

6 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1

120 20 20 20 20 20 20 480 60 40 20 20 40 40

4 1 1 1 1 -

100 25 25 25 25 -

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1

442,720 4,020 10,520 20,500 7,000 15,545 7,545 7,500 6,500 6,045 6,525 4,500 4,000 1,000 3,520 543,480 13,560 7,040 7,020 9,520 20,000 10,040 51,000 12,540

1 1 1 1 -

1,000 500 1,000 1,500 -

1 1 1 1 1 1 -

40 60 40 20 40 60 -

-

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,040 20,000 5,060 26,040 13,020 11,040 14,060 1,000 7,000 2,000 500 6,000

1 1 1 1 1 1 1 1 -

73


NO.

PADI INBRIDA


11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 12 1 2 3 4 5

JATENG Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Semarang DI YOGYAKARTA Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 109,000 1,000 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000 6,000 5,000 6,000 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000 5,000 3,000 6,000 3,000 4,000 3,000 5,000 4,000 5,000 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000 500 -


(Ha) -

(Kab) -

(Ha)

(Kab)

-

-

-

-

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 109,000 1,000 3,000 3,000 5,000 3,000 5,000 6,000 5,000 6,000 3,000 4,000 5,000 3,000 5,000 5,000 3,000 6,000 3,000 4,000 3,000 5,000 4,000 5,000 3,500 3,000 3,000 2,000 2,000 500 -

PADI HIBRIDA

(Kab) 3 1 1 1 -

(Ha) 2,000 500 500 1,000 -


(Kab) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) -

(Kab) -

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

74

(Ha) 111,260 1,000 3,000 3,020 5,520 3,020 5,020 6,000 5,020 6,000 3,020 4,020 5,000 3,000 5,000 5,000 3,000 6,020 3,020 4,000 3,000 5,000 4,000 5,520 3,500 3,000 4,020 2,020 2,020 500 -


NO.

PADI INBRIDA

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA PROVITAS

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

JATIM Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Kota Madiun

(Kab)

(Ha)

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

130,500 2,950 4,000 6,000 7,500 7,000 6,000 5,000 3,500 4,500 10,500 5,000 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 5,000 3,500 3,500 4,000 3,500 3,500 3,000 3,600 3,500 3,000 6,000 3,000 5,000 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TOTAL PADI INBRIDA PADI INBRIDA PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab)

(Ha) -

(Kab) -

(Ha) -

400,000

(Kab) 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 530,500 2,950 4,000 6,000 7,500 7,000 6,000 5,000 3,500 4,500 10,500 5,000 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 5,000 3,500 3,500 4,000 3,500 3,500 3,000 3,600 3,500 3,000 6,000 3,000 5,000 50 50 50 50 50 50 50 50 50

PADI HIBRIDA

(Kab) 5 1 1 1 1 1 -

(Ha) 3,500 500 500 1,000 1,000 500 -


(Kab) 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 500 20 40 20 40 40 40 20 40 40 20 40 40 20 20 20 40 -

(Ha) 2 1 1 -

(Kab) 50 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75

(Ha) 534,550 2,950 4,020 6,040 8,000 7,520 6,040 5,040 3,500 4,540 10,525 6,020 3,500 3,500 3,500 3,525 4,040 5,040 3,520 3,540 4,040 3,520 3,500 3,000 3,600 3,500 3,020 7,000 3,020 5,540 50 50 50 50 50 50 50 50 50


NO.

PADI INBRIDA


14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KALBAR Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Sekadau Kab. Kubu Raya Kab. Kayong Utara Kota Pontianak Kota Singkawang KALTENG 11 Kab. Barito Selatan 1 Kab. Barito Utara 1 Kab. Kapuas 1 Kab. Kotawaringin Barat 1 Kab. Kotawaringin Timur 1 Kab. Katingan 1 Kab. Seruyan 1 Kab. Lamandau 1 Kab. Pulang Pisau 1 Kab. Barito Timur 1 Kab. Gunung Mas 1 KALSEL 11 Kab. Banjar 1 Kab. Barito Kuala 1 Kab. Hulu Sungai Selatan 1 Kab. Hulu Sungai Tengah 1 Kab. Hulu Sungai Utara 1 Kab. Kota Baru 1 Kab. Tabalong 1 Kab. Tanah Laut 1 Kab. Tapin 1 Kab. Balangan 1 Kab. Tanah Bumbu 1

(Ha) 49,500 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 3,000 1,000 5,000 13,000 5,000 500 39,280 5,050 3,102 3,420 3,434 3,000 3,200 2,000 3,700 7,800 3,325 1,249

PADI INBRIDA PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 51,500 4,000 10,000 4,000 5,000 2,500 5,000 5,000 4,000 4,000 1,000 5,000 1,000 1,000 34,500 3,000 3,000 5,000 1,000 500 5,000 2,000 3,000 8,000 3,000 1,000 55,000 5,520 5,000 4,500 5,000 1,900 5,000 6,500 6,580 6,000 4,000 5,000

(Kab)

(Ha) -

TOTAL PADI INBRIDA

(Kab) -

-

-

-

50,000

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 51,500 4,000 10,000 4,000 5,000 2,500 5,000 5,000 4,000 4,000 1,000 5,000 1,000 1,000 84,000 7,000 8,000 10,000 4,000 5,500 8,000 3,000 8,000 21,000 8,000 1,500 144,280 10,570 8,102 7,920 8,434 4,900 8,200 8,500 10,280 13,800 7,325 6,249

PADI HIBRIDA

(Kab) 1 1 1 1 -

(Ha) 2,000 2,000 1,000 1,000 -

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PADI DESA PERTANIAN DENGAN TEKNOLOGI ORGANIK UNTUK BUDIDAYA HAZTON PADI

(Kab) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 160 20 20 20 20 20 20 20 20 160 20 20 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -

44,500 3,700 4,100 1,100 5,000 2,000 10,000 6,000 500 500 700 5,800 2,000 100 3,000 100 50 50 50 50 -

TOTAL PADI

(Kab) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

76

(Ha) 98,160 7,720 14,120 5,120 10,020 4,520 15,020 11,020 4,500 4,500 1,700 12,820 3,000 100 4,000 85,260 7,020 8,020 11,000 4,070 5,500 8,020 3,070 8,020 21,020 8,020 1,500 144,330 10,570 8,102 7,920 8,434 4,900 8,200 8,500 10,330 13,800 7,325 6,249


NO.

PADI INBRIDA


17 1 2 3 4 5 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KALTIM 5 Kab. Berau 1 Kab. Kutai Timur 1 Kab. Pasir 1 Kab. Penajem Paser Utr 1 Kab. Kutai Kertanegera 1 SULUT 10 Kab. Bolaang Mangondow 1 Kab. Minahasa 1 Kab. Kep. Talaud 1 Kab. Minahasa Selatan 1 Kota Tomohon 1 Kab. Minahasa Utara 1 Kab. Minahasa Tenggara 1 Kab. Bolmong Utara 1 Kab. Bolmang Selatan 1 Kab. Bolmang Timur 1 Kota Kotamobagu SULTENG 12 Kab. Banggai 1 Kab. Buol 1 Kab. Toli-Toli 1 Kab. Donggala 1 Kab. Morowali 1 Kab. Poso 1 Kab. Parigi Moutong 1 Kab. Tojo Una-Una 1 Kab. Banggai Kepulauan 1 Kab. Sigi 1 Kota Palu 1 Kab. Morowali Utara 1

(Ha) 11,900 2,000 2,000 2,500 1,900 3,500 52,000 20,500 7,500 500 5,000 1,000 5,000 3,000 4,500 2,000 2,000 1,000 57,900 6,000 3,000 8,000 8,000 3,500 6,500 10,000 1,000 400 8,000 500 3,000

PADI INBRIDA PADI INBRIDA TOTAL PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 11,100 350 1,000 750 500 2,000 750 1,150 100 2,000 2,500

(Kab)

(Ha)

(Kab)

-

-

-

-

-

-

6 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 11,900 2,000 2,000 2,500 1,900 3,500 52,000 20,500 7,500 500 5,000 1,000 5,000 3,000 4,500 2,000 2,000 1,000 69,000 6,350 4,000 8,750 8,000 4,000 8,500 10,750 2,150 500 10,000 500 5,500

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PADI DESA PERTANIAN DENGAN TEKNOLOGI TOTAL PADI ORGANIK UNTUK BUDIDAYA HAZTON PADI HIBRIDA PADI

(Kab) -

(Ha) (Kab) -

8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

(Ha) 160 20 20 20 20 20 20 20 20 80 20 20 20 20 -

(Kab)

(Ha) (Kab) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

100 5 - 1 - 1 - 1 100 1 - 1 150 10 50 1 - 1 - 1 50 1 - 1 - 1 - 1 25 1 - 1 25 1 - 100 12 25 1 - 1 - 1 25 1 - 1 25 1 25 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

77

(Ha) 12,000 2,000 2,000 2,500 2,000 3,500 52,310 20,570 7,520 500 5,070 1,000 5,020 3,020 4,545 2,020 2,045 1,000 69,180 6,395 4,020 8,750 8,025 4,000 8,545 10,775 2,170 500 10,000 500 5,500


NO.

PADI INBRIDA


20 SULSEL


(Ha)


(Ha)

(Kab)

22

80,000

21

120,000

1 Kab. Bantaeng

1

1,500

1

2 Kab. Barru

1

2,000

1

3 Kab. Bone

1

6,000

4 Kab. Bulukumba

1

5 Kab. Enrekang

1

6 Kab. Gowa

(Ha)

(Kab)

(Kab)

(Ha)

(Kab)

200,000

11

9,000

6,500

1

8,000

1

500

6,500

1

8,500

1

500

1

7,000

1

13,000

1

1,000

5,000

1

5,500

1

10,500

1

1,000

1

5,500

1

6,500

-

1

6,000

1

5,000

1

11,000

7 Kab. Jeneponto

1

2,000

1

5,500

1

8 Kab. Luwu

1

4,000

1

5,500

1

9 Kab. Luwu Utara

1

5,000

1

5,000

10 Kab. Maros

1

5,000

1

11 Kab. Pangkep

1

3,000

1

12 Kab. Pinrang

1

5,000

1

13 Kab. Kep. Selayar

1

1,000

14 Kab. Sidenreng Rappang

1

5,000

15 Kab. Sinjai

1

16 Kab. Soppeng

1

17 Kab. Takalar 18 Kab. Tana Toraja

(Kab)

(Ha)

(Kab)

(Ha)

3

100

22

209,400

-

-

-

-

1

8,500

1

40

-

-

1

9,040

1

40

1

50

1

14,090

500

1

20

-

-

1

11,020

-

-

-

-

-

1

6,500

1

1,000

1

20

-

-

1

12,020

7,500

-

-

-

-

-

-

1

7,500

9,500

-

-

1

20

-

-

1

9,520

1

10,000

-

-

-

-

-

-

1

10,000

6,500

1

11,500

-

-

-

-

1

25

1

11,525

5,000

1

8,000

1

1,000

1

40

1

25

1

9,065

7,000

1

12,000

1

1,000

1

40

-

-

1

13,040

-

-

1

1,000

-

-

-

-

-

-

1

1,000

1

7,500

1

12,500

1

1,000

-

-

-

-

1

13,500

4,000

1

5,000

1

9,000

1

500

1

20

-

-

1

9,520

5,000

1

5,000

1

10,000

1

1,000

-

-

-

-

1

11,000

1

5,000

1

5,000

1

10,000

-

-

-

-

-

-

1

10,000

1

1,500

1

4,500

1

6,000

-

-

-

-

-

-

1

6,000

19 Kab. Wajo

1

5,000

1

7,500

1

12,500

1

1,000

-

-

-

-

1

13,500

20 Kota Palopo

1

1,500

1

4,500

1

6,000

-

-

-

-

-

-

1

6,000

21 Kab. Luwu Timur

1

5,000

1

5,000

1

10,000

-

-

1

20

-

-

1

10,020

1

7,000

-

-

1

40

-

-

1

7,040

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

73,000 2,300 23,000 9,300 1,100 12,350 6,000 2,000 3,000 1,500 500 950 11,000

-

-

5 1 1 1 1 1

100 20 20 20 20 20

4 1 1 1 1

100 12 1 25 1 25 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 25 1

73,200 2,300 23,045 9,345 1,100 12,375 6,020 2,020 3,000 1,500 500 950 11,045

SULTRA Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kota Bau-Bau Kota Kendari Kab. Muna Barat Kab. Kolaka Timur

1

1,500

1

5,500

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43,000 1,050 17,250 5,150 500 6,750 3,650 910 1,360 700 250 430 5,000

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30,000 1,250 5,750 4,150 600 5,600 2,350 1,090 1,640 800 250 520 6,000

-

-

10

(Ha) 300

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

(Ha)

22

22 Kab. Toraja Utara

-

PADI HIBRIDA

78


NO.

PADI INBRIDA


22 1 2 3 4 5 6 7 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BALI Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan NTB Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kota Mataram NTT Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote-Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Alor Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka

7 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 22,000 3,000 1,000 7,000 3,000 1,500 1,500 5,000 35,000 6,000 4,000 2,000 2,000 10,000 6,000 1,000 2,000 1,000 1,000 75,000 3,000 4,000 3,000 3,000 2,000 5,000 4,500 4,000 4,000 4,000 2,500 2,000 5,000 7,500 1,500 4,500 2,000 5,500 5,000 1,000 2,000

TOTAL PADI INBRIDA PADI INBRIDA PADI INBRIDA PERLUASAN PADA PERLUASAN PADA SELAIN LAHAN KERING LAHAN KERING (Kab) 5 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 10,000 750 2,000 2,500 2,750 2,000 10,000 850 500 700 300 750 750 750 300 200 800 200 500 300 750 200 750 300 200 500 200 200

(Kab)

(Ha)

(Kab)

-

-

-

-

-

-

7 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 22,000 3,000 1,000 7,000 3,000 1,500 1,500 5,000 45,000 6,750 6,000 2,000 2,000 12,500 8,750 1,000 4,000 1,000 1,000 85,000 3,850 4,500 3,700 3,300 2,750 5,750 5,250 4,300 4,200 4,800 2,700 2,500 5,300 8,250 1,700 5,250 2,300 5,700 5,500 1,200 2,200

PADI HIBRIDA

(Kab) 3 1 1 1 -

(Ha) 2,500 500 1,000 1,000 -


(Kab) 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 160 20 20 40 20 20 40 140 40 20 40 40 120 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

(Kab)

- 7 1 1 1 1 1 1 1 100 10 1 25 1 25 1 1 1 1 1 25 1 25 1 1 1,100 21 1 1 1 1 1 1 275 1 1 25 1 1 1 1 1 525 1 1 275 1 1 1 1 1 1

79

(Ha) 22,160 3,020 1,020 7,040 3,020 1,500 1,520 5,040 47,740 6,790 6,545 3,065 2,000 13,540 8,750 1,000 4,025 1,025 1,000 86,220 3,850 4,520 3,700 3,300 2,750 5,750 5,545 4,320 4,245 4,800 2,700 2,500 5,300 8,795 1,700 5,545 2,300 5,700 5,500 1,200 2,200


NO.

PADI INBRIDA


25 1 2 3 4 5 6 7 8 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 1 2 3 4 5 6 28 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 5

MALUKU Kab. MTB Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bag Barat Kab. Seram Bag Timur Kab. Buru Selatan PAPUA Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen MALUT Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai BANTEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang BABEL Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Selatan Kab. Blitung Timur Kab. Bangka Barat

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

(Ha) 13,900 2,000 1,975 1,000 3,950 250 1,250 1,475 2,000 19,000 700 15,500 200 1,600 500 100 200 200 11,100 1,000 1,500 5,425 2,000 975 200 27,000 8,000 8,000 7,000 2,000 1,000 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000


(Ha) 1 1 2 1 1 -

4,000 4,000 1,000 500 500 -

(Kab)

(Ha)

(Kab)

-

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

(Ha) 13,900 2,000 1,975 1,000 3,950 250 1,250 1,475 2,000 23,000 700 19,500 200 1,600 500 100 200 200 11,100 1,000 1,500 5,425 2,000 975 200 127,000 8,000 8,000 7,000 2,000 1,000 1,000 6,000 500 500 3,000 1,000 1,000

PADI HIBRIDA

(Kab) 1 1 -

(Ha) 500 500 -


(Kab) 2 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 40 20 20 60 20 20 20 80 20 20 20 20 -

(Ha) 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 -

100 25 50 25 100 100 100 75 25 100 25 25 25 25 -

(Kab) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

80

(Ha) 14,500 2,000 2,000 1,000 4,500 250 1,250 1,500 2,000 23,140 700 20 19,620 200 1,600 500 100 200 200 11,260 1,000 1,500 5,520 2,020 1,020 200 127,180 8,045 8,045 7,045 2,025 1,000 1,020 6,000 500 500 3,000 1,000 1,000


NO.

(Kab) GORONTALO Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo utara Kota Gorontalo KEPRI Kab. Natuna Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Lingga Kab. Kep. Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab Dumai PAPUA BARAT Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak-Fak Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Sorong Selatan Kab. Manokwari Selatan SULBAR Kab. Mamuju Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar Kab. Mamuju Tengah KALTARA Kab. Bulungan Kab. Tana Tidung

(Kab)

(Kab)

PADI INBRIDA

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA PROVITAS

30 1 2 3 4 5 6 31 1 2 3 4 5 6 7 8 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 1 2 3 4 5 6 34 1 2

PADI HIBRIDA


5 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1

(Ha) 39,000 6,370 13,775 6,800 2,975 7,800 1,280 5,650 2,025 2,475 100 150 225 50 50 50 525 21,000 5,000 1,000 2,000 2,500 6,000 4,500 2,800 2,500 300


(Ha) 5 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

10,000 1,750 2,000 1,850 2,250 2,150 13,350 2,500 1,000 3,350 2,000 2,000 2,500 -

(Kab)

(Ha)

(Kab)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1

(Ha) 49,000 8,120 15,775 8,650 5,225 9,950 1,280 5,650 2,025 2,475 100 150 225 50 50 50 525 34,350 7,500 2,000 5,350 4,500 8,000 7,000 2,800 2,500 300

-

(Ha) -

2 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)

(Kab) 40 20 20 40 20 20 120 20 20 20 20 20 20 -

(Ha) 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 -

100 50 50 100 25 25 25 25 100 100 -

(Kab) 5 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1

81

(Ha) 49,140 8,120 15,825 8,700 5,245 9,970 1,280 5,790 2,070 2,520 100 150 250 50 50 50 550 34,570 7,520 2,020 5,370 4,520 8,020 7,120 2,800 2,500 300

Lampiran 4 DAFTAR CALON PETANI DAN LOKASI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016

Kegiatan

: Peningkatan Produktivitas Padi Inbrida, Peningkatan Produktivitas Padi Hibrida,

Nama Poktan / Gapoktan

:

Jumlah Anggota Kelompok

:

Desa

:

Kecamatan

:

Kabupaten

:

Komoditi

:

Perluasan Padi Inbrida, Teknologi Hazton, Desa Pertanian Organik Padi *)

No.

Nama Petani

Luas Areal (ha)

Kebutuhan Benih (kg)

Varietas

Jadwal Tanam

1 2 3 4 5 dst Jumlah Mengetahui KCD/Penyuluh

Ketua Kelompoktani

Nama ………….

Nama ………….

Keterangan : *) Pilih salah satu

82

Lanjutan Lampiran 4

DATA CALON PETANI CALON DAN CALON LOKASI ( CP /CL ) PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016 (sesuai fomat field BPS) Kegiatan


Komoditi

:

Perluasan Padi Inbrida, Teknologi Hazton, Desa Pertanian Organik Padi *) Desa Program

Ya = "1"

Identitas Desa

Jenis Komoditi

Jumlah Kelompok Tani

Komoditi

Jml_Ketan

Tidak = " " Prop

Kab

Kec

Desa

nm_Prop

nm_Kab

PENGISIAN KOLOM " JENIS KOMODITI " padi_peningkatan produktivitas inbrida atau hibrida padi_pat lahan kering padi_teknologi hazton padi_desa pertanian organiK

nm_Kec

nm_Desa

Desa_Prog

PENGISIAN KOLOM " DESA PROGRAM " * secara otomatis yang masuk ke dalam CPCL adalah desa program, jadi bisa di isi dengan "1" semuanya

Perkiraan Panen

Rencana Luas Tanam (Ha)

Subround 1

Subround 2

ada = "1" Tidak = " "

ada = "1" ada = "1" Subround 1 Subround 2 Subround 3 Tidak = " " Tidak = " "

p_sr1

p_sr2

Subround 3

p_sr3

lt_sr1

lt_sr2

lt_sr3

Diusulkan/Ditetapkan, Tgl…. Bln…. Tahun 2016 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ………………………….

Nama NIP

83

Contoh

Lampiran 5

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) NOMOR : .............................................2016 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAHTAHUN ANGGARAN 2016 KEGIATAN ………………………………………………………)* Menimbang

:

Mengingat

:

Memperhatikan

:

a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. b. Bahwa peningkatan produksi padi tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam (PAT), melalui penerapan jajar legowo. c. Bahwa pelaksanaan kegiatan ...... *) gunapeningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompok tani penerima BantuanPemerintahtahun 2016. d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompok tani Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016. 1. Undang – Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 2. Surat Keputusan .......... Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 3. Peraturan Daerah Provinsi Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 4. dst ....... 1. DIPA Dinas Pertanian Provinsi .... Nomor .............. Tanggal ............. Bulan ................ Tahun ............ 2. PetunjukTeknis TeknologiTanamJajarLegowo Tahun 2016.

84

3. dst ....... MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

Penetapan Kelompok tani penerima bantuan PemerintahKegiatan …….. *) tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di :............................... Pada Tanggal : ................................ Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen

.......................................... NIP. ..................................... Disahkan di : .............................. Pada Tanggal : ............................ Oleh: Kuasa Pengguna Anggaran

.......................................... NIP. ..................................... Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta 2. Bupati / Walikota di ............................. 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi di .............. 4. dst.

*)disesuaikandengankegiatandalam POK.

85

Lanjutan Lampiran 5

Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan………..*) Tahun 2016 No

Nama Kelompok Tani/ Gapoktan

Nama Ketua

Alamat Desa

Kecamatan

Nomor Rekening

Jumlah (Rp.)

Alamat Bank Cabang, Unit

1 2 3 dst… Jumlah *) Disesuaikan kegiatan Ditetapkan,Tgl….Bln….Tahun 2016 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Nama NIP Disahkan Oleh; Kuasa Pengguna Anggaran Nama NIP

86

Lampiran 6 Rencana Usaha Kelompok (RUK) Bantuan Pemerintah Tahun 2016 Kegiatan


Nama Kelompok Tani

:

Alamat Kelompok Tani

:

Luas Lahan

:

Jumlah Anggota Kelompok

:

Rincian Kebutuhan Kel.

:

Komoditi

:

Varietas

:

Perluasan Padi Inbrida, Teknologi Hazton, Desa Pertanian Organik Padi *)

No.

Uraian Kebutuhan

Jenis

Volume (Kg)

Harga Satuan(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 dst… Jumlah *) Pilih salah satu

…………………,……………….

Mengetahui, Penyuluh / Petugas Pertanian

Bendahara Kelompok,

Ketua Kelompok,

Nama NIP

Nama NIP

Nama NIP

Anggota Kelompok,

Anggota Kelompok,

Nama NIP

Nama NIP

87

Lampiran 7

SURAT PERNYATAAN PENERIMA DAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016 Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nama :……………………. .. SelakuKetua Kelompok Tani …………………… Desa…………………. Kecamatan ...............…………………

Kabupaten…………………

dengan

ini

menyatakan

bahwabantuanpemerintahberupa ……………, akan kami gunakan: a. Untukpelaksanaanbudidayapadipadakegiatan…………………. b. Bersedia pemeliharaansampaipanen

dansanggupuntukmelaksanakanpenanaman, di

areal

yang

mendapatkanbantuanpemerintahdansanggupmengembalikandanapabilatidaks esuaiperuntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………… 2016 Mengetahui, PetugasLapangan

ttd dan cap/stempel (………………………)

Ketua Kel.Tani/Gapoktan

Materai 6.000 ttd dan cap/stempel (……………………….)

88

Lampiran 8 FORM ISIAN HASIL UBINAN KEGIATAN ………………………………………………. Kabupten Komoditas No

: : Nama Petani

Nama KelompokTani

Alamat Desa

Kecamatan

Jumlah Ubinan (Unit)

Tanggal Ubinan

Petugas Ubinan Nama

NIP

Hasil Ubinan (Ku/Ha GKG)

Varietas

……………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama……………………………

89

Lampiran 9 JARAK TANAM JAJAR LEGOWO Legowo 2:1 (20cm – 40cm) x 10cm

a.

Orientasi pertanaman 40 cm 25 cm

1m

10 cm

25 cm

1,2 cm

b.

Populasi tanaman Populasi tanaman dalam 1,2 m x 1 m = 4 rumpun x 10 rumpun atau 1,2 m2 = 40 rumpun atau 1 ha = 10.000/1,2 m2 x 40 rumpun = 333.333 rumpun

c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 2,4 m x 2,5 m = 6 m2 atau 8 rumpun x 25 rumpun = 200 rumpun

d.

Konversi hasil ubinan ke hektar Apabila hasil ubinannya 3 kg, maka hasil/produktivitas tanaman adalah 10.000/6 m2 x 3 kg = 5.000 kg GKP/ha

91

Legowo 2:1 (25cm – 50cm) x 12,5cm

a.


1m

12,5 cm

25 cm

1,5 cm

b.


c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 3 m x 2 m = 6 m2 atau 8 rumpun x 16 rumpun = 128 rumpun

d.


92

Legowo 2:1 (30cm – 60cm) x 15cm

a.


1,2 m

15 cm

30 cm

1,8 cm

b.

Populasi tanaman Populasi tanaman dalam 1,8 m x 1,2 m = 4 rumpun x 8 rumpun atau 2,16 m2 = 32 rumpun atau 1 ha = 10.000/2,16 m2 x 32 rumpun = 148.148 rumpun

c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 2,7 m x 2,4 m = 6,48 m2 atau 6 rumpun x 16 rumpun = 96 rumpun

d.

Konversi hasil ubinan ke hektar Apabila hasil ubinannya 3 kg, maka hasil/produktivitas tanaman adalah 10.000/6,48 m2 x 3 kg = 4.630 kg GKP/ha

93

Legowo 4:1 penuh (20cm – 40cm) x 10cm

a.


1m

10 cm

20 cm

1m

b.

Populasi tanaman Populasi tanaman dalam 1 m x 1 m = 4 rumpun x 10 rumpun atau 1 m2 = 40 rumpun atau 1 ha = 10.000/1 m2 x 40 rumpun = 400.000 rumpun

c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 3 m x 2 m = 6 m2 atau 12 rumpun x 20 rumpun = 240 rumpun

d.


94

Legowo 4:1 penuh (25cm – 50cm) x 12,5cm

a.


1m

12,5 cm

25 cm

1,25 m

b.


c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 2,5 m x 2,5 m = 6,25 m2 atau 8 rumpun x 20 rumpun = 160 rumpun

d.

Konversi hasil ubinan ke hektar Apabila hasil ubinannya 3 kg, maka hasil/produktivitas tanaman adalah 10.000/6,25 m2 x 3 kg = 4.800 kg GKP/ha

95

Legowo 4:1 Kosong (20cm – 40cm) x (10cm – 20cm)

a.

Orientasi pertanaman 40 cm

1m

10 cm

20 cm

1m

1m

b.

Populasi tanaman Populasi tanaman dalam 1 m x 1 m = 6 x 100/20 rumpun atau 1 m2 = 30 rumpun atau 1 ha = 10.000/1 m2 x 30 rumpun = 300.000 rumpun

c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 3 m x 2 m = 6 m2 atau 18 rumpun x 200/20 = 180 rumpun

d.


96

Legowo 4:1 Kosong (25cm – 50cm) x (12,5cm – 25cm)

a.

Orientasi pertanaman 50 cm

1m

12,5 cm

25 cm

1,25 m

1,25 m

b.

Populasi tanaman Populasi tanaman dalam 1,25 m x 1 m = 6 x 100/25 rumpun atau 1,25 m2 = 24 rumpun atau 1 ha = 10.000/1,25 m2 x 24 rumpun = 192.000 rumpun

c.

Ukuran Ubinan Ukuran Ubinan yang sesuai adalah : 2,5 m x 2 m = 5 m2 atau 12 rumpun x 200/25 = 96 rumpun

d.


97

Lampiran 10 RENCANA JADWAL PELAKSANAAN TEKNOLOGI TANAM JAJAR LEGOWO TAHUN 2016 NO

KEGIATAN

1

Penyusunan Juklak dan Petunjuk Lainnya

2

Pembentukan Tim Teknis

3

Sosialisasi

4

Finalisasi CP/CL

5

Penyusunan dan Pengiriman RUK,

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

BULAN JUN JUL

AGUST

SEP

OKT

NOP

DES

Rekening Poktan/Gapoktan ke Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pusat 6

Proses Administrasi Keuangan

7

Penyerapan dan Penyaluran Dana

8

Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

9

Pelaksanaan

Bantuan Pemerintah ke Rekening Kelompok

1. Tanam 2. Pemeliharaan 3. Panen 10

Pembinaan

11

Monitoring

12

Evaluasi

13

Pelaporan

98

Lampiran 11

BLANGKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………………. TAHUN 2016 KECAMATAN : BULAN : Jumlah Desa

Poktan

(2)

(3) 2 4

(4) 50 100

(5) 2 4

(6) 45 95

6

150

6

140

No (1) 1 2 3 4

Jumlah

Realisasi Tanam

Luas Areal (Ha)

A B

Jumlah (Unit)

(Ha)

(%) (7) 90,00 95,00

Realisasi Panen Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

Dilaksanakan MH 15/16 (Ha)

(8) 30 80

(9) 75,00 81,25

(10) 225 650

(10) 5 5

110

79,55

875

10

Keterangan (11)

dst

93,33

…………………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Petugas Penyuluhan Pertanian / Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama…………………………… NIP……………………………

99

Lampiran 12 BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN REALISASI KEGIATAN ………………………………………………………… TAHUN 2016 KABUPATEN : BULAN : Jumlah No

Poktan

(3) 1

(4) 2

(5) 50

1

2

50

Kecamatan

(1) 1 2

Desa

Luas Areal (Ha)

(2) 1 dst Jumlah

SK Penetapan CPCL (Ha)

Realisasi Tanam

Realisasi Panen Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

Dilaksanakan MH 15/16 Keterangan (Ha)

(Ha)

(%)

Luas (Ha)

(6) 50

(7) 50

(8) 100.00

(9) 50

(10) 80.00

(11) 80

(12) 0

50

50

100.00

50

80.00

80

0

(13)

…………………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota / Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama…………………………… NIP……………………………

100

Lampiran 13 BLANGKO LAPORAN BULANAN PROVINSI REALISASI KEGIATAN …………………………………. TAHUN 2016

PROVINSI : BULAN : Jumlah No

Kabupaten

(1)

(2)

Kecamatan

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

SK Penetapan CPCL (Ha)

Realisasi Tanam

Realisasi Panen

(Ha)

(%)

Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

Dilaksanakan MH 15/16 (Ha)

Keterangan

(11)

(14)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

1

A

4

8

8

200

200

195

97,50

100

75,00

750

5

2

B

5

9

10

250

250

245

98,00

150

80,00

1200

5

9

17

18

450

450

440

97,78

250

78,00

1950

10

3 4 5

dst Jumlah

…………………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Tim Teknis Tingkat Provinsi Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama…………………………… NIP……………………………

Lampiran 13 101

Lampiran 14

BLANGKO LAPORAN AKHIR PROVINSI/KABUPATEN REALISASI KEGIATAN………………………………………………………. TAHUN 2016 PROV/KAB : BULAN : Realisasi Tanam

Target No

Kab/Kec Unit

(1)

(2)

SK Penetapan CPCL Luas Area (Ha) (Ha)

Unit

(Ha)

Realisasi Panen

(%)

Bulan Tanam

Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

Provitas sebelum (ku/Ha)

Provitas diluar Tidak program Dilaksana pada MT yang kan (Ha) sama (ku/Ha)

(3)

(4)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

A

4

8

200

200

195

97,50

Mar,Apr,

100

75,00

750

70,00

70,00

2

B

5

9

250

250

245

98,00

Apr, Jun

150

80,00

1200

73,00

70,00

9

17

450

450

440

97,78

250

78,00

1950

71,50

70,00

(18)

Ket

(19)

3 4 5

dst Jumlah

……………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Tim Teknis Tingkat Provinsi/ Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupten

Nama…………………………… NIP……………………………

102

PETUNJUK TEKNIS TEKNOLOGI TANAM JAJAR LEGOWO TAHUN 2016

Recommend Documents