PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENDAMPINGAN DESA OLEH KECAMATAN MELALUI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat Desa dengan: a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan
dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pemantauan
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Pasal 128 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
menyelenggarakan
pemberdayaan
masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara
teknis
dilaksanakan
oleh
satuan
kerja
perangkat
daerah
kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya. 1
Pendampingan Desa selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional baik di Kabupten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan pendampingan desa selama ini masih berjalan sendiri sendiri. Sehingga agar pendampingan desa dapat berjalan dengan baik perlu dikoordinasikan. Kecamatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dapat melakukan
koordinasi
pelaksanaan
pendampingan
desa
dalam
rangka
implementasi Undang Undang Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Tahun 2016 memberikan dukungan kepada Kecamatan dalam bentuk bantuan keuangan melalui Pemerintah Kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan desa dalam implementasi Undang Undang Desa. B. Dasar Pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 IIalarnan 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaiamana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
4
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaria telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310); 18. Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49) sebagaiamana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67) ; 19. Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
5
C. Tujuan : Pemberian
bantuan
keuangan
kepada
Pemerintah
Kabupaten
untuk
memberikan dukungan bagi Kecamatan bertujuan : 1. Meningkatkan kinerja Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Meningkatkan peran Camat dalam fasilitasi dan pendampingan kepada desa
dan
masyarakat
desa
dalam
rangka
pembangunan
serta
pemberdayaan masyarakat desa. 3. Mempercepat pelaksanaan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. D. Pembiayaan : Bantuan Dukungan Pemerintah Kabupaten bagi pendampingan desa melalui Kecamatan dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagai berikut : 1. Bantuan
keuangan
dialokasikan
sebagai
bentuk
dukungan
bagi
Kecamatan melalui Pemerintah Kabupaten, sebesar Rp. 1.000.000,- per Desa dalam satu wilayah Kecamatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran untuk mengkoordinasikan pendampingan masyarakat desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; 2. Bantuan keuangan diperuntukkan sebagai biaya operasional kegiatan dalam rangka pendampingan desa agar pemberdayaan masyarakat tepat sasaran, manfaat dan administrasi dalam rangka pengelolaan Implementasi UU Desa; 3. Bantuan keuangan dikelola oleh Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di 29 Kabupaten;
6
4. Lingkup pendampingan Kecamatan meliputi 527 Kecamatan dan 7.809 Desa di 29 Kabupaten dikoordinasikan oleh
Badan/Kantor yang
membidangi pemberdayaan masyarakat; II. PELAKSANAAN KEGIATAN A.
Jenis Kegiatan Kegiatan pendampingan desa dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat oleh Kecamatan meliputi: 1. Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan Desa (musdes, musrenbangdes, penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes ); 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes; 3. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Provinsi/Kabupaten; 4. Verifikasi dan Pengiriman berkas pencairan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) ke Kabupaten; 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kepala Desa/KPMD/ Pendamping Profesional; 6. Pembentukan
dan
Penyelenggaraan
Forum
Kader
Pemberdayaan
Masyarakat/KPM/KPD; 7. Penyusunan laporan administrasi dan kegiatan. B.
Pengorganisasian 1. Tingkat Kabupaten Di Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala
Badan/Kantor
yang
membidangi
Pemberdayaan
Masyarakat untuk melakukan pengendalian pelaksanaan. Keanggotaan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten terdiri dari SKPD Kabupaten terkait dan Tenaga
Pendamping
pengelolaan
bantuan
Profesional keuangan
(Tenaga
Ahli)
pendampingan
untuk desa
memfasilitasi dalam
rangka
pemberdayaan masyarakat. 7
2. Tingkat Kecamatan Kecamatan membentuk Tim Koordinasi Pendampingan desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Kabupaten, Kecamatan, dan Tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa di Kecamatan). C.
Penggunaan Anggaran Dana dukungan bagi Kabupaten untuk pendampingan desa dalam rangka penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat
desa
digunakan
untuk
mendukung operasional perangkat daerah Kecamatan dalam melakukan pendampingan meliputi kegiatan : 1. Perjalanan dinas (uang harian, pengganti transport) dalam rangka koordinasi,
konsultasi
ke
Provinsi/Kabupaten,
bimbingan
teknis,
pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa, monitoring, evaluasi APBDes; 2. Belanja makan minum dalam rangka penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Kades/KPM/KPMD/Pendamping Profesional, pembentukan forum KPM/KPMD guna pemberdayaan masyarakat desa; 3. Biaya pengiriman berkas pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Desa ke Kabupaten; 4. ATK dan penggandaan serta pelaporan pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa. D.
Mekanisme Pencairan Dana Tahapan pencairan dana dukungan pendampingan desa melalui Kecamatan berpedomanan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja 8
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. E.
Pelaporan 1. Pelaporan penggunaan dana berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 2. Laporan
capaian
indikator
program/kegiatan
disampaikan
kepada
Gubemur u.p. Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah secara periodik per triwulan; 3. Laporan akhir kegiatan disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Oktober tahun berkenaan. F.
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan dukungan pendampingan desa melalui Kecamatan antara lain : 1. Tingkat Kabupaten a. Laporan hasil perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD); b. Laporan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik administrasi maupun kegiatan fisik. 9
2. Tingkat Kecamatan. a. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis, pendampingan perencanaan desa; b. Laporan hasil pelaksanaan pembentukan forum KPMD; c. Laporan progres pelaksanaan APBDes; d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes; e. Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan desa. III. PENUTUP Indikator keberhasilan kegiatan dukungan pendampingan desa melalui Kecamatan antara lain : 1. Pelaksanaan perencanaan, dan pelaksanaan APBDes tepat waktu, sasaran, manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Proses pencairan dan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak mengalami keterlambatan; 3. Forum KPM/KPMD di Tingkat Kecamatan terbentuk. Demikian Petunjuk pelaksanaan dukungan pendampingan desa oleh Kecamatan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya agar kegiatan tepat waktu, sasaran, manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10
11
12
