PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM MANDIRI-PPK)

POLA KHUSUS REHABILITASI PASKA BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN JAKARTA 2007

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM MANDIRI-PPK) POLA KHUSUS REHABILITASI PASKA BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT T.A. 2007 A. PENDAHULUAN Gempa bumi tektonik berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2007 di Provinsi Sumatera Barat telah mengakibatkan korban jiwa warga meninggal dunia, luka-luka berat atau ringan, kehilangan mata pencaharian, kerusakan rumah tempat tinggal, kerusatan bangunan sarana dan prasarana dasar serta sosial ekonomi masyarakat secara bervariasi berat-ringat. Dampak langsung bencana tersebar di 54 kecamatan (sekitar 600an desa/kelurahan), pada 10 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. 18 kecamatan di 5 kabupaten (kabupaten Solok, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota) Provinsi Sumatera Barat yang terkena bencana merupakan kecamatan lokasi PNPM Mandiri PPK T.A.2007 ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Dalam Negeri selaku pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri melalui Pengembangan Kecamatan (PNPM Mandiri-PPK) T.A. 2007, setelah melakukan kajian dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, memandang perlu melakukan tindakan khusus untuk pemulihan atau rehabilitasi paska bencana. Hal ini didukung oleh pengalaman PPK di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska gempa bumi dan tsunami, serta pengalaman PPK di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. PNPM Mandiri-PPK adalah program nasional Pemerintah Indonesia yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat kelembagaan pembangunan partisipatif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah lokal yang baik dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Peran serta PNPM Mandiri-PPK dalam rehabilitasi dan pemulihan paska bencana akan dilakukan sesuai dengan lingkup dan cara kerja PNPM MandiriPPK selama ini, sehingga dengan demikian PNPM Mandiri-PPK tidak akan menangani hal-hal yang bersifat tanggap darurat dan rekonstruksi atau pembangunan perumahan warga. Walaupun dipahami bahwa rekonstruksi perumahan warga menjadi permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada paska, PNPM Mandiri-PPK ingin memfokuskan kontribusinya pada hal-hal

PTO PNPM Mandiri-PPK Rehabilitasi Paska Bencana Sumatera Barat Halaman 1 dari 11

yang menjadi bidang kegiatan selama ini yaitu kegiatan pembangunan partisipatif secara transparan, kompetitif dan open menu. Strategi PNPM Mandiri-PPK untuk pemulihan/rehabilitasi paska bencana di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan mendorong dan memberikan bantuan (berupa Dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM dan Tenaga konsultan-pendamping) bagi percepatan rehabilitasi fasilitas sosial/umum. Pendekatan kegiatan berbasis masyarakat diutamakan berupa kegiatan secara swakelola dan padat karya (cash for works) menjadi prioritas dengan tujuan memperkuat kohesi sosial (gotongroyong) dan bisa tetap terjaga, sekaligus masyarakat/warga memperoleh pendapatan. Implikasi lanjut diharapkan dari dana yang diterima anggota masyarakat sebagai upah kerja atau transaksi bahan-material dan lain-lain, diharapkan sekaligus dapat ikut memicu prosesproses produksi dan konsumsi sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, maksimal 25% dari dana BLM dapat dipergunakan masyarakat sebagai pinjaman bergulir untuk kelompok-kelompok perempuan (SPP), dengan tujuan pemanfaatan tambahan modal usaha keluarga atau kelompok.

B. TUJUAN PNPM MANDIRI-PPK REHABILITASI PASKA BENCANA 1. Memperkuat/menghidupkan kembali organisasi/kelembagaan masyarakat agar dapat segera memulai kembali kegiatan kehidupan individual dan sosial mereka melalui kegiatan program secara partisipatif, padat karya, berdiskusi dan bermusyawarah bersama untuk memutuskan jenis aktifitas serta melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi yang bermanfaat bagi kepentingan hidup bersama; 2. Memulihkan kembali kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka; 3. Mendanai kegiatan pembangunan sarana/prasarana skala menengahkecil atau lingkup desa dan fasilitas sosial-umum lainnya. Memberikan sumber pendapatan sementara bagi rumah tangga melalui pembayaran HOK dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta melalui pinjaman bergulir modal usaha kelompok perempuan.

C. PRINSIP-PRINSIP YANG DIUTAMAKAN 1. Partisipatif, artinya dalam setiap tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat. 2. Transparan dan Akuntabel, artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. 3. Sederhana, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan diupayakan sederhana dan bisa dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program rehabilitasi ini. PTO PNPM Mandiri-PPK Rehabilitasi Paska Bencana Sumatera Barat Halaman 2 dari 11

D. KEBIJAKSANAAN PPK REHABILITASI PASKA BENCANA 1. Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) per Kecamatan Pada 18 lokasi kecamatan di 5 kabupaten paska bencana telah mendapatkan alokasi BLM PPK secara bervariasi yang ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk dan prosentasi kemiskinan. Untuk tahun anggaran 2007 ini jumlah nominal BLM yang telah di-DIPA-kan dan dikirimkan kepada Bupati, tersebut yang akan dipergunakan secara optimal sebagai BLM kecamatan paska bencana. Tidak ada tambahan dana khusus untuk tahun ini. 2. Cost Sharing BLM dari Kabupaten pada lokasi PPK3. Cost sharing BLM dari sumber pembiayaan APBD Kabupaten (dengan porsi sesuai dengan kapasitas fiskal kabupaten), tetap menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk disediakan. 3. Dana Operasional Kegiatan Untuk pelaksanaan tahapan kegiatan PNPM Mandiri-PPK pola khusus ini akan disediakan subsidi dana operasional kegiatan (DOK) untuk masingmasing kecamatan, jumlah dan penggunaan DOK akan diatur melalui surat tersendiri. 4. Sifat Dana BLM Sifat dana BLM PNPM Mandiri-PPK pola khusus ini adalah hibah kepada masyarakat lokasi kecamatan, untuk diputuskan pemanfaatan serta pengelolaannya secara musyawarah, transparan (terbuka) dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat. E. KETENTUAN DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI-PPK REHABILITASI PASKA BENCANA Pelaksanaan mekanisme PNPM Mandiri-PPK reguler, dalam situasi dan kondisi masyarakat paska bencana perlu disesuaikan dengan menyederhanakan siklus program dan tahapan skematik proses kegiatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar. Pelaksanaan kegiatan harus tetap transparan, musyawarah mufakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa ketentuan dasar pelaksanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-PPK pola khusus rehabilitasi paskabencana ini adalah:

1.

Mekanisme pencairan Dana Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari KPPN dan/atau Kas Daerah ke rekening koliktiv BPPKyang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:


a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan,Departemen Keuangan. b. Penyaluran dana cost sharing yang berasal dari Pemerintah Daerah,dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan,Departemen Keuangan. c. Dana cost sharing yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat,selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN yang besumber dari pinjaman luar negeri. d. Besaran dana cost sharing dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak,retribusi atau biaya lainnya. 2.

Mekanisme Penyularan Dana Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BPPK yang dikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK) kepada Tim pengelola Kegiatan (TPK) ditingkat desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut : a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan antara UPK dengan TPK b. TPK menyiapkan rencana penggunaan dana sesuai kebutuhannya dilampiri dengan dokumen-dokumen proposal kegiatan. c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan laporan penggunaan dana sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

3.

Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Pada dasarnya jenis kegiatan yang diajukan masyarakat terbuka untuk kegiatan apa saja (open menu) yang menurut masyarakat bersifat mendesak dan dibutuhkan, kecuali yang termasuk dalam negative list. Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas tidak/ belum dipenuhi oleh pihak/ lembaga lain dan bukan merupakan kegiatan darurat/ emergency seperti, tenda/ fasilitas pengungsian, makanan dan obat-obatan. Bukan juga merupakan Dana Sosial bagi masyarakat. Jenis kegiatan lebih bersifat rehabilitasi atau perbaikan sarana/ prasarana dasar dan fasilitas sosial-umum yang rusak ringan atau berat dan sedapat mungkin tidak membangun baru (dari tidak ada). Pelaksanaan kegiatannya dengan menggunakan pola padat karya swakelola (diutamakan warga korban bencana memperoleh akses kerja pada kegiatan proyek).


Kategori kegiatan dan alokasi pendanaannya (Bantuan langsung Masyarakat-BLM) meliputi: a. Dana Simpan Pinjam khusus bagi Kelompok Perempuan untuk kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, usaha rumah tangga, peralatan modal kerja, atau keperluan rumah tangga lainnya yang sangat mendesak dengan alokasi maksimal 25% dari alokasi dana BLM per kecamatan. Dana ini bersifat pinjaman bergulir yang selanjutnya dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Bagi lokasi PNPM Mandiri-PPK yang sedang menjalankan kegiatan ekonomi dan SPP dari dana sebelumnya, maka perlu ditinjau kembali tentang rencana pengembaliannya, dengan merujuk pada ketentuan yang ada pada PTO dan Penjelasan PPK III. b. Dana rehabilitasi Fasilitas Sosial dan Umum untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat atau sarana penunjang sosial ekonomi lainnya, yang bersifat umum kolektif/warga dengan alokasi dana sebesar 75% atau lebih, dari alokasi BLM per kecamatan, antara lain seperti:  Sarana (gedung) serba-guna desa, seperti balai pertemuan desa (bukan kantor desa)  Pembersihan puing rumah/ bangunan (Site clearing)  Air bersih  Sanitasi Umum didesa ( seperti MCK )  Gedung sekolah ( khususnya SD,SLP )  Posyandu atau polindes  Pasar desa  Jembatan  Penerangan (listrik) desa, seperti: genset, lampu/penerangan jalan/pemukiman desa.  Jalan desa  Tambatan perahu  Terminal desa, pangkalan ojek, pos keamanan lingkungan. 4.

Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada Prosedur Standar PNPM Mandiri-PPK. Kegiatan ini harus dilakukan secara transparan, diketahui dan disetujui oleh masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan di setiap desa, namun jika dinilai lebih efektif dan efisien bisa juga dilakukan bersama-sama oleh desa-desa dalam satu kecamatan, dengan tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel.


5.

Pemantauan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri-PPK pola khusus rehabilitasi paska bencana, dilakukan secara internal oleh masyarakat sendiri dan konsultan, serta secara eksternal oleh wartawan pemantau, LSM PBM. Sedangkan pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor yaitu Bank Dunia.


F. ALUR PNPM MANDIRI-PPK POLA KHUSUS REHABILITASI PASKA BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT MAD I (Review village visioning)

Pelatihan Tim Kaji Data Kerusakan

MAD II (Review)

Desain & RAB

10

6 2

Sertifikasi

1

MAD Pertanggungjawaban dan atau MAD I (siklus berlanjut)

5 9 8

4

Musdes I (Review)

Musdes II

Pencairan dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Musdes Pertanggu ngjawaban

7 Verifikasi lapangan data kerusakan

MKP

4b

4a 3

Pertemuan Dusun & Kelompok (terkena dampak bencana) SPP/Sosial Ekonomi

Keterangan: Persiapan dan Pengumpulan Data Dampak Paska Bencana dilaksanakan oleh FK (selama kurang lebih 1 minggu) dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada1 dan melakukan koordinasi untuk persiapan MAD Sosialisasi (atau review terhadap susunan village visioning melalui MAD khusus jika kecamatan yang bersangkutan telah melaksanakan proses perencanaan masyarakat). Data tersebut akan dipergunakan oleh MAD untuk meninjau kembali skema/mekanisme tahapan pelaksanaan program di kecamatan paska bencana secara sederhana/singkat (sebagaimana diagram alur 1 s/d 10). Hal ini dilakukan dengan memperhatikan: 1) Fokus dan karakteristik kecamatan/desa paska bencana yang beragam, 2) aspek kesederhanaan dan kecepatan rehabilitasi, 3) aspek pembelajaran integrasi sosial melalui interaksi antar desa seperti Review MMDD dilakukan dengan cara : a) Menilai kembali kesesuaian hasil MMDD (jika sudah ada) dengan kondisi yang terjadi akibat bencana alam ( gempa bumi) 1

Setiap kecamatan/desa dipastikan telah memiliki data kerusakan fasos dan fasum. Data-data ini dapat diminta di kantor Satkorlak/Kecamatan. Data terinci dapat diminta dari setiap desa jika data di kecamatan berupa rekapitulasi.


b) Menyusun kembali perencanaan dan pemeliharaan serta peluang untuk mengundang sumber dana lain ( seperti : APBD-Prov, APBN, Donor, Swasta ) c) Mencermati kembali susunan RPJM-Desa bila sudah ada

Penjelasan mekanisme PNPM Mandiri-PPK Rehabilitasi Paska Bencana secara sederhana/singkat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut: No 1

Kegiatan MAD 1

Keterangan Sosialisasi: - Kebijakan PNPM Mandiri-PPK Rehabilitasi Pasca Bencana: Optimalisasi BLM untuk rehabilitasi. - Pada MAD1 dipastikan Kecamatan lokasi memutuskan menjadwalkan ulang siklus program secara Sederhana/Singkat, - Menilai kembali kesesuaian hasil MMDD (jika sudah ada) dengan kondisi yang terjadi akibat bencana alam ( gempa bumi) - Menyusun kembali perencanaan dan pemeliharaan serta peluang untuk mengundang sumber dana lain ( seperti : APBD-Prov, APBN, Donor, Swasta ) - Mencermati kembali susunan RPJMDesa bila sudah ada - Kebutuhan tenaga swadaya untuk tim kaji data kerusakan. Minimal 3 (minimal 1 perempuan) orang per desa (FD yang sudah ada bisa dicalonkan desa untuk menjadi tim kaji data), - Perihal prioritas fasos dan fasum yang perlu direhabilitasi berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jika belum ada data, maka langsung dilakukan identifikasi awal kondisi per desa, - Informasikan kebutuhan calon Pelaku PNPM Mandiri-PPK kecamatan dan desa/ kelurahan.

Minggu ke 1-2


2

3

4

Penetapan jadwal training tim kaji data kerusakan dan musdes-1 dari masingmasing desa Materi: Training Tim Kaji Data Kerusakan dan - Data yang perlu diverifikasi + kriteria mengkaji SPP (kelas kerusakan dan praktek - Cara penggalian gagasan kegiatan lapangan) SPP dari kelompok-kelompok perempuan yang ada - Cara menyusun rekomendasi hasil kaji data kerusakan. Fasilitator: FK Kegiatan: Verifikasi lapangan; data kerusakan - Verifikasi terhadap data kerusakan sekaligus identifikasi dan potensi rehabilitasi yang usulan kegiatan SPP diberikan oleh FK - Pengumpulan usulan kegiatan SPP Musyawarah Desa I Kegiatan rencana usulan paska bencana (kaji ulang): - Laporan tim kaji data kerusakan - Umpan balik dari masyarakat - Penyusunan prioritas fasum dan fasos desa yang perlu direhabilitasi - Memilih dan menetapkan TPK (jika belum ada/dilakukan) - Memilih dan menetapkan calon UPK (jika belum ada/dilakukan) - Sosialisasi Kebijakan Rehabilitasi paska bencana dan review usulan hasil musdes perencanaan PPK sebelum bencana (bagi lokasi yg sebelumnya sudah ada PPK). Jika diputuskan untuk tetap sesuai usulan sebelum bencana maka tinggal melanjutkan ke tahapan PPK reguler berikutnya - Penetapan FD (tim kaji data dapat dicalonkan) - Rencana kegiatan penggalian gagasan (data usulan kegiatan SPP bisa berdasarkan data yang sudah dikumpulkan pada saat verifikasi data kerusakan a. Penggalian Gagasan Khusus Kelompok SPP/sosial-ekonomi (yang terkena dampak langsung bencana).

2

3-4

4-5


5

MAD II

6

RAB dan Desain

Sertifikasi

7

Penyiapan dokumen pencairan dana Musdes II

8

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

9

Musdes Pertanggungjawaban

10

MAD Pertanggungjawaban dan atau MAD I siklus

Dana maksimal 25% dari total BLM. b. Musyawarah Khusus perempuan (MKP) menetapkan peringkat usulan khusus kelompok SPP/sosial-ekonomi (yang terkena dampak langsung) yang didanai. - Menyepakati prioritas fasum dan fasos yang akan direhabilitasi, atau kaji ulang prioritas paska bencana, - Pembentukan UPK (jika belum ada/dilakukan) Usulan prioritas mulai dari rangking tertinggi dibuatkan desain dan RABnya. Hasil RAB bisa dituangkan dalam beberapa SP2D. FT memfasilitasi terjadinya sertifikasi desain dan RAB. Kumpulkan TPU, TPK, Tim Verifikasi. Pemberian sertifikasi akan dilakukan oleh KMT (dengan menggunakan form IV-10). Tanpa ini, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. - Penyusunan Surat Penetapan Camat (SPC), SP2D - Sosialisasi hasil MAD II - Sosialisasi hasil desain & RAB - Musyawarah persiapan pelaksanaan - Persiapan Lelang pengadaan barang dan jasa (tetap berdasar prosedur standar PNPM Mandiri-PPK) dan mobilisasi tenaga kerja - TPK mengajukan dokumen untuk pencairan dana - TPK melaksanakan kegiatan dengan pola swakelola - Pengadaan bahan dan tenaga kerja harus tetap mengikuti prosedur standar PNPM Mandiri-PPK - Mobilisasi tenaga kerja diprioritaskan dari desa tersebut. - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan desa. - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan seluruh desa,

6

7-8

8-9

9 8-9

10


berlanjut

serta evaluasi aturan main termasuk penerapan sanksi jika terjadi penyimpangan oleh desa partisipan. - Sosialisasi Siklus berikutnya. - Rencana perguliran SPP

Catatan : Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri –PPK untuk rehabilitasi wilayah Bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, mengikuti dan menyesuaikan serta menghargai keberadaan tatanan pemerintahan adat, seperti sebutan desa sudah dinyatakan sebagai nagari, demikian juga dengan sebutan lembaga pelaksana kegiatan pembangunannya.


PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

Recommend Documents