KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN FASILITATOR
Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung melakukan Fasilitasi, konsultan dan fasilitator dilarang:
jawab dalam
1.1.
Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, yang menjadi hak masyarakat dan melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat
1.2.
Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan: 1.2.1. Mempengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasi dana PNPM;
1.2.2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
1.2.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator.
1.3.
Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara;
1.4.
Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang , atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat;
1.5.
Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
1.6.
Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
1.7.
Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
merugikan
1.8.
Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
1.9.
Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan program;
1.10.
Menjadi pengurus partai politik dan sebagai calon legistatif yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim sukses dalam Pilkada dan Legistatif;
1.11.
Pelanggaran terhadap salah satu point diatas dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja.
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan
T^{
DAFTAR SINGKATAN
Anggaran Dasar
1.
AD
2.
ADD
Alokasi Dana Desa
3.
AP
Administrasi Pusat
4.
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Rumah Tangga
5.
APBN
6.
ART
7. 8.
BA
Berita Acara
BBM
9.
BASPK
10.
Bappeda
11. 12.
BKAD
Bahan Bakar Minyak Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Kerjasama Antar Desa Bantuan Langsung Masyarakat
Bappenas
13.
BLM
14.
BM
Buku Material
15.
BOS
16.
BPD
19.
BPUPK
Bantuan Operasional Sekolah Badan Permusyawaratan Desa Badan Pemeriksa Keuangan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Badan Pengawas UPK
20.
BP
Badan Pemeriksa
21.
CSR
Corporate Social Responsibility
22.
DAU
Daftar Alokasi Umum
23.
DU-RKPDes
24.
DIPA
17.
BPK
18.
BPKP
25.
DPA
26.
DPRD
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27.
FK
Fasilitator Kecamatan
28.
FT
Fasilitator Teknik
29.
Faskab
30.
Fastekab
Fasilatator Kabupaten Fasilitator Teknik Kabupaten Fasilitator Keuangan Hari Orang Kerja Kepala Desa Konsultan Manajemen (tingkat) Nasional Konsultan Manajemen (tingkat) Wilayah Koordinator Manajemen Provinsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kebijakan Umum APBD Kelompok Usaha Bersama Kelompok Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pengunaan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat Musyawarah Antar Desa Musyawarah Desa Khusus Perempuan Musyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan
31.
Faskeu
32.
HOK
33.
Kades
34.
KM-Nas KMW
35. 36.
KM-Prov
37.
KPMD/K
38.
KPPN
39.
KUA
40.
KUB
41.
KSP
42.
LKM
43.
LKPj
44.
LPPD
45.
LP2K
46.
LPD
47.
LSM
48.
MAD
49.
MDKP
50.
MKP
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan
51.
Muscles
Musyawarah Desa
52.
Musrenbang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penampungan Air Hujan (dana) Pembinaan dan Administrasi Proyek
53.
PAH
54.
PAP
55.
PNPM MPd
PNPM Mandiri Perdesaan
56.
Perda
Peraturan Daerah
57.
PerDes
58.
PIK
Peraturan Desa Paket Informasi Kecamatan
84.
RW
85.
SDM
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten Penanggung Jawab Operasional Provinsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelompok Masyarakat, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Penanganan Pengaduan dan Masalah Paket Usulan Kegiatan Petunjuk Teknis Operasional Rencana Anggaran Biaya Ruang Belajar Masyarakat Rencana Kerja Rencana Strategis Rencana Kerja Anggaran Rencana Kegiatan dan Biaya Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pembangunan Desa Rencana Kerja Tindak Lanjut Rencana Penggunaan Dana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Rukun Tetangga Rukun Warga Sumber Daya Manusia
86.
SE
Surat Edaran
87.
SEB
Surat Edaran Bersama
88.
SetDa
Sekretariat Daerah
89.
Semiloka
90.
SKMP
59.
PJOK
60.
PjOKab PjOProv
61. 62,
PKK
63.
PMD
64.
Pokmas
65.
PPAS
66.
PPM
67.
PUK
68.
PTO
69.
RAB
70.
RBM
71.
Renja
72.
Renstra
73.
RKA
74.
RKB
75.
RKP
76.
RKPD
77.
RKPDes
78.
RKTL
79.
RPD
80.
RPJM
81.
RPJMDes
82.
RTRWK/K
83.
RT
91.
SKPD
92.
SPP
93.
SPP-SPPN
94.
SP2
95.
SP3K
96.
SPC
97.
SPM SPPB
98. 99.
SPP-LS
100
TA
101
TKPKD
Seminar dan Lokakarya Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Simpan Pinjam Perempuan Sistem pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : Surat Perjanjian Pendanaan : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan : Surat Penetapan Camat : Surat Perintah Membayar : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan : Surat Permintaan Pembayaran Langsung : Tahun Anggaran : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan
102. TK-PNPM MPd : Tim Koordinasi-PNPM MPd 103. TOT : Training Of Trainer,
107. TP3
: Tempat Belajar Masyarakat : Tim Pengelola Kegiatan, : Tenaga Pelatih Masyarakat, : Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana
108. TPU
: Tim Penulis Usulan
109. TV
: Tim Verifikasi
104. TBM 105. TPK
106. TPM
110. UEP
: Usaha Ekonomi Produktif
111. UPK
: Unit Pengelola Kegiatan
112. UPT
: Unit Pelaksana Teknis
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan
jr/M
I. KEBIJAKAN POKOK
1.1.
LATAR BELAKANG
Indonesia menghadapipermasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untuk penanggulang dan penyelesainnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandan pengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Pelunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan
\
