PETUNJUK OPERASIONAL TEKNIS PENGELOLAAN KERJASAMA Universitas Negeri Makassar
SALINAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR: 586/UN36/KP/2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL TEKNIS PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Menimbang
: a. bahwa untuk memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokementasi kegiatan kerjasaa dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri; b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 585/UN36/KP/2017 tentang Pedoan Kerjasama Universitas Negeri Makassar perlu diatur lebih rinci dengan Petunjuk Operational Teknis Pengelolaan Kerjasama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk peraturan ini.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentng Peraturan Pelaksanaan Undang-Undng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Makasar menjadi Universitas Negeri Makassar; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 277/O/1999 Revisi Nomor 200/O/2003 Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL TEKNIS PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR BAB I KETENTUTAN UMUM Pasal 1
Petunjuk Operasional (PO) tentang Teknis Pengelolaan Kerjasama ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menjadi acuan dan pedoman bagi pengelolaan kerjasama (dalam dan luar negeri) di lingkungan Universitas Negeri Makassar 2. Memastikan bahwa kerjasama dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menjamin bahwa setiap kerjasama dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik 4. Memberikan jaminan mutu dan prosedur kerjasama di Universitas Negeri Makassar. Pasal 2 Pengertian Kerjasama adalah kegiatan bersama yang dilakukan antara Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan pihak luar, baik instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lain di dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (sharing resources) dan saling menguntungkan baik profit maupun non profit. BAB II PRINSIP PELAKSANAAN DAN MITRA KERJASAMA Pasal 3 Pelaksanaan kerjasama UNM dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Memiliki tujuan dan hasil yang jelas 2. Dilakukan berdasarkan saling membutuhkan dan saling menguntungkan 3. Dilaksanakan oleh tim/pelaksana sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas 4. Dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
5. 6. 7.
Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan Dilakukan berbasis indicator kinerja Dilakukan secara melembaga Pasal 4
Mitra Kerjasama meliputi: 1. Lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah 2. Lembaga pendidikan negeri dan swasta 3. Dunia usaha/industri/perusahaan 4. Organisasi non pemerintah 5. Badan Usaha Milik Negara dan Swasta 6. Lembaga swadaya masyarakat 7. Lembaga profesi 8. Lembaga lain yang sah secara hukum Pasal 5 Persyaratan Calon Mitra Kerjasama Sebelum melakukan kerjasama, perlu dilakukan pengumpulan informasi tentang calon mitra kerjasama antara lain: 1. Kejelasan status hokum 2. Kualifikasi (track record) yang baik 3. Komiten terhadap aturan dan kebijakan dalam menjalin dan melaksanakan kerjasama BAB III RUANG LINGKUP, BIDANG, DAN BENTUK KERJASAMA Pasal 6 Ruang Lingkup Kerjasama 1.
2.
3.
4.
Pemanfaatan bersama sumber daya yang tersedia. Kerjasama UNM dengan berbagai mitra kerja dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Kerjasama UNM dengan mitra dimaksudkan untuk melakukan pengkajian an penerapan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penempatan lulusan Kerjasama UNM dengan mitra kerja dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja Penukaranbagian pengalaman Kerjasama UNM dengan mitra kerja dimaksudkan untuk bertukar bagi pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, hasil penelitian, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, dan peningkatan SDM.
Pasal 7 Bidang dan Bentuk Kerjasma Bidang kerjasama UNM dengan mitra kerja meliputi: 1. Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi, yang dapat dilakkukan dalam bentuk: a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat b. Penjaminan mutu internal c. Program kembaran d. Gelar bersama e. Gelar ganda f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit/dan atau satuan lain yang sejenis. g. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya j. Penerbitan berkala ilmiah k. Pemagangan l. Penyelenggaraan seminar bersama m. Pelatihan dan workshop n. Bentuk lain yang dianggap perlu 2. Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau lembaga lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk: a. Pengembangan sumber daya manusia b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya e. Penerbitan buku, jurnal ilmiah dan terbitan lain f. Penelenggaraan seminar bersama g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan i. Bentuk lain yang dianggap perlu 3. Kerjasama bidang non akademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk: a. Pendayagunaan asset b. Penggalangan dana c. Jasa dan/atau royalty dan hak kekayaan intelektual d. Bentuk lain yang dianggap perlu 4. Kerjasama bidang non akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau lembaga lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk: a. Pendayagunaan asset b. Penggalangan dana c. Jasa dan/atau royalty penggunaan hak kekayaan intelektual d. Pengembangan sumber daya manusia e. Pengurangan tariff f. Koordinator kegiatan g. Tanggung jawab social lembaga (corporate social responsibility)
5.
h. Penempatan alumni i. Bentuk lain yang dianggap perlu Kerjasama penugasan staf di luar UNM a. Penugasan staf UNM merupakan pemberian Surat Tugas dan Izin dalam jabatan fungsional dan/atau structural kepada seseorang atau kelompok baik kerena permintaan lembaga di luar UNM maupun karena mengajukan diri atau melalui proses seleksi. b. Staf UNM adalah dosen dan tenaga kependidikan pada berbagai jenjang kepangkatan dan jabatan fungsional dan/atau structural c. Lembaga di luar UNM adalah lembaga pemerintah ataupun swasta d. Untuk tugas atau jabatan seperti yang dimaksud pada huruf a, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertuli dari Rektor Universitas Negeri Makassar. BAB IV ORGANISASI DAN ADMINISTRASI KERJASAMA Pasal 8
Pelaksanaan kegiatan kerjasama didahului dengan pembuatan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor UNM dengan Rektor lain/Direktur Perusahaan/Pimpinan Lembaga dan kemudian diikuti dengan Perjajian Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) yang bersifat operasional. Pasal 9 Rincian tugas dari masing-masing pelaksana kerjasama diatur dalam pasal-pasal 10, 11, 12, 13 dan 14 Pasal 10 Rektor 1. 2. 3.
Memberikan persetujuan kerjasama dengan pihak mitra Menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV) Pasal 11 Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV)
1. 2. 3. 4. 5.
Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan UNM dan instansi/lembaga lain Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Lembaga Pusat Unit Kerja di lingkungan UNM dan instansi/lembaga lain Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra kerjasama Mengembangkan system informasi kerjasama melalui portal pengembangan dan kerjasama Melakukan supervise dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan kerjasama
Pasal 12 Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung jawab kegiatan kerjasama adalah Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV) atau pejabat yang ditunjuk oleh PR IV yang mempunyai wewenang: 1. Menandatangani Perjajian Kerjasama yang bersifat operasional dengan sepengetahuan Rektor atau PR IV 2. Mengangkat dan memberhentikan tim pelaksana kegiatan kerjasama. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan kerjasama 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor atau PR IV berdasarkan data dari ketua pelaksana kegiatan kerjasama Pasal 13 Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Tim Pelaksana kegiatan kerjasama mempunyai tugas: 1. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dipimpinnya 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dipimpinnya 3. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien 4. Menyiapkan dokumen dan surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama, berkoordinasi dengan Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV) 5. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kerjasama secara periodic kepada penanggung jawab kegiatan kerjasama melalui Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama 6. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV) 7. Bertanggungjawab mutlak terhadap isi laporan akhir dan SPJ keuangan Pasal 14 Bagian Pendidikan dan Kerjasama Bagian Pendidikan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan hal-hal berikut: 1. Mempelajari berkas penawaran kerjasama 2. Menyusun berkas penawaran kerjasama 3. Mereview konsep naskah kerjasama, menyiapkan naskah kerjasama, melakukan pembahasan terhadap naskah kerjasama 4. Menyiapkan/mengkoordinasikan Draft Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak terkait sebelum dilakukan penandatanganan 5. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dan/atau Perjajian Kerjasama (MoA), serta mengecek kembali naskah yang telah ditandatangani untuk dilengkapi dengan stempel dan penyerahan kepada pihak mitra kerjasama 6. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama 7. Melakukan pengarsipan/penyimpanan semua dokumen Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) yang sudah dijalin dengan pihak luar. 8. Melakukan evaluasi administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama
9.
Melakukan/membuat pelaporan data kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan. BAB V SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA KERJASAMA Pasal 15 Sumber Dana
1.
2.
Pengesahan Sumber dana yang berasal dari lembaga pemerintah yang kementeriannya berbeda dengan kementerian yang menaungi UNM, lembaga non pemerintah dan lembaga lain Non Pengesahan Sumber dana yang berasal dari lembaga pemerintah yang berada dalam satu kementerian dengan UNM Pasal 16 Pengelolaan Dana Hasil Kegiatan Kerjasama
1.
Dana kegiatan hasil kerjasama secara umum masuk ke rekening: Nama Bank : Bank BNI Cabang Makassar Nama Rekning : RPL 054 Universitas Negeri Makassar Nomor Rekening : 0540540553
2.
Dana hasil kerjasama tersebut selanjutnya diatur sebagai berikut: a. Penanggungjawab kegiatan kerjasama berkewajiban menyerahkan fee institusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besar nilai kontrak untuk UNM melalui rekening rector. b. Staf yang mendapatkan izin bertugas pada instansi/lembaga lain di luar UNM baik dalam jabatan struktural maupun fungsional berkewajiban menyerahkan fee institusi kepada UNM sebesar 5 – 10% (lima s.d. sepuluh persen) dari gaji atau tunjangan yang diterima setiap bulan c. Dana fee institusi dan dana lain yang diterima oleh UNM sebagai hasil dari kegitan kerjasama digunakan untuk peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain, peningkatan kesejahteraan civitatas akademika dan juga biaya pengelolaan administrasi kerjasama yang dikelola secara transparan sebagai dana PNBP d. Hasil kerjasama baik yang berwujud fisik maupun non fisik seperti konsep, gagasan rancang bangun, metodologi, hak kekayaan intelektual dan lain lain yang sejenis sejauh tidak ada ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama (MoA) yang bersifat operasional menjadi hak milik dan dikelola UNM Ketua pelaksana kegiatan wajib membuat SPJ Keuangan 100% dari dana yang didapat dari instansi/lembaga lain (mitra kerja) Pemotongan dana hasil kerjasama tersebut dilaksanakan pada saat pelaksana kegiatan mengambil dana di Bagian Keuangan UNM.
3. 4.
BAB VI PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PEDOMAN KERJASAMA Pasal 17 Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan Pedoman Kerjasama UNM, maka dikenakan sanksi berupa: 1. Denda sebesar 10x fee institusi yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Tidak diberikan izin melakukan kegiatan kerjasama dala kurun waktu 5 tahun 3. Pemutusan kerjasama untuk kegiatan yang sedang berlangsung. Pasal 18 Apabila kewajiban untuk membayar fee institusi dan denda tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi pembekuan kegiatan berikutnya dan kegiatan tersebut tidak akan diakui sebagai kegiatan lembaga UNM. BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 19 Tahap Perintisan / Inisiasi Kerjasama 1. Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga lain, unit atau fakultas di lingkungan UNM secara melembaga. Rintisan kerjasama dilaksanakan atas ijin Kepala Unit, Dekan atau Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama 2. Dekan/Unit terkait menyampaikan hasil rintisan kerjasama secara tertulis (surat menyurat/email) kepada Rektor. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang. 3. Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama melaporkan hasil pembahasan rencana kerjasama kepada Rektor. Rencana kerjasama yang telah disetujui Rektor selanjutanya ditindaklanjuti oleh Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama untuk diteruskan pada tahap pembuatan draft Naskah Nota Kesepahaman (MoU) 4. Rincian kegiatan pada tahap penjajakan adalah: a. Melakkukan komunikasi dengan mitra kerja (baik melalui surat menyurat, telepon maupun email; b. Menetapkan contact person. Pada tahap ini akan diputuskan apakah kerjasama tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Pasal 20 Tahap Penyusunan / Pengesahan / Penandatanganan Rincina tahapan pengesahan/penandatanganan merupakan rangkaian kegiataan yang diawali dengan:
1.
2. 3. 4.
5.
Penyusunan butir-butir draf naskah Nota Kesepahaman (MoU), dengan melibatkan Tim yang merintis kerjasama dari Unit/Fakultas terkait untuk membahas daraf naskah dengan pihak mitra kerjasama. Apabila keduabelah pihak telah setuju terhadap draft, maka ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya Pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU0 Penandatanganan dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk apabila Rektor berhalangan (dengan hanya membubuhkan paraf). Penandatanganan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan dalam sebuah kegiatan resmi, maka dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Pasal 21 Tahap Tindak Lanjut dan Pelaksanaan Kerjasama
Tahap tindak lanjut kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), sehingga kegiatan kerjasama dapat terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan. 1. Fakultas/Unit kerja dapat melakukan komunikasi dengan Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, jika berminat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan MoU yang telah ada. 2. Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (MoA) yang dokumennya terpisah dari MoU 3. Pembantu rector bidang Perencanaan dan Kerjasama membentuk/menunjuk tim pelaksana kegiatan kerjasama Pasal 22 Tahap Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, maka dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penerbitan SK Rektor terhadap Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama yang ditunjuk oleh berbagai Fakulltas/Pascasarjana di lingkungan UNM 2. Tim monitoring dan Evaluasi Kerjasaa melibatkan SPI, senat komisi kerjasama dan tim koordinator kerjasama yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Pelaksana, Sekretars dan Anggota. 3. Penanggungjawab kegiatan dalam hal ini adalah Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV) 4. Penanggungjawab bersama tim monev dan tim pelaksana melaksanakan rapat awal untuk setiap awal kegiatan menyusun poin poin yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan monev kerjasama 5. Tim monev melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan kerjasama di lingkungan UNM berdasarkan instrument monev yang ada. 6. Pada setiap akhir monitoring dan evaluasi, dibuatkan berita acara dan laporan 7. Ketua pelaksana pada akhir kegiatan membuat laporan dan mempertanggungjawabkan.
Pasal 23 Tahap Pengukurn Kepuasan Mitra Kerjasama Tahapan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan di lingkungan UNM berjalan dengan baik, dan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keinginan dan harapan pelanggan sudah terpenuhi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkna. Pengukuran kepuaasan mitar kerjasama bertujuan untuk menjadi pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut keluhan pelanggan terkait dengan pelayanan yag diberikan oleh Bagian Kerjasama, disamping itu juga untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasaa dengan berbagai pihak. Tata cara pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Pelanggan adalah sebagai berikut: 1. Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV) bersama Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama UNM menyiapkan kuisioner yang terdiri dari berbagai pertanyaan yang dijadikan alat untuk mengukur kepuasan pelanggan (mitra kerjasama) 2. Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama UNM menyebarkan kuisioner secara langsung atau melalui surat kepada mitra kerjasama 3. Kuisioner yang disebarkan ke berbagai pihak, selanjutnya dikumpulkan kembali untuk dilakukan analisis 4. Hasil analisis terhadap pengukuran kepuasan pelanggan dibuatkan dalam bentuk tabulasi 5. Evaluasi terhadap kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal satu tahun sekali 6. Hasil analisis tersebut dijadikan acuan terhadap berbagai kegiatan kerjasaa dengan berbagai pihak. Pasal 24 Tahap Pengembangan atau Pemutusan Kerjasama 1.
2.
Kerjasama antara UNM dengan mitra kerjasama dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi. Apabila dinyatakan layak, maka pengembangan kerjasama dapat diteruskan pada periode selanjutnya. Pemutusan kerjasama dapat dilakukan kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak jika terjadi penyimpangan terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan negosiasi terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
Poin-poin yang terdapat dalam format Nota Kesepahaman (Mou) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) adalah sebagai berikut: 1. Logo pihak pertama dan pihak kedua berada sejajar pada bagian atas kop perjanjian kerjasama 2. Judul naskah adalah Nota Kespahaman untuk Bahasa Indonesia, dan Memorandum of Understanding (MoU) untuk Bahasa Inggris
3.
Untuk pelaksanaan kerjasama teknis judulnya adalah Perjanjian Kerjasama untuk Bahasa Indonesia dan Memorandum of Agreement (MoA) untuk Bahasa Inggris. 4. Nama lembaga, adalah pihak UNM dengan nama lembaga Pihak Mitra Kerjasama 5. Nomor adalah Nomor naskah Nota Kesepahaman kedua belah pihak 6. Nomor Perjanjian Kerjasama adalah Nomor Unit/pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan kerjasama 7. Pernyataan tentang Kesepahaman/kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama 8. Pernyataan tentang Perjanjian Kerjasama adalah mengacu kepada Nota Kesepahaman/MoU kedua belah pihak 9. Pasal-pasal yang termaktub dalam Nota Kesepahaman (MoU) kedua belah pihak dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (MoA) 10. Bentuk Notta Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) dapat dilihat pada lampiran 11. Nota Kesepahaman (MoU) yang telah selesai, pada tahapan pelaksanaan penandatanganan, sebelum ditandatangani oleh Rektor harus diberi paraf oleh Kepala Sub Bagian Kerjasama, Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama dan Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama BAB IX PENUTUP Pasal 26 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Makassar : 11 Januari 2017
Rektor,
HUSAIN SYAM NIP 196607071991031003 Salinan disampaikan kepada Yth: 1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti 3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemeristek 5. Para Pembantu Rektor UNM 6. Para Dekan, Dir. PPs, Ketua Lembaga, Ka.UPT 7. Kepala Biro di lingkungan UNM
Lampiran 1
Lampiran 2 Diagram Alur Pencairan Dana Kerjasama
Mulai
Koordinator/ Ketua Tim Pelaksana
Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama (PR IV)
Rektor
Pembantu Rektor Bidang Umum dan Keuangan (PR II)
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Kabag Keuangan Kasubag Dana Masyarakat Bendahara
Surat Pemindahbukuan Rekening/ Transfer Dana
Pemegang Uang Muka Kegiatan PUMK (PR IV)
1. Surat Pengajuan Pencairan Dana 2. Surat Kemajuan Pekerjaan Peneliti
Lampiran 3 Contoh Format Nota Kesepahaman (MoU) dalam Negeri
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR DENGAN MITRA KERJASAMA
Logo Mitra Kerjasama
Nomor : Nomor :
Pada hari ini ………. tanggal ………… bulan …….. tahun ……………, bertepat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:
Prof. Dr. Husain Syam, M.TP
:
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), berkedudukan di Makassar, Jalan A. P. Pettarani, Kampus UNM Gunungsari Baru Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
……………………………….
:
Pimpinan Mitra berkedudukan di …………, Jalan ………dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …………….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (Memorndum of Understanding) dalam hal kerjasama ……………. dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 DASAR HUKUM Dasar hukum Nota Kesepahaman sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 277/O/1999 Revisi Nomor 200/O/2003 Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 6. Keputusan enteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar.
Pasal 2 TUJUAN Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Penelitian 3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat 4. Bentuk kerjasama lainnya (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kerjasama kedua belah pihak) Pasal 4 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN 1. 2.
Para Pihak, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja dan lingkungan masing-masing. Nota Kesepahaman ini merupakan dasar dari Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjaama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Pasal 5 BIAYA
Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 6 JANGKAWAKTU 1.
2.
Nota Kesepahaman ini berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama sampai 5 (lima) tahun (diisi lamanya tahun) sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK; Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala hak dan kewajiban para pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
Pasal 8 PENUTUP 1.
2. 3.
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan di atur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengidahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hokum yang sama, masing-masing untuk para pihak.
4.
PIHAK PERTAMA Universitas Negeri Makassar
PIHAK KEDUA Mitra Kerjasama,
Rektor,
Kepala,
……………………………………… NIP
…………………………… NIP
Catatan: 1. Apabila penggagas kerjasama adalah UNM, maka UNM adalah Pihak Pertama 2. Apabila penggagas kerjasama adalah pihak mitra, maka UNM adalah pihak Kedua
Lampiran 4 Contoh Format Singkat Nota Kesepahaman (MoU) dalam Negeri
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR DENGAN MITRA KERJASAMA
Logo Mitra Kerjasama
Nomor : Nomor : Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas keinginan bersama yang didasari oleh semangat Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pada hari ini………. Tanggal………….bulan …… tahun……di…………… Universitas Negeri Makassar dan Mitra Kerjasama Sepakat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah , khususnya di ………………… Bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam kerjasama ini meliputi: 1. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang yang relevan dengan program pembangunan wilayah 2. Kajian dan Penelitian yang bersifat penegmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah 3. Pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan program pembangunan wilayah yang berorientasi pada teknologi kerakyatan dan kewirausahaan. 4. Bentuk-bentukk kegiatan terkait lainnya. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan program aksi dan perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama antara unit kerja terkait dan kedua lembaga. Naskah kerjasama ini berlaku untk jangaka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Naskah kerjasama ini dibuat untuk ditandatangani yang masing-masing bermaterai cukup untuk mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Makassar dan 1 (satu) rangkap untuk ………………….. PIHAK PERTAMA Universitas Negeri Makassar
PIHAK KEDUA Mitra Kerjasama,
Rektor,
Kepala,
……………………………………….. NIP
……………………………… NIP
Lampiran 5 Contoh Format Nota Kesepahaman (MoU) Luar Negeri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN STATE UNIVERSITY OF MAKASSAR, INDONESIA State University of Makassar, Makassar and …………. hereby believe that mutual benefits can be derived by bridging their two institutions, achieving a closer relationship by linking their scholars, students, and personnel. Both institutions share the strong conviction that mutual understanding can be promoted through the establishment of academic links. Therefore both institutions agree to enter into this Memorandum of Understanding. Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures and policy of the government of Indonesia and the Government of …………….. concerning academic and educational cooperation. The parties have agreed to cooperate in the field of: 1. 2. 3. 4. 5.
Exchange of information related to education Exchange of educational materials which are made available by both parties Exchange of lecturers and scholars Hold educational seminars Other activities mutually agreed upon by both parties
UNM and ………………. agree to continue discussions on further cooperative activities as opportunities arise. Both institutions understand that specific programs and financial arrangements will be followed up by Dean/Head with Memorandum of Agreement (MoA) This Memorandum of Understanding becomes effective on the date of signature. It is valid for five years with the understanding that it can be terminated by either party with twelve month notice, unless an earlier termination is mutually agreed upon. Revisions or modifications may be proposed at any time, effective from the date of written agreement signed by both parties.
State University of Makassar
Parther University
……………………………….. Date:
……………………….. Date:
Lampiran 6 Contoh Format Perjanjian Kerjasama (MoA) Luar Negeri
MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN PARTNER UNIVERSITY AND UNIT/FACULTY STATE UNIVERSITY OF MAKASSAR INDONESIA
This Memorandum of Agreement is made and entered into by and between the …………………. (Faculty or Unit Partner University) and ……………………. (Faculty of UNM) referring to the Memorandum of Understanding (MoU), signed on …………………………., the parties have agreed to follow up on the Memorandum of Understanding with the following conditions: Article 1 Objective The objective of this Memorandum of Agreement is to (fill in accordance with the need of both parties) Article 2 Scope Scope of the cooperation include: 1. 2. 3. And so on as needed by parties Article 3 Rights and Obligations of the Parties 1. Details of the rights and obligations of Partner 2. Details of the rights and obligations of Unit UNM (Rights and obligation of the parties is filled in accordance with the agreement of the parties based on activities performed proposals with reference to the provisions of both sides) Article 4 Financing 1. Any financing incurred due to the implementation of the Memorandum of Agreement is assigned to …………………. 2. Budget for the implementation of this program is as follow: 1, 2, ….. 3. All funds received are transferred to the account of UNM as follow
Name of Bank
: Bank BNI Cabang Makassar
Account Name : RPL 054 Universitas Negeri Makassar Account Number : 0540540553
Article 5 Settlement of Dispute The parties shall endeavor to resolve amicably any dispute concerning the interpretation and implementation of the Memorandum of Agreement. Any unresolved dispute shall be settled by means of direct negotiations between the parties. Article 6 Entry into Force, Duration and Termination 1. This Memorandum of Agreement shall enter into force upon the signature by the representatives of the parties. 2. This Memorandum of Agreement shall remain in force for period of ……… years and may be extended by mutual written consent between the parties for certain number of years. 3. This Memorandum of Agreement might be terminated by either party, subject to written notice of at least 6 (six) months in advance. IN WITNESS THEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Agreement.
State University of Makassar
Partner University
…………………………………. Date:
……………………….. Date:
