Petunjuk Umum Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri Pendahuluan|Hak dan Kewajiban|Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Kerjasama | Hasil Kerjasama |Pembinaan dan Pengendalian |Penutup|
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) sebagai instansi pemerintah yang mempunyai mandat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan sektor pertanian, memiliki tenaga ahli khusus yang menguasai teknologi maju di bidangnya, dan memiliki sarana yang memadai guna mendukung tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka penggalian dana untuk biaya penelitian, biaya pemeliharaan fasilitas dan sarana, serta memperbaiki insentif bagi para peneliti dan staf penunjang, maka optimalisasi pemanfaatan tenaga, teknologi, dan sarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu dipacu melalui kerjasama dengan institusi dan atau perorangan di dalam negeri yang sekaligus juga dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Petunjuk Umum Pelaksanaan Kerjasama ini merupakan penyempurnaan dari Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. TU.210.88.1997 tanggal 21 Agustus 1997.
B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Umum Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai pedoman kerja bagi penanganan kerjasama dalam negeri di semua Unit Kerja/UPT dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan kerjasama. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Umum Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri, baik teknis maupun administratif, agar dapat: 1) Mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan mempercepat diseminasinya kepada masyarakat konsumen, khususnya masyarakat agribisnis; 2) Meningkatkan promosi dan penyebarluasan penemuan atau perakitan teknologi; 3) Meningkatkan peran serta Mitra Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pertanian khususnya, dan pembangunan sektor pertanian pada umumnya; 4) Mengoptimalkan penggunaan tenaga, teknologi, dan sarana Unit Kerja/UPT dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan; dan 5) Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kerjasama ini meliputi: 1) Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak Swasta baik perseorangan maupun Badan Hukum Indonesia. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan didasarkan atas permintaan atau keperluan pihak Swasta untuk pemecahan masalah yang sedang dihadapi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pihak Swasta. 2) Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi atau Proyek Pemerintah di luar Badan Litbang Pertanian. Kerjasama ini dilaksanakan oleh Unit Kerja/UPT dengan instansi pemerintah (termasuk proyek/bagian proyek), kecuali yang memiliki hubungan vertikal dengan Unit Kerja/UPT yang bersangkutan dan dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3) Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Kooperator. Kerjasama ini dilaksanakan oleh Unit Kerja/UPT dengan
petani, kelompok tani, nelayan, peternak,
pengrajin, dan lain-lain dalam rangka pelaksanaan uji adaptasi, ujicoba/aplikasi pengkajian teknologi budidaya/pemuliaan, dan lain-lain yang sumberdayanya berasal dari Unit Kerja/UPT/Proyek. 4) Kerjasama alih teknologi melalui Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-KIAT). Kerjasama ini adalah alih teknologi dari Unit Kerja/UPT kepada pihak Swasta dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pihak Swasta dan pelaksanaannya harus melalui KP- KIAT. 5) Kerjasama operasional antara Unit Kerja/UPT dengan Mitra Kerjasama dalam rangka pemanfaatan/ pendayagunaan sarana, meliputi: a. Kerjasama pendayagunaan sarana tak bergerak, antara lain: lahan/kolam/tambak/kebun dan bengkel percobaan. b. Kerjasama pendayagunaan sarana bergerak, antara lain: kapal dan traktor penelitian. 6) Kerjasama Jasa Pelayanan antara Unit Kerja/UPT dengan Mitra Kerjasama dalam bentuk pendayagunaan tenaga dan fasilitas/ sarana yang meliputi antara lain: analisis kimia/fisika/biologi, sertifikasi mutu, pengolahan dan analisis data statistik, pembuatan dan interpretasi peta, jasa penelusuran pustaka, pemanfaatan gedung pertemuan dan ”guest house”/mess. Masing-masing pelaksanaan kerjasama tersebut dilengkapi petunjuk khusus yang menguraikan secara rinci tentang ruang lingkup, syarat dan tatacara pelaksanaan kerjasama, hak dan kewajiban, hasil kerjasama, pembinaan dan pengendalian kerjasama.
D. Maksud dan Tujuan Dalam petunjuk umum pelaksanan kerjasama ini, yang dimaksud dengan: 1. Kerjasama Dalam Negeri adalah suatu kesepakatan antara Unit Kerja/UPT dengan Mitra
Kerjasama di dalam negeri dalam bidang penelitian dan pengembangan, termasuk pengkajian, perekayasaan, pemanfaatan hasil penelitian (alih teknologi), kerjasama operasional, dan jasa pelayanan. 2. Mitra Kerjasama adalah Pihak Swasta, Instansi Pemerintah (termasuk Proyek atau Bagian Proyek yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Unit Kerja/UPT yang melaksanakan kerjasama), Badan Hukum Indonesia (seperti Persero, Koperasi, dan Yayasan), Kelompok Tani, Peternak dan Nelayan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perseorangan di dalam negeri. 3. Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Pertanian yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja pelaksana penelitian dan atau pengkajian di lingkungan Badan Litbang Pertanian yang melaksanakan tugas teknis dan atau tugas teknis penunjang yang pembentukannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 5. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) adalah instalasi yang berkedudukan di ibukota propinsi yang tidak mempunyai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan atau Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP), yang pimpinannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian. 6. Tenaga adalah pegawai dari Unit Kerja/UPT. 7. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki tanggung jawab ilmiah dalam kegiatan kerjasama. 8. Perekayasa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan rancang bangun dan perekayasaan. 9. Penemu adalah seorang peneliti yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. 10. Kooperator adalah Mitra Kerjasama, yang berupa kelompok tani, nelayan, pengrajin, peternak, atau pekebun. 11. Biaya adalah dana yang digunakan dalam pelaksanaan kejasama yang berasal dari berbagai sumber, antara lain berupa biaya operasional penelitian, biaya pengembangan teknologi, imbalan bagi penemu, biaya pembinaan dan pengendalian serta PNBP. 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan umum dan penerimaan fungsional. 13. Sarana adalah barang bergerak atau tidak bergerak dari Unit Kerja/UPT atau Mitra Kerjasama yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama. 14. Royalti adalah uang yang dibayarkan oleh orang/perusahaan atas barang yang diproduksinya kepada orang/Unit Kerja/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. 15. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
16. Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas yang terdaftar dalam aturan umum paten dalam hal ini Unit Kerja/UPT. 17. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas ide atau hasil pemikiran asli yang diwujudkan dalam bentuk teknologi atau produk yang bernilai komersial, meliputi Paten, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Hak Rancangan Industri dan Perlindungan Varietas Tanaman. 18. Alih Teknologi adalah mekanisme pengalihan/komersialisasi teknologi/penemuan dari Unit Kerja/UPT melalaui KP- KIAT kepada Mitra Kerjasama baik melalui maupun tanpa perlindungan HaKI 19. Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi (KP-KIAT) adalah suatu unit profesional nirlaba yang menjembatani antara Unit Kerja/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dengan pihak Mitra yang berminat untuk alih teknologi/ komersialisasi teknologi.
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama diatur secara khusus dalam Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama sesuai dengan jenis kerjasama. BAB III. SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA A. Syarat Pelaksanaan Kerjasama Secara Umum 1. Peneliti/Perekayasa a. Terlibat penuh dalam kerjasama mewakili Unit Kerja/UPT; b. Memiliki keahlian sesuai tujuan kerjasama; c. Tidak mengalihkan teknologi dan atau hasil penelitian kepada pihak lain. d. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. Tidak menjadi penanggung jawab lebih dari dua topik kerjasama dalam satu periode yang sama. 2. Unit Kerja/UPT a. Kerjasama dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan; b. Unit Kerja/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus memiliki peneliti/perekayasa, teknologi, dan sarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; c. Kerjasama dapat dilakukan serendah-rendahnya oleh UPT setingkat IP2TP;
d. Apabila Unit Kerja/UPT sebagai pemilik HaKI akan memproses pengalihan HaKI, maka proses perlindungan dan pengalihan tersebut dapat dilakukan oleh KP-KIAT; e. Kerjasama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama; f. Unit Kerja/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama bersama Mitra Kerjasama; dan g. Kerjasama harus mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Badan Litbang Pertanian apabila kerjasama tersebut bersifat jangka panjang (lebih dari tiga tahun), dengan mendirikan bangunan permanen/mengubah peruntukan/ menanami dengan tanaman tahunan (tanaman yang berumur panjang).pada sarana yang dimiliki oleh Unit Kerja/UPT. 3. Mitra Kerjasama a. Memiliki kesungguhan dan komitmen yang tinggi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung (company profile); b. Bersedia mematuhi perjanjian kerjasama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan c. Mitra Kerjasama yang menyediakan lahan harus menunjukkan bukti penguasaan lahannya. 4. Syarat Perlindungan HaKI a. Peneliti, Unit Kerja/UPT dan Mitra Kerjasama sepakat untuk menjaga kerahasiaan kerja, hasil dan produk dari kegiatan kerjasama; b. Peneliti, Unit Kerja/UPT dan Mitra Kerjasama sepakat mengalihkan materi penelitian dalam rangka pelaksanaan kerjasama meliputi gen, plasma nutfah, benih dan lain-lain. c. Segala aspek komersial kerjasama yang berkenaan dengan perlindungan HaKI akan dibuat kesepakatan lebih lanjut dalam perjanjian tersediri dalam kerjasama alih teknologi.
B. Pengelolaan Administrasi dan Tatacara Pelaksanaan Kerjasama 1. Pengelolaan Administrasi a. Unit Kerja yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama, pada tahap persiapan, bertugas meneliti isi naskah perjanjian sebelum disahkan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian atau Sekretaris Badan Litbang Pertanian. Pada tahap pelaksanaan Unit Kerja/UPT wajib melaksanakan pemantauan pelaksanaan kerjasama dan menyiapkan bahan laporan kerjasama. b. Sub Bidang yang menangani kegiatan kerjasama di lingkup Unit Kerja/UPT bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama yang meliputi perencanaan kerjasama, pengadministrasian kerjasama, dan pelaporan kerjasama.
2. Tatacara Umum a. Persiapan 1. Unit Kerja/UPT yang akan melaksanakan kerjasama terlebih dahulu membahas rencana kerjasama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan, kemudian bersama-sama dengan Mitra Kerjasama menyiapkan naskah perjanjian kerjasama yang selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dengan Kerangka Acuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama. 2. Masing-masing Unit Kerja/UPT terlebih dahulu menyiapkan Buku Kendali Rencana Penggunanan Anggaran yang dapat digunakan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan administrasi keuangan. b. Penandatanganan Naskah Kerjasama Perjanjian Kerjasama yang kerjasamanya dilaksanakan di tingkat Unit Kerja, ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan Mitra Kerjasama serta disahkan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian. Kerjasama yang dilaksanakan di tingkat UPT apabila berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dan atau nilai kontrak kurang dari Rp 50 juta, maka Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala UPT dan Mitra Kerjasama serta disahkan oleh Kepala Unit Kerja. Untuk kerjasama dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih dan atau nilai kontrak Rp 50 juta ke atas maka Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala UPT dan Mitra Kerjasama, diketahui oleh Kepala Unit Kerja dan disahkan oleh Sekretaris Badan Litbang Pertanian atas nama Kepala Badan Litbang Pertanian. c. Pelaksanaan Kerjasama Unit Kerja/UPT yang melaksanakan kerjasama diwajibkan membentuk unit pengelola kerjasama yang terpisah dari Sub Bidang Kerjasama untuk melakukan penatausahaan kerjasama yang meliputi penatausahaan keuangan, sarana, dan hasil kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyusun laporan kerjasama, Kepala Unit Kerja/UPT dapat menunjuk Tim Teknis untuk mengevaluasi laporan hasil kerjasama sebelum disampaikan kepada Mitra Kerjasama dan kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya secara hierarhis setiap Unit Kerja/UPT wajib menyampaikan laporan teknis dan penatausahaan kerjasama kepada Kepala Badan Litbang Pertanian, sebagai Laporan Triwulan. d. Pelaporan Akhir Pada saat berakhirnya kerjasama, Unit Kerja/UPT wajib menyampaikan laporan akhir yang terdiri atas laporan lengkap berupa laporan teknis dan laporan penatausahaan kerjasama kepada Kepala Badan Litbang Pertanian sebagai Laporan Akhir. Apabila Unit Kerja/UPT tidak menyampaikan laporan seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Badan Litbang Pertanian dapat mengenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Barang-barang bergerak milik Mitra Kerjasama yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama dapat menjadi barang inventaris Unit Kerja/UPT, setelah serah terima diproses dalam berita acara, kecuali apabila diperjanjikan lain. Untuk sarana yang tidak bergerak yang berasal dari Mitra Kerjasama dan berada pada lahan Unit Kerja/UPT menjadi barang inventaris Unit Kerja/UPT melalui proses serah terima barang.
BAB IV. HASIL KERJASAMA Hasil kerjasama untuk masing-masing jenis kerjasama diatur secara khusus yang dapat dibaca pada masing-masing Petunjuk Pelaksanaan menurut jenis kerjasama. BAB V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Agar pelaksanaan kerjasama dapat mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan, setiap Kepala Unit Kerja/UPT wajib melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
VI. P E N U T U P 1. Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian yang berkaitan dengan kerjasama dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tidak berlaku. 2. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan dimasyarakatkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua Unit Kerja/UPT.
