Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2004

1


A.

PENDAHULUAN Dalam era globalisasi perdagangan bebas seperti saat ini, serta timbulnya blok-blok pasar bebas seperti Asean Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), dan Asian Pacific Economic Coorporation (APEC), persaingan ketat dalam perdagangan dalam berbagai komoditas termasuk komoditas pertanian semakin meningkat. Peningkatan efisiensi dan mutu dalam produksi merupakan kunci dalam persaingan tersebut. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu alternatif yang paling menentukan dalam peningkatan efisiensi dan mutu. Seiring dengan persaingan yang berkembang tersebut, perkembangan teknologi termasuk teknologi pertanian pun berjalan sangat cepat dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan pengguna. Teknologi sebagai keunggulan kompetitif sangat diandalkan dalam persaingan ini yang sebelumnya lebih mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja murah. Bagi negara berkembang seperti Indonesia persaingan yang mengandalkan pada keunggulan kompetitif dengan penguasaan teknologi masih merupakan kendala besar. Kelembagaan penelitian dan pengembangan seperti Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu sumber penghasil teknologi pertanian di Indonesia masih terbatas kemampuannya dalam mensuplai kebutuhan teknologi tersebut karena kendala dana, sumberdaya manusia dll. Badan Litbang Pertanian terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui restrukturisasi programprogram litbangnya dan membangun kerjasama dengan lembaga internasional dalam merespon tuntutan kebutuhan pengguna. Prioritas kerjasama diberikan kepada kegiatan kerjasama penelitian dengan negara/lembaga dimana Indonesia telah

2


memiliki payung kerjasama dengan negara/lembaga yang bersangkutan.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai pedoman kerja bagi penanganan kerjasama luar negeri di semua Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan ditetapkannya Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri, baik teknis maupun administratif, agar dapat: a. meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh Lembaga-lembaga Penelitian Internasional; b. memperoleh metode/teknik/inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian internasional untuk mendukung kegiatan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian; c. meningkatkan kompetensi peneliti Badan Litbang Pertanian di dunia internasional; d. mempromosikan hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian kepada dunia internasional; e. meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh Lembaga Internasional; dan f. meningkatkan partisipasi peneliti Badan Litbang Pertanian dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

3


C.

PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA LUAR NEGERI 1. Kerjasama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara Badan Litbang dengan mitra kerjasama dengan tetap mengacu pada prioritas program penelitian dan pengembangan pertanian nasional. 2. Kerjasama dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kerjasama dilaksanakan dengan sistem kontrol yang ketat terutama menyangkut : (a) ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang; (b) penggalian data/informasi diluar kontek perjanjian kerjasama penelitian; (c) penggunaan sumber plasma nutfah, peta dan lain lain yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan/keamanan nasional.

D.

RUANG LINGKUP KERJASAMA LUAR NEGRI Kerjasama Luar Negeri meliputi kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Organisasi Internasional, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Secara garis besar, kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk Bilateral, Multilateral, dan Regional.

1.

KERJASAMA BILATERAL Kerjasama ini dilakukan antara dua pemerintahan negara atau Government to Government (G to G) atau antara lembaga penelitian dari kedua negara. Untuk kerjasama

4


G to G mencakup berbagai aspek penelitian dan pengembangan pertanian. Kerjasama G to G dikoordinir langsung oleh Biro KLN, Departemen Pertanian, dimana pemrosesan MoU dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya melibatkan instansti teknis terkait. Sementara kerjasama antara Lembaga Penelitian suatu negara dengan Badan Litbang dilaksanakan langsung oleh kedua belah pihak Kerjasama Bilateral yang dilakukan Badan Litbang Pertanian dengan lembaga penelitian suatu negara antara lain adalah kerjasama dengan ACIAR (Australia), JICA (Jepang), MARDI (Malaysia), JIRCAS (Jepang), dan lain lain. 2.

KERJASAMA REGIONAL Kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan. Contoh dari kerjasama ini antara lain kerjasama dengan ASEAN, APEC dan lain lain.

3.

KERJASAMA MULTILATERAL Kerjasama ini dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan. Contoh dari kerjasama ini antara lain kerjasama dengan CGIAR, FAO dan lainlain. Selain ketiga bentuk kerjasama diatas, kerjasama dapat dilakukan dengan suatu LSM, dan perusahaan swasta. Contoh dari kerjasama ini antara lain: REI (Amerika), Mitsui Company (Jepang), dan lain lain.

5


E.

PROSEDUR KERJASAMA LUAR NEGERI 1. Pengusulan Kerjasama Usulan kerjasama luar negeri dapat disiapkan oleh UK/UPT bersama Mitra untuk disampaikan kepada Badan Litbang Pertanian. Sedangkan usulan kerjasama dari pihak internasional yang ditawarkan kepada UK/UPT perlu dievaluasi oleh UK/UPT dan dilaporkan kepada Badan Litbang Pertanian. 2. Penyiapan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Konsep perjanjian disiapkan oleh UK/UPT beserta Mitra. Bentuk perjanjian kerjasama akan tergantung pada bentuk Lembaga Internasional dan negosiasi yang dilakukan. Beberapa bentuk perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut : a. Kerjasama dengan suatu Lembaga Internasional formal atau bersifat kenegaraan seperti dengan FAO, APEC dll, maka bentuk perjanjian kerjasama harus mengikuti aturan atau format pada Lembaga Internasional tersebut, termasuk pejabat yang menandatanganinya. Pada umumnya proses pengurusan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan melalui Biro KLN Deptan. Nama perjanjian kerjasama untuk kategori ini pada umumnya adalah Agreement atau MoU. b. Kerjasama dengan Lembaga Internasional yang mewajibkan Mitranya untuk mengikuti format perjanjian kerjasama yang berlaku di Lembaga

6


tersebut, maka format tersebut harus diikuti, contohnya adalah kerjasama dengan ACIAR. c. Kerjasama dengan Lembaga Internasional yang akan melibatkan penempatan tenaga ahli dalam jangka panjang, dan/atau pemberian peralatan dalam jumlah besar, bidang kerjasama yang memerlukan sistem kontrol yang ketat secara politis, Lembaga Internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, maka format perjanjian kerjasama harus mengikuti format Sekretariat Negara RI. Disamping itu perjanjian kerjasama tersebut harus diproses melalui Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Sekretariat Negara untuk terlebih dahulu mendapat Surat Persetujuan (SP) untuk penandatangannya. Pada umumnya nama perjanjian tersebut adalah Memorandum of Understanding (MoU). d. Kerjasama dengan Lembaga Internasional diluar butirbutir di atas, maka perjanjiannya dapat dilakukan oleh UK/UPT, dengan format sesuai kesepakatan seperti dalam bentuk Arrangement, Letter of Intent (LoI), Exchange of Notes, Technical Arrangement, dan lain lain, tetapi tidak memakai istilah Agreement atau MoU. 3.

Persetujuan Kerjasama a. Kerjasama Luar Negeri di mana Badan Litbang Pertanian terikat komitmen dengan lembaga internasional (seperti ACIAR, CGIAR, FAO, ASEAN, APEC, JICA, JIRCAS, dan lain-lain) perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Litbang Pertanian. b. Bagi tenaga peneliti dari Badan Litbang Pertanian yang terlibat dalam kegiatan penelitian lembaga

7


internasional maka perlu mendapat persetujuan dari Kepala UK/UPT. c. Kerjasama Luar Negeri yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga internasional dalam jangka panjang, memberikan hibah peralatan dalam jumlah besar, bidang kerjasama yang memerlukan sistem kontrol yang ketat secara politis atau Lembaga Internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perlu mendapat persetujuan Sekretariat Negara dan Departemen Luar Negeri. d. Kerjasama Luar Negeri yang memerlukan dana pendamping atau dengan sistem pembiayaan bersama (cost sharing) harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Litbang Pertanian. F.

MONITORING DAN EVALUASI Agar pelaksanaan kerjasama dapat mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan, maka setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan menyampaikan laporan secara berkala seperti diatur dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama ini. Apabila diperlukan maka UK/UPT dapat membentuk Tim Monev kerjasama penelitian. Setiap UK/UPT wajib menyampaikan laporan tengah tahun yang disampaikan pada bulan Juni dan laporan akhir yang disampaikan pada bulan Desember sesuai dengan format pada Lampiran 1. Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan seperti diatur dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama ini, maka Badan Litbang Pertanian dapat

8


mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. G.

LAIN - LAIN Setiap lembaga internasional mempunyai mekanisme kerjasama masing-masing, pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menjalin kerjasama luar negeri. Dengan adanya pemahaman terhadap mekanisme kerjasama suatu lembaga internasional maka UK/ UPT Badan Litbang Pertanian dapat memanfaatkan peluang yang ada berupa sumberdaya yang ada dalam lembaga tersebut. Mekanisme kerjasama dari beberapa lembaga internasional dapat dilihat pada Lampiran 2.

9


LAMPIRAN – 1

FORMULIR LAPORAN TENGAH TAHUN DAN LAPORAN AKHIR KERJASAMA LUAR NEGERI

10


Lampiran 1.

FORMULIR LAPORAN TENGAH TAHUN KERJASAMA PENELITIAN DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Unit Kerja/UPT : -----------------------------------------------------------

A. Data Umum Judul Kegiatan Kerjasama (dlm B. Inggris): Judul Kegiatan Kerjasama (dlm B. Indonesia): Nama Mitra Kerjasama Alamat Mitra

:

:

Total Budget: US$ Tgl. Penandatanganan: Masa Pelaksanaan Proyek :s/d Institusi Pelaksana: Penanggung Jawab: Lokasi Kegiatan: Tujuan Kegiatan:

11


B. Uraikan

Keluaran/Hasil

yang

telah

dicapai

Selama

Pelaksanaan Kegiatan *):

1.Konstruksi/Bangunan 2.Peralatan dan Bahan 3.Tenaga Konsultan 4.Training/Workshop/Simposium 5.Penelitian 6.Lain-lain

D. Hasil Kerjasama yang menonjol (bila ada), antara lain : - Data/Informasi, Teknologi, Rekomen : dasi dan Publikasi dengan judul - Seminar Hasil Kerjasama: (Judul dan Tanggal) - Bibit Unggul

:

- Peralatan

:

- Konstruksi

:

- Tenaga trampil bidang: - Lain-lain

C. Permasalahan

:

yang

dihadapi

selama

pelaksanaan

kegiatan (bila ada):

12


Mengetahui, Kepala Pusat/Puslitbang/BalaiPemimpin Proyek / Besar/Puslit/BalitPenanggung Jawab

(........................................)(……………………………) NIP.

NIP.

*) Sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan

13


FORMULIR LAPORAN AKHIR KERJASAMA PENELITIAN DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Unit Kerja/UPT : _____________________________________ I. DATA UMUM 1. Judul Kegiatan Kerjasama (dlm B. Inggris): Judul kegiatan kerjasama (dlm B. Indonesia): 2. Nomor dan Tanggal Naskah : Perjanjian Kerjasama 3. Kerjasama Dengan

:

4. Instansi Pelaksana (Unit Kerja/UPT): 5. Lokasi Kegiatan

:

6. Tujuan Kegiatan

:

7. Jangka Waktu

: ..... s/d ..

8. Penanggungjawab Kegiatan: II. DATA KEUANGAN 1. Anggaran: •Anggaran dari Unit Kerja/UPT: US$ •Anggaran dari Lembaga Internasional: US$ ------------Jumlah : US$

14

Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri 2. Pengelola Anggaran Kerjasama: **) (Unit Kerja/UPT atau Lembaga Internasional)

III. KEMAJUAN PELAKSANAAN KERJASAMA 1. Biaya Yang Telah Dikeluarkan: US$ 2. Sisa Biaya 3. Hasil Kerjasama

: US$ : ***)

a. Fisik : - Data/Informasi, Teknologi, Rekomen : dasi dan Publikasi dengan judul - Seminar Hasil Kerjasama: (Judul dan Tanggal) - Bibit Unggul

:

- Peralatan

:

- Konstruksi

:

- Tenaga trampil bidang: - Lain-lain

:

b. Uang/Penerimaan Fungsional: US$ (kalau ada, lampirkan copy bukti setoran ke Kas Negara)

15

Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri 4. Kesimpulan hasil penelitian/kegiatan kerjasama: ........................................................................................... ............................................................................................ 5. a. Tanggal Laporan

:

b. Diisi Oleh

:

c. Tanda tangan

:

Mengetahui, Kepala Pusat/Puslitbang/BalaiPemimpin Proyek / Besar/Puslit/Balit/BPTPPenanggung Jawab

(........................................)(……………………………) NIP.

NIP.

*) Laporan akhir supaya dikirimkan segera setelah kegiatan berakhir **) Pilih salah satu yang sesuai dan sebutkan ***) Pilih salah satu dan sebutkan.

16


LAMPIRAN – 2

MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

17


LAMPIRAN-2 MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI I.

BILATERAL

1. ACIAR (Australian Center Institute for Agricultural Research) ACIAR merupakan salah satu lembaga penelitian di bawah Pemerintah Australia yang aktif melakukan kerjasama penelitian dengan Badan Litbang Pertanian. Ruang lingkup penelitian meliputi bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan bidang sosial ekonomi pertanian. Proposal penelitian dapat disampaikan setiap waktu ke ACIAR representative Indonesia. Bentuk kerjasama dengan ACIAR ini biasanya berbentuk grant dengan jangka waktu 1-3 tahun dan anggaran disiapkan untuk setiap tahun. Topik proposal ditentukan pada pembahasan awal antara ACIAR dengan Unit Pelaksana teknis terkait. Pada awal pembahasan akan dilakukan oleh ACIAR In-House Review (IHR). IHR akan mengadakan serangkaian evaluasi dan pembahasan proposal. Masing-masing proposal akan diseleksi secara multi disiplin oleh tim pakar ACIAR. Proses seleksi proposal tergantung pada pembahasan oleh IHR dan ACIAR Board of Management (BOM). Beberapa klasifikasi proposal proyek ACIAR : • Proyek Bilateral Skala Besar. Proyek ini mempunyai total dana lebih besar dari A$ 150,000 dan jangka waktu pelaksanaan 3-5 tahun dan membutuhkan waktu pembahasan kurang lebih 12 bulan. • Proyek Bilateral Skala Menengah. Proyek ini mempunyai total anggaran antara A$150,000-400,000 dan jangka waktu pelaksanaan 2-3 tahun.

18


Mekanisme Pengusulan Proposal Proyek Kerjasama dengan ACIAR a) Mekanisme pengusulan proposal dengan ACIAR dalam bidang penelitian pertanian melalui satu pintu untuk Indonesia, yaitu Badan Litbang Pertanian. b) Secara informal unit kerja penelitian Indonesia dan Australia berkomunikasi untuk menyusun pra-proposal. Topik penelitian bisa berasal dari salah satu atau kedua belah pihak. c) Pra-proposal tersebut disampaikan ke ACIAR untuk mendapatkan persetujuan topik dan pendanaanya. d) Setelah pihak ACIAR menyetujui topik dan pendanaannya, maka usulan disampaikan ke Badan Litbang Pertanian untuk mendapat persetujuan. Persetujuan dilakukan oleh Kepala Unit Kerja Teknis terkait dan Kepala Puslitbang. e) Setelah pra-proposal disetujui, unit kerja penelitian Indonesia dan Australia menyusun proposal lengkap dan membuat semacam Project Arrangement untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian. Pada saat penandatanganan Project Arrangement harus dilampirkan proposal proyek yang sudah mendapat persetujuan Unit Pelaksana Teknis terkait dan Kepala Puslitbang. f) Tahap berikutnya adalah implementasi, monitoring evaluasi dan pelaporan. 2. JICA - Japan International Cooperation Agency JICA adalah badan resmi Pemerintah Jepang di Indonesia dengan fungsi utama untuk melaksanakan kerjasama teknik bagi negara yang sedang berkembang dibawah program kerjasama bilateral dalam bentuk hibah dan berdasarkan permohonan dari pihak pemerintah penerima bantuan. Jepang telah mengadakan kerjasama teknik di Indonesia sejak tahun 1968 dibawah Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA), sebelum dirubah menjadi JICA pada tahun 1974 dan merupakan salah satu kantor perwakilan terbesar dan tertua dari sekitar 70 kantor perwakilan JICA di dunia.

19


Prioritas bantuan yang diberikan JICA kepada Pemerintah Indonesia tahun 2001 – 2004 adalah : pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan, pengembangan pola penyelenggara negara yang lebih baik, reformasi struktur ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi, peningkatan infrastruktur industri dan perlindungan terhadap lingkungan. Bentuk Kerjasama JICA Kerjasama Bilateral dengan JICA pada dasarnya di bagi 2, yaitu : 1. Kerjasama Teknik (Technical Cooperation) : a) Kerjasama Proyek Tipe kerjasama ini adalah suatu bantuan yang terintegrasi kepada negara penerima, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengkombinasikan tiga elemen pendukung (pengriman tenaga ahli asing, bantuan peralatan, dan pelatihan counterpart di Jepang) dalam satu paket bantuan. Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah 2-5 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi negara penerima dalam bentuk transfer teknologi secara langsung dari para tenaga ahli asing, bagi institusi pelaksana bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan di Jepang dan peralatan pendukungnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki. Ruang lingkup dari kerjasama proyek ini meliputi : • Pembangunan sosial • Kesehatan • Pertanian dan perikanan • Kehutanan dan lingkungan • Pertambangan dan Industri

20


Jenis proyek kerjasama teknik adalah : merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional, tidak membutuhkan modal yang besar untuk fasilitas, pembangunan infrastruktur atau peralatan, terdapat personel pendamping “counterpart”, dan tidak terkait dengan pembiayaan dari pihak lain. b) Program Pengiriman Tenaga Ahli (Expert Dispatch Program)

Tujuan dari program ini adalah untuk saling bertukar pengalaman dan menyebarluaskan pengetahuan yang dibutuhkan oleh negara mitra. Tenaga ahli asing diharapkan mampu mentransfer pengetahuan yang dimiliki secara langsung melalui pendidikan dan pelatihan di lembaga-lembaga penelitian. Pengiriman tenaga ahli dibagi menjadi dua bagian berdasarkan jenis penugasannya, yaitu : tenaga ahli yang terkait dengan proyek kerjasama teknik, dan penugasan individu atas usulan suatu institusi. c)

Program Pelatihan (Training Program) Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuna dan keahlian serta bertukar pengalaman bagi para ahli teknis, peneliti, dan tenaga administrasi dari negara berkembang untuk memberikan kontribusinya yang lebih besar bagi pembangunan bangsanya. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh JICA dibagi 2, yaitu pelatihan di Jepang dan pelatihan di Indonesia. Untuk pelatihan di Jepang terdiri dari pelatihan group (pertanian, perikanan, SDM, dll), pelatihan counterpart, pelatihan khusus, dan beasiswa JICA. Untuk pelatihan di Indonesia terdiri dari pelatihan domestik dan pelatihan internasional.

21


d) Studi Pengembang (Development Study) Studi pengembangan dilaksanakan berdasarkan dokumen kesepakatan pelaksanaan studi yang rinci dalam bentuk Scope of Work yang telah disepkati oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia. Studi ini dilakukan oleh team konsultan JICA bersama dengan ahli yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Hasil akhir studi berupa laporan akhir yang berisi rekomendasi sesuai dengan hal terkait. Alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam proses penyusunan rencana. 2. Bantuan Hibah Finansial (Grant Aid) : Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan dana bagi pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi negara mitra. Tipe bantuan grant ini adalah : a) b) c)

Grant aid untuk proyek-proyek umum (Ketahanan Pangan, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Penelitian) Grant aid untuk perikanan (Pusat Pelatihan Perikanan, Laboratorium dan fasilitas pelabuhan) Grant aid untuk peningkatan produksi pangan (pembelian pupuk, obat-obatan dan alsintan).

Kontribusi JICA dalam program ini adalah nelakukan promosi dalam pelaksanaan proyek dengan melakukan studi desain dasar sebagai tahap awal dalam menentukan proyek bantuan hibah.

22


Mekanisme Pengajuan Proposal Proyek Kerjasama dengan JICA a) Pada bulan Maret pihak JICA akan mengadakan Survey Kebutuhan (Need Survey) mengenai jenis-jenis proyek yang dapat dikerjasamakan dengan membagikan form isian yang disebut Project Brief Information Sheet (PBIS) untuk dapat diisi dan diajukan oleh Unit Kerja lingkup Badan Litbang Pertanian. b) PBIS akan dikompilasi oleh Sekretariat Badan dan disampaikan ke Biro KLN Deptan untuk selanjutnya disampaikan ke pihak JICA. c) JICA akan mengkompilasi PBIS ini dari bulan April sampai pertengahan Mei, untuk selanjutnya meminta tanggapan ke Bappenas untuk menyeleksi PBIS yang masuk. d) Pada bulan Juni JICA akan memberikan application form kepada unit kerja terkait yang PBIS-nya diterima. Application Form ini berisi gambaran singkat dan ide dasar dari usulan proyek. e) Bulan Juli sampai pertengahan Juli akan diadakan evaluasi terhadap Application Form bersama dengan sektor-sektor terkaiat di Bappenas. f) Pertengahan Juli sampai Agustus diadakan pertemuan untuk finalisasi survey kebutuhan dengan menyerahkan usulan-usulan proyek yang lolos seleksi ke kantor pusat JICA dan Bappenas untuk diproses lebih lanjut. g) Bulan September sampai Desember dilakukan pembahasan di Tokyo mengenai usulan-usulan proyek yang masuk dan antara JanuariFebruari akan diumumkan usulan proyek yang diterima untuk dapat dibiayai oleh JICA. h) Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi proposal proyek diantarannya adalah : ♦ Titik berat terhadap kerjasama Jepang : − Transfer teknologi − Alih teknologi terhadap tenaga ahli Jepang − Titik berat cakupan kerjasama − Keamanan

23


− Volume ruang lingkup proyek − Batas dengan negara lain atau lembaga kerjasama lainnya ♦ Keragaan Proyek : − Prioritas proyek − Mitra kerjasama − Anggaran − Keakuratan data dan informasi proyek ♦ Pengaruh terhadap pemerintah Indonesia : − Effektivitas − Dampak sosial-ekonomi − Aspek lingkungan

24


Diagram Proses Pengusulan Kerjasama JICA

Kedutaan Usulan resmi

1. Usulan resmi Pemerintah RI

Pemerintah

3. Pelaksanaan

3. Pelaksanaan JICA Indonesia

Prosedur Rinci Pengusulan Kerjasama JICA

Kedutaan Usulan resmi

Usulan resmi

Bappenas

Setneg Usulan tenaga ahli’ Pelatihan

Usulan Proyek Badan Litbang

25


II. REGIONAL 1. ASEAN (Association of South East Asian Nations) ASEAN merupakan organisasi regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang merupakan hasil "Deklarasi Bangkok". Secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi yang mewadahi kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi aspirasi politik juga mendasari Deklarasi Bangkok dengan maksud untuk mengupayakan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN. Visi ASEAN untuk sektor pertanian adalah meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing ditingkat internasional untuk produk-produk pangan, pertanian, dan kehutanan sehingga produsen bisa berada pada jajaran terdepan dan mempromosikan sektor tersebut sebagai model manajemen konservasi, dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, ASEAN mempunyai tujuh rencana aksi strategis untuk kerjasama ASEAN dibidang pangan, pertanian dan kehutanan periode 1999 sampai 2004, sebagai hasil pertemuan KTT ASEAN ke-6 di Hanoi, Vietnam 1998. Ketujuh prioritas tersebut adalah :1). Memperkuat kemampuan intelectual property (IP), 2). Meningkatkan kemampuan ASEAN IP administrasi, 3). Meningkatkan kemampuan peraturan ASEAN IP, 4). Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, 5). Mempromosikan kewaspadaan sumberdaya manusia, 6). Mempromosika kerjasama swasta dalam IP, dan 7). Mencari kemungkinan bentuk yang menjadi ciri khas ASEAN yang "trade mark

26


system". Prioritas tersebut digunakan dan berlaku sebagai payung untuk panduan kerjasama. Mekanisme Kerjasama ASEAN a) Kerjasama ASEAN dibidang pangan, pertanian, dan kehutanan dilaksanakan dalam kerangka ASEAN Ministry Agriculture and Forestry (AMAF) dan Senior Official Meeting (SOM-AMAF) b) SOM-AMAF membawahi beberapa Sectoral Working Group, Ad-hoc Working Group, dan Expert Working Group. c) Hasil pembahasan pada yang dilakukan oleh kelompok kerja pada butir b akan dilaporkan dan dibahas kembali pada Special SOM-AMAF untuk selanjutnya direkomendasikan kepada MAF untuk menjadi program kerjasama ASEAN. d) Sekretariat ASEAN bertindak sebagai koordinator dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam berbagai aspek untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan proyek kerjasama. e) Sebagai realisasi kerjasama ASEAN telah dibentuk beberapa kerjasama ekonomi sub regional (KESR) yang meliputi kawasan segitiga pertumbuhan (Growth Triangle=GT), seperti : IMS-GT (Indonesia-Malaysia-singapore), IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand), dan BIMP-EAGA (BruneiaIndonesia-Malaysia-Phillipina-East ASEAN Growth Area). Perkembangan dari masing-masing kerjasama ini dimonitor oleh komisi ekonomi yang berkedudukan di Brunei Darussalam. Prosedur dan Formulasi Pengajuan Proyek Kerjasama ASEAN a) Proposal Proyek dari Unit Kerja Badan Litbang Pertanian diserahkan ke Sekretariat ASEAN melalui Biro KLN Deptan untuk dikaji oleh Project Appraisal Committee (PAC). PAC 27


b)

c) d) e)

f)

terdiri atas Sekretaris Jenderal ASEAN, Pembantu sekretaris Jenderal dan Direktur yang akan bertindak sebagai ASEAN Standing Committee (ASC) yang merupakan badan tertinggi untuk mengesahkan proyek ASEAN yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyandang dana. PAC akan mengkaji proposal-proposal tersebut dengan menggunakan parameter keregionalan, konsistensi terhadap HPH dan prioritas sektoral serta kesesuaian strategi yang telah ditetapkan. Jika proposal tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan akan diserahkan kepada Senior Official Meeting Terkait untuk disyahkan. Setelah mendapat pengesahan, proposal selanjutnya diserahkan kepada ASC melalui Sekjen ASEAN untuk kemudian dapat dilaksanakan. Sumber pendanaan program kerjasama ASEAN diperoleh dari : Non-dialogue partners : ASEAN Foundation, ASEAN Fund Dialogue partner ASEAN : Australia, AS, China, Uni Eropa, India, Jepang, Korea, Kanada, Selandia Baru, dan UNDP. Implementasi proyek dalam hal mobilisasi sumberdaya, tanggung jawab manajerial dan finansial menjadi tanggung jawab pengusul proyek dan sektoral working group yang relevan.

28


Skema Proses Pengajuan Proposal :

ASEAN Sub Committee / Working Groups

K J s m

ASEAN Sekretariat

Biro KLN Deptan

Unit Koordinator Program

B i R o

Project Appraisal Committee Dialogue Partner

SOM /ASEAN Committee : SOMAMAF, COSD

Sekretaris Jendral

Sekretariat Badan

ASEAN Standing Committee

Puslitbang/Balai Dialogue Partners

III.

MULTILATERAL

1. CGIAR (Consultative Agricultural Research)

Group

on

International

CGIAR berdiri pada tahun 1971 dan merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup dan pelestarian lingkungan. Misi dari CGIAR adalah turut berperan serta dalam ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan penelitian, kerjasama, dan peningkatan kapasitas organisasi.

29


Topik-topik yang menjadi prioritas dalam rangka kerjasama dengan CGIAR adalah : -

peningkatan produktivitas pelestarian sumber daya lingkungan pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) peningkatan analisis kebijakan meningkatkan kualitas penelitian nasional

CGIAR merupakan organisasi multilateral yang terdiri dari berbagai negara anggota. Beberapa organisasi yang bernaung di bawah CGIAR antara lain : - IRRI (International Rice Research Institute) - IPGRI (International Plant Genetic Resources Research Institute), - CIMMYT (International Center for the Improvement of Maize and Wheat), - CIFOR (Center for International Forestry Research), - CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), - CIP (Center International Potato Center), - ICRAF (International Center for Research on Agroforestry) - ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics), - IFPRI (International Food Policy Research Institute) - IITA (International Institute of Topical Agriculture) - ILRI (International Livestock Research Institute) - ISNAR (International Service for National Agricultural) - IWMI (International Water Management Institute) - WARDA (West Afric Rice Development Association) Keanggotaan CGIAR bersifat terbuka untuk semua organisasi international, lembaga pemerintah, ataupun swasta untuk mendukung misi CGIAR dalam mempengaruhi para penentu 30


kebijakan dan mendukung operasional organisasi-organisasi dibawah CGIAR. Mitra CGIAR terdiri dari 22 negara berkembang dan 21 negara industri maju, 3 organisasi swasta, dan 12 organisasi regional dan internasional yang akan menyediakan dana operasional, dukungan teknis, dan usulanusulan strategis.

Prosedur Membangun Kerjasama Internasional dibawah CGIAR

dengan

Lembaga

a) Pada prinsipnya cara membangun kerjasama dengan lembaga penelitian internasional dibawah CGIAR adalah sama, walaupun secara teknis terdapat perbedaan sesuai dengan ketentuan masing-masing organisasi. b) Pada tahap awal peneliti Indonesia diharapkan sudah mempunyai komunikasi awal denga pihak mitra untuk menentukan topik penelitian yang akan dikerjasamakan dan menyiapkan draft proposal penelitian. Proposal penelitian harus mendapat persetujuan dari Kepala Puslitbang dan Unit Pelaksana Teknis terkait. c) Sebelum tahap implementasi kedua belah pihak harus menyiapkan suatu perjanjian kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Agreement, Arrangement, ataupun bentuk perjanjian yang lain yang nantinya merupakan payung besar antara kedua organisasi. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan topik yang ingin dikerjasamakan, tujuan penelitian, ruang lingkup, kontribusi masing-masing pihak, dan pengelolaan Intellectual Property Rights (IPR), serta dilampirkan pula rencana kerja penelitian. d) Beberapa organisasi CGIAR yang sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian adalah 31


: IRRI, ICRISAT, ISNAR, CIP, ILRI, IPGRI, CIMMYT, ICRAF dan IWMI. e) Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, dan oleh pihak mitra, tahap selanjutnya adalah implementasi, monitoring dan evaluasi. Gambar Prosedur Membangun Kerjasama Penelitian dengan Organisasi CGIAR :

Setneg

Biro KLN Surat Persetujuan Sekretariat Badan Litbang

Puslitbang /

MOU

Organisasi

UPT

Proposal

CGIAR

Koordinasi

32

Pedoman Umum Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Recommend Documents