Penelitian dan Reviu RKA-K/L TA. 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
POSISI PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN PUPR Agust.-Sept.
Juli-Agust.
Juni
Kemen Keuangan
Kemen PU
Satminkal
Balai/Satker
Penetapan Pagu Anggaran
Penyusunan Nota Keuangan
Juni Penyusunan & Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
Pembahasan Awal RAPBN dengan Komisi V DPR-RI
Penelaahan RKAKL
Juli
Juli
Pembahasan RAPBN dengan Komisi V DPR-RI
Agust-Okt.
Penyesuaian Pagu Anggaran 2017
Oktober
Penetapan Alokasi Anggaran
Penyusunan DIPA
Pengesahan DIPA
Pengurangan Belanja K/L – Hasil Panja Banggar
Oktober
November
M1 Desember Penyesuaian & Penelitian RKA-KL
Penelahan Hasil Penyesuaian RKA-KL
Okt. – Nov.
2
KRONOLOGIS PAGU RAPBN TA. 2017
PENGESAHAN ALOKASI ANGGARAN 2017
(Rp 101,496 T)
PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN 2017
(Rp 105,565 T)
PAGU ANGGARAN 2017
(Rp 106,825 T) PAGU INDIKATIF 2017 (Rp 106,813 T) SEB Menkeu dan Ka. Bappenas tanggal 13 Mei 2016
Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 30 Juni 2016
Sesuai dengan Hasil Raker Komisi V DPR-RI tanggal 6 September 2016 PERUBAHAN BELANJA K/L 2017
(Rp 101,496 T) Hasil Rapat Panja Belanja K/L tanggal 17 Oktober 2016
KEBUTUHAN PENDANAAN 2017
(Rp 157,348 T) Surat Sekjen PUPR tanggal 3 Februari 2016
Sesuai dengan Hasil Raker Komisi V DPR RI tanggal 24 Oktober 2016
Kebutuhan Pendanaan 2017 (Perpres No. 60 Tahun 2015) Volume
Alokasi (Triliun)
157,348
Pagu Anggaran 2017
Volume
Alokasi (Triliun)
106,825
Pengesahan Alokasi Anggaran 2017 (Raker Komisi V DPR RI)
Volume
Alokasi (Triliun)
101,496
3
R-APBN KEMENTERIAN PU TA.2017 [1-2] PENGESAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR DALAM RAKER BERSAMA KOMISI V DPR- RI TANGGAL 24 OKTOBER 2016
(dalam Ribu Rupiah)
No
Unit Eselon I/Program
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Sekretariat Jenderal 1
Pagu Kebutuhan 2017
Pengesahan Alokasi Anggaran 2017
157.348.100.000
101.496.515.110
696.700.000
596.375.000
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
287.822.060
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
281.552.940
Inspektorat Jenderal 2
3 4 5
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR
Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Program Pengambangan Infrastruktur Wilayah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
120.000.000
107.653.000
825.000.000
632.700.000
600.300.000
263.263.528
541.200.000
478.575.744
4
R-APBN KEMENTERIAN PU TA.2017 [1-2] PENGESAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR DALAM RAKER BERSAMA KOMISI V DPR- RI TANGGAL 24 OKTOBER 2016
(dalam Ribu Rupiah)
No 6 7
Unit Eselon I/Program Ditjen Sumber Daya Air
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Ditjen Bina Marga
Program Penyelenggaraan Jalan
Pagu Kebutuhan 2017
Pengesahan Alokasi Anggaran 2017
55.144.700.000
33.263.992.082
61.021.500.000
41.393.834.333
26.100.000.000
15.935.472.895
11.306.600.000
8.280.813.000
296.100.000
240.813.000
723.000.000
330.022.528
Ditjen Cipta Karya 8
9 10 11
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman
Ditjen Penyediaan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
Ditjen Pembiayaan Perumahan
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
Ditjen Bina Konstruksi
Program Pembinaan Konstruksi
5
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR TA 2017 PER SUMBER PENDANAAN
(dalam Ribu Rupiah)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA No
1 2 3 4 5 6
7
8
9 10
11
12
PROGRAM Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR Program Pembinaan Konstruksi Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia JUMLAH
RUPIAH
287.822.060 281.368.540 107.653.000
PNBP
BLU
184.400 -
34.437.636.062
4.691.710
13.115.265.254
3.101.722
28.891.140.694
174.970
8.277.813.000
160.641.763 601.081.000 329.919.778 263.263.528 476.650.444
87.230.255.123
-
-
14.369.000
102.750 -
1.925.300
24.549.852
PLN
RMP PLN
RMP PDN HLN
HLN
ALOKASI ANGGARAN 2017
SBSN
-
-
-
-
-
-
-
287.822.060
-
-
-
-
-
-
-
281.552.940
-
-
-
-
-
-
-
107.653.000
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000
1.948.144.824
283.361.737
-
2.680.122.295
114.537.500
-
1.533.204.840
106.591.578
-
75.171.237 -
-
-
-
95.171.237
3.000.000
5.000.000
17.200.000 -
-
-
6.186.671.959
22.446.124 -
4.700.000.000 2.732.880.000
15.935.472.895 33.263.992.082
-
-
-
-
50.000
-
-
-
-
632.700.000
-
-
-
-
-
263.263.528
-
-
-
-
504.540.815
-
-
22.446.124
-
-
-
-
-
41.393.834.333
-
-
7.432.880.000
8.280.813.000
240.813.000
330.022.528
478.575.744
101.496.515.110
6
POHON ALOKASI ANGGARAN TA.2017
TOTAL *)
101,496 T BARANG
PEGAWAI
MODAL
21,288 T (21%)
2,799 T (3%)
77,409 T (76%)
*) Perubahan dari Rp 105,565 triliun menjadi Rp 101,496 triliun dengan total perubahan sebesar Rp 4,068 triliun yang merupakan hasil pemotongan Banggar Rp 3,748 triliun, pengalihan ke TNI-Polri Rp 0,39 triliun dan Tambahan Belanja Prioritas Perumahan sebesar Rp 70,0 miliar.
7
PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TA.2017 SESUAI DENGAN SE MENTERI PUPR No.21/SE/M/2016 1. Meluncurkan kegiatan-kegiatan TA.2016 yang terkena Penghematan blokir mandiri (self blocking) ke TA.2017 sesuai dengan Surat Menkeu No.S-581/MK.02/2016 tentang Luncuran Kegaitan Dalam APBN-P TA. 2016 ke TA.2017. 2. Mempersiapkan pelelangan dini TA.2017 Kementerian PUPR sesuai Surat Sekjen PUPR No.PL.0206-Sj/606 perihal Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA.2017. 3. Menyusun RKA-K/L TA.2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Memperhatikan arahan Presiden RI, yaitu penerapan prinsip money follow program, penyederhanaan nomenklatur anggaran, mengurangi proporsi belanja untuk aparatur serta memperbesar proporsi belanja yang bermanfaat untuk rakyat. b. Membatasi kegiatan-kegiatan terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, dan peralatan kantor serta pembangunan gedung. c. Meningkatkan alokasi belanja modal sehingga target sebesar 80% belanja modal Kementerian PUPR dapat tercapai.
8
PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L [1/2] Yang harus Dialokasikan: 1. Kebutuhan belanja pegawai (gaji naik 3,1%, gaji 13, dan TUKIN 70 %) 2. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya mendasar; 3. Kebutuhan dana dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satker; 4. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP; 5. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri; 6. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears) – MYC; 7. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana diberbagai daerah à melalui dana cadangan.
9
PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L [2/2]
Yang Dibatasi: 1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. 2. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker (antara lain: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan). 3. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: • Kendaraan dan/atau refungsional ,seperti: Ambulan, Cell wagon, dan Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan; • Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; • Kendaraan roda 4 dan 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif.
10
PERANAN BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN DALAM PENELITIAN RKA-KL 1. Pencantuman tanda "@" dan pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan, unit perencanaan K/L sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L, terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya (PMK No.196/PMK.02/2015), namun : a. Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; b. Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register; c. Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah; d. Masih memerlukan hasil reviu dan persetujuan dari Bappenas; e. Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; dan / atau f. Belum mendapatkan lembar persetujuan dari DPR. 2. Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda “@” pada RKA-K/L yang selanjutnya akan menjadi catatan di halaman IV DIPA. 11
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L JAKARTA, 25 OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
OUTLINE PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L 1. Pagu Anggaran TA.2017 2. Alur Penelitian dan Reviu RKA-K/L 3. Tahapan Penelitian dan Reviu RKA-K/L 4. Mekanisme Penelitian dan Reviu RKA-K/L 5. Dokumen Pendukung Penelitian dan Reviu RKA-K/L 6. Matriks Penelitian dan Reviu RKA-K/L 7. Aplikasi E-Budgeting dalam proses Penelitian dan Reviu RKA-K/L 8. Layout Ruangan Penelitian dan Reviu RKA-K/L TA. 2017
KRONOLOGIS PAGU RAPBN TA. 2017
PENGESAHAN ALOKASI ANGGARAN 2017
(Rp 101,496 T)
PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN 2017
(Rp 105,565 T)
PAGU ANGGARAN 2017
(Rp 106,825 T) PAGU INDIKATIF 2017 (Rp 106,813 T) SEB Menkeu dan Ka. Bappenas tanggal 13 Mei 2016
Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 30 Juni 2016
Sesuai dengan Hasil Raker Komisi V DPR-RI tanggal 6 September 2016 PERUBAHAN BELANJA K/L 2017
(Rp 101,496 T) Hasil Rapat Panja Belanja K/L tanggal 17 Oktober 2016
KEBUTUHAN PENDANAAN 2017
(Rp 157,348 T) Surat Sekjen PUPR tanggal 3 Februari 2016
Sesuai dengan Hasil Raker Komisi V DPR RI tanggal 24 Oktober 2016
Kebutuhan Pendanaan 2017 (Perpres No. 60 Tahun 2015) Volume
Alokasi (Triliun)
157,348
Pagu Anggaran 2017
Volume
Alokasi (Triliun)
106,825
Pengesahan Alokasi Anggaran 2017 (Raker Komisi V DPR RI)
Volume
Alokasi (Triliun)
101,496
2
ALOKASI ANGGARAN K/L TA.2017 Dalam Ribu Rupiah KODE K/L
PROGRAM
UO PROG
033
01
01
033
01
02
033
02
03
033
04
08
033
05
07
033
06
10
033
07
11
033
08
12
033
11
04
033
13
06
033
14
13
033
15
14
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR Program Pembinaan Konstruksi Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia JUMLAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA RUPIAH
287.822.060 281.368.540 107.653.000
PNBP
BLU
184.400 -
34.437.636.062
4.691.710
13.115.265.254
3.101.722
28.891.140.694
174.970
8.277.813.000
160.641.763 601.069.744 329.919.778 263.263.528 476.661.700
87.230.255.123
-
-
14.369.000
102.750 -
1.925.300
24.549.852
PLN
RMP PLN
HLN
RMP HLN
PDN
ALOKASI ANGGARAN 2017
SBSN
-
-
-
-
-
-
-
287.822.060
-
-
-
-
-
-
-
281.552.940
-
-
-
-
-
-
-
107.653.000
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000
1.948.144.824
283.361.737
-
2.680.122.295
114.537.500
-
1.533.204.840
106.591.578
-
75.171.237 -
-
95.171.237
3.000.000
-
22.446.124
-
-
-
4.700.000.000 2.732.880.000 -
5.000.000
-
-
-
-
-
17.200.000
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.186.671.959
-
-
504.540.815
-
22.446.124
41.393.834.333 15.935.472.895 33.263.992.082
8.280.813.000
240.813.000
632.700.000
-
-
-
330.022.528
-
-
-
478.575.744
-
-
-
7.432.880.000
263.263.528
101.496.515.110
Sumber Alokasi : - Surat Menteri Keuangan Nomor : S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA.2017 - Surat Menteri Keuangan Nomor : S-881/Mk.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan UUD Tentang APBN TA.2017
3
POHON PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN TA.2017 SESUAI HASIL RAPAT PANJA BELANJA K/L
TOTAL *)
101,496 T BARANG
PEGAWAI
MODAL
21,288 T (21%)
2,799 T (3%)
77,409 T (76%)
*) Perubahan dari Rp 105,565 triliun menjadi Rp 101,496 triliun dengan total perubahan sebesar Rp 4,068 triliun yang merupakan hasil pemotongan Banggar Rp 3,748 triliun, pengalihan ke TNI-Polri Rp 0,39 triliun dan Tambahan Belanja Prioritas Perumahan sebesar Rp 70,0 miliar.
4
ALUR PENELITIAN DAN REVIU RKA K/L
ALUR PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L (1/3)
6
PENJELASAN ALUR PENELITIAN DAN REVIU RKA K/L (2/3) 1.
Setelah ditetapkannya Pagu/Alokasi Anggaran oleh Menteri Keuangan, Sekretariat Jenderal menyampaikan Pagu/Alokasi Anggaran per Program kepada seluruh Unit Eselon I
2.
Pejabat Eselon I-A sebagai Penanggung Jawab Program memeriksa rincian Pagu/Alokasi Anggaran Program masing-masing beserta rincian kegiatan Inisiatif Baru dan/atau Direktif Presiden yang menjadi tugasnya. Selanjutnya melakukan pendistribusian alokasi anggaran dan target Output Prioritas pada tingkat Eselon II/Satuan Kerja
3.
Satuan Kerja menyusun Kertas Kerja (KK) RKA Satuan Kerja sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Satuan Kerja juga menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses Penelitian di Unit Eselon I dan Penelaahan RKA-K/L di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
4.
Unit Eselon I-A melakukan Penelitian terhadap KK RKA Satuan Kerja. Penelitian difokuskan terhadap efisiensi alokasi anggaran dan rencana pencapaian target Output Prioritas yang tertuang dalam Kertas Kerja RKA Satuan Kerja. Unit Eselon I-A dapat meminta pendampingan dari Tim Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dan/atau Tim Inspektorat Jenderal dan/atau BPIW dan/atau Biro Keuangan.
5.
Dalam Penelitian terhadap KK RKA Satker, Tim Peneliti Unit Eselon I melakukan pencatatan pada Formulir Catatan Hasil Penelitian (CHP). 7
PENJELASAN ALUR PENELITIAN DAN REVIU RKA K/L (3/3) 6.
Pejabat Eselon I-A sebagai Penanggung Jawab Program menyampaikan RKA-K/L kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro PAKLN untuk diteliti dan kepada APIP (Inspektorat Jenderal) untuk direviu.
7.
Hasil penelitian RKA-K/L oleh Sekjen c.q Biro PAKLN disampaikan kepada APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk direviu.
8.
Hasil reviu RKA-K/L disampaikan kepada:
9.
a.
Unit Eselon I
b.
Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga.
Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda “@” pada RKA-K/L yang selanjutnya akan menjadi catatan di halaman IV DIPA.
10. Unit Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penaggungjawab program melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L Unit Eselon I 11. RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan Anggaran dan KLN 12. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 8
TAHAPAN PENELITIAN DAN REVIU RKA K/L
TAHAPAN PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L
Penyusunan RKA Satker
Penetapan Pagu Indikatif/ Pagu Anggaran
Penelitian RKA Satker oleh Unit Eselon I à CHP Awal
Penyusunan RKA-K/L Unit Eselon I
•Biro PAKLN à CHP Akhir •APIP K/L à KKR+CHR+LHR
Penyampaikan RKAK/L Unit Es.I kepada: •Setjen c.q. Biro PAKLN untuk diteliti •APIP K/L untuk direviu
Biro PAKLN dapat memberikan tanda “@” sebagai catatan pada halaman IV DIPA
CHP Akhir dan CHR disampaikan kepada Biro PAKLN dan Unit Eselon I
RKA-K/L yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Biro PAKLN
Unit Eselon I melakukan perbaikan/ penyesuaian RKA-K/L
Penyampaian RKAK/L dalam bentuk ADK kepada Kemenkeu c.q. Ditjen Anggaran
Diagram Alir Penelitian dan Reviu RKA-K/L Sumber: PMK 143/PMK.02/2015
10
MEKANISME PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L
PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L [1/2]
Yang harus dialokasikan: 1. 2. 3. 4.
Kebutuhan belanja pegawai (gaji naik 3,1% , gaji 13, dan TUKIN 70 %) Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya mendasar; Kebutuhan dana dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satker; Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP; 5. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri; 6. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears) – MYC; 7. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana diberbagai daerah à melalui dana cadangan.
12
PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L [2/2]
Yang dibatasi: 1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. 2. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker (antara lain: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan). 3. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: • Kendaraan fungsional ,seperti: Ambulan, Cell wagon, dan Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan; • Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; • Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. 13
MEKANISME PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L OLEH UNIT ESELON I Unit Eselon I 1) Format Surat Pernyataan Pejabat Eselon I-A 2) Format Data Pendukung Penyusunan RKA-K/L Eselon I a) Format KAK/TOR b) Format Rincian Anggaran Biaya (RAB) c) Format Gender Budget Statement (GBS) d) Format Surat Pengusulan RKA-K/L e) Format Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Eselon I 3) Format Catatan Hasil Penelitian Awal (CHP Awal) RKA Satker oleh Unit Eselon I
14
MEKANISME PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L OLEH BPAKLN Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Formulir Catatan Hasil Pemeriksaan Akhir (CHP Akhir) RKA-K/L Unit Eselon I terdiri dari : 1) Alokasi Total Per Program 2) Alokasi per Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Barang, Modal dan Bansos) per Program 3) Alokasi Menurut Sumber Pendanaan (RM, RPM, PLN, HLN, PNBP, dan BLU) per Program 4) Target Penerimaan dan Pagu PNBP per Program 5) Alokasi Belanja Operasional per Program 6) Konsistensi Pencantuman sasaran/volume Output Prioritas dalam RKA-K/L dengan Target RKP 7) Alokasi Kegiatan Inisiatif Baru dan/atau Direktif Presiden 8) Prakiraan Maju/Penerapan KPJM 9) Kelengkapan Dokumen TOR per Output Baseline dan Inisiatif Baru.
15
MEKANISME PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L OLEH ITJEN Inspektorat Jenderal (APIP K/L) 1) Format Kertas Kerja Reviu (KKR) RKA Unit Eselon I 2) Format Catatan Hasil Reviu RKA-K/L 3) Format Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Inspektorat Jenderal menerima dokumen-dokumen dari Unit Eselon I untuk direviu, meliputi : 1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I/Penanggung Jawab Portofolio 2) Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I 3) RKA-K/L Unit Eselon I (RKA-K/L Formulir 2/3) 4) Kertas Kerja Satker (KK Satker) 5) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L 6) Data Simak-BMN 7) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya
16
Dokumen Pendukung Penelitian dan Reviu RKA-K/L
DOKUMEN PENDUKUNG NO
ESELON I
TOTAL 1 Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran dan 1) KLN Biro Kepegawaian, Organisasi, dan 2) Tata Laksana 3) Biro Keuangan 4) Biro Umum 5) Biro Hukum Biro Barang Milik Negara & Layanan 6) Pengadaan 7) Biro Komunikasi Publik 8) Pusat Data dan Teknologi Informasi Balai Pemetaan Dan Informasi 9) Infrastruktur SNVT Pengembangan, Pengendalian Dan Pelaksanaan 10) Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya Balai Produksi Bahan Latihan Audio 11) Visual Surabaya 2 Inspektorat Jenderal 3 Ditjen Sumber Daya Air 4 Ditjen Bina Marga 5 Ditjen Cipta Karya 6 Ditjen Penyediaan Perumahan 7 Ditjen Pembiayaan Perumahan 8 Ditjen Bina Konstruksi 9 Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Infrastruktur 10 Wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya 11 Manusia
SURAT PERNYATAAN
DOKUMEN PENDUKUNG CHP SATKER CHP MATRIKS KAK/ SPTJM GBS RAB ADK TOR AWAL AKHIR RKP 648 11
PETUGAS STAF
ESELON IV
Glen Bari - Lina
Mamang Arko Baksono M. Arifin
1 184 193 188 10 2 19 16
Rizal Nopel Robi Fajar Slamet Arief Fahmi Yana
6
Faishol
Ee Fitri Herwanti Andi Fajar Eko Antono Ali Rohali R. Dodi Priono M. Arifin Ning Sriastuti Grace Hari Prasetya Fadhliansyah Hari Prasetya Khoerudin
Pranoto Anggo
18
Yoga
Wijasena Hendra 18
MATRIKS PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L
MATRIKS PENYUSUNAN, PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L (1/2) SETJEN
ESELON I
SATKER
PENYUSUNAN RKA-K/L DAN PENELITIAN AWAL Menyampaikan Pagu/Alokasi Anggaran per Program kepada seluruh Unit Eselon I sesuai kebutuhan untuk mencapai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Melakukan pendistribusian alokasi anggaran dan target Output Prioritas pada tingkat Eselon II/Satuan Kerja dengan mempertimbangkan beban tugas yang akan dikerjakan dan kewajiban lain yang perlu dilaksanakan, Melakukan Penelitian terhadap KK RKA Satuan Kerja. Penelitian difokuskan terhadap efisiensi alokasi anggaran dan rencana pencapaian target Output Prioritas yang tertuang dalam Kertas Kerja RKA Satuan Kerja. Selain itu Unit Eselon I juga melakukan penyusunan RKA-K/L Unit Eselon I setelah seluruh KK RKA-K/L selesai disusun dan diteliti beserta dokumen pendukung.
Menyusun Kertas Kerja (KK) RKA Satuan Kerja sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan pemenuhan target Output Prioritas yang tertuang dalam RKA-K/L
BIRO PAKLN
ITJEN
PENELITIAN AKHIR
REVIU
Penelitian RKA-K/L Unit Eselon I oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro PAKLN dilakukan melaui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan anggaran. Hasil penelitian RKA-K/L oleh Sekjen c.q Biro PAKLN disampaikan kepada APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk direviu. Unit Eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggungjawab program melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila diperlukan.
Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L difokuskan pada: Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal- hal yang dibatasi, pengalkasian anggran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman atu hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.
Hasil reviu RKA-K/L disampaikan kepada: a. Unit Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan;dan b. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga. 20
MATRIKS PENYUSUNAN, PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L (2/2) SETJEN
ESELON I
SATKER
BIRO PAKLN
ITJEN
SEKJEN an. MENTERI
DJA
Tanggapan Dari Reviu ITJEN -
Unit Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penaggungjawab program melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan: a) Hasil penelitian Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan Anggaran dan KLN dan/atau; b) Hasil reviu APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
-
Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda “@” pada RKAK/L yang selanjutnya akan menjadi catatan di halaman IV DIPA
-
-
-
RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaiakan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan Anggaran dan KLN untuk dihimpun menjadi RKA-K/L Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21
APLIKASI E-BUDGETING DALAM PROSES PENELITIAN DAN REVIU RKAKL
SISTEM PENYUSUNAN PROGRAM
HASIL KUNKER PENGADUAN MASYARAKA T
ASPIRASI KONSTITUEN
RAKER/ RDP
Alokasi Anggaran
Pagu Anggaran
Usulan POKSI *)
PENELAHAAN KEMENTERIAN PUPR
Kompilasi:
Kesesuaian Terhadap:
Readiness Criteria:
1 Menyampaikan usulan kepada Ditjen/Eselon I terkait
1 Kewenangan
1 Lahan
2 Konsultasi Regional
2 DED
3 Renstra 2015-2019
3 FS
4 Pemenuhan RKP
4 AMDAL
2 Menerima hasil evaluasi yang dilakukan Ditjen/Eselon I terkait
DIPA
PERPRES RENCANA KERJA PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
BAPPENAS
BALAI/SATKER DITJEN/ES.1 BALAI/SATKER
SEKJEN cq. BIRO PAKLN DITJEN/ES.1
KOMPILASI
PENELITIAN & REVIU
BALAI/SATKER
DITJEN/ES.1
DOKUMEN RKA-K/L
EVALUASI
*) Sesuai UU No.17/2014 tentang MD3 Pasal 81, Anggota DPR berkewajiban: huruf i: menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala huruf j: menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
SETJEN
ITJEN
23
Timeline Penyusunan Anggaran
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Januari
Penyusunan Rencana dan Usulan Pendanaan Program & Kegiatan Kementerian PUPR
Penyusunan Renja-KL & Penetapan RKP
Penetapan Pagu Indikatif dan Rancangan RKP
Februari
Maret
Persiapan Pelaksanaan Lelang Dini Penyusunan Nota Keuangan RAPBN
April
Pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Rangkaian Musrenbangnas dan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)
Mei
Juni
Juli
Pembahasan dengan Komisi V DPR RI & Penetapan Pagu Anggaran
Penyiapan Data Dukung Paket Kegiatan
Penetapan Alokasi Anggaran
Agustus
September
Refocussing Pagu Anggaran dalam rangka pemenuhan sasaran prioritas
Penandatanganan Kontrak Lelang Dini
Penelitian dan Reviu RKA-K/L
Oktober
Penetapan/ Penyampaian DIPA
November
Desember
Januari
Persetujuan APBN oleh Komisi V DPR RI Penelaahan RKA-K/L
Insiatif penajaman program dan anggaran 24
SISTEM MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM (SIKLUS) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Green Development
e-Budgeting adalah proses penyusunan anggaran tahunan secara elektronik sejak dari pagu indikatif sampai dengan pengesahan DIPA 25
E-BUDGETING SISTEM PENYUSUNAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
1 2
6 11 7 12
3 4 5
17 18
8
13
19
9
14
20
10
15
21
16
22 26
PENJELASAN SISTEM PENYUSUNAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN PUPR (1/2) No
Perencanaan Penganggaran
Keterangan
1
Konsultasi Regional
Kegiatan penampungan aspirasi dari seluruh satker Kementerian PUPR di Seluruh Indonesia terkait program dan kegiatan (n+1)
2
Multilateral Meeting, Bilateral Meeting, Musrenbangnas
Pembahasan mengenai program kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR terkait program lintas sektor
3
Pagu Indikatif
Perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga serbagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L. Pagu Indikatif PUPR sebesar Rp. 97,547 Triliun
4
Trilateral Meeting
Pertemuan tiga pihak antara Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan guna menyepakati program strategis/prioritas yang dilaksanakan pada tahun n+1 (tahapan tindak lanjut dari multilateral, bilateral, dan musrenbangnas)
5
Renja KL
Penetapan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dijadikan dasar program dan kegiatan (n+1) oleh Bappenas
6
Pagu Anggaran
Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dan dijadikan sebagai dasar penyusunan RKA K/L. Pagu Anggaran PUPR sebesar Rp. 106,826 Triliun
7
Pagu Per Satker
Distribusi dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan kepada masing-masing satker untuk disusun program dan kegiatan yang akan berjalan (n+1)
8
E-Budgeting
Penyusunan Anggaran Kementerian PUPR yang dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan pagu anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
9
RKA KL (Pagu Anggaran)
Perumusan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dengan menggunakan Pagu Anggaran sebagai dasar penyusunan penganggaran. Pagu Anggaran RKA K/L adalah sebesar Rp. 106,826 Triliun
10
Penelitian dan Reviu RKA KL
Dilakukan penelitian dan reviu terhadap RKA K/L yang telah disusu berdasarkan Pagu Anggaran
11
Alokasi Anggaran
Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan RAPBN yang dituangkan dalam Raker bersama DPR. Rp. 101,49 Triliun Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-881/MK.02/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Berdasarkan Surat Menteri PUPR No. KU.01-01-Sj/761 Tanggal 19 Oktober 2016
27
PENJELASAN SISTEM PENYUSUNAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN PUPR (2/2) No
Perencanaan Penganggaran
Keterangan
12
Update Pagu Per Satker
Pemutakhiran Pagu Per Satker setelah di dapatkan hasil dari Alokasi Anggaran untuk Kementerian PUPR. Utk Update Pagu Per Satker TA.2017 dilakukan percepatan proses sehingga tidak dilakukan pada tahap ini.
13
E-Budgeting
Penyusunan Anggaran Kementerian PUPR yang dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan Alokasi Anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
14
RKA-K/L
Perumusan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dengan menggunakan Alokasi Anggaran sebagai dasar penyusunan penganggaran
15
Penelitian dan Reviu RKA-K/L
Dilakukan penelitian dan reviu terhadap RKA K/L yang telah disusun berdasarkan Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahap ini, dilakukan kembali penyusunan dan reviu RKA K/L Tahap akhir yang akan dijadikan dasar penyusunan untuk DIPA APBN.
16
DIPA APBN
17
APBN-P
18
Update Pagu Per Satker
19
E-Budgeting
20
RKA-K/L (APBN-P)
21
Penelitian dan Reviu RKA KL
22
DIPA APBN-P
Menyesuaikan APBN-P TA.2017 (Berdasarkan Perkembangan APBN)
28
PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L MELALUI APLIKASI EBUDGETING
29
LAYOUT RUANGAN PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L TA. 2017
LAYOUT RUANGAN PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L TA. 2017 HARI 1 SESI 1 [Selasa, 09.00 – 12.00]
MODERATOR + NARASUMBER
PINTU
Ditjen SDA
Ditjen Bina Marga
Ditjen Cipta Karya
Ditjen PnP
Ditjen PbP
Ditjen BK
Balitbang
BPIW
BPSDM
Itjen
Setjen
Panitia
PINTU
PINTU
M C
ASRO T
Taman/bunga
LAYOUT RUANGAN PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L TA. 2017 HARI 1 SESI 2, HARI 2, HARI 3 Layout Selasa 12.00 – 17.00 Rabu dan Kamis 09.00 – 17.00
PINTU
BM
BK
BPSDM
ITJEN
BM
BPIW
BALITBANG
ITJEN
SDA
PbP
CK
SETJEN
SDA
PnP
CK
SETJEN
Tim Reviu
Tim Peneliti (Akhir )
Sekretariat/ Panitia PINTU
PINTU
PANGGUNG
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAMPIRAN
1. Form Cek List/Kendali Penyusunan, Penelitian dan Reviu RKA-K/L 2. Alokasi Anggaran TA.2017
FORM CEK LIST/KENDALI NO. 1
CHECKLIST IN
SPTJM per Eselon I
KET.
CHECKLIST OUT Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;
KET.
DOKUMEN PENELAAHAN Dokumen penelaahan meliputi: 1)
Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;
2)
Surat Pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program;
3)
RKA-K/L yang telah direviu dan diteliti;
4)
Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;
5)
RKA Satker; dan
6)
Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L .
Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung jawab Eselon I K/L dan Satker. 2
CHP Awal
Kementerian Keuangan c .q Direktorat Jenderal Anggaran melakukan
Catatan Hasil Penelitian Awal (CHP AWAL)
penelaahan yang berfokus pada:
Kertas Kerja RKA Satuan Kerja Jumlah satker 2016 =
1) 2) 3)
kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan Menteri Keuangan; kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya; dan relevansi Komponen/Tahapan dengan Keluaran.
Jumlah satker 2017 = 35
FORM CEK LIST/KENDALI NO. 3
CHECKLIST IN
KET
CHECKLIST OUT
CHP Eselon I
CHP Akhir
Summary dari rekap pagu eselon I per satker
Pemeriksaan Akhir RKA-K/L Unit Eselon I beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Akhir yang terdiri dari Tim Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri bersama Tim Inspektorat Jenderal meliputi penelitian terhadap: 1.
Alokasi Total per Program;
2.
Alokasi per Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Barang, Modal, dan Bansos) per Program;
3.
Alokasi Menurut Sumber Pendanaan (RM, RMP, PLN, HLN, PNBP, dan BLU) per Program;
4.
Target Penerimaan dan Pagu PNBP per Program;
5.
Alokasi Belanja Operasional per Program;
6.
Konsistensi pencantuman sasaran/volume Output Prioritas dalam RKA-K/L dengan target RKP;
7.
Alokasi Kegiatan Inisiatif Baru dan/atau Direktif Presiden;
8.
Prakiraan Maju/Penerapan KPJM;
KET.
DOKUMEN PENELAAHAN
Kelengkapan dokumen TOR per Output Baseline dan Inisiatif Baru. 36
FORM CEK LIST/KENDALI NO.
CHECKLIST IN
4
Matriks RKP per Eselon I
5
Kelengkapan KAK/TOR per Output a. TOR berada pada level Keluaran Kegiatan. TOR disusun hanya untuk Keluaran inisiatif baru (apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan proposal inisiatif baru) dan angka dasar yang terdapat perubahan dalam level komponen; b. TOR dalam kerangka inisiatif baru disusun dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran Keluaran kegiatan inisiatif baru. TOR ini adalah yang sudah disesuaikan dengan persetujuan anggaran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran; dan c. TOR dalam kerangka angka dasar yang berubah komponennya disusun dan diajukan sebagai dasar alokasi anggaran Keluaran kegiatan angka dasar..
KET.
CHECKLIST OUT
KET
DOKUMEN PENELAAHAN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan penelaahan yang berfokus konsistensi sasaran kinerja dalam RKP dengan RKA-K/L, serta meneliti kualitas GBS
Pencantuman tanda "@" dan pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan, unit perencanaan K/L sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L, terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya, namun : a. Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; b. Belum ada naskah perj anj ian (PHLN/PHDN) dan nomor register; c. Masih terpu sat dan belum didistribu sikan ke satker- satker daerah; d. Masih memerlukan hasil reviu dan persetujuan dari Bappenas; e. Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; dan / atau f. Belum mendapatkan lembar persetujuan dari DPR. 37
FORM CEK LIST/ LEMBAR KENDALI No. 6
Checklist In
Ket
Checklist Out
Ket
Dokumen Penelaahan
GBS per Eselon I Gender Budget Statement (GBS) berada pada tingkat Keluaran (berkenaan dengan keluaran yang responsif gender/ARG). Penyusunan GBS mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Menteri ini (mengacu pada PMK NOMOR 143/PMK.02/2015).
7
RAB per Output RAB (untuk Keluaran kategori inisiatif baru) disusun RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Menteri ini (mengacu pada PMK NOMOR 143/PMK.02/2015). Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAB: a. b.
8
dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; dan dokumen ini menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian keluaran (output) kegiatan. ADK, Form 1, Form 2 dan Form 3 RKA-K/L (paling lambat tanggal 26 Oktober 2015)
Catatan Penelitian difokuskan pada: 1. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP; 2. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; 3. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L; 4. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level Keluaran; dan 5. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait.
38
PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN TA.2017 Dalam ribu Rupiah No
UNIT/PROGRAM
PAGU ANGGARAN TA.2017
USULAN PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN
106,825,623,310
105,565,126,366
(Srt Menkeu tgl 30-06-16)
TOTAL KEMENTERIAN SEKRETARIAT JENDERAL
569,375,000
569,375,000
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR
287,822,060
287,822,060
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR
281,552,940
281,552,940
2
INSPEKTORAT JENDERAL (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR)
107,653,000
107,653,000
3
DITJEN BINA MARGA (Program Penyelenggaraan Jalan)
42,143,834,333
42,143,834,333
4
DITJEN CIPTA KARYA (Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman)
18,435,472,895
17,435,472,895
5
DITJEN SUMBER DAYA AIR (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)
34,013,992,082
34,013,992,082
6
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN (Program Pengembangan Perumahan)
9,000,913,000
9,000,913,000
7
DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN (Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan)
240,813,000
240,813,000
8
BALITBANG (Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR)
806,200,000
781,200,000
9
DITJEN BINA KONSTRUKSI (Program Pembinaan Konstruksi)
500,271,000
380,022,528
403,512,000
313,263,528
603,587,000
578,587,000
1
10 BPIW (Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah) 11 BPSDM (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)
39
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ANGGARAN TA.2017 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-549/MK.02/2016, dalam penyusunan RKA-K/L TA. 2017 mengacu pada: a.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
b. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017; c.
Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
d.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan
e.
Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) à RKA-K/L;
f.
Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri
g.
Pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
menggunakan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp 13.900/USD (tigabelas ribu sembilan ratus ribu rupiah per dolar Amerika Serikat);
Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga;
h.
Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengisian data Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
i.
Perhitungan anggaran program/kegiatan yang dibiayai dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak
(KPJM) dalam RKA-K/L TA. 2017;
(MYC).
40
SANDINGAN AKUN BELANJA TA 2015-2016 [1/2] Akun
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512111 512211 512411 521111 521113 521115 521119 521211 521213 521219 521811 522111 522112 522119
Nama Akun
TA 2015
TA 2016
TA 2017
TOTAL BPIW
525.000.000.000
410.512.500.000
403.512.000.000
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Honor Tetap Belanja uang lembur Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
14.191.944.000 575.000 1.120.264.000 243.905.000 1.221.418.000 637.279.000 804.263.000 911.070.000 1.980.104.000 917.732.000 49.920.000 1.371.150.000 15.511.899.000 6.640.035.000 258.750.000 2.829.080.000 16.825.327.000 7.523.600.000 46.503.845.000 502.088.000 150.000.000 306.000.000 12.000.000
11.720.000.000 247.000 550.000.000 390.000.000 860.000.000 234.000.000 260.000.000 416.000.000 936.000.000 190.441.000 1.340.856.000 8.328.780.000 5.530.360.000 270.000.000 2.644.940.000 952.224.000 18.573.691.000 6.715.000.000 486.400.000 15.526.811.000 180.000.000 465.000.000 108.000.000
14.643.711.000 499.000 811.288.000 503.109.000 924.094.000 245.700.000 260.000.000 655.594.000 1.448.496.000 352.255.000 536.342.000 15.737.423.000 6.820.405.000 1.979.240.000 3.022.041.000 44.191.962.000 7.389.760.000 9.630.636.000 360.000.000 240.000.000
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
41
SANDINGAN AKUN BELANJA TA 2015-2016 [2/2] Akun
Nama Akun
522131 522141 522151 522191 523111 523121 524111 524113 524114 524119 524211 531111 531113 531114 531116 531117 532111 533111 533115 533121
Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja perjalanan biasa - luar negeri Belanja Modal Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bang Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
TA 2015 268.323.400.000 7.021.086.000 8.418.800.000 18.457.052.000 895.000.000 1.696.245.000 18.266.627.000 1.050.000 28.220.600.000 20.318.910.000 10.623.227.000 18.145.755.000 100.000.000 4.000.000.000
TA 2016 153.559.934.000 8.841.912.000 10.898.000.000 3.157.000.000 712.355.000 31.756.200.000 122.240.000 34.586.721.000 43.788.539.000 1.944.614.000 13.763.430.000 28.000.000 117.740.000 23.410.000 67.420.000 3.100.000.000 19.136.450.000 6.829.785.000 1.400.000.000
TA 2017 139.055.200.000 7.479.933.000 8.397.525.000 1.129.000.000 561.000.000 1.213.030.000 27.626.300.000 11.233.429.000 27.172.277.000 1.031.751.000 860.000.000 68.000.000.000 -
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017 42
AKUN RKA-KL TA.2017 Belanja akun dominan di BPIW: Kode Nama Akun 521211 Belanja Bahan 522131 Belanja Jasa Konsultan
Alokasi 44.191.962.000 139.055.200.000
524111 Belanja perjalanan biasa
27.626.300.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
11.233.429.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
27.172.277.000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
68.000.000.000
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
43
AKUN RKA-KL TA.2017 Akun Belanja Bahan
Akun Belanja Jasa Konsultan
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
44
AKUN RKA-KL TA.2017 Akun Belanja perjalanan biasa
Akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
45
AKUN RKA-KL TA.2017 SATKER SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
SATKER PUSAT PERENCANAAN INFASTRUKTUR PUPR
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
46
AKUN RKA-KL TA.2017 SATKER SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
47
RINCIAN PER OUPUT RKA-KL TA 2017
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
48
RINCIAN PER OUPUT RKA-KL TA 2017
Ket: Data sebelum Pemotongan TA 2017
49
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.
APIP adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan Intern yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. APIP sesuai dengan fungsinya mempunyai tugas untuk Reviu, Verifikasi dan Evaluasi antara lain: 1. Reviu RKA-K/L (PMK 143/PMK.02/2015, PMK 196/PMK.02/2015, dan SE Menteri PUPR No. 65/SE/M/2015) 2. Reviu Revisi DIPA (PMK 257/PMK.02/2014 dan SE Menteri PUPR No.59/SE/M/2015) 3. Reviu dan Verifikasi Pembayaran Tunggakan yang Melewati Tahun Anggaran, Rp 200 juta s/d 2 Milyar (PMK 257/PMK.02/2014, PMK 194/PMK.05/2014 dan SE Menteri PUPR No.59/SE/M/2015) 4. Reviu Laporan Keuangan tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR 5. Reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tingkat Kementerian 6. Evaluasi Kinerja tingkat Eselon I
KELAYAKAN ANGGARAN
RKA-KL
KEPATUHAN PENERAPAN KAIDAHKAIDAH PENGANGGARAN KELENGKAPAN DOKUMEN APENDUKUNGNYA (TOR, RAB, RKA Satker, dll) Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen
disampaikan kepada Unit Eselon I untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dan Tim Peneliti (Setjen c.q. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN) berdasarkan hasil reviu dapat memberikan tanda @ pada RKA-K/L yang akan menjadi catatan dalam halaman IV DIPA
Tahap perencanaan
Tahap pelaksanaan
Tahap Pelaporan
A.
Koordinasi dengan Biro PKLN dalam rangka memperoleh dokumen RKP dan Renja K/L dan alokasi pagu indikatif atau alokasi anggaran
B.
Input data/dokumen dari unit eselon I, al:
• Surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon I/penanggung jawab program • Daftar rincian pagu/alokasi anggaran per satker/eselon I • RKA-K/L unit eselon I (RKA-K/L formulir II/III) • Rencana kerja anggaran satker (RKA Satker) • Kertas Kerja Satker (KK Satker) • Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L • Data SIMAK-BMN; dan • TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya
Prosedur Reviu
Kertas Kerja Reviu (KKR)
Catatan Hasil Reviu (CHR)
ISI
Kesalahan atau kelemahan yang ditemui Text Rekomendasi perbaikan
Laporan hasil reviu RKA-K/L Unit Eselon I pada intinya mengungkapkan:
• • • • • •
Tujuan dan alasan pelaksanaan reviu Prosedur Reviu yang dilakukan Kesalahan atau kelemahan yang ditemui Langkah perbaikan yang disepakati Langkah perbaikan yang telah dilakukan Saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan
langkah perbaikan yang disepakati
1
Surat Pernyataan telah memeriksa kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L dan dokumen pendukungnya
2
Matriks Kesesuaian Alokasi Anggaran dalam RKA-K/L dengan Ketetapan DPR RI dan/atau Menteri Keuangan
3
Matriks Pemenuhan Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
1. Alokasi total per Program 2. Alokasi per jenis Belanja (Pegawai, Barang, Modal, Bansos) per Program 3. Alokasi menurut sumber pendanaan (RM, RMP, PLN, HLN, PNBP dan BLU) per Program 4. Target Penerimaan dan Pagu PNBP per Program 5. Alokasi belanja operasional per Program 6. Konsistensi pencantuman sasaran/volume Output prioritas dalam RKAK/L dengan target RKP 7. Alokasi kegiatan inisiatif baru dan/atau Direktif Presiden 8. Perkiraan maju/penerapan KPJM 9. Kelengkapan dokumen TOR per Output Baseline dan Inisiatif baru
CATATAN HASIL REVIU RKA-K/L ESELON I .......................................................(5) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ......................................................(6)
Kementerian Negara/Lembaga………………(7) APIP……………………………………….(8)
Disusun oleh/Tanggal Diteliti oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
…………………(10) …………………(11) …………………(12)
Uraian Catatan Hasil Reviu Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Negara/Lembaga ...................... ........... (12) Nomor ...............(13) tanggal .................. (14) 20XX untuk melaksanakan reviu atas RKA-K/L Eselon I ............................... (15) Kementerian Negara/Lembaga ............................... (16) TA 20XX, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: DATA UMUM Pagu Indikatif TA 20XX pada Unit Eselon I ........................ (17) sebesar Rp XXX dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut: Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Sumber Dana
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah (dalam ribuan rupiah)
Rupiah Murni PNBP BLU
18
PLN HLN PDN SBSN Jumlah
XXX
…. Berdasarkan KMK Nomor .............................. (19) tentang Penetapan Pagu Anggaran TA XX, dapat disampaikan Pagli Anggaran Unit Eselon I ........................ . ..... . (20) TA 20XX sebesar Rp XXX dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Sumber Dana
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah (dalam ribuan rupiah)
Rupiah Murni PNBP BLU PLN
21
1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran ............................................................................................................................................................. ........................................................ (22) . Kesimpulan: 2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran ............................................................................................................................................................. ......................................................... (23) . Kesimpulan: 3. Kelengkapan Dokumen Pendukung ............................................................................................................................................................. ........................................................ (24) . Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap.
4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L ............................................................................................................................................................. ........................................................ (25) . Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, sasaran kinerja, tugas dan fungsi pada RKA-K/L telah (sesuai/belum sesuai) dengan RKP dan Renja K/L
5. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L) ............................................................................................................................................................. ........................................................ (26) . Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, pagu anggaran per program dan fungsi telah [sesuai/tidak sesuai] dengan RKA-K/L.
6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L) ............................................................................................................................................................. ........................................................ (27) . Kesimpulan: Berdasarkan hasil reviu, alokasi anggaran per program dan fungsi telah [sesuai/tidak sesuai] dengan RKA-K/L. 7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/Sarana Kantor
7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/Sarana Kantor ............................................................................................................................................................. ........................................................ (28) Kesimpulan: 8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama ............................................................................................................................................................. ........................................................ (29) Kesimpulan:
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui ............................................................................................................................................................. ........................................................ (30)
Rekomendasi ............................................................................................................................................................. ........................................................ (31)
Jakarta, …………………………(32) 20XX Kepala Bagian Keuangan Eselon I
Pengendali Teknis
…………………………………..(33)
…………………………………..(35)
NIP…………………………...…(34)
NIP…………………………...…(36)
I
N
S
P
E
K
T
O
R
A
T
J
E
N
D
E
R
A
L
K
E
M
E
N
T
E R I R A K
A Y
N A
T
P
E
K
E
R
J
A
A
N
U
M
U
M
D
A
N
P
E
R
U
M
A
H
A
N
end
