DUKUNGAN / BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BOP KECAMATAN DAN KPMD DALAM PEMBANGUNAN DESA TH 2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Jl. Menteri Supeni 17 Semarang
1
PENDAHULUAN 1. Berlakunya
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan Kewenangan /Urusan Desa Sangat Luas dan Strategis ( Ps. 18 )
2. Penyelenggaraan
kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN DAN APBD.
3. Seluruh pendapatan Desa diterima dan
disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
4. Belanja
Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam MUSDES ( Pasal 74 )
BANTUAN KEUANGAN PROV. KEPADA PEMDES 2016 Pergub. 56 Th 2015 (66 Th 2015) KEGIATAN
SARPRAS
INFRAS PELAYANAN DASAR MASYA
RINTISAN DS BERDIKARI
2015
2016
KATAHANAN MASYA
BUMDES
KPMD
TTG BOP KPMD
ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES KEGIATAN
NO 1.
SARPRAS
2.
RINTISAN DS BDK
3.
4.
LOKASI
ALOKASI
KETERANGAN
Beberapa Kab.
@ Keg < 200 Jt
• Prioritas Desa Merah dan Kuning • Berdasarkan Hasil Ferivikasi Usulan MasingMasing Kegiatan • Mendukung Pengem. Kawasan
A. TAHUN 2015
15 Kab. 45 Ds.
@ Ds. 50
Jt.
B. TAHUN 2016
29 Kab. 55 Ds.
@ Ds. 100 Jt.
KETHANAN MASYA. A.
BUMDES
19 Kab. 56 DS
@ Ds.
B.
TTG
28 Kab. 58 DS
@ Ds. 15 Jt.
BOP KPMD
7.809 Ds.
@ Ds.
20 Jt.
5 Jt.
DUKUNGAN / BANTUAN OPERASIONAL KECAMATAN PERGUB JATENG NO. 67 TH 2015
DESA PERGUB JATENG NO. 66 TH 2015
(Perubhn PERGUB JATENG No. 49 Th 2015 )
( Perubhn PERGUB JATENG No. 56 TH 2015)
1.
1. Dialokasikan Dana BOP untuk KPMD sebesar Rp 5 Juta Per Desa
Dialokasikan Dana BOP untuk Kec. sebesar Rp. 1 Juta Per Desa
2. Kec. dibentuk Tim Koordinasi unsur : • Kabupaten ( Bapermades ) • Kecamatan • Pendamping Desa
2. Setiap Desa 5 orang KPMD Unsur : • 2 Or KPM PNPM-MPd • 2 Or KPM Desa • 1 Or wakil Unsur Perempuan
3.
3. Bantuan operasional dalam rangka kegiatan pendampingan pengelolaan pembangunan di Desa
Biaya operasional kegiatan pendampingan desa Dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran, manfaat dan administrasi.
MEKANISME USULAN KEGIATAN
FERIVIKASI DAN REKOMENDASI
BAPERMADES KAB (TIM)
FERIVIKASI DAN REKOMENDASI
CAMAT
FERIVIKASI DAN REKOMENDASI
BAPERMADES PROV (TIM)
DESA
Keputusan kades
FERIVIKASI DAN REKOMENDASI
POKMAS/DESA MUSYAWARAH
PROPOSAL USULAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA
POTENSI DAN SUMBERDAYA DESA
Kegiatan BOP KPMD Untuk Pendampingan Dalam : • Kegiatan musyawarah Desa dalam rangka penggalian gagasan yang akan diusulkan ke Musyawarah Desa; • Kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantuan pembangunan desa; • Rapat-rapat dalam Forum KPMD di TK. Kec/Kab; • Kegiatan musyawarah Desa lainnya sesuai dengan agenda Desa yang melibatkan unsur KPMD; • Konsultasi ke Kec/Kab. dalam rangka pengelolaan Pembangunan Desa.
Penggunaan BOP Kecamatan Untuk Pendampingan Desa Dalam : 1)
Penyusunan perencanaan pembangunan Desa (musdes, musrenbangdes, RPJMDes, RKPDes dan APBDes );
2)
Monev pelaksanaan APBDes;
3)
Konsultasi dan koordinasi ke Prov./Kab;
4)
Verifikasi dan Pengiriman berkas pencairan DD, alokasi dana desa (ADD) ke Kab;
5)
RAKOR Kepala Profesional;
6)
Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum KPMD;
7)
Penyusunan kegiatan.
Desa/KPMD/
laporan
Pendamping
administrasi
dan
ALUR PROSES PERENC. PEMBANGUNAN DESA PERMENDES NO. 2 TAHUN 2015 MEKANISMEPENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
musyawarah antara BPD, Pemdes, dan unsur masy (oleh BPD ) unt menyepakati hal yang bersifat strategis.
Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
RKPDes
RPJMDes
MUSDES
Penyelenggaraan MUSDES, didampingi oleh Pemerintah kab. (SKPD), Pendamping Profesional, KPM / pihak 3
Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
• • • •
Kades (pembina); Sekdes (ketua); LPM (sekretaris); Anggota Perangkat Desa, LPM, KPM, dan unsur masy. lainnya.
• • • •
Kades (pembina); Sekdes (ketua); LPM (sekretaris); Anggota Perangkat Desa, LPM, KPM, dan unsur masy. lainnya.
Prinsip - Prinsip Pengelolaan Kegiatan •
Keberpihakan kepada Orang miskin
•
Transparansi
•
Partisipatif
•
Musyawarah
• •
Akuntabilitas
• •
Kesetaraan Gender
Keberlanjutan
Pendampingan
