KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TOMBATU TIGAKECAMATAN TOMBATU UTARA
Abstrak Oleh: Jemmy N. Mokosolang NIM. 120 813 251 Untuk dapat tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah Team Work yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya adalah bahwa hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif.Mencermati pemahaman akan koordinasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator koordinasi dari Handayaningrat, bahwa ada indikator koordinasi yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Dari hasil penelitian ditemui Komunikasi antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang sering dilaksanakan, dimana alur informasi yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat langsung diterima oleh pemerintah desa namun yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana. Keywords : Koordinasi, Desa, Kecamatan
1
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah khususnya di desa dan kecamatan adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang menentukan terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan wewenang dari Daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sesuai dengan pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan desa/kelurahan termasuk pembinaan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang diamanatkan melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang secara jelas memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Secara umum penjelasan mengenai koordinasi pemerintah desa Tombatu Tiga dengan pemerintah Kecamatan Tombatu Utara dalam pelaksanaan pembangunan dapat digambarkan sudah baik, namun masih belum dapat dikatakan efektif karena masih ditemukan adanya miss coordination (kesalahan dalam berkoordinasi) seperti belum proaktifnya pemerintah kecamatan dalam memberikan informasi kepada desa mengenai penyelenggaraan pembangunan didesa melalui dana desa yang diperoleh sepanjang tahun 2015, dengan penjelasan lainnya dapat dikatakan bahwa selama ini pemerintah desa Tombatu Tiga telah berupaya mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, dengan maksud menunjang tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah desa. Peneliti dapat menggambarkan fenomena tersebut karena selama ini peneliti juga dipercayakan sebagai aparatur pemerintah desa yaitu sekretaris desa sehingga mengetahui dengan benar fenomena-fenomena yang menjadi masalah dalam hal koordinasi pemerintha desa dengan pemerintah kecamatan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tombatu Tiga. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana koordinasi pemerintah desa dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tombatu TigaKecamatan Tombatu Utara? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pemerintah desa dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tombatu Tiga, melalui indicator-indikator koordinasi yang meliputi: Komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan Insentif Koordinasi Sedangkan manfaat penelitian ini terdiri dari: 1. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kelimuan, khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan wilayah. 2. Bagi pemerintah desa Tombatu Tiga diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan kajian ilmiah dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam koordinasi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan. 3. Bagi peneliti lainya diharapkan dapat dijadikan refrensi pustaka dalam pengembangan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan. 2
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Koordinasi Secara etimologi koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2011:290). Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbedabeda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2011:290) Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (2011:291): Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. B. Konsep Kecamatan Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah Kabupaten/Kota.Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa.Dalam bahasa Inggris kata kecamatan seringkali diterjemahkan kepada sub-distrik, meskipun tidak sedikit pula dokumen pemerintah Indonesia menerjemahkannya sebagai Daerah (distrik), ini karena kabupaten sebagai pembagian administratif negara Indonesia di bawah provinsi diterjemahkan sebagai regency.Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah secara resmi mengganti penyebutan kecamatan menjadi distrik, sehingga jelaslah penerjemahan yang lebih sesuai dari kecamatan ke dalam bahasa Inggris adalah distrik (Sukasmanto, 2004:63). Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten atau kota. Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa.Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat (Sukasmanto, 2004:68). C. Konsep Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerahdaerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam pendekatan kualitatif.Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek yaitu Pemerintah Desa Tombatu Tiga dan Pemerintah Kecamatan. Kemudian Nazir 3
(2005:57) mengemukakan bahwa: tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. B. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tombatu TigaKecamatan Tombatu Utara, berdasarkan indikator koordinasi Menurut Handayaningrat (1989:80), yaitu: 1. Komunikasi Antar Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa a. Ada tidaknya informasi b. Ada tidaknya alur informasi c. Ada tidaknya teknologi informasi 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi C. Informan Penelitian Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut didasari atas pendapat Harun Nasution (Sugiyono, 2007:60) yang menyatakan bahwa: dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia/peneliti sebagai instrument penelitian utama. Sedangkan untuk pengumpulan data penelitian akan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan yang diteliti digolongkan kedalam dua golongan yakni, (1) Informan kunci yakni orang yang mengetahui dengan jelas kondisi penelitian dan mampu memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu: - Camat - Kepala Desa (2) Informan biasa, yakni orang yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Informan biasa yang diambil untuk masalah penelitian yakni: - Perangkat Desa - Staf Kecamatan - Tokoh Masyarakat D. Teknik Pengumpulan Data Pencarian data dalam menyusun penulisan ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni: a. Observasi, b. Wawancara c. Studi Literatur E. Teknik Analisis data Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dalam proses pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Menurut Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman (Sugiyono, 2007:246), mengatakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh‟.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 4
1. Komunikasi antar Pemerintahan Desa dan Kecamatan Komunikasi Pemerintahan merupakan suatu bentuk penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Erliana Hasan). Aparatur pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah yakni Ketua Lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang komunikasi pemerintahan. Wawancara dengan Camat Tombatu diperoleh informasi bahwa: “Sebagai tugas pokok pemerintahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pekerjaan umum, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah mejadi hal yang paling vital agar pemerintah mempunyai komunikator pemerintah yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi dalam upaya-upaya mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan”. Wawancara dengan kepala desa Tombatu Tiga tentang dukungan program yang dicanangkan oleh pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa, bahwa: “selama ini koordinasi berjalan dengan baik, komunikasi antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dengan intens dilaksanakan, dimana teknologi yang digunakan biasanya dalam bentuk komunikasi lewat telepon selular, jadi pemerintah desa selalu mendapatkan informasi yang terbaru mengenai program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, seperti informasi penerimaan dana desa, pelaporan penggunaan dana desa, pembauatan anggaran pendapatan belanja desa, maupun informasi-informasi lainnya, seperti pelaksanaan pekan imunisasi nasional yang baru saja dilaksanakan, atau kegiatan-kegiatan lainnya”. Ditambahkan oleh sekretaris desa molompar tiga bahwa: “pada dasarnya koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah kecamatan dapat berjalan dengan baik, setiap program kecamatan selalu diinformasikan kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa tidak akan ketinggalan informasi, hal ini tentunya didukung oleh pelaksanaan komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa”. 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan di daerah khususnya dalam lingkup pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam pelaksanaan wewenang dari daerah dimana merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah. Wawancara dengan Camat Tombatu mengenai arti koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diungkapkan bahwa: “Koordinasi pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat pentnig. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam pemerintahan agar tercapai tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengatutran yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptaka kesatuan tindakan”. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti mempersepsikan bahwa koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan npengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempuya tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosanpemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja. 5
Secara umum, koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para pemimpin dalam pemeintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan itu sendiri, dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama. Wawancara dengan salah satu warga masyarakat desa Tombatu Tiga ada keraguan bagi kami untuk melaksanakan pembangunan tersebut”.
B. Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini mengenai koordinasi pemerintahan yaitu antara desa dengan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan, maka peneliti akan membahas satu persatu fokus penelitian ini. 1. Komunikasi pemerintahan desa dan kecamatan dalam pembangunan Dalam pelaksanaan komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan pada dasarnya menggunakan jenis komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi dimana komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya. Secara umum komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki.Seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah, sehingga menumbuhkan karakteristik pribadi masing-masing anggotanya. Pertama, tatap muka, mengandung makna bahwa dalam komunikasi kelompok setiap anggotanya harus dapat melihat dan mendengarkan anggota lainnya.Kedua, jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok berkisar tiga orang atau lebih.Ketiga, Maksud dan tujuan dari komunikasi kelompok adalah untuk berbagi informasi, dan pemeliharaan diri.Jika tujuan komunikasi kelompok adalah berbagi informasi, maka komunikasi yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan.Jika tujuannya untuk pemeliharaan diri biasanya komunikasinya ditujukan sebagai pemuasan kebutuhan pribadi anggota-anggotanya.Keempat, kemampuan anggota untuk menumbuhkan karakteristik personal anggota lainnya.Maksudnya adalah secara tidak langsung masing-masing anggota berhubungan tidak saja dalam konteks kelompok, tetapi juga melibatkan sentuhan antar pribadi, dalam hal ini komunikasi kelompok ini dilakukan oleh kepala desa dengan camat, sekretaris desa dengan sekretaris kecamatan. Sedangkan untuk komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi yaitu organisasi pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Dari pengertian tersebut, maka kita dapat memahami bahwasannya komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan suratsurat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial.Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Ada beberapa fungsi komunikasi dalam orgnisasi, bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut: - Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga 6
-
-
-
informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu: a. Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau intruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. b. Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu: a. Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (buletin, newsletter) dan laporan kemajuan organisasi. b. Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.
2. Pentingnya Koordinasi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi tujuannegara baik untuk tigkat pusat ataupun untuk tingkat daerah sampai di tingkatan desa, guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Koordinasi di daerah terutama di kecamatan dan desa menuntut penjelasan resmi dari pihak eksekutif (pemerintah kabupaten) yang menyatakan bahwa koordinasi pemerintahan merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif antara dinas-dinas di daerah, dan tingkatan organisasi pemerintahan.Disusun dengan pembentukan-pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang. Secara teoritis dapat disebutkan beberapa jeniskoordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sesuai dengan lingkup adalah merupakan koordinasi ekstern karena koordinasi dilakukan antar pejabat dari antar organisasi pemerintahan, dan koordinasi menurut arah jalurnya adalah koordinasi vertical dimana koordinasi dilakukan antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya. Dengan demikian koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan koordinasi yang dilakukan berdasarkan struktur hirarki tingkatan organisasi, oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah desa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya selalu mengkoordinasikan dengan pemerintah kecamatan. Selanjutnya demi tercapainya koordinasi yang efektif antara pemerintah kecamatan dan desa diperlukan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, yaitu: - Komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal, komunikasi organisasi dan individu, komunikasi eksternal dan internal. Hubungan yang produktif hasil komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek perubahan. 7
- Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan secara terarah di semua level. - Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi. - Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masingmasing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaanya kepada masing-masing bagian yang ada. Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses planning, organizing, actuating, dan controlling. Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi dapat berjalan dengan baik karena adanya komunikasi langsung antara anggota organisasi.Seluruh manajer harus mampu berkomunikasi langsung dengan baik dengan bawahannya sehingga tercipta hubungan yang baik.Kontak langsung ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan antara manajer dan anggota organisasi lainnya.Dengan demikian manajer dapat mengkoordinasi berbagai aktivitas anggotanya secara efektif dan efisien. Prinsip timbal baik menyatakan bahwa semua faktor dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap keputusan dan tindakan seseorang di dalam organisasi akan mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan harus mempertimbangkan efek yang muncul pada orang lain atau departemen lain apabila keputusan atau tindakan tersebut diterapkan. Dengan diterapkannya prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya mengambil keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.
8
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa Tombatu Tiga dan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana dengan baik, yang dapat dikaji melalui: 1. Komunikasi antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang sering dilaksanakan, dimana alur informasi yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat langsung diterima oleh pemerintah desa, walaupun sarana infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, tidak memberikan dampak berarti dalam pelaksanaan komunikasi tersebut. 2. Masing-masing pemerintah desa dan kecamatan mengakui akan arti pentingnya koordinasi, khususnya bagi pemerintah desa yang harus selalu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada pemerintah kecamatan, maksud dilakukannya koordinasi ini adalah untuk meminimalisir bentuk kesalahan sekecil apapun yang dibuat oleh pemerintah desa. B. Saran Saran penelitian yang dapat disampaikan sesuai dengan kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Perlunya dibangun sistim informasi manajemen daerah (SIMDA) beserta dengan sarana infrastruktur penunjang untuk memudahkan proses komunikasi antar lembaga pemerintahan melalui komunikasi online, sehingga efektifitas dan efisiensi komunikasi akan lebih baik lagi. 2. Perlu ditingkatkan pemahaman bagi segenap jajaran pemerintah desa di wiliyah Kecamatan Tombatu Utara untuk memperhatikan aspek koordinasi dalam setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan agar dapat menghindari setiap kesalahan yang terjadi, sehingga dapat menghemat waktu dan anggaran bagi pemerintah desa.
9
DAFTAR PUSTAKA Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Handayaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen. Jakarta: Gunung Agung. Handayaningrat, Soewarno. 1989. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional.Jakarta: CV. Haji Masagung. Institute For Research and Empowerment. 2005. Prakarsa Desentralisasi danOtonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press. Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: Universitas Indonesia. Musanef. 2004. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : Gunung Agung. Nawawi, H. Hadari. 2005.Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia. Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press. Siagian, P. Sondang. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Silalahi. 1999. Metode dan Metodologi Penelitian. Bandung. Bina Bhudaya. Simanjuntak, Hasurungan. 2000. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas dan Kinerja Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Sukasmanto, dkk. 2004.Promosi Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. Alfabeta. Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2006. Metoodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Widjaja, HAW. 1996. Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Pers.
Sumber Lainnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10
