PRODUKTIVITAS HUKUM TUA DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA MOLOMPAR SATU KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Abstrak Oleh : Allan Adrie Pelealu NIM. 120 813 242
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menyebutkan kewenangan-kewenangan kepala Desa dalam hal pembinaan adalah pembinaan kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, serta membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Hukum tua atau kepala desa sebagai pemimpin tertinggi dalam undangundang di desa bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, terkadang hal seperti ini tidak dijalankan dengan baik oleh hukum tua itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denga tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas Hukum Tua dalam pembinaan kemasyarakatan yang meliputi: motivasi kerja, disiplin kerja dan keterampilan kerja, dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pembinaan Hukum Tua sesuai dengan hasil penelitian sudah baik.
Keywords : Produktivitas, Hukum Tua, Pembinaan
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Secara umum pembinaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.Kemasyarakatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa adalah kehidupan masyarakat.Pembinaan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, meliputi pembinaan pendidikan, ketentraman dan ketertiban, olah raga dan kesenian, keagamaan dan kesehatan. Fenomena yang terjadi dalam pembinaan kemasyarakatan di desa Molompar Satu Kecamatan Tombatu Timur adalah masih ditemui adanya dugaan lemahnya pembinaan kehidupan masyarakat desa terutama dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, sesuai dengan pengamatan peneliti hal ini diindikasikan dengan: - masih sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama yang berkaitan dengan konflik sosial, yang sering diakibatkan oleh minuman keras, sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat, ada beberapa oknum masyarakat desa tersebut bukan hanya didominasi oleh kelompok anak muda saja, tetapi juga dilakukan oleh orang tua, - keadaan umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa molompar satu adalah terciptanya budaya untuk merayakan/mensyukuri hasil pekerjaan dengan mengkonsumsi minum-minuman keras, hal yang biasanya terjadi adalah pada setiap hari sabtu banyak dijumpai pada masyarakat tertentu yang mengkonsumsi minuman keras secara berkelompok yang berujung pada keributan. Sampai dengan sejauh ini peneliti menemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ini, namun belum dapat dirasakan hasilnya, meningingat masih banyaknya kejadian-kejadian yang mengakibatkan kurangnya rasa aman di masyarakat desa. Dalam hal pembinaan sosial budaya masyarakat desa, secara gambaran umum kelompok-kelompok sosial seperti usaha tani dan rukun desa tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.Dalam susunan kepengurusan kelompok sosial desa ini dicantumkan sebagai Pembina adalah pemerintah desa yaitu kepala desa, hal ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya pembinaan pemerintah desa terhadap sosial kemasyarakatan desa. Gambaran keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa hasil capaian kerja pemerintah desa melalui Hukum Tua sebagai pemimpin tertinggi di desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan belum secara signifikan dirasakan hasilnya. Seperti yang diketahui bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, dengan demikian menunjukkan bahwa
2
produktivitas mencakup sejumlah persoalan yang terkait dengan kegiatan manajemen dan teknis operasional. Sebagai nilai ukuran dari suatu kinerja, produktivitas menjadi salah satu talak ukur untuk menilai keberhasilan dari seorang pemimpin dalam hal ini Hukum Tua Desa Molompar Satu dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan.Sesuai dengan data awal yang peneliti peroleh bahwa, ditemui adanya kendala dalam melakukan pembinaan, yaitu kemauan oleh individu untuk menerima pembinaan tersebut, atau metode yang digunakan dalam melakukan pembinaan yang belum tepat, sehingga tidak dapat menimbulkan dampak perubahan terhadap pembinaan itu. Beberapa masyarakat yang peneliti temui pada saat melakukan observasi awal menyebutkan bahwa selama ini Hukum Tua belum terlalu intens dalam melakukan pembinaan kepada warganya khususnya mereka yang sering mengkonsumsi minuman keras, dan ‘perasaan tidak enak’ untuk melakukan teguran karena dianggap sikap itu akan menimbulkan apatisme di masyarakat. Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut peneliti mencoba untuk mengkaji lebih jauh lagi melalui suatu penelitian mengenai produktivitas Hukum Tua dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan khususnya di desa molompar satu, kerana dirasakan bahwa hasil capaian melalui dimensi efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu dan efisiensi belum dapat dirasakan oleh masyarakat desa pada umumnya. B.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana produktivitas Hukum Tua dalam pembinaan kemasyarakatan di desa Molompar Satu Kecamatan Tombatu Timur? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas Hukum Tua dalam pembinaan kemasyarakatan yang meliputi: motivasi kerja, disiplin kerja dan keterampilan kerja.. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu : 1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya. 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya terutama di bidang administrasi kependudukan. 3. Bagi peneliti lainnya yang bermaksud mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kinerja kepala desa dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Produktivitas Produktivitas memiliki arti penting bagi organisasi.Pengukuran produktivitas kerja terutama digunakan untuk menganalisis dan mendorong efisiensi kerja.Sejak awal pekembangannya sampai sekarang telah banyak definisi produktivitas yang telahdikembangkan.Beberapa definisi dari produktivitas adalah sebagai berikut. Menurut Umar (1998:45), Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, selanjutnya produktivitas adalah perbandingan output dengan input, dimana outputnya harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaan yang lebih baik. Menurut Simajuntak (2001:31), menyatakan beberapa definisi produktivitas antara lain: a. Menurut Davis, produktivitas adalah perubahan dalam suatu produk yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya. b. Menurut Kendrick dan Creamer, produktivitas merupakan definisi fungsional untuk produktivitas parsial, produktivitas total, dan faktor total produktivitas. c. Menurut Siegel, produktivitas berkenaan dengan sekumpulan perbandingan antara output dengan input. B. Pembinaan bidang kemasyarakatan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar.Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut (Widjaja, 2003:67-68): a. Pembinaan kemasyarakatan yang meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial; b. Pembinaan gotong royong c. Pembinaan kelembagaan baik lembaga masyarakat maupun lembaga adat; d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti luas baik yang menyangkut aspek keduniawian misalnya tersedianya pangan, sandang, maupun papan bagi masyarakat dan aspek kerohanian yang meliputi rasa aman, keagamaan, dan lain-lain. e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang berkembang dimasyarakat, yang pelaksanaanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada lembaga adat desa. Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.Kewenangan dalam literature bahasa inggris disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid.Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang
4
yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (Adisasmita Raharjo, 2006: 34). C. Desa dan Pemerintahan Desa Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai ‘a group of houses and shops in a country area, smaller than a town’.Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural).Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua danKutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kemudian pada Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif tidak menggunakan angka–angka sebagai alat metode utamanya, dan parameter statistik untuk analisis datanya.Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar (Burhan Bunging 2002:15).Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang alamiah, sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Molompar Satu kecamatan Tombatu Timur. B. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini produktivitas Hukum Tua dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan di desa Molompar Satu Kecamatan Tombatu Timur, dengan indikator produktivitas yang mengarah kepada pencapaian target (Melayu Hasibuan, 1996:82) yaitu: 1. Motivasi kerja hukum tua dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. 2. Disiplin kerja hukum tua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khusus dalam pembinaan kemasyarakatan 3. Keterampilan kerja hukum tua di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. C. Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah: 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Anggota BPD 3. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat D. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara 2. Dokumen 3. Observasi E. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 4. Analisis diLapangan
6
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Motivasi Kerja Hukum Tua Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Berdasarkan hasil penelitian di Desa Molompar Satu tentang kewenangan pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan maka indicator kegiatan kemasyarakatan yang diteliti yaitu: peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Molompar Satu. Ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu bagian dari bidang kemasyarakatan, pemerintah desa khususnya Hukum Tua sebagai penyelenggara urusan rumah tangga desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta penyelanggaraan administrasi desa.Hukum Tua diberikan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kegiatan koordinasi baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam rangka pelaksananan urusan pemerintah lainnya. a. Pembinaan Kemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Berdasarkan pengertian diatas dilakukan perbandingan dengan hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan peneliti di Desa Molompar Satu mengenai ketentraman dan ketertiban serta partisipasi masyarakat desa Molompar Satu sendiri dalam melaksanakan berbagi kegiatan sosial gotong royong. Dalam hal ini peneliti setelah melakukan penelitian langsung di Desa Molompar Satu, ditemukan bahwa untuk kewenangan pemerintahan desa dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan khususnya dalam hal ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Molompar Satu sudah dirasa cukup tentram dan tertib, terjaga kondisi sosial kemayarakatannya secara aman Di desa ini, Sebagaimana hasil wawancara dengan Hukum Tua, bahwa: “Keadaan desa dari segi ketentraman dan ketertiban masyarakat cukup baik dari ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam desa.Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.Karena selama ini tidak ada ancaman yang berarti yang dapat mengganggu ketentraman di desa ini, kalaupun ada semuanya diselesaikan secara damai dengan jalan kekeluargaan, namun intinya semua berjalan lancar “. Dilanjutkan oleh keterangan Kepala Urusan Pemerintahan bahwa: “keadaan desa selama ini belum pernah ada tindak tauran antar kampung, pencurian, perampokan atau pembunuhan, hanya untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dilaksanakan ronda setiap malam, dengan sistem keamanan keliling dimana setiap jaga memiliki satu pos ronda yang letaknya di salah satu jaga yang dianggap rawan terjadinya gangguan kantibmas“. Sesuai dengan hasil wawancara diatas jika dilihat dari kondisi desa Molompar Satu sendiri memang terlihat rasa ketentraman dalam kehidupan masyarakatnya itu jelas terlihat dari masyarakat-masyarakatnya yang ramah serta terbuka dengan orang baru dari pihak luar. Ketentraman di desa ini terjaga Karena hal-hal yang bisa merusak ketentraman dan ketertiban desa seperti tindak kriminal sejauh ini belum pernah terjadi ini walaupun hal tersebut sampai dengan saat penelitian ini dibuat, kondisi desa masih dalam keadaan kondusif tapi masyarakat desa tetap berjaga-jaga Seperti halnya terlihat beberapa Pos Keamanan yang
7
dipergunakan masyarakat setempat sebagai pos untuk memantau lingkungan desa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sekaligus sebagai tempat ajang berkumpul anak muda. b. Pembinaan Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan perlu dilakukan oleh kepala desa, mengingat di desa banyak ditemui masyarakat yang putus sekolah, atau tidak meneruskan pendidikannya, sehingga kepala desa berkewajiban untuk memberikan motivasi kepada orang tua yang mempunyai anak usia sekolah untuk tetap melanjutkan sekolah anak-anak mereka. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan kepala desa dalam bidang pendidikan, salah satu guru SD yang ada di desa Molompar Satu mengatakan: “pembinaan ataupun motivasi yang dilakukan kepala desa belum terlalu intens dilakukan, biasanya yang paling berperan untuk memberikan pembinaan kepada warga untuk terus melanjutkan pendidikan adalah dari pihak sekolah itu sendiri, namun pihak sekolah mempunyai keterbatasan kewenangan, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat desa, yang seharusnya pihak pemerintah desalah yang paling berwenang untuk melakukan pembinaan tersebut”. c. Pembinaan Kemasyarakatan di Bidang Olah Raga, Kesenian dan Budaya. Kegemaran masyarakat desa terhadap olah raga khususnya sepak bola sudah menjadi hal yang lazim, tak terkecuali dengan rata-rata daerah di kabupaten minahasa tenggara, dimana hampir pada setiap desa masyarakatnya gemar berolah raga sepak bola, khusus di desa Molompar Satu sering dilaksanakan pertandingan antar jaga, biasanya kegiatan ini dilakukan pada saat merayakan hari kemerdekaan proklamasi setiap tanggal 17 agustus. Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan kepala desa dalam bidang olah raga, salah satu masyarakat desa mengatakan bahwa: “pembinaan yang dilakukan Hukum Tua biasanya memfasilitasi kegiatan pertandingan olah raga seperti sepak bola, yang rutin dilakukan setiap memperingati hari kemerdekaan, selebihnya belum dapat dirasakan motivasi di bidang olah raga, seperti membentuk klub olah raga desa, hal ini disadari bahwa belum adanya tokoh di desa yang berpartisipasi menjadi manajer, karena menjadi manajer suatu klub sepak bola memerlukan anggaran yang tidak sedikit”. d. Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Kesehatan Kesehatan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena dengan keadaan tubuh yang sehat mayarakat dapat melakukan berbagai aktifitasnya terutama dalam melakukan mata pencahariannya. Pembinaan kesehatan yang dilakukan oleh Kepala Desa mendapat tanggapan dari salah satu warga desa, yang mengatakan bahwa: “sesuai dengan penilaian saya bapak hukum tua cukup baik membina masyarakatnya khususnya untuk selalu menjaga kesehatan, setiap sambutan yang dilakukan hukum tua pada acara-acara di desa, bapak hukum tua selalu mengingatkan warganya untuk selalu memperhatikan dan menjaga kesehatan, apabila ada yang sakit disuruh untuk ke
8
puskesmas, karena layanan puskesmas yang ada terbilang cukup baik, jadi secapatnya masyarakat yang kurang sehat untuk segera berobat”. e. Pembinaan kemasyarakatan Bidang Kerohanian Keadaan masyarakat desadapat dikatakan cukup baik dalam bidang keagamaan, dimana masyarakat yang rata-rata pemeluk agama Kristen protestan dapat dikatakan taat beribadah, hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala desa: “masyarakat yang ada di desa ini sangat malu apabila tidak pergi ibadah di gereja setiap hari minggu, oleh karena itu setiap hari minggu masyarakat memadati gereja-gereja yang ada di desa, walaupun ada juga beberapa warga yang tidak beribadah ke gereja seperti mereka para anak-anak muda biasanya karena malam minggu mereka tidur sampai larut malam, sehingga tidak bisa bangun pagi”. Penuturan salah satu tokoh agama mengatakan bahwa: “Bapak hukum tua selama ini cukup baik melakukan pembinaan kerohanian, hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan aktif bapak hukum tua dalam setiap acara keagamaan, dalam setiap sambutannya beliau selalu mengajak warganya untuk taat beragama, beliau selalu menekankan berulang-ulang kali bahwa apabila kita taat beragama menjalankan perintah Tuhan, maka kita dapat terhindar dari masalahmasalah, seperti perseteruan dengan orang lain, amarah, dendam, dan lain-lain”. PENUTUP A. Kesimpulan Produktivitas Hukum Tua Desa Molompar Satu dapat di nilai berdasarkan indicator-indikator berikut ini: 1. Pembinaan Hukum Tua sesuai dengan hasil penelitian sudah baik, karena kesadaran dari hukum tua itu sendiri sebagai pemimpin yang ada di desa menjadikannya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, khususnya dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di bidang pendidikan, keamanan, ketertiban kesenian, olah raga, budaya kesehatan, dan kerohanian. 2. Disiplin kerja Hukum Tua sesuai dengan hasil penelitian sudah menunjukkan hal yang positif, hal ini didukung oleh kesadaran dalam diri hukum tu itu sendiri yang memberikan telandan bagi warganya, dukungan kedisiplinan ini berhubungan erat dengan kesadaran dalam diri hukum tua sebagai bentuk tanggungjawab sebagai seseorang yang menjadi panutuan bagi masyarakatnya. 3. Keterampilan kerja Hukum Tua sesuai dengan hasil penelitian sudah menunjukkan hal yang baik, namun ditemukan adanya keluhan dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang pelestarian budaya, dengan semakin pudarnya penggunaan bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pemasalan pembinaan masyarakat bidang budaya tersebut. B. Saran
9
Saran yang dapat disampaikan sesuai dengan kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Pembinaan Hukum Tua perlu ditingkatkan lagi, bukan hanya motivasi pada individu hukum tua, tetapi kepada seluruh penyelenggara pemerintahan desa, agar terdapat satu kesatuan persepsi sehingga dapat memotivasi warga desa dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Disiplin Kerja perlu ditingkatkan bukan hanya pada hukum tua tetapi kepada seluruh aparat pemerintah desa khususnya dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan. 3. Keterampilan Kerja dapat ditingkatkan dengan mengikuti pelatihanpelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, perlu dibuat peraturan desa untuk melestarikan budaya yang ada khususnya budaya mapaluse di Desa Molompar Satu.
10
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Bambang Kussriyanto, 1986. Meningkatkan Produktivitas Karyawan, Edisi II, Penerbit LPPM dan PT. Pusataka Binaan. Jakarta. Bungin Burhan, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Lawang, Robert M Z. 1985. Pengantar Sosiologi, PT. Karunika Universitas terbuka, Jakarta. Melayu S.P Hasibuan, 1996 Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningakatan Produktivitas, Bumi Aksara Putra, Jakarta. Muchdrasah Sinungan. 2000. Produktivitas, Apa Dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta. Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. Purwadaminta, WJS, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen P & K, Jakarta. Sastropoetara, R. A. Santoso, 1986. Partisipasi.Persuasi, dan Disiplin Dalam pembangunan. Gunung Agung. Jakarta Suharto, Edy.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Refika Aditama. Bandung 2009. Siagian, S. P. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. PT Rineka Cipta. Jakarta. Simanjuntak, P. J. 2001.Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Edisi 2001.Universitas Indonesia. Jakarta. Sinungan.2009. Produktivitas Apa dan Banagimana. PT. BumiAksara. Jakarta. Siagian P. Sondang. 2000. Administrasi pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta Soemantri, Bambang. 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta. Umar, Husein. 1998. Riset Sumber Daya Manusia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Wasistono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Bandung: CV. Fokusmedia. Widjaja, A.W. 2003. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: P T. Raja Grafindo Persada. Sumber Lainnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
11
