PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA RATATOTOK I KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Oleh : ADRIANUS MANOPO NIM. 120813249 Abstrak Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat 1 dan 2 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengna judul dan permasalahan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang pembangunan di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari hasil penelitian Peran Pemerintah dalam pembangunan Infrastruktur desa khususnya pembangunan poskamling tidak maksimal. Keywords : Peranan, BPD, Pengawasan
1
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Pembangunan yang dilaksanakan di Pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Desa peran serta Badan permusyawaratan desa, pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan selalu dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang terminologis dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang dapat meletakkannya, artinya sebagai salah satu dasar untuk menuju arah perbaikan kehidupan, walaupun secara fisik sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pasal 56 ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dari penjelasan undang-undang diatas jelas pemerintah desa dituntut suatu bersikap professional dalam menjalankan suatu program untuk kesejahteraan masyarakat, mengingat banyaknya dana desa yang masuk. Badan permusyawaratan desa juga dituntut bekerja lebih dan lebih teliti lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ratatotok I belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan, ada beberapa program pembangunan seperti Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan, Jalan Kebun perbaikan drainase namun prosesnya lambat bahkan tidak jalan, padahal telah dijelaskan sebelumnya Desa telah mendapatkan dana desa salah satunya untuk pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan fenomenafenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Pembangunan di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang pembangunan di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara ? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 2
Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang pembangunan di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. D. Manfaat Penelitian Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. 2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. 3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
3
TINJAUAN PUSTAKA A.
Konsep Peranan Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33). Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari polapola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Apabila kita menyandang atau memangkas sebuah status maka kita pasti akan atau harus dihadapkan dengan suatu peran yang harus kita laksanakan sesuai dengan status itu. Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu (Paul B. Horton, 1999:118). Menurut Saoerjono Soekanto, peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hal-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu : a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. B.
Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dasar Hukum Pengawasan oleh BPD Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 4
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. C. Konsep Pengawasan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatankegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. D. Konsep Pembangunan Desa Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam anti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku) (Ndraha, 1987:1). Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1987:2), adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap". Menurut Siagian (1988:31), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).
5
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1982:649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalam yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga. Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. B. Fokus Penelitian Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pembangunan di desa Ratatotok I Kec. Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Jadi focus dalam penelitian ini adalah bagaimana para anggota BPD menjalankan hak dan kewajiabnnya sesuai dengan kedudukannya dalam hal ini pengawasan pembangunan. C. Informan Penelitian Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah : Ketua Badan Permusyawaratan Desa 2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa Ratatotok I 3 Tokoh Masyarakat Serta 5 Masyarakat Desa Ratatotok I D. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undangundang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal pembangunan di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara 6
E.
Teknik Analisa Data Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umunya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilik mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007;87-89). Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut : a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk analisa. b. Reduksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian. c. Interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana memberikan tafsiran, penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian.
7
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Dari hasil penelitian mengenai Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan poskamling di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok, dari beberapa informan yang diwawancari sebagian besar mengatakan pemerintah desa kurang berperan dalam pelaksanaan pembangunan terbukti dengan jarangnya hukum tua mengajak dan menghimbau masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan poskamling. Seperti dengan pernyataan Bapak Alex P seorang masyarakat desa Ratatotok I beliau mengatakan : yang saya tahu rencana pembangunan pos keamanan lingkungan di desa Ratatotok I sudah lama tetapi pada kenyataannya belum ada tindak lanjut oleh pemerintah desa, kami sebagai masyarakat siap membantu tetapi kalau pemerintah saja tidak bergerak bagaimana kita akan bekerja bakti?. Pernyataan lainnya dikatakan oleh Bapak. Fenly L mengatakan : kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan poskamling saya nilai kurang berperan karena sudah lama ide ini bahkan yang saya tahu sudah diprogramkan tetapi belum efektif memang sudah ada material dilokasi tetapi batu-batu tersebut sudah lama ada disitu tetapi belum dikerjakan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan poskamling di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok belum berjalan maksimal, hal ini penulis nilai perencanaan yang kurang matang mengakibatkan hal yang demikian. Berkaitan dengan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) dapat dijelaskan sebagai berikut: B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Berangkat dari fokuis penelitian yakni menurut Soekanto dijelaskan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Jadi focus dalam penelitian ini adalah bagaimana para anggota BPD menjalankan hak dan kewajiabnnya sesuai dengan kedudukannya dalam hal ini pengawasan pembangunan. Di dalam pelaksanaan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan Pemerintahan Hukum Tua. Pelaksanaan pengawasan pembangunan yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap program-program yang telah ditetapkan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategic bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga social dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaaan diantara mereka. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi selain peraturan desa BPD juga mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakan terjadi penyimpangan peraturan atau tidak. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ratatotok I terhadap pelaksanaan pembangunan desa, berdasarkan wawancara dengan ketua BPD antara lain : a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa. 8
Dari wawancara dengan ketua BPD desa Ratatotok I beliau mengatakan : salah satu fungsi BPD adalah sebagai pengawas pemerintah salah satunya pembangunan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau bahkan aturan, sebagai lembaga independen kami menjalankan fungsi tersebut guna terlaksananya peraturan dan lancarnya pembangunan di desa. b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. Beliau lanjut mengatakan : jika terjadi suatu penyelewengan kami selaku BPD memberikan teguran kepada Pemerintah disini adalah Hukum tua, kaitannya dengan pembangunan poskamling, memang telah ada beberapa keluhan dari masyarakat yang mengatakan sudah lama material pembangunan di lokasi pembangunan poskamling tetapi belum terlaksananya pembangunan, kami telah menanyakan hal tersebut kepada pemerintah namun, pemerintah hanya memberikan janji saja. Hal ini juga ditegaskan oleh salahsatu anggota BPD Ratatotok I Ibu. Seska L beliau mengatakan : saya sependapat dengan bapak ketua, bahwa kami telah melaksanakan sesuai dengan prosedur atau tugas dan fungsi kami sebagai pengawas dari pemerintah, kami telah bekerja semaksimal mungkin untuk hal tersebut. c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Selanjutnya Ketua BPD mengatakan akan mengklarifikasi hal tersebut dalam rapat pimpinan : demi terwujudnya check and balances di pemerintahan desa, kami akan mengklarifikasi mengenai pembangunan poskamling kepada pemerintah desa secara resmi dalam suatu rapat koordinasi antara pimpinan BPD dan Pemerintah desa, sebab kalau hanya sepintas saja, jawabanya pasti tidak maksmila dan terkesan tidak memuaskan. d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti. Beliau melanjutkan : apabila pemerintah desa tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak mengindahkan teguran dari kami selaku BPD, sesuai dengan prosedur kami akan melaporkan hal tersebut kepada camat dan camat akan melanjutkannya kepada bupati, dan apabila pihak kecamatan lambat menindaklanjuti kami bisa saja menyampaikan langsung kepada bupati, apalagi bupati sekarang tidak suka akan pelayanan yang berteletele, setelah itu kami tinggal tunggu tindaklanjutnya. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya program pembangunan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokohtokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan pengawasan di Desa Ratatotok I tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Berty P seorang tokoh masyarakat desa Ratatotok I beliau mengatakan : Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan hukum tua juga menjadi tanggung jawab masyarakat bukan hanya BPD sebagai masyarakat kami selalu memberikan nasehat kepada Hukum Tua dan BPD apabila mulai terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ratatotok I Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara 1. Masyarakat Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa 9
menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Menurut Ketua BPD Desa Ratatotok I Kabupaten Minahasa Tenggara, mengatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. 2. Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Ratatotok I adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. 2. Pendapatan/insentif Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan. 3. Fasilitas operasional Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administrasif layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh BPD untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa. Untuk menunjang kinerja anggota BPD, hal lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja BPD di desa ini.
10
BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Peran Pemerintah dalam pembangunan Infrastruktur desa khususnya pembangunan poskamling tidak maksimal, hal terbukti dengan telah adanya program pembangunan, dan telah ada beberapa material bangunan namun pemerintah belum juga dilaksanakan dikarenakan perencanaan yang kurang matang. 2. Peran dari Badan Permusyawaratan Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok telah menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan amanat undang-undang juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah, namun belum ada ketegasan yang dilakukan oleh BPD, hal ini terlihat belum adanya teguran secara tertulis kepada pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur poskamling. 3. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan di desa seperti masyarakat, dengan adanya dukungan masyarakat pengawasan terhadap pembangunan berjalan secara efektif, begitu juga dengan adanya hubungan yang terjalin antara BPD dan Pemerintah Desa, namun factor insentif dan fasilitas yang sampai sekarang ini menjadi penghambat, dimana BPD merasa pendapatan yang didapatkan selama ini tidak sesuai serta fasilitas dalam menjalankan tugas belum memadai. B. SARAN 1. Perencanaan yang matang merupakan salah satu factor penentu suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan, dalam pembangunan poskamling serta pembangunan lainnya harus direncanakan terlebih dahulu dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, pihak Pemerintah desa dan BPD harus berkoordinasi dengan pemerintah yang diatasnya sebelum merencanakan suatu pembangunan. 2. Perlu adanya suatu ketegasan dalam menjalankan tugas, hal ini merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap suatu lembaga yang dilegitimasikan untuk mengawasi pemerintah, BPD selain mengawasi harus juga menindaki dari hasil pengawasan tersebut, karena pengawasan tanpa adanya tindakan tidak berarti sama sekali. 3. Perlu adanya revisi aturan mengenai honor untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta peningkatan kualitas fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mereka, agar pelaksanaan fungsinya bukan hanya pengawasan tetapi legislasi dan anggaran juga akan maksimal.
11
DAFTAR PUSTAKA Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role Theory : Concept and Research. New York : Wiley Beck willian dan rawlin, 1986 Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta,. raja grafindo persada Horton Paul B, 1999. Sosiologi Jilid I edisi ke Enam. Jakarta Erlangga. Komaruddin, 1994,. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta, Gramedia Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta _________________. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Tjokroamidjojo, Bintoro. Pengantar Administrasi Penibanguan. Jakarta: LP3ES, 1987.
Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. CV Fokus Media: Bandung. Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar Maju. Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung. Sumartono. 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Soerjono Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali.Widjaja,. 2005 Otonomi Desa, raja grafindo persada, Jakarta Sumber – Sumber Lain : - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN
12
