PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA LOPANA KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA LOPANA KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Oleh : Sartika Putri Ngadi

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pemikiran Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa : Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam undang-undang yang lama (UU No. 22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Permusyawaratan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi check and balance di desa, telah dikurangi perannya.

Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan.Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahwa : 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 2) Pimpinan Badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 4) Syarat dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Lopana, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lopana tidak berjalan dengan baik.Hal ini terlihat dari tugas pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD yang diatur dalam undang-undang BPD di desa Lopana terkesan hanya sekedar organisasi saja, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti lambatnya pengurusan surat-surat, sering terlambatnya aparat desa seharusnya mendorong BPD untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. B.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ? 2. Faktor-faktor apa yang mendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ? C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Lopana Kecamatan Amurang TimurKabupaten Minahasa Selatan.

b.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung peran BPD dalam menjalankan tugas pengawasan pemerintahan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

D. Manfaat Penelitian Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. 2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Lopana Kecamatan Amurang TimurKabupaten Minahasa Selatan untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masingmasing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Konsep Peran Menurut W.J.S. Poerwadaminta (1985: 735), peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa. Menurut Sondang P. Siagian (2003: 54) menyatakan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun menurut A. Marwanto yang dikutupip oleh Taliziduhu Ndraha (2003: 504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Hal in timbuk sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki didalam struktur sosial dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara pemerintah kota dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Jadi, dapat disimpulkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses; jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

B.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui

musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut : 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. 2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa. 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa. 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.Masa jabatan anggota BPD adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilh lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan menurut PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa, sebagai berikut: a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang. b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang. c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang. d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang. e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. B.

Konsep Pengawasan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu

Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

D.

Konsep Pemerintahan Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Widjaja(2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuankesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah Desa-Desa lama yang disebut desa-desa gaya baru.

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1982:649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalam yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga. Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

B.

Fokus Penelitian Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : a. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan khususnya pengawasan terhadap peraturan desa di desa Lopana Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. b. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti dan akan dianalisa yang mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lopana dalam menjalankan tugas pengawasan. Antara lain faktor tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tingkat pendidikan anggota BPD 2. pola hubungan kerjasama anggota BPD dengan pemerintah desa 3. jenis pekerjaan anggota BPD

C. Informan Penelitian Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :  Ketua Badan Permusyawaratan Desa  Wakil Ketua Badan Permusyawaratn Desa  Anggota Badan Permusyawaratan Desa  Pemerintah Desa  Serta Masyarakat Desa Lopana D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai Setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode ekperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lainlain. Bila dilihat dari sumbernya datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada naturalsetting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007;62-63). E. Teknik Analisa Data Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai

datanya jenuh.Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.Data yang diperoleh pada umunya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilik mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007;8789). Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut : a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk analisa. b. Reduksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian. c. Interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana memberikan tafsiran, penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Desa Lopana secara administrasi adalah bagian dari Kecamatan Amurang Timur kabupaten Minahasa Selatan dan jarak dari ibu kota propinsi Sulawesi Utara kurang lebih 46 km. A. Keadaan Geografis 1. Batas wilayah Secara administrasi wilayah ini berbatasan dengan a. sebelah timur dengan desa Lopana. b. sebelah selatan dengan desa Kecamatan Amurang Timur. c. sebelah utara dengan Kecamatan Amurang Timur. d. sebelah barat dengan Kecamatan Amurang Timur. 2. Luas wilayah a. Luas wilayah Desa Lopana : 2.510.Ha b. Luas kebun : 92 Ha 3. Keadaan Tanah dan Iklim. Keadaan tanah Desa Lopanasangat subur dan cocok untuk di buat perkebunan yang di dukung oleh udara dingin. B. Keadaan penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan data pada tahun 2006 s/d 2011, maka jumlah penduduk yang mendiami desa Lopana adalah berjumlah 1784 jiwa dan terdapat 477 kepala keluarga yang terdiri dari jumlah jiwa laki-laki 930 dan jumlah jiwa perempuan 854. 2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di Desa Lopana, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda.Ada yang bekerja sebagai petani, pengusaha, pedagang, peternak, tukang, pegawai negeri sipil, POLISI dan TNI. C. 1.

Keadaan Sosial Budaya Pendidikan Tingkat pendidikan suatu masyarakat mutlak diperlukan karena dengan pendidikan, masyarakat tidak dapat dibodohi.Pendidikan juga merupakan salah satu faktor dalam menunjang kemajuan suatu bangsa.Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tentunya bisa diperoleh apabila menempuh pendidikan yang tinggi. Keadaan pendidikan di Desa Lopanaadalah merupakan dari integrasi dalam system pendidikan nasional yaitu berdasarkan pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertimbangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecermatan, semangat kebangsaan sehingga di tumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu mengembangkan dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 2. Agama Masyarakat Desa Lopanapada secara keseluruhan menganut agama Kristen Protestan.Kehidupan antar umat beragama di Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur tetap berjalan dengan baik. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan antara sesama pemeluk agama tetap terjalin dengan harmonis dan tidak terjadi pertentangan antara pemeluk agama lain. Salah satu yang turut menunjang kegiatan ibadah adalah ketersediaan sarana peribadatan itu sendiri. 3. Kesehatan Faktor kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan setiap manusia karena dengan kesehatan yang baik manusia akan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian tingkat pelayanan petugas kesehatan kepada pasiennya perlu diperhatikan dan diutamakan.Karena itu pemerintah terus berupaya melakukan penyediaan sarana-prasarana kesehatan yang memadai kepada masyarakat seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang harus terus ditingkatkan. Pelayanan Kesehatan Desa Lopanasudah baik.Sarana dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis telah tersedia walaupun dalam jumlah yang masih terbatas.Dimana telah terdapat puskesmas dan balai pengobatan didesa ini. D Keadaan Pemerintah Penyelenggaraan pemerintahan Desa Lopanadilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan mengenai hal-hal menyangkut Desa yaitu sebagai berikut : Pemerintah Desa Pasal 202 (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Pasal 203 (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa. (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 204 Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN A.

Hasil Penelitian Hasil yang akan disajikan merupakan analisis dari Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang ada di Desa Lopana. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan, informan kunci, dan informan pelengkap. Hasil penelitian ini akan meliputi: karateristik informan, pengamatan masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pengawasan pemerintah Desa, lebih khusus pemerintah Desa Lopana, yang berhubungan dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas menampung aspirasi masyarakat, merancang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, serta menetapkan peraturan Desa. Karateristik Informan Penelitian ini melibatkan beberapa informan dari berbagai unsur, yaitu: a. Kepala Desa 1 orang b. Perangkat Desa 2 orang c. Badan Permusyawaratan Desa 7 orang d. Tokoh Masyarakat 3 orang e. Masyarakat sebagai Informan Pelengkap disesuaikan. 1.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Hukum Tua Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Hukum Tua.Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan Hukum Tua yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Lopana, adalah sebagai berikut :

a.

Peran Pengawasan BPD terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Lopana terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain : a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti. b.Peran BPD Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Hukum Tua setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara, dengan sekretaris BPD : setiap tahunnya Hukum Tua memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami, mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh hukum tua dan perangkatnya dalam kapasitas sebagai pemerintah desa, dalam laporannya Hukum Tua menyapaikan pencapaian target penerimaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu : Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat.Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. c. Faktor-Faktor Pendukung Peran BPD Dalam Pengawasam Pembangunan Desa Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai hasil wawancara unsur penyelenggara pemerintahan yakni sekretaris desa Lopanatentang kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan tupoksinya, beliau mengatakan bahwa:ada beberapa kendala yang sering kami lihat yang dialami BPD dalam melaksanakan tupoksinya yakni minimnya fasilitas operasional BPD, Pemberian Tunjangan yang kurang, dan Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. hal tersebut yang sering ditemui dalam pelaksanaan tupoksi BPD. Hal diatas dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Lopana:kurangnya fasilitas dan tunjangan kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami, anggota saya sering mempertanyakan akan fasilitas dan tunjangan yang dijanjikan pemerintah Selain itu faktor-faktor lain yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah: 1. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.

2. Pola Hubungan Kerja Sama Anggota BPD dengan Pemerintah Desa Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dimana disebutkan pola hubungan antara BPD dengan Hukum Tua adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Hukum Tua, seperti yang disampaikan KL anggota BPD Lopana:Melihat dari fungsi pengwasan, dapat diintepretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada diatas dari pada Hukum Tua, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi. Pola hubungan antara BPD dan hukum tua ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik intern antara BPD dan Hukum Tua. C. Pembahasan Hasil Penelitian BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa.Oleh kerena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa antara lain: 1. Sikap Mental Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif/baik terhadap peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. 2. Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa tugas dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud. 3. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/Tradisi Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawa oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Lopana dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari

hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten minahasa selatan. 2. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Lopana adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada. B. Saran Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah: 1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait tahapan-tahapan pembuatan peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, Penataran atau Training Centre. 2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasionalisasi BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar diwilayah Pemkab Minahasa Selatan

DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhamad, 1986, Kamus Bahasa Indonesia, Angkasa Bandung Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966.Role Theory : Concept and Research. New York : Wiley Beck willian dan rawlin, 1986 Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta,.raja grafindo persada Komaruddin, 1994,.Ensiklopedia Manajemen. Jakarta, Gramedia Koentjaraningrat (ed)., 1994, Metode metode Penenelitian Masyarakat, (pemerintahan desa dan administrasi desa), Jakarta: PT Gramedia. Miftah Thoha, 1983. Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, Gunung Agung. Jakarta Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Roucek dan warren (arifin 2010) Teori-teori psikologi social, bandung, refika aditama Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. CV Fokus Media: Bandung. Siagian, S.P., 2003, Teori Praktek Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta, Jakarta Soejono, Soekanto, 2002, Pengantar Sosiologi,Surabaya, Rajawali Pers,. Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif.Alfabeta; Bandung. Sumartono.2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Widjaja,. 2005 Otonomi Desa, raja grafindo persada, Jakarta Sumber – Sumber Lain : - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa