Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Efetivitas Pemerintahan di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan
Noffy Kawung Abstract: The conception of the village as Consultative Bodies that are desired by Act No. 22 of 1999 is to provide powerful control functions to the village chief in addition, Consultative bodies of the village is known for the introduction of the legislative Institutions, and have the authority the authority legislation generally in the village. The quality of human resources (public), including the village government apparatus and Leadership as well as members of the Village institutions in the improvement of the effectiveness of implementation of giliranya inhibits the Government village, so there is also an impact on the effectiveness of Implementation the Government accelerated the slow pace of the village itself. Konstalasi that causes BPD do not proactively with his duties because of the factor of human resources (HR) members. Based on explanation above, the authors are encouraged to conduct research on the system of Government with the title role of the Consultative bodies of the village of Efetivitas in improving governance at the village of Tareran Sub-district Koreng South Minahasa Regency. This research uses qualitative research methods deskriptis with the data analysis techniques, described in the form of description sentences by giving interpretation/interpretation based on direct interviews conducted with a sample of existing research object or the respondent is there, so it can be used by way of presentation techniques The research results and conclusions stated that perluanya there is a good relationship between BPD and the Government of the village, an increase in the Metal of the BPD was also in a sense quite necessary, in order that they may be liable with all their duties and responsibilities. Referring to the conclusions above, in order that the Government shall recommend to hold special training to BPD so that in carrying out tasks they can optimally, it needs also the existence of a relationship between the Government of the village and a tub of BPD as a partner. Keywords: Role Of BPD
daerah sangat di dukung dan di tentukan oleh
PENDAHULUAN Dalam konteks system pemerintahan
Pemerintah
Desa
dan
Negara Republik Indonesia yang membagi
Permusyawaratan
daerah Indonesia atas daerah-daerah besar
bagian dari pemerintah daerah. dinamika
dan kecil, dengan bentuk dan susunan
masyarakat pada tingkatan dapat terwadahi
tingkatan pemerintahan terendah adalah desa
dalam tiga institusi utama sebagai berikut :
atau
ini,
Pertama, Pemerintah Desa sebagai unsur
sub system dari
pelaksana berbagai program pembangunan
kelurahan.
Dalam
pemerintah Desa adalah
konteks
seistem
penyelenggaraan
pemerintahan
nasional
yang langsung berada di bawah
pemerintahan kabupaten. Pemerintahan Desa sebagai ujung
Desa
pelayanan,pembinaan
(BPD)
Badan
dan
sebagai
pemberdayaan
masyarakat. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung ,menyalurkan serta
tombak dalam system pemerintahan daerah
mewujutkan
aspirasi
dan
kepentingasn
akan berhubungan dan bersentuhan langsung
masyarakat dalam menetapkan kebijakan
dengan masyarakat. Karena itu system
yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
desa.Ketiga, Lembaga Kemasyarakatan Desa
seperti Rukun Tetangga,Rukun
Warga
pemerintah di Desa. Kepala Desa sebagai
karang Taruna,PKK dan kelompok-kelompok
pemimimpin mempunyai tugas dan peranan
lainya mitra pemerintah Desa dalam upaya
yang sangat berarti
mewujutkan pemberdayaan masyarakat dan
aktivitas
untuk mengakomodasi aspirasi kebutuhan
membimbing, membina, dan mengarahkan
dan
bidang
partisipasi masyarakat. Kemampuan Kepala
pembangunan, pelayanan pemerintah serta
Desa untuk mengerakan perangkat desa
dalam
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
tuntutan
rangka
masyarakat
di
menumbu
kembangkan
dalam mengerakan
swadaya
masyarakat,dapat
partisipasi dan kemasyarakatan dan semangat
merupakan indikator
gotong royong warganya. Desa merupakan
Namun
organisasi atau wadah yang terendah dalam
kelebihan jasmania juga harus di tunjang
tata
dengan kemampuan, mengantisipasi serta
pemerintahan
di
Indonesia.Namun
keberhasilan
peribadinya
menguasai
tersendiri
yakni
masyarakat yang dipimpinya untuk mencapai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
Efektivitas Kepala Desa perlu bekerjasama
kepentingan masyarakat berdasarkan asal
dengan Badan Legislasi yang berkedudukan
usul desa, disamping kewengangan lainya
sebagai mitra kerjanya. Terdapat empat
berdasarkan uandang-undang yang berlaku.
komponen
Dalam
otonomi
rangka
asli
melasksanakan
bagi
Kuat,Mandiri,maju
dan
kondisi
dan
demikian Desa mempunyai keistimewaan yaitu
situasi
dari pelaksanaanya.
Desa dan
dari
yaitu, Demokratis
kewengangan yang dimiliki untuk mengatur
komponen awal dari sekian komponen ini
dan mengurus kepentingan masyarakat, maka
adalah desa yang mandiri, jika dulu desa
dibentuklah Badan Peremusyaearatan Desa (
tergantung dengan kebaikan kepala daerah
BPD ), sebagai lembaga legislasi dan wadah
maka sekarang desa harus memperkuat
yang berfungsi untuk menampung dan
kedudukanya. Desa bukan lagi kepanjangan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga
dari pemerintah tapi menjadi pemimpin
ini pada hakikatnya adalah mitra kerja
masyarakat sendiri.
pemerintah Desa yang memiliki kedudukan
Berdasarkan
yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan
dilakukan
pemerintah,
gambaran
pembangunan,
dan
di
pengamatan
yang
Desa
Koreng,
diperoleh
bahwa
Peran
badan
pemberdayaan masyarakat.
Permusyawaratan desa dalam meningkatkan
Penyelenggaraan pemerintah di Desa dalam
Efektivitas Kerja Pemerintah Desa masih
bentuk
berpikir,perencanaan
kurang berfungsi sebagaimana mestinya,hal
pelaksanaan administrasi desa, pembangunan
ini tentunya disebabkan karena keberadaan
serta pembinaan kepada masyaratakat sangat
BPD yang belum maksimal menjalankan
tergantung pada kemampuan kepala Desa
peranya sebagaimana yang diharapkan oleh
selaku elit administrative (asministrator)
masyarakat, disamping itu BPD kurang
kegiatan
mensosialisasikan diri kepada masyarakat
Konstalasi yang menyebabkan BPD tidak
mengingat tanggapan masyarakat yang selalu
proaktif dengan tugas-tugasnya karena faktor
mengangap bahwa BPD itu sama dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) anggotanya.
Lembaga-lembaga desa lainya.Di samping
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis
itu karena adanya sistem kekeluargaan yang
terdorong
kuat, sehinga posisi BPD sering tidak dapat
mengenai sistem pemerintahan dengan judul
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam
dikarenakan
Meningkatkan Efetivitas Pemerintahan di
situasi
seperti
yang
telah
diuraikan di atas. Pembahasan
untuk
mengadakan
Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten mengenai
Badan
Minahasa Selatan.
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
METODE PENELITIAN
dalam Undang-Undang yang lama (UU No.
A. Jenis Penelitian
22 Tahun 1999) pasal 104 dinyatakan bahwa„Badan disebut
Permusyawaratan Desa atau
dengan
penelitian
nama
lain
Menurut Sugiono ( 2007 : 17 ) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian
berfungsi
yang memberikan gambaran atau uraian
mengayomi adat istiadat, membuat peraturan
suatu keadaan pada objek yang di teliti.data
desa, serta membuat pengawasan terhadap
yang
penyelenggaraan Desa.
kualitatif , dimanan peneliti mendeskripsikan
Konsepsi Badan Permusyawaratan
apa
terkumpul
yang
akan
dianalisa
secara
dilihat,didengar,dirasakan
dan
Desa sebagaimana yang diinginkan oleh
ditanyakan.
undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Dalam rangka penelitian ini maka variable
adalah untuk memberikan fungsi control
penelitian
yang kuat kepada Kepala Desa selain itu,
operasional, sebagai berikut :
dikenal Badan Permusyawaratan Desa adalah
1.
tersebut
didefinisikan
secara
Peran Badan Permusyawaratan Desa
untuk memperkenalkan adanya Lembaga
(Independent Variabel) di definisikan
Legislatif,
sebagai
dan
mempunyai
kewenangan
Badan
Perwakilan
dari
kewenangan legislasi pada umumnya di
MasyarakatDesa yang keanggotanya di
Desa.
pilih dari calon-calon yang diajukan
Kualitas
sumber
(masyarakat),termasuk
Daya
aparat
Manusia pemerintah
oleh
kalangan
adat,pemuka
Desa dan Pimpinan serta Anggota Lembaga-
agama,organisasi soaial,politik golongan
Lembaga Desa pada giliranya menghambat
profesi
peningkatan
masyarakat
Efektivitas
Penyelenggaraan
dan
unsur lainya
Pemerintah Desa, sehinga berdampak pula
persyaratan,untuk
pada
Efektifitas
pemerintahan
Desa
perwujudan
lambatnya
Penyelenggaraan sendiri.
akselerasi pemerintah
itu
Variabel
pemuka yang
Desa
dapat
memenuhi memperkuat
serta
Demokrasi ini
agama
mewakili di
Desa.
diamati/diukur
melalui
indikator-indikator
sebagai
berikut : Intensitas Kepercayaan Kepala
berikut :
Desa terhadap perangkat Desa bertalian
Sebagai lembaga/Badan legislasi yang
dengan Delegasi wewenang dan tugas.
diukur sejauh mana peran BPD dalam
C. Desain Penelitian.
merumuskan
1.
kebijakan
atau
Teknik Pengambilan Sampel ( Teknik Sampling)
pengambilan keputusan di Desa. Sebagai lembaga/Badan pengawas di
Dalam penelitian ini yang dijadikan
ukur sebagaimana peran aktif BPD
populasi adalah seluruh warga Desa
dalam
implementasi
Koreng
Kecamatan
program-program
diwakili
oleh
mengawasi
kebijakan
dan
Tareran
Kepala-kepala
yang rumah
pembangunan Desa yang ditetapkan
tangga yang, sebagai sampel/responden
bersama.
jumlah penduduk Desa Koreng 350 KK
Sebagai
dan
Lembaga/Badan penampung
di
ambil
100
orang
dengan
aspirasi masyarakat kepada pemerintah
mengunakan teknik random sampling (
sehubungan dengan pembangunan.
diambil secara acak). 2.
B. Fokus Penelitian.
Teknik Pengumpulan Data.
yang menjadi focus penelitian ini adalah
Instrument
alat
yang
:
digunakan untuk memperoleh
data
a.
b.
penelitian
Kinerja Badan Permusyawaratan
primer dalam penelitian ini adalah
Desa (BPD) dalam menjalankan
seperangkat
Tugas peranya terhadap kinerja
pertanyaan) yang dilakukan dengan
Pemerintahan di desa Koreng
Interview atau wawancara, dan dibantu
Ada beberapa factor yang telah di
dengan teknik interview atau wawancara
indentifikasi oleh peneliti dan akan
langsung dengan respondent. Sedangkan
di analisa yang mendukung peran
untuk
permusyawaratan desa (BPD) Desa
sebagai pendudukung dalam penelitian
Koreng dalam menjalankan tugas
ini, maka digunakan teknik penelitian
pengawasan.
Dokumentasi yaitu melakukan penelaan
didefinisikan terhadap
sebagai
sejauh
mana
kuisioner
memperoleh
data
(
daftar
sekunder
pengukuran
terhadap data yang telah ada di Kantor
cara
Desa.
atau
kemampuan yang digunakan Kepala desa
3.
Teknik Analisa data.
sebagai pemimpin pemerintahan di Desa
Karena penelitian ini adalah penelitian
dalam
kualitatif maka teknik analisis
menyelenggarakan
data
secara
yaitu menganalisa
dapat
diukur
mendeskripsikan atau mengambarkan
indikator-indikator
sebagai
pokok,Variabel professional,kongkrit melalui
tugas
ini
data dengan cara
data yang sudah terkumpul *(sugiono
kebjakan. Hubungan antara BPD dengan
2009)
Pemerintahan sebagai
Hasil Penelitian Dan Pembahasan Seperti
kerja.
sejajar
dan
Masing-masing
mempunyai fungsi yang spesifik dan saling
Fremont E.Kast dan James E.Rosenzwing
berinteraksi yang didasrakan pada Chek and
1991
Blance system sehingga
Management organisasi
buku yang
sebagai
dikemukakan
mitra
adalah
oleh
dalam
yang
Desa
Organization telah
and
mendefinisikan
jalanyapemerintahan dapat dijalankan secara
dan
kolektif. Hubungan kemitraan tersebut dapat
penyatuan berbagai kegiatan dimana orang-
kita lihat dalam proses penyusunan Peraturan
oraang bekerjasama didalam suatu hubungan
Desa dan Penetapan Anggaran Pendapan
yang saling ketergntungaan”. Begitu juga
Desa ( APBD) dimana proses tersebut
dengan
yang
melibatkan kepala Desa dan BPD ( PP72
kesatuan
Tahun 2005 pasal 55 dan 73). Proses
hubungan yang resmi untuk mencpai tujuan-
pertanggung jawaban Kepala Desa dimana
tujuan tertentu. Begitu juga dengan pembuat
kepala desa bertanggung jawab
yang
hubungan
masyarakat melalui BPD yang disampaikan
organisasional menjadi tiga bagian salah satu
setiap lima tahun dan pada akhir masa
diantaranya adalah hubungan kemitraan yang
jabatanya
artinya pihak pertama dan kedua selevel
kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan
dimana
pemerintahan Desa ditetapkan bersama BPD.
Hendry
“penyusunan
control atas
L.Sick
1969
memandang organisasi sebagai
membagi
mereka
kepercayaan
dan
model
bertumpu saling
kepada
menghargai.
kepada
dan kepala Desa membuat
Selanjutnya
BPD
melaksanakan
Berdasrakan teori diatas kita dapat melihat
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
pemerintahan yang ada di desa sebagai suatu
Desa,pelaksanaan
bentuk organisasi yang formal karena karena
Desa,pelaksanaan APB Desa dan kerjasama
didalamnya telah memiliki struktur yang
antar Desa.
jelas.
keputusan
kepala
BPD tidak dibenarkan menjadi lawan Susunan organisasi pemerintahaan
Kepala Desa jika BPD menjadi lawan Kepala
Desa menurut peraturan Pemerintah No.72
Desa,hal itu terjadi ketentraman rakyat itu
Tahun 2005 terdiri dari pemerintahan Desa
sangan
dan BPD.Pemerintahan Desa terdiri dari
pemerinttahan akan menjadi tidak stabil.
Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di dalam
1.
organisasi
Pemerintahan
Desa
tersebut
akan
terganggu
dan
jalanya
Kemitraan Hukum Tua Desa Koreng dan BPD
terbangun hubungan kemitraan di antara
Pelaksanaaan otonomi desa yang
kepala desa dalam hal ini disebut hukum Tua
luas, nyata dan bertanggung jawab secara
dan BPD sebagai lembaaga legislasi dan
efektif telah ddilaksanakan sejak awal tahun
pembuat kebijakan serta pengawas pembuat
2001.pelaksanaan tersebut diawali dengan
penataan personil, meskipun ketersediaaan
berwarna abu-abu.kewenangan yang bersifat
personil
abu-abu inilah yang sering menjadi ajang
,meskipun
ketersediaan
SDM
aparatur pemerintah baik secarah kualitas
perseteruan keduanya.
maupun kuantitas masih sangan terbatas.
Begitu juga yang terjadi di desa
Pemerintaahan Desa sebagaaimana
Koreng,memang disadari dan secarah nyata
diatur dalam undang-undang No.32 tahun
bahwa antara Hukum Tua dan BPD di Desa
2004
beserta
Koreng jarang terjadi perseteruan,namum
badan
kritikan dan sorotan dari masyarakat sangat
Legislative di desa.pelaksanaan pemerintahan
tinggi akan tetapi tidak ada tindakan ataupun
Desa
kenyataaan
teguran terhadap pemerintahan di desa
dan bahkan
koreng,hal ini mengundang keprihatian saya
adalah
perangkatnya
dan
secara
dilapangan
kepala
Desa
BPD
teoristis
sebagai
dan
sering berbeda
cenderung menjadi konflik. Pernyataaan yang sering muncul
dalam
melakukan
semua
itu
pengamatan
terjadi
dikarenakan
ternyata system
dikalngan masyarakat ialah mengapa yang
kekeluargaan sangat tinggi dalam kehidupan
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra
bermasyarakat
kerja tapi tetapi yang satu bertanggung
kurangnya sosialisasi tentang pentingya BPD
jawaab kepada yang lain. Hal ini tentunya
di Desa.
disebabkan karena BPD
2.
fungsi yakni pengawasan.
menyandang dua
fungsilegislatif dan fungsi Dalam
mejalankan
di
Pembuatan
Desa
Peraturan
Koreng,dan
Desa
dan
Penetapan APB Desa.
fungsi
Sesuai dengan peraturan pemerintah
sebagai legislative sehari-hari di desa. BPD
No 72 Tahun 2005 pasal 55 bahwa Peraturan
dan kepala Desa berkedudukan sejajar dan
Desa dan penetapan APB Desa melibatkan
merupakan
pemerintah
Kepala Desa dan BPD. Pasal ini memberi
desa.sedangkan setahun sekali atau apabila
makna bahwa secara fungsional keduanya
ada masalah – masalah yang sangat penting
harus beriring sejajar dalam hal mambuat
BPD menjalankan fungsi sebagai Badan
APB Desa dan Peraturan Desa. BPD sebagai
pengawasan yang memiliki kewenangan
badan legislative di desamenjadi sumber
memintaa pertanggung jawaban kepala Desa.
inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagaai
Dalam posisi ini secara implisit
BPD
peraturan Desayang akan mengikat pada
berkedudukan lebih tinggi daripada kepala
masyarakat, sebab merekalah yang tahu
desa, akan tetapi posisi lebih tinggi itu tidak
mengenai apa keinginan masyarakat di Desa.
mitra
dari
dijalankan setiap hari. Dalam
praktek
Peraturan Desa (Perdes),merupakan penyelenggaraan
Bentuk peraturan perundang-undangan yang
pemerintah di Desa Koreng batas antar
relaif
kewenangan Hukum Tua dan BPD tidaklah
belum begitu popular dibandingkan dengan
bersifat
bentuk peraturan perundang-undangan yang
hitam putih. Ada wilayah yang
baru,dalam
kenyataan
dilapangan
lain. Karena masih relatife baru dalam paraktek-praktek pemerintaah
penyelenggaraan
di
tingkat
Desa.seringkali
Pada era otonomi daerah,dipandang perlu penguatan serta
lembaga-lembaga Desa
penguatan
organisasi-organisasi
sebagai ini diabaikan bahkan masih banyak
masyarakat sipil dalam penyelenggaraan
dari pemerintahdan bahkan masyarakat desa
pemerintahan Desa. Penguatan lembaga desa
yang mangabaikan Perdes ini sebagai dasar
serta organisasi masyarakat desa ini perlu
penyelenggaraan urusan kepemerintaahan di
supaya ada pembatasan
tingkat
Desa dalam penyelenggaraan pemerinntah di
Desa.
berdampak
Kenyataan
pada
seperti
kuranya
itu
perhatian
Desa.pembuatan
dominasi kepala
perdes
dalam
konteks
pemerintah Desa dalam proses penyusunan
otonomi daerah hendaknya ditujukan dalam
sampai
kerangka :
Banyak
pada
implementasi
pemerintah
suatuperdes.
desa
menganggap
“pokoknya ada” terhadap peraturan Desa,
a. Melindungi
dan
memperluas
ruang
otonomi dan kebebasan masyarakat
sehinga seringkali perdes disusun secara
b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan
sembarangan. Padahal perdes hendaknya di
intervensi) pemerintah daerah dan pusat
susun secarah sungguh sungguh berdasarkan
serta
kaidah Demokrasi dan partisipasi masyarakat
masyarakat desa
melindungi
hak-hak
prakarsa
sehinga benar-benar dapat dijadikan acuan
c. Menjamin kebebasan masyarakat desa
bagi
d. Melindungi dan membelaa kelompok
penyelenggaraan
pemerintahan
ddi
tingkat desa.
yang lemaah di desa
Sejak lahirnya perdes sebagai dasar
e. Menjamin partisipasi masyarakat desa
hukum yang baru bagi penyelenggaraaan
dalam proses pengaambilan keputusan
pemerintah di Desa,pembentuknanya lebih
antara
banyak atau bahkan hampir seluruhnya
baahwa masyaraakat desa telahterwakili
disusun
kepentingaanya.
oleh
pemerintah
desa
melibatkan lembaga legislative
tanpa
lain
dengan
memaasstikan
di tingkat
Dari hasil penelitian di Desa Koreng
desa dalam hal ini BPD apalagi melibatkan
yang melibatkan 20 responden menujukan
masyarakat.
demokratisasi
bahwa 13 diantaranya atau 65 %menyatakan
penyusunan perundang-undangan bukan saja
proses penyusunan peraturan Desa dan
menjadi kebutuhan diarasnasional namun
penetapan
juga diarasa lokal desa. Sejalan dengan
prosedur sesuai dengan undang-undang yang
berkembangnya
berlaku dan terjalin
Padahal
otonomi
daerah
atau
APB
Desa
telah
mengikuti
kerjasama yang baik
otonomi masyarakat , di Desa belum dirasa
antara Hukum Tua dan Lembaga Legislatif di
adanya peranan anggota BPD yang signifikan
Desa dalam hal ini dipegang oleh BPDdan
dalam melaksanakan fungsi legislatifnya.
selalu menyertakan aspirasi dari masyarakat
Denga
disimpulkan
tugas-tugas yang di embanya sebagai Kepala
bahwa pembuaatan perdes dan penyusunan
Desa dalam musyawarah yang dilaksanakan
APB Desa di Desa Koreng Antara Hukum
oleh BPD..
Tua
demikian
Dengan
BPD
dapat
tidak
mengalami
Hasil
penelitian
beberpa
bahwa
mereka
perbedaan yang berarti yang artinya bias
responden
berjalan dengan baik.
mengetahui pertanggungjwaban Kepala Desa
3.
Laporan
Pertanggung
Jawaban
menunjukan
dari
kepada masyarakat melalui BPD ternyata 20 responden yang diwawancarai 12
Kepala Desa Secara umum pelaporan merupakan
atau
60
%
menyatakan
baik
tentang
suatu frase penting dalam siklus manajemen.
transparansi dan akuntabilitas kepala desa
Selain dapat dijadikan evaulasi dari hasil
kepada BPD, 7 atau 35 % menyatakan buruk
kinerja seseorang atau pimpinan lembaga
sedangkan sisanya 1 atau 5 % adalah tidak
atau organisasi terhadap pihak-pihak yang
tahu.
memberi
mandate, juga dapat digunakan
sebagai alat
evaulasi dari guna perbaikan
4.
Implementasi Fungsi dan Peran BPD
dalam kinerja periode berikutnya. Dalam
dalam
manajemen pemerintahan desa, pelaporan
Pemerintahan Desa
juga
mempunyai
fungsi
dalam
Badan Permusyawaratan Desa atau di
manajemen secara umum yaitu sebagai
singkat BPD yang ada di desa mempunyai
media
tugas
akuntabilitas
seperti
Penyelenggaraan
atau
pertanggung
dan
fungsi
yang
strategis
jawaban
selama mengemban tugas atau
kelancaran
pembangunan
mandate
untuk melaksanakan tugas yang
dikaitkan
dengan
telah di tetapkan. Dengan pelaporan akan
pedesaan
yang
mendorong
kehidupan yang sangat tinggi berdemokrasi.
seseorang
pemimpinlembaga atau organisasi melaksanakan mandate
atau untuk
dengan sebaik-
baiknya,memadai,tertib dan teratur.
kondisi
meiliki
apalaagi
masyarakat
dinamika
dan
Kehadiran BPD pada dasarnya telah memberikan posisifdalam
Kepala desa mempunyai kawajiban
Desa
bagi
ruang
gerak
konfigurasi
khususnya bagi masyarakat
yang
sangat
demokrasi desa dalam
untuk memberikan laporan penyelenggaraan
menyalurkan
pemerintahan Desa kepada Bupati atau
sebagai Lembaga independen dalam tata
walikota dan memberikan laporan keterangan
pemerintahan
pertanggung jawaban kepada BPD
suatulembagalegislasi dan sebagai parlemen
seperti
aspirasi Politiknya. BPD
yang tercantum dalam peraturan pemerintah
desa
No.27
mengerakan partisipasi rakyat desa dalam
Tahun
2005
tentang
Desa.
Pertanggung jawaban tersebut dilaksanakan setiap akhir jabatanya atas pelaksanaan
membawa
desasebagaai
nuansa
kehidupan demokrasi.
baru
dalam
Dari hasil penelitian mengenai Peran
Selama ini memang banyak kritikan
BPD dalam Penyelenggaran Pemerintah ada
dan kekwatiran dari berbagai kalangan soal
12
atau 60 % responden yang menjawab
kemesraan Hukum tua dan BPD. Hal ini
baik, 5 atau 25 % responden yang menjawab
dimungkinkan sepanjang kemesraan tersebut
kurang baik selanjutnya 3 atau 15 %
tidak dilakukan
respondent menjawab tidak baik.
gunakan untuk kepentingan
Menyangkut penggalangan aspirasi dengan
hadirnya
masyarakat
BPD,
sudah
maka
mulai
keberanian
dalam
pribadi atau
kelompok. Kemesraan antar Hukum Tua dan
aspirasi
BPD di Desa seharusnya dipandang dari
dimunculkan
sudut pandang yang cermat, dalam kerangka
buktinya masyarakat di Koreng memiliki
dalam segala hal atau di
sudah
bagi kepentingnan dan kemajuan Desa.
melakukan
pengawasan
serta
meminta
pertanggungjawaban
dari kepemimpinan
BPD dan Hukum Tua di Desa tidak selalu
berada
dalam
posisi
yang
berseberangan dan saling tegang, sebab
Hukum Tua .
kondisi seperti itu
5.
IntensitasPertemuan Formal Maupun
lembaga
Non Formal Antara Hukum Tua
disenergikan untuk kemajuan pembangunan
Dengan BPD.
di desa secara berdaya guna dan berhasil
Dalam
proses
di
kerjasama antar kedua
desa
tersebut
akan
sulit
penyelenggaraan
guna. Jadi kemesraanyang Nampak itu
tentunya diantaraa BPD dan Hukum Tua
jangan di nilai dalam segala hal sehinga
mengadakan pertemuan untuk membahas
menimbulkan
kebijakan yang dibuat untuk
berprasangka buruk.
kepentingan
pembangunan di Desa koreng baik itu
7.
rasa
curiga
apalagi
Tingkat Pendidikan
bersifat Formal maupun Non Formal.
Masalah pendidikan adalah masalah
Dari hasil penelitian dapat dilihat
yang sering dialamai secara umum di
bahwa dari 20 respondent 11 diantaranya
Negara-negara berkembaang. Demikian pula
atau 55 menjawab pertemuan – pertemuan
degaan
antara
tugaspemerintah dan pembangunan desa
Hukum
dilaksanakan
Tua
baik
itu
dan
BPD
bersifat
sering Formal
maupun Non Formal 6.
penyelenggaraan
tugas-
dapat berjalan efektif,efisien,dan ekonomis. Pada
awalanya
sering
terjadi
Faktor-faktor yang menunjang
ketidakharmonisan antara hukum tua dan
Kemitraan Hukum Tua dan BPD di
BPD karena cara pemahaman peraturan yang
Desa Koreng.
kurang menyeluruh dan kurang baik yang
Kerjasama dan kemitraan perlu
disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan
dibangun dan dikembangkan karena apapun
pendidikan yang relative rendah,sehinga
fungsi yang dijalankan pada giliranya
sering terjadi
adalah untuk mensejahterahkan masyarakat .
ketidakdisiplinan terhadaap
tata tertip yang dibuat oleh mereka sendiri
Meningkatkan pembangunan infrastruktur
dan terhadap hak dan kewajiban mereka
peesaan; Meningkatkan pengalaman nilai-
Dari data diatas bias dilihat dari 20
nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka
respondent, 17 atau 85 % respondent
mewujudkan
memilih bahwa tingkat pendidikan yang
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
rendah
masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada
berpengaruh
terhadap
hubungan
peningkatan
kemitraan Pemerintahan Desa dengan BPD
masyarakat
sisanya 15 % atau 3 respondent memilih
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
tidak dengan alasan tingkat pendidikan tidak
masyarakat;
berpengaruh karena itu tergantung sikap dan
keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
karekter dari hukum tua dan BPD itu sendiri.
Meningktakan
8.
masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik
Keahlian dan keterampilan Masalah keahlian dan keterampilan
desa
sosial;
dalam
Mendorong
pendapatan
KESIMPULAN DAN SARAN
BPD dan Hukum Tua dalam melaksanakan
A. Kesimpulan.
tugas dan fungsinya.keterampilan seperti cara Desa, mengajukan
pendapat serta memberikan saran yang
peningkatan
desa
dan
Desa.
ini juga menjadi penghambat bagi anggota
membuat peraturan
rangka
Mengacu pada hasil penelitian
ini
dalah sebagai berikut : 1.
Kemitraan antara Hukum Tua dan BPD
positif harus perlu dimiliki oleh para anggota
di Desa Koreng Kecamatan Tareraan
BPD dan Hukum Tua. Dari data, 20
Kabupaten Minahasa Sealatan belum
respondent
berjalan sebagaimana yang diharapkan
ada
menyatakan
14
atau
70%
yang
keahlian
dan
keterampilan
oleh masyarakat
dan krangka ideal
Hukum Tua kurang baik sedagkan sisanya 6
yang ditentukan oleh undang-undang 32
atau 30% menyatakan baik.
Tahun 2004 dan peraturan pemerintah
9.
No. 72 Tahun 2005. Banyak hal yang
Alokasi Dana Desa. Sesuai pasal 18 alokasi desa berasal
perlu lagi dibenahi menyangkut Kinerja
dari APBD kabupaten /kota yang bersumber
Pemerintahan Desa, dan juga Kinerja
dari bagian dana perimbangan keuangan
BPD itu sendiri, yang nantinya tidak
pusat
bekerja
dan
daerah
yang
diterima
oleh
secara
optimal,
sehinga
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10
masyarakatlah yang akan dirugikan,hal
%.
ini tentunya terjadi karena masyarakat Tujuan alokasi dana desa adalah :
bernggapan
bahwa
BPD
itu
tidak
Menangulangi kemiskinan dan mengurangi
penting karena selama ini BPD tidak
kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan
melakukan tugas-tugasnya secara baik.
penggangaran pembangunan di tingkat desa dan
pemberdayaan
masyarakat;
2.
Mental Anggota sehinga
BPD adalah faktor
tugas-tugas
dalam
meningkatkaan/mengawasi
dan subtansial yang menyangkut orang
Pemerintahan di Desa Koreng tidak
banyak harus dibahas antara BPD dan
berjalan
Hukum Tua di Desa Koreng, dan soal
sebagaimana
mestinya.
sosialisasi
terhadap
kesejajaran
terhadap
mengutamakan
Kurangnya pentingnya
3.
Peran
BPD
kemitraan,
yang saling
kemajuan desa.
mengisi,percaya,menghargai,kerjasama,
Tangung jawab yang masih rendah serta
dan
faktor SDM yang kurang
dan hanya
masalah bersama-sama. Saling terbuka
Pengalaman-pengalaman
terhadap kritikan dan adanya sikap
berlandaskan sehinga dalam
tentunya
dapat
memecahkan
terbuka dari semua pihak, sehingga
menjalankan fungsinya BPD dan Hukum Tua
4.
dan
dapat tercipta Komunikasi yang baik
masih belum maksimal
guna
Faktor lain yang mendasar sehinga
cemerlang,sehinga masyarakat merasa
antara BPD dan Hukum Tua
nyaman,aman,dan sejahtera.
menjalankan
dalam
tugas/pengawasanya
kurang dikarenakan
masih adanya
2.
memunculkan
ide-ide
yang
Pemerintah Desa Koreng diharapkan melakukan upaya-upaya pemberdayaan
system kekeluaargaan yang tinggi
institusi
B.
Saran.
Pemerintahan Desa.langkah kongkret
1.
Memang
diakui
menciptakan kemitraan
bahwa
untuk
kesejahteraan antara
legislative
yang
desa terutama BPD dan
dapat
ditempuh
diaantaranya
dan
dengan melakukan sosialisasi yang lebih
dan
iintensif,
dan
boleh
mengadakan
eksekutif di desa tidaklah semudah yang
pelatihan serta orientasi terutama bagi
kita bayangkan . terutama anggota BPD
anggota BPD maupun Hukum Tua
yang berasal dari berbagai kalangan di
mengenai Fungsi dan Kedudukan dalam
Desa yang belum tentu memahami
Menjalankan Pemerintahan Desa.
benar peran dan fungsi BPD . dalam
Dengan demikian bias disimpulkan
hubungan kemitraan seharusnya tidak
bahwa keahlian dan keterampilan Hukum
ada pihak yang direndahkan ataupun
Tua dan Sebagian Perangkat serta sebagian
ditingikan, semua pihak mempunyai
BPD di Desa Koreng dirasa masih kurang,
kedudukaan yang sejajar
untuk itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan
menjalankan tugas
baik dalam
maupun
yang
mejalankan keputusan. Adapunkonsekuensi yang timbul dari suatu keputusan/kebijakan dari buah kemitraan merupakan tanggung jawab bersama, jadi seharusnya isu-isu penting
atau pembinaan lebih khusus.
DAFTAR PUSTAKA Anonimous, 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
E. Kast Fremont dan E. Rosenzweig James ( 1991) Organisasi dan Manajemen Jakarta; Bumi Aksara
Sisk, Henry L. Principles Of Management. (America
:South
Western
Publishing
“Metode
Penelitian
Company,1969).
Sugiyono.
2007.
Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabetar Sumber Lainnya : Undang – Undang No 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
