IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN OLEH : SATRIA MENTARI TUMBEL NRI. 100813054 Countryside is unity of law society owning regional boundarys in charge to arrange and manage importance of local society, pursuant to local mores and asal-usul which confessed and respected in system Governance Of Unity State Republic Of Indonesia. In running its task countryside needed a institute representing governmental partner which solid in developing and is secure and prosperous of people. such institute is BPD (Body Parley Of Countryside). Body Parley of Countryside (BPD) not such a first institute which personating institute dealer of countryside society aspiration but repair of institute of a kind which have preexisted, like is revised LMD become Body Delegation of Countryside (BPD) which by Code Number 32 Year 2004 turned into Body Parley Of Countryside (BPD). “Body Parley of functioning Countryside specify regulation of Countryside with Head Countryside, accomodating and channelling society aspiration”. In Body function implementation Parley of Countryside (BPD) as legislative body of Countryside and place of society aspiration expected can reach better and is effective. Governmental Equally Desadan Body Parley of Countryside (BPD) earn bersinergi better in carrying out governance it is of course by getting support of society. Keyword : Implementation, Task and Function, Management of Governance
PENDAHULUAN Desa merupakan pemerintahan yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 danUndangUndang No 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
1
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yang merupakan mitra pemerintah yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakekatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD)
yang oleh Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Perwakilan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi check and balance di desa, telah dikurangi perannya. Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Yang juga jelas tertuang dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana pada pasal 34 peraturan tersebut dijelaskan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi dari BPD Desa Tumaluntung Satu ini, belum dilaksanakan secara efektif.
2
Pada penelitian pendahuluan, ternyata masih terdapat beberapa fenomena terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kurangnya
komunikasi
antara
sesama
anggota
BPD,
kurangnya
kemampuan atau adanya keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian anggota BPD dan pemerintah, sikap menerima dan menolak yang seringkali terjadi dalam suatu rapat atau sidang bersama dengan pemerintah desa setempat sehingga seringkali menimbulkan tertundanya suatu kebijakan yang dibicarakan bersama untuk kepentingan desa serta adanya pula pedoman organisasi yang tidak akurat, jelas dan konsisten memberikan kesempatan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah bersama dengan BPD
untuk mengambil jalan pintas dalam
penyelesaian suatu masalah terkait dengan pemerintahan yang ada di desa. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu“Implementasi tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kab. Minahasa Selatan.”
TINJAUAN PUSTAKA Konsep Implementasi Kebijakan Edward dalam “Wayne Parson” (2011:464) mengemukakan Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan public mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Dan Implementasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan, implementasi dipandang sebagai kaitan antara tujuan dan hasilhasil kegiatan pemerintah. Nugroho (2013:110), Implementasi Kebijakan adalah penerapan kebijkan public, dimana strategi-strategi suatu kebijakan public yang sudah dirumuskan, dikelola untuk diterapkan atau dilaksanakan. Parson (2011:472) dijelaskan bahwa organisasi yang menganggap kebijakan sebagai sesuatu yang dibuat dan di implementasikan dalam situasi interaksi manusia, bukan sebagai mesin atau sistem, lebih menitikberatkan pada sifat interaksi tersebut. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang
3
dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada digaris depan pemberi layanan. Fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku atau bagaimana orang berperilaku dalam organisasi.
Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Minahasa Selatan No. 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa serta tugas dan fungsinya,dimana Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan demokrasi di desa.Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangangoncangan yang merugikan masyarakat luas.
Konsep Pemerintahan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
4
penyelenggara pemerintahan desa. Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun).Badan Permusayawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD.
METODE Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini merupakan konstektual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk
mendapatkan
data
yang
akurat,
relevan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. Selanjutnya, dalam pengumpulan data sekunder adalah dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Penganalisian ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperolehakan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permaslahan penelitian.
5
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kedudukan BPD sertahubungandenganpemerintah BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bekerja sama dalam penetapan peraturan desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. 2. Tugas dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kewenangan BPD berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah: a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa b. Melaksanakan pengawaan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan f. Menyusun tata tertib BPD. Badan permusyawaratan desa sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat di desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.
6
3. Implementasi Kebijakan Tugas dan Fungsi BPD Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, rata-rata mengatakan bahwa tugas dan fungsi BPD belum terlalu baik dalam pelaksanaannya. BPD kurang memiliki kekuatan dalam melaksanakan kebijakan suatu peraturan seiring dengan kualitas yang dimiliki BPD. Ditambah lagi, inisiatif BPD tidak nampak sebagai lembaga controling (pengawasan). Dengan demikian, kemampuan pelaksanaan suatu kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi BPD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tumaluntung Satu belum maksimal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD khususnya dalam menetapkan peraturan desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat dilihat dari terlaksananya hak yang dimiliki. Hak yang berhubungan langsung dengan fungsi tersebut adalah hak inisiatif BPD contohnya dalam mengusulkan rancangan peraturan desa. Namun BPD di desa Tumaluntung Satu belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
4. Empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Meninjau dari empat faktor kritis menurut George Edward III, yang menjadi kendala implementasi kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi Setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran, dengan maksud bahwa supaya tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dan merata kepada kelompok sasaran. Salah satu faktor yang menjadi kendala di dalam implementasi kebijakan tentang tugas dan fungsi BPD di desa Tumaluntung satu adalah komunikasi yang dibangun dalam internal BPD maupun dengan pemerintah Desa belum efektif.
7
Sumber daya Sumberdayamemilikiperananpentingdalamimplementasikebijakan.Dal am penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua sumber daya yang perlu diperhatikan yaitu: financial yang merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program atau suksesnya program yang telah diprogramkan. Dan Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang akan dilaksanakan. Sumber daya juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan tentang fungsi BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa Tumaluntung Satu. Sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumberdaya manusia yang kehandalan sumberdaya manusia, implementasi kebijakanakan berjalan lambat. Kurangnya sumber daya manusia dalam internal BPD, sehingga ketika memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bahkan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa masih kurang. Anggota BPD tidak mampu berdebat atau data yag akurat untuk meyakinkan Pemerintah Desa dengan alasan setiap program yang diusulkannya tidak di dukung oleh perencanaan yang matang dan data langsung. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran BPD belum memadai, sehingga kinerja BPD yang tidak didukung dengan tenaga ahli.
Disposisi Karakter penting yang dimiliki oleh implementor adalah komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Disposisi juga merupakan salah satu kendala dalam implementasi kebijakan tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Tumaluntung Satu yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Dengan demikian, terkait komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri disebabkan segala
8
kepentingan dan beberapa program yang mau digubris oleh BPD habis dan sampai pada tingkatan pembicaraan saja belum dapat dilaksanakan.
Struktur Birokrasi Struktur birokrasi juga yang merupakan salah satu kendala dalam implementasi kebijakan yaitu proses mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD. Hal ini juga merupakan tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini merupakan acuan dalam bekerjanya implementor / pelaksana program. Sedangkan terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan sutau jaminan adanya pengambilan keputusan atas program, hal ini mengenai pembentukan peraturan desa, baik fungsinya BPD dalam merumuskan dan merancang peraturan desa tingkat pemahaman BPD juga masih minim.
PENUTUP Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yag ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa.Badan Permusyawaratan Desa Tumaluntung Satu telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini membuat peraturan desa bersama kepala desa dan sekaligus telah menjadi wadah untuk masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desa namun belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh BPD dalam menjalanakan tugas dan fungsinya. Bahkan berbagai masalah yang ditemui oleh BPD sampai saat ini belum terselesaikan. Yang menjadi kendala utama atau pokok penyebab proses kinerja atau keberhasilan implementasi suatu kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Tumaluntung Satu adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara sesama anggota BPD maupun dengan pemerintah desa dan lemahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPD dalam pemahaman-pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka di Desa.
9
DAFTAR PUSTAKA Nugroho, Riant, 2013, Metode Penelitian Kebijakan, Yogyakarta : PUSTAKA BELAJAR. Muhlis Madani, 2011, KebijakanPublik, Yogyakarta : GRAHA ILMU. Parsons, Wayne, 2011, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: KENCANA. Bambang T. Soemantri, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung : Fokusmedia, Winarno, Budi, 2002, Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Presindo. Subarsono, 2006, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Pustaka Belajar. Widodo, Joko, 2007, Analisis Kebijakan Publik, Malang : Bayu Media. Edward III, George, 1980, Implementating Public Policy : Quarterly Press. Irawan Tahir, Sadu Wasistiono, 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung : CV Fokus Media Sumartono, 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Publik. Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. PT Gelora Aksara Pratama. Wibowo R. Dipoprasetyo, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Indonesi Legal Center Publishing, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Daerah Minahasa Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
10
