EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
FIRGINIA LITA TAKBIR VERY LONDA DEYSI TAMPONGANGOY
ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the effectiveness of the supervision of the Head of administration of the village in the district Talawaan North Minahasa regency. Research using qualitative methods. The informants were 12 people consisting of: Head, Head of Governments of the District, 3 Village Head, 3 administrators BPD, and 3 administrators LPMD. Collecting data with interview techniques; while the data were analyzed using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Hubernann. Based on the results of the study it can be concluded: (1) Control Head of the administration of the village in the district of North Minahasa Regency Talawaan effective enough views of things: the supervision of the preparation and implementation of regulations and rules village head; supervision orderly implementation of village administration; Supervising the management of village finances; supervising the implementation of the tasks and performance of the village head and village; supervision of the implementation of the tasks and functions of BPD; supervision of the implementation of tasks and functions LPMD; means / measures to evaluate the administration of the village; means / measures correcting irregularities in the administration of the village administration. (2) Control Head can realize Effectiveness village governance. Based on the conclusion of the study suggested: (1) Head should be more exercise direct supervision that is down to the villages to monitor and evaluate the direct administration of the village. (2) Control Head in governance be of more preventive village. Keywords: Effectiveness, Oversight, Village Government.
struktural, fungsional maupun kultural dalam
PENDAHULUAN Kebijakan otonomi daerah (Undang-
tatanan
penyelenggaraan
pemerintahan
Undang Nomor 32 Tahun 2004) secara
daerah. Salah satu perubahan yang sangat
eksplisit memberikan otonomi yang seluas-
esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas
luasnya kepada pemerintah daerah untuk
pokok
mengurus
berbagai
sebelumnya merupakan “perangkat wilayah”
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah
daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah,
statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam
pemerintah daerah dan masyarakat di daerah
kerangka
lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung
perangkat daerah, Camat dalam menjalankan
jawab yang lebih besar untuk mempercepat
tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan
laju pembangunan daerah.
pemerintahan
dan
mengelola
Sejalan dengan hal tersebut, maka
meliputi
dan
fungsi
asas
desentralisasi.
dari
aspek
kecamatan
yang
Sebagai
bupati/walikota
perizinan,
rekomendasi,
implementasi kebijakan otonomi daerah telah
koordinasi,
mendorong terjadinya perubahan, baik secara
fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan 1
pembinaan,
yang
pengawasan,
kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu
bahwa Camat sebagai perangkat daerah
Camat mengemban tugas penyelenggaraan
kabupaten/kota
mempunyai
tugas umum pemerintahan di kecamatan
kewenangan
pengawasan
khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang
pemerintahan desa. Tugas Camat dalam
koordinasi pemerintahan terhadap seluruh
pengawasan pemerintahan desa menurut
instansi pemerintah di wilayah kecamatan,
PP.19/2008 meliputi antara lain: melakukan
koordinasi penyelenggaraan ketenteraman
pembinaan
dan
penegakan
administrasi pemerintahan desa; memberikan
peraturan perundang-undangan, pembinaan
bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
pelaksanaan administrasi desa; melakukan
kelurahan,
tugas
pembinaan dan pengawasan terhadap kepala
belum
desa dan perangkat desa. UU. No.6 Tahun
dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan
2014 tentang Desa (pasal 115), dan PP.No.43
dan/atau instansi pemerintah lainnya di
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
wilayah
UU.No.6
ketertiban,
koordinasi
serta
pemerintahan
pelaksanaan
lainnya
kecamatan.
yang
Oleh
karena
itu
dan
tugas
terhadap
pengawasan
Tahun
2014
dan
tertib
(pasal
154)
kedudukan Camat berbeda dengan kepala
mempertegas kembali tugas Camat dalam
instansi pemerintahan lainnya di kecamatan
pengawasan pemerintahan desa meliputi
karena
instansi
antara lain : fasilitasi penyusunan peraturan
pemerintahan lainnya di kecamatan berada
desa dan peraturan Kepala Desa; fasilitasi
dalam koordinasi Camat. Selain itu, Camat
administrasi tata pemerintahan desa; fasilitasi
sebagai perangkat daerah juga mempunyai
pengelolaan
kekhususan dibandingkan dengan perangkat
pendayagunaan
daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas
penerapan
pokok dan fungsinya melaksanakan asas
perundang-undangan;
desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban
pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat
mengintegrasikan nilai-nilai sosial-kultural,
Desa.
penyelenggaraan
menciptakan
stabilitas
tugas
dalam
dinamika
keuangan asset
dan
desa desa;
penegakan
Pengawasan
dan
Camat
dan fasilitasi
peraturan fasilitasi
terhadap
politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan
penyelenggaraan pemerintahan desa penting
terwujudnya ketenteraman dan ketertiban
untuk
wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan
pemerintahan desa yang efisien dan efektif.
rakyat serta masyarakat dalam kerangka
Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan
membangun integritas kesatuan
(controlling) merupakan fungsi manajemen
wilayah
mewujudkan
(Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
untuk
tentang Kecamatan).
pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang
Dari amanat UU.No. 32 Tahun 2004
mengusahakan
penyelenggaraan
direncanakan,
dan PP.No.19 Tahun 2008 tersebut jelas
dan
atau
apabila
menjamin
terdapat
penyimpangan atau kesalahan akan dapat 2
diketahui seberapa jauh penyimpangan atau
penyusunan APB-Desa
kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan
keuangan desa. Camat juga masih kurang
kemudian diambil tindakan-tindakan korektif
melakukan
atau
pemeriksaan langsung terhadap aktivitas
perbaikan.
Pengawasan
bermakna
dan
pengelolaan
pembinaan, pemantauan
mengusahakan sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan
selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan
Pengawasan Camat masih lebih banyak
rencana atau program dengan rencana semula
dilakukan dengan metode pengawasan tidak
atau maksud yang terkandung didalamnya.
langsung yaitu melalui pelaporan tertulis
Singkatnya, pengawasan merupakan aktivitas
secara berkala kegiatan penyelenggaraan
manajemen/pimpinan untuk mengusahakan
pemerintahan desa oleh pemerintah desa, atau
agar pelaksanaan rencana/program/kegiatan
melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang
berjalan efisien dan efektif (Terry, 1996;
diadakan di tingkat kecamatan.
Siagian,2000).
pemerintahan
dan
desa.
Bertolak dari beberapa fenomena
Kecamatan
merupakan
umum maupun indikasi masalah tersebut,
salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa
maka perlu melakukan penelitian tentang
Utara, yang terdiri dari sebanyak 12 Desa
“efektifitas pengawasan Camat terhadap
dengan jumlah
penyelenggaraan
Berdasarkan
Talawaan
penduduk 20.316 jiwa.
pengamatan
menunjukkan
Konsep Efektivitas
aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan
Istilah efektivitas dalam istilah bahasa
penyelenggaraan pemerintahan desa terutama
Inggris
pengawasan terhadap penyusunan Peraturan
“effectiveness”.
Desa, pengawasan terhadap tertib administrasi tata pemerintahan desa, pengawasan terhadap Pendapatan
dan
affectivity
effectiveness
(dalam
pencapaian
penyelenggaraan
mengartikan sebagai
Gibson
dkk,
1998)
tujuan/sasaran
yang
telah
ditentukan sebelumnya; dengan kata lain
pemerintah desa tersebut, Camat belum
tingkat
banyak melakukan kunjungan langsung ke
pencapaian
tujuan/sasaran
itulah
menunjukkan tingkat efektivitas. Gee, dkk
desa untuk memberikan pembinaan kepada
(1990)
Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD dalam Desa
(dalam
1999)
atau
atau
mendefinisikan efektivitas adalah tingkat
desa. Dalam melakukan pengawasan terhadap
Peraturan
Berelson
Handayaningrat,
Barnard
pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
penyusunan
“effectively”
yang telah ditentukan sebelumnya. Chester
APB-Desa tersebut, dan pengawasan terhadap
hal
disebut
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan
Belanja Desa (APB-Desa) dan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas
di
Utara
pengawasan Camat terhadap hal-hal atau
Anggaran
desa
Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa
beberapa indikasi masih belum optimalnya
penyusunan
pemerintahan
mengartikan
sebagai
terjadinya
sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki.
dan
Dari pengertian tersebut dapat dipahami 3
bahwa
efektivitas
sebagai
tingkat
mengandung
keberhasilan
di
makna
dan
controlling.
dalam
manajemen
Pendapat
tersebut
jenis
para
ahli
menunjukkan
melaksanakan atau mencapai suatu tujuan
bahwa pengawasan (controlling) merupakan
tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
fungsi
Sedarmayanti
(2009)
mengatakan
yang
harus
ada
dalam
proses
manajemen, ia merupakan fungsi terakhir dari
bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran
proses manajemen (Hasibuan, 2000).
yang memberikan gambaran seberapa jauh
Menurut
Terry
(1990)
bahwa
target dapat tercapai. Pendapat tersebut jelas
pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan: (1)
menunjukkan bahwa efektivitas merupakan
mencari informasi/keterangan tentang apa
suatu ukuran yang memberikan gambaran
yang
seberapa jauh target yang telah ditetapkan
membandingkan hasil-hasil dengan harapan-
sebelumnya oleh lembaga atau organisasi
harapan
dapat tercapai.
Efektivitas merupakan
tindakan, dan (3) menyetujui hasil-hasil atau
hubungan antara output dengan tujuan;
menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu
semakin besar kontribusi (sumbangan) output
ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan.
terhadap pencapaian tujuan, maka semakin
sedang
yang
dilaksanakan,
menyebabkan
timbulnya
Menurut Hasibuan (1996), bahwa
efektif organisasi, program atau kegiatan.
pada
Program atau kegiatan dikatakan efektif
pengawasan/pengendalian, yaitu:
apabila
output
yang
dihasilkan
dapat
kegiatan
menulis
bahwa
manajemen.
preventif
Terry
(perencanaan),
seperti:
(1990)
dengan
maksud
membuat
peraturan
yang
berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan; membuat pedoman-pedoman
organizing
kerja;
(pengorganisasian), actuating (penggerakan), (pengawasan
dilakukan
dapat dilakukan dengan beberapa cara
menyebutkan fungsi manajemen terdiri dari
pengendalian).
metode
penyimpangan. Pengawasan preventif ini
manajemen yang fundamental atau fungsi
controlling
jenis
supaya tidak terjadi penyimpangan-
pengawasan
(controlling) merupakan salah satu fungsi
dan
dua
yang dilakukan sebelum tindakan atau
Hampir semua literatur atau buku teks
planning
ada
(preventive control); adalah pengawasan
Konsep Pengawasan
organik
dasarnya
a. Pengawasan/pengendalian
memenuhi tujuan yang diharapkan.
manajemen
(2)
menetapkan
sanksi-sanksi
terhadap
atau
pelanggaran,
mengkoordinasikan
Stoner & Wankel (2000)
kegiatan;
menyatakan ada empat fungsi manajemen
dan
segala
menentukan
macam sistem
koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
yaitu planning, organizing, leading, dan
b. Pengawasan/pengendalian
controlling. Kinard Jerry (dalam Manullang,
represif
(repressive control); adalah pengawasan
2014) menulis ada lima fungsi manajemen
yang
yaitu planning, organizing, staffing, leading, 4
dilakukan
setelah
kegiatan
dilaksanakan
atau
setelah
terjadi
Konsep Pemerintahan Desa
dalam
Istilah “pemerintahan” dalam bahasa
pelaksanaan kegiatan, dengan maksud
Inggris disebut “government” yang diartikan
tidak terjadi pengulangan kesalahan.
sebagai
pemerintah
Pengawasan represif ini dapat dilakukan
Menurut
Kamus
dengan cara seperti: membandingkan
(Poerwadarminta, 2000), istilah pemerintah
antara
mengandung arti “kekuasaan memerintah atau
penyimpangan/kesalahan
hasil-hasil
kegiatan
dengan
pemerintahan.
Bahasa
badan
penyebab
terjadinya
pemerintahan mengandung arti “perbuatan
memberikan
memerintah”. Mariun (dalam Siswanto, 1998)
penilaian
terhadap
hasil
kegiatan;
menjelaskan
memerintah”,
Indonesia
rencana yang telah ditentukan; mencari
kesalahan/penyimpangan;
yang
atau
perbedaan
sedangkan
pengertian
melaksanakan sanksi-sanksi yang telah
pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah
ditentukan
terhadap
pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas
menilai
pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah
kembali prosedur-prosedur yang telah
pemerintah menunjuk kepada badan, organ
ditentukan; dan mengecek kebenaran
atau alat perlengkapan yang menjalankan
laporan
fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu.
penyimpangan/kesalahan;
yang
dibuat
oleh
petugas
pelaksana.
Sebagaimana telah disebutkan dalam
Mengenai
teknik
pengawasan,
uraian
pendahuluan
di
muka
bahwa
menurut Siagian (2000), bahwa proses
penyelenggaraan pemerintahan desa sekarang
pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh
ini diatur dengan undang-undang tersendiri
pimpinan dengan mempergunakan dua jenis
yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
teknik pengawasan, yaitu:
tentang Desa, dan penjabarannya ditetapkan
1) Pengawasan langsung (direct control);
dengan PP. No.43 Tahun 2014 tentang
ialah pengawasan yang dilakukan sendiri
Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014.
oleh
Sebelumnya, pemerintahan desa diatur dalam
pimpinan
kegiatan
yang
Pengawasan
2)
organisasi sedang
langsung
terhadap dijalankan.
ini
Undang-Undang
Pemerintahan
Daerah
dapat
Nomor 32 Tahun 2004 dan penjalarannya
berbentuk: inspeksi langsung, on-the-
ditetapkan dengan Peraturan pemerintah
spot observation, dan on-the-spot report.
Nomor 72 Tahun 2005.
Pengawasan tidak langsung (indirect control); ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui
METODOLOGI PENELITIAN
laporan yang disampaikan oleh para
A. Metode Yang Digunakan
bawahan, yang dapat berbentuk tertulis
Penelitian ini menggunakan metode
maupun lisan.
kualitatif. 5
Penelitian
kualitatif
adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami
pemerintahan
fenomena tentang apa yang dialami oleh
pengawasan
subyek
perilaku,
pelaksanaan peraturan desa, pengawasan
persepsi, tindakan, dan lainnya), secara
terhadap tertib administrasi pemerintahan
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
desa,
bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu
keuangan
konteks khusus yang alamiah dan dengan
pelaksanaan tugas kepala desa, pengawasan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.
terhadap pelaksanaan tugas BPD dan LPM,
Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti
pengevaluasian
pada kondisi objek yang alamiah dimana
pemerintahan desa, tindakan korektif terhadap
peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
penyimpangan
Teknik pengumpulan data dilakukan secara
pemerintahan desa.
penelitian
(misalnya
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
yang
terhadap
pengawasan desa,
meliputi
penetapan
terhadap
: dan
pengelolaan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
penyelenggaraan
D. Informan Penelitian
induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih
Salah
menekankan makna dari pada generalisasi.
satu
sifat
dari
penelitian
kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan
Disebut sebagai metode kualitatif karena data
jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih
yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat
mementingkan content, relevansi, sumber
kualitatif (Moleong, 2009).
yang
benar-benar
dapat
memberikan
informasi, baik mengenai orang, peristiwa,
B. Jenis Data Data
desa,
yang
dikumpulkan
dan
atau hal. Oleh karena itu menurut Sugiono
dianalisis adalah “data primer yang bersifat
(2009) bahwa teknik pengambilan sampel
kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung
(sumber
dari informan penelitian melalui wawancara.
digunakan dalam penelitian kualitatif ialah
data/informan)
yang
cocok
Selain data primer juga dikumpulkan
teknik purposive sampling (teknik sampling
data sekunder yaitu data yang telah terolah di
bertujuan); dalam hal ini informan dipilih
Kantor Camat atau Kantor Kepala Desa,
secara
seperti data kependudukan, data aparatur
penelitiannya.
pemerintah kecamatan dan desa, dan data lainnya
yang
relevan
dengan
khusus
berdasarkan
tujuan
Sesuai dengan tujuan penelitian ini
topik
yaitu
untuk
mengetahui
efektivitas
permasalahan yang diteliti. Data sekunder
pengawasan Camat dalam penyelenggaraan
hanya
pemerintahan desa, maka informan diambil
berfungsi
sebagai
pelengkap/pendukung data primer.
dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, dan unsur
C. Fokus/Obyek Penelitian
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Fokus atau obyek penelitian ini adalah
(LPMD). Informan penelitian diambil di 3
pengawasan Camat dalam penyelenggaraan
(tiga) Desa yang dipilih secara acak dari 12 6
Desa yang ada di Kecamatan Talawaan, yaitu:
1. Wawancara
Desa Kolongan, Desa Paniki Atas, dan Desa
wawancara
Teep. Setiap Desa tersebut diambil informan
memperoleh
sebanyak 3 orang sehingga jumlah seluruh
responden/informan.
informan untuk tiga desa ada 9 orang,
dilakukan
sedangkan
informan
aparat
wawancara terpimpin (interview guide)
kecamatan
sebanyak
3
pemerintah
orang.
Dengan
data
untuk
primer
dari
Wawancara
dengan
dua
cara
yaitu
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini
perincian sebagai berikut:
digunakan
Kecamatan
digunakan
wawancara bebas.
penelitian ini sebanyak 12 orang, dengan
Sekcam/Kasie)
ini
Teknik
dengan menggunakan pedoman, dan
demikian jumlah seluruh informan dalam
1. Pemerintah
(Interview).
(Camat,
untuk
memperoleh
data
sekunder yaitu data yang telah terolah
: 3 orang;
atau tersedia di Kantor Camat dan Kantor
2. Hukum Tua
: 3 orang;
Kepala Desa/Hukum Tua.
3. Ketua (BPD)
: 3 orang;
3. Observasi.
4. Ketua LPMD
: 3 orang.
digunakan
untuk mengamati
secara
langsung
peristiwa/fenomena
yang
E.
Instrumen dan Teknik Pengumpulan
Teknik
observasi
ini
diteliti, guna melengkapi data primer
Data
hasil wawancara.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan;
E. Teknik Analisis Data
selebihnya ialah data tambahan seperti
Teknik analisis data yang digunakan
dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif
ialah
menggunakan
kualitatif model interaktif dari Miles dan
metode
kualitatif
yaitu
analisis
kualitatif,
yaitu
pengamatan, wawancara, atau penelaahan
Hubermann.
dokumen.
memungkinkan peneliti melakukan kegiatan
karena
Penggunaan beberapa
metode
tersebut
pertimbangan:
(1)
Analisis
analisis
analisis secara longgar tanpa harus melalui
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah
proses yang kaku.
apabila berhadapan dengan kenyataan jamak;
1. Data collection (pengumpulan data).
(2) metode ini menyajikan secara langsung
Pengumpulan
hakikat
dilakukan
hubungan
antara
peneliti
interaktif
dan
data
melalui
di
lapangan
wawancara
dan
responden; dan (3) metode ini lebih peka dan
didukung dengan teknik observasi dan
lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak
studi dokumentasi;
penajaman pengaruh bersama terhadap pola-
2. Data reduction (reduksi data). Reduksi
pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).
data
adalah
kegiatan
merangkum,
Berdasarkan pendapat tersebut maka
memilih hal-hal yang pokok yang
teknik pengumpulan data yang digunakan
difokuskan pada hal-hal yang penting
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
sesuai dengan tema dan polanya. Dengan 7
kata lain reduksi data adalah proses
adalah
proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada
standar
yang
penyederhanaan, pengekstraksian, dan
membandingkan aktual dengan standar yang
transformasi data kasar yang muncul dari
dimaksud
catatan-catatan tertulis di lapangan.
langkah-langkah
Kegiatan reduksi data ini berlangsung
kinerja sesuai standar yang telah ditentukan
secara terus menerus selama penelitian
sebelumnya
berlangsung, dan dilanjutkan setelah data
Manullang, 2014). Pengawasan adalah proses
terkumpul dengan membuat ringkasan,
pengaturan berbagai faktor dalam suatu
menelusuri tema dan menggolongkannya
organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-
ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
ketetapan dalam rencana (Earl Strong dalam
3. Data display (penyajian data). Penyajian
Hasibuan, 2000). Pengawasan adalah fungsi
data dalam penelitian kualitatif dilakukan
manajemen untuk mengukur dan mengoreksi
dalam bentuk uraian singkat, hubungan
kinerja melihat apakah manajemen telah
antar kategori, dan teks yang bersifat
mencapai sasaran yang direncanakan untuk
naratif.
dicapai (Heinz dan Koontz dalam Manullang,
4. Conclust
drawing
akan
dan
sebagaimana
dicapai
kalau
perlu
korektif
(Wiliam
dengan
mengambil
mengembalikan
Chucs
dalam
verivication
2014). Pengawasan adalah suatu usaha
(penarikan kesimpulan dan verifikasi).
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan,
Kesimpulan
dalam
maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja
penelitian kualitatif adalah merupakan
dan apabila perlu menerapkan tindakan-
temuan baru, yang dapat berupa deskripsi
tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai
data suatu obyek.
dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap
dan
and
pengaturan
verifikasi
sebagai PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
mengoreksi
Secara teoritis telah dikemukakan bahwa
pengawasan
merupakan
sistematis untuk menetapkan standard prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang
Proses pengawasan mengukur kemajuan
sistem
pencapaian tujuan yang direncanakan, dan
umpan
balik
membandingkan prestasi
memungkinkan pemimpin mendeteksi dari
informasi, sesungguhnya
dengan standar yang telah ditetapkan terlebih
perencanaan tersebut tepat pada waktunya
dahulu,
perbaikan
menentukan
apakah
ada
penyimpangan dan mengukur signifikansi
(Richard Daft dan Norman Macintosh dalam Stoner dan Wankel, 2000).
penyimpangan-penyimpangan
1990). Pengawasan adalah suatu upaya yang
sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.
tindakan
menemukan,
aktivitas-aktivitas yang direncanakan (Terry,
memastikan bahwa aktivitas yang aktual
mengambil
untuk
penting dalam hasil yang dicapai dari
fungsi
manajemen melalui mana pimpinan dapat
untuk
aktivitas
penyimpangan
Pengawasan
tersebut,
dan
mengambil
tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 8
menjamin
bahwa
semua
sumberdaya
bahwa
pengawasan
merupakan
fungsi
organisasi tengah digunakan sedapat mungkin
manajemen/pimpinan yang berkenaan dengan
dengan cara yang paling efektif dan efisien
aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan
guna tercapainya tujuan/sasaran organisasi
atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan
(Robert J. Moeker dalam Stoner dan Wankel,
sesuai
2000). Pengawasan adalah suatu usaha
terdapat penyimpangan atau kesalahan akan
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan,
dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan
maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja
atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan
dan apabila perlu menerapkan tindakan-
kemudian diambil tindakan-tindakan korektif
tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai
atau
dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap
mengusahakan sedemikian rupa sehingga
sebagai
menemukan,
selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan
mengoreksi penyimpangan- penyimpangan
rencana atau program dengan rencana semula
penting dalam hasil yang dicapai dari
atau maksud yang terkandung didalamnya.
aktivitas
aktivitas-aktivitas
untuk
yang
yang
direncanakan,
perbaikan.
dan
Pengawasan
apabila
bermakna
direncanakan.
Sesuai dengan amanat UU. No.32
Pengawasan terdiri dari suatu proses yang
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dibentuk oleh tiga macam langkah yang
PP. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan
bersifat universal yaitu: (1) mengukur hasil
UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa
pekerjaan, dengan cara observasi secara
Camat atau yang disebut dengan nama lain
pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-
mempunyai
tugas,
laporan lisan; (2) membandingkan hasil
kewajiban
melakukan
pekerjaan dengan standard dan memastikan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3)
desa,
mengoreksi
tidak
penyusunan peraturan desa dan peraturan
dikehendaki melalui tindakan perbaikan.
kepada desa; fasilitasi administrasi tata
Dengan kata lain, pengawasan terdiri dari
pemerintahan desa; fasilitasi pengelolaan
tindakan-tindakan:
mencari
keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
informasi/keterangan tentang apa yang sedang
fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
dilaksanakan, (2) membandingkan hasil-hasil
perundang-undangan; fasilitasi pelaksanaan
dengan harapan-harapan yang menyebabkan
tugas kepala desa dan perangkat desa;
timbulnya tindakan, dan (3) menyetujui hasil-
fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus
fasilitasi pelaksanaan tugas
mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan
Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti PKK,
perbaikan (Terry, 1996).
Karang Taruna dan LPM.
penyimpangan
(1)
yang
Dari pengertian atau definisi yang
melalui
antara
kewenangan
dan
pembinaan
dan
lain
:
dan
fasilitasi
fungsi
Berdasarkan teori pengawasan serta
dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya
amanat 9
peraturan
perundang-undangan
tersebut maka dalam penelitian ini efektivitas
peraturan desa. (2) Pengawasan Camat
pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan
terhadap tertib pelaksanaan administrasi
pemerintahan desa dilihat dari beberapa hal
pemerintahan
yaitu : (1) cara/tindakan camat dalam
memberikan bimbingan kepada hukum tua
memfasilitasi dan mengawasi penyusunan dan
dan perangkat desa; dan menugaskan kepal
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
seksi
kepala desa; (2) cara/tindakan camat dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
memfasilitasi
desa di desa-desa. (3) Pengawasan Camat
dan
mengawasi
tertib
desa
dilakukan
pemerintahan
untuk
memonitor
pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
terhadap
(3) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi
dilakukan dengan membentuk tim untuk
dan mengawasi pengelolaan keuangan desa;
mengawasi tertib administrasi penggunaan
(4) cara/tindakan camat dalam memfasilitasi
dana-dana yang turun ke desa seperti Alokasi
dan mengawasi kinerja kepala desa dan
Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi
perangkat desa; (5)cara/tindakan camat dalam
Hasil Pajak (BHP), dan juga dana yang berasal
memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan
dari Pendapatan Asli Desa. Camat juga
tugas dan fungsi BPD; (6) cara/tindakan
berkonsultasi dengan para hukum tua tentang
camat dalam memfasilitasi dan mengawasi
penggunaan dana-dana yang turun ke desa. (4)
pelaksanaan tugas dan fungsi LPMD; (7)
Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan
cara/tindakan camat dalam mengevaluasi
tugas
penyelenggaraan pemerintahan desa; (8)
permintaan pelaporan langsung oleh kepala
cara/tindakan
mengoreksi
desa pada rapat koordinasi tingkat kecamatan.
dalam
Camat juga memantau kinerja kepada desa
penyelenggaraan pemerintahan desa. (9)
melalui penugasan kepala seksi pemerintahan.
peranan
dalam
(5) Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan
tugas BPD dilakukan melalui permintaan
camat
dalam
penyimpangan-penyimpangan
pengawasan
mewujudkan
efektivitas
Camat
pemerintahan desa. Hasil
penelitian
pengelolaan
dengan
kepala
desa
keuangan
dilakukan
desa
melalui
laporan pada rapat koordinasi. Camat juga menunjukkan
memantau kegiatan BPD melalui kepala seksi
pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.
pemerintahan desa sudah dilakukan dengan
terhadap pelaksanaan tugas LPM bersifat
cukup efektif sebagaimana ditunjukkan oleh
koordinasi dan konsultasi, karena LPM bukan
beberapa kenyataan yang diperoleh dalam
merupakan pemerintahan desa. (7) Evaluasi
penelitian ini yaitu :( 1) Pengawasan Camat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
terhadap
desa
dilakukan secara berkala pada setiap bulan
dilakukan dengan menugaskan kepala seksi
melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan.
pemerintahan kecamatan untuk mendampingi
(8) Tindakan korektif terhadap penyimpangan
dan memonitor musyawarah desa penyusunan
penyelenggaraan
penyusunan
peraturan
10
(6)
Pengawasan
pemerintahan
Camat
desa
dilakukan secara langsung oleh Camat dengan berdialog/berkonsultasi dengan para hukum
B. Saran
tua untuk mencari tindakan perbaikan yang
Berdasarkan
kesimpulan
hasil
perlu dilakukan. (9) Pengawasan Camat dapat
penelitian tersebut maka perlu dikemukakan
mewujudkan
beberapa saran sebagai berikut:
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa.
1. Pengawasan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di
KESIMPULAN DAN SARAN
kecamatan Talawaan cukup efektif,
A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
namun masih perlu ditingkatkan kualitas
penelitian
pelaksanaannya. Camat hendaknya lebih
sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada bab sebelumnya,
banyak melakukan pengawasan secara
dapatlah ditarik
langsung yaitu turun ke desa-desa
kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengawasan
Camat
memonitor dan mengevaluasi langsung
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan
Talawaan
2. Pengawasan
Kabupaten
peraturan
kepala
administrasi
desa
desa,
pemerintahan
desa
hal ini Camat hendaklah secara efektif
dan
melakukan pembinaan dan pengarahan
pelaksanaan
pemerintahan
dalam
hendaklah lebih bersifat preventif. Dalam
pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
Camat
penyelenggaraan
Minahasa Utara cukup efektif dilihat dari
peraturan
Camat
kepada para Hukum Tua dan Perangkat
desa,
Desa
pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan
dalam
hal
penyelenggaraan
pemerintahan desa yang efektif dan
tugas dan kinerja kepala desa dan
efisien.
perangkat desa, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, pelaksanaan tugas dan fungsi
LPMD;
mengevaluasi pemerintahan
cara/tindakan DAFTAR PUSTAKA
penyelenggaraan desa;
mengoreksi
cara/tindakan
Gie, The Liang, dkk, 1990, Ensiklopedi
penyimpangan-
Administrasi,
penyimpangan dalam penyelenggaraan
Jakarta,
Gunung
Agung.
pemerintahan desa.
Gibson L.J, Ivancevich, dan Donnely Jr.,
2. Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas
Organisasi,
penyelenggaraan
1998,
terjemahan,
Jakarta, Erlangga.
pemerintahan desa. Artinya, dengan adanya
pengawasan
penyelenggaraan
Camat
pemerintahan
Handayaningrat, Soewarno, 1999, Pengantar
maka
Studi
desa
dapat efektif. 11
Ilmu
Administrasi
dan
Manajemen,
Jakarta,
Gunung
Agung. Hasibuan,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
M.
2000,
Manajemen,
Dasar-Dasar
Jakarta,
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Gunung
Agung.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Manullang Laurence, A. 2014, Teori dan
Aplikasi Manajemen: Komprehensif
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Integralistik, Jakarta, Mitra Wacana
Media.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Moleong,
L.
2009,
Metode
Penelitian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Kualitatif, Remaja Redoskarya,
Tentang Desa.
Bandung. Poerwadarminta, W.J. 2000, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta. Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI-Press. Sedarmayanti, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, Mandar Maju. Siagian, S.P., 2000, Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung. Stoner, L.J. dan C. Wankel, 2000, Manajemen (terjemahan), Jakarta, Intermedia. Siswanto, 1998, Administrasi Pemerintahan Desa, Armico, Bandung. Sugiono,
2009,
Metode
Penelitian
Administrasi, Bandung, Alfabetha. Terry, G.R., 1990, Asas-Asas Manajemen (terjemahan), Bandung, Alumni. Sumber Lain
12
