PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA MAPANGET KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Oleh : Jefry H. Rambing Abstrak Secara umum pemerintah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam bidang kemasyarakatan inilah terdapat peran pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan untuk pemberdayakan masyarakat, agar dapat berpartisipasi maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan Upaya yang ditempuh pemerintah desa dalam peningkatan peran lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa Mapanget. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secara menyeluruh kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, studi kepustakaan, dan penelusuran data online.Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan yakni ketentraman dan ketertiban cukup baik dari segala ancaman kriminal yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa sedangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong sudah optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan baik secara personal ataupun kelompok dapat mewujudkan sikap kegotong royongan. Keywords: Kewenangan, Pemerintah, Kemasyarakatan.
Pendahuluan Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui
menjadi
32/2004
Jo.Undang-Undang
No.12
tahun
2008
tentang
Pemerintahan Daerah sebagi perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg 1
diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya
Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah
berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksaaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang
paling dekat dengan masyarakat adalah
Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.Penyelenggaraaan
Pemerintahan
Desa
merupakan
sub
sistem
dalam
penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, pemerintah desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan.Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini.Pemerintah Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundangundangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Semenjak gerakan reformasi digulirkan, beberapa tuntutan perubahan terjadi secara besar-besaran. Di berbagai sektor kehidupan menghendaki adanya proses 2
penyesuaian menuju tata sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya yang lebih baik. Cara-cara demokratis yang mencakup semangat toleransi, pluralisme, penghargaan atas minoritas,
kebersamaan
dan
pengembangan
lokalitas
mulai
menguat
kembali.Persoalannya adalah transformasi atas perubahan baru ini ternyata justru tidak berjalan secara cepat, tepat dan relative normal.Justru berbagai fakta membuktikan bahwa masa transisi cenderung mengisyaratkan adanya benturan-benturan baru. Berbagai harapan optimisme positif atas perubahan itu ternyata tersirat pula sejumlah keraguan dan kebimbangan, terutama jika menyaksikan rangkaian persoalan konflik sosial berbasiskan etnik, suku, agama antar golongan (Sara) b antar kelompok warga komunitas bertubi-tubi terjadi. Demikian juga bencana alam dan gempa bumi susul menyusul, banjir tahunan yang sekarang tidak lagi tahunan bahkan cenderung lebih sering datang, Bukan saja melahirkan korban materi dan nyawa yang tidak berdosa yang ribuan jumlahnya, juga ketakutan secara psikologis massa terus menghantui. Kuat dugaan, fenomena ini terjadi akibat kuatnya ketergantungan warga terhadap otoritas atau kekuasaan dan disisi lain hilangnya kemandirian warga dalam menyelesaikan persoalan sosial. Berkaca dari domain itu, kiranya urgensi mengungkap kembali unsur-unsur nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial menjadi sangat penting.Kembali kita ingat semangat Kesetiakawanan Sosial, mencapai “keemasan” kalau boleh dibilang pada zaman Orde Baru. Karena pada rezim itu pada tataran Kebijakan Makro dan promosi sanga gencar dilakukan, walaupun dilakukan dalam untaian “seremonial” belum sampai menyentuh aplikasi lapisan akar rumput (grass root). Namun paling tidak telah menggugah “kesadaran warga yang juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Kesetiakawanan Sosial.Hal ini terbukti berbagai pengalaman menunjukkan bahwa, sebenarnya prinsip-prinsip dasar Kesetiakawanan Sosial kemasyarakatan justru terbukti berhasil mewujudkan Kohesi dan Integrasi Sosial, bahkan memecahkan persoalan sosial dilapisan akar rumput. Kewenangan pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Bab III Pasal 7 yang menyebutkan: Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 3
pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota
yang
diserahkan
pengaturannya
kepada
Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah
dalam
semua
tingkatan
mempunyai
tiga
fungsi
yaitu
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah, khusus di Desa Mapanget komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam membina organisasi yang ada di masyarakat desa. Sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti, pembinaan kemasyarakatan baik di Pemuda, Bapak, Ibu, dan organisasi lainnya yang ada di desa, pemerintah desa belum maksimal melakukan pemberdayaan dan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah desa, hal ini akan berdampak kepada keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Seperti pengamatan peneliti stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat desa mapanget sampai dengan penelitian ini dilaksanakan masih belum stabil, banyak anak-anak muda didesa mapanget yang belum mengerti dan sadar arti penting dari pada stabilitas desa, sejauh itu pula pemerintah desa dalam hal ini hokum tua dan perangkat-perangkat yang ada belum maksimal melakukan pembinaan kepada generasi muda ini, bukan hanya itu saja tetapi ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang belum dimaksimalkan peran dan fungsinya, seperti lembaga masyarakat desa, karang taruna, dan PKK yang semuanya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah desa untuk membina, yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai
berikut:
Bagaimana
kewenangan
Pemerintahan
Desa
di
bidang
Kemasyarakatan, di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan? Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui 4
Pelaksanaan kewenangan pemerintahan Desa di Bidang Kemasyarakatan, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan lembaga pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Metode Penelitian Bentuk Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Informan Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purpose sampling. Purpose sampling adalah pengambilan informan yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Hukum Tua 2. Sekretaris Desa 3. Ketua BPD 4. Tokoh-tokoh masyarakat
Fokus Penelitian Fokus dari penelitian ini adalah kewenangan pemerintah dalam pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat: i. Kewenangan Pemerintah Desa dalam hal peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. ii. Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Mapanget. iii. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dalam bentuk gotong royong Teknik Pengumpulan Data 5
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.
Wawancara Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data
melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan, yaitu Camat Mapanget, para Lurah, Pengurus LPM, dan beberapa tokoh masyarakat pada Kecamatan Mapanget yang dianggap mengetahui banyak tentang tentang kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan. 2.
Observasi Observasi, yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Mapanget melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal. 3.
Dokumentasi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji
dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen rumusan hasil Musrenbang, dan dokumen peraturan pemerintah dan UndangUndang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak.Setelah 6
dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Pembahasan Kewenangan pemerintah desa Mapanget dalam bidang kemasyarakatan Mengacu pada UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup: 1.
Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2.
Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 3.
Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
4.
Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa. Melihat urusan pemerintahan desa yang dapat dikelola oleh desa sebagaimana
diuraikan diatas, maka bisa dilihat desa memiliki kewenangan yang cukup luas. Begitu pula dengan Pemerintah Desa Mapanget mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pemerintah Desa mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pemerintahan desa b. Menyelenggarakan pembangunan desa c. Membina kehidupan masyarakat desa d. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa e. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang diberikan dengan sarana dan prasarananya. Seperti Desa Mapanget memiliki kewenangan-kewenangan yang harus dilaksanakan. Desa merupakan daerah otonomi asli begitu juga dengan Desa Mapanget sebagai 7
wilayah yang ditempati peneliti sebagai daerah penelitian, Desa Mapanget juga memiliki kewenangannya sendiri untuk mengurus wilayahnya. Terutama dalam hal kemasyarakatan.
Adapun
Kegiatan-kegiatan
yang
terdapat
dalam
di
bidang
kemasyarakatan, diantaranya meliputi : 1. Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam 2. Memberikan
pelayananan
kepada
masyarakat
di
bidang kesejahteraan
masyarakat. 3. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa. 4. Penguatan sistem keamanan lingkungan; 5. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan; 6. Peningkatan
kemampuan
satuan
Pertahanan
Sipil/Hansip
dan
satuan
Perlindungan Masyarakat Linmas di Desa dan Kelurahan, 7. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya 8. Membuat laporan hasil pelaksanan tugas pada atasan secara rutin sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat. 9. Melaksanakan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 10. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa. 11. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Mapanget, keterlibatan langsung masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial cukup besar dilihat dari partisipasinya secara gotong royong untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.Kegiatan kemasyarakatan Desa Mapanget adalah melakukan kegiatan gotong royong, seperti pembangunan rumah, kebersihan desa, dan pembangunan jalan atau jembatan.Dengan adanya kegiatan gotong royong ini, dapat menciptakan kerukunan antar warga setempat.Dan kegiatan ini merupakan sifat khas yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan khususnya Desa Mapanget.hal ini sebagai upaya membangun jembatan antara Pemerintah dan masyarakat
8
Kegiatan kemasyarakatan Desa Mapanget adalah melakukan kegiatan gotong royong, seperti: pembangunan rumah, kebersihan desa, dan pembangunan jalan atau jembatan. Dengan adanya kegiatan gotong royong ini, dapat menciptakan kerukunan antar warga setempat.Dan kegiatan ini merupakan sifat khas yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan khususnya Desa Mapanget.hal ini sebagai upaya membangun jembatan antara Pemerintah dan masyarakat, dari wawancara diatas peneliti dapat menangkap bahwa masyarakat biasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mapanget, masyarakat tidak hanya melihat aparat pemerintah desa bekerja sendiri dalam kegiatan tetapi masyarakat juga turut ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti membersihkan desa. Hal ini menunjukkan sikap kepartisipasian masyarakat desa setempat. Partisipasi masyarakat sebenarnya dapat dilaksanakan dengan cara sederhana utamanya partisipasi masyarakat desa yang secara fundamentalis memiliki sistem kekerabatan yang sangat erat, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pada hakekatnya manusia atau yang lebih luas yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan secara mendasar untuk mengatur dan menentukan
arah
hidup
dan
memecahkan
masalah
sendiri.Sehingga
untuk
menggunakan tenaga dan fikiran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial serta meningkatkan partisipasinya dalam meningkatkan dan memajukan desa dimana masyarakat itu berada, pemerintah desa harus mempertimbangkan potensi lokal dan dinamika masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa sebagai berikut : 1.
Memahami aspirasi dan masalah masyarakat
2.
Membangun partisipasi masyarakat
3.
Menyiapkan masyarakat
4.
Membuka jalur informasi
5.
Membuka dialog, keterbukaan dan konsultasi
6.
Menciptakan instrument peraturan yang memihak golongan masyarakat lemah. Fungsi dari pemerintah desa diatas, dijadikan penggerak dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat baik itu pembangunan ataupun kegiatan sosial lainnya.Dengan mendorong masyarakat untuk tetap ikut dalam berbagai kegiatan desa agar meningkatkan kualitas kemasyarakatan desa. 9
Adapun pengertian Partisipasi masyarakat Menurut Ach. Wazir Ws, partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama, Dengan gotong royong yang merupakan suatu bentuk saling tolong menolong yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan mendukung peningkatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Mapanget berjalan cukup baik terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian,perampokan dan tindakan kriminal lain yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa, kecuali satu kasus masalah serobot tanah. Dan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat Desa Mapanget dirasa cukup baik dalam pelaksanaannya. Baik itu secara personal ataupun secara gotong rotong dalam mewujudkan sikap gotong royong melalui kegiatan sosial, Walau kadang masih terdapat masyarakat yang kurang termotivasi dalam kegiatan yang dilakukan.
2.
Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Bidang kemasyarakatan, yaitu: Upaya untuk lembaga pemerintah desa, Upaya untuk Lembaga Kemasyarakatan, Dalam hal ini upaya pemerintah desa juga dirasa sudah cukup baik dalam mengadakan pendekatan langsung kepada tokoh masyarakat atau agama, memperlancar kinerja pemerintahan desa dengan dilibatkannya tokoh masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban seperti dengan mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi wilayah desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yaitu dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mau turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa baik itu kegiatan formal ataupu kegiatan nonformal desa seperti Kebersihan lingkungan, ataupun berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa secara keseluruhan.
Saran 10
1.
Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban dan partisipasi masyarakat, diperlukan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah desa dan lembaga masyarakat).
2.
Sebaiknya Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa maupun aparat Desa yang lain, dan terlebih juga bagi para Kepala Dusun sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakatnya di Dusun mereka masing-masing, Diharapkan mampu berperan aktif dalam member pemahaman dan mengikutsertakan masyarakat Hal ini dikarenakan masyarakat kadang salah persepsi dalam menanggapi setiap adanya kegiatan itu memiliki Dana dari pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA Abu Ahmadi, H. 2003. Ilmu Sosial Dasar, Hal.241 Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT.Garamedia Pustaka Utama Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. Rasyid, Ryas. 1997.Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan).Jakarta : PT Yasrif Watampone. Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung Soetrisno,Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta Soetomo, Strategi-strategiPembangunan Masyarakat,Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.2006 Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung : PT.Refika Pratama. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.Bandung: CV.Alfabeta. 2010 Syafei, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama Syarifin, Pipin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia. Widjaja,A.W, Administrasi Negara dalam kaitannya Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu Telaah Administrasi).Pidato Pengukuhan,Universitas Sriwijaya, Palembang, 22 September 1994. .Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh. Jakarta: P T.RajaGrafindo Persada 11
12
