FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA DI DESA TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Oleh : Alfrida Kumajas
Abstrak Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. berdasarkan kenyataan yang ada banyak masyarakat Desa Talawaan berstatus pra sejahtera dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan desa terdapat potensi-potensi alam yang baik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi kepala desa sebagai pemegang mandate untuk mensejahterakan lewat beberapa program pemerintah khususnya untuk masyarakat pra sejahtera yang ada di desa talawaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara. Dari hasi penelitian terlihat kepala desa talawaan sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program raskin, jamkesmas dan PNPM Mandiri Pedesaan. Kepala desa selalu mengajak masyarakat untuk selalu berperan dalam kegiatan kemasyarakatan.
Keywords : Pemberdayaa, Kepala Desa
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Talawaan karena berdasarkan kenyataan yang ada banyak masyarakat Desa Talawaan berstatus pra sejahtera dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan desa terdapat potensi-potensi alam yang baik, Sangat timpang rasanya jika Desa Talawaan sebagai desa swadaya dengan masyarakat yang selalu tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penduduk yang taraf pendidikannya masih rendah, serta banyaknya pengangguran yang ada di desa. Peran kepala desa atau disebut hukum tua di desa Talawaan sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan masyarkat-masyarakat yang tergolong pra sejahtera dengan pelaksanaan program-program pemerintah Raskin, Jamkesmas, PNPM dan program pemerintah lainnya. Sejauh ini menurut pengamatan penulis Kepala Desa kurang berperan dalam proses pemberdayaan masyrakat khususnya masyarakat yang pra sejahtera. Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “fungsi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat pra sejahera di desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara”. B. Rumusan Masalah Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Pra Sejahtera Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara?
2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian a. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut: Untuk menggambarkan fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Pra Sejahtera Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.
b. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut; a.
Bagi ilmu pengetahuan Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan.
b.
Bagi instansi terkait dan masyarakat Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah atau Dinas Instansi terkait, serta Pemerintahan Desa sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL
A. Konsep Kepala Desa 1. Defenisi Pemerintahan Desa dan Kepala Desa Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Bintarto R, pengertian desa adalah sebagai berikut : 2.
Kepala Desa Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peranan dan juga
kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.
B. 1.
Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai
kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun nonmaterial melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi 4
semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 :106). Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penelitiannya, yaitu: 1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif; 2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan 3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok. Grand Theories dari konsep pemberdayaan ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Prijono, 1996:54-55).
5
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual mengenai Fungsi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. B. Informan Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Kepala Desa Talawaan
Sekretaris Desa
Ketua BPD
3 Kepala Jaga
warga masyarakat pra sejahtera
C. Fokus Penelitian Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut: 1. Program pemberdayaan masyarakat Desa Talawaan difokuskan pada implementai programprogram pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan D. Teknik Pengambilan Data Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian ini dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tahapan-tahapan wawancara meliputi: c. Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat Desa Talawaan Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. 6
d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. E. Analisis Data Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.
7
BABI V HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Talawaan Di Desa Talawaan terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan pemerintah kabupaten seperti Raskin, juga Askeskin. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat pra sejahtera. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Talawaan, mengatakan bahwa : “Hampir sebahagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian utamanya adalah petani. Dan sebahagian lagi sebagai buruh bangunan sebagai mata pencaharian sampingan. Karena jika mengharapkan dari hasil pertanian saja tidak cukup karena rendahnya harga jual beras di pasaran. Sedangkan ekonomi semakin sulit. Di desa ada salah satu program pemberdayaan masyarakat yang namanya simpan-pinjam yang berasal dari PNPM. Pemberian pinjaman modal kepada warga di desa ini dengan bunga yang sangat kecil, bantuan dari PNPM, dengan cara perkelompok. Pembinaan generasi muda di sini dilakukan dengan cara lebih mendekatkan pada sisi keagamaan dimulai sejak dini”. Selain untuk pengembangan usaha pertanian, SPP PNPM juga membantu warga desa yang ingin berwiraswasta. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang wiraswasta muda yang ada di desa ini, Kasmawati. Kasmawati membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. mengatakan: “Saya salah satu anggota kelompok SPP PNPM yang ada di Dusun II. Saya cuman lulusan SMP mau cari kerja di Manado luar biasa susahnya kalau hanya modal ijasah SMP. Setelah ikut pelatihan wiraswasta di kecamatan, saya tertarik untuk berwiraswasta. Saya diberi pinjaman 1,2 juta buat mengembangkan usaha saya. Saya pinjam uang untuk membuat counter pulsa. Karena di Talawaa masih sedikit yang jualan pulsa. Jadi saya coba-coba berjualan pulsa tapi karena modal saya kecil waktu itu, usaha ini tidak berjalan lancar. Makanya saya pinjam uang buat dijadikan modal di PNPM, sekarang puji Tuhan usaha jualan pulsa saya semakin berkembang. Sekarang saya tidak berjualan pulsa saja, tapi juga menjual minuman dingin dan lainnya”. Selain program SPP dari PNPM, program pembinaan yang ada di desa ini juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian bagi warga desa. Penyuluhan pertanian ini diberikan oleh Dinas Pertanian dan Holtikultura melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di 8
desa ini. Penyuluhan pertanian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kreatifitas petani mengenai potensi diri dan lingkungan, meningkatkan nilai usaha tambah tani, meningkatkan kemandirian petani dan kelompok tani. Kepala desa dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala desa juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, kepala desa selalu melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Talawaan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat pra sejahtera Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Talawaan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: a. Faktor Pendukung 1. Kewibawaan Kepala desa dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Talawaan, Kamaruddin (wawancara, tanggal 13 Desember 2011, 19.27 wita) mengungkapkan: “Kepala desa itu seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah dan peduli terhadap masyarakatnya, dekat dengan pemuda-pemuda desa. tapi kedekatan dan keakraban dengan masyarakatnya tidak berarti beliau kehilangan wibawa. Pak Kepala Desa adalah tipe orang yang pandai bergaul dan pandai menempatkan diri. Walau dia adalah seorang pemimpin di desa ini, tapi saat 9
berbicara dengan orang yang lebih tua darinya beliau sangat sopan dan santun dalam berbicara, jadi tak heran jika beliau sangat disukai oleh masyarakat”. Hal senada juga diungkapkan oleh Seketaris Desa Talawaan yang menjadi teman kerja 2. Kekuasaan Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain. b. Faktor Penghambat 1. Kondisi Penduduk Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Jaga II, mengatakan: “Kondisi penduduk desa yang beraneka ragam pada awalnya cukup menyulitkan beliau dalam menjalankan tugasnya apalagi pada saat itu kondisi penduduk masih terdapat sekatsekat setelah pilkades tetapi dengan seiring waktu hal ini dapat beliau atasi dengan cara selalu mengajak masyarakat desa berdialog dan kepedulian yang tinggi tanpa membedabedakan warganya”.
2. Partisipasi Penduduk Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Talawaan, mengatakan: “Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal pemberdayaan kan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehinga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.”.
10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Talawaan. Selain itu dibahas pula tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saransaran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 1.1
Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut: 3. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Talawaan terbagi atas dua, yakni; a. PNPM Pelaksanaan program PNPM untuk masyarakat terutama bagi masyarakat pra sejahtera berjalan dengan baik sesuai dengan hasil penelitian pada bab V, seperti program Simpan Pinjam berjalan dengan baik dan cukup membantu bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk membangun usaha maupun pertanian b. Raskin Sedangkan untuk raskin juga dapat disimpulkan berjalan dengan baik, sesuai dengan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program beras untuk masyarakat miskin dapat tersalurkan dengan baik. 4. Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: a. Peranan kepala desa dalam pembinaa. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Peranan kepala desa dalam koordinasi. Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hampir setiap kegiatan pembangunan dan dalam mengambil suatu keputusan oleh kepala desa dilaksanakan melalui musyawarah. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas: a. Faktor Pendukung yang terdiri atas: 11
1. Kewibawaan dalam memimpin. Kepala desa adalah sosok pemimpin yang dekat dengan warganya, karena sifatnya yang ramah dan peduli terhadap warganya tetapi hal tersebut tidak membuat kewibawaannya jatuh dimata warganya sehingga dalam melakukan perannya sebagai kepala desa hal ini sangat berpengaruh. 2. Kekuasaan, hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, karena tanpa kekuasaan maka kepala desa tidak memiliki kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikannya wewenang guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan pembangunan. b. Faktor Penghambat yang terdiri atas: 1. Kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahanperubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepala desa. Karena penduduk cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja. 3. Fasilitas atau peralatan adalah kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam melaksanakan peranannya. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.
1.2
Saran 1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. 3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
12
DAFTAR PUSTAKA
Bintarto R. 1982, Metode Analisa Geografi. LP3ES Jakarta Dahl, Robert ,1983. Democracy and Its Critics. New Haven Conn: Yale University Press. Friedmann, John. 1993. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Chambridge: Blackwell Publishers. Hulme, David & M. Turner, 1990. Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf. Kartasasmita, Ginandjar. 1995. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES Kieffer C.H. , 1984, Citizent Empowerment : A Developmental Perspektive. Dalam Prevention In Human Serveces Vol. 3 hal 9-36 Korten, David C. 1992. Pembangunan yang Memihak Rakyat. Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan. Paul, Samuel, 1987. Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience. Washington DC: The World Bank. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung:Refika Aditama. Sutrisno, D, 2005. “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalamPengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.” Tugas Akhir tidak diterbitkan, Prorgam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Tampubolon, Mangatas. 2006. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/
pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm.
Download 11 Desember 2006. Vidhandika Moeljarto dan A. M. W. Pranarka, “ Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, hal.44-46
Sumber-Sumber Lainnya : -
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintaha Daerah
-
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
13
