PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa) Oleh : Fergie C.S.G. Koho
Abstrak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kebijakan dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan keleluasaan kepada desa agar lebih mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Tampusu dalam memberdayakan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif, sehingga analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Tampusu berperan memberdayakan masyarakat melalui program-program pemerintah seperti PNPM Mandiri Pedesaan, penyuluhan dari dinas terkait, dan pembinaan, namun dalam hal prakarsa dan inisiatif pemerintah desa Tampusu belum mampu menunjukkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tampusu itu sendiri.
Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Pendahuluan Wilayah perdesaan merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peran pemerintah desa menjadi pentingsebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Paradigma pembangunan masa lalu, beranggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor pertanian pada total pendapatan nasional, akibatnya pembangunan sektor pertanian relatif ditelantarkan. Tetapi, dengan krisis ekonomi pada sekitar 8 tahun yang lalu menyadarkan kita bahwa paradigma pembangunan demikian tidak tepat, karena ternyata sektor pertanian menjadi penyelamat bangsa ini dari kehancuran. Ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi krisis inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dari para perencana
pembangunan yang kemudian menjadikan sektor pertanian menjadi harapan baru.Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka setiap upaya pembangunan pertanian harus sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variabel utama dalam proses pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan pun memiliki kekhasan pada potensi dan keragaman produk pertaniannya. Pemberdayaan
masyarakat
desa
seharusnya
lebih
difokuskan
kepada
pemberdayaan masyarakat petani, dimana masyarakat petani merupakan mayoritas bagi penduduk desa. Pemberdayaan bagi masyarakat petani sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi diri mereka untuk menerapkan teknologi tepat guna sehingga produksi hasil pertanian dapat meningkat dan tercapai secara efektif, efisien. Oleh karena itu, kunci masuk program pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah tokoh-tokoh petani,dan menjadikan petani sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehinggaakan menumbuhkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan dari program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas
hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan peningkatan kemampuan diri masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pemerintah desa tampusu terkesan belum maksimal melakukan perannya dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya bagi para petani. Hal ini diindikasikan dengan: masih lemahnya kapasitas pemerintah desa untuk memberikan motivasi, pembinaan, dan penyuluhan teknis, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait dari pemerintah kabupaten minahasa. Secara umum gambaran belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa tampusu, yang belum dilaksanakan adalah: 1. Semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, dan masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah. 2. Proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. 3. Proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri Pemerintah desa belum melaksanakan ketiga hal seperti yang disebutkan diatas, dalam rangka memberdayakan masyarakat desa. Sehingga keberadaan masyarakat desa, khususnya masyarakat petani berada pada posisi yang staknan tanpa adanya pengembangan-pengembangan dalam kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat petani yang ada di Desa Tampusu karena berdasarkan kenyataan yang ada hampir 50% masyarakat Desa Leleko berada dalam
garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah, serta banyaknya pengangguran yang ada di desa. Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah: bagaimana peran pemerintah desa tampusu dalam pemberdayaan masyarakat? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan fisik, pembinaan generasi muda, pembinaan bagi petani untuk peningkatan hasil pertanian, serta hal-hal yang menghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan seperti partisipasi/keterlibatan masyarakat, dan fasilitas, sarana, prasarana. Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual mengenai Peran pemerintahdesa dalam pemberdayaan masyarakat desa Tampusu. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat. 2. Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa dapat dioperasionalkan dengan sebagai berikut :
membina kehidupan masyarakat desa
membina perekonomian desa
mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
3. Hal-hal yang mendukung peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat
Partisipasi penduduk adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam program pemberdayaan
Tersedianya fasilitas atau peralatan yang dapat menunjang lancarnya kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.
Informan Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Kepala Desa/Hukum Tua
Sekretaris Desa dan kepala-kepala urusan
Kelompok Tani, Tokoh dan warga masyarakat
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dengan pengamatan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip resmi yang berhubungan dengan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian ini dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tahapan-tahapan wawancara meliputi: 1. Menentukan siapa yang diwawancarai 2. Mempersiapkan wawancara 3. Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif 4. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman wawancara. c. Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat Desa Tampusu Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. d. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga
memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin. Dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Teknik Analisis Data Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk katakata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Pembahasan Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada tiga bagian secara umum, yaitu: a. Pemerintah sebagai Regulator Peran
Pemerintah
untukmenyeimbangkan
sebagai
penyelenggaraan
Regulator
adalah
pembangunan
menyiapkan
(menerbitkan
arah
peraturan-
peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat
sebagai
instrumen
untuk
mengatur
setiapkegiatan
pelaksanaan
pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakatdari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalampengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Pemerintah sebagai Dinamisator Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika
. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. 3. Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. a. Fasilitator di Bidang Pendampingan Pendampingan sangat diperlukan untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha. Pendampingan ini bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan. b. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan Disamping pemberian bantuan pendampingan, juga diperlukan fasilitas dalam bidang pendanaan maupun permodalan. Peran pemerintah dalam halini adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Tampusu belum memiliki seluruhnya ketiga peran tersebut, peran pemerintah desa sebagai regulator atau pembuat arah kebijakan, pemerintah desa Tampusu sifatnya hanya menunggu kebijakan/regulasi yang di buat oleh pemerintah kabupaten, maupun pemerintah pusat melalui programprogram pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah
desa Tampusu sebagai
dinamisator, belum juga dilakukan secara mendetail, hal ini dapat dilihat masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diprakarsasi oleh pmerintah desa Tampusu, pemerintah desa Tampusu hanyalah menunggu program pelatihan dari pemerintah kabupaten, sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator belum maksimal. Dengan demikian peran pemerintah desa Tampusu berdasarkan hasil penelitian ini, masih belum seperti yang diharapkan, relevansi peran pemerintah desa Tampusu dengan teori yang menjadi landasan pada penelitian ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Desa Tampusu.
Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tampusu terbagi atas dua, yakni: pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, Sedangkan pembangunan non fisik penulis fokuskan pada dua program pemberdayaan masyarakat, yakni pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Pembinaan generasi muda dilakukan kepala desa melalui dua aspek yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Melaui aspek keagaamaan kepala desa melakukan pembinaan dengan cara melakukan pembinaan lewat Gereja, sedangkan melalui aspek ekonomi melalui organisasi kelompok tani dan melalui pembinaan pinjaman modal usaha dari PNPM dengan bunga yang sangat kecil.
2.
Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: a. Peranan kepala desa sebagai Pembina masyarakat. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa, melakukan pembangunan desa, bahkan dalam membasmi hama dan kegiatan lainnya. Pembinaan juga dilakukan melalui pendekatan keagamaan dengan ibadah di rumah-rumah warga, Selain kegiatan pembinaan kehidupan juga dilakukan oleh kepala desa melalui kegiatan non formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya. Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Tampusu selain dengan mengembangkan potensi pertanian. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. b. Peranan kepala desa dalam koordinasi
Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hampir setiap kegiatan pembangunan dan dalam mengambil suatu keputusan oleh kepala desa dilaksanakan melalui musyawarah. Saran 1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. 3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu Bintarto, 1990,Buku Penuntun Geografi Sosial, Yogyakarta, UP.Spring. Bartle, Phill, 2002. Participatory Method of Measuring Empowerment.Modul Pelatihan Pemberdayaan. Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni Dahl, Robert ,1983. Democracy and Its Critics.New Haven Conn: Yale University Press. Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Chambridge: Blackwell Publishers. Hulme, David & M. Turner, 1990.Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Korten, David C. 1984. Pembangunan yang Memihak Rakyat.Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan. Momon Soetisna Sendjaja, Sjachran Basan, 1983,Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Bandung, Alumni. Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta. Paul, Samuel, 1987. Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience.Washington DC: The World Bank. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sendjaja, Momon Soetisna dan Basan, Sjachran. 1983. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Alumni : Bandung. Siagian, 1983,Administrasi Pembangungan, Jakarta, Gunung Agung, 1983. Sutrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Sri Sudaryatmi, Sukirno, Sri Kartini, 2000,Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000. Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama. Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media. Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta. Tampubolon, Mangatas. 2006. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian : Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. Masa Depan Otonomi Daerah. Malang: Percetakan SIC. Sumber Lainnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
