PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOUNDANOU SATU KECAMATAN TOLUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Oleh STEVE ROMMY RUMENGAN
ABSTRACT Kita memahami bahwa pembangunan di butuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan lain sebagainya. Namun pemahaman demikian tidak boleh di biarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan yang di asumsikan semula sebagai satu-satunya carauntuk dapat memecahkan masalah yang sudah di sebutkan di atas dapat berbalik fakta seperti kesenjangan sosial, ekonomi,politik dan kebudayaan. Bertitik tolak dari permasalahan di atas di butuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintah dalam memainkan peranya serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Baik pemerintah pusat Daerah provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan sampai pemerintah Kelurahan/desa bila pembangunan tersebut lebih di arahkan ke wilayah kelurahan/desa.Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang topik: (Peran pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa toundanou satu kecamatan toluaan kabupaten minahasa tenggara). Penelitian ini bertujuan untuk memgetahui bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Uuntuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti untuk pembangunan di desa toundanou satu kecamatan toluaan kabupaten minahasa tenggara. Konsep yang di pakai dalam menganalisa topik yang dipilih. Konsep peran, pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunan. Seperti yang di kemukakan oleh beberapa Ahli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kwalitatif berdasarkan presentase. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini di gambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk di simpulkan, apabila ada data-data berupa angkaangka hasil perhitungan di proses berdasarkan: Di jumblahkan di bandingkan
1
dengan jumblah yang di harapkan dan hasilnya di presentasekan. Arikonto suharsimi ( 1998:246 ). Peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan program pembangunan desa sudah cukup baik karna masyarakat mendukung setiap proses pembangunan yang berjalan. Karna pemerintah sebagai motifator atau exekutor pembangnan. Dalam menjalankan pemerintahan sangat perlu melibatkan masyarakat, di samping itu juga pemerintah harus terus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat baik dan dapat menyerap aspirasi yang mereka sampaikan. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.
PENDAHULUAN Sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat ke 8 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat desa.Untuk mewujudkan ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut perlu peran aktif dari pemerintah. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah harus mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan di landasi semangat sikap pengabdian pada masyarakat bangsa dan negara. Pembangunan selalu di pahami sebagai serangkain upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapain pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan ini tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang terminologis dapat di maknai sebagai sebuah proses yang dapat meletakan yang artinya sebagai salah satu dasar untuk menuju kearahperbaikan kehidupan, walaupun secara fisik sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri secara ekonomis. Kita memahami bahwa pembangunan di butuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan lain sebagainya. Namun pemahaman demikian tidak boleh di biarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan yang di asumsikan semula sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah yang sudah di sebutkan di atas dapat berbalik fakta seperti kesenjangan sosial-ekonomi, politik dan kebudayaan. Bertitik tolak dari permasalahan di atas di butuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintah. Baikpemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah setempat atau yang ada di wilayah pedesaan dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih di arahkan pada pembangunan desa, dalam proses penanggulangannya dan pemerintah harus
2
melihat setiap kebijakan-kebijakan yang akan di implementasikan atau yang akan di laksanakan nanti, baik itu berupa peraturan Perundang-Undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan di keluarkan maupun yang akan di jalankannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan menilainya apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat di katakan salah satu pemecah masalah ataukah sebaliknya menimbulkan masalah baru dalam proses pembangunan tersebut. Masalah kebijakan yang nantinya akan di implementasikan atau di laksanakan pada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti yang di katakan Wahab (1997:46) bahwa banyak negara- negara yang sudah maju menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Pemerintah juga di tuntut untuk memperhatikan masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia. Konotasi atau masalah pembangunan (development) tidak lagi di lihat sebagai persoalan perbaikan (improfement) khususya persoalan struktur ekonomi masyarakat, semisal penciptaan kemakmuran apabila kebijakan-kebijakan tidak di barengi dengan proses evaluasi. Bila pendapat di atas di kaitkan dengan pembangunan fisik yang ada di wilayah desa, maka peran pemerintah di desa, mempunyai peran yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan atau implementasi) dari pada proses pembangunan. Dapat di katakan demikian karena peranan pemerintah di wilayah desa, yang salah satu fungsinya adalah pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, di harapkan mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan yang ada di wilayahnya. Lewat kebijakan-kebijakan yang akan di implementasikan atau yang akan di laksanakan. Di samping itu juga di perlukan kepedulian aktif dari pemerintah yang ada di desa dalam memberikan seruan-seruan kepada masyarakat atau setidaknya dapat mengingatkan kepada masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat juga sehingga mereka akan merasa terpanggil dan pada akhirnya mereka akan berpartisipasi secara aktif terhadap setiap program pembangunan yang akan di laksanakan di desa. Perlu di perhatikan juga masyarakat tidak akan merasa memiliki atau menikmati hasil pembangunan apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak mengikutsertakan mereka dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga partisipasi dari masyarakat luas mutlak di perlukan, karena pada dasarnya mereka itulah yang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Potensi partisipasi yang ada atau yang di miliki oleh masyarakat tidak akan timbul begitu saja tetapi memerlukan usaha-usaha atau dorongandorongan yang bersifat umum untuk dapat menggerakanya, seperti hasil pertisipasi tersebut dapat di nikmati langsung oleh masyarakat sendiri dan juga tentunya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dengan demikian, maka peran pemerintah khususnya di desa sangat memerlukan kemampuan yang memadai, dan tentunya ini juga harus di sertai dengan mengimplementasikan kebijakan yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.
3
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik untuk secara lebih dalam mengkaji mengenai “Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa ToundanouwSatu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. A. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang pemikiran di atasmaka rumusan masalah yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.
2.
Bagaimana pengaruh peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi untuk pembangunan di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa tenggara?
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di desa toundanouw satu kecamatan touluaan kabupaten minahasa tenggara 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di desa toundanouw satu kecamatan touluaan kabupaten minahasa tengggara. Manfaat: 1. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan dalam khasanah bidang pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan. 2. Secara praktis, penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti untuk pembangunan di desa toundanouw satu kecamatan touluaan kabupaten minahasa tenggara. 3. Manfaat lainnya penelitian ini di harapkan dapat menjadi dasar penelitian bagi siapa saja yang akan melanjutkan penelitian dalam bidang partisipasi politik masyarakat dan kebijakan pemerintah.
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peran Peran adalah, serangkaian perilaku yang di harapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang di berikan baik secara formal maupun secara informal. Peran di dasarkan pada Deskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu yang harus di lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, m , 1998:286 ). Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. (Soekanto 1990:268 ).
4
B. Konsep Pemerintah Pemerintahan adalah segenap perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi untuk mencapai tujuan Negara (Ndraha,1997:12) apapun yang di lakukan pemerintah adalah dalam rangka melakukan tugas Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjalani system ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang di butuhkan bagi kebutuhan aktifitas sosialnya. Istilah pemerintah menurut Finir (Muhadam Labolo,2010:122) menuju pada empat pengertian pokok yaitu. 1.
2.
3. 4.
Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan di mana kekuasaan di operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam kontek situ, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan di pandang aktifitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Istilah pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu identitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Sebagai contoh, kita dapat menyebut suatu pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah nasional biasanya kita sebut sebagai pemerintah pusat sekaligus ibu kota Negara, selain eksistensi yang di maksud, istilah ini juga menunjukkan institusi, lembaga maupun organisasi pelaksana dalam proses pemerintahan. Pada level operasional, kita sering mengidentikkan lembaga seperti departemen, dinas, badan maupun kantor sebagai reprentase pemerintah. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pelaksana kekuasaan. Istilah pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan yang memerintah dan yang di perintah. Sistem pemerintahan menggambarkan keseluruhan interaksi pemerintah yang saling berkaitan dan tergantung dalam pengelolaan pemerintahan.
Hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah menurut Finir Berkaitan dengan Suwargono dan Djohan (Muhadam Labolo,2010:128) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan public. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah semua warga Negara akan saling bersentuhan dengan kebijakan publik yang di keluarkan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan dan
5
pelayanan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat pemegang saham terbesar, dimana posisi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas kedaulatan atas Negara. Dengan sejauh mana peran pemerintah melakukan intervensi terhadap warga Negara bagi upaya mencapai tujuan. C. Konsep Partisipasi Masyarakat Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. menurut Rahardjo.(dalam Krisnha S. Andini dkk 2014:196) partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dari proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalahdan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Secara etimologi kata partisipasi yang berasal dari bahasa latin “participation”, dan kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu “pars” yang berarti bagian dan “capere” yang berarti mengambil. Jadi “participation” artinya adalah mengambil bagian. Seperti yang diungkapkan oleh Hoofsteede (dalam Kharuddin, 1992:124 ), bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Proses yang dimaksud disini adalah proses pembangunan. Selanjutnya juga partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut : a) Partisipasi inisiasi (initiationparticipation) Adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. b) Partisipasi legitimasi (legitimationparticipation) Adalah partisipasi pada tingkatan pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. c) Partisipasi Eksekusi (executionparticipation) Adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan. Sedangkan menurut (dalam Kharuddin, 1992:135) memberikan beberapa rincian tentang pengertian partisipasi, yaitu sebagai berikut: 1. Partisipasi berarti apa yang kita jalani dari usaha dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. 2. Partisipasi berartisebagai pusat kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita atau dasar hak dan kewajiban demi terbinanya masa depan yang baru bagi diri kita sendiri. 6
3. Partipasi tidak hanya bisa mengambil bagian dalam pelaksanaan- pelaksanaan rencana pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan pengertian mengenai pembangunan itu, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. Taliziduhu Ndraha (1981:115) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan fisik, mental, dan emosi seseorang atau sekelompok yang bersangkutan untuk bertindak atas kehendak atau prakarsa sendiri menurut kemampuan yang ada dalam mengambil bagian dalam usaha penyelenggaraan suatu program pembangunan baik di dalam pedesaan maupun di kota yang bersangkutan. Dari rumusandiatas, dapat ditarik beberapa bagian penting yang mencakup tentang pengertian partisipasi masyarakat, yaitu antara lain: 1. Adanya keterlibatan aktif masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha pelaksanaan pembangunan. 2. Partisipasi masyarakat merupakan kehendak sendiri atau atas prakarsa sendiri untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan. 3. Dalam proses partisipasi akan terlihat adanya unsur swadaya dan akan terdapat rasa tanggungjawab atau rasa memiliki dalam usaha pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga sifatnya yang dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell(dalam Ross, 1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi, yaitu 1. Usia Merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka dari kelompok usia lainnya. 2. Jenis Kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 3. Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi adalah pendidikan. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang
7
terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesehjateraan masyarakat. 4. Pekerjaan dan Penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan Penghasilan yang baik akan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan harus didukung oleh suasana perekonomian mapan. 5. Lamanya Tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tersebut maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.
D. Konsep Pembangunan Istilah “pembangunan” yang biasa di gunakan dalam bahasa Indonesia, namun saat ini kebanyakan berkembang istilah pembangunan dengan menggunakan bahasa asing, sehingga untuk mencari pengertiannya mengandung kerancuan. Pembangunan dalam suatu rumusan yangdapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan atau fungsi yang sangat beragam yang melekat pada istilah pembangunan itu. Oleh sebab itu pembangunan mencakup banyak makna, baik fisik maupun non fisik, baik proses maupun tujuan menurut Rahardjo (dalam Khrisna S. Andini dkk 2014:1). Kata pembangunan seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangatlah bervariasi. Antara lain yang dikatakan oleh Bimantoro Tjokoamidjojo dan Mustopadidjaja, AR dalam Khairuddin (1992:2-3) menyebutkan bahwa pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Sedangkan menurut S.P. Siagian (1983:2-3) bahwa pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kwalitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa. Sementara Denis Goulet dalam Arif (2000:105) dalam kajiannya tentang etika dan falsafah pembangunan menguraikan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan solidaritas baru yang mengakar ke bawah. Disamping itu,pembangunan juga harus memperhatikan keragaman budaya, lingkungan serta menjunjung tinggi martabat dan kebebasan manusia dan masyarakat. Lanjut Goulet bahwa pembangunan pasti akan menimbulkan masalah-masalah etis yang sejak lama oleh masyarakat, seperti hakekat dan dasar-dasar kehidupan yang lebih baik yaitu keahlian dalam relasi-relasi kemasyarakatan. Dari beberapa uraian pengertian diatas, hampir seluruh pengertian pembangunan menyinggung tentang proses pembangunan dari masyarakat dari
8
suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lain. Dengan bahasa lain, bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat Industrial-modern. Oleh karena itu, pembangunan biasanya diberi arti sebagai proses perubahan tatanan hidup masyarakat yang sengaja direncanakan (planned social change). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan pembangunan yang ada di Kabupaten, Kecamatan bahkan Desa tidak lepas dari pada tugas-tugas pokok penyelenggaraan pemerintah dalam hal proses pelaksanaan pembangunan, karena penyelenggaraan pemerintahan dan proses pelaksanaan pembangunan nasional menjadi tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan merata seperti tertera dalam UUD 1945. Menurut Drs. I Nyoman Brahatha (2003:15) mendefinisikan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut pembangunan. METODE PENELITIAN A. Populasi Dan Sampel Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil di peroleh dari menghitung atau mengukur kwantitas maupun kwalitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sudjana Nana ( 1995:5 ). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang ada di desa toundanouw satu kecamatan toluaan kabupaten minahasa tenggara. Untuk menjangkau keseluruhan objek tersebut di atas tidak mungkin di lakukan tanpa metode sampling. Yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berbeda dalam populasi meskipun data itu tidak di ambil secara keseluruhan melainkan sebagian saja yang di anggap dapat mewakili populasinya. Subakyo Joko ( 1991:23 ) karena penulis mempunyai keterbatasan waktu dan biaya maka penulis hanya melakukan penarikan sampel responden yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, organisasi sosial, Tokoh Pemuda dan pengusaha. Hal ini di sebabkan para aktifis inilah yang banyak berpartisipasi dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah sedangkan jumlah sampel yang di ambil 10 responden sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang responden. B. Variabel Penelitian Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :
9
1.
2.
Peran pemerintah sebagai variabel independent adalah suatu kegiatan aktifitas pemerintah dalam hubunganya dengan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat untuk pembangunan adalah ketersediaan dan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat secara aktif terhadap pembangunan yang di laksanakan baik secara fisik maupun non fisik.
C. Instrumen dan Teknik Penelitian Instrumen atau alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuesyoner atau daftar pertanyaaan yang di susun berdasarkan pada variabel penelitian. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder di gunakan formulir. Pengumpulan data primer di lakukan dengan mengadakan wawancara secara terpimpin terhadap sampel responden sedangkan data sekunder di peroleh melalui pencatatan atau pengisian formulir pada kantor-kantor dan organisasi yang ada kaitanya dengan penelitian ini. D. Teknik Analisa Data Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kwalitatif. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini di gambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk di simpulkan, apabila ada data-data yang berupa angka-angka hasil perhitunganakan di proses berdasarkan : di jumlahkan di bandingkan dengan jumlah yang di harapkan dan hasilnya di proresentasekan Arikonto Suharsimi ( 1998:246 ). Menyebutkan bahwa dengan teknik deskriptif kwalitatif dengan presentase di maksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang di presentasekan itu dan di sajikan tetap dalam bentuk prosentase,dengan parameter sebagai berikut:
Dimana : P : Prosentase F : Frekuensi Jawaban N : Jumlah Responden
P=
× 100%
PENUTUP A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tingkat partisipasi masyarakat, dari segi partisipasi Tenaga yang di berikan oleh masyarakat sudah termasuk tinggi, tapi pertisipasi pemikiran,ide atau usul,bahan-bahan material, harta benda dan paling utama adalah untuk memelihara hasil pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan masih dapatdi kategorikan cukup rendah, itupun kalau ada paksaan dari pemerintah.
10
2. Peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bahwa pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. - Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, karena sesuai dengan hasil jawaban para responden demikian. - Dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat desa, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, maka Pemerintah selaku Aparatur Pemerintah Daerah di Desa sangat membutuhkan kemampuan yang cukup signifikan dalam menyelenggarakkan program pembangunan tersebut, karena pemerintah dalam hal ini sebagai Administrator di bidang pembangunan dan pemerintahan sekaligus sebagai administrator dalam bidang kemasyarakatan. - Dari hasil penelitian, baik di lihat dari segi peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembanguna dan dari pemerintah dalam menggerakan partisipasi masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang akan dilaksanakan, terhadapnya beberapa faktor penghambat seperti yang tersebut di atas, namun hal demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah lewat motivasi-motivasi yang disampaikannya langsung serta selalu meningkatakan efektifitas kerja dari setiap aparatur pemerintah. 3. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung ke lapangan setiap kegiatan pembangunan yang sementara di laksanakan. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal perlu di perhatikan oleh pemerintah antara lain: 1. Dalam menjalankan kebijakan pembangunan, sangat perlu untuk dapat melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu kinerja yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggung jawab atas pembangunan tersebut yang di laksanakan bersama-sama. 2. Disamping itu juga segala bentuk kegiatan, baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari segi kemampuan pemerintah dalam menggerakan pertisipasi masyarakat, sudah di katogorikan berperan dan mampu tapi pemerintah harus terus melakukan hal-hal menurut masyarakat itu baik dan dapat menyerap setiap aspirasi yang mereka sampaikan.
11
3. Dan hal yang penting untuk perlu di lakukan ataupun di ingat oleh pemerintahadalah dalam melakukan hal-hal pembinaan secara signifikan dengan Jalan menanamkan kesadaran penuh kepada mereka akan pentingnya pembangunan. karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pikiran setiap anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah juga milik atau bagi mereka atau juga milik dari seluruh lapisan masyarakat yang hidup di dunia ini.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Arikonto Suharsimi, 1998. Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. PT. Bina Askara, Jakarta. Bratha Nyoman. 2003. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Rafika Aditama Denis Goulet, 2000. Etika dan Filsafah Pembangunan, Pustaka Utama, Yokyakarta. Isbandi Rukminto Adi .2007. Perencanaan Partisipation Berbasis Aset Komonitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. FisipUI Press, Jakarta. Krisnha S. Andini,S.Pd, M,si dkk. 2014.Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alvabeta, Bandung Khairuddin H. 1992. Pembangunan Masyarakat Tinjawan Aspek; Sosioligi, Ekonomi dan Perencanaan.Liberty, Yogyakarta Labolo Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembanganya. Jakarta Rajawali Pers Ross, Murrray G, And, W, Lappin, 1967, Community Organizasion: Sudjana Nana. 1995. Teknik Analisis Rekresi Dan Korelasi Bagi Para Peneliti, Edisi ke Dua, Tristo, Bandung. Subakyo Joko. 1991. Metode Penelitian ( Dalam Teori dan Praktik ). Jakarta, Rineka Cipta. Siangian Sondang. 1983.Atministrasi Pembangunan. Gunung Agung Jakarta Taliziduhu Ndraha. 1981.PartisipasiMasyarakatDesaDalampembangunan di BeberapaDesa,Jakarta: YayasanKarya Dharma. Taliziduhu Ndraha. 1997. MetodologiIlmuPemerintahan, Jakarta: RinekeCipta. Wahap Abdul, 1997. Analisa Kebijakan : Dari Informasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bina Aksara, Jakarta. Sumber-Sumber Lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.htlm.
12
