PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LOBU ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Abstrak
Oleh : HENNY LIWAN NIM. 120813241 Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari permasalahan yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, penelitian ini menggunakan teoru dari Adi tentang partisipasi masyarkat dari hasil penelitian keempat indokator ini berjalan dengan baik. Keywords : Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.. Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/ Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di Kecamatan Touluaan, khususnya di Desa Lobu Atas bahwa apakah partisisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta. Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan belum sesuai yang diharapkan, masih banyak masyarakat yang masih tidak mau berpartisipasi baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan terutama pada program-program fisik seperti, Kantor Desa, Jalan, Drainase, Jembatan, dan lainnya, meskipun adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa, semangat partisipasi masyarakat di desa belum juga terlihat. Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: “Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Pembangunan Fisik di Desa Lobu Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara”.
2
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lobu Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni: Untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Fisik di Desa Lobu Atas Kecamatan Touluaan dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasinya. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya. 2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang model partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di daerah lain.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Partisipasi Partisipasi pada hakekatnya menyangkut setiap mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai warga negara dan warga masyarakat, namun demikian sikap dan perilaku yang bagaimana dapat kita artikan secara sesungguhnya. Partisipasi mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri-sendiri. Itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan harapanharapan yang ada mengenai prilaku yang dikehendaki. Partisipasi dapat bersifat semu bila prilaku yang diperlihatkan bersifat sangat sementara dan sangat jauh dari yang diharapkan atau tidak disertai dengan kesediaan psikologis yang sesungguhnya, sebaliknya partisipasi dapat bersifat persial bila prilaku yang ditamapilkannya hanya sebagian saja dari yang sesungguhnya diharapkan akan tetapi dapat juga menjadi lengkap bila sesuai atau mendekati yang diharapkan. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). B. Pengertian Partisipasi Masyarakat Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Definisi mana yang dipakai akan sangat menetukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 1. Tahap Assesment Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. 2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. 3. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. 4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, p[roses, dan hasil) Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek 4
pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan. B. Konsep Pembangunan Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa: 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan: a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain. c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain. Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu: 1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas. 2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah. 3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. 4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.
5
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Narbuko & Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. B. Fokus Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Lobu Atas. Kecamatan Touluaan ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong yang baik. Fokus utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 1. Tahap Assesment 2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan 3. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan 4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, p[roses, dan hasil) . C. Informan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode puspose sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa Lobu Atas 2. 3 Tokoh masyarakat 3. 6 Masyarakat Desa Lobu Atas
D. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor Desa Lobu Atas, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 6
1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi E. Teknik Analisis Data 1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; 2. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. 3. Penyajian data Setelah data direduksi, 4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan (Sugiono: 2004).
7
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan focus yang telah ditentukan peneliti membahas mengenai partisipasi masyarakat dala pembangunan fisik di Desa Lobu Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut Adi, partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 1. Tahap Assesment Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. Kondisi geografis desa Lobu memiliki banyak perkebunan serta iklim yang mendukung dalam hal pertanian, masyarakat desa lobu banyak yang berprofesi sebagai petani, kondisi ini tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan yang belum memadai masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan, padahal jalan yang menghubungkan antara desa dengan perkebunan warga sangat penting mengingat penangkutan hasil-hasil pertanian ke desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan didapati hasil sebagai berikut: menurut bapak Jendri Pelleng seorang masyarakat desa lobu yang berprofesi sebagai petani: saya sebagai masyarakat desa lobu, sudah melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, apalagi saya sebagai petani sangat menginginkan adanya pembangunan jalan, drainase yang baik, saya sering berkonsultasi dengan kepala jaga bahkan hukum tua, saya sering menyampaikan keinginan saya, namun baru beberapa waktu lalu proyek ini direalisasikan. 2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan Tahap ini Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Lobu Atas Kecamatan Touluaan, pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Alfrits Tokoh mayarakat desa Lobu Atas : “proses pengidentifikasian alternative program, digali dari setiap jaga, apakah di satu jaga itu dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, pemerintah sering berkunjung ke jaga-jaga ataupun memanggil kepala jaga untuk menanyakan perihal permasalahan yang dihadapi serta program pembangunan” 3. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan Tahap ini Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis turun langsung ke tempat pengerjaan pembangunan infrastruktur di desa Lobu, yang penulis lihat pembangunan tersebut sementara berjalan seperti jalan ke kebun, Karena jaraknya yang cukup jauh jadi memakan waktu dan dana yang cukup banyak, lain halnya dengan pembangunan drainase, pengerjaan proyek ini telah selesai dan proses pengerjaanny melibatkan masyarakat setempat. Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Lobu, beliau mengatakan : Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur jalan desa sementara dilaksanakan, yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar ada beberapa yang memang memberikan partisipasi tenaga ataupun sumbangan uang, masyarakat disini cukup partisipatif dalam hal pembangunan, hanya saja tidak semua yang betul-betuk berpartisipasi masih ada saja 8
masyarakat yang memang tidak berpartisipasi, alasannya beragam-ragam dari pekerjaan, kesehatan ataupun karena memang malas. Untuk proyek pembanguna drainase, pembangunan ini memang telah lama selesai proyek ini hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan dampaknya positif, masyarakat juga turut terlibat dalam pengerjaanya karena juga mereka dibayar. 4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil) Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan. Di desa Lobu Atas peran masyarakat dalam tahap evauasi ini tidak terlalu terlihat hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yakni informan masyarakat salah satunya bapak Romel Rondonuwu seorang masyarakat desa Lobu Atas mengatakan: “Kalau dalam melihat hasil akhir suatu proyek di Desa ini, saya tidak terlalu memikirkanya, yang terpenting hasil yang dikerjakan sudah selesai dan dapat dinikmati masyarkat, karena kalaupun ada penyimpangan masyarakat dapat melihat”.
9
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan: 1. Pada tahap assessment atau dalam pengidentifikasian masalaha dilapangan, terlihat Partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut. 2. Dalam tahap Alternative Program atau Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Lobu Atas Kecamatan Touluaan, yakni pembangunan infrastruktur tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua 3. Dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 4. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri. B. Saran 1. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sedang dan telah dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah. 2. Sebaiknya pembangunan infrastruktur di Desa Lobu Atas, terfokus dahulu kepada satu proyek pengerjaan agar supaya masyarakat lebih focus terlibat kepada satu proyek pembangunan, karena apabila beberapa proyek dijalankan sekaligus akan menimbulkan kebingungan. 3. Pemerintah harus mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan karena masyarakat terkadang banyak yang bekerja, ataupun kalau mereka ikut melaksanakan pembangunan harus ada bayaran. 4. Pemerintah harus proaktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar masyarakat dapat lebih berperan dalam mengawasi dan bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan, agar mengurangi tingkat kesalahan dalam suatu pengerjaan proyek pembangunan.
10
DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. Adi, Isbandia Rukminto. 2001. Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Arif, Syaiful. 2006. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijaka. Malang: Averroes Cipta. Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, Lincoln. 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Conyers, Diana. 1991. “An Introduction to Social Planning in The Third World”. By Jhon Wiley & Sons Ltd. 1994. Terjemahan Drs. Susetiawan. SU: “Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Hadari, Nawawi. 2007. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hasan, Iqbal M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: CIDEAS. Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty. Ndraha, Talizuduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Nugroho, Riant. 2003. Reinventing Pembangunan. Jakarta: Gramedia. Putra, Fadillah. 2003, Paradigma Kritis Dalann Studi Kebakan Publik, Yogyakarta. Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Supriatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiono. 2004. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press. Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga Wahab, Solichin, A. 1990, Analisa Kebijaksanaan Dar' Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Malang: Bumi Aksara. Wibawa, Samudera, dkk. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: Raja Grafindo. Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
11
