KAJIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA RINI SUTRIKA SUOTH Drs. J. MANDEY, M.Si Drs. S. P. I. ROMPAS, M.Si Abstract: Accountability of government agency performance embodies an obligation to account for the success or failure of the implementation of policies, programs and activities to stakeholders or general public. In fact, performance accountability can not be optimally realized by many government agencies. From these studies were conducted to determine how government performance accountability at Touluaan district of Southeast Minahasa regency. Based on a literature review of the criteria used effectiveness, efficiency, responsiveness, and transparency to look government performance accountability at Touluaan district The research used a qualitative method. Key informants in this study were officers / employees of the sub-district 3 and 2 personnel section chief executive staff; and 2 village officials and 3 leaders / community leaders, so that the total number of informants there are 12 people. The research instrument was a researcher himself, while gathering data using interview techniques. Method analysis was performed with qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Hubernann. The results of analysis indicate effectiveness, efficiency, responsiveness, and transparency in the implementation of the program / activity generally show a fairly good quality. It was concluded that the government performance accountability Touluaan district seen from the aspect of effectiveness, efficiency, responsiveness, and transparancy has shown a fairly good level of achievement. To improve the performance of government accountability Touluaan districts it is necessary to increase the number of employees, improving the quality of human resources personnel, increased budgetary allocations, and additional means of employment. Keywords: performance accountability.
menyediakan public goods and public
PENDAHULUAN Semangat mewarnai
reformasi
pendayagunaan
telah aparatur
negara/pemerintah dengan tuntutan untuk
service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat (LAN, 2000). Proses
penyelenggaraan
mewujudkan administrasi negara/publik
kekuasaan negara dalam melaksanakan
yang mampu mendukung kelancaran dan
penyediaan public goods (barang publik)
keterpaduan
dan
dan pelayanan publik (public services)
pemerintahan
disebut governance (pemerintahan atau
fungsi negara
pelaksanaan
penyelenggaraan dan
pembangunan,
mempraktekkan governance.
tugas
dengan
prinsip-prinsip
Selain
itu,
kepemerintahan),
sedang
praktek
good
terbaiknya disebut good governence atau
masyarakat
kepemerintahan yang baik. Agar good
menuntut agar pemerintah memberikan
governance
perhatian yang sungguh-sungguh dalam
sukses, dibutuhkan komitmen dari semua
menanggulangi
dan
pihak baik pemerintah dan masyarakat.
tercipta
Selain itu, good governance yang efektif
pemerintahan yang bersih dan mampu
menuntut adanya koordinasi yang baik
nepotisme
korupsi,
(KKN),
kolusi,
sehingga
menjadi
kenyataan
dan
dan integritas, profesionalisme serta etos kerja
dan
moral
yang
tinggi
(Sedarmayanti, 2003).
Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditetapkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
Terselenggaranya
good
yang Bersih dan Bebas KKN, dan
governance merupakan prasyarat utama
kemudian diikuti dengan ditetapkannya
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
dalam mencapai tujuan dan cita-cita
tentang Penyelenggaraan Negara yang
bangsa dan negara. Dalam rangka itu,
Bersih dan Bebas KKN. Asas-asas umum
diperlukan penerapan sistem pertanggung
penyelenggaraan negara menurut produk
jawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas,
hukum tersebut meliputi asas kepastian
dan nyata sehingga penyelenggaraan
hukum,
pemerintahan dan pembangunan dapat
negara, asas kepentingan umum, asas
berlangsung
guna,
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
berhasil guna, bersih dan bertanggung
profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
jawab
KKN.
Menurut penjelasan UU No. 28 Tahun
Akuntabilitas kinerja merupakan suatu
1999, asas akuntabilitas adalah asas yang
perwujudan
untuk
menentukan bahwa setiap kegiatan dan
mempertaggung jawabkan keberhasilan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
atau
negara
secara
serta
berdaya
bebas
dari
kewajiban
kegagalan
pelaksanaan
misi
asas
harus
tertib
dapat
penyelenggaraan
dipertanggung
organisasi dalam mencapai tujuan dan
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sasaran yang telah ditetapkan melalui
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
media
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
pertanggung
jawaban
yang
dilaksanakan secara periodik. Dalam
perundang-undangan
dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas
Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan
suatu instansi/organisasi pemerintah itu
UU tersebut pemerintah menerbitkan
merupakan
Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun
perwujudan
instansi/organisasi
kewajiban
pemerintah
untuk
1999
tentang
yang
Akuntabilitas
berlaku.
Kinerja
mempertanggung jawabkan keberhasilan
Instansi Pemerintah. Dan sebagai tindak
atau
kegagalan
pelaksanaan
misi
lanjut dari KEPRES tersebut, maka
instansi/organisasi
pemerintah
yang
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
bersangkutan (LAN, 2000).
meneribtkan buku pedoman penyusunan
pelaporan
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah (AKIP).
bupati/walikota. Dalam hal ini kecamatan (camat)
Kinerja
instansi-instansi
mendapatkan
kewenangan
yang
pelimpahan
bermakna
urusan
pemerintah sekarang ini masih terus
pelayanan publik yang meliputi aspek :
mendapat
perizinan,
sorotan
Masyarakat
dari
masyarakat.
masih
sering
rekomendasi,
koordinasi,
pembinaan,
pengawasan,
mempertanyakan akan nilai yang mereka
penetapan,
penyelenggaraan,
peroleh atas pelayanan yang dilakukan
kewenangan
lain
oleh
Fenomena
Selain tugas tersebut, kecamatan (camat)
bahwa
mennyelenggarakan tugas-tugas umum
instansi
demikian
pemerintah.
mengisyaratkan
dan
dilimpahkan.
masyarakat belum merasa puas atas
pemerintahan
kinerja
pemerintah.
khususnya tugas-tugas atribut dalam
Tuntutan tersebut harus direspons oleh
bidang koordinasi pemerintahan, yaitu
instansi-instansi pemerintah, termasuk
koordinasi
pemerintah kecamatan, untuk melakukan
masyarakat, koordinasi penyelenggaraan
upaya-upaya perbaikan kinerja dengan
ketenteraman
melaksanakan
koordinasi penerapan dan penegakkan
instansi-instansi
sistem
akuntabilitas
kinerja dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sejak
berlakunya
diketahui kebijakan
di
yang
fasilitasi,
kegiatan
dan
peraturan bahwa
koordinasi
wilayah
kecamatan
pemberdayaan
ketertiban
umum,
perundang-undangan, pemeliharaan
sarana
dan
otonomi
fasilitas pelayanan umum, koordinasi
daerah yang baru telah terjadi perubahan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
yang mendasar menyangkut kedudukan,
tingkat
tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu
penyelenggaraan
jika sebelum adanya kebijakan otonomi
desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan
daerah yang baru kecamatan merupakan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup
perangkat wilayah dalam rangka asas
tugasnya dan/atau yang belum dapat
dekonsentrasi, telah berubah statusnya
dilaksanakan pemerintahan desa atau
menjadi
kelurahan (UU. No.32 Tahun 2004; PP.
perangkat
daerah
dalam
kerangka asas desentralisasi. Sebagai
kecamatan,
pembinaan pemerintahan
No.19 Tahun 2008).
perangkat daerah, kecamatan (camat)
Kecamatan Touluaan merupakan
dalam menjalankan tugasnya mendapat
salah
pelimpahan
Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai
kewenangan
dari
satu
kecamatan
di
wilayah
kecamatan
hasil
dari
kepada masyarakat, belum semuanya
kecamatan Tombatu dan disahkan pada 5
dapat dilaksanakan dan mencapai hasil
Oktober
maksimal
2001.
pemekaran
Kecamatan
ini
sebagaimana
yang
telah
berpenduduk 17.610 jiwa (3.910 KK)
ditetapkan dalam perencanaan strategik.
yang tersebar di 17 Desa. Aparat
Di
pemerintah kecamatan (kantor camat)
program seperti program pemberdayaan
Touluaan hanya sebanyak 17 orang PNS
masyarakat, dan program peningkatan
dimana 8 orang diantaranya merupakan
partisipasi
sekretaris desa yang ditempatkan pada
pelaksanaan pembangunan juga belum
kantor kepala desa, sehingga hanya ada 9
mencapai hasil optimal.
bidang
orang aparat/pegawai pada kantor camat.
pembangunan,
dalam
Belum
beberapa
perencanaan
maksimalnya
dan
kinerja
Dari prasurvei yang dilakukan
pemerintah kecamatan Touluaan seperti
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah
yang ditunjukkan oleh beberapa indikasi
kecamatan
dalam
tersebut di atas, dapat menunjukkan
funsi
belum dilaksanakannya dengan efektif
Touluaan
menyelenggarakan pemerintah
di
tugas
dan
kecanatan
sebagaimana
sistem
amanat peraturan perundang-undangan
sejauh
tersebut di atas, masih belum terwujud
persamasalahan tersebut tentu masih
secara
yang
perlu dikaji berdasarkan data penelitian.
diharapkan. Ini dapat dilihat dari masih
Tertarik untuk menjawab permasalahan
adanya program dan kegiatan
yang
tersebut
ditetapkan
dapat
dengan
maksimal
sebagaimana
belum
sepenuhnya
dilaksanakan secara efektif
dan belum
akuntabilitas mana
Namun
kebenaran
maka judul
kinerja.
dilakukan “Kajian
indikasi
penelitian
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kecamatan Tauluaan
memberikan hasil maksimal, baik di
Kabupaten Minahasa Tenggara”.
bidang
METODOLOGI PENELITIAN
pemerintahan,
pembangunan,
maupun kemasyarakatan. Program di bidang
pemerintahan
A. Metode Yang Digunakan
seperti
Metode yang digunakan dalam
peningkataan koordinasi dengan instansi
penelitian ini adalah metode deskriptif-
pemerintahan
kecamatan,
kualitatif. Arikunto (2002) mengatakan
pembinaan dan pengawasan terhadap
bahwa penelitian deskriptif adalah suatu
pemerintahan
penelitian
tingkat
desa,
peningkatan
kamtibmas, dan peningkatan pelayanan
yang
bertujuan
untuk
menggambarkan keadaan suatu fenomena
atau peristiwa; atau menurut Schlegel
sehingga dalam rangka penelitiannya
(dalam
tidak perlu merumuskan atau melakukan
Sugiono,
2002),
penelitian
deskripsi
adalah
penelitian
yang
pengujian hipotesis (Arikunto, 2002).
bertujuan
untuk
mendapatkan
dan
Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak
menyampaikan fakta-fakta dengan jelas
dilakukan pengujian suatu hipotesis.
dan teliti.
B. Fokus Penelitian Konsepsional
Penelitian
deskriptif-kualitatif
2006)
penelitian
yang
adalah
prosedur
menghasilkan
data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong (2006) menyebutkan bahwa
penelitian
penelitian
yang
kualitatif
adalah
bermaksud
untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif
Definisi
Yang menjadi fokus penelitian ini
menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong,
dan
adalah akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Minahasa
Tuoluaan Tenggara
konsepsional
Kabupaten yang
didefinisikan
secara sebagai
pertanggung jawaban tentang tingkat keberhasilan dalam
pemerintah
melaksanakan
kegiatannya
kecamatan
program
sebagaimana
dan yang
ditetapkan dalam rencana strategis pada setiap tahun. Berdasarkan kajian teoritis maka
kriteria
pengamatan
terhadap
tingkat akuntabilitas kinerja tersebut adalah
efektivitas,
efisiensi,
responsivitas, dan transparansi. C. Sumber Data (Informan)
bertujuan
menggali
atau
Salah satu sifat dari penelitian
membangun
suatu
preposisi
atau
deskriptif-kualitatif ialah tidak terlalu
menjelaskan
makna
dibalik
realita.
mementingkan jumlah atau banyaknya
kualitatif,
peneliti
informan/sampel responden, tetapi yang
Dalam
penelitian
berpijak dari realita atau peristiwa yang
lebih
berlangsung di lapangan.
relevansi, sumber yang benar-benar dapat
Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan
dipentingkan
ialah
content,
yang
bersifat
memberikan informasi. Oleh karena itu,
pada
umumnya
teknik yang digunakan untuk menentukan
nonhipotesis,
sumber data (informan) dalam penelitian
penelitian
ini
ialah
teknik
yaitu
ditentukan untuk mendapatkan data dan
data/informan
informasi yang jelas dan akurat tentang
dengan sengaja atau dengan tujuan
berbagai hal yang berhubungan dengan
tertentu (Arikunto, 2000).
fokus
pengambilan
data
purposive
sumber
penelitian.
dapat
lebih
konsistensinya
data
Adapun yang menjadi sumber
terfokus
atau
penelitian, maka digunakan pedoman
informan
utama
dalam
penelitian ini adalah aparatur pemerintah kecamatan
wawancara sebagai panduan.
Kabupaten
Selain itu juga dilakukan studi
Minahasa Tenggara, terdiri dari : Camat
dokumentasi guna mengumpulkan data
(1 orang), Sekcam (1) orang, Kepala
sekunder pendukung data primer hasil
Seksi (3) orang, dan staf fungsional
wawancara. Data sekunder dikumpulkan
umum/pelaksana (2 orang).
dari
juga
Touluaan
dan
Agar
diambil
informan
Selain itu, dari
unsur
dokumen-dokumen
yang
telah
tersedia di Kantor Camat Touluaan
pemerintah desa (2 orang), dan unsur
Kebupaten Minahasa Tenggara.
tokoh/pemuka masyarakat (3 orang).
D. Teknik Analisis Data
Dengan demikian, jumlah seluruh sumber
Sesuai dengan jenis penelitian ini
data/informan akan ada sebanyak 12
yang merupakan penelitian deskriptif-
orang.
kualitatif, maka teknik analisis data yang
D. Instrumen dan Pengumpulan Data Sumber
data
Teknik
hal ini metode atau teknik analisis data utama
dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama (Moleong, 2006). Atas pertimbangan inilah maka instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri
(key
instrument),
sedangkan
teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara (Interview). terhadap
para
digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam
Wawancara informan
dilakukan yang
telah
yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif
memungkinkan
melakukan
kegiatan
analisis
peneliti secara
longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada veriifikasi atau penarikan kesimpulan.
Langkah-langkah analisis
data tersebut dapat dijelaskan sebagai
kecamatan
berikut
masyarakat. Data yang terkumpul diolah,
1. Reduksi data. Reduksi data ialah proses perhatian
pemilihan, pada
pengabstaksian,
pemusatan
penyederhanaan, dan
Touluaan,
dan
unsur
dianalisis dan disajikan secara kualitatif dalam bentuk naratif seperti berikut ini. 1.
Efektivitas
transformasi
Secara
umum
efektivitas
data kasar yang muncul dari catatan-
mengandung pengertian sebagai tingkat
catatan tertulis di lapangan.
tercapainya tujuan atau sasaran yang
2. Penyajian data. Data yang telah
telah ditetapkan sebelumnya; dengan kata
direduksi kemudian disajikan dalam
lain tingkat tercapainya tujuan atau
bentuk teks naratif.
sasaran itulah menunjukkan
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
DAN
tingkat
efektivitas (Barnard dalam Gibson dkk, 1998).
Dengan
demikian,
konsep
efektivitas berhubungan dengan rasio
Sebagaimana telah di kemukakan
atau perbandingan outcome dan output;
di atas bahwa dalam penelitian ini kajian
bahwa suatu kebijakan/program atau
tentang akuntabilitas kinerja organisasi
kegiatan
dikatakan
pemerintah kecamatan Touluaan dilihat
mencapai
tujuan
dari
dalam
kebijakan/program atau kegiatan tersebut;
melaksanakan program dan kegiatan
dengan kata lain pengujian dasar dari
yang telah ditetapkan dalam perencanaan
efektivitas
strategik
kebijakan/program
tingkat
keberhasilan
pemerintah
di
kecamatan
efektif
dan
apabila
sasaran
adalah
akhir
apakah
atau
kegiatan
Touluaan, baik di bidang pemerintahan,
menghasilkan hasil dan dampak yang
pembangunan, maupun kemasyarakatan.
diharapkan.
Kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
Dalam
konsep
akuntabilitas
organisasi yang dipakai disini adalah
kinerja instansi pemerintah, indikator
efektivitas,
efektivitas adalah untuk melihat apakah
efisiensi,
transparansi,
responsivitas. Dalam
program rangka
itu
dilakukan
dan
kegiatan
ditetapkan/dilaksanakan
yang
memberikan
penelitian dengan mewawancarai para
hasil yang diinginkan ?; atau dengan kata
informan yang sudah ditentukan yaitu
lain apakah hasil yang diinginkan dari
unsur
suatu program/kegiatan dapat tercapai
pejabat/pegawai
pemerintah
(LAN,
2000).
Berdasarkan
konsep
menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas
tersebut maka dalam penelitian ini maka
kinerja pemerintah kecamatan Touluaan
pada penelitian ini tingkat efektivitas
sudah cukup baik dilihat dari segi
dilihat dari dua aspek yaitu : (1) apakah
efektivitas.
program/kegiatan
2.
pemerintahan,
pada
bidang
pembangunan
Efisiensi
dan
Konsep efisiensi menggambarkan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
rasio output yang dihasilkan terhadap
pemerintah kecamatan Touluaan dalam
input yang digunakan; atau dengan kata
rencana strategik dapat dilaksanakan
lain menggambarkan apakah input yang
dengan baik dan benar sesuai
digunakan
yang
telah
menghasilkan
hasil
direncanakan, (2) apakah target hasil
sebanding dengan output program atau
yang
setiap
kebijakannya. Suatu kebijakan, program
bidang
atau kegiatan dinyatakan efisien jika
dan
suatu target tertentu dapat dicapai dengan
ditetapkan
program/kegiatan pemerintahan,
untuk pada
pembangunan,
kemasyarakatan itu dapat dicapai. Keseluruhan tersebut
hasil
penggunaan sumber-sumber daya dan
wawancara
menunjukkan
dana
yang
serendah-rendahnya
bahwa
diperbandingkan secara relatif terhadap
program/kegiatan pemerintah kecamatan
kinerja usaha sejenis atau antar kurun
Touluaan yang ditetapkan dalam rencana
waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran
strategis, baik yang berhubungan dengan
efisiensi
pelayanan
pemerintahan,
perbandingan, misalnya : perbandingan
pembangunan maupun kemasyarakatan
antara hasil kerja dengan biaya/dana atau
selalu dapat dilaksanakan dengan baik
dengan waktu atau dengan tenaga yang
dan menunjukkan tingkat capaian kinerja
dipergunakan untuk menghasilkan hasil
yang
itu (Gibson dkk, 1998).
di
cukup
bidang
baik.
Walaupun
ada
program/kegiatan yang tidak mencapai hasil
maksimal,
harus
dinyatakan
Berdasarkan
penelitian
tersebut
namun
secara
maka
menunjukkan
bahwa
dimaksudkan dengan efisiensi adalah
efektivitas pelaksanaan program/kegiatan
rasio atau perbandingan antara hasil yang
pemerintah kecamatan Touluaan sudah
dicapai
oleh
cukup baik, dan tingkat capaian kinerja
dengan
sumber-sumber
yang cukup baik. Ini sekaligus dapat
digunakan dalam mencapai hasil tersebut.
keseluruhan
dalam
konsep
dalam
suatu
ini
yang
program/kegiatan daya
yang
Dalam hal ini efisiensi dilihat dari : (1)
menyusun
agenda
rasio atau perbandingan antara hasil
pelayanan,
dan
program/kegiatan yang dicapai dengan
program-program yang sesuai atau tepat.
besar anggaran/dana yang dipergunakan;
Dari
dan (2) rasio atau perbandingan antara
responsivitas
secara
hasil
menggambarkan
kemampuan
program/kegiatan
yang dicapai
dan
prioritas
mengembangkan
pengertian
ini
jelas
bahwa langsung instansi
dengan sumberdaya manusia atau tenaga
pemerintah dalam menjalankan misi dan
yang dipergunakan.
tujuannya, terutama untuk memenuhi
Pernyataan dari informan yang berhasil bahwa
diwawancarai tingkat
kebutuhan masyarakat (stakeholders).
menunjukkan
efisiensi
Responsivitas
dimasukkan
penggunaan
sebagai salah satu indikator kinerja
anggaran/dana dan sumberdaya manusia
karena menggambarkan secara langsung
pegawai sudah dilakukan dengan baik
kemampuan organisasi pemerintah dalam
untuk
menjalankan
memaksimalkan
pelaksanaan
hasil
capaian
misi
dan
tujuannya,
program/kegiatan
terutama untuk memenuhi kebutuhan
pemerintah kecamatan Touluaan baik
masyarakat. Responsivitas yang rendah
untuk pelayanan di bidang pemerintahan,
ditunjukkan dengan ketidak selarasan
pelayanan di bidang pembangunan, dan
antara program yang ditetapkan dengan
pelayanan di bidang kemasyarakatan.
kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut
Dengan
jelas menunjukkan kegagalan organisasi
bahwa
demikian tingkat
dapat
dinyatakan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah dalam mewujudkan misi dan
pemerintah kecamatan Touluaan dilihat
tujuannya
dari kriteria efisiensi nampaknya sudah
Organisasi pemerintah yang memiliki
baik.
responsivitas rendah dengan sendirinya
3.
memiliki
Responsivitas Dalam
konsep
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, responsivitas
stakeholders.
harus Responsivitas
melayani adalah
kinerja
yang
dkk,
buruk
2002).
juga
(Osborne dan Plastrik, dalam Dwiyanto dkk, 2002).
bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses
(Dwiyanto
Hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa tingkat
responsivitas
kemampuan organisasi untuk mengenali
kecamatan
dalam
kebutuhan masyarakat (stakeholders) ,
program/kegiatan
pemerintah penyusunan yang
dituangkan/ditetapkan
rencana
pelaksanaan dan pengawasannya, serta
strategis sudah cukup baik sebagaimana
mudah diakses oleh semua pihak yang
tercermin dari timngkat keselarasan atau
membutuhkan informasi.
kesesuaian dari program/kegiatan yang
wawancara dengan beberapa informan
ditetapkan dengan aspirasi, kebutuhan
menunjukkan bahwa tranparansi dalam
dan
Hasil
pelaksanaan
dapat
pemerintah kecamatan Touluaan sudah
akuntabilitas
cukup baik. Berikut hasil wawancara
kinerja pemerintah kecamatan dilihat dari
dengan sekretaris kecamatan Touluaan
kriteria responsivitas adalah sudah cukup
dan seorang pegawai pelaksana.
kepentingan
wawancara
masyarakat.
tersebut
menunjukkan
dalam
sekaligus
tingkat
baik. 4.
Dari hasil
program/kegiatan
Hal-hal yang dikemukakan oleh
Transparansi
para
informan
menunjukkan
bahwa
Dalam konsep good governance,
tranparansi pemerintah kecamatan dalam
transparansi mempunyai makna bahwa
pelaksanaan program dan kegiatannya
proses-proses,
sudahcukup
informasi
lembaga-lembaga
secara
langsung
dan dapat
baik.
menunjukkan
Ini
sekaligus
akuntabilitas
kinerja
diperoleh atau diterima oleh mereka yang
pemerintah kecamatan Touluaan dilihat
membutuhkan; dan bahwa informasi
dari kriteria transparansi sudah cukup
tersebut harus dapat dipahami dan dapat
baik.
dimonitor (Sedarmayanti, 2003). Menurut
KESIMPULAN DAN SARAN
Dwiyanto dkk (2002) bahwa transparansi
A. Kesimpulan
organisasi yang
pemerintah merupakan isu
penting
bagi
upaya
ke
Berdasarkan
hasil
wawancara
arah
dengan informan (pejabat/pegawai terkait
perbaikan kinerja organisasi pemerintah.
dan masyarakat) sehubungan dengan
Transparansi dapat memberikan implikasi
akuntabilitas
pada menurunnya tingkat korupsi di
kecamatan
dalam organisasi pemerintah.
bahwa :
Transparansi pada organisasi atau instansi
pemerintah
kinerja Touluaan
1. Efektivitas
pemerintah menunjukkan
pelaksanaan
merupakan
program/kegiatan yang ditetapkan
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang
umunya sudah pada umumnya sudah
bersifat terbuka kepada masyarakat dari
menunjukkan tingkat capaian yang
proses
baik namun belum maksimal; artinya
kebijakan,
perencanaan,
bahwa
program/kegiatan
ditetapkan
dapat
yang
dilaksanakan,
namun belum semuanya mencapai hasil maksimal.
perlu
dikemukakan
beberapa
saran
sebagai berikut : 1. Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
kecamatan Touluaan perlu lebih
2. Efisiensi
pelaksanaan
ditingkatkan terutama pada aspek
program/kegiatan yang ditetapkan
efektivitas, efisiensi, responsivitas,
umumnya sudah baik namun belum
dan transparansi, sehingga dapat
maksimal; artinya sumberdaya yang
mencapai kualitas yang maksimal.
tersedia
untuk
pelaksanaan
2. Agar
pelaksanaan
program/kegiatan terutama SDM dan
kinerja
sumberdaya
maksimal,
finansial
sudah
digunakan dengan cukup baik. 3. Responsvitas
dalam
program/kegiatan
sudah
mencapai
maka
efisiensi,
pelaksanaan juga
dapat
akuntabilitas hasil
efektivitas,
responsivitas
dan
transparansi dalam pelaksnaan tugas harus ditingkatkan. Untuk itu, perlu
menunjukkan kualitas yang baik
peningkatan
namun belum maksimal; artinya
pemerintah kecamatan baik secara
bahwa
kuantitas
program/kegiatan
ditetapkan/dilaksanakan
yang
sumberdaya
maupun
aparatur
kualitas,
umumnya
peningkatan alokasi anggaran, dan
sudah sesuai atau selaras dengan
penambahan sarana dan prasarana
kebutuhan
kantor Camat.
dan
kepentingan
masyarakat. 4. Transparansi
DAFTAR PUSTAKA dalam
program/kegiatan
pelaksanaan juga
sudah
Arikunto Suharsimi, 2000, Prosedur Penelitian : Suatu
Pendekatan
menunjukkan kualitas yang baik
Praktif, Jakarta, Rineka Cipta.
namun belum maksimal; artinya
Budiman,R. 2013, Kebijakan Publik :
bahwa
pelaksanaan
Membangun
Pelayanan
Publik
program/kegiatan dilakukan dengan
Yang Responsif, Bandung, Hakim
cukup transparan.
Publishing.
B. Saran Mendasari
kepada
hasil-hasil
penemuan dalam penelitian ini maka
Bungin,B.M. 2010, Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Kencana.
Dwiyanto Agus, dkk, 2002, Reformasi Birokrasi
Publik
di
Indonesia,
Yogyakarta, UGM.
Alternatif
Kebijakan
Publik, Modul MAP-UGM.
Modul
Sosialisasi
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP),
Jakarta, LAN dan BPKP.
Sektor Publik, Yogyakarta, BP-FE.
Negara
Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja
Instansi
Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589 Tahun
Penelitian Kualitatif, Bandung, PT.
1999 tentang Pedoman Penyusunan
Remaja Rosdakarya.
Pelaporan
2002,
Administrasi,
2006,
Penyelenggaraan
Metodologi
Sugiono,
L.J.
Kolusi dan Nepotisme.
Akuntabilitas
Mahsum, M, 2009, Pengukuran Kinerja
Moleong,
Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang
LAN, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance,
TAP MPR-RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara
Keban, J.Y., 1995, Analisis Peran dalam Penentuan
Dokumen :
Metode
Penelitian
Bandung,
Rafika
Aditama. Sedarmayanti, 2003, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya
Membangun
Efektif
dan
Efisien
Organisasi melalui
Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung, Mandar Maju. Wibowo, 2007, Manajemen Kinerja, Jakarta, Rajawali Press. Yousa, A, 2002, Pengukuran Kinerja Instansi
Pemerintah,
Makalah,
STPDN-Jatinogor Jawa Barat.
Akuntabilitas
Instansi Pemerintah.
Kinerja
