BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. A. Pengukuran Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BAB AKUNTABILITAS 3 KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja pada setiap sasaran strategis. Sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015. Pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu pertama, koordinasi evaluasi capaian kinerja semester I yang dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran 2012; kedua, koordinasi basis data kinerja tahun 2012 pada semester II yang dilaksanakan pada akhir tahun (bulan Desember 2012); ketiga, koordinasi tabulasi dan perhitungan data kinerja; keempat, evaluasi data dan hasil pengukuran kinerja; kelima, finalisasi pengukuran kinerja; keenam, analisis capaian kinerja untuk keperluan pelaporan akuntabilitas kinerja. Sumber data kinerja adalah berbagai terbitan yang relevan meliputi, Sumbawa dalam Angka, NTB dalam Angka, PDRB Provinsi NTB, PDRB Kabupaten Sumbawa, Statistik Ekonomi Regional NTB, profil daerah, Profil SKPD, Laporan Tahunan SKPD, LAKIP SKPD Kabupaten Sumbawa, dokumen arsip dan data SKPD/lembaga vertikal daerah, data isian LPPD Kabupaten Sumbawa. Hasil pengukuran kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap sasaran strategis secara lengkap sebagaimana terdapat dalam Matrik Pengukuran Kinerja pada lampiran 1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, secara makro bahwa pencapaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa rata-rata pencapaiannya di atas 80%. B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

53


Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 secara rinci dianalisis menurut indikator kinerja masing-masing sasaran strategis berikut ini.

1

SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN STRATEGIS PEMERATAAN PENDIDIKAN Adapun indikator, target kinerja dan realisasi sasaran ini adalah sebagai

berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4

Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (Drop Out) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMP/MTs (%) Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMA/SMK/MA (%) Angka melek huruf (%) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

REALISASI

%

51.53 136.20 128.49 119.03

77.62 109 117.76 99.02

150.63 80.03 91.65 83.19

86.49

89.4

103.36

5.85 3.01 118.87 99.06

6.05 3.05 106.13 105.94

103.42 101.33 89.28 106.95

0.10

0.1

100.00

0.51

0.53

96.23

92.84

86.35

93.01

60.08

63.82

106.23

3.01

3.05

101.33

51.53

71.88

139.49

1.33

0.59

225.42

100.00 97.13

99.51 77.51

99.51 79.80

62.75

51.28

81.72

27.70

26.59

95.99

91.47

94.5

103.31

LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

54


NO 22 23

INDIKATOR KINERJA Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)

TARGET

REALISASI

%

97.55

99.3

101.79

100

99.75

99.75

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, secara simultan rata-rata pencapaian indikator sasaran ini adalah sebesar 105,80%. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Namun jika ditinjau secara parsial terdapat indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang tingkat capaiannya berada di bawah 80% dari target adalah: Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI (capaian realisasi 79.80%). Sedangkan jika dipetakan berdasarkan tercapai tidaknya target yang ditetapkan menunjukkan bahwa 11 indikator tidak mencapai taget atau sebesar 47,83% dari keseluruhan indicator pada sasaran ini.


2012

55


Komparasi capaian indicator sasaran ini disbanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Tabel 3.1 Komparasi Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2011 42.59

Tahun 2012 77.62

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI

108.71

109

+

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs

100.81

117.76

+

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

95.06

99.02

+

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SD/MI

77.38

89.4

+

6.23

6.05

-

Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs

3.01

3.05

+

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI

93.6

106.13

+

70.79

105.94

+

0.09

0.1

+

INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%)

Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (Drop Out) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMP/MTs (%)

Naik/Turun (+/-) +

0.88

0.53

+

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA

68.87

86.35

+

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK

49.01

63.82

+

3.03

3.05

+

Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK

50.75

71.88

+

3.51

0.59

-

94.1

99.51

+

77.13

77.51

+

48.72

51.28

+

23.3

26.59

+

70.53

94.5

+

73.12

99.3

+

86.72

99.75

+

Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMA/SMK/MA (%) Angka melek huruf (%) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (diolah)

Program/kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan proses pencapaian indikator-indikator ini merupakan lingkup urusan wajib pendidikan adalah sebagai berikut: I.

Program Pendidikan Anak Usia Dini LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

56


Sasaran program ini adalah berkembangnya pendidikan anak usia dini dan pra sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

2.

Dana pendamping program PPAUD. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah anak usia dini yang terlayani.

II.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sasaran program ini adalah berkembangnya pendidikan dasar 9 tahun secara kualitas. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas, Paving Block dan Pagar 2. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 3. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Meningkatnya

kesehatan

siswa, guru dan pegawai 4. Pengadaan meubeler sekolah 5. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah 6. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 7. Penyelenggraan Paket B Setara SMP 8. Biaya Pengelolaan Dana BOS APBN SD, SLBN dan SMP 9. Pelaksanaan ujian sekolah SMP Meningkatnya

kreatifitas

siswa

peserta

lomba 10. Monitoring Pelaksanaan PSB SD dan SMP 11. Olimpiade SAINS Nasional Pendidikan Dasar 12. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Nasional SD 13. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP 14. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) TK, SD dan SMP 15. Penyediaan Biaya Operasional UPT SD dan PAUD 16. Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD 17. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 18. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar Meningkatnya 19. Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Ruang Kelas Baru) SD/SMP (Lanjutan)


2012

57


20. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan) III.

Program Pendidikan Menengah Sasaran program ini adalah berkembangnya pendidikan menengah secara kualitas. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : 1.

Pembangunan Gedung Sekolah SMA/SMK

2.

Pemb/rehab Rumah Dinas KepSek, Guru, Penjaga Sekolah dan Pagar Sekolah

3.

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

4.

Pengadaan Meubeler Sekolah

5.

Meningkatnya kesehatan siswa

6.

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah

7.

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMA/SMK

8.

Penyediaan Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA, SMK dan SLB

9.

Penyelenggraan Paket C Setara SMA

10. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah 11. Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK 12. Penyelenggaraan kegiatan PSB SMA/SMK Negeri dan Swasta 13. Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK 14. Lomba Cerdas Cermat UUD NRI Tahun 1945 SMA dan SMK 15. Olimpiade Sain Siswa Nasional SMA 16. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SMA dan SLB 17. Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA 18. Penyusunan Profil Pendidikan Menengah dan PK-PLK (SMA/SMK dan SLB/Inklusi) 19. verifikasi Pendirian/ Penutupan Sekolah 20. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa IV.

Program Pendidikan Non Formal


2012

58


Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mambaca dan menulis. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 1.

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

2.

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF)

3.

Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

4.

Pembinaan LKP dan PKBM

5.

Penyusunan Profil Pendidikan Non Formal

6.

Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Non Formal Pendidikan adalah medium penting bagi pengembangan kualitas sumberdaya

manusia di Indonesia. Hal yang sangat mendasar dari pembangunan sektor pendidikan ini adalah pengembangan akses pendidikan terutama di dalam kerangka peningkatan daya tampung pendidikan. Akses pendidikan adalah kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan kesempatannya dalam memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau,

yang

memungkinkan

setiap

warga

masyarakat

menggunakan

kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar di program pendidikan yang dipilihnya. Gambaran pencapaian indikator sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pendidikan” Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebagai berikut : -

Tingkat Partisipasi. Angka partisipasi masing-masing tingkat pendidikan dapat ditinjau dari dua hal yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

59


adalah

persentase

siswa

dengan

usia

yang

berkaitan

dengan

jenjang

pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 99.9%, meningkat dari angka tahun 2011 yaitu 57,91% dan tahun 2010 yaitu 37,36%. Pada tahun 2011 jumlah siswa pada jenjang TK/RA sebesar 12.986 dan jumlah anak usia 4-6 tahun sebesar 22.423. Catatan penting yang menjadi sentral perluasan cakupan PAUD ini adalah ketersebaran sarana dan prasarana PAUD/TK. Tahun 2011, jumlah TK/RA terdapat sebanyak 178 sekolah. APK tingkat SD/sederajat tahun 2012 adalah sebesar 106,17% dan SMP/sederajat sebesar 92,96. Angka Partisipasi Kasar 120 103,09

104,04

86,28

90,88

105,39

105,52

93,06

90,13

106,08

100

APK

80 60 40 20

62,31

108,71

97,28

100,81

63,82

68,87

106,17 92,96 80,44

58,52

59,68

62,84

SD SMP SMA

0


2012

60


Angka Partisipasi Murni 120

100

87,82

90,12

91,34

APM

80 60

91,75

95,06

64,36

68,1 44,01

70,18

70,63 45,18

98,97 88,07

90,13

40 20

91,55

77,38 63,24

45,9

45,94

49,01

39,87

SD SMP SMA

0

Indikasi dari cakupan anak usia sekolah yang bersekolah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK, APM terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. APM jenjang SD/sederajat pada tahun 2012 sebesar 98.97% meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 94,83%. Sedangkan APM tingkat pendidikan SMP/sederajat sebesar 88.07% meningkat dibanding angka tahun 2011 sebesar 79,11%. Untuk jenjang SMA/sederajat APM adalah sebesar 63,24% meningkat dibanding tahun 2011 dengan angka APM sebesar 57,60% dan tahun 2010 sebesar 48,86%. Indikator lain yang dapat menjadi referensi penguatan sektor pendidikan adalah bahwa angka melek huruf Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebesar 99,51% meningkat dibanding tahun 2011 dimana angka melek huruf Kabupaten Sumbawa sebesar 99,49%. Rata-rata putus sekolah (drop out) SM/MA tahun 2011 sebesar 3,51; SMP/MTs sebesar 0,88; SD/MI sebesar 0,09. Angka melanjutkan tahun 2011 SMP/MTs sebesar 94,09 dan SM/MA sebesar 162,02. Kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat dari komponen-komponen penyusun dalam pembentukan IPM Kabupaten Sumbawa. Indeks pendidikan Kabupaten Sumbawa berdasarkan data tahun 2010 adalah 75,88% jauh di atas indeks pendidikan NTB yang mencapai 69,08. Pencapaian masing-masing komponen penyusun IPM dari unsur pendidikan adalah: LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

61


a.

Angka Melek Huruf (AMH). Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori tertinggi pencapaiannya di Provinsi NTB yaitu 93,74 persen (pengukuran BPS Kabupaten Sumbawa tahun 2010). Angka ini di atas rata-rata NTB bahkan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 92,58%.

b. Rata-rata lama sekolah (MYS). Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sumbawa adalah 7,12 tahun yaitu rata-rata lama penduduk untuk menempuh pendidikan formal.

2

SASARAN MENINGKATNYA MUTU PENDIDIK, TENAGA STRATEGIS KEPENDIDIKAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH Adapun capaian kinerja indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

4

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Rasio guru terhadap murid SD/MI

1.40

1,247

890.71

1,912

1,714

89.64

1,476

1,436

97.29

1,156.70

906.24

78.35

5

Rasio guru terhadap murid SMP/MTs

1,131.40

773.38

68.36

6

Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK

1,176.45

977.16

83.06

7

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)

97.13

77.51

79.80

62.75

51.28

81.72

27.70

26.59

95.99

91.47

94.5

103.31

97.55

99.3

101.79

2 3

8 9 10 11

%


2012

62


NO

INDIKATOR KINERJA

12

Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)

TARGET

REALISASI

100

99.75

% 99.75

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan bahwa modus ketercapaian target indicator kinerja tidak tercapai.Selanjutnya ditinjau secara parsial, terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 8 indikator atau sebesar 66,67% dari keseluruhan indicator pada sasaran ini. Selain itu terdapat indicator yang mempunyai tingkat capaian lebih kecil dari 80% yaitu: (a) Rasio guru terhadap murid SD/MI; (b) Rasio guru terhadap murid SMP/MTs; (c) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI

Sedangkan perbandingan capaian masing-masing indicator kinerja antara target dan realisasi adalah tampak pada gambar berikut.


2012

63


Komparasi capaian indikator sasaran ini dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Tabel 3.2 Komparasi Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2011 1517

Tahun 2012 1,247

1537

1,714

+

1143

1,436

+

996.47

906.24

-

779.23

773.38

-

Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK

77.13

977.16

+

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan

77.13

77.51

+

48.72

51.28

+

23.3

26.59

+

70.53

94.5

+

INDIKATOR KINERJA Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTs

Naik/Turun (+/-) +


2012

64


baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)

73.12

99.3

+

86.72

99.75

+

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (data diolah)

Program/kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan proses pencapaian indikator-indikator ini merupakan lingkup urusan wajib pendidikan adalah sebagai berikut: I. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Sasaran program ini adalah meningkatnya profesionalisme dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 2. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 3. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 4. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 5. Lomba gugus jenjang TK 6. Lomba gugus jenjang SD 7. Pelaksanaan Program BERMUTU 8. Penilaian Kinerja Guru bagi Kepala Sekolah SD, SMP dan SM II. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran program ini adalah meningkatnya mutu manajemen pelayanan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2. Pembinaan Dewan Pendidikan Dalam hal kondisi sekolah perkembangannya menunjukkan progress meningkat searah dengan proporsi anggaran bidang pendidikan yang besar. Adapun deskripsi proporsi sekolah dalam keadaan baik sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.


2012

65


3

SASARAN TERSEDIANYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS STRATEGIS BAGI MASYARAKAT MISKIN Adapun capaian kinerja indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas Jumlah frkuensi pengawasan obat dan makanan (%)

TARGET

REALISASI

32.57 100

36.38 100

% 111.70 100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 105,85%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas adalah cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin. Berdasarkan data Profil Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011, jumlah KK miskin adalah 232.231 KK, yang penanganannya dibagi dalam beberapa skema pelayanan keluarga miskin dibagi dalam kategori adalah (1) Jamkesmas Pusat sebanyak 174.561 KK; (2) Jamkesmas NTB sebanyak 37.020 KK; (3) Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebanyak 20.650 KK. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

66


Cakupan pelayanan kesehatan Askeskin/Jamkesmas adalah 91,1% dan pelayanan KK miskin dengan pelayanan kesehatan dasar rawat jalan adalah 87,3% serta yang dirujuk pada sarana pelayanan strata 2 dan strata 3 adalah 4,1%.

4

SASARAN MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN DAN GIZI STRATEGIS MASYARAKAT Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

54.22 93.52 58.13 29.13

64.6 91.00 64.6 12.12

119.14 102.77 111.13 41.62

3.46

45.23

1,307.23

Persentase Penduduk berakses air bersih Balita gizi buruk (kasus) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Menurunnya kasus malaria (%)

%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah >100%. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial, terdapat indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk. Komparasi pencapain indikator sasaran ini terhadap tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Tabel 3.3 Komparasi Pencapaian Indikator Sasaran INDIKATOR KINERJA Persentase Penduduk berakses air bersih Balita gizi buruk (kasus) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Menurunnya kasus malaria (%) Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular :ISPA, Diare,Kusta dan TBCBTA (+), Kecacingan (%)

Tahun 2011 43.67% 296 43.67% 8.4%

Tahun 2012 64.6% 91.00 64.6% 12.12%

24 20%

45.23

Naik/Turun (+/-) + + + + + +


2012

67


Tampak bahwa komparasi capaian tahun 2011 terhadap tahun 2012 menunjukkan tren meningkat (+). Masalah persampahan sebagai bagian dari permasalahan lingkungan hidup juga menjadi fokus pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam beberapa tahun terakhir diupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada 2006 TPS berjumlah 25 unit dengan kapasitas tampung rata-rata 10 ton, pada tahun 2007 jumlah TPS bertambah menjadi 46 unit dengan kapasitas tampung rata-rata 18,40 ton, tahun 2008 menjadi 116 unit dengan kapasitas tampung TPS rata-rata 46,40 ton, dan tahun 2009 dengan 116 unit TPS dengan daya tampung menjadi 73,44 ton. Selanjutnya jumlah daya tampung TPS di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

Jumlah daya tampung TPS (m3) 60000

50.196

50000

50.916

40000 30000

Jumlah daya tampung TPS (m3)

20000 10000 0

5.382,40 250 2006

846,4 2007

2008

8.519,04

2009

2011

2012

Status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan situasi derajat kesehatan dan akseptabilitas pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan perbaikan gizi dilakukan melalui

pemberian

makanan

yang

sebaik-baiknya

dengan

memperhatikan

kemampuan tubuh dalam mencerna makanan, unsur, jenis kelamin, jenis aktifitas dan kondisi lain seperti sakit, hamil dan menyusui. Untuk meningkatkan kualitas hidup, setiap orang memerlukan 5 Zat (karbohidrat, protein, lemak, Vitamin dan LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

68


mineral) dalam jumlah yang cukup disamping itu juga air dan serat. Untuk peningkatan Gizi oleh tenaga medis yaitu dokter dan bidan diadakan penyuluhan di posyandu dalam rangka menanggulangi masalah gizi ganda yakni gizi kurang dan gizi lebih dengan cara membiasakan mengkonsumsi hidangan sehari-hari dengan susunan zat gizi yang seimbang. Perbaikan gizi dilakukan melalui: (a) cakupan balita mendapat vitamin A 2 kali pertahun; (b) cakupan ibi hamil yang mendapat 90 tablet Fe; (c) cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Balita; (d) balita gizi buruk mendapat perawatan; (e) balita mendapat kapsul vitamin A. Kekurangan gizi (undernutrition) masih menjadi masalah kesehatan utama saat ini yaitu kekurangan energy protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia gizi besi. Kekurangan gizi terutama disebabkan oleh kurangnya asupan pangan dan penyakit. Hal ini berkaitan dengan akses ke pangan yang cukup dan begizi yang terbatas. Berdasarkan profil kesehatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, 2011), status gizi buruk terdapat fluktuasi, dimana pada tahun 2009 sebesar 76 orang, tahun 2010 sebesar 72 orang, tahun 2011 sebesar 296 orang. Sedangkan gizi kurang pada tahun 2009 sebesar 396 orang, tahun 2010 sebesar 1206 orang dan tahun 2011 sebesar 1115 orang. Penanganan dan pemberantasan penyakit menular dilakukan melalui: -

Penyelenggaraan penyelidikan epidemologi dan penanganan KLB.

-

Pencegahan dan Pemberantasan Polio

-

Pencegahan dan Pemberantasan TB paru

-

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA

-

Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS

-

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD

-

Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

-

Pelayanan pengendalian vector. Tabel 3.4 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumbawa (2012) No I

Jenis Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Capaian Absolut

%


2012

69


1. 2.

II

III

IV

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak unis 6-24 bulan keluarga miskin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: a. Acute flaccid paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk<15 th b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA positif d. Penderitaan DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan 1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Penyelidikan Epidemologi dan Penaggulanagan KLB 1. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <24 jam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Cakupan desa siaga aktif

1.606 bumil 1961 bumil

95,08 87,90

9881 bulin 10097 bufas 1098 neonatus

92,81 94,83 74,39

9076 bayi 153 desa

92,21 92,73

47583 balita 6980 bayi Gakin

91,00 100

91 kasus

100

3450 siswa SD

43

42522 PUS 3 kasus (1,85/100.000 pddk)

60,27 1,85

1301 kasus

25,66

285 kasus

42,3

35 kasus

100

7593 kasus 76983 jiwa

42 36,38

3965 kasus rujukan

0,0187

Tidak ada KLB

37 desa

22,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, 2013

5

SASARAN MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN STRATEGIS KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


2012

70


Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Keluhan pelayanan rumah sakit daerah Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%) Rasio posyandu per satuan balita Rasio Sarana Puskesmas Rasio sarana Pustu Rasio sarana Polindes Rasio sarana Poliklinik Rasio sarana Posyandu Kualitas pelayanan kesehatan lansia Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

TARGET

REALISASI

%

4.71

3.79

80.38

sedang 2.82 23.36 100

sedang 0.19 2.69 100

100.00 6.59 11.51 100

13.86 13.86 0.271 16.10 0.0030 9.85 baik 0.33 4.24 baik 24.61

12.77 0.60 0.22 0.06 0.00071 1.54 baik 1.67 6.67 baik 24.61

92.11 4.29 81.71 0.40 23.81 15.64 100 19.80 63.60 100.00 100

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 55,04%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial, terdapat indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan dapat diilustrasikan pada gambar berikut: Distribusi Tingkat Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 120 100

100

92,11

80 60

100

100

100

63,6 61,17

Persen Realisasi Margin 100%

40 23,81

20 0

100

81,71

6,59

11,51

4,29

0,4

15,64

19,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2012

71


Keterangan : 1. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; 2. Keluhan pelayanan rumah sakit daerah; 3. Rasio dokter per satuan penduduk; 4. Rasio tenaga medis per satuan penduduk; 5. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%); 6. Rasio posyandu per satuan balita; 7. Rasio Sarana Puskesmas; 8. Rasio sarana Pustu; 9. Rasio sarana Polindes; 10. Rasio sarana Poliklinik; 11. Rasio sarana Posyandu; 12. Angka Kematian Ibu (AKI); 13. Angka Kematian Bayi (AKB); 14. Kualitas kesehatan masyarakat; 15.Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (%)

Perkembangan ketersediaan sarana layanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa belum dapat mengalahkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasionya selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini digambarkan pada grafik berikut.

Rasio

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per 10.000 penduduk 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

3,79

3,71 3,83

3,79

2,78 2,80

2,78

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tahun

Selanjutnya mengenai rasio jumlah Posyandu dan balita terlayani di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut. Tabel 3.5 Jumlah Posyandu dan Balita di Kab. Sumbawa (2007-2012) No 1. 2. 3.

Uraian

2007 580 46.831 12,38

Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio

2008 610 42.780 14,27

Tahun 2009 2010 624 624 49.319 55.388 12,65 11,27

2011 647 43.924 14,73

2012 647 50.680 12,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat ditinjau dari tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan efisiensi pelayanan. Pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit adalah: -

Pelayanan instalasi rawat jalan LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

72


Merupakan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan pasien oleh dokter yang ahli di bidangnya untuk penemuan diagnosis dini dan pemeriksaan penderita pertama dalam urutan lebih lanjut di dalam tahapan pengobatan penyakit. Pelayanan instalasi rawat jalan terdiri dari klinik penyakit dalam, klinik penyakit bedah, klinik kesehatan anak, klinik kandungan dan kebidanan, klinik penyakit jiwa dan syaraf, klinik penyakit THT, klinik penyakit mata, klinik penyakit gigi dan mulut, klinik penyakit kulit dan kelamin, klinik spesialis penyakit dalam, konsultasi gizi, pelayanan KB, pelayanan rawat darurat. -

Pelayanan instalasi rawat inap

-

Pelayanan penunjang Peningkatan

kapasitas

pelayanan

kesehatan

masyarakat

Pemerintah

Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan optimalisasi dan penambahan fasilitas kesehatan yaitu pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah sarana kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumbawa adalah terdiri dari 25 puskesmas, 95 puskesmas pembantu serta 37 polindes. Dalam sisi yang lain, upaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketersediaan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Persebaran sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa secara rata-rata bahwa semua kecamatan memiliki puskesmas dan setiap desa memiliki polindes. Ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar didaerah terpencil ditempuh melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit dan daerah bencana. Rasio tenaga dokter/tenaga medis terhadap 10.000 penduduk di Kabupaten Sumbawa regres pertumbuhannya cukup baik, walaupun masih terbatas. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk atau 4 orang dokter melayani 10.000 penduduk. Sebagai gambaran ketersedian dokter di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.


2012

73


Tabel 3.6 Jumlah Dokter di Kabupaten Sumbawa (2006-2012) No

Uraian

1

Jumlah Dokter Rasio

2006 47

2007 53

2008 69

1.16

1.30

1.67

Tahun 2009 86

2010 95

2011 71

2012 78

2.04

2,29

1,69

1,86

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Sumbawa (Diolah)

Dalam hal cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat dijelaskan beberapa rujukan sebagai berikut: -

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (99.86 %).

-

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (80.62%).

-

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (84.84%).

-

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (100 %).

-

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (30.53%).

-

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (100%).

-

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (87.35%).

-

Cakupan kunjungan bayi (99.21%). Tabel 3.7 Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uraian Dokter Spesialis Dokter umum Dokter gigi Bidan Perawat Perawat gigi apoteker Asisten apoteker Pranata lab. Kes Nutrisionaris Radiographer Fisiografer Refraksionis optisi Perekam medis Sanitarian Fisikawan medis Teknisi elektromedis

Jumlah 9 27 1 32 186 3 6 12 14 7 7 8 2 3 3 1 1

Sumber : RSUD Kab. Sumbawa, 2013


2012

74


6

SASARAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR STRATEGIS JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDIKATOR KINERJA Proporsi panjang jalan Kabupaten terhadap panjang jalan Peningkatan panjang jalan kabupaten ratarata pertahun (%) Ketersediaan saluran drainase/goronggorong (%) Kondisi kemantapan jalan kabupaten (%) Tersedianya dokumen inspeksi jalan secara lengkap Meningkatnya daya dukung ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan Rasio saluran induk terhadap luas irigasi Rasio saluran sekunder terhadap luas irigasi Rasio saluran induk thdp luas baku Rasio saluran sekunder terhadap luas baku Ketersediaan sumberdaya air Terbangunnya bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing pantai Terlaksanya pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat desa

TARGET

REALISASI

%

73.98

60.22

122.85

4.92

5.01

98.20

24.61

24.61

100.00

50.05

51.57

103.04

ada

ada

100.00

1

1

100.00

5.28 15.56 3.85 13.05 20% 20%

4.29 12.65 3.59 10.61 20% 20%

123.08 123.00 107.24 123.00 100.00 100.00

20%

20%

100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 109,01%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial, terdapat indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu : Peningkatan panjang jalan kabupaten rata-rata pertahun (%). Secara umum kondisi jalan Kabupaten Sumbawa masih kurang baik, hal ini tergambar dari kondisi jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik sekitar 37% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 951,51 Km. Selain itu, sarana wilayah lainnya adalah jaringan irigasi, yang berada pada kondisi baik sekitar 50% dari total luasan irigasi seluas 218.873 Km2.


2012

75


Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.8 Status dan Panjang Jalan Kabupaten Sumbawa (2006-2012) (km) Status Jalan Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten TOTAL Proporsi panjang jalan kab. terhadap panjang jalan

2006 182,81 279,96 914,37 1377,14

2007 223,32 379,05 936,81 1539,18

2008 223,32 379,05 936,81 1539,18

Tahun 2009 223,32 379,05 939,87 1542,24

2010 223,32 406,88 906,08 1535,28

2011 223,32 406,88 951,51 1581,71

2012 221,77 406,88 951,51 1580,16

66.40

60.86

60.86

60.94

60.16

60,16

60,22

Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)

Kondisi permukaan jalan kabupaten pada tahun 2012, kondisi permukaan jalan saat ini adalah 39% berupa jalan aspal, 22% merupakan jalan kerikil dan 40% merupakan jalan tanah. Kondisi kematapan jalan kabupaten sebagaimana terlihat melalui tabel berikut. Tabel 3.9 Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten (%) Kondisi

Aspal

Jalan Mantap Jalan Tidak Mantap Jalan Kritis Total

69.08 8.16 22.76 40.03

Kerikil 55.90 41.31 2.80 23.05

Tanah 0.42 21.95 77.63 36.92

Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa (2012)

Berdasarkan data kondisi kemantapan jalan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi tidak mantap dan kritis. Penanganan jalan dari tahun ke tahun menjadi tugas berat pemerintah yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran, juga kualitas pengerjaan jalan dan kondisi geografis turut memperburuk kemampuan daerah dalam meningkatkan kondisi kemantapan jalan. Dalam hal jaringan irigasi, Kabupaten Sumbawa memiliki 34 Daerah irigasi (DI) dengan luas total 29.843 Hektar. 2 DI dengan luas >3.000 Ha menjadi kewenangan pusat 2 seluas 9.535 Ha (31,95%), 8 DI luasan antara 1.000-3000 Ha dengan luas keseluruhan 13.873 Ha (38,70%) menjadi kewenangan provinsi dan 25 LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

76


DI luasan <1000 Ha, dengan luas keseluruhan 8.758 Ha (29,35%) menjadi kewenangan kabupaten. Adanya daerah irigasi tersebut telah mendukung peningkatan produksi lahan pertanian karena petani dapat memanfaatkan lahan pertaniannya sepanjang tahun dengan 3 musim tanam. Adapun gambaran DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.10 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (>3000 Ha) Panjang Saluran

Bangunan pada sal pembawa

No

Kab/Daerah Irigasi

Nama WS

Nama DAS

Luas Baku

Luas Irigasi

1

Bend. Batu bulan

Sumbawa

Br. Pulit

5,576

4,822

60,419

44,122

73

0

60

0

5,416 10.992

4.713 9,535

11,632 72,051

92,403 136,525

4 77

22 22

93 153

1 1

2 Mamak Kakiang Sumbawa Br. Pulit Jumlah Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa

Induk Sekunder bagi bagi sadap sadap Pengatur

Selanjutnya Daerah Irigasi (DI) yang masih di bawah kewenangan pemerintah provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.11 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (>1000-3000 Ha)

Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa

Daerah irigasi yang masih dalam kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa selama ini cukup memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian penduduk. Persoalan mendasar yang masih dihadapi selama ini adalah lamanya musim kering dibandingkan musim hujan LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

77


menyebabkan persediaan air yang belum dapat memadai sepanjang tahun. Sedangkan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Sumbawa yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 25 DI, yang secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel 3.12 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (<1000 Ha)

Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa

Dari tabel tersebut, selanjutnya ditunjukkan rasio panjang jaringan irigasi yang tersedia terhadap luas irigasi, rasio panjang saluran irigasi terhadap luas baku, dan rasio luas irigasi terhadap luas baku, baik jaringan irigasi kewenangan pusat, provinsi maupun pada 25 DI di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.


2012

78


7

SASARAN MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS STRATEGIS PERMUKIMAN LAYAK HUNI


INDIKATOR KINERJA

1 2

Rasio rumah layak huni per 1000 penduduk Persentase rumah tangga menggunakan listrik Persentase rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Terbangunnya taman kota di ibu kota kecamatan Cakupan pelayanan penerangan jalan di ibu kota kabupaten

3 4 5 6

TARGET

REALISASI

%

251.88 96.25

225.66 75.51

89.59 78.45

52.90

64.60

122.12

58,130 1 Kec.

70,709 1 Kec.

121.64 100.00

1 Kec.

1 Kec.

100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 104,44%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial, terdapat indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, adalah Persentase rumah tangga menggunakan listrik. Kondisi rumah penduduk yang dikelompokkan ke dalam rumah layak huni tampak dari rasio rumah layak huni yaitu jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni untuk setiap 1000 penduduk. Pada tahun 2011 jumlah bangunan rumah tempat tinggal adalah 102.745 rumah, dengan rincian bahwa yang tergolong layak huni sebanyak 82.276 ( 80,08%), dengan rasio rumah layak huni terhadap 1000 penduduk mencapai 195,90. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap seribu penduduk terdapat rumah layak huni sebanyak 196 unit. Sedangkan tahun 2012, jumlah bangunan rumah adalah 104.130 rumah, yang tergolong layak huni sebanyak 85.081 ( 91,02%), dengan rasio rumah layak huni terhadap 1000 penduduk mencapai 225,66. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap seribu penduduk terdapat rumah layak huni sebanyak 226 unit.


2012

79


Hingga tahun 2012, dari seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa sudah sebanyak 158 desa/kelurahan yang sudah terlayani listrik PLN (97%), dengan jumlah pelanggan seluruhnya sebanyak 82.651 pelanggan pada semua klasifikasi. Perkembangan jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 90000 80000 70000

82651

65792 54133

60000 50000

55358

53382

40000

30000 20000 10000 0 2008

2009

2010

2011

2012


2012

80


Akses Listrik di Kabupaten Sumbawa desa belum berlistrik 3%

desa berlistrik 97%

8

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN, STRATEGIS PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG

Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA Dokumen perencanaan tata ruang: 1. Perda RTRW 2. Perda RDTRK Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

TARGET

REALISASI

%

perda

perda

100

0.018 10.75

0.003 30.09

16.89 279.93

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan. Berdasarkan UU No.24/1992, pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci ; pemanfaatan ruang LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

81


merupakan

wujud

operasionaliasi

rencana

tata

ruang

atau

pelaksanaan

pembangunan; dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-nya. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Pencapaian kinerja sasaran ini sehubungan dengan idikator penataan ruang adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tanggal 5 Desember 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013.

9

SASARAN TERWUJUDNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KAWASAN Indikator kinerja sasaran ini adalah Terlaksananya koordinasi percepatan

pembangunan daerah tertinggal (%), UPT yang dibina, Berkembangya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar <100%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

10

SASARAN MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM STRATEGIS PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

TARGET

REALISASI

1

1


%

2012

100

82


Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA RKPD

1

1

100

1

1

100

LAKIP

1

1

100

Laporan Evaluasi Kinerja

1

1

100

Laporan midterm review

1

1

100

LKPJ

1

1

100

LPPD

1

1

100

SIMRENAS

1

1

100

Kebijakan umum anggaran

1

1

100

Prioritas dan plafon anggaran sementara

1

1

100

Statistik ekonomi daerah

1

1

100

Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor sosial dan budaya Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa

1

1

100

1

1

100

Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Pelayanan protokoler kedinasan KDH/WKDH

1

1

100

1

1

100

24.61

24.61

100

PDRB ADHK (juta)

2,055,709

1,959,640

95.33

PDRB ADHB (juta)

5,162,641

4,642,102

89.92

Pertumbuhan PDRB ADHK (%)

6.02

6.91

114.78

Pertumbuhan PDRB ADHB (%)

13.92

17.03

122.34

Laju inflasi

7.45

9.46

78.75

PDRB per kapita (%)

20.3

5.84

28.79

Tingkat kemiskinan (%)

-10.8

-

-

1.56

-

-

37.12

-

-

Dokumentasi kegiatan

1

1

100

Daerah Dalam Angka (DDA)

1

1

100

Kecamatan Dalam Angka

1

1

100

PDRB Kabupaten Sumbawa

1

1

100

PDRB Kecamatan

1

1

100

Profil Daerah

1

1

100

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1

1

100

Indeks Gini Rasio

1

0

Indeks Williamson

1

0

Indeks Harga Konsumen

1

0

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1

0

Koordinasi kegiatan pembangunan daerah (%)

Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan (%)

Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa Angkatan kerja (jiwa)

1

1

100

257,626

236,670

108.85


2012

83


Bukan angkatan kerja (jiwa) Rasii Ketergantungan (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

129,902

183,319

70.86

65.92

-

-

81.748

78.85

96.46

Tingkat pengangguran terbuka (%)

4.78

Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar)

288

Jumlah Bank umum (jenis)

9

Jumlah BPR (jenis)

0.00 8

88.89

14

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar >80%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini termasuk dalam kategori baik. Sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen dasar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyusun hal ini meliputi: -

Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen perencanaan merupakan acuan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sehingga sasaran pembangunan terukur dan obyektif. Dokumen ini meliputi: RPJPD, RPJMD, RKPD, Kebijakan umum anggaran, Prioritas dan plafon anggaran sementara.

-

Ketersediaan pelaporan. Pelaporan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah meliputi LAKIP, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan midterm review, LKPJ, LPPD.

-

Ketersediaan data dan informasi (data-data statistik). Untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah, menggunakan data dan informasi statistik sebagai rujukan. Selain untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi statistik juga digunakan untuk perumusan kebijakan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Dokumen data statistik yang diterbitkan meliputi: (a) Statistik ekonomi daerah; (b) Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa; (c) PDRB; (d) Daerah Dalam Angka (DDA) yaitu Sumbawa dalam angka dan Kecamatan Dalam Angka; (e) Profil Daerah; (f) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

-

Koordinasi kegiatan pembangunan daerah. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

84


Koordinasi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa terdiri dari bidang social budaya, ekonomi dan prasarana. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistic dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistic daerah. Dokumen statistic tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa dokumen statistic yang dipandang penting, seperti Daerah Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan, Profil Daerah, IPM, Indeks Gini Rasio, Input Output, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Harga Konsumen, Indeks Williamson. Berikut ini adalah keterseediaan dokumen statistik di Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu tahun 2005-2012 sebagai berikut. Tabel 3.13

Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Sumbawa No

Dokumen

Ada

2008 Tidak ada

Ada

Daerah Dalam Angka v v (DDA) 2 Kecamatan Dalam Angka v v 3 PDRB Kabupaten v v Sumbawa 4 PDRB Kecamatan v 5 Profil Daerah v v 6 Indeks Pembangunan v Manusia (IPM) 7 Indeks Gini Rasio v 8 Indeks Williamson v 9 Indeks Harga Konsumen v 10 Indeks Kepuasan v Masyarakat 11 Indeks Pelayanan v Minimum 12 Indeks Pelayanan Publik v 13 Indikator Kinerja v Pembangunan Daerah 14 Sumberdaya Alam Spasial v v Kabupaten Sumbawa Sumber : Bappeda Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)

2009 Tidak ada

1

Ada

2010 Tidak ada

Ada

2011 Tidak ada

Ada

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v

v v

2012 Tidak ada

v

v

v

v

v v v v

v v v v

v v v

v v v

v

v

v

v v

v v v

v

v

v v v

v v v v

Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Sumbawa ditunjukkan oleh Angka PDRB ADHB telah tumbuh hampir lima kali lipat yakni Rp.1,17 Trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp.4,6 Trilyun pada tahun 2011. Selanjutnya kondisi sebagaimana ditunjukkan oleh nilai PDRB ADHK yang tumbuh dari Rp. 1,16 Trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp. 1,96 Trilyun pada tahun 2011. Nilai PDRB ADHB dan LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

85


PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa tahun 2000-2009 ditunjukkan pada gambar berikut. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumbawa 4.642.102,00

ADHB

ADHK

3.966.640,00 3.019.675,00

3.453.678,00

2.341.143,00

1.795.531,00

1.635.726,00

1.371.038,00

2004

1.730.526,00 1.832.917,00

1.959.640,00

1.493.099,00

2006

2008

2009

2010

2011

Sedangkan pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa tahun 2000-2011 ditunjukkan pada gambar berikut. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2000-2011 18 16 14 12 10

14,47 10,99

11,6

8

2

11,21

12,61

14,85 13,66

12,68

8,78

6 4

17,03

15,79

14,53

3,94

3,32

4,6

4,49

4,03 4,68

4,79

5,21

5,92

6,91

ADHK ADHB

4,55

3,36

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tolak ukur kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya adalah pendapatan per kapita. Untuk mengetahui tingkat pendapatan per kapita, terdapat tiga macam metode. Salah satu dari ketiga metode dimaksud LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

86


adalah metode pengeluaran yang menghasilkan pengeluaran per kapita. Pendapatan yang diperoleh oleh rumahtangga biasanya dipergunakan untuk konsumsi selain untuk ditabung. Konsumsi akan naik seiring dengan kenaikan pendapatan dan sebaliknya. Apabila pendapatan terus meningkat maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi antara makanan dan non makanan, dimana persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin menurun beralih ke non makanan. Ini bisa menunjukkan adanya indikasi perbaikkan tingkat kesejahteraan. Tabel 3.14 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Perbulan (Angka Pengeluaran Per Kapita) 2011 No 1

Uraian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Perbulan

Makanan 308.173

Non Makanan 343.914

Jumlah 652.087

Sumber : Sumbawa Dalam Angka. BPS Kab. Sumbawa, 2011

Memperhatikan tabel tersebut, jumlah pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Sumbawa sebesar 652.087, yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi makanan dan konsumsi non non makanan. Jika dihitung Indeks Pengeluaran Rumah Tangga untuk konsumsi menunjukkan angka lebih besar dari 1 berarti bahwa rata-rata rumah tangga di Kabupaten Sumbawa masih lebih besar membelanjakan pendapatannya untuk keperluan konsumsi (baik untuk pangan maupun non pangan), yang seharusnya harus dapat disisihkan untuk saving (tabungan) atau yang lainnya. Selanjutnya dari angka tersebut, untuk pengeluaran non makanan rumah tangga di Kabupaten Sumbawa mencapai proporsi 52,74% dari total pengeluaran yang mencapai angka 343.914, digunakan untuk keperluan non pangan seperti : biaya pendidikan, kebutuhan sandang dan papan (perumahan) dan lain-lain. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi non pangan lebih besar dari konsumsi pangan. Selain itu, sebagai upaya efektivitas dan efesiensi pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah mengimplementasikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa nomor 19 Tahun 2011. Unit layanan ini menjadi pusat pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

87


Kabupaten Sumbawa, yang diharapkan setiap pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif dan efisien.

11

SASARAN MENINGKATNYA PEMANFATAAN PRASARANA STRATEGIS DAN SARANA PERHUBUNGAN, POTENSI POS DAN TELEKOMUNIKASI Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun Jumlah arus barang (darat, laut, udara)(juta trip) Rasio panjang jalan terhadap ketersediaan sarana angkutan Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek Ketersediaan terminal angkutan darat Rasio terminal klas A thdp AKAP Rasio terminal klas B thdp Angkutan AKDP Rasio terminal klas C dan Shelter thdp Angkt Kota dan Angkutan Perdesaan Jumlah uji kir angkutan umum (unit)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TARGET

REALISASI

%

544.735

684,000

125.57

373

303

81.28

6.00

6.32

105.34

9.00 374 11 1.35 1.34 1.34

2.2 246 6 0.25 0.05 0.03

24.44 65.78 54.55 18.52 3.39 2.49

2,814

2,603

92.50

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 57,39%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Ijin Trayek. Semakin berkembangnya pembangunan urusan perhubungan diantaranya ditandai oleh semakin meningkatknya akses perhubungan serta transportasi penunjang dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana pengangkutan yang semakin banyak, menyebabkan trayek angkutan yang juga semakin tumbuh. Diperlukan manajemen yang harus semakin baik. Ijin trayek merupakan salah satu bentuk pengaturan yang menjadi layanan pemerintah daerah agar tidak terjadi ketidakteraturan dalam transportasi arus


2012

88


barang, jasa, orang dan uang. Rasio jumlah ijin trayek per 10000 penduduk di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 3.15 Rasio Jumlah Ijin Trayek Terhadap 10000 Penduduk di Kabupaten Sumbawa No 1

Uraian Ijin Trayek Rasio Ijin Trayek per 10000 penduduk

2006 413

2007 375

Tahun 2008 335

10.29

9.22

8.09

2008 278 6.61

2010 304

2012 246

7.32

5.86

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)

Uji Kir. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. Uji Kir ini dilakukan secara berkala untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Di Kabupaten Sumbawa, Uji Kir dilakukan di UPT Dinas Perhubungan, dan berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.16 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Sumbawa (2006-2012) No 1 2 3 4

Jenis Kendaraan Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan lainnya Jumlah

2006 469 1,305

2007 475 1,315

2008 486 1,319

Tahun 2009 503 1,645

23

221

6

499

0

1900

2014

1814

2650

2289

2010 576 1,713

2011 606 1,811

2012 626 1,977

0

0

2417

2603

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa


2012

89


Sarana angkutan umum. Gambaran umum ketersediaan sarana angkutan darat di kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut. Tabel 3.17 Perkembangan Sarana Angkutan darat kabupaten Sumbawa No 1 2 3 4 5

Sarana Angkutan Darat Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) Angkutan Kota Angkutan Pedesaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Tradisional

2006 15

2007 38

2008 29

137 204 47

158 255 98

130 245 98

1.92

1.706

1.624

Tahun 2009 29

2010 29

2011 4

2012 4

138 216 98

91 186 98

76 160 68

85 95 66

1.182

1307

720

676

Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan) dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Terminal dan Shelter. Gambaran umum ketersediaan terminal dan shelter angkutan darat di Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut. Tabel 3.18 Ketersediaan terminal dan Shelter Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Terminal Type A 1 1 1 1 1 1 1 2 Terminal Type B 2 2 2 2 2 3 3 3 Terminal Type C 4 4 4 4 4 4 Shelter 4 4 4 4 4 2 2 5 Jumlah 9 9 9 9 9 6 6 Sumber: Sumbawa dalam Angka, BPS (Beberapa tahun terbitan) dan Dishubkominfo Kab. Sumbawa No

Sarana Terminal

Cukup tingginya sarana angkutan darat secara kuantitatif perlu ditunjang dengan ketersediaan terminal, shelter yang ditunjang dengan infrastruktur jalan di daerah. Hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa terdapat 3 buah terminal dengan 4 buah shelter. Jumlah tersebut dipandang belum memadai untuk melayani semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kelancaran akses transportasi serta jumlah arus penumpang dan barang yang cenderung linear dengan perkembangan jumlah alat angkutan. Selanjutnya mengenai rasio terminal terhadap angkutan umum disajikan sebagai berikut.

12

SASARAN

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

90


STRATEGIS DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit) Rata-rata daya tampung TPS (m³) Rasio TPS per penduduk Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

REALISASI

%

142.64

150

105.16

90.31

93.75

103.81

3.97 29.13

3.57 12.12

89.96 41.62

454.980 1.25 1 dok

102.000 1.25 1 dok

446.06 100.00 100

10.75

30

279.07

Cakupan pelayanan persampahan yang dilakukan secara reguler oleh Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup adalah 7,4%, yaitu perbandingan antara volume sampah yang ditangani dan volume produksi sampah. Ketimpangan dalam penanganan sampah terhadap produksi sampah masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Opsi yang dilakukan adalah dengan menyiapkan lahan-lahan tempat pembuangan sampah (TPA) pada setiap kecamatan. Sebagai perbandingan lain atas cakupan penanganan sampah adalah agregat penanganan sampah yang diproduksi penduduk tahun 2011adalah 8,4% dan tahun 2012 meningkat menjadi 9,98%. Tahun 2012, volume sampah yang ditangani adalah 60.480 m 3 dan volume produksi sampah adalah sebesar 605.880 m3. Pada 2006 TPS berjumlah 25 unit dengan kapasitas tampung rata-rata 10 ton, pada tahun 2007 jumlah TPS bertambah menjadi 46 unit dengan kapasitas tampung rata-rata 18,40 ton, tahun 2008 menjadi 116 unit dengan kapasitas tampung TPS rata-rata 46,40 ton, tahun 2009 dengan 116 unit TPS dengan daya tampung menjadi


2012

91


73,44 ton, tahun 2010 dengan 120 TPS dengan daya tampung 75,63 ton, tahun 2012 dengan 150 unit TPS dengan daya tampung 93,75 ton.

13

SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINSITRASI STRATEGIS PUBLIK DIBIDANG PERTANAHAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, DAN KEARSIPAN DAERAH Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun Rasio kepemilikan KTP Rasio kepemilikan akte perkawinan Rasio kepemilikan akte kelahiran Rasio kepemilikan akte kematian

2 3 4 5 6

TARGE T

REALISASI

%

288

399

138.54

45500 98.54 1.36 1.52 1.33

78000 82.90 13.41 94.34 0.23

171.43 84.13 13.59 95.80 17.64

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, tingkat capaiannya secara ratarata 69,94% sehingga indicator-indikator sasaran ini secara simultan tidak mencapai target yang ditetapkan. Jika menggunakan criteria 80% sebagai margin baik, maka proporsi capaian sasaran ini dalam criteria baik ini adalah sebagai berikut.


2012

92


tidak baik 40% baik 60%

14

SASARAN MEMBAIKNYA KESADARAN GENDER STRATEGIS MASYARAKAT

Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah perempuan pada jabatan struktural Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

TARGET

REALISASI

%

92.85

42.61

45.89

224

230

102.68

29.86

29.86

100.00

0.066

0.066

100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.


2012

93


Proporsi PNS Kabupaten Sumbawa Menurut jenis kelamin Tahun 2012

wanita 43%

pria 57%

Proporsi Pejabat Struktural Menurut jenis Kelamin Tahun 2012 wanita 26%

pria 74%

15

SASARAN TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN STRATEGIS PENDUDUK, MENINGKATKAN LAYANAN KEPENDUDUKAN, KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga Peserta KB aktif (%) Rasio akseptor KB

TARGET

REALISAS I

%

2.38

4

59.50

88.00 115.64

60.27 152.47

68.49 131.85


2012

94


4 5 6 7 8

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok UPPKS (%) Cakupan penyampaian informasi KB/KS/KR (%) Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

21.22

21.22

100.00

20

20

100.00

257,626 129,902 81.75

236,670 183,319 78.85

91.87 70.86 96.46

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 89,88%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Secara parsial, indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu Ratarata jumlah penduduk per kepala keluarga, Peserta KB aktif (%), Angkatan kerja (jiwa), Tingkat partisipasi angkatan kerja (%), Bukan angkatan kerja (jiwa). Adapun distribusi proporsi ketercapaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Distribusi Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran

tercapai 38% tidak tercapai 62%

Besar prevalensi peserta (perbandingan antara perserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur) KB aktif adalah 60,27% turun disbanding tahun 2011 yang mencapai 69,9%. Jumlah pasangan usia subur (PUS) Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah sebesar 87.345 dan tahun 2012 sebesar 70.547 dengan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 66,98%. Selanjutnya jika LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

95


diklasifikasikan

berdasarkan

tingkat

kesejahteraan

masing-masing

PUS,

menunjukkan bahwa Keluarga Pra Sejahtera sebesar 18,58% dan Keluarga Sejahtera I sebesar 23,84%.

16

SASARAN MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS STRATEGIS KEHIDUPAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(jiwa) Jumlah penyandang cacat (%) Jumlah Anak terlantar (%) Jumlah karang taruna (klpk)

REALISASI

%

69,046

71165

103.07

0.13 8.69 194

0.53 0.02 108

24.33 39,845.68 55.67

Dari pengukuran di atas, indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu : Penyandang cacat dan Kelompok Karang Taruna. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) dapat dijelaskan sebagai berikut. -

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll adalah 21 buah dengan rincian panti jompo 1 buah, panti asuhan 19 buah, rumah singgah 1 buah.

-

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2011 berjumlah 84.903 jiwa, sedangkan pada tahun

2012 berjumlah 71.165. Angka ini

menunjukkan bahwa PMKS tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 19,3% dibandingkan tahun 2011.


2012

96


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 100000 90000 80000

90044

91821 85151

85017

84903

70000 71165

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rincian PMKS Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak balita terlantar Anak terlantar Anak nakal Anak jalanan Wanita rawan sosial ekonomi Korban tindak kekerasan Lanjut usia terlantar Penyandang cacat Tuna susila Pengemis Gelandangan Bekas warga BWBLK Korban penyalahgunaan napza Keluarga fakir miskin

Satuan

Jumlah

jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa

9068 451 192 4404 2222 118 1285 35 46053


2012

97


15 Keluarga berumah tidak layak huni 16 Keluarga bermasalah social psikologis 17 Komunitas adat terpencil 18 Korban bencana alam 19 Korban bencana social atau pengungsi 20 Pekerja migrant bermasalah social 21 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 22 Keluarga rentan Sumber: Dinas Sosial Kab. Sumbawa, 2012.

KK KK KK KK KK Jiwa jiwa KK

212 1384 3478 93 334 6 1830

Tabel 3.20 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1 Pekerja social masyarakat (PSM) 2 Orsos - Orsos Mandiri tipe A - Orsos Mandiri tipe B - Orsos Mandiri tipe C - Orsos Mandiri tipe D - Orsos Mandiri tipe E 3 Karang Taruna : - Karang Taruna Tumbuh - Karang Taruna Berkembang - Karang taruna maju - Karang taruna mandiri 4 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) 5 Keperintisan dan kepahlawanan 6 Dunia usaha yang melakukan UKS Sumber: Dinas Sosial Kab. Sumbawa, 2012. No

-

Jumlah 284 96 96 108 59 38 8 3 -

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini adalah keterbatasan SDM, populasi PMKS dan PSKS tidak sebanding dengan kemampuan penanganan, jangkauan secara geografis sulit terutama daerah terisolir sehingga pelayanan masih terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan.

17

SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PELAKU STRATEGIS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS AGROBISNIS


2012

98



INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah BPR/LKM (unit)

2

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan manajemen pengelola koperasi (%) ketersediaan sarana dan prasarana UMKM (%) Persentase koperasi aktif

3 4

TARGET

REALISASI

%

57

57

100.00

30.74

46.48

151.20

19.22

19.22

100

50.26

46.48

92.48

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya mencapai taget yang ditetapkan. Koperasi dan usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh wirausaha dan keragaan koperasi/UMKM serta kualitasnya. Jumlah wirausaha baru tahun 2011 adalah 1850 unit sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 1915 unit. - Koperasi Secara kuantitatif, jumlah koperasi di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah 355 meningkat dibanding tahun 2011 adalah 353 buah, tahun 2010 yang berjumlah 345 buah. Jika dilihat kualitasnya maka dapat dipetakan 114 atau 32,11% diantaranya termasuk dalam kategori berkualitas dan cukup berkualitas, meningkat dibanding tahun 2011 yang mencapai 29,75%. - Usaha Kecil Menengah Perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah tahun 2012 cukup baik, dimana jumlah UMKM yang dibina adalah 350 unit dengan total omzet Rp19.668.108.000 mengalami peningkatan disbanding tahun 2011 yang mencapai Rp 15.774.760.000. - Perindustrian IKM formal pada tahun 2012 sebanyak 750 unit meningkat dari 2011 dimana jumlah IKM tahun 2011 sebanyak 736 unit dan tahun 2010 berjumlah 723 unit. Sedangkan industri non formal tahun 2012 sebanyak 2.818 unit meningkat dibanding tahun 2011 sebanyak 2.810 dan tahun 2010 sebanyak 2.782. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

99


Tabel 3.21 Perkembangan Koperasi, UKM, IKM Uraian

2012

2011

Koperasi: 1. Jumlah 2. RAT 3. Koperasi Sangat berkualitas 4. Koperasi Berkualitas 5. Koperasi Cukup Berkualitas 6. KSP aktif 7. KSP sehat 8. KSP cukup sehat 9. KSP/USP kurang sehat UKM : 1. Jumlah 2. UKM sector ind. Pertanian - Jumlah - Omzet 3. UKM sector ind. Non pertanian - Jumlah - Omzet 4. UKM sector perdagangan dan aneka jasa - Jumlah - Omzet Wirausaha baru: 1. Jumlah 2. UKM sector ind. Pertanian 3. UKM sector ind. Non pertanian 4. UKM sector perdagangan dan aneka jas

353 98 0 41 73 127 13 59 0

355 93 0 41 64 127 16 39 5

350

350

35 1.048.500

35 1.320.324

119 6.193.290

119 7.798.900

196 8.532.970

196 10.668.108

45 128

267 331

1.699

1.317

Tabel 3.22 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rupiah) Kriteria Usaha

2012

2011 Jan

Feb

2012

2012

Mar

Jun

Sep

Oct

Nov

Mikro Kecil Menengah

138,431

135,961

152,756

156,494

158,578

128,331

131,672

135,850

283,226

282,349

308,693

346,366

394,409

400,604

404,212

429,391

94,339

86,627

86,780

92,125

106,563

104,128

107,470

115,655

Kab. Sumbawa

515,995

504,937 548,229

594,985

659,550

633,062

643,354

680,896

Sumber : Statistik Ekonomi, Bank Indonesia Mataram, 2012 Tabel 3.23. Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rupiah) Jenis Penggunaan

2011

Jan

2012 Feb

Mar

2012 Jun

Sep

2012 Oct


2012

Nov

100


Modal Kerja

365,658

342,692

357,610

379,206

388,027

362,522

366,677

400,444

Investasi

150,337

162,244

190,619

215,779

271,523

270,540

276,677

280,453

Kab. Sumbawa

515,995

504,937

548,229

594,985

659,550

633,062

643,354

680,896

Sumber : Statistik Ekonomi, Bank Indonesia Mataram, 2012

18

SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN DAN STRATEGIS REALISASI INVESTASI Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah even promosi yang diikuti setahun (kali) Jumlah investor (PMDN/PMA) (ratarata) Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar)

REALISASI

%

5

>5

0

122 40.53 1

17 33 1

13.93 81.42 100.00

7.08

18

254.24

826

1,185.07

143.47

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya cukup baik. Indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja), Jumlah perijinan pendukung investasi. Dalam hal waktu layanan perijinan di Kabupaten Sumbawa, sudah diatur menurut Standar Operating Prosedur (SOP). Berikut ini disajikan berbagai jenis dan lama proses perijinan sebagaimana sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Tabel 3.24

Jenis Ijin Dan Lama Proses Pengurusan No 1 2 3

Jenis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah IMB Gangguan/Tempat Usaha

Masa Berlaku

Pemberi Pertimbangan

Selamanya Selamanya 3 tahun

Bag. Pemerintahan Tim Teknis Tim Teknis

Waktu (Hari) SOP

Dasar Hukum perda No.14/1997 perda No.64/1999 Perda 15/1999

6 7 6


2012

101


No 4

Jenis Izin


3 tahun

Dipertapang

3 tahun Disesuaikan 3 tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 tahun 1 bulan

Bag. APP Dishubkominfo Distamben Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Distamben Dsihutbun

1 Tahun 6 bulan

Waktu (Hari) SOP

Dasar Hukum Perda 32/2001

7

Perda 19/2002 Perda 2/1999 Perda Prop.7/1995 Perda 28/2001 Perda 29/2001 Perda 30/2001 Perda 10/2002 Perda 26/2006

4 4 5 3 5 3 3 5

Dsihutbun Dsihutbun

Pergub 26/2007 Perda 24/2002

5 5

3 Tahun 3 Tahun

Dislutkan Dislutkan

Perda 16/2007 Perda 16/2007

5 5

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002

7 7 7 7 7 7 4 7

1 Tahun 1 Tahun

Disporabudpar Disporabudpar

Perda 17/2002 Perda 17/2002

7 7

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 17/2002

7 4 4 4

1 Tahun

Disporabudpar

Perda 17/2002

4

1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun

Disporabudpar Disporabudpar Distamben Distamben

Perda 17/2002 Perda 17/2002 Perda 12/2002;8/2002 Perda 12/2002;8/2002

7 7 7 7

2 Tahun

Distamben

Perda 12/2002;8/2002

7

37 Izin Petambangan Daerah Pengangkutan

2 Tahun

Distamben

Perda 12/2002;8/2002

7

38 Izin Petambangan Daerah Penjualan

2 Tahun

Distamben

Perda 12/2002;8/2002

7

39 Izin Petambangan Daerah Penyelidikan Umum 40 Izin Petambangan Daerah Jasa Usaha Pertambangan 41 Izin Explorasi Air Bawah Tanah

2 Tahun

Distamben

Perda 12/2002;8/2002

7

2 Tahun

Distamben

Perda 12/2002;8/2002

7

1 Tahun

Distamben

Perda 14/2002:11/2002

14

42 43 44 45 46

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben

Perda 14/2002:11/2002 Perda 14/2002:11/2002 Perda 14/2002:11/2002 Perda 14/2002:11/2002 Perda 14/2002:11/2002

7 7 7 7 7

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Distamben Disnak Disnak Disnak Disnak

Perda 14/2002:11/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002

7 4 4 4 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

47 48 49 50 51

Penggilingan Padi Huller dan Penyosoh Beras IUJK Izin Reklame Izin Penyimpanan/Penimbunan BBM IU Perdagangan Izin Usaha Industri TDP Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) Izin Menimbun dan Mengecer Kayu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Usaha Pembudidayaan Izin Pembelian, Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Perikanan Izin Hotel Izin Cottage Izin Pondok Wisata Izin Hunian Wisata/Service Apartemen Izin Restaurant dan Rumah Makan Izin BAR Izin Jasa Boga/Cattering Izin Karaoke, PlayStation dan VideoGame(tertutup) Izin Kolam Memancing Izin Biro Perjalanan Wisata dan Agen Pariwisata Izin Wisata Tirta Izin Penginapan Remaja Izin Perkemahan Izin Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan Izin Bioskop/Teather (Panggung Terbuka dan tertutup) Izin pasar Seni dan Soveneir Shop Izin Pulau Untuk Wisata Izin Petambangan Daerah Exploitasi Izin Petambangan Daerah Pengolahan/Pemurnian Izin Petambangan Daerah Explorasi

Masa Berlaku

Izin Pengeboran Air Bawah Tanah Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Izin Penurapan Air Bawah Tanah Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) Izin Juru Bor (IJB) Izin Usaha Peternakan Unggas Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba Izin Usaha Peternakan Sapi Potong Izin Usaha Peternakan Kerbau Potong


2012

102


No 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Jenis Izin Izin Usaha Peternakan Sapi Perah Izin Usaha Peternakan Kerbau Perah Izin Usaha Peternakan Kuda Izin Usaha Peternakan Sapi Bibit Izin Usaha Peternakan Kerbau Bibit Izin Usaha Pengiriman Ternak dan Bahan Hasil Ternak Antar pulau Izin Usaha Pemotongan Hewan Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Izin Praktek Berkelompok Bidan Izin Praktek Berkelompok Keperawatan Izin Balai Pengobatan Izin Rumah Bersalin Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak Izin Balai Klinik Rawat Inap Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis

Waktu (Hari) SOP

Masa Berlaku


1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Disnak Disnak Disnak Disnak Disnak Disnak

Perda 15/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002 Perda 15/2002

4 4 4 4 4 4

1 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

Disnak Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Perda 15/2002 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003

4 5 5 5 5 5 5 4 4 4

5 Tahun

Dinas Kesehatan

Perda 8/2003

4

Dinas Kesehatan

Perda 8/2003

4

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


12 12 7 7

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003

21 7 7

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


7 7 7 4

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003 Perda 8/2003

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7

69 Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi 5 Tahun Spesialis 70 Izin Rumah Sakit Umum 5 Tahun 71 Izin Klinik Spesialis 5 Tahun 72 Izin Klinik Kecantikan 5 Tahun 73 Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik 5 Tahun Spesialis lain 74 Izin Apotek 5 Tahun 75 Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis 5 Tahun 76 Izin Penyelenggaraan Laboratorium 5 Tahun Kesehatan Masyarakat 77 Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi 5 Tahun 78 Izin Penyelenggaraan Optikal 5 Tahun 79 Izin Toko Obat 5 Tahun 80 Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 5 Tahun Penunjang Lain 81 Izin Sinshe 5 Tahun 82 Izin Tabib 5 Tahun 83 Izin Akupunktur 5 Tahun 84 Izin Batra Refleksi 5 Tahun 85 Batra Pijat Urat 5 Tahun 86 Batra Patah Tulang 5 Tahun 87 Batra Ramuan 5 Tahun 88 Batra Tenaga Dalam 5 Tahun 89 Batra Tusuk Jari 5 Tahun 90 Batra Pendekatan Agama 5 Tahun 91 Batra Paranormal 5 Tahun 92 Batra Sunat 5 Tahun 93 Batra Tukang Gigi 5 Tahun 94 Batra Gurah 5 Tahun 95 Batra Dukun Bayi 5 Tahun 96 Batra Reikey Master 5 Tahun 97 Batra Q Gong 5 Tahun 98 Batra Chiropractie 5 Tahun 99 Surat Terdaftar Sarana Pengobatan dan 5 Tahun Pengobatan Tradisional Lainnya Rata-rata waktu yg dibutuhkan untuk mengurus perijinan

Dasar Hukum

6

Sumber : KPPT Kabupaten Sumbawa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 99 jenis perijinan yang mendukukung iklim investasi. Dalam pengurusan Izin Usaha berdasarkan Standard LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

103


Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan Kabupaten Sumbawa melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan Izin Usaha, rata-rata 6 hari kerja. Dalam hal regulasi untuk mendorong investasi di Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut. 1)

Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Daerah Tk II Sumbawa Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek; 3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Usaha Perikanan; 4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 5) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 6) Peraturan Daerah Nomo 33 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 7)

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, Tanggal 6 Februari 2012 Retribusi Umum. 9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 Retribusi Jasa Usaha. 10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 Retribusi Perizinan Tertentu. 11) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 12) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni 2012 Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

104


13) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni 2012 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 14) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni 2012 Rencana Rembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2015. 15) Peraturan

Daerah

Nomor

8

Tahun

2012

Tanggal 16

Agustus

2012

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 16) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 17) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tanggal 5 Desember 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2013.

19

SASARAN MENINGKATNYA UPAYA PENGEMBANGAN STRATEGIS NILAI BUDAYA, DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYASERTA KERAGAMAN BUDAYA Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Jumlah lembaga kesenian dan lembaga kebudayaan (lembaga) Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk Prasarana pertunjukan seni dan budaya (unit) Berdirinya Pusat pengembangan Kebudayaan Samawa Jumlah benda cagar budaya Terlaksananya fasilitasi kegiatan Dewan Kesenian Sumbawa (DKS) Penyelenggaraan event seni dan budaya (kali)

2 3 4 5 6 7 8

TARGET

REALISASI

%

meningkat

meningkat

100

91

79

86.81

2.21

1.88

85.11

16

10

62.50

belum berdiri 43 aktif

belum

0

14 aktif

32.56 100

9

12

133.33

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah belum mencapai target yang ditetapkan. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

105


Lembaga keseninan dan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan pertumbuhan namun belum terdaftar secara resmi pada lembaga pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterseiaan lembaga seni budaya yang terdaftar di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2012 sebanyak 79 buah dengan rincian adalah : -

Grup Kesenian/Sanggar Seni sebanyak 79 buah.

-

Pusat Latihan Kesenian sebanyak 1 buah.

-

Dewan Kesenian Daerah sebanyak 1 buah

-

Lembaga Adat Tana Samawa(Kab dan Kec) sebanyak 25 buah Jumlah Lembaga Kesenian dan Kebudayaan 90 80

79

70 60 50 40

46

49

49

2

3

52

30 20 10

0 1

4

5

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan prasarana pertunjukan seni budaya dapat terlihat dari ketersediaan panggung kesenian, gedung pertunjukan kesenian dan gedung khusus kesenian. Secara umum diajikan sebagai berikut. -

Gedung tempat pertunjukan kesenian : 4 unit

-

Panggung arena pertunjukan seni

: 10 unit

Event tetap kegiatan seni budaya yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Sumbawa meliputi event tetap kesenian dan event tetap kegiatan kebudayaan sebagai berikut. -

Pekan Budaya Samawa LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

106


-

Festival Ponan

-

Festival Samba

-

Pertunjukan Seni Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional

-

Pertunjukan dan Diskusi Seni Hari Bumi

-

Festival Seni Kolaboratif DKS

-

Festival Moyo

20

SASARAN MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Jumlah organisasi pemuda,

Pembinaan pemuda Pelopor keamanan lingkungan (%), Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup (skill life) (%). Capaian realiasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 100%. Pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kepemudaan seperti, pendidikan

pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor, dan kegiatan lainnya. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sumbawa sebanyak 21 unit organisasi. Selain itu juga terdapat grup kesenian sebanyak 52 group dan klub olahraga sebanyak 674 klub yang tersebar di kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa.

21

SASARAN MENINGKATNYA PEMBINAAN OLAHRAGA STRATEGIS EDUKASI DAN DUKUNGAN OLAHRAGA PRESTASI Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


2012

107


1 2 3 4 5 6

Pembinaan olahraga sekolah SD, SMP, SMP dan Mahasiswa Jumlah organisasi olahraga Jumlah klub olahraga Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk Rasio gedung olah raga per 10.000 penduduk

100

100

100

25 676 19.96

24 674 13.71

96.00 99.70 68.71

17.26

7.83

45.39

0.21

0.24

113.38

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 84,78%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini belum mencapai target yang ditetapkan. Secara parsial, terdapat indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu : 1. Jumlah organisasi olahraga 2. Jumlah klub olahraga 3. Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk 4. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kabupaten Sumbawa terdapat 25 cabang olahraga yang secara formal LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

108


organisasinya bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Sumbawa. Setiap cabang terdapat beberapa organisasi olahraga yang dibentuk oleh masyarakat dan secara formal diakui. Selain 25 pengurus cabang olahraga, tingkat kabupaten, juga sudah terbentuk sebanyak 674 klub olahraga yang tersebar di kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa.

22

SASARAN MENINGKATNYA KESADARAN HUKUM STRATEGIS MASYARAKAT Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah desa/kelurahan sadar hukum Angka kriminalitas Jumlah demonstrasi Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan Rasio Polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio linmas per 10.000 penduduk Harmonisasi hubungan antar wilayah Kab/Kota(%) Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar

8

TARGET

REALISASI

10% 0.0066 42 4.83 5,122 72.06 30.84

2% 0.0095 165 4 3.69 57.24 30.84

18.18 69.30 25.45 82.82 72.05 79.43 100

Intensif

100

Intensif

%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya masih berada di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2012, desa sadar hukum yang dibina adalah: -

Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka

-

Desa Tengah Kecamatan Utan

-

Desa Baru, Kecamatan Alas Keberadaan kehidupan sosial masyarakat, salah satunya dapat terlihat dari

kasus-kasus tindak kriminal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat daerah. Semakin banyak jumlah kasus tindak kriminal menunjukkan bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan di satu sisi belum sepenuhnya mampu


2012

109


mewujudkan ketenteraman, dan di sisi lain menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Permasalahan-permasalahan sosial yang kerap terjadi Kabupaten Sumbawa dapat terlihat dari jumlah tindak kriminal yang terjadi sepanjang tahun 2012, yakni sebanyak 4000 kasus (0,9%). Hal ini menggambarkan keamanan Kabupaten Sumbawa masih dapat dikatakan kondusif. Pada tahun-tahun sebelumnya dalam kurun ewaktu lima tahun terakhir juga menunjukkan statistik yang tidak terlalu berbeda. angka kriminalitas 0,03 0,0258

0,025 0,02 0,015 0,01

0,0095

0,0081

0,005 0

0,0015

2006

23

0,0028

0,0014

2007

2008

0,0018

2009

2010

2011

2012

SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENERIMAAN DAERAH Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1

Dokumen keuangan daerah

2

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Proporsi realisasi PAD terhadap APBD

3

TARGET

REALISASI

%

Tepat waktu WDP

Tepat waktu

100

WDP

100

5.58

7.19

128.85


2012

110


4 5

(%) Jumlah pajak daerah (jenis) Retribusi daerah (jenis)

11 33

10 49

90.91 148.48

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar >100%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan. Dokumen APBD Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan tahun 2012 meliputi Perda APBD Perubahan tahun 2012 dan APBD tahun 2013 ditetapkan secara tepat waktu yaitu: 1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 29 Desember 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berada pada tingkat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Pendapatan daerah, yang merupakan sumber utama pendanaan APBD, terdiri atas semua penerimaan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan dana perimbangan. Sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan pembangunan, secara nominal realisasi pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Proporsi realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan salah satu informasi penting yang menunjukkan tingkat kontribusi sumberdaya daerah terhadap anggaran belanja daerah. Semakin tinggi proporsi realisasi PAD menunjukkan

semakin

tingginya

kemampuan

daerah

untuk

membiayai

kebutuhannya dalam penyelenggaran pembangunan daerah. Gambaran realisasi PAD Kabupaten Sumbawa terhadap realisasi belanja daerah disajikan sebagai berikut. Tabel 3.25 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa (2008-2012) (Rp Milyar) LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

111


No

Uraian

1

Jumlah Realisasi PAD (milyar)

2 3

Jumlah Realisasi APBD (milyar) Proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD (%)

2008 26.03

2009 28.50

Tahun 2010 35.81

2011 89.06

2012 60.99

570.16

585.46

660.43

837.08

848.10

4.57

4.87

5.42

10.64

7.19

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa tahun 2012, proporsi terbesar dalam memberikan share PAD adalah komponen retribusi daerah yaitu pada kisaran 45%. Share masing-masing komponen PAD sebagaimana gambar berikut. Distribusi Proporsi PAD Kab. Sumbawa Tahun 2012 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 17%

Pendapatan Pajak Daerah 20%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 18%

Hasil Retribusi Daerah 45%

Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan 2012 PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

91,94

8,06 1

2


2012

112


Jenis Pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Pajak Hotel (hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang Satu, Hotel

Melati Tiga, Hotel

Melati Dua, Hotel

Melati Satu, Losmen/Rumah

Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos) 2. Pajak Restoran (Restoran, Rumah Makan, Rombong) 3. Pajak Hiburan (Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana, Pacuan Kuda, Balap Kendaran Bermotor, Pertandingan Olahraga) 4. Pajak Reklame (Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron) 5. Pajak Penerangan Jalan (Pajak Penerangan Jalan PLN) 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Batu Hias, Batu Bangunan / Batu Kali / Batu Gunung, Batu Tiang, Kerikil, Pasir Pasang, Pasir urug, Sirtu, Tanah Urug, Tanah Liat) 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sedangkan jenis retribusi daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Kesehatan Ternak). 2. Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah). 3. Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

113


Peruntukan Penggunaan Tanah, Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bahan Kayu, Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan, Retribusi Izin Usaha Perindustrian, Retribusi Izin Usaha Pertambangan, Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Izin Ketenagakerjaan, Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah).

24

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STRATEGIS Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup Jumlah Bank umum (jenis) Jumlah BPR (jenis) Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal

TARGET ada 135 9 14 11 3 1

REALISASI ada 52 8 10 11 3 1

% 100 38.52 88.89 71.43 100.00 100.00 100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 85,55%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak target yang ditetapkan. Secara parsial, terdapat indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu : -

Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup

-

Jumlah Bank umum (jenis)

-

Jumlah BPR (jenis) Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah dibentuk dalam rangka

menjalankan dan menjabarkan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku sehingga secara operasional dapat diimplementasikan sesuai dengan kewenangan kabupaten, Gambaran umum pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.


2012

114


Tabel 3.26 Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Dibentuk di Kabupaten Sumbawa No.

Uraian

1 2

Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Bupati

2005

2006

2007

30 17

26 23

25 31

Tahun 2008 2009

8 69

3 25

2010

2012

34 68

11 41

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa

Dalam hal penguatan kapasitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa tahun 2011, beberapa intervensi yang dilakukan adalah: -

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima. Kegiatan ini dilaksanakan untuk aparatur unit pelayanan Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari unsurr kecamatan, puskesmas, sekolah, RSUD, Kependudukan catatan sipil, KPPT.

-

Penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2011, ditempuh dengan perubahan dan pembentukan beberapa SKPD dalam rangka membentuk organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan dapat menjawab tuntutan pelayanan pada masyarakat. Beberapa regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan penataan organisasi ini adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Kabupaten Sumbawa.

-

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, tahun 2012 dilaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang difokuskan pada 7 unit pelayanan yaitu UPT Puskesmas Moyo Utara, UPT Puskesmas Moyo Hilir, SMPN 1 Unter Iwes, SMAN 3 Sumbawa, UPTB Persampahan, UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Pengujian Bahan dan Peralatan. Adapun hasil indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan yang disurvey tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 3.27 Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kabupaten SumbawaTahun 2012 No

SKPD/Unit Pelayanan

IKM

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan


2012

115


1

SMPN 1 Unter Iwes

79.69

B

Baik

2

SMAN 3 Sumbawa Besar

78.34

B

Baik

3

Puskesmas Moyo Utara

87.27

A

Sangat Baik

4

Puskesmas Moyo Hilir

74.27

B

Baik

5

62.10

C

Kurang Baik

6

UPT Persampahan UPT Pengujian Bahan Dan Peralatan

80.66

B

Baik

7

UPT BKB

77.06

B

Baik

77,05

B

Baik

Rata-rata

Sebagai catatan penting adalah tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi NTB.

25

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN STRATEGIS BERAGAMA Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 Rasio masjid per satuan penduduk 2 Rasio gereja per satuan penduduk 3 Rasio pura per satuan penduduk 4 Rasio wihara per satuan penduduk *) rasio per 100 penduduk

1.48 0.17 0.84 0.02

REALISASI 1.21*) 0.11*) 0.03 0.01

% 81.89 61.92 3.47 31.75

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 44,76%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak target yang ditetapkan.


2012

116


Sarana Ibadah Mesjid

467

6 5 1 2006

26

Gereja

467

Pura

467

24

24

6 1

6 1

2007

Wihara

2008

497

497

35

35

6 1

6 1

2009

2010

SASARAN TERLAKSANANYA AGENDA REFORMASI STRATEGIS BIROKRASI, PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Adanya evaluasi beban kerja Penanganan kasus pelanggaran disiplin (%) Jumlah aparatur pengawasan yang dilatih Pembinaan UPT

ada 50.0 10% 100%

REALISASI

%

ada 47.93 10% 100%

100 95.87 100.00 100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya mencapai target yang ditentukan.

27

SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN STRATEGIS KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Indikator kinerja sasaran ini adalah pembahasan Peraturan Daerah yang

dilaksanakan oleh DPRD yang ditargetkan 100% yaitu seluruh agenda yang ada pada program legislasi daerah tahun 2012 sebanyak 15 Peraturan Daerah. Capaian dari LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

117


indicator sasaran ini adalah 73,33% dari target 100% atau tingkat realisasi 73,33%. Dari 15 Peraturan Daerah yang diusulkan, 11 Peraturan Daerah yang dibahas dan ditetapkan. Tabel 3.28 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang Ditetapkan Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

Peraturan Daerah (Peraturan Daerah)

Tentang

PERATURAN DAERAH Nomor Retribusi Umum 1 Tahun 2012, Tanggal 6 Februari 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Retribusi Jasa Usaha 2 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Retribusi Perizinan Tertentu 3 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota 5 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni Terpadu Mandiri Labangka 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 7 Tahun 2012 Tanggal 6 Juni Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2015 2012 PERATURAN DAERAH Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 16 Agustus 2012 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 9 Tahun 2012 Tanggal 5 Daerah Tahun Anggaran 2012 November 2012 PERATURAN DAERAH Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tanggal Tahun 2011-2031 5 Desember 2012 PERATURAN DAERAH Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 11 Tahun 2012 Tanggal 29 Anggaran 2013 Desember 2012

Sumber : Bagian Hukum, Setda Ka. Sumbawa


2012

118


Jumlah Perda yang Diterbitkan 40 35 30

34 30 26

25

25

20 15 10

11

8

5

3

0 2005

28

2006

2007

2008

2009

2010

2012

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN STRATEGIS KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator kinerja sasaran ini adalah kinerja ujian kedinasan dan pelayanan

kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, pensiun, administrasi kepegawaian, tugas belajar bagi aparatur. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah: 1) Program Fasilita Pindah/Purna Tugas PNS Sasaran dari program ini adalah terwujudnya penyelesaian administrasi Pensiun PNS dan Pindah antar derah, yang bertujuan menfasilitasi PNS yang akan memasuki masa purna tugas dan pindah antar daerah. Capaian Kinerja Pemulangan PNS yang pensiun tahun 2012 mencapai angka 201 orang meliputi : Pensiun Penuh (157 orang), Pensiun Janda/Duda (24 orang), Pensiun permintaan sendiri

(20 orang)

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran Program ini adalah terwujudnya aparatur yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas kedinasan baik secara intlektual maupun moralitas, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan moralitas aparatur pemerintah daerah dalam mengembang tugas sehari-hari. Diklat prjabatan yang dilaksanakan adalah diikuti oleh 193 CPNS pada tahun 2012 meliputi: golongan III (131 orang) dan Golongan II

(62 orang).


2012

119


3) Program Pendidikan Kedinasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas dengan pengetahuan yang memadai. Pelaksanaan tahun 2012 terdiri dari ujian dinas sebanyak 52 aparatur. 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Sasaran ini adalah terwujudnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur dari segi kualitas dan kuantitas dalam menunjang program pemerintah dan pembangunan daerah yang bertujuan untukmeningkatan intensitas pembinaan dan inovasi pengembangan aparatur. Pengiriman PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut. Tabel 3.29 Rekapitulasi Jumlah PNS Tugas Belajar Yang telah selesai Tahun 2012 Sumber Pembiayaan Jenjang APBD APBN Biaya Luar Ket. Studi Murni Sendiri Negeri S3 S2 7 1 8 S1 1 1 2 D. IV 2 2 D. III IKATAN DINAS Jumlah 9 3 2 12

Adapun bantuan biaya keuangan bagi PNS Tugas Belajar (baik Tugas Belajar Murni atau Biaya Sendiri), Dana Pendamping Ikatan Dinas, Cost Sharing dengan Pihak ke III mupun Bantuan Biaya Seleksi Pendidikan Lanjutan dan Baru sebagai berikut :


2012

120


Tabel 3.30 Rekapitulasi Jumlah PNS Tugas Belajar Lanjutan dan Baru Tahun 2012 Keterangan Jenjang APBD APBN Biaya Luar Ket. Studi Murni Sendiri Negeri S3 1 1 2 S2 28 5 4 37 S1 4 1 4 9 D. IV 2 5 7 D. III 1 1 2 IKATAN 10 10 DINAS Spesialis 1 14 15 Jumlah 36 22 24 82

Selain itu, juga dilakukan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN. Pembinaan Disiplin Aparartur diarahkan pada pembinaan disiplin aparatur guna peningkatan kesadaran kinerja PNS yang bertumpu pada kesadaran mentaati aturan – aturan kepegawaian yang berlaku.

No 1. 2. 3.

Tabel 3.31 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Uraian Penyelesaian Kasus Jumlah Kasus yang telah diselesaikan (sampai terbit SK Bupati). Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian. Kasus yang masih dalam proses pembinaan Jumlah

58 23 40 121

Pengurusan Karis / Karsu, Karpeg, Taspen, Taperum, Satyalancana Karya Satya diarahkan pada kelengkapan Administrasi Kepegawai dan Penghargaan kepada PNS yang berprestasi.


2012

121


Tabel 3.32 Pengurusan Karpeg, Karis / Karsu, Taspen, Taperum-PNS, Satyalancana Karya Satya Pengelolaan Uang Pelepasan pensiun Tahun 2012 Usulan/ Prosentase No. Uraian Pelayanan Realisasi Target (%) 1. Karpeg 420 346 82.38 2. Karis 302 254 84.11 3. Karsu 210 220 104.76 4. Satyalancana 67 65 97.01 5. Taspen 420 592 140.95 6. Taperum PNS Pensiun 130 145 111.54 7. Lain-lain 65 73 112.31 Jumlah 1.614 1.695 105.02 Pelayanan Cuti sesuai permohonan yang masuk, Cuti Tahunan PNS Eselon III ke atas, Cuti Sakit, dan Cuti Besar, dengan perincian : a) Cuti Tahunan sebanyak 29 orang, b) Cuti Sakit sebanyak 20 orang, c) Cuti Besar sebanyak 10 orang. Cuti Alasan penting sebanyak 4 Orang dan Cuti bersalin sebanyak 0 orang, dan ijin meninggalkan tugas lebih dari dua hari sebanyak 10 orang. Sedangkan Cuti untuk Eselon IV ke bawah dan Staf diproses/diterbitkan oleh Kepala Unit kerja masingmasing Dinas/Instansi. Dalam

hal

pengkajian

pola

karier

meliputi

kegiatan penganalisaan

kepangkatan dan lain – lain secara normatif dalam rangka pengisian jabatan struktural sesuaii kompetensi yang dipersyaratkan. Pada akhir tahun 2012 jumlah jabatan

struktural

sesuai

dengan

Struktur

organisasi

pemerintah

Daerah

Kab.Sumbawa sebanyak 950 jabatan struktural, dan telah terisi sebanyak 820 jabatan struktural dari 950 jabatan struktural yang tersedia dalam peraturan daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, dengan tetap memperhatikan pemberlakuan PP Nomor 8 Tahun 2003 atau perubahannya. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah kegiatan mengkaji seluruh kewenangan daerah, beban kerja, analisis tugas serta kebutuhan pegawai pada masing – masing komponen tersebut. Dari hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan dasar bagi pengusulan jatah CPNS Daerah pada tahun berjalan. Selain itu juga sebagai dasar bagi mutasi pegawai sehingga penempatan PNS pada unit kerja akan mengarah LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

122


pada pemenuhan kebutuhan organisasi sesuai beban kerja dan kewenangan organisasi.

Analisis PNS No. 1 Kebutuhan 2 Yang Ada 3 Kekurangan

Tabel 3.33 Analisis PNS Jenis Jabatan Teknis Guru Kesehatan 3.958 5.395 3.481 3.957 477 1.436

1.966 754 1.212

Jumlah 11.317 8.192 3.125

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : -

Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian.

-

Keterbatasan kualitas SDM.

-

Jumlah aparat yang tidak memadai.

-

Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

-

Belum ada Tim Khusus Penilaian Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional tertentu.

-

Mekanisme, prosedur dan tertib administrasi penjatuhan hukuman displin pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

Pengawasan melekat pimpinan SKPD/unit kerja selaku atasan langsung PNS yang melanggar peraturan disiplin belum maksimal.

29

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN STRATEGIS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN Indikator kinerja sasaran ini adalah pelayanan kecamatan. Menurut

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa, bahwa secara structural

dipimpin oleh camat dengan tugas pokok Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan yang


2012

123


meliputi : (a) mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b)

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan; (d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (e) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; (f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Sedangkan fungsi camat adalah: (a) penyusunan program dan kegiatan Kecamatan; (b) pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; (c) penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa; (d) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; (e) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; (f) pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan; (g) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan; (h) pelaksanaan penatausahaan Kecamatan; (i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS STRATEGIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa semua setiap tahun Cakupan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa Jumlah LSM aktif Jumlah BUMDes

3 4 5 6

TARGET

REALISASI

%

23

20

86.96

100%

100

100.00

100% 30 15

100 24 13

100.00 80.00 86.67

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 81,11%. Angka ini menunjukkan bahwa secara rataLAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

124


rata pencapaian indikator sasaran ini tidak target yang ditetapkan. Indicatorindikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah jumlah LSM aktif dan jumlah BUMDES. Indikator pembinaan LPM, secara organisatoris, dalam implementasinya di kecamatan/kelurahan/desa terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta kelompok-kelompok binaannya masing-masing. Perkembangan kelompok binaan LPM di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2009 sampai 2012 disajikan sebagai berikut. Tabel 3.34 Kelompok Binaan LPM Berdasarkan Kecamatan (2008-2010) 2009

2010

2011

2012

No. Kecamatan Jlh Jlh Klp Rata- Jlh Jlh Klp Rata- Jlh Jlh Klp Rata- Jlh Jlh Klp Ratarata rata rata rata LPM Binaan LPM Binaan LPM Binaan LPM Binaan LPM LPM LPM LPM 1 Alas Barat

8

5

0.63

8

5

0.63

8

5

0.63

8

5

2 Alas

8

3 Buer

6

5

0.63

8

5

0.83

6

5

0.63

8

5

0.83

6

4 Utan

9

5

0.56

9

5

0.56

5 Rhee

4

5

1.25

4

5

6 Lab. Badas

7

5

0.71

7

7 Sumbawa

8

5

0.63

8 Unter Iwes

8

5

9 Batulanteh

6

10 Moyo Hulu 11 Lenangguar

5

0.63

8

5

0.63

5

0.83

6

5

0.83

9

5

0.56

9

5

0.56

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

5

0.71

7

5

0.71

7

5

0.71

8

5

0.63

8

5

0.63

8

5

0.63

0.63

8

5

0.63

8

5

0.63

8

5

0.63

5

0.83

6

5

0.83

6

5

0.83

6

5

0.83

12

5

0.42

12

5

0.42

12

5

0.42

12

5

0.42

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

12 Lantung

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

13 Ropang

5

5

1.00

5

5

1.00

5

5

1.00

5

5

1.00

14 Orong Telu

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

15 Lunyuk

7

5

0.71

7

5

0.71

7

5

0.71

7

5

0.71

16 Moyo Hilir

10

5

0.50

10

5

0.50

10

5

0.50

10

5

0.50

17 Moyo Utara

6

5

0.83

6

5

0.83

6

5

0.83

6

5

0.83

18 Lopok

7

5

0.71

7

5

0.71

7

5

0.71

7

5

0.71

19 Lape

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

20 Maronge

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

4

5

1.25

21 Palampang

11

5

0.45

11

5

0.45

11

5

0.45

11

5

0.45

22 Labangka

5

5

1.00

5

5

1.00

5

5

1.00

5

5

1.00

23 Empang

10

5

0.50

10

5

0.50

10

5

0.50

10

5

0.50

24 Tarano

8

5

0.63

8

5

0.63

8

5

0.63

8

5

0.63


2012

0.63

125


J U M L A H 165

120

19.69 165

120

19.69 165

120

19.69 165

120

19.69

Sumber : BPM-PD Kab. Sumbawa

Indikator lain sehubungan dengan sasaran strategis ini adalah keberadaan LSM sebagai organisasi non pemerintah yaitu organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Keberadaan LSM di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Perkembangan jumlah LSM adalah sebagai berikut.

30 25

24

24

2010

2011

2012

19

20 15

24

15

15

2007

2008

12

10 5 0

2006

31

2009

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN STRATEGIS PUBLIK Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


NO 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Jumlah surat kabar nasional/lokal

11

11

% 100.00


2012

126


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah webside resmi pemerintah daerah Kesadaran pengguna dalam pemanfaatan perangkat lunak legal atau open sources (%) Jangkauan jarak penerimaan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Minimum Indeks Pelayanan Publik Survey indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup

3 1 1 20 minim 20% 20% ada ada 135

3 1 2 20

100.00 100.00 200.00 100.00

20% 20% ada

100.00 100.00 0.00 100

52

38.52

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah >100%. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pencapaian indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan. Tapi secara parsial, terdapat indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu : Indeks Pelayanan Publik, Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup. Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Surat kabar yang dapat diakses masyarakat dan beredar di Kabupaten Sumbawa adalah surat kabar nasional dan surat kabar terbitan lokal. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Secara umum surat kabar yang beredar di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.


2012

127


Surat Kabar dan Penyiaran

7% Jumlah surat kabar nasional/lokal

20%

Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal 73%

Jangkauan Radio Kabupaten Sumbawa (RPD) adalah : -

Pemancar AM 738 KHz (pemancar relay), daya pancar 250 watt

-

Pemancar FM 96,8 MHz (pemancar induk), daya pancar 180 watt.

32

SASARAN MENINGKATNYA EFISIENSI PELAYANAN STRATEGIS ADMINITRASI PERKANTORAN DAN MEMANTAPKAN MANAJEMEN SKPD Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%) Persentase pengelola arsip terpadu Ketersediaan informasi kearsipan

TARGET 100 85.69 12.26

REALISASI 5.45 5.45 12.26

% 5.45 6.37 100

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 37.27%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak target yang ditetapkan. Indicatorindikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%), Persentase pengelola arsip terpadu. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

128


Upaya lain untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran dan memantapkan manajemen SKPD adalah penyusunan SOP. Penyusunan SOP merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 81/2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, bahwa terdapat 8 Area perubahan aspek manajemen pemerintahan yang salah satunya sadalah tatalaksana yaitu tersusunnya tatalaksana yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip good governance. Untuk menjamin bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis maka seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan perlu distandarkan dengan penerapan standard operating procedures (SOP), menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.Pan/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk implementasinya pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2012 dilakukan fasilitasi penyusunan SOP terhadap 11 SKPD meliputi: (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; (2) Dinas Pertambangan dan Energi; (3) Dinas Pekerjaan Umum; (4) Dinas Koperasi Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan; (5) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan; (6) Dinas Peternakan; (7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan; (8) Dinas Kelautan dan Perikanan; (9) Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup; (10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (11) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Output Konsep SOP yang telah selesai disusun dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35 SOP yang Diterbitkan Tahun 2012 No

Keputusan

1

Keputusan Bupati nomor 1335 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Jumlah SOP 28


2012

129


2

Keputusan Bupati nomor 1336 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Peternakan

38

3

Keputusan Bupati nomor 1337 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pertambangan dan Energi

67

4

Keputusan Bupati nomor 1338 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Kehutanan

49

5

Keputusan Bupati nomor 1339 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan

49

6

Keputusan Bupati nomor 1340 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

34

7

Keputusan Bupati nomor 1341 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

32

8

Keputusan Bupati nomor 1342 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pertanian

24

9

Keputusan Bupati nomor 1343 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum

35

10

Keputusan Bupati nomor 1344 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

33

11

Keputusan Bupati nomor 1345 Tahun 2012 Penetapan SOP Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

22

33

SASARAN MENINGKATNYA MINAT DAN BUDAYA GEMAR STRATEGIS MEMBACA MASYARAKAT DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1 2

Jumlah perpustakaan (unit) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp) Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)

3

TARGET

REALISASI

%

54 99,976

407 86,104

753.70 86.12

72,139

100,468

139.27

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 326,36%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

130


secara parsial, terdapat indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp). Sebagai banckmark indicator sasaran ini dengan mengkomparasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, tampak pada table berikut. Tabel 3.36 Perpustakaan dan Layanan Perpustakaan Tahun 2010 2011 1 Jumlah perpustakaan 345 376 122 135 - Perpustakaan desa 113 116 - Perpustakaan SD/MI 50 54 - Perpustakaan SMP/MTs 30 30 - Perpustakaan SMA/SMK 30 41 - Perpustakaan rumah ibadah 2 Jumlah Pengunjung 33.338 32.307 20.457 19.977 - Pelajar 10.108 9.641 - Mahasiswa 1.141 1.055 - PNS/Guru 10 12 - TNI/Polri 1.622 1.622 - Umum 3 Koleksi Buku 81.335 82.785 Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah Kab. Sumbawa No

Uraian

34

2012 407 145 135 55 31 41 34.823 21.220 10.226 1.349 16 2.012 86.104

SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI STRATEGIS TANAMAN PANGAN Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INDIKATOR KINERJA Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK (%) Jumlah kelompok tani binaan (klpk) Produksi GKG (ton) Produksi Beras (ton) Surplus (Defisit) (juta kg) Produktivitas padi (Ton/Ha) Produktivitas jagung (Ton/Ha) Produksi Padi (Ton) Produksi jagung (Ton) Pencetakan sawah baru (Ha)

TARGET

REALISASI

%

77,210

25.48

33.00

68,467

21.59

31.53

2.928 469,586 295,830 220 6.17 4.56 472 124.00 123

2.381 417,692

81.32 88.95 60.27 80.06 112.06 89.59 145.12 170.73

132.59 4.94 5.11 422,888.00 179,949.00 2100


2012

131


Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 82,98%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan yaitu Produktivitas jagung (Ton/Ha), Produksi jagung (Ton), Pencetakan sawah baru (Ha). Tanaman padi yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat merupakan komoditas strategis. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah lumbung padi secara regional bahkan nasional. Dalam kurun waktu 2005-20012 terjadi peningkatan luas panen dari 54.212 Ha menjadi 85.576 atau 57,86%, sedangkan produksinya meningkat 75,53% dari 241.241 ton menjadi 422.888 ton, demikian pula produktivitasnya mengalami kecenderungan naik walaupun terjadi fluktuasi produktivitas yang diakibatkan oleh bencana naik dimana secara absolut produktivitas tahun 2005 sebesar 11,01% dari 4,45 ton/ha menjadi 4,94 ton/ha pada tahun 2012. Peningkatan indikator tersebut semua diatas rata-rata NTB. Tabel 3.37 Perbandingan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun

Kab. Sumbawa Produksi (Ton) 422.888 390.940 337.417 383.649 332.515 284110 289.306 241.241

Luas Panen (Ha) 85.576 79.270 73.359 76.471 68.654 61.930 63.805 54.212

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Produktivitas (Ton/Ha) 4,94 4,93 4,60 5,02 4,84 4,59 4,53 4,45

Sumber : BPS, Sumbawa dalam Angka 2006-2011 dan Dinas Pertanian Kab.Sumbawa, 2013

Kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang dibina di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut. Tabel 3.38 Jumlah Kelompok Tani & Gapoktan Kabupaten Sumbawa No

Kecamatan

Jumlah

Jumlah

Kelas


2012

132


Pok Tani Gapoktan Pemula 1 Alas Barat 67 9 19 2 Alas 64 9 14 3 Buer 83 6 28 4 Utan 225 9 84 5 Sumbawa 89 6 49 6 Unter Iwes 131 6 65 7 Moyo Hilir 300 18 215 8 Moyo Hulu 211 9 77 9 Lenangguar 168 4 102 10 Lunyuk 93 6 47 11 Lape 205 10 0 12 Plampang 377 6 289 13 Labangka 84 6 23 14 Empang 141 8 102 15 Tarano 143 8 73 Jumlah 2381 120 1.187 Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa

Lanjut 45 16 18 56 23 48 78 107 43 43 204 86 59 33 60 919

Madya 1 26 35 53 7 15 6 12 18 0 1 2 2 2 2 182

Utama 0 8 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13

Berdasarkan analisa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Sumbawa yang dipantau perkembangannya melalui kegiatan SKPG secara umum berada pada kondisi aman, ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yang menjadi acuan dalam pengambilan data mengenai status pangan dan gizi masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat dimana kondisi pangan dan gizi masyarakat yang memerlukan intervensi (rawan) dan waspada. Perkembangan pangan dan gizi secara rata–ratakan Kabupaten Sumbawa berada pada kondisi aman. Situasi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa baik energi maupun protein adalah sebagai berikut: -

Konsumsi energi: 1857,4 kkal/kap/hari lebih rendah 142,6 kkal/kap/hari dari standar konsumsi energi yaitu 2000 kkal/kap/hari.

-

Konsumsi protein: 52,3 gr/kap/hari lebih tinggi sebesar 0,3 gr/kap/hari dari standar nasional yaitu 52 gr/kap/hari.

-

Persentase angka kecukupan energi/gizi (AKE/G): 92,9% termasuk dalam kategori nasional berdasarkan standar Kementerian Kesehatan.

Capaian skor PPH: 77 (berdasarkan survey konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa), bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa relatif masih rendah, namun menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan keragaman konsumsi pangan. Tabel 3.39 LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

133


Pola Pangan harapan Aktual Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kelompok Pangan Padi-padian Umbi-umbian Pangan hewani Minyak dan lemak Buah/biji berminyak Kacangkacangan Gula Sayur dan buah Lain-lain Total

1238,2 977,9 203,4 139,1

45,1 35,7 7,4 5,1

% AKE 61,9 48,9 10,2 7,0

14,9

0,5

0,7

0,5

0,3

0,4

1,0

0,4

42,7

1,6

2,1

2,0

3,1

4,3

10,0

4,3

27,8 83,6 10,8 2738,5

1,0 3,1 0,4 100,0

1,4 4,2 0,5 136,9

0,5 0,5 0,0 11,5

0,5 15,3 0,0 77,0

0,7 20,9 0,0 105,5

2,5 30,0 0,0 100,0

0,7 20,9 0,0 77,6

Kalori

%

0,5 0,5 2,0 0,5

Skor Aktual 22,6 17,9 14,9 2,5

Skor AKE 31,0 24,4 20,3 3,5

Skor Maks 25,0 2,5 24,0 5,0

Skor PPH 25,0 2,5 20,3 3,5

Bobot

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa, 2013

Dalam rangka menjaga stok beras, dilakukan pembinaan kelompok lumbung yaitu 23 lumbung. Jumlah stok setara beras PPH sebesar 16.696,16 ton dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3.40 Data Stok Pangan Kabupaten Sumbawa 2012 No.

Kecamatan

Jumlah Stok Setara Beras (ton) 1.017,60

1

Alas Barat

2

Alas

290,76

3

Buer

451,95

4

Utan

1.031,60

5

Rhee

190,37

6

Lab. Badas

944,73

7

Sumbawa

47,58

8

Unter Iwes

644,09

9

Batulanteh

138,46

10

Moyo Hulu

1.069,00

11

Lenangguar

15,14

12

Lantung

13

Ropang

14

Orong Telu

15

Lunyuk

16

Moyo Hilir

628,26

17

Moyo Utara

311,56

18

Lopok

19

Lape

20 Maronge

248,97 2.163,52 189,83 59,70

1.790,67 42,16 256,79


2012

134


1.382,89

21

Palampang

22

Labangka

39,37

23

Empang

37,06 266,65

24 Tarano

13.258,68

Jumlah

3.431,48

Bulog

6,00

Pemerintah

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa, 2013

35

SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI STRATEGIS TERNAK Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7

Penyakit ternak yang ditangani (kasus) Populasi kerbau Sumbawa (ekor) Populasi sapi Sumbawa (ekor) Populasi sapi bali (ekor) Populasi kuda Sumbawa (ekor) Ketersediaan Lar ternak (Ha) Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah (ekor) Cakupan bina kelompok peternak (klpk) PPL dan petani yang mengikuti pelatihan (%)

8 9

TARGET

REALISASI

%

1.785 67.059 3.122 189.685 46.033 33.549 398.526

1.277 54,022.00 3,234.00 193,907.00 39,660.00 27933 20,543.00

139.78 80.56 103.59 102.23 86.16 83.26 5.15

396

396 24.59

100.00 100.00

24.59

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara tendensi tampak bahwa modus dari realisasi adalah tercapai yang menunjukkan menunjukkan bahwa secara rata-rata pencapaian indikator sasaran ini proporsi terbesarnya tercapai. Sedangkan secara parsial, terdapat indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Penyakit ternak yang ditangani (kasus), Populasi kerbau LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 135

2012


Sumbawa (ekor), Cakupan bina kelompok peternak (klpk), Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah (ekor). Populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa, hasil registrasi tahun 200620012 menunjukkan statistik sebagai berikut. Tabel 3.41 Populasi Ternak di Kabupaten Sumbawa (ekor) No 1 2 3 4

Jenis Ternak Sapi Bali Sapi Sumbawa Kerbau Sumbawa Kuda Sumbawa

2006 82,585 1.222 64.208 32.980

2007 95.776 1.290 63.659 34.062

2008 114.156 1.488 64.407 36.505

Tahun 2009 129.194 1.799 56.636 37.326

2010 154.258 2.539 54.535 37.436

2011 164.505 2.830 55.706 38.505

2012 193.907 3.234 54.022 39.660

Sumber: Profil Peternakan Kab. Sumbawa 2012

Tabel 3.42 Pertumbuhan Populasi Ternak di Kabupaten Sumbawa No

Jenis Ternak

1 2 3 4

Sapi Bali Sapi Sumbawa Kerbau Sumbawa Kuda Sumbawa

Tahun 2007 0.16 -0.89 -0.01 9.33

2008 0.19 10.53 0.01 0.07

2009 0.13 0.21 -0.12 0.02

2010 0.19 0.41 -0.04 0.002

2011 0.07 -0.89 0.02 0.03

2012 17.87 10.43 -0.03 -0.90

Sumber: Profil Peternakan Kab. Sumbawa 2012 (diolah)

Pada tahun 2012 populasi ternak besar di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan kecuali kerbau dan kuda. Pendukung pertumbuhan ini adalah pembinaan kelompok pembibitan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, pendistribusian vaksin dan pakan ternak, advokasi kelompok agribisnis dan penyediaan prasarana sarana pengelolaan lahan dan air. Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia, dan Pemerintah Pusat telah menetapkan Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian Sapi Bali. Selain itu, pengembangan lain yang merupakan lokalitas adalah Sapi Sumbawa yang merupakan rumpun sapi lokal yang berkembang di pulau Sumbawa dengan asal usul dari sapi Hissar yang sejak didatangkan dari India oleh Pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1908, diternakkan secara murni oleh masyarakat di pulau Sumbawa secara turun temurun sampai sekarang. Sapi Sumbawa telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2909/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Sumbawa, sebagai Sumber Daya Genetik Hewani asal LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

136


Kabupaten Sumbawa. Sapi Sumbawa merupakan sapi jenis penghasil susu daerah tropis. Jenis ternak lain adalah Kerbau Sumbawa merupakan jenis kerbau lokal yang telah dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat Sumbawa umumnya dimanfaatkan sebagai ternak kerja. Ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor2910/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa. Kuda Sumbawa mempunyai ciri khas dengan rumpun kuda asli atau kuda lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumberdaya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kuda Sumbawa ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2917/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kuda Sumbawa. Selanjutnya potensi pengembangan kawasan peternakan sampai tahun 2012, tersebar di beberapa kecamatan, dan untuk saat ini sebaran populasi terbesar berada pada : (1) Sapi Sumbawa (lokasi: Desa Penyaring Kec. Moyo Utara); (2) Kerbau Sumbawa (lokasi: Desa pernek, Lenangguar, Sumbawa, Karang Dima, Rhee, Stowe Brang, Juru Mapin, Labuhan Alas, Labuhan Mapin, Mapin Kebak, Olat Rawa, Jotang). Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah : -

keterbatasan SDM aparatur peternakan.

-

Keterbatasan sarana prasarana seperti kantor UPTD poskeswan dan sarana mobilitas kecamatan.

36

SASARAN MENURUNNYA TINGKAT KERUSAKAN HUTAN STRATEGIS DAN LAHAN SERTA MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%


2012

137


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengembangan hutan tanaman (%) Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan (%) Luas kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Kecenderungan illegal logging (%) Tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan Pemanfaatan kayu dan non kayu secara legal Dokumen statistik kehutanan dan perkubunan Produktivitas areal perkebunan (%) produksi komoditas perkebunan (ton) Luas areal komoditas perkebunan (Ha) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHK (%)

6.39 4.92

6.39 4.92

100 100

398.108 454,979 1.25 16.31 10.49

350000 102,000 110 16.31 20

87.92 446.06 88.00 100 190.66

13.78 9.92

20 9.92

145.14 100

57.81 11.511 24.291 7.01

20 22.5 200 0.05

34.60 195.47 82.34 0.71

7.80

0.05

0.64

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaian kegiatan yang dilaaksanakan sehubungan dengan pencapaian sasaran ini adalah: Perijinan dan peredaran IPKTM di tingkat kecamatan dan desa (100 Ha dan 34 ijin), PSDH/DR (200 Ha, 4 ijin), pelayanan perizinan hasil hutan non kayu (30 pemegang ijin), pemantapan kelompok atau koperasi pengelola hutan kemasyarakatan/HKM (4 poktan), rehabilitasi lahan kritis dalam dan laur kawasan (110 Ha), rehabilitasi kawasan pantai dan sempadan pantai (33 Ha), rehabilitasi sumber-sumber air (40 Ha), pemanfaatan tanaman sumber-sumber benih kehutanan (2000 kg dan 120 Ha), penanganan pengolahan hasil perkebunan (60 Ha), berkembangnya lahan perkebunan (200 ha), pengembangan lahan perkebunan (400 Ha). Kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa terdiri atas kawasan hutan lindung (43,17%), kawasan hutan konservasi (7,19%), dan kawasan hutan produksi (49,64), dengan luas kawasan hutan seluruhnya sebesar 398,108.35 Ha. Bila dibandingkan dengan luas wilayah daratan Kabupaten Sumbawa sebesar 6643.98 km2, maka luas kawaan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 59.92%. Selengkapnya disajikan sebagai berikut. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

138


Tabel 3.43 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Tata Guna Hutan Provinsi NTB No. A B

C

Luas (Ha) 171,853.62 28,638.40 22,537.90 6,100.50 197,616.33 53,691.88 135,491.45 8,433.00 398,108.35

Tata Guna Hutan Hutan Lindung Kawasan Konservasi 1. Taman Buru 2. Taman Wisata Alam Hutan Produksi 1. Hutan Produksi Tetap 2. Hutan Produksi Terbatas 3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi JUMLAH

Persentase (%) 43.17 7.19 5.66 1.53 49.64 13.49 34.03 2.12 100.00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa

37

SASARAN MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN STRATEGIS PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN SERTA MITIGASI BENCANA GEOLOGI Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA sosialisasi peraturan pertambangan (%) Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK (%)

TARGET

REALISASI

%

4.92 3.85

4.92 1.96

100 50.91

4.03

2.22

55.09

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah tidak mencapai target yang ditetapkan. Indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB, Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK.


2012

139


Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam Pembentukan PDRB ADHK

38

2,22 2,21

2,18 2,18 2,13 2,14

2,14

2,18

2,15

2,22

2,17

Pertambangan dan Penggalian

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2,1

2000

2,24 2,22 2,2 2,18 2,16 2,14 2,12 2,1 2,08 2,06 2,04

SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN KELISTRIKAN STRATEGIS DAN MIGAS


INDIKATOR KINERJA

1

Inventarisasi kegiatan penambangan skala kecil (%) Jumlah desa terlayani listrik PLN Jumlah pelanggan PLN (sambungan) Persentase rumah tangga menggunakan listrik Rasio elektrifikasi (%) Jumlah frekuensi pembinaan dan pengawasan pengusaha migas (%) Dokumen Mitigasi bencana alam geologi

2 3 4 5 6 7

TARGET

REALISASI

24.6

24.6

100.00

158 82,422 96.25

123 69,399 75.51

77.85 84.20 78.45

75.02 24.6

75.51 24.6

100.65 100.00

ada

100

ada

%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 91,59%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial, indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan adalah Persentase rumah tangga menggunakan listrik, Jumlah pelanggan PLN (sambungan). LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

140


Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sumbawa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk semua klasifikasi pelanggan. Dari total pelanggan yang ada, 93-95% adalah rumah tangga. Selanjutnya gambaran rasio elektrifikasi pada setiap tahun disajikan sebagai berikut. Rasio Elektrifikasi 80 70

75,51

60 50

61,01 50,85

51,04

50,57

49,69

1

2

3

4

40 30 20 10 0

5

6

Sumber : BPS Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Gambaran data tersebut menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga masyarakat berlistrik di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa berkisar pada skala 75% dari total rumah tangga yang ada. Selain pasokan energi listrik dari PLN, di Kabupaten Sumbawa juga terdapat layanan pasokan energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral, sampai tahun 2011 jumlah izin operasi mineral batuan terdaftar aktif sebanyak 9 perusahaan (luas 28,46 Ha), izin usaha pertambangan (IUP) batuan sebanyak 9 perusahaan (luas 73.400 Ha), izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam sebanyak 20 perusahaan (226.068 Ha), izin usaha pertambangan (IUP) mineral non logam sebanyak 7 perusahaan (63.757 Ha). Potensi bahan galian di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu keunggulan komparatif wilayah. Jenis bahan galian yang diidentifikasi meliputi sirtu, batu bangunan, tanah urug, batu lempung/ tanah liat, kaolin, gipsum, batu


2012

141


gamping, marmer, krisopras, batuan silika, kalsedon, emas (Au), perak (Ag), tembaga (Cu), pasir besi. Tabel 3.44 Potensi Bahan Galian Kabupaten Sumbawa No

Bahan Galian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sirtu Batu Bangunan Tanah Urug Batu Lempung/Tanah Liat Kaolin Gipsum Batu gamping Marmer Krisopras Batuan Silika Kalsedon Emas (Au) Perak (Ag)

Sumberdaya (m3) 793.000 269.227.708 4.577.667 5.925.500 274.292.344 43.062.500 -

Prospek Pengembangan Ditambang penduduk Ditambang penduduk Ditambang penduduk Ditambang penduduk Belum ditambang Belum ditambang Ditambang penduduk Belum ditambang Belum ditambang Ditambang utk bahan bangunan Belum ditambang Akan ditambang PT. NNT Belum ditambang, sedang eksplorasi PT. NNT

14 Tembaga (Cu) - Sedang eksplorasi PT. NNT 15 Pasir besi 395 Belum ditambang Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

Beberapa kegiatan yang ditempuh untuk mencapai sasaran kelistrikan dituangkan yaitu (a) koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; (b) Pengawasan dan penertiban pengusahaan ketenagalistrikan; (c) Peningkatan sarana listrik daerah terpencil; (d) Pemutakhiran data kelistrikan. Pasokan listrik masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagian besarnya sangat tergantung pada pasokan listrik PT.PLN (Persero). Kendala utama pengembangan listrik PLN ini adalah sangat terbatasnya kapasitas daya. Sebagai solusi yang ditempuh untuk menanggulangi kendala distribusi pasokan listrik terutama di desadesa terisolir dan tepencil, adalah dengan pengembangan listrik tenaga surya (PLTS). Tahun 2011, upaya yang dilakukan adalah kegiatan peningkatan sarana listrik daerah terpencil, untuk pemenuhan listrik masyarakat yang diberikan untuk 21 rumah/unit melalui pendanaan APBD. Selain itu, terdapat pula pendanaan lain


2012

142


untuk penyediaan PLTS bagi masyarakat pada desa terpencil dari Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah pusat. Menurut penelitian yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Institut Teknologi Malang pada tahun 2003 terdapat beberapa potensi energi alternatif yang layak dikembangkan diuntuk pembangkit tenaga listrik di pedesaan: Tabel 3.45 Potensi Sumberdaya Energi Angin No

Kecamatan

Kecepatan Angin (knots)

Daya (watt)

1 Alas Barat 17 376.177 2 Labuhan Alas 20 612.541 3 Lape Lopok 15 258.415 4 Plampang 16 313.621 5 Labangka 19 525.177 6 Empang 17 376.177 Sumber data: Laporan Tahunan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

Tabel 3.46 Potensi Sumberdaya Energi Air Head (m)

Energi (MWh/Thn)

1 Lunyuk Brang Beh 70,3 2 2 Alas Brang Ode (marente) 3,27 2 3 Moyo Hulu Bendungan Batu Bulan 46,5 Juta 1.635 38,5 4 Lape Lopok Bendungan Mamak 32,5 juta 1.490 41,5 5 Plampang Bendungan Tiu Kulit 10,8 juta 408 31,7 6 Empang Bendungan Gapit 10,3 juta 380 29 Sumber data: Laporan Tahunan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

7,249.527 337,211 8.377,170 4.600,560 2.451,740 1.001,840

No

39

Kecamatan

Sungai/ Bendungan

Volume (m3)

Debit (m3/dtk)

SASARAN MENINGKATNYA PELAKU INDUSTRI STRATEGIS KEPARIWISATAAN DAERAH Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini



2012

143


NO

INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Tingkat hunian hotel (orang) Obyek wisata yang ditangani (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHK (%) Standarisasi pelayanan kepariwisataan (%) Jumlah penginapan/ hotel (unit)

4 5 6

TARGET

REALISASI

%

39.34 34.80 1.36

30 34.80 0.03

76.26 100.00 2.21

1.38

0.05

3.62

1.88 26

1.88 30

100.00 115.38

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 66,25%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Indicator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan, adalah Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHB (%), Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHK (%) Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Hiburan) 0,6 0,5

0,5

0,4 0,3

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

ADHK ADHB

0,2 0,1 0 2012

2011

2010

Salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Sumbawa adalah potensi budaya dan pariwisata. Dilihat dari segi produksi, potensi kebudayaan dan potensi obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 129 Tahun 2005 tentang Lokasi Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi, terdapat 50 (lima puluh) satuan obyek/kawasan wisata, 10 (sepuluh) satuan diantaranya dikategorikan sebagai satuan kawasan wisata unggulan. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

144


40

SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN NELAYAN STRATEGIS Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1

Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut (klp) Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap (klpk) Cakupan desa pesisir yang diberikan penyuluhan (%) Cakupan penyuluhan budaya kelautan (%) Produksi perikanan tangkap Produksi perikanan budidaya pertahun Produksi perikanan tangkap (%) Tingkat konsumsi ikan per kapita / tahun (Kg) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK (%) Pemanfaaatan sumberdaya lahan perikanan (Ha) Data base dan dokumen statistik perikanan (dok) Dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan (dok) Fasilitas jalan antar kampung (%) Cakupan listrik tenaga surya (%) Ketersediaan jalan wisata pulau keramat (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TARGE T

REALISASI

%

125

125

100.00

461

461

100.00

24.59

24.59

100.00

17.57 126,536

17.57 46,554.00 195,225.20 46,554.00 41.5

100.00 36.79 100.00 86.33 100.12

9.51

6.42

67.51

12.90

9.35

72.48

1,124.89

1,124.89

100.00

1

1

100

1

1

100

7.39 3.78 6.02

7.39 3.78 6.02

100.00 100.00 100.00

53.927

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 91,45%. Indikator-indikator yang tidak mencapai target adalah Produksi perikanan tangkap, Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (%), Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK (%). Besar kontribusi sector perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumbawa relative tidak progresif dan justeru cenderung mengalami perlambatan, seperti tampak pada grafik berikut. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

145


Distribusi Kontribusi Sektor Perikanan 10 9 8 7 6 5

9,36

9,35

9,35

6,62

6,64

6,42 ADHK

4 3

ADHB

2 1 0 2009

2010

2011

Dalam hal produksi perikanan, mengalami kontraksi dimana tumbuh sebesar 3,77%. Adapun produksi perikanan adalah sebagai berikut.

Produksi Perikanan 300000 250000 241779,2

200000

176543,49

150000 120396

100000 50000

48329

57469

66563

2008

2009

5306

0 2006

2007

2010

2011

2012

Peningktan produksi dan produktivitas perikanan dilakukan upaya-upaya antara lain: -

bertambahnya jumlah sarana penangkapan berupa armada (kapal/perahu) dan alat tangkap (jaring). LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

146


-

Pembangunan dermaga dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

-

Peningkatan penggunaan bibit unggul rumput laut

-

Pengembangan sarana budidaya perikanan

-

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak

-

Pembinaan kelompok maupun perusahaan sector perikanan

-

Penataan jaringan irigasi pertambakan rakyat

-

Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha budidaya perikanan.

41

SASARAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI DAERAH DAN STRATEGIS MENINGKATNYA KELANCARAN LALULINTAS PERATURAN DAERAHGANGAN BARANG DAN JASA SEIRING DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran ini


INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah usaha mikro Peraturan Daerahgangan (unit) Jumlah usaha kecil Peraturan Daerahgangan (unit) Jumlah usaha menengah Peraturan Daerahgangan (unit) Jumlah usaha besar (unit) Persentase tera/tera ulang Ketersediaan sarana pasar tradisional (unit) Berkembangnya teknologi dalam pengolahan/produksi Jumlah unit usaha sentra industri Jumlah IKM (unit)

2 3 4 5 6 7 8 9

TARGET

REALISASI

%

8,401

9,439

112.36

7,186

5,899

82.09

331

311

93.96

23 97 18 7.68

19 63.38 18 7.68

82.61 65.34 100.00 100.00

3.421 4.3

2.818 1.9

82.37 44.19

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran ini, secara simultan rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 84,77%. Angka ini menunjukkan bahwa secara ratarata pencapaian indikator sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan secara parsial, indikator-indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan yaitu : Jumlah usaha kecil Peraturan Daerahgangan (unit), Jumlah usaha LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

147


menengah Peraturan Daerahgangan (unit), Jumlah usaha besar (unit), Persentase tera/tera ulang, Jumlah unit usaha sentra industry, Jumlah IKM (unit). Capaian masing-masing indicator ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tampak pada tabel-tabel berikut. Tabel 3.47 Jumlah Pelaku Usaha Peraturan Daerahgangan Menurut Usaha

2010

Usaha Informal/Mikro 6.511

Usaha Kecil 5.108

Usaha Menengah 271

2011

8.383

5.539

2012

9.439

5.899

Tahun

Usaha Besar

Jumlah 19

11.909

307

19

14.248

311

19

15.668

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan Kab. Sumbawa, 2012

Tabel 3.48 Jumlah Pelaku Usaha Peraturan Daerahgangan Menurut Usaha

2011

736

2.810

Volume Produksi kompetensi inti daerah 1341 ton

2012

750

2.818

1345,8 ton

Tahun

IKM Formal

Sentra industri

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan Kab. Sumbawa, 2012

C. Pencapaian Kinerja Lain 1. Hasil Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP yang dirilis oleh Kementerian PAN dan RB, Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan grade yaitu sebagai berikut.

No 1

Uraian Grade Hasil Evaluasi

Evaluasi LAKIP Tahun 2010 Kab. Prov. Sumbawa NTB D

CC

Evaluasi LAKIP Tahun 2011 Kab. Prov. Sumbawa*) NTB C

Keterangan

CC

*) Hasil NHE LAKIP Tahun 2011, yang dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Mataram pada tahun 2013


2012

148


2. Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 memperoleh penghargaan tingkat nasional sebanyak 6 penghargaan yaitu: -

Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan

-

Satya Lancana Wirakarya Bidang Pembangunan dan Keluarga Berencana dari Presiden Republik Indonesia

-

Trophy Raksaniyata dari Menteri Lingkungan Hidup

-

Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia

-

Adhi Bhakti Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

Adhi Karya Pangan Nusantara dari Presiden Republik Indonesia.

3. Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Sumbawa a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi No

Indikator

Tahun 2011*)

Kondisi Akhir RPJMD (Tahun 2015)

Capaian (%)


2012

149


1 2 3 4 5 6 7 8

PDRB ADHK (juta) PDRB ADHB (juta) Pertumbuhan PDRB ADHK (%) Pertumbuhan PDRB ADHB (%) Laju inflasi (%) PDRB per kapita ADHK (Rp) PDRB perkapita ADHB (Rp) Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK (%) 9 Pertumbuhan PDRB perkapita ADHB (%) *) BPS, PDRB Kabupaten Sumbawa 2012

1 ,959,640 4 ,642,102 6.91 17.03 9.46 4,146,657 9,823,907 5.82

2,459,649 7,435,952 6.2 12.42 5.85 5,780,032 17,796,108 5.87

79.67 62.43 111.45 137.12 61.84 71.74 55.20 99.15

15.83

12.46

127.05

b. Fokus Kesejahteraan Sosial No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

Indikator Pendidikan Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Balita gizi buruk (kasus)

Tahun 2012

Kondisi Akhir Capaian RPJMD (%) (Tahun 2015)

99.51 6.05 3.05

100 6 3

99.51 100.83 101.67

3.05

3

101.67

77.62

75

103.49

109 117.76

292.8 276.22

37.23 42.63

86.35

199.59

43.26

99.02

255.89

38.70

89.4

213.09

41.95

63.82

129.16

49.41

6.67 1.67 91.00

1.97 0.15 43.5

338.42 9.00 47.80

D. Akuntabilitas Keuangan 1. Sisi Pendapatan


2012

150


APBD Kabupaten Sumbawatahun 2012 pada sisi Pendapatan, dianggarkan sebesar Rp 856.858.021.196,19 dengan realisasi sebesar Rp 848.097.391.056,64 atau 98.98%. Pos-pos pendapatan tersebut meliputi: -

Pendapatan Asli daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp 71,468,220,437.19 dengan realisasi Rp 60,997,729,531.64 (85.35%).

-

Pendapatan daerah dari dana transfer (dana perimbangan) dianggarkan sebesar

Rp

696,119,081,598.00

dengan

realisasi

sah

dianggarkan

sebesar

Rp

695,864,391,400.00 (99.96%). -

Lain-lain

pendapatan

daerah

yang

sebesar

Rp

89,270,719,161.00 dengan realisasi sebesar Rp 91,235,270,125.00 (102.20%) Tabel 3.49 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 NO 1

URAIAN

%

60,997,729,531.64

85.35

a

Pajak Daerah

10,872,866,644.86

12,084,983,298.00

111.15

b

Retribusi Daerah

28,991,666,672.00

27,337,101,292.00

94.29

c

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

25,346,955,256.00

10,932,219,816.00

43.13

6,256,731,864.33

10,643,425,125.64

170.11

DANA PERIMBANGAN

696,119,081,598.00

695,864,391,400.00

99.96

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - Bagi Hasil Pajak

46,732,174,598.00

46,477,484,400.00

99.46

31,941,741,901.00

30,409,567,449.00

95.20

14,790,432,697.00

16,067,916,951.00

108.64

b

- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum

586,148,017,000.00

586,148,017,000.00

100.00

c

Dana Alokasi Khusus

a

3

REALISASI

71,468,220,437.19

d 2

ANGGARAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

63,238,890,000.00

63,238,890,000.00

100.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a Pendapatan Hibah

89,270,719,161.00

91,235,270,125.00

102.20

698,396,000.00

643,163,640.00

92.09

b

16,279,136,161.00

18,298,919,485.00

112.41

72,093,187,000.00

72,093,187,000.00

100.00

72,093,187,000.00

72,093,187,000.00

100.00

200,000,000.00

200,000,000.00

100.00

200,000,000.00

200,000,000.00

100.00

856,858,021,196.19

848,097,391,056.64

98.98

c d e

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - Bantuan Keuangan dari Provinsi JUMLAH

Sumber : Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kab. Sumbawa, 2013


2012

151


2. Sisi Belanja APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 pada sisi belanja, dianggarkan sebesar Rp 929.427.076.837,05 dengan realisasi sebesar Rp 851.444.744.476,87 atau 91,61%. Pos-pos belanja pada APBD Kabupaten Sumbawa meliputi: -

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 592,618,590,954.66 dengan realisasi sebesar Rp 551,494,227,334.57 atau 93.06%

-

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 336,808,485,882.39 dengan realisasi sebesar Rp 299,950,517,142.30 atau 89.06%.

-

Serapan anggaran pada masing-masing SKPD menunjukkan bahwa, SKPD yang memiliki tingkat serapan (realisasi) anggaran terbesar adalah Kantor kecamatan Lenangguar dengan realisasi belanja sebesar 98,93% dan SKPD dengan tingkat realisasi terkecil adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) dengan tingkat realisasi masng-masing sebesar 76,84% dan 77,15%. Tabel 3.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

NO 1

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

REALISASI

592,618,590,954.66

551,494,227,334.57

% 93.06

a

Belanja Hibah

43,375,318,538.00

39,861,205,850.00

91.90

b

Belanja Bantuan Sosial

7,026,568,430.00

6,399,794,462.00

91.08

c

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

354,900,000.00

325,500,000.00

91.72

- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa

354,900,000.00

325,500,000.00

91.72

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

34,890,990,466.97

31,041,404,028.57

88.97

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya

34,122,538,504.00

30,272,952,986.00

88.72

d

e 2

ANGGARAN

Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG a

Belanja Pegawai

b

Belanja Barang dan Jasa

1,500,000,000.00

223,236,000.00

14.88

336,808,485,882.39

299,950,517,142.30

89.06

31,400,778,507.00

28,381,363,176.00

90.38

163,006,581,896.04

143,385,618,298.30

87.96


2012

152


c

Belanja Modal JUMLAH

142,401,125,479.35

128,183,535,668.00

90.02

929,427,076,837.05

851,444,744,476.87

91.61



2012

153


3. Sisi Pembiayaan APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 pada sisi pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. -

Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 81,693,803,190.36 dengan realisasi sebesar Rp 81,663,971,690.36 atau 99.96%

-

Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 9,124,747,549.50 dengan realisasi sebesar Rp 6,624,747,549.50 atau 72.60%. Tabel 3.51 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 NO

URAIAN

1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya b Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah b Pembayaran Pokok Utang

81,693,803,190.36

81,663,971,690.36

99.96

81,639,453,190.36

81,639,453,190.36

100.00

54,350,000.00

24,518,500.00

45.11

9,124,747,549.50

6,624,747,549.50

72.60

9,018,507,549.50

6,518,507,549.50

72.28

106,240,000.00

106,240,000.00

100.00

PEMBIAYAAN NETTO

72,569,055,640.86

75,039,224,140.86

103.40

2

ANGGARAN

REALISASI

%


4. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (Silpa) Besar Silpa hasil perhitungan anggaran pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebesar Rp 71,691,870,720.63.


2012

154

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. A. Pengukuran Kinerja

Recommend Documents