BAB 3 Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja
yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap Agenda dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 disertai pembandingan dengan
tahun-tahun
sebelumnya
dan
penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan
Bab 3 berisi: 1. 2. 3.
realisasi
Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran Prestasi
4.
pencapaian sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian sebagaimana
tujuan yang
dan telah
sasaran
organisasi
ditetapkan
pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
NO
Tabel 3.1: Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2
75 – 100%
Baik
3
55 – 74 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
LkjIP, BAB III 16
Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut : Pada tahun 2015, Dinas Kehutanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan dalam belanja langsung, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai kinerja kategori “baik” dibidang pembangunan kehutanan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator. Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 No.
Sasaran Strategis
1
Indikator Kinerja
2
3
1.
Terwujudnya Perencanaan Kehutanan yang Berkualitas
1.
2.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konservasi tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai Prioritas
2.
Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Hutan dan Lahan
3.
3.
4.
Terjaganya produktivitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan
1. 2. 3.
5.
6.
Meningkatnya Konservasi Alam dan Menurunkan Potensi Gangguan Terhadap Hutan
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan
Target
1. 2.
1. 2.
Jumlah perencanaan kehutanan Kab/Kota dan pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Jumlah Produksi hasil hutan: Kayu yang bersertifikat Non kayu (Pinus, Damar, Kayu Putih) Tanaman bawah tegakan hutan (tanaman pangan dan empon-empon)
Realisasi
4
Capaian
5
10 dokumen
10 dokumen
100
5%
6,36%
127
(31.730 Ha)
(40.350 Ha)
235.000 M3 52.700 Ton
558.031,044 Ton0
145.400,551 M3
61,87 110
10.000 Ha
15.869 Ha 15.869 Ha
151,09
Jumlah produksi hasil hutan kayu dari industri primer Jumlah lokasi pemanfaatan air dan wisata alam Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
1.470.000 M3
1.516.655,23 M3
100
2 Lokasi
2 Lokasi
95,23
0,63 % (0,1%/thn)
0,60 % (0,1%/thn)
Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara profesional Jumlah sarana prasarana, SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap hutan: Sarpras : (Alat damkarhut) SDM : (org) Kelembagaan
5% (2 unit/th)
5% (2 unit/th)
100
1 Paket 150 Orang 5 Kelompok
1 Paket 150 Orang 5 Kelompok
100 100 100
Jumlah kelompok peduli kelestarian hutan Rata-rata pendapatan
10 Kelompok
10 Kelompok
100 230
LkjIP, BAB III 17
Kesejahteraan Petani Hutan dan Masyarakat di Sekitar Hutan
Pengukuran
kinerja
masyarakat petani hutan
Dinas
Kehutanan
Provinsi
Rp. 1.200.000,/KK (1 tahun)
Jawa
Rp. 2.763.000,/KK (1 tahun)
Tengah
tahun
2015
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sebagaimana dengan hasil perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari seperangkat indikator Kinerja yang berhasil diidentifikasikan sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban Dinas Kehutanan, setidaknya terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Perencanaan Kehutanan yang Berkualitas. Tujuan meningkatkan kualitas Perencanaan Kehutanan, dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran prioritas pembangunan kehutanan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun sasaran yang dimaksud adalah Terwujudnya Perencanaan Kehutanan yang Berkualitas diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : a. Jumlah perencanaan kehutanan Kab/Kota dan pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi. (10 Dokumen) TUJUAN 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kehutanan
SASARAN 1 Jumlah perencanaan kehutanan Kab/Kota dan pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam tabel 3.3, sebagai berikut: Tabel 3.3 : Pengukuran Kinerja Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Kehutanan yang Berkualitas. No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1.
Jumlah perencanaan kehutanan 10 Dokumen Kab/Kota dan pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran
10 Dokumen
100%
100 %
LkjIP, BAB III 18
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Kehutanan yang
Berkualitas.
Tahun 2015 tergolong baik (100 %). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 3.4 : Perkembangan Jumlah Perencanaan Kehutanan Kab/Kota dan Pengelola Kawasan Hutan yang selaras dengan Provinsi (Dokumen) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja 1. Jumlah
perencanaan kehutanan Kab/Kota dan pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi (dokumen)
10
10
10
10
10
10
Adapun Capaian indikator kinerja “ Jumlah Perencanaan Kehutanan Kabupaten/ Kota dan Pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi” pada sasaran strategis 1dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Tahun 2014, Dinas kehutanan telah memiliki dokumen perencanan kehutanan Kabupaten/ Kota dan Pengelola Kawasan Hutan yang selaras dengan Provinsi sebanyak 10 Dokumen yaitu : 5 dokumen perencanaan anggaran, dokumen rencana kehutanan tingkat kabupaten, dokumen rencana teknik kehutanan dan kajian sosial ekonomi pengelolaan hutan di Jawa Tengah, jumlah dokumen tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2014. b) Tahun 2015, Dokumen yang telah dimiliki sebanyak 10 dokumen yaitu 5 Dokumen Perencanaan Anggaran dan 5 dokumen perencanaan kehutanan yaitu : 1) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten; 2) Rencana Teknik Tahunan; 3) Rencana Pengelolaan Hutan; 4) Kajian pengelolaan hutan lindung Jawa Tengah di Gunung Lawu, jumlah dokumen tahun 2015 sama dengan tahun 2014 atau sesuai dengan target. c) Untuk
mencapai
sasaran
ini
didukung
melalui
program
Perencanaan
dan
Pengembangan Hutan dengan kegiatan : 1) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan; 2) Kegiatan Koordinasi & Pengendalian Perencanaan Pengolaaan Hutan; 3) Kegiatan Inventarisasi & Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan; 4) Kegiatan Penatagunaan Hutan. d) Anggaran pendukung pencapaian sasaran 1 telah dialokasikan sebesar Rp. 1.945.853.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.930.164.209,00 atau sebesar 99,19%. Dengan LkjIP, BAB III 19
demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,81% dari pagu anggaran yang ditetapkan. e) Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 1 antara lain: 1) Proses
Perencanaan
kegiatan
yang
terpisah
dari
penganggaran,
Karena
ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang terjerat. 2) Breakdown
RPJPD
ke
RPJMD dan
RPJMD
ke
RKPD
seringkali
tidak
pas (match). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. f) Alternatif solusi : 1) Penyusunan rencana harus lebih kepada Rencana Kerja ( Working Plan) yang telah berpedoman dengan dokumen perencanaan yang ada (RPJMD, RENSTRA dan dukomen perencanaan lainnya), dalam penyusunan Rencana Kerja telah dirancang Input (Dana, Tenaga Kerja, Fasilitas), Ouput yang akan dihasilkan (prosesnya); dan outcome yang ingin dicapai. 2) Perlunya dilakukan review dokumen rencana pembangunan tahunan RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) Renstra dan Renja SKPD , hasil review tersebut dijadikan acuan dalam proses perencanaan penganggaran patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran sebagai quality
assurance. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konservasi Tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai Prioritas. Tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai dengan 1 (satu) indikator kinerja.
Adapun sasaran yang dimaksud adalah
meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :
LkjIP, BAB III 20
a. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada daerah aliran sungai
SASARAN 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi Tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut: Tabel 3.5 : No. 1.
Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Sasaran Konservasi Tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai
Indikator Kinerja Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi Provinsi
Target
5% (31.730 Ha) Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran
Realisasi
Capaian
6,36 % (40.350 Ha)
127,2% 127 %
Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan untuk penanganan lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah menetapkan data dan peta lahan kritis Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan Nomor 522/22 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014. Berdasarkan keputusan tersebut, lahan kritis di Jawa Tengah seluas 634.601 Ha. Merujuk pada Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Jawa Tengah), strategi dan arah kebijakan serta sasaran lokasi kegiatan sektor kehutanan dalam mendukung program pembangunan ijo royo-royo, artinya tertanganinya semua lahan kritis secara baik dan tercapainya tutupan lahan vegetasi sebanyak 50% tersebar secara proporsional seluruh Kabupaten/ Kota minimal 30%, untuk itu dalam mendukung program ijo royo-royo telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah penanganan lahan kritis selama 5 tahun sebesar 30 %, ini artinya dalam 5 tahun setiap 5% dari luas lahan kritis harus ditangani salah satunya melalui program rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 pada tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 pada tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi tahun 2015 tergolong sangat baik (127 %). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
LkjIP, BAB III 21
Tabel 3.6 : Perkembangan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Target Capaian Target Capaian Target Capaian 1.
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (5% dr luas lahan kritis)
5% (31.730 Ha)
5% (31.730 Ha)
5% (31.730 Ha)
5,85 % (37.059 Ha)
5% (31.730 Ha)
6,36% (40.350 Ha) atau 127,17% dari target
Adapun Capaian indikator kinerja “ Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan” pada sasaran strategis 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Tahun 2013 Rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa tengah seluas 31.730 Ha atau sekitar 5% dari luas lahan kritis (634.601 Ha) b) Tahun 2014 Dinas kehutanan telah melakukan kegiatan rehabilitasi seluas 37.059 Ha atau 5,85% atau naik 0,85% dari target yang ditetapkan . c) Tahun 2015, Rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Tengah seluas 40.350 Ha atau naik 8,88% bila dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut tidak terlepas partisipasi secara aktif seluruh pihak terkait (Pemkab/Pemkot, UPT pusat, BUMN, BUMS) dan melalui gerakan menanam pohon, pengembangan hutan rakyat, pembangunan kebun bibit rakyat, pengembangan hutan rakyat kemitraan dll, sehingga tahun 2015
RHL mampu
terealisasi melebihi target 5 % /th dari total luas lahan kritis.
LkjIP, BAB III 22
d) Untuk mencapai sasaran ini didukung melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan : 1) Kegiatan Rehabilitasi dan penanganan DAS; 2) Kegiatan Pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan; 3) Kegiatan Pengadaan bibit dan pengembangan budidaya tanaman hutan; 4) Kegiatan pengembangan perbenihan tanaman hutan; 5) Kegiatan Pengelolaan Kebun benih dan bibit tanaman kehutanan dan MPTS (persemaian permanen). e) Anggaran
pendukung
pencapaian
sasaran
2
telah
dialokasikan
sebesar
Rp. 6.036.910.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.900.871.050,00 atau sebesar 97,26%. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,74 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. f) Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 2 antara lain: 1) Kerusakan hutan yang terjadi disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat, ketergantungan masyarakat yang tinggal disekitar hutan terhadap kawasan hutan, penebangan (illegal) yang berlebihan dan penebangan illegal, meningkatnya kenaikan jumlah penduduk, kurangnya lahan sebagai tempat tinggal, masyarakat belum mengetahui secara benar tentang fungsi dan manfaat hutan, hutan banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian, kawasan pertambangan, perkebunan serta sebab yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan fungsi hutan hilang. g) Alternatif Solusi: 1) Salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan yaitu dengan melakukan rehabilitasi khususnya lahan-lahan kritis. Oleh karena itu maka perlu diketahui sebab-sebab lahan tersebut menjadi kritis dan bagaimana melakukan rehabilitasi pada lahan kritis dengan system agroforestry, selain itu untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan pemetaan lahan kritis, agar pelaksanaannya tepat sasaran. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Produktifitas Sumber Daya Hutan dan Lahan. Tujuan Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan lahan, dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator dari sasaran meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan lahan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : a. Jumlah Produksi Hasil Hutan : LkjIP, BAB III 23
- Kayu yang bersertifikat - Non Kayu (Pinus, Damar, Kayu Putih) - Tanaman bawah tegakan hutan (tanaman pangan dan empon-empon) TUJUAN 3 Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Hutan dan Lahan
SASARAN 3 Meningkatnya Produktifitas Sumber Daya Hutan dan Lahan
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam tabel 3.7 sebagai berikut: Tabel 3.7: Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Produktifitas Sumber Daya Hutan dan Lahan No. 1.
Indikator Kinerja Jumlah Produksi Hasil Hutan: - Kayu yang bersertifikat: - Non Kayu - Tanaman bawah Tegakan hutan
Target
Realisasi
235.000 M3 52.700 Ton 10.000 Ha
145.400,551 M3 558.031,0440 Ton 15.869 Ha
Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran
Capaian 61,87 110 151,09 107,65%
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 pada tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 pada tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi tahun 2015 tergolong sangat baik (107,65 %). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 3.8 : Pekembangan indikator kinerja Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Target Capaian Target Capaian Target Capaian Jumlah Produksi Hasil Hutan : - Kayu yang bersertifikat: - Non Kayu - Tanaman bawah Tegakan hutan
235.000 M3
245.000 M3
235.000 M3
294.000 M3
235.000 M3
51.000 Ton 10.000 Ha
51.823 Ton 10.000 Ha
51.500 Ton 10.000 Ha
51.803 Ton 15.109 Ha
52.700 Ton 10.000
145.400,551 M3 58.031 Ton 15.869 Ha
Adapun Capaian indikator kinerja “ Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu” pada sasaran strategis 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:
LkjIP, BAB III 24
a. Tahun 2013, jumlah kayu bersertifikat yang berasal dari hutan Negara mencapai produksi tertinggi, bila dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015. Capaian indikator dimaksud untuk tahun 2014 dan 2015 belum
menunjukkan trend
peningkatan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan baru, bahwa untuk menghindari penumpukan persediaan kayu di bulat di Tempat Penimbunan Kayu Negara, maka penebangan kayu perlu dikendalikan. b. Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu untuk jenis hasil hutan bukan kayu (Non Kayu) tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,04% dari tahun 2013, namun pada tahun 2015 jumlah produksi hasil hutan bukan kayu mengalami peningkatan sebesar 12,02 %. c. Untuk mencapai sasaran ini didukung melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan : 1) Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan; 2) Kegiatan Pemantapan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan; 3) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan,Pemasaran hasil hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan;
4)
Kegiatan
Pembinaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
PemanfaatanHasil Hutan di BPPHH Wilayah I; 5) Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II d) Anggaran
pendukung
Rp. 1.992.910.000,-
pencapaian
terealisasi sebesar
sasaran
3
telah
dialokasikan
sebesar
Rp. 1.953.531.000,- atau sebesar 98,52%.
LkjIP, BAB III 25
Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,98 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. e) Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 3 antara lain: 1) Sulitnya memberikan pemahaman kepada obyek (petani) terkait kewajiban mendapatkan SVLK/PHBML bagi hutan rakyat yang akan menjual bahan baku ke industri Primer Hasil Hutan Kayu 2) Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/PHBML masih belum merasakan manfaat langsung, contoh : harga kayu di pasaran masih sama dengan kayu yang belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) / PHBML f) Alternatif solusi : 1) Bekerja sama dengan Penyuluh Kehutanan lapangan, Dinas terkait, dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman pentingnya SVLK/PHBML bagi pengelola hutan rakyat. 2) Meningkatkan keterampilan bagi pengelola hutan rakyat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) maupun PHBML agar bisa menciptakan produk yang berdaya saing, unik, memiliki kekhasan lokal untuk kebutuhan ekspor. Sasaran Strategis 4 : Terjaganya produktivitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan, Tujuan Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator dari sasaran erjaganya produktivitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: 1. Jumlah Produksi hasil hutan kayu dari industri primer 2. Jumlah Lokasi Pemanfaatan Air dan Jasa Wisata Alam 3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB TUJUAN 4 Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan
SASARAN 4 Terjaganya produktivitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan
Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 4 disajikan dalam tabel 3.9 berikut ini:
LkjIP, BAB III 26
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran: Terjaganya Produktifitas Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Jasa Lingkungan. No. 1.
Indikator Kinerja Target 1.470.000 M3 1. Jumlah Hasil Produksi Kayu dari Industri Primer 2. Jumlah Lokasi Pemanfaatan 2 Lokasi Air dan Jasa Wisata Alam 3. Kontribusi sektor 0,63 % kehutanan terhadap PDRB
Realisasi 1.480.000 M3 2 Lokasi 0,60 %
Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran
Capaian 100,68 % 100 % 95,24 % 98,64 %
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4 pada tabel 3.9 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran terjaganya produktifitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan tahun 2015 tergolong baik (98,64 %). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator Kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target, namun untuk PDRB capaian tahun 2015 merupakan berdasarkan angka sementara yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel 3.10 : Perkembangan Indikator Kinerja Jumlah Hasil Produksi Kayu dari Industri Primer, Jumlah Lokasi Pemanfaatan Air dan Jasa Wisata Alam, Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Indikator Kinerja - Jumlah Hasil Produksi Kayu dari Industri Primer - Jumlah Lokasi Pemanfaatan Air dan Jasa Wisata Alam - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Tahun 2013 Target Capaian 1.100.000 M3
1.095.000 M3
2 Lokasi
2 Lokasi
0,53 %
Tahun 2014 Target Capaian 1.200.000 M3
1.201.000 M3
2 Lokasi
2 Lokasi
0,53%
0,59%
0,53%
Tahun 2015 Target Capaian 1.470.000 M3
1.480.000 M3
2 Lokasi
2 Lokasi
0,63%
0,60%*)
*) Sumber : BPS, 2016 (Angka Sementara)
Perkembangan “jumlah hasil produksi kayu dari industri primer” dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahun 2013, jumlah hasil produksi kayu dari industri primer sebesar 1.095.000 M3, atau 0,45 % kurang dari target yang ditetapkan b. Tahun 2014, jumlah hasil produksi dari industri primer sebesar 1.201.000 M3 atau melebihi target sebesar 0,08% dari target yang ditetapkan atau naik sebesar 9,68% dari tahun 2013.
LkjIP, BAB III 27
c. Tahun 2015, jumlah hasil produksi dari industry primer sebesar 1.480.000 M3 atau melebihi target sebesar 0,68 % dari target yang ditetapkan atau naik sebesar 23,23 % dari tahun 2014. Perkembangan indikator “jumlah pemanfaatan air dan jasa wisata alam” dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahun 2013, jumlah pemanfaatan air dan jasa wisata alam sesuai dengan target tahun 2013 yaitu sebanyak 2 lokasi. b. Tahun 2014, jumlah pemanfaatan air dan jasa wisata alam sesuai dengan target tahun 2014 yaitu sebanyak 2 lokasi, dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 adalah tetap. c. Tahun 2015, jumlah pemanfaatan air dan jasa wisata alam sesuai dengan target tahun 2014 yaitu sebanyak 2 lokasi, dan jika dibandingkan tahun 2014 adalah tetap. Perkembangan indikator “Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB” dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahun 2013, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 2013 adalah 0,53 % atau sesuai dengan target . b. Tahun 2014, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 2014 adalah 0,59 % atau 11,32 % melampaui target Tahun 2015. c. Tahun 2015, Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB adalah 0,60% atau naik sebesar 0,01% dari tahun 2014. Untuk mencapai sasaran ini didukung melalui program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan : 1) Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan; 2) Kegiatan
Pemantapan
Pengendalian
Penatausahaan
Hasil
Hutan;
3)
Kegiatan
Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan,Pemasaran hasil hutan dan Restrukturisasi Industri
Kehutanan;
4)
Kegiatan
Pembinaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
PemanfaatanHasil Hutan di BPPHH Wilayah I; 5) Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II Anggaran pendukung pencapaian
sasaran strategis 4 telah dialokasikan
sebesar Rp. 1.992.910.000,- terealisasi sebesar Rp.1.953.531.878,- atau 98,02%. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,98% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 4 antara lain masih terdapat Gap atau kesenjangan dalam cakupan kehutanan dengan data
LkjIP, BAB III 28
yang tersedia, sehingga berpengaruh terhadap penghitungan PDRB yang berasal dari aktifitas ekonomi sub sektor kehutanan. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala melalui memberikan informasi tentang kinerja sehingga data yang tersedia dapat menginformasi untuk dilakuakan analisis penghitungan kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya konservasi alam dan menurunkan potensi gangguan terhadap hutan, Tujuan Meningkatnyan onservasi alam dan menurunkan potensi gangguan terhadap hutan, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator dari Meningkatnya konservasi alam dan menurunkan gangguan terhadap hutan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : 1. Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara profesional 2. Jumlah sarana prasarana, SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap hutan: - Sarpras : (Alat damkarhut) - SDM : (org) - Kelembagaan TUJUAN 5 SASARAN 5 Meningkatkan Konservasi Alam dan Meningkatnya Konservasi Alam dan Menurunkan Potensi Gangguan Menurunkan Potensi Gangguan Terhadap Hutan Terhadap Hutan Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 5 disajikan dalam tabel 3.10 berikut ini: Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Konservasi Alam dan Menurunkan potensi gangguan terhadap hutan No. 1.
Indikator Kinerja 1. Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara professional 2. Jumlah sarana prasarana, SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap hutan: - Sarpras : (Alat damkarhut) - SDM : (org) - Kelembagaan
Target
Realisasi
2 unit/ tahun
2 unit/ tahun
100 %
1 Paket
1 Paket
100 %
150 org 5 Kelompok
150 org 5 Kelompok
100 % 100 %
Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran
Capaian
100 %
LkjIP, BAB III 29
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian pada sasaran “Meningkatnya Konservasi Alam dan Menurunkan potensi gangguan terhadap hutan” tergolong baik (100%). Untuk capaian kinerja “Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola secara profesional”pada sasaran 5 dapat dijelaskan sebagai berikut: Kawasan konservasi dalam arti yang luas diartikan sebagai kawasan di darat maupun di laut yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan budaya asli masyarakat
yang
ada
di
dalamnya . Dalam pengelolaan, pemerintah bertugas
mengelola kawasan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek aspek ekologi, teknis, ekonomis, sosial dan budaya,memuat tujuan pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Indikator meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi didukung dengan tersusunnya Rencana Pengelolaan jangka Panjang (RPJP) 2014-2023 di kawasan konservasi yang ada di Jawa Tengah yaitu 40 unit. Setiap tahun 2 unit kawasan konservasi menyusun RPJP sebagai arahan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan kawasan selama 10 tahun, agar sesuai dengan rencana pembangunan
kehutanan
dengan
tetap
mempertahankan
situasi,
kondisi
dan
perkembangan pembangunan pada umumnya, selain itu mampu melindungi potensi alami kawasan (hayati dan nonhayati), sehingga sumberdaya tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Tabel 3.12 : Perkembangan Indikator Kinerja Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara professional, Jumlah sarana prasarana, SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap hutan. Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Target Capaian Target Capaian Target Capaian - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara professional, 5% (2 unit/thn) - Jumlah Jumlah sarana prasarana, SDM dan Kelembagaan pengendalian gangguan terhadap pengamanan hutan - Sarpras - SDM - Kelembagaan
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
1 paket 150 orang 5 Kelompok
1 paket 150 orang 5 kelompok
1 paket 150 orang 5 kelompok
1 paket 150 orang 5 kelompok
1 paket 150 orang 5 kelompok
1 paket 150 orang 5 kelompok
LkjIP, BAB III 30
Perkembangan indikator
“jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara
profesional ” dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahun 2013, jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara professional telah mencapai 2 unit atau sesuai dengan target tahun 2013 yaitu 5% per tahun dari jumlah kawasan konservasi yang ada di Jawa Tengah. b. Tahun 2014, jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara professional telah mencapai 2 unit atau sesuai dengan target tahun 2014 yaitu 5%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 adalah tetap. Tahun 2014 jumlah Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP 2014-2023) yang telah di susun pada tahun 2015 di Kawasan Konservasi CA Pagerwunung dan Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan. c. Tahun 2015,
jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara professional telah
mencapai 2 unit atau sesuai dengan target tahun 2015 yaitu 5%, dan jika dibandingkan tahun 2014 adalah tetap. Jumlah Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP 2014-2023) yang telah di susun pada tahun 2015 terdapat di RPJP 2014-2023 di TCA Grojogan Sewu & TWA. Sumber Semen. Perkembangan indikator ” Jumlah sarana prasarana SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap keamanan hutan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tahun 2013, jumlah Jumlah sarana prasarana SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap keamanan hutan telah tercapai sesuai dengan target tahun 2013 b. Tahun 2014, jumlah Jumlah sarana prasarana SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap keamanan hutan dengan target tahun 2014 yaitu: 1) terselenggaranya bantuan sarana prasarana kebakaran hutan 1 paket; 2) Pembinaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang sebelumnya dibentuk kelompok kelembagaan Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api. Tahun 2014 kegiatan ini diberikan kepada 150 masyarakat sekitar hutan sebagai upaya dalam pencegahan gangguan keamanan hutan, sedangkan Kelembagaan yang terbentuk sebanyak 5 kelompok yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu: Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai awal bagi peningkatan peran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengamanan masyarakat (Lokasi MPP/MPA: KPH di Kec.Jeruk legi Kab, Cilacap; Kec. Baturraden Kab. Banyumas, Kec. kalibening dan kec. pandanarum Kab. Banjarnegara; Kec. Keling Kab. Jepara dan Kec. Salem Kabupaten Brebes)
LkjIP, BAB III 31
c. Tahun 2015, jumlah Jumlah sarana prasarana SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap keamanan hutan dengan target tahun 2015 yaitu: 1) terselenggaranya bantuan sarana prasarana kebakaran hutan 1 paket; 2) Pembinaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebanyak 150 orang. Sedangkan pembentukan kelembagaan tahun 2015 adalah sama bila dibandingkan tahun 2014. Kelembagaan tahun 2015 terbentuk di 5 (lima Kabupaten) yaitu : (Lokasi MPP/MPA: Kec.Pringapus Kab Semarang; Kec. Grobogan Kab Grobogan; Kec. Dawe Kab Kudus; Kec. Sumber Kab. Rembang; Kec. Ndapah Kab Blora) d. Anggaran
pendukung
Rp. 6.201.297.000,-
pencapaian
terealisasi sebesar
sasaran
telah
5
dialokasikan
sebesar
Rp. 6.090.146.278,- atau sebesar 98,21%.
Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,79 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. e. Hambatan dan kendala yang dihadapi: 1. Terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi aktivitas manusia yang banyak melakukan kegiatan eksploitasi menyebabkan habitat-habitat yang semula luas, kini terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Pembangunan jalan raya, rel kereta
api,
lapangan
olah
raga, pembangunan
permukiman
(kota),
dan
berbagai pembangunan konstruksi yang dilakukan manusia telah menyebabkan habitat terfragmentasi. Efek tepi yang terjadi adalah kepunahan keanekaragaman hayati karena tingginya tekanan terhadap kawasan tersebut. 2. Permasalahan terhadap gangguan keamanan hutan yang sering terjadi diantaranya pencurian pohon, garapan liar di kawasan hutan, kebakaran hutan surat keterangan asal usul kayu(SKAU) kayu rakyat yang ditandatangani oleh kepala desa dan nota perusahaan yang ditandatangani oleh pemilik/ pengangkut. f. Alternatif untuk mengatasi hambatan dan kendala : 1. Upaya untuk mengurangi efek tepi dari fragmentasi habitat suatu kawasan konservasi adalah dengan mengembangkan suatu desain untuk menyatukan kawasan
yang
dilindungi
baik
berukuran
besar
maupun
kecil,
agar
membentuk suatu jaringan kawasan konservasi dengan ukuran lebih besar melalui Rencana Pengelolaan Jangka Panjang. 2. Melakukan intervensi bersama masyarakat sekitar hutan terhadap gangguan hutan (pencurian pohon, garapan liar, perusakan hutan dan kebakaran hutan), melakukan LkjIP, BAB III 32
patroli dan tugas pengamanan lainnya dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani dan pihak terkait lainnya. f. Keberhasilan capaian kinerja “Persentase jumlah kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaannya” pada sasaran 5, tidak terlepas dari program pendukung yang dilaksanakan melalui Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan Kegiatan: a. Perlindungan dan pengamanan hutan; b. Pengendalian Flora Fauna dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan; c. Pengelolaan dan Pengamanan Tahura KGPAA Mangkunegoro; d. Pengembangan Kebun Raya Baturraden; Pengembangan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan Kesejahteraan Petani Hutan dan Masyarakat Sekitar Hutan, Tujuan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan Kesejahteraan Petani Hutan dan Masyarakat Sekitar Hutan, dengan 2 (dua) indikator kinerja.
Adapun indikator dari Meningkatnya
Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan Kesejahteraan Petani Hutan dan Masyarakat Sekitar Hutan melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : 1. Jumlah kelompok peduli kelestarian hutan 2. Rata-rata pendapatan masyarakat petani hutan: TUJUAN 6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehutanan dan kesejahteraan petani hutan dan masyarakat sekitar hutan
SASARAN 6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan kehutanan dan kesejahteraan petani hutan dan masyarakat sekitar hutan
Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran 6 disajikan dalam tabel 3.12 berikut ini:
LkjIP, BAB III 33
Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan No. 1.
-
Indikator Kinerja Target 10 Kelompok Jumlah Kelompok peduli kelestarian hutan Rata-rata pendapatan 1.200.000,masyarakat petani sekitar Rupiah/KK/Tahun hutan Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran
Realisasi
Capaian
10 Kelompok
100 %
2.763.000
230%
165 %
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian pada sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan” tergolong sangat baik (100%). capaian pada Indikator Jumlah Kelompok Peduli Kelestarian Alam dapat dijelaskan sebagai berikut, Salah satu upaya konservasi agar dapat berjalan dengan baik salah satunya dengan melibatkan kelompok pecinta alam (KPA) yang merupakan unsur masyarakat yang seharusnya dapat memegang peranan penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Tahun 2015 jumlah kelompok peduli kelestarian hutan yang terdata adalah 10 kelompok. Kelompok tersebut masih kategori aktif yaitu: 1) KPA Avantgarde, 2) KPA Unit Pandu Lingkungan Mahasiswa Pecinta Alam Unsoed, 3) Green Community, UNES Semarang; 4) MENTARi (Universitas Magelang);5) Wijaya Kusuma Pecinta Alam; 6) MEPA UNS;7) MAHUPALA TALESA FH Universitas Muria Kudus; 7) SHENRAYA BUANA; 8) Metala FE Universitas Muhamadiyah Surakarta; 9)SANGGURU FKIP UMS ;10) ORIZA SATIVA, STIE Surakarta. Capaian indikator Rata-rata pendapatan masyarakat petani sekitar hutan diukur dengan melihat rata-rata kepemilikan lahan kelompok tani hutan. Sebagian besar unit usaha kelompok ini memiliki luas lahan 0,25 Ha. Tahun 2015 Dinas kehutanan memberikan bantuan kepada unit usaha produktif masyarakat sekitar hutan melalui bantuan tanaman bawah tegakan. Dengan adanya bantuan ini mampu memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 2.673.167,- atau perbulan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 267.317,-
LkjIP, BAB III 34
Anggaran pendukung pencapaian sasaran 6 telah dialokasikan sebesar Rp. 6.201.297.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.090.146.278,- atau sebesar 98,21%. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,79 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi antara lain: 1) beberapa dari kelompok pecinta alam belum memahami makna Ke-Pecinta Alaman, sehingga mereka belum menydari arti penting serta peranannya dalam usaha pengelolaan dan pelestarian alam; 2) Petani sekitar hutan kurang berminat untuk mengelola lahan hutan karena terbentur tidak adanya modal dan keterampilan, walaupun sebetulnya ada Kelompok Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH; KTH) yang telah membentuk pra koperasi dengan salah satu kegiatannya berupa peminjaman modal kepada anggotanya. Alternatif solusi untuk mengatasi kendala antara lain dengan: 1) Melakukan pembinaan melalui bina cinta alam, lomba Pelestarian Alam sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan dan sebagai salah satu wadah dalam penyaluran bakatnya secara positif; 2) Memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada petani sekitar kawasan hutan dengan tujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan keterampilan bagi kelompok masyarakat sekitar hutan di dalam mengelola hutan lebih terarah; Perhutani dan Instansi terkait perlu membantu masyarakat desa hutan untuk meningkatkan input produksi artinya mencakup peningkatan penggunaan modal, pemakaian bibit unggul, melakukan pembasmian hama dan penyakit
LkjIP, BAB III 35
Anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 6 telah dialokasikan sebesar Rp. 1.134.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.024.000.157,- atau 90,23 %. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,77 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. a. Keberhasilan ini tidak terlepas dari program pendukung yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan diantaranya melalui kegiatan: a. Pembangunan
Daerah
Penyangga
Kawasan
Konservasi
dan
Pengendalian
Pengelolaan Hutan Lindung b. Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
3.3 Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 didukung dengan anggaran Rp. 56.675.301.000,anggaran tersebut bersumber pada APBD
sebesar Rp. 52.380.301.000,-,- dan APBN
sebesar Rp. 4.295.000.000,-. Rincian Penggunaan Anggaran I. APBD Anggaran
52,380,301,000
R ealisasi
50,955,301,707
97.28%
1,424,999,293
2.72%
S isa Anggaran
a. Belanja Tidak Langsung Untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai : Anggaran
20,805,440,000
R ealisasi
20,311,135,945
97.62%
494,304,055
2.38%
S isa Anggaran
b. Belanja Langsung
Anggaran
Rp
20.909.720.000
Realisasi
Rp
20.270.914.268
96,94%
Sisa Anggaran
Rp
638.805.732
3,06%
Fisik dapat tercapai 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut:
LkjIP, BAB III 36
A. BE LANJ A P E GAWAI Anggaran R p 2,665,265,000 Terealisir R p 2,594,786,900 S isa Rp 70,478,100
97.36% 2.64%
B. BE LANJ A BAR ANG/J AS A R p 19,895,569,000 Anggaran Terealisir R p 19,154,437,342 S isa Rp 741,131,658
96.27% 3.73%
C. BE LANJ A MODAL R p 9,014,027,000 Anggaran Terealisir R p 8,894,941,520 98.68% S isa Rp 119,085,480 1.32% Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian
sasaran adalah sebagai berikut: Tabel 3.14 Penggunaan Anggaran dalam mendukung Pencapaian Sasaran Sasaran 1
Program 2
Anggaran 3
Realisasi 4
% Realisasi 5
Terwujudnya perencanaan kehutanan yang berkualitas Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai Prioritas
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.945.853.000
1.930.164.209
99,19
6.036.910.000
5.900.671.050
97.75
Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Hutan dan Lahan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1.992.910.000
1.953.531.878
98,02
Terjaganya produktivitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1.992.910.000
1.953.531.878
98,02
Program Pemberdayaan Masyarakat Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
1.134.850.000
1.024.000.157
91,03
6.201.297.000
6.090.146.278
98,21
Meningkatnya Konservasi Alam dan Menurunkan potensi gangguan terhadap hutan
LkjIP, BAB III 37
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan petani hutan dan masyarakat di sekitar hutan
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
1.134.850.000
1.024.000.157
99,53
tahun
sebesar
II. APBN Dana
dekonsentrasi
yang
bersumber
dari
APBN
2015
Rp. 4.295.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.207.407.400,- (97,96%) dan realisasi fisik 100%.
1.3. Prestasi Untuk meningkatkan motivasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparat Pemerintah yang telah berprestasi dalam pembangunan kehutanan melalui penyelenggaraan Lomba Wana Lestari. Lomba Wana Lestari dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Berikut ini Bapak Gubernur Jawa Tengah didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada saat penyerahan penghargaan kepada pemenang
lomba
wanalestari Tahun 2015,
LkjIP, BAB III 38
Prestasi dengan anugerah penghargaan selama tahun 2015 sebagaimana berikut: PEMENANG LOMBA WANALESTARI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH: No. KATEGORI DESA PEDULI KEHUTANAN 1. JUARA I Drs. Ruswardianto 2.
JUARA II
Tumari
3. JUARA III Daep Edi Sutrisno KELOMPOK PECINTA ALAM 1. JUARA I Green Community, UNES Semarang 2. JUARA II ARGA DAHAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS 3.
JUARA III
NAMA
ALAMAT
Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur, Kab. Cilacap Desa Kembanglangit, Kec. Blado Kab. Batang Desa Gununglarang, Kec. Salem, Kab. Brebes Fakultas Biologi FMIPA UNES Semarang, Desa Sekaran Kec Gunungpati, Semarang Desa Gondang Manis, Kec. Bae Kabupaten Kudus
MAPALA SATRIA Gedung PKM Lt I UMP Purwokerto UMP Purwokerto
No. KATEGORI NAMA ALAMAT KADER KONSERVASI ALAM (KKA) 1. JUARA I AKHMAD TAUFIK Desa Betokan, Kec. Demak, Kab Demak 2. JUARA II YOPI DIAN Jl. Merpati I Nomor 2 Desa Pedurungan ARISTIAWAN Tengah Kec. Pedurungan , Semarang 3.
JUARA III
MISBAH AZZAMI
Dukuh Gintung, Kec Moga Kabupaten Pemalang
LkjIP, BAB III 39
