BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah perwujudan

kewajiban

Pemerintah

Kabupaten

Kebumen

untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi dalam mencapai Sasaran yang telah ditetapkan kepada masyarakat secara luas. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian Sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Sistematika

penyajian

pada

bab

ini

meliputi

uraian

hasil

pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja disajikan dalam tabel 3.1, sedangkan analisa capaian kinerja dalam bab ini merupakan hasil pengerucutan indikator yang ada pada tiga dokumen perencanaan RPJMD, RKPD serta Perjanjian Kinerja, dimana indikator yang dipilih merupakan indikator yang tertera ada di ketiga dokumen RPJMD, RKPD dan Perjanjian Kinerja. Selain itu seleksi indikator ini juga mendasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dimana indikator yang disajikan di LKjIP merupakan indikator yang berkualitas serta berorientasi out come atau hasil.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

dengan

Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

47

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja

yang

telah

ditetapkan

dalam

Perencanaan

Kinerja

yang

seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang. Untuk

mendapatkan

data

kinerja

yang

akurat,

lengkap,

konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun

sistem

memanfaatkan

informasi

sistem

pengumpulan

pelaporan

reguler

data

yang

kinerja sudah

dengan

ada

dan

mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektifitasnya. Pengukuran kinerja ini mencakup : (1) kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil pencapaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan; c. Hasil

(outcomes)

adalah

segala

sesuatu

yang

mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

48

d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik; e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan. Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2014

ini sehubungan

dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada

beberapa

tahun

mendatang

setelah

selesainya

suatu

program/kegiatan. Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggungjawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang pencapaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

1. PENGUKURAN CAPAIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Pencapaian kinerja sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Penetapan Kinerja Tahun 2014

NO 1 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2

3

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas 1. Cakupan penerbitan kartu pelayanan keluarga (KK) kependudukan dan pencatatan sipil

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

4

5

6

 90%

100%

111,65%

90%

91%

101,11%

86%

86,94%

101,09%

    2. 3.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

49

 

2

Cakupan penerbitan kutipan akte kematian BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4.

Meningkatnya pemahaman pentingnya memperkuat kebangsaan dan cinta tanah air  

1.

 

a. tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu

 

 

b. penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Optimalisasi penanggulangan bencana

Meningkatnya kemampuan dan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam antisipasi gangguan keamanan dan bahaya bencana  

1.

   

 

 

 

 

4,82%

7,30%

Pembinaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan

 

3

66%

a. Penyiapan tenaga pengendali dan keamanan lingkungan b. Terbentuknya Desa tangguh Bencana, terlaksananya pelatihan recovery mental bagi korban bencana

  72 % 1.100 peserta sosialisasi

  40 orang

5 desa

c. Droping air bersih daerah 16 rawan kekeringan dan kecamatan korban bencana alam d. Pelatihan teknis penilaian 60 orang

0%

0%

1.100 peserta sosialisasi

100%

40 orang

100%

5 Desa

100%

16 kecamatan

100%

60 orang

100%

kerusakan dan kerugian pasca bencana dan sekolah aman bencana    

4

2.  

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Kegiatan Operasi Penegakan Perda dan perkada

36 kali

36 kali

100%

b. kegiatan operasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar

36 kali

36 kali

100%

  6 Perda

8 Perda

133,33 %

BIDANG APARATUR PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Meningkatnya 1. Meningkatnya jumlah produk pengendalian hukum daerah pembangunan secara efektif dan tepat sasaran     a. Peraturan Daerah  

b. Peraturan Bupati

20 Perbup

64 Perbup

320 %

 

c. Keputusan Bupati

150 SK 30 perjanjian

669 SK 46 Perjanjian

446 % 153,33 %

d. jumlah perjanjian  

 

2.

Peningkatan pemahaman hukum aparat dan masyarakat

50

 

a. sosialisasi hukum bagi aparat/ masyarakat (peraturan perundangundangan bidang cukai)

75 orang selama 3 hari

75 orang selama 3 hari

100 %

 

b. penyuluhan hukum desa c. soaialisasi dan pengukuhan RANHAM

800 orang (16 desa) 200 orang (4 kecamatan)

100 %

 

800 orang (16 desa) 200 orang (4 kecamatan)

 

d. pengawasan represif produk hukum desa

7 Perda

7 Perda

100 %

a. Fasilitasi pilkades/kepala

20 desa

0 desa

0%

b. Proses sertifikat tanah aset

50 bidang tanah

41 bidang tanah

- Fasilitasi dan

6 orang petugas TPHD

5 orang petugas TPHD

83,3%

- Penyelenggaraan hisab dan

1 kali

1 kali

100%

- Pembinaan kelompok

50 desa

50 desa

100%

 

 

 3.

100 %

inventarisasi dan penanganan permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa desa

pemda

4.

pendampingan penyelenggaraan haji daerah

82 %

rukyat

 

5.

 

 

a. Rakor POP/K

3 kali

3 kali

100 %

 

 

b. pelaporan kegiatan APBD

12 kali

12 kali

100 %

c. penyusunan LAKIP SKPD

55 SKPD

55 SKPD

100 %

d. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :

1 LKPJ 1 LPDD

1 LKPJ 1 LPDD

100 %

 

5

masyarakat pembangunan desa Monev pelaksanaan pembangunan

 

 

6.

 

 

a. administrasi pengelolaan aset daerah

50 SKPD

50 SKPD

100 %

 

 

b. tertib administrasi keuangan daerah

180 SKPD

180 SKPD

100 %

1.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah    

a. Jumlah peserta ujian dinas

120 orang

38 orang

31,67 %

b. Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan

31 orang

32 orang

103 %

 

c. Jumlah peserta Ujian kenaikan pangkat, Penyesuaian ijasah,

120 orang

162 orang

d. pemberian ijin penggunaan gelar akademik

900 orang

738 orang

280 orang

280 orang

100%

67 orang

100 orang

149%

400 orang

386 orang

96,5%

 

 

e. Jumlah peserta Diklat Teknis

 

 

f.

 

 

g. Pembinaan karier jabatan

Jumlah PNS yang dikirim ke lembaga diklat

51

135 %

82%

fungsional, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional  

 

h. Seleksi dan fasilitasi Pengangkatan CPNS

196 orang

196 orang

 

 

i.

3.500 SK KP

2.674 SK KP

76%

15.000 Data PNS

15.000 Data PNS

100%

a. Jumlah PNS yang dilakukan penataan

300 PNS

563 PNS

188%

b. Jumlah penyelesaian penanganan pelanggaran disiplin PNS

30 orang

20 orang

66.67%

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian

3.500 file

3.500 file

100%

4,5 Jam Siaran Ratih TV dan 19 Jam siaran Radio 5 dokumen publik

4,5 Jam Siaran Ratih TV dan 19 Jam siaran Radio 5 dokumen publik

4.000 lb

4.000 lb

100%

36 kali

36 kali

100%

11 kali

11 kali

100%

13 kali sarasehan serta pembentuk an dan sosialisasi LKM

13 kali sarasehan serta pembentuk an dan sosialisasi LKM

100%

19%

15%

121,05%

100%

100%

100%

89,50%

89,50%

100%

100%

89,50%

89,50%

100%

79,17%

79,17%

100%

95,50%

95,50%

 

 

2.

6

Terwujudnya transparansi informasi  

Pengelolaan administrasi kepegawaian (Kenaikan Pangkat)

j. Pemeliharaan program pelayanan kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK), Kartu PNS Elektronik (KPE) Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah yang handal dan berkualitas

1.

Meningkatnya kemudahan akses publik terhadap informasi dan dokumen publik

 

a. siaran TV Ratih dan Radio In FM

7

 

 

b. publikasi dokumen public

 

 

c. terbitnya direct mail

 

 

d. jumpa pers

 

2.

Meningkatnya komunikasi dua arah pemerintah dan stake holder

 

 

a. Pertemuan Bakohumas

 

 

b. Pertemuan LKM

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH

1.

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin

2.

Pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil

3. 4. 5. 6.

52

100%

100 %

100%

pengawasan 7.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.

Penataan arsip in aktif

2.

Pembenahan arsip desa

3.

Sosialisasi kearsipan

4.

Pelayanan perpustakaan keliling Pembinaan dan stimulasi perpustakan desa/sekolah

100%

50,35%

50,35%

3000 berkas 68 desa

2632 berkas 68 desa

87,73%

130 orang

130 orang

100%

75 SD

75 SD

100%

50 perpustaka an SD

50 perpustaka an SD

100%

BIDANG KEARSIPAN 8

Meningkatkan tata arsip dan budaya baca

5.

100%

BIDANG PENDIDIKAN 9

Peningkatan akses palayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat 

  1.

Meningkatnya APK

 

a. PAUD

 

- Laki-laki

51,62%

52,61%

101,92%

   

- Perempuan b. SD/MI

52,86%

54,94%

103,93%

 

- Laki-laki

104.38%

104,04%

99,67%

 

- Perempuan

101.40%

103,38%

101,95%

 

- Laki-laki

98.89%

96,54%

97,62%

 

- Perempuan

97.31%

104,69%

107,59%

 

d. SMA/SMK

 

- Laki-laki

60.64%

80,37%

132,53%

 

- Perempuan

61.76%

85,31%

138,14%

2.

Menurunnya APS

 

a. SD

0.05%

0,097%

6,42%

 

b. SMP

3.

 

Meningkatnya angka melanjutkan SMP Menurunnya angka mengulang a. Angka Mengulang SD

 

 

b. Angka Mengulang SMP

5.

Meningkatnya rata-rata UN

 

0.42%

0,29%

129,97%

107,01%

97,16%

90,79%

3,85 %

3,69%

104,12%

1,25%

0,05%

195,87%

a. Rata rata UASBN SD

7,55%

7,26%

96,16%

 

b. Rata rata UN SMP

6,98%

7,18%

102,87%

 

c. Rata rata UN SMA

6,59%

6,82%

103,49%

 

d. Rata rata UN SMK

8,00%

7,49%

93,58%

 

e. Rata rata UN MA

6,2%

6,93%

111,77%

6.  

Meningkatnya angka kelulusan a. Angka Kelulusan SD

99,5%

99,99%

100,50%

 

b. Angka Kelulusan SMP

95,97%

99,97%

104,16%

 

c. Angka Kelulusan SMA

95,20%

99,99%

105,04%

7.

Cakupan Beasiswa miskin

28%

51%

182,14%

100%

66,67%

66,67%

 8. Meningkatnya kualitas pendidikan dengan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana sekolah

c. SMP

 

4.

10

 

1.

Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan Peningkatan Sarana Prasarana PAUD

53

 

 

a. baik

76,6%

77,90%

101,69%

 

b. rusak ringan

20,2%

19,50%

103,47%

 

c. rusak berat

3,2%

2,61%

118,56%

2.

Kondisi Ruangan Klas SD

 

a. Baik

82,7%

75,18%

98,81%

 

b. R. Ringan

10,10%

21,31%

(10,96%)

 

b. R. Berat

7,20%

3,51%

151,23%

3.

Kondisi Ruangan Klas SMP

 

a. Baik

92%

91,01%

98,93%

 

b. R. Ringan

7%

11,79%

31,59%

 

b. R. Berat

1%

1,31%

69,02%

4.

43%

93,48%

217,38%

 

Prosentase ruang kelas SMA/SMK sesuai standar Prosentase Tingkat Kerusakan ruang kelas SMK a. baik

97%

93,48%

96,37%

 

b. ringan

2,65%

5,74%

(16,78%)

 

c. berat

0,35%

0,78%

(22,90%)

6.

Pelaksanaan kurikulum

 

a. Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal SD b. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional, Lokal SMP Kepemilikan perpustakaan

79%

100%

126,58%

99%

100%

101,01%

37%

61,97%

167,48%

78%

82,99%

106,48%

93,20%

77,19%

82,83%

a. Prosentase SD/MI menerapkan MBS b. Prosentase SMP/MTs menerapkan MBS c. Prosentase SMA melaksanakan MBS d. Prosentase SMK Melaksanakan MBS Penerapan standar ISO

88%

88%

100%

89%

93,26%

104,79%

90%

93,91%

104,35%

a. SMA menerapkan ISO 90012000 b. SMK Menerapkan ISO 90012000 SMA/SMK memiliki Laboratorium SMK memiliki bengkel

12%

11,11%

92,59%

22%

29,23%

132,87%

77%50

76,32%

98,47%

100%

92,31%

92,31%

87%

100%

114,94%

75%

88%

117,45%

76,5%

87,05%

113,79%

80%

100%

125%

98%

100%

102,04%

5.

  7.      

 

 

8.      

 

  9.     10. 11. 12. 13.

11

Terwujudnya pendidikan non formal yang berkualitas

 

 

a. Prosentase SD/MI memiliki perpustakaan b. Prosentase SMP/MTs memiliki perpustakaan c. Prosentase SMA/SMK memiliki perpustakaan Penerapan MBS

Mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak Pelaksanaan pembinaan kesiswaan a. SD/MI melaksanakan Pembinaan kesiswaan dengan baik b. SMP melaksanakan Pembinaan kesiswaan dengan baik c. SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan

1.

Meningkatnya angka kelulusan

 

a. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A

54

 

    2. 3. 4. 5. 6. 7.

12

Meningkatnya kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan

94,44%

95,40%

91%

95,43%

104,87%

8%

14,12%

176,52%

13,40%

5,70%

42,53%

12%

5%

41,67%

15%

27,27%

181,82%

100%

75%

75%

100%

92,16%

92,16%

Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen Berkualifikasi

 

a. Satuan Pendidikan PAUD

12%

29,24%

243,68%

 

b. Satuan Pendidikan SD/SMP

56%

71,14%

127,04%

 

c. Satuan Pendidik SMP

84%

87,32%

103,96%

 

d .Satuan Pendidik SMA

73%

90,88%

124,50%

2.

Fasilitas sertifikasi guru pada Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Dikmen Bersertifikat Pendidik Prosentase Guru Layak Mengajar SD/MI Prosentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs Adanya sistem Informasi Managemen Tenaga Kependidikan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah

100%

100%

100%

65%

71,14%

109,46%

84%

91,43%

108,85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. 5. 6.

Meningkatnya kualitas pendidikan kepemudaan, keolahragaan, seni dan budaya  

Memiliki 1 (satu) model layanan PNF unggulan Angka Melek Huruf

99%

1.

3.

13

b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C Usia 15-44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan Angka Buta Aksara usia 15 tahun keatas selesai tahap pelestarian Desa/Kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lembaga PNF terakreditasi

1.

Berdirinya klub olahraga pelajar/perkampungan atlit

25%

25%

100%

2.

Prosentasi event olahraga yang di ikuti Meningkatnya Penghargaan prestasi olahraga pelajar Tingkat efektifitas penanganan extra kurikuler olahraga

65%

75%

115,38%

80%

85%

106,25%

60%

70,03%

116,72%

70,45%

101,54%

98,8%

50/100.000 Kh 95%

10,12 / 1000 Kh 11,82 / 1000 Kh 58,37 / 100.000 Kh 98,15%

103,31%

79%

92,96%

117,67%

90%

99,14%

110%

3. 4.

BIDANG KESEHATAN 14

Terwujudnya Peningkatan Kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal

1.

Meningkatnya usia harapan hidup

69,45%

2.

Menurunnya angka kematian bayi (AKB) Menurunnya angka kematian balita (AKABA) Menurunnya angka kematian ibu (AKI) cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

10 /1.000 Kh 9/1000 Kh

3. 4. 5. 6. 7.

55

81,8% 83,2%

8. 9. 10. 11.

100%

100%

84,88%

100%

100%

1.

Cakupan institusi yang dibina

70%

87,18%

124,5%

2.

Cakupan Akses Jamban Keluarga Cakupan Akses Air Bersih

73,5%

66,6%

90,61%

75%

82,51%

110,01%

1.

Cakupan Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

>2/100.000

1,57 / 100.000

78,5%

2.

Cakupan Penemuan pneminia balita Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan Penderita diare yang tangani Cakupan penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam Cakupan desa siaga aktif

100%

77,2%

77,2%

100%

100%

100%

100%

89,67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

93,69%

110,22%

Presentase Rumah Tangga Sehat (ber-PHbs) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

70%

75,76%

101,3%

100%

74,34%

74,34%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase cakupan pelayanan Jamkesda Ketersediaan obat sesuai

100%

6,23%

6,23%

1,7%

0,54%

31,76%

80%

80%

1.

1.

2. Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan, korban bencana alam, KLB dan masalah kesehatan melalui Jamkesmas/Jamkesda

112,12%

100%

5.

19

102,63%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

4.

Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

91%

76,96%

3.

18

113,26%

70%

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengendalian penyakit dan system surveillance penyakit pada penanganan KLB, Bencana dan masalah kesehatan

95,39%

100%

2.

17

84%

100%

15.

Terwujudnya lingkungan yang sehat

108.42%

Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD dan Setingkat Cakupan peserta KB Aktif

14.

16

95,41%

100%

13.

Terwujudnya peningkatan status gizi masyarakat

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi

88%

Cakupan Desa/ Kelurahan 100% Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan anak balita 90%

12.

15

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

1.

2. 3. 4.

56

90,92%

100% 101,02% 100% 109,94% 100% 84,88% 100%

89,67%

100%

kebutuhan 20

21

22

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme

1.

Presentase UPTD terakreditasi

8 UPTD

8 UPTD

100%

2.

Presentase yang terstandart

3 UPTD

1 UPTD

33,3%

100%

100%

100%

100%

100%

133,33%

100%

133,33%

100%

125%

100%

200%

100%

200%

100%

100%

1,2%

23,04%

73,83%

95,88%

12,04%

150.5%

75,47%

104,09%

81,51%

97,61%

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA Meningkatnya kualitas 1. Cakupan perempuan dan anak 100% hidup perempuan korban kekerasan yang serta kemampuan mendapat penanganan oleh kelembagaan dan petugas terlatih di dalam unit jaringan pengarus pelayanan terpadu utamaan gender dan anak   2. Cakupan perempuan dan anak 100% korban kekerasan yang menda-pat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana 3. Cakupan layanan rehabilitasi 75% sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi soaial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu   4. Cakupan layanan bimbingan 75% rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu    Cakupan penegakan hukum  80%  5. dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak 50% 6. korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 7. Cakupan layanan pemulangan 50% bagi perempuan dan anak korban kekerasan 8. Cakupan layanan reintegrasi 100% sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Meningkatnya 1. Cakupan Pasangan Usia 2,5% pelayanan terhadap Subur yang isterinya dibawah penggunaan obat dan usia 20 tahun 3,5%. alat kontrasepsi 2. Cakupan sasaran Pasangan 77% Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% 3. Cakupan pasangan usia subur 8% yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% 4. Cakupan anggot bina keluarga 72,5% balita (BKB) ber-KB 70% 5. Cakupan PUS pserta KB 83,5% Anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga keluarga

57

6.

7.

8.

9.

sejahtera (UUPKS) yang ber KB 87% Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

16 petugas

6 petugas (460 desa/72 petugas)

37,5%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

0%

100%

BIDANG SOSIAL 23

Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

1.

Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar

75%

52,1% (109.978 orang/211. 808 orang)

69,47%

2.

Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya Persentase (%) panti social skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social

45%

4,08% (1.100 KK/26.915 KK)

9,06%

100%

100% (19 panti/ 19 panti)

100%

75%

100% (1625 orang/1625 orang) 29,96% (487 orang/ 1625 orang)

133,3%

100%

44,1% (150 orang /340 orang)

44,1%

449 Desa

449 Desa

100%

449 desa

449 Desa

100%

3.

4.

5.

6.

24

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  Meningkatnya 1. Peningkatan kemampuan keberdayaan kelembagaan masyarakat desa masyarakat serta kemampuan kelembagaan masyarakat desa       a. jumlah perdes tentang

33%

90,79%

APBDes yang evaluasi  

b. jumlah desa yang dilakukan pembinaan tentang Administrasi desa

58

 

c. fasilitasi pembentukan BUMDes dan pelatihan pengelolaan BUMDes

30 Desa

30 Desa

100%

 

d. pembinaan peningkatan SDM Pengelola Pasar Desa

10 pasar

10 pasar

100%

e. Pembinaan tupoksi dan administrasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa/kelurahan

150 desa

150 desa

100%

f.

26 desa

26 desa

100%

g. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan kelompok pengelola AMPL/PAMSIMAS

72 desa

72 desa

100%

h. Desa yang menerima bantuan ADD untuk percepatan pembangunan Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) untuk warga kurang mampu Pembangunan Pasar Perdesaan

449 Desa

449 Desa

100%

1.753 unit

2.240 unit

127,78%

10 pasar

10 pasar

 

     

  2.  3.

Pendidikan dan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna (TTG)

100%

BIDANG KETRANSMIGRASIAN 25

Meningkatnya kualitas dan kuantitas transmigran yang di tempatkan di daerah tujuan transmigrasi

1.

 

 

Pengiriman/penempatan transmigran

a. Prosentase transmigran yang ditempatkan terhadap transmigran yang lulus/terdaftar b. Terfasilitasinya pengiriman dan penempatan transmigran ke daerah penempatan

 

23,81 %

1,35 % (4 KK/297 KK)

25 KK

4 KK

60 %

50,19 % 640 orang /1.275 orang 75,67 % 227 orang /300 orang 66,67% 20 orang /30 orang 59,83% 8.632 orang /14.428 orang

5,67 %

16 %

BIDANG KETENAGAKERJAAN 26

Meningkatnya kualitas calon tenaga kerja serta produktifitas tenaga kerja

1.

2. 3. 4.

27

Terwujudnya peningkatan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

1.

60 % 60 % 70 %

50%

100% (12 kasus selesai)

50%

46,32% 5.051 orang/10.9 04 orang 25,83% 155 prshn/

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek 3.

Besaran pemeriksaan perusahaan

59

45%

83,65 %

126,12% 111,12% 85,47%

200%

92,64%

57,4%

600 prshn 4.

28

50%

BIDANG KOPERASI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Meningkatnya daya 1. Tersedianya fasilitas 1 kegiatan saing produk UMKM pemerintah daerah dalam pertahun serta peran rangka kerjasama kemitraan: kelembagaan koperasi antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional 2. Terlaksanannya promosi 10 UMKM produk UMKM 3.

29

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi UMKM maupun koperasi 

Pembinaan dan pengawasan koperasi

 1.

 Pelatihan manajemen koperasi/KUD

 2.

 Penyelenggaraan kewirausahaan

30 koperasi  30 Koperasi

25 orang 

22% 132 prshn /600 prshn

44%

1 kegiatan pertahun

100%

10 UMKM

100%

30 koperasi

100%

30 Koperasi

100%

25 orang

100%

BIDANG KETAHANAN PANGAN 30

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat  

1.

     

 

 

 

 

 

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat a. stabilitas harga dan pasokan pangan b. penguatan cadangan pangan c. ketersediaan kalori dan protein perkapita d. penanganan daerah rawan pangan e. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah f. Pencapaian skor pola pangan harapan g. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan h. Peningkatan pelayanan dan pemantapan koordinasi dewan ketahanan pangan

 

69%

100%

144,93%

74%

95,50%

129,05%

94%

94%

100%

49%

89,87%

183,41%

69%

80,56%

116,75%

89%

90,01%

101,14%

 64%

76,47%

119,48%

100%

144,93%

100%

BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN 31

Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian  

1.

Prosentase meningkatnya produktifitas padi

1,2 %

5,33%

444,17%

2.

Prosentase penurunan tingkat kehilangan hasil Ketersediaan jitut dan jides yang baik Jumlah produksi pertanian

12%

11%

109,09%

8.223 M2

11.776,6%

143,22%

448.269,79 % 23.414,89 ton 8.464,98 ton 2.607,18 ton

98,98%

3.  

4.

 

 

 

a.  Padi

 

 

b.  Jagung

452.876 ton 23.034 ton

 

 

c.  Kedelai

11.357 ton

 

 

d.  Kacang tanah

6.677 ton

60

101,65% 74,54% 39,05%

32

 

 

e.  Kacang hijau

8.714 ton

 

 

f.   Ubi kayu

 

 

Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan  

 

g. Ubi jalar

138.047 ton 358 ton

9469,00 ton 124659,71 ton 1059,21

295,27%

1.

Meningkatnya produksi daging

9.021.724

11.101.875

123,1%

2.

Meningkatnya produksi telor

2.333.007

3.834.123

164,34%

3.

Jumlah akseptor IB

12.000 ekor

4.454 ekor

37,12%

Jumlah IB ternak

16.000 dosis 5.121 dosis

4.

90,30%

32,01%

 

 

 

a. Sapi potong

63.997 ekor

64.292 ekor

 

 

b. Sapi perah

146 ekor

25 ekor

17,12%

 

 

c. Kerbau

625 ekor

625 ekor

100,00%

 

 

d. Kambing

 

e. Domba

 

 

f. Babi

419.995 ekor 135.139 ekor 397 ekor

98,30%

 

427.240 ekor 131.568 ekor 1.225 ekor

 

 

g. ayam buras

 

h. ayam ras pedaging

 

i. ayam ras petelor

3.886.175 ekor 2.145.900 ekor 6.500 ekor

107,56%

 

3.612.942 ekor 608.642 ekor 1.339 ekor

 

j. itik

173.297 ekor 97.815 ekor

110,20%

k. puyuh

157.256 ekor 33.671 ekor

1.

Tingkat konsumsi daging segar

13,6

9,43

69,34%

2.

Tingkat konsumsi telur

4,13

3,26

78,93%

3.

Tingkat konsumsi susu segar

3,02

0,03

0.99%

a. meningkatnya

600 kg/ha

600 Kg/ha

100%

b.

120%

81,81%

      33

Jumlah populasi ternak

108,6%

Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk hasil peternakan

100,64%

102,71% 32,41%

352,57% 485,44%

290,50%

BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 34

Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan serta fungsi hutan masyarakat  

1.

 

 

Meningkatnya nilai tambah hasil kehutanan dan perkebunan :

produktifitas perkebunan tembakau luas tanam perkebunan

 

 

 

 

 

 

10 Ha Kelapa 30 Ha Kakao 25 Ha karet

 

 

 

11 Ha Aren

12 Ha kelapa 9 Ha Kakao 24 Ha Karet 9 Ha Aren

10 Ha Pala

5 Ha Pala

50%

2 Ha Nilam

2 Ha Nilam 54 Ha Cengkeh

100%

50 Ha Cengkeh

61

30% 96%

108%

2.  

 

Meningkatnya pengelolaan hutan lestari a. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

6 Unit

6 unit

100%

225 Ha HR Pengkayaa n 250 Ha HR

225 Ha HR Pengkayaa n 250 Ha HR

100%

70%

100%

21 daerah irigasi 6 paket

100%

22 paket

100%

171 m

100%

7 lokasi

100%

 70%

70%

100%

29%

29%

100%

Tersambungnya jaringan listrik pedesaan Terpasangnya jaringan listrik distribusi Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan ketersediaan sarana air bersih pedesaan dan perkotaan

17 Lokasi

17 Lokasi

100%

16 KMS

16 KMS

100%

9 lokasi

9 lokasi

100%

7 lokasi

7 lokasi

100%

Meningkatnya jumlah wisatawan

850.000 wisatawan

957.007 wisatawan

Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan Jumlah pembangunan/rehab sarana dan prasarana pariwisata Meningkatnya PAD sektor wisata

2,5 %

12,58

9 obyek wisata

9 obyek wisata

Rp.5.202.2 63.000

Rp. 5.067.553. 875

b. Cakupan penetapan

kawasan hutan dalam tata ruang

35

36

 

BIDANG ENERGI SUMBERDAYA AIR DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL Meningkatnya nilai 1. Rehabilitasi jaringan air irigasi 70% fungsi bangunan air dan saluran pembawa air guna pelayanan irigasi bagi masyarakat 2. Pemeliharaan jaringan Irigasi 21 daerah irigasi 3. Operasi dan Pemeliharaan 6 Paket Sungai 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 100% Bantaran dan Tanggul Sungai 22 paket   5. Normalisasi drainase 171 m  

6.

 

 7.

Meningkatnya kualitas prasarana infrastruktur pedesaan

1. 2. 3. 4. 5.

Rehabilitasi/Pembangunan Pantai dan Muara  Tingkat jaringan irigasi dalam kondisi baik Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

7 lokasi

100%

BIDANG PARIWISATA 37

Tercapainya citra kebumen sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan jawa tengah selatan

1.

2. 3. 4.

112,58%

503,2% 100% 97,40%

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 38

Meningkatnya produksi dan konsumsi masyarakat terhadap hasil perikanan

1.

Meningkatnya produksi benih

55 %

72,22%

131,30%

2.

Meningkatkan produksi ikan

15 %

66,18%

441,20%

3.

Tingkat konsumsi ikan segar masyarakat

9,20kg/ka/ thn

12,28 Kg/ka/thn

133,48%

62

BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 39

Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah

1.

5 IKM

5 IKM

100%

30 IKM

30 IKM

100%

7 pasar 

7 pasar 

100%

100%

100%

100%

Pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa Pengawasan tera ulang alat UTTP

26 kecamatan 26 kecamatan

26 kecamatan 26 kecamatan

100%

1.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pasar

3.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rp. 200.802.20 0,Rp. 2.733.838. 300,Rp. 783.222.00 0,-

100,40 %

2.

Rp. 200.000.00 0,Rp. 3.450.000. 000,Rp. 750.000.00 0,-

2. 3. 40

Meningkatnya perlindungan terhadap hak konsumen

1.

2. 3.

41

Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya kualitas dan mutu produk serta merek yang dikenal masyarakat luas Meningkatnya kualitas dan mutu produk serta sesuai standar yang berlaku  Rehabilitasi/pemeliharaan pasar-pasar daerah Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan konsumen

100%

79,24 % 104,43 %

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 42

Meningkatkan pengendalian dan pengawasanpemulihan kerusakan dan daya dukung lingkungan

1.

Presentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan Amdal

90%

100%

111%

2.

Penurunan kasus pencemaran lingkungan hidup

95%

95%

100%

1.

Peningkatan jalan Kabupaten (rehabilitasi/pemeliharaan jalan)

18 paket (100%)

18 paket (100%)

100 %

2.

Ketersediaan jaringan jalan dan jembatan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten dan jalan dan jembatan poros desa Ketersediaan jalan dan jembatan perdesaan Prasarana jalan dengan kondisi baik Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan

100%

100%

100 %

9 paket

9 paket

100 %

25 lokasi

25 lokasi

100 %

100%

107,58%

107,58%

20%

20%

100 %

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Tersedianya sistem jaringan drainase kawasan dan skala kota Pemeliharaan LPJU dan pasang baru Terpeliharanya RTH (ruang

10%

10%

100 %

50%

50%

100 %

150 titik

150 titik

100 %

6 paket

6 paket

100 %

BIDANG PEKERJAAN UMUM 43

Meningkatnya aksesibilitas kawasan dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan

 3.

4. 5. 44

Meningkatnya kualitas fasilitas umum dan sarpras dasar permukiman dan penataan ruang  

1.

2. 3. 3. 4

63

terbuka hijau) 5.

Tercukupinya Sarpras Perumahan dan Permukiman Pengembang di Wilayah Kecamatan

  BIDANG PERHUBUNGAN  45

46 47

48

9 desa

9 desa

100 %

 

Meningkatnya Aspek 1. pelayanan angkutan umum guna keterbukaan daerah terisolasi Peningkatan 1. Pelayanan pengkujian kendaraan bermotor Tercapainya target 1. Pendapatan Asli Daerah BIDANG PENANAMAN MODAL

Optimalisasi angkutan umum di masing-masing trayek

59 jalur trayek

59 jalur trayek

100%

Kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan bermotor Retribusi dari pengujian kendaraan bermotor

4000 Kendaraan bermotor Rp. 400.000.00 0

4000 Kendaraan bermotor Rp. 407.333.01 0

100%

Tercapainya citra kebumen sebagai salah satu daerah tujuan investasi

1.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

1 kegiatan pertahun

1 kegiatan pertahun

2.

Jumlah izin yang diterbitkan

4.394

5.887

127,15%

3.

Meningkatnya PAD (HO dan PKD)

HO: Rp. 150.000.000 ,-

HO : Rp. 179.587.50 0,-

119,72%

101,83%

100%

Sumber data : SKPD

Dari 306 indikator yang telah ditetapkan di atas terdapat 82 indikator yang belum mencapai target (26,79%). Sedangkan yang melampaui target 113 indikator (36,93%), sedangkan sisanya 111 indikator sesuai dengan target (36,27%).

2. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA Dari

hasil

pengukuran

kinerja,

selanjutnya

dilakukan

analisa

terhadap raihan indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja

antara

lain

agar

Laporan 64

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kabupaten Kebumen tahun 2014 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 tercermin dari capaian kinerja beberapa sasaran strategis sebagai berikut : 2.1. Pencapaian Misi Pertama “mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat” dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek sumber daya manusia kelembagaan dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima, dengan sasaran : 2.1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur, dengan pencapaian indikator : 2.1.1.1. Persentase tingkat pendidikan aparat Jika

dilihat

dari

komposisi

pendidikannya,

pegawai di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2014 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari

komposisi

sebagian

pendidikan

besar

lulusan

pegawai,

perguruan

yang tinggi

(Diploma, S1, S2 dan S3) sebanyak 9.215 orang atau sebesar 63,58% Sedangkan pegawai dengan kualifikasi

pendidikan

dasar

dan

menengah

sebesar 5.278 orang atau 36,42%. Untuk pegawai tingkat pendidikan SD – SMA dengan

target

sebesar

5%

sampai

telah

dengan

terlampaui

tahun atau

2015

sebesar

27,13%. Untuk pegawai tingkat pendidikan D3 dengan target sampai dengan 2015 sebesar 5 % telah terlampaui sebesar 8,20 %. Pegawai tingkat pendidikan D4/S1 dengan target sampai dengan 2015 sebesar 80 % pada tahun 2014 baru tercapai

47,05%.

Untuk

pegawai

tingkat

pendidikan S2 dengan target sampai dengan 2015 sebesar 10% pada tahun 2014 baru tercapai

3,38

%.

Selanjutnya

indikator

persentase tingkat pendidikan aparat diuraikan sebagai berikut : 65

a. Persentase Tingkat Pendidikan Aparat, untuk tingkat SD s.d. SMA masih tinggi mencapai 27,13%

yang

diperoleh

dari

jumlah

PNS

berpendidikan SD-SMA sebanyak 3.863 orang dari total jumlah PNS di akhir Tahun 2014 sebanyak 14.238 orang. Target RPJMD yang ditetapkan

adalah

sebesar

5%

saja

atau

sekitar 712 orang, sehingga masih perlu upaya keras untuk menurunkannya. Masih tingginya pegawai yang berpendidikan SD-SMA diantaranya disebabkan oleh : 1) Rekruitmen pendidikan

CPNSD yang

di

yang

lama,

persyaratkan

kualifikasi sebagian

besar lulusan SMA; 2) Pengangkatan tenaga honorer periode 20052012 sebagian besar pendidikan SD-SMA ; 3) Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebanyak 274 orang dipersyaratkan dengan ijazah SMA;

4) Keinginan

mereka

(meningkatkan dikarenakan

untuk

bersekolah

pendidikannya)

faktor

usia

dan

lagi

sedikit

keadaan

ekonomi. b. Persentase Tingkat Pendidikan Aparat, untuk tingkat S1 masih rendah yaitu baru mencapai 47,05% (6.699 orang)

dari target RPJMD

sebesar 80%, sehingga masih perlu upaya keras untuk menaikkannya. Yang menjadi penyebabnya masih rendahnya pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1) antara lain adalah: 1) Animo/minat PNS yang akan melanjutkan ke jenjang S-1 kurang, terkait dengan usia, berdasarkan data pegawai sebanyak 1.617 orang atau sebesar 47% dari total pegawai yang berpendidikan SMA berusia diatas 46 tahun. 66

2) Lembaga pendidikan/ Perguruan Tinggi di Kebumen hanya 2 Perguruan Tinggi yang terakreditasi B. c. Persentase Tingkat Pendidikan Aparat, untuk tingkat S2 masih rendah yaitu baru mencapai 3.38% atau sebanyak 481 orang dari target RPJMD sebesar 10%, sehingga masih perlu upaya

keras

untuk

menaikkannya.

Yang

menjadi penyebabnya antara lain adalah : 1) Kurangnya

minat

PNS

untuk

meningkatkan pendidikannya; 2) Kurangnya Instansi

peluang

terkait

beasiswa

yang

S2

sesuai

dari

dengan

kualifikasi pekerjaan; Upaya tindak lanjut yang telah ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten

Kebumen

untuk

mendukung

percepatan

pencapaian

target

RPJMD 2010-2015 yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 85 Tahun 2013

tentang

Tugas

Belajar,

Ijin

Belajar,

Keterangan Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Serta Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNS. Dengan adanya Peraturan Bupati Kebumen ini, maka terdapat kemudahan bagi PNS untuk melanjutkan pendidikannya. Jika sebelumnya untuk melanjutkan ke jenjang Sarjana (S1) PNS harus telah 2 tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), sedangkan saat ini jika mereka telah berstatus PNS dengan masa kerja 2 tahun sudah dapat melanjutkan ke jenjang S1, Sementara

itu,

untuk

Tugas

Belajar

umur

dibatasi pada limit tertinggi yaitu untuk jenjang Diploma dan S1 maksimal 37 tahun, jenjang Strata 2 (S2) maksimal 42 tahun dan Strata 3 (S3) maksimal 47 tahun. Sedangkan upaya yang akan dilakukan oleh Kabupaten Kebumen pada 2 tahun mendatang 67

untuk mendukung pencapaian target RPJMD 2010-2015 antara lain : 1) Memberikan

bantuan

stimulan

biaya

pendidikan dan atau beasiswa pendidikan dari alokasi APBD, dimulai pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 115.000.000,00. 2) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi PNS yang akan mengikuti program Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Bappenas; Kementerian Kesehatan (Dokter Spesialis, D IV

Kebidanan,

dan

D

IV

Keperawatan);

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian

PU

yang

selama

ini

selalu

memberikan tawaran kepada PNS di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen. 3) Membuat Pimpinan

Surat

Edaran

SKPD

kepada

mengenai

seluruh

pentingnya

peningkatan pendidikan. Berikut adalah tingkat pendidikan aparat antara tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Aparat

NO.

TINGKAT N PENDIDIK AN

TARGET

TAHUN 2011 JML

%

TAHUN 2012 JML

%

TAHUN 2013 JML

%

TAHUN 2014 JML

%

1

SD

426

2,74

392

2,61

353

2,44

209

1,47

2

SMP

941

6,06

876

5,84

789

5,44

553

3,88

3

SMA

5.054

32,55

4.529

30,18

4.136

28,54

3.101

21,78

6.421

41,35

5.797

38,63

5.278

36,4

3.863

27,13

Jumlah 1

5%

2

6

D3

5%

4.044

26,04

3.562

23,74

3.429

23,66

3.193

8,20

7

D4/S 1

80%

4.871

31,37

5.406

36,03

5.529

38,15

6.699

47,05

8

S2

10%

190

1,22

240

1,60

256

1,77

481

3,38

9

S3

0

1

0,01

1

0,01

1

0,01

2

0,01

Jumlah 2

95 %

9.106

58,65

9.209

61,37

9.215

63,59 10.375

72,87

Jumlah 1+2

100%

15.52 7

100

15.006

100

14.49 3

100 14.238

100

68

Sumber : BKD dan Bappeda

2.1.1.2. Persentase jumlah aparat yang mengikuti diklat Prosentase jumlah aparat yang mengikuti diklat sebesar

98,59%

diperoleh

dari

perhitungan

jumlah PNS yang telah mengikuti diklat dalam kurun waktu tahun 2010 s/d 2014 sebanyak 14.038 orang dibagi jumlah PNS Kabupaten Kebumen tahun 2014 sebanyak 14.238 orang. Target jumlah aparat yang mengikuti diklat sampai

dengan

akhir

RPJMD

2015

telah

tercapai. Hal tersebut diperoleh terutama berasal dari Diklat-diklat yang diselenggarakan dengan Anggaran APBD Kabupaten Kebumen. Sedikitnya ada 6 kegiatan yang memberi kontribusi bagi pencapaian target ini yaitu : a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah; b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah; c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; d. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme (PKP) e. Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Tenaga administrasi Sekolah dan UPT Dikpora Unit Kecamatan se Kabupaten Kebumen; dan f. Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Kepala SMP, SMA/SMK Negeri, Kepala UPT Dikpora Unit Kecamatan se Kabupaten Kebumen dan Pejabat

Struktural

Dinas

Dikpora

Kab.

Kebumen Sedangkan Diklat yang diselenggarakan dengan anggaran APBN yaitu Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). PLPG ini diadakan bagi guru

yang

sudah

memenuhi

syarat

untuk

menerima tunjangan profesi (sertifikasi) agar

69

dapat

meningkatkan

kompetensi

dan

profesionalisme guru sebagai pengganti dari portofolio yang dinilai kurang maksimal dalam menjaring guru agar lulus sertifikasi. Jumlah guru pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah mengikuti Diklat PLPG dari tahun 2010 hingga

tahun

Namun

2014

demikian

sebanyak

5.864

Pemerintah

orang.

Kabupaten

Kebumen dari tahun ke tahun terus berusaha menambah alokasi anggaran untuk pendidikan dan

pelatihan

aparatur

apalagi

dengan

berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 dimana diamanatkan

untuk

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparatur salah satunya melalui Diklat. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengadakan koordinasi dan sinkronikasi program diklat dengan lembagalembaga diklat baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dengan harapan agar mereka lebih banyak mengikutsertakan PNS Kabupaten Kebumen

jika

ada

diklat-diklat

baru

dan

diharapkan anggaran dapat berasal dari mereka. Tabel 3.3 Persentasi jumlah aparat yang mengikuti diklat INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015

REALISASI KINERJA 2011

REALISASI KINERJA 2012

REALISASI KINERJA 2013

80%

44.82%

50.50%

51.38%

Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat

REALISASI KINERJA 2014

98,59%

Sumber : BKD dan Bappeda

2.1.1.3. Persentase

Penurunan

disiplin pegawai

70

Tingkat

Pelanggaran

Realisasi jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2014 sebanyak 19 orang dari total jumlah 14.238 orang (0,133%). Upaya yang dilakukan mendatang adalah lebih banyak memberikan pembinaan ke SKPD secara berkala terutama melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan lebih banyak untuk

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

kedisiplinan di SKPD dengan tim monev dari SKPD seperti Inspektorat. Tabel 3.4 Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai INDIKATOR KINERJA

Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai

TARGET CAPAIN KINERJA RPJMD 2010-2015 2% (316 orang)

REALISASIREALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA 2011 2012 2013 2014

0,142% 0,119% (22 orang) (18 orang)

0,172% (25 orang)

0,133% (19 orang)

Sumber : BKD dan Bappeda

2.1.2. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan

informasi

kebijakan

publik,

dengan

pencapaian

indikator : 2.1.2.1. Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP ditargetkan 100% dapat terealisasi sesuai target, hal ini karena telah terbentuknya Peraturan Daerah

Nomor

53

Tahun

2004

tentang

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik, Peraturan Bupai Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Partisipasi Publik, 71

Keputusan

Bupati

Kebumen

Nomor

489/1825/kep/2013 tentang Penunjukan PPID dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola

Informasi

Tentang

Tata

Cara

dan

Dokumentasi.

Pelayanan

SOP

Informasi

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut

realisasi

tersusnnya

revisi

regulasi

daerah tentang KIP tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.5 Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP INDIKATOR KINERJA Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015

REALISASI KINERJA 2011

REALISASI KINERJA 2012

REALISASI KINERJA 2013

REALISASI KINERJA 2014

100%

50%

100%

90%

100%

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Setda dan Bappeda

2.1.2.2. Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat Indikator kinerja ini diukur dengan prosentase /jumlah

ketersediaan

data

dan

informasi

pemerintah dan pembangunan dari para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu yang ada di 55 SKPD). Data tahun 2014, PPID (Kepala Bagian Humas dan Protokol) mengajukan permintaan/permohonan data kepada 55 PPID Pembantu terkait dengan jenis layanan informasi yang tersedia. Dari ke-55 PPID baru menyampaikan 33 PPID Pembantu. Target kinerja tahun 2014 sebesar 60% (33 PPID) dengan demikian target kinerja tahun 2014 telah terpenuhi 100%. 72

2.1.3. Meningkatnya

kemampuan

pengelolaan

keuangan

dan

kekayaan daerah, dengan pencapaian indikator : 2.1.3.1. Persentase tertib administrasi keuangan daerah Persentase tertib administrasi keuangan daerah pada tahun 2014 ditargetkan 78% terealisasi sebesar

77,22%,

angka

realisasi

dibandingkan tahun

tahun

2014

penurunan sebesar 12,22%,

2013

mengalami

sedangkan jika

dihitung rata-rata capaian kinerja dalam waktu empat tahun baru sebesar 81,91%. Hal ini disebabkan karena SKPD banyak yang terlambat

dalam

meliputi

pelaporan

LKD/laporan

keuangan,

semesteran,

yang

RKA/DPA

dan SPJ fungsional. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja ke depan agar target yang direncanakan dapat tercapai antara lain menyampaikan

data

pelaporan

keuangan

kepada SKPD dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan sebagai bahan

evaluasi

terhadap

tertib

keuangan

daerah.

sosialisasi

kepada

SKPD

Edaran Sekretaris

Daerah

administrasi

Selanjutnya

dilakukan

mendasari Nomor

Surat

900/0521

tanggal 6 Februari 2015, bahwa terhadap suatu proses keuangan dipersyaratkan telah selesai proses daerah,

keuangan hal

ini

yang

lain

dimaksudkan

termasuk agar

aset

laporan

keuangan tersebut dapat tersaji secara runtut dan akuntabel selain itu untuk memacu SKPD dalam tertib pengelolaan keuangan diberikan hadiah sepeda motor bagi SKPD terbaik dalam hal tertib administrasi keuangan daerah dengan kategori

Dinas/Badan/Setda/Setwan,

SMP/SMA/UPTD, Kantor/Kelurahan. 73

Kecamatan/

Berikut

adalah

administrasi

realisasi

keuangan

persentasi

daerah

tertib

tahun

2011

sampai dengan 2014. Tabel 3.6 Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah INDIKATOR KINERJA

Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2011 2012 2013 2014

85%

72%

89%

89,44%

77,22%

Sumber : DPPKAD dan Bappeda

2.1.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, dengan pencapaian indikator : 2.1.4.1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung Indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung ditargetkan 0%, terealisasi 0%, hal ini karena Pilkada langsung pada tahun 2011,

2012

Sementara

dan

2014

Pilkada

tidak

langsung

dilaksanakan. tahun

2013

dilaksanakan dengan realisasi 57,39%, tahun 2015 diharapkan realisasi bisa mencapai 72%. Adapun

strategi

yang

dilaksanakan

melalui

peningkatan intensitas sosialisasi di semua lini dan media pelaksanaan Pilkada serta validasi yang lebih akurat tentang data pemilih baik itu Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap maupun akurasi data angka partisipasi. Berikut realisasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

74

Tabel 3.7 Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 20102011 2012 2013 2014 2015 Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung

72%

0%

0%

57,39%

0%

Sumber : Kantor Kesbangpol dan Bappeda

2.1.4.2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades Pada

tahun

2014

indikator

partisipasi

masyarakat dalam pilkades ditergetkan 0% hal ini karena pada tahun 2014 memang tidak diselenggarakan

pemilihan

kepala

desa

di

Kabupaten Kebumen, sehingga realisasinya 0%. Adapun pelaksanaan Pilkades pada tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat ditargetkan 78%, terealisasi sebesar 89%, realisasi indikator ini dapat terlampaui, hal-hal yang mempengaruhi terlampauinya target tersebut antara lain karena adanya

sosialisasi

yang

intensif

dari

tim

pengarah dan pengawas ke tingkat kecamatan dan desa tentang pelaksanaan pilkades kepada pemilih dan pendataan pemilih oleh panitia di tingkat

desa

yang

akurat,

sehingga

Daftar

Pemilih Tetapnya benar-benar valid, pemilih yang

terdaftar

memungkinkan

adalah untuk

yang datang

benar-benar ke

Tempat

Pemungutan Suara. Berikut realisasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

75

Tabel 3.8 Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES INDIKATOR TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2011 2012 2013 2014 20102015 80% 80% 80% 89% 0% Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES Sumber : Bagian Tapem Setda dan Bappeda

2.1.5. Meningkatnya

kesiapan

pemerintah

kabupaten

dan

masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya, dengan pencapaian indikator : 2.1.5.1. Persentase

peningkatan

pelayanan

penanggulangan bencana alam Pencapaian indikator kinerja ini ditinjau dari target yang ditetapkan, telah sesuai target yang direncanakan sebesar 100%, hal ini karena pelayanan penanganan penanggulangan bencana sudah

sesuai

syarat

tatalaksana

penanggulangan bencana dengan memberikan respon secepat-cepatnya terhadap laporan yang disampaikan baik itu melalui surat maupun melalui pesan Radio TRC (Tim Reaksi Cepat) yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan seKabupaten Kebumen. Beberapa

kejadian

bencana

yang

dilakukan

operasi penanggulangan pada tahun 2014 yaitu: a. Penanggulangan Bencana Kebakaran Kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen bisa dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.9 Jumlah kejadian bencana NO

TAHUN

JUMLAH KEJADIAN 76

1

2011

36 Kejadian

2

2012

37 Kejadian

3

2013

34 Kejadian

4

2014

51 Kejadian

Sumber : BPBD dan Bappeda

Dari

bencana

kebakaran

yang

terjadi

Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pada saat

pemadaman

maupun

terhadap

kebakaran yang sudah terjadi terlebih dahulu dan

baru

dilaporkan

kebakaran

yang

Pemerintah

kemudian.

menimpa

perumahan,

Kabupaten

memberikan

bantuan

Untuk

Kebumen

berupa

bahan

bangunan (seng dan kayu kaso) terhadap korban kebakaran. b. Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam

Pelayanan terhadap penangulangan Bencana alam Longsor dan banjir yang menimpa perumahan penduduk, infra struktur baik jalan maupun saluran irigasi dilakukan : c. Penanganan

pasca

bencana

dilakukan

dengan cara kerja bakti; d. pemberian bantuan berupa logistik bahan makanan untuk penduduk yang tertimpa musibah; e. pemberian

bantuan

mendukung

perbaikan

bronjong

untuk

infrastruktur

jalan

maupun tanggul sungai. f. Kegiatan

Droping

menyediakan

1.750

Air

Bersih, tanki

dengan

air

yang

dipergunakan untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat, utamanya di daerah kawasan pegunungan yang mengalami kekeringan di 47 desa di 16 Kecamatan.

77

g. Pembuatan

jaringan

Pandansari

air

bersih

kecamatan

menggunakan

bantuan

di

desa

Sruweng Dana

yang

Siap

Pakai

(DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Output kegiatan ini adalah terbangunnya jaringan pipanisasi air bersih berupa 1 unit reservoar dan 7 titik kran utama (KU) di lingkungan desa Pandansari yang dimanfaatkan oleh sekitar 105 KK. h. Kegiatan Pengadaan logistik bahan makanan, bangunan

dan

bahan

banjaran,

melalui

pendistribusian bantuan bahan bangunan untuk

korban

bencana

meliputi:

kayu

usuk/kaso sebanyak 1.222 batang, Bronjong manual sebanyak 6 unit, Bronjong pabrikasi 85 unit, Seng sebanyak 750 lembar, Karung plastik sebanyak 775 lembar. Upaya

untuk

mengurangi

maupun

untuk

menanggulangi bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten

Kebumen

berupaya

melakukan

penambahan

POS

dengan

BPDB

secara

bertahap. Pada tahun 2014 telah dibangun sebuah Pos BPBD di Kecamatan Gombong dan untuk tahun 2015 akan dibangun dua buah Pos BPBD di wilayah Kecamatan Prembun dan Petanahan. peningkatan

Hal

ini

sebagai

pelayanan

wujud

dari

penanggulangan

bencana, yaitu dengan semakin mendekatkan titik layanan kepada masyarakat. Berikut adalah realisasi Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.10 Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI CAPAIAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2010-2015 78

Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : BPBD dan Bappeda

2.2. Pencapaian Misi Kedua “membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya dengan tujuan : 2.2.1. Meningkatkan kualitas SDM sebagai sumber daya utama pembangunan dengan sasaran 2.2.1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan pencapaian indikator : 2.2.1.1.1. Usia Harapan Hidup Meningkatnya usia harapan hidup tahun 2014 ditargetkan 69,45 tahun, terealisir

70,45

tahun

atau

pencapaian target sebesar

101,54

%. Meskipun secara umum usia harapan

hidup

namun

indikator

dipengaruhi indikator

sangat ini

oleh lainnya

berhasil sangat

pencapaian yaitu

Angka

Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu,

Angka

Kematian

Bayi

yang

kinerjanya perlu terus ditingkatkan. Berikut

adalah

realisasi

usia

harapan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3.11 Usia Harapan Hidup INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015

Usia Harapan Hidup

70,8

REALISA REALISA REALISA REALISA REALIS SI SI SI SI ASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 70,3

79

70,45

70,45

70,45

70,45

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.2. Mengurangi Tingkat Kematian Bayi Tingkat kematian bayi ditargetkan 10/1.000

KH

terealisir

sebesar

10,12/1.000 KH

atau pencapaian

target

sebesar

kinerja

98,8%.

Meskipun realisasi tidak terlampaui namun capaian indikator ini masih cukup tinggi, beberapa kendala yang mempengaruhi angka capaian ini tidak

dapat

terlampaui

karena

beberapa faktor yaitu masih banyak bayi yang lahir dengan berat badan lahir

sangat

rendah

yang

belum

mampu hidup. Dimana Kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh BBLR dimana bayi yang dilahirkan dalam kondisi BBLSR (Berat Badan Lahir Sangat Rendah) dibawah 1.000 gram. Kondisi tersebut disebabkan oleh status gizi ibu hamil kurang gizi, adapun kasus ibu hamil kurang gizi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 tercatat ada 308 kasus. Karena

kematian

berhubungan

bayi/neo-natal

dengan

kehamilan

maka upaya-upaya untuk menekan/ mengurangi angka kematian bayi atau

angka

kematian

neo-natal

adalah dengan pelayanan kesehatan Ibu hamil. Bentuk kegiatan yang dilakukan indikator

untuk ini

antara

mendukung lain

adalah

pelatihan stimulasi intervensi dini tumbuh kembang serta pelatihan 80

Asuhan Persalinan Normal. Kegiatan tersebut

memberikan

peningkatan

kontribusi

pengetahuan

bidan

dalam menangani kesehatan ibu dan anak

khususnya

penanganan

persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Berikut realisasi tingkat kematian bayi tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.12 Mengurangi Tingkat Angka Kematian Bayi INDIKATOR KINERJA Mengurangi Tingkat Angka Kematian Bayi

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015 5/1000 KH

REALISA REALISAS REALISAS REALISAS SI I I KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA TH 2013 TH 2014 TH 2011 TH 2012 8,84/1000 10,51/1000 9,53/1000 10,12/1000 KH KH KH KH

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten menekan

Kebumen Angka

untuk

Kematian

Bayi

diantaranya dengan : a. Pencegahan anemi pada ibu hamil dengan pemberian tablet tambah darah 90 tab; b. Pemberian PMT bagi ibu hamil; c. Peningkatan

kapasitas

penanganan BBLR dan Asfeksia; d. Penanganan kasus rujukan yang optimal; e. Sarana prasarana PICU (Pediatne Intensive Care Unit) dan NICU (Neonetal Intensive Care Unit) diI Rumah Sakit yang memadai;

81

f. Perlu

Sarana

Puskesmas Obstetri

prasarana

PONED

(Pelayanan

Neonatus

Essensial

Dasar) yang memadai; g. Pembiayaan

kasus

di

tingkat

rujukan. 2.2.1.1.3. Mengurangi Angka Kematian Balita Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA)

tahun

10/1.000

KH

2014

ditargetkan

terealisir

sebesar

11,82/1.000 KH atau pencapaian target sebesar 81,8%. Tampak bahwa pencapaian target angka kematian balita masih rendah, artinya angka kematian

balita

di

Kabupaten

Kebumen masih relatif tinggi, hal ini karena

tingkat

angka

kematian

balita juga dipengaruhi oleh angka kematian bayi. Masih cukup banyak bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah yang belum mampu hidup disebabkan antara lain karena status gizi ibu kurang gizi yang jumlahnya ada 308 kasus ibu hamil kurang gizi. Berikut

adalah

realisasi

angka

kematian balita tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.13 Mengurangi Angka Kematian Balita INDIKATOR SASARAN Mengurangi Angka Kematian Balita

REALISA REALISA REALISAS REALISAS REALISAS SI SI I I KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2013 TH 2014 TH 2010 TH 2011 TH 2012 9,4 10,5 11,08 11,06 11,82 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH 1.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

82

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten menekan

Kebumen Angka

untuk

Kematian

Balita

diantaranya dengan : a. Orientasi pembentukan Kelas Ibu Balita; b. Peningkatan

Kunjungan

Neonatus

pendekatan

dengan

MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda); c. Pemberian

PMT

(Pemberian

Makanan Tambahan) Pemulihan; d. Peningkatan

kapasitas

ASI

ekslusif; e. Peningkatan

kapasitas

MTBS

(Manajemen Terpadu Bayi Sakit); f.

Peningkatan

Kualitas

pemantauan Timbang Balita. 2.2.1.1.4. Meningkatkan

Kesehatan

Ibu/

Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka

Kematian

Ibu

(AKI)

ditargetkan 50/100.000 KH terealisir sebesar 58,37/100.000 KH kelahiran hidup atau pencapaian target kinerja sebesar 83,2%. Dari realisasi tampak masih belum bisa melampaui target sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) berada pada tingkat sedang. Hal ini karena penanganan atau pengelolaan pada saat hamil atau penanganan dalam kurun waktu 42 hari

sejak

terminasi

kehamilan

sehingga mengakibatkan kematian. Beberapa faktor penyebab terjadinya angka kematian ibu belum sesuai 83

harapan sarpras

karena medis

keterbatasan dalam

keterbatasan

dan

jumlah

pelayanan

partisipasi

jaringannya, SDM

medis

dasar

serta

masyarakat

dalam

kesehatan masih kurang. Upaya-upaya Pemerintah

yang

dilakukan

Kabupaten

Kebumen

untuk menurunkan AKI melalui : a. AMP (Audit Maternal Perinatal); b. Pembentukan kelas Ibu hamil; c. Jejaring Obstetri

PONED Neonatus

(Pelayanan Essensial

Dasar) dan PONEK (Pelayanan obstetric dan neonatal emergensi komprehensif); d. Pemenuhan Sarpras PONED; e. ANC (antenatal care) berkwalitas, ANC terpadu. Berikut

adalah

realisasi

Angka

Kematian Ibu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.14 Meningkatkan Kesehatan Ibu/Angka Kematian Ibu Melahirkan INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Kesehatan Ibu/Angka Kematian Ibu Melahirkan

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015

REALISAS I KINERJA TAHUN 2011

REALISA SI KINERJA TAHUN 2012

REALISA REALISASI SI KINERJA KINERJA TAHUN TAHUN 2014 2013

49 42,5 51,86 71,84 58,37 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.5. Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya

84

Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen

ditargetkan

terealisasi

sebesar

100%

100%,

dari

sejumlah kasus yang ditemukan dan dilayani

melalui

klinik

Voluntary

Counseling and Testing (VCT) dan tindaklanjutnya pengobatan di klinik CST (Care Support and Treatment). Apabila

dilihat

dari

data

kasus

pertahun terjadi peningkatan secara signifikan dan pada tahun 2014 ditangani (100%),

sejumlah hal

ini

107

kasus

sebagai

bukti

ditemukan dan meningkatnya peran lintas sektor terkait dan LSM peduli AIDS

dan

meningkatnya

layanan

VCT di kabupaten dari semula 3 (tiga) unit menjadi 15 unit di tahun 2014. Tabel 3.15 Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya INDIKATO R SASARAN

Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015

REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Cakupan

kunjungan

ibu

ditargetkan 95% terealisir 98,15% kinerja

atau

sebesar

pencapaian

sebesar

hamil target

103,32%.

Keberhasilan ini karena pemantauan

85

dan pendataan ibu hamil di wilayah setempat

oleh

dilaksanakan

petugas

sudah

secara

optimal

sehingga pelayanan antenatal sesuai dengan standar yaitu paling sedikit empat kali meliputi satu kali pada triwulan

pertama,

ditriwulan

kedua

satu

dan

kali

dua

kali

ditriwulan ketiga umur kehamilan. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

kunjungan ibu hamil tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.16 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil INDIKATO R SASARAN Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 90%

95%

96,8 %

97,59 %

97,77 %

98,15 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ditargetkan 79% terealisasi sebesar 92,96%, realisasi indikator ini berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 117,67% hal ini karena semua kejadian komplikasi pada maternal yang tidak sesuai dengan

estimasi/perkiraan

pada

awal tahun dapat ditangani pada faskes rujukan.

86

dasar

maupun

faskes

Berikut

adalah

realisasi

cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3.17 Cakupan kompllikasi kebidanan yang ditangani INDIKATOR SASARAN

Cakupan kompllikasi kebidanan yang ditangani

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015

80%

58,5%

90,70 %

90,87 %

90,88 %

92,96 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.8. Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh bidan dan tenaga kesehatan yang

memiliki

kompetensi

ditargetkan 90% terealisir sebesar 99,14%.

Realisasi

indikator

ini

tampak telah berhasil melampaui target, hal ini karena pemantauan oleh bidan atau tenaga kesehatan di wilayah

masing-masing

sudah

optimal, sehingga setiap pertolongan persalinan

diarahkan

untuk

dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan setempat. Selain

itu

dilakukan

upaya-upaya Pemerintah

yang

Kabupaten

Kebumen untuk memenuhi cakupan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dilakukan kesadaran

dengan

meningkatkan

masyarakat

melalui

penyuluhan pada pertemuan rutin 87

PKK serta pening katanpembinaan manajemen sistem rujukan secara vertikal dan horizontal. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

pertolongan persalinan oleh bidan dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi,

tahun

2011

sampai

dengan 2014. Tabel 3.18 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

INDIKATOR SASARAN

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015

100%

99 %

90%

100 %

100 %

99,14 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.9. Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan

pelayanan

nifas

ditargetkan 88% terealisir 95,41%.

Realisasi

sebesar

indikator

ini

tampak telah berhasil melampaui target,

hal

ini

karena

pelayanan

kepada ibu masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan, sudah dilaksanakan dengan optimal sesuai standar yang dipersyaratkan. Berdasarkan

catatan

tahun

2014

jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar adalah 88

sejumlah

19.367

orang,

sementara jumlah seluruh ibu nifas adalah 20.831 orang. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

pelayanan nifas tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 13.19 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN REALISAS SI SI SI SI KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010- TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 84%

90%

95,4 %

92,32 %

92,32 %

95,41 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.10. Cakupan

Neonatal

dengan

komplikasi yang ditangani Cakupan

neonatal

komplikasi

yang

dengan ditangani

ditargetkan 84%, terealisasi sebesar 95,39%.

Realisasi

indikator

ini

tampak berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 113,26%, hal ini karena kejadian komplikasi neonatal yang tidak sesuai dengan perkiraan pada awal tahun, semua sudah ditangani dengan baik pada faskes

dasar

maupun

faskes

rujukan. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

neonatal dengan komplikasi yang ditangai tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.20 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 89

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 60%

85%

75,5 %

77,5 %

80,52 %

95,39 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.11. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan

kunjungan

bayi

ditargetkan 91% terealisasi 102,03%, atau

pencapaian

target

kinerja

sebesar 111,78 %. Realisasi

indikator

ini

tampak

berhasil melampaui target, karena kesadaran masyarakat yang memiliki bayi usia dua puluh sembilan hari sampai

sebelas

bulan

mengunjungi

sarana

kesehatan

(poliklinik

untuk

pelayanan desa,

puskesmas, pustu, rumah bersalin dan rumah sakit dll). Upaya-upaya Pemerintah untuk

yang

dilakukan

Kabupaten

Kebumen

memenuhi

cakupan

kunjungan bayi adalah menerapkan sesuai standar pelayanan minimal yaitu

setiap

bayi

memperoleh

pelayanan kesehatan minimal empat kali yaitu pada : - umur dua puluh sembilan hari sampai tiga bulan, - umur tiga bulan sampai enam bulan, - umur

enam

bulan

sampai

sembilan bulan, dan - umur bulan. 90

sembilan

sampai

sebelas

Berikut

adalah

realisasi

cakupan

kunjungan bayi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.21 Cakupan Kunjungan Bayi TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN INDIKATOR SI SI SI SI SI KINERJA SASARAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 Cakupan Kunjungan Bayi

92%

84%

99,78 %

99,70 %

100,57 % 102,03 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.12. Cakupan Desa/Kelurahan UCI Cakupan

desa/kelurahan

UCI

(universal

child

immunization)

ditargetkan

100%,

indikator

dapat

terealisasi

sesuai

ini

dengan

target yang direncanakan, artinya bahwa pemberian immunisasi dasar lengkap pada : - bayi (0-11 bulan) Imunisasi dasar lengkap

meliputi

BCG,

DPT,

hepatitis, campak, pertusis, polio, DT, tetanus; - Ibu hamil (bumil) dan wanita usia subur (WUS) diberikan berupa TT; serta - Anak

sekolah

diberikan

tingkat

berupa

DT,

dasar tetanus,

campak dan TT; sudah

dilaksanakan

desa/kelurahan standar

460

sesuai

dengan

tatalaksana

yang

dipersyaratkan.

91

di

Berikut adalah realisasi Cakupan desa/kelurahan

UCI

tahun

2010

sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.22 Cakupan Desa/Kelurahan UCI

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Desa/ Kelurahan UCI

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 100%

100%

100 %

100%

100 %

100 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.13. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan

pelayanan

anak

balita

ditargetkan 90% terealisasi sebesar 90,92%, realisasi indikator ini dapat melampaui target yang direncanakan hal

ini

karena

pelayanan petugas

kesehatan kesehatan

pelaksanaan anak anak

oleh telah

dilaksanakan secara optimal sesuai dengan

standar

pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan. Sesuai

cakupan

balita,

jumlah

pelayanan anak

balita

anak yang

tercatat pada tahun 2014 ada 97.894 anak balita, dari jumlah itu terdapat 88.780 anak balita yang memperoleh pelayanan

pemantauan

pertumbuhan minimal 8 kali. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

pelayanan anak balita tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.23 92

Cakupan Pelayanan Anak Balita TARGET INDIKATOR REALISAS CAPAIAN REALISASI REALISASI REALISAS REALISAS SASARAN I KINERJA KINERJA KINERJA I KINERJA I KINERJA KINERJA RPJMD TH 2010 TH 2011 TH 2013 TH 2014 TH 2012 2010-2015 Cakupan Pelayanan Anak Balita

87%

78%

78,2 %

82,4 %

90,43 %

90,92 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.14. Cakupan

Pemberian

Makanan

Pendamping ASI Usia -6-24 bulan bagi Keluarga Miskin Cakupan

pemberian

makanan

pendamping ASI (MP-ASI) usia 6-24 bulan

bagi

keluarga

miskin

ditargetkan 100%, terealisasi sebesar 84,88%. Cakupan pemberian MP-ASI adalah pemberian MP-ASI kepada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin

selama

indikator

ini

90

hari.

tampak

Dari

realisasinya

tidak berhasil melampaui target, hal ini

karena

MP-ASI

dipersyaratkan

dalam

yang standar

pelayanan minimal adalah MP-ASI produk

pabrikan

instan, sehingga

berupa

bubuk

pencapaian angka

cakupan MP-ASI sangat dipengaruhi ketersediaan anggaran baik itu dari APBD maupun bantuan APBN. Berdasarkan

catatan

tahun

2013

realisasi pemberian MP-ASI sebesar 12,76%,

realisasi

tersebut

sangat

rendah dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal nasional yaitu 100%. Sehingga tahun 2014 93

pemberian MP-ASI menjadi program prioritas

Pemerintah

Kabupaten

Kebumen yang harus dituntaskan menjelang pencapaan tahun terakhir RPJMD, agar bisa tercapai target 100%. Hal ini dapat dilihat dari prosentase kenaikan pemberian MPASI

yang

mengalami

prosentase

peningkatan sangat tinggi ditahun 2014 dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 565,2%. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

MP-ASI bagi keluarga miskin tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.24 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Usia-6-24 bulan bagi Keluarga Miskin TARGET REALISA REALISA REALISA CAPAIAN REALISAS SI SI SI KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010- TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Usia-6-24 bulan bagi Keluarga Miskin

100%

3,81 %

6,23 %

12,76 %

84,88 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.15. Cakupan

Balita

Gizi

Buruk

mendapat Perawatan Pencapaian

indikator

kinerja

ini

ditinjau dari target yang ditetapkan telah

sesuai

target

yang

direncanakan sebesar 100%, hal ini karena penanganan balita gizi buruk oleh petugas kesehatan di sarana pelayanan

94

kesehatan

di

wilayah

setempat sudah dilakukan sesuai dengan

persyaratan

perawatan

tatalaksana gizi buruk. Berikut balita

adalah gizi

realisasi

buruk

perawatan

tahun

cakupan

mendapatkan 2010

sampai

dengan 2014. Tabel 3.25 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN REALISAS SI SI SI SI KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010- TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 100%

100%

100 %

100 %

100 %

100%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.16. Cakupan

Penjaringan

Kesehatan

siswa SD Pencapaian

indikator

kinerja

ini

ditinjau dari target yang ditetapkan, telah

sesuai

target

yang

direncanakan sebesar 100%, hal ini karena serta

pendataan,

pemantauan

pelaksanaan

penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat untuk

mengetahui

manajemen Kesehatan

pelaksanaan

Program Anak

Sekolah

Usaha di

SD

maupun sekolah setingkat, berupa pemeriksaan

kesehatan

kesehatan gigi dan mulut dilakukan

baik

oleh

umum, yang tenaga

kesehatan, guru UKS/UKGS (usaha

95

kesehatan sekolah/usaha kesehatan gigi sekolah) maupun oleh dokter kecil. Berikut

adalah

penjaringan

realisasi

kesehatan

cakupan siswa

SD

tahun 2011 sampai tahun 2014. Tabel 3.26 Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD TARGET REALISA REALISA REALISASI REALISAS CAPAIAN SI SI INDIKATOR KINERJA I KINERJA SASARAN KINERJA RPJMD TH 2011 KINERJA KINERJA TH 2014 2010-2015 TH 2012 TH 2013 Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD

100%

100%

100 %

100 %

100 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.17. Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan

peserta

KB

aktif

ditargetkan 70% terealisasi sebesar 76,96%,

Realisasi

indikator

ini

berhasil melampaui target dengan capaian

sebesar

109,9%.

hal

ini

karena pendataan, konseling serta pelayanan

kontrasepsi

terhadap

pasangan usia subur (PUS) oleh petugas

kesehatan

di

wilayah

setempat sudah sesuai standar dan dilaksanakan

secara

optimal.

Tercatat tahun 2014 jumlah PUS yang

menggunakan

kontrasepsi

sebanyak 159.530 PUS, sementara seluruh PUS sebanyak 207.283 PUS, dengan rumus perhitungan cakupan peserta KB aktif adalah jumlah PUS

96

yang menggunakan alat kontrasepsi dibagi seluruh PUS. Upaya-upaya Pemerintah

yang

dilakukan

Kabupaten

Kebumen

agar realisasi capaian indikator ini terus

ditingkatkan

adalah

antara

dengan

lain

menyediakan

kebutuhan alat, obat, serta cara kontrasepsi

sesuai

aturan,

menyediakan pelayanan KB berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan

Komunikasi

Inter

Person/konseling KB. Berikut

adalah

realisasi

cakupan

peserta KB aktif tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3.27 Cakupan Peserta KB Aktif

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Peserta KB Aktif

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 61%

66%

76,9%

78,08 %

75,83 %

76,96 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.18. Cakupan Penanganan

Penemuan Penderita

dan Penyakit,

didukung oleh tiga sub indikator selengkapnya

diuraikan

sebagai

berikut : a. Acude Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun 97

Indikator

ini

2/100.000,

ditargetkan

terealisasi

>

sebesar

1,57/100.000, artinya indikator kasus AFP masih dibawah target yang

direncanakan

dengan

capaian sebesar 78,5%, hal ini karena

pemantauan

dan

pencarian kasus AFP oleh petugas kesehatan telah dilakukan namun kurang optimal, langkah-langkah yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada

masyarakat

ditingkatkan

serta

perlu

pemantauan

lebih inten. Berdasarkan catatan kasus AFP tahun

2014

ditemukan

tujuh

kasus, yaitu anak berusia kurang dari

15

tahun

menderita

kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh)

terjadi

secara

akut

(mendadak). Berikut adalah realisasi indikator AFP rate per 100.000 penduduk usia

<15

tahun

tahun

2010

sampai dengan tahun 2014.

Tabel 3.28 Acude Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 Tahun INDIKATOR SASARAN

Acude Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015

>2 100.000 98

REALISA REALISA REALISA REALISAS SI SI SI I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2014 TH 2011 TH 2012 TH 2013 2,3 100.000

2,0 100.000

2,57 100.000

1,57 100.000

< 15 tahun Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

b. Penemuan penderita Pneumonia Balita Indikator ini ditargetkan 100% terealisasi

sebesar

77,21%,

indikator ini realisasinya masih jauh dibawah target hal ini karena belum semua puskesmas secara maksimal

melaksanakan

manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

atau

memberikan

tatalaksana sesuai standar ketika menangani

balita

penderita

infeksi akut. Berdasarkan catatan pada tahun 2014 jumlah balita penderita

pneumonia

adalah

11.767 balita sementara penderiat yang tertangani berjumlah 9.085 balita. Berikut

adalah

realisasi

penemuan penderita pneumonia balita tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 3.29 Penemuan penderita Pneumonia Balita TARGET INDIKATOR REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SASARAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 Penemuan penderita Pneumonia

100%

100%

99

80,7 %

67 %

87,31 %

77,21 %

Balita Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

Untuk

meningkatkan

penemuan pada

cakupan

pneumonia

tahun

balita,

2015

akan

dilaksanakan refresing MTBS bagi bidan

untuk

kepatuhan

meningkatkan

tatalaksana

sesuai

standart, pemenuhan Form MTBS di Puskesmas dan pemenuhan ARI Timer. c. Penderita DBD yang ditangani Indikator ini ditargetkan 100% dengan realisasi capaian sesuai target

sebesar

karena

100%,

hal

pemantauan

ini dan

penanganan kasus DBD (demam berdarah dangue) oleh petugas kesehatan sudah sesuai dengan standar

di

Berdasarkan

wilayah catatan

kerja. penderita

DBD tahun 2014 di Kabupaten Kebumen berjumlah 29 penderita. Langkah upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menekan angka kasus

DBD

dilakukan

dengan

penanggulangan kasus meliputi aktifitas penyelidikan epidemologi (pencarian

penderita

pemeriksaan

jentik

di

DBD), rumah

tersangka dalam radius 100 meter (3 M) plus, pemberantasan vector, promosi kesehatan (penyuluhan) serta monev.

100

Berikut

realisasi

penderita

DBD

penemuan

yang

ditangani

tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.30 Penderita DBD yang ditangani

INDIKATOR SASARAN

Penderita DBD yang ditangani

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN REALISAS SI SI SI SI KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010- TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.19. Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

Dasar Masyarakat Miskin Indikator

ini

ditargetkan

100%

terealisasi sebesar 74,34%, tampak indikator ini realisasinya masih jauh dibawah target hal ini disebabkan karena pada era transisi JKN data pelayanan kesehatan dasar belum mencakup

seluruh

FKTP

(dokter

keluarga, klinik, dll). Langkah atau upaya ke depan agar target cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin dapat tercapai melalui a. pelayanan

data

pelayanan

dasar

cakupan baik

di

Puskesmas, BPJS, Klinik maupun Dokter Keluarga. b. pelatihan

akreditasi

Puskesmas

dan

di

seluruh

persiapan

puskesmas menjadi BLUD, dalam rangka 101

peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan

di

Puskesmas dan jaringannya berdasarkan catatan, pasien rawat jalan dan rawat inap masyarakat miskin

tahun

2014

yang

mendapat perawatan di sarana kesehatan

berjumlah

482.707

pasien, sementara jumlah seluruh masyarakat Kebumen

miskin

Kabupaten

berjumlah

649.291

realisasi

cakupan

orang. Berikut pelayanan maskin

kesehatan tahun

2011

dasar sampai

dengan tahun 2014. Tabel 3.31 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN REALISAS SI SI SI SI KINERJA I KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010- TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 100%

100%

100 %

100 %

72,5 %

74,34 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.20. Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan pasien Masyarakat Miskin Indikator

ini

ditargetkan

100%

terealisasi sebesar 6,23%, tampak indikator ini realisasinya masih jauh dibawah target hal ini disebabkan karena pelayanan dasar dan rujukan maskin

sebagai

penghitungan 102

denominator

capaian

adalah

seluruh jumlah maskin Kabupaten, sehingga

tidak

tercapainya

target

yang ditetapkan dikarenakan tidak semua

masyarakat

miskin

mengalami sakit dan tidak semua masyarakat

miskin

yang

sakit

membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Dari sisi pelayanan maskin baik itu pelayanan dasar maupun rujukan

semua

membutuhkan

maskin

pelayanan

yang dilayani

semuanya 100 %. Tercatat pasien rujukan maskin disarana kesehatan tahun

2014

berjumlah

30.076

pasien, sementara angka rujukan maskin

Kabupaten

Kebumen

berjumlah 482.707 orang. Berikut realisasi cakupan pelayanan rujukan maskin tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 3.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin INDIKATOR SASARAN

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 100%

100%

103

100 %

100 %

7,10 %

6,23 %

Masyarakat Miskin Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

Target

pada

indikator

ini

belum

dapat terpenuhi. Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun yang akan datang

sebagai

upaya

mencapai

target sebagai berikut: a. Membuat

surat

Dinas

edaran

Kesehatan

Puskesmas

dan data

pelayanan

dasar

Puskesmas,

kepada

BPJS

pelayanan

surat untuk

cakupan baik

Klinik

di

maupun

Dokter Keluarga b. Pelatihan akreditasi di seluruh Puskesmas

dan

Puskesmas

menjadi

dalam

persiapan

rangka

BLUD,

peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

2.2.1.1.21. Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Indikator dengan

ini

ditargetkan

realisasi

capaian

100% sesuai

target sebesar 100%, hal ini karena semua

sarana

sakit)

yang

kesehatan ada

di

(rumah

Kabupaten

Kebumen berjumlah 12 buah telah menerapkan

pelayanan

gawat

darurat yang memiliki dokter umum on side 24 jam dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam standar pelayanan minimal,

memiliki

transportasi dan komunikasi. 104

alat

Berikut

realisasi

penemuan

penderita DBD yang ditangani dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.33 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015 100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.22. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <24 jam Indikator dengan

ini

ditargetkan

realisasi

capaian

100% sesuai

target sebesar 100%, hal ini karena tahun 2014 terdapat satu kasus KLB.

Adapun penanganannya baik

berupa

penyelidikan

dan/

penanggulangan desa/kelurahan

atau

terhadap yang

mengalami

KLB sudah ditangani kurang dari 24 jam sejak laporan diterima telah dilaksanakan secara optimal. Berikut

realisasi

desa/kelurahan yang

cakupan

mengalami

dilakukan

KLB

penyelidikan

epidemologi <24 jam dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 105

Tabel 3.34 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

INDIKATOR SASARAN Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.1.23. Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif ditargetkan 90% terealisir

93,69%, realisasi

indikator ini dapat melampaui target yang direncanakan, hal ini karena adanya komitmen dari semua pihak melalui

Usaha

Bersumberdaya kegiatan serta

Kesehatan

Masyarakat

kader

dan

dukungan

kesehatan

dari

puskesmas

serta

masyarakat, sarana-sarana

rumah

dan

pembantu

yang

pengembangan

desa/

sakit,

puskesmas terkait kelurahan

siaga. Tercatat dari jumlah 460 buah desa/ kelurahan siaga, terdapat 431 buah desa/kelurahan siaga aktif. Berikut adalah realisasi Cakupan desa/kelurahan

siaga

aktif

dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

106

Tabel 3.35 Cakupan Desa Siaga Aktif

INDIKATOR SASARAN

Cakupan Desa Siaga Aktif

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 85%

85%

27,6 %

83,47 %

91,74 %

93,69 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.2. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap, dengan pencapaian indikator : 2.2.1.2.1. Persentase

Cakupan

Pelayanan

Jamkesda Indikator

ini

terealisasi

ditargetkan

0,54%.

1,7%

Penghitungan

realisasi dari Jumlah pasien yang terklem jamkesda 580 jiwa dari total sasaran 106.364 jiwa. jadi cakupan pelayanan jamkesda mencapai 0,54% indikator ini realisasinya masih jauh dibawah target, hal ini karena Sejak tahun

2014

kesehatan sebagian

diberlakukan nasional

besar

jaminan

(JKN)

pasien

yang maskin

langsung mendaftar ke BPJS (bayar premi)

apabila

sakit

dan

berobat.

Upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi

target

yaitu

Program

Jamkesda Kabupaten Kebumen akan diintegrasikan ke program JKN BPJS Kesehatan, artinya masyarakat miskin dan

jamkesmas

kemampuan 107

dana

(PBI) yang

sesuai ada

atau

tersedia. Disamping itu tahun 2015 Kabupaten

Kebumen

mendapatkan Jamkesda

alokasi

Propinsi

juga

kuota

Jawa

PBI

Tengah

sebanyak 3.636 jiwa yang preminya akan

dibayarkan

oleh

Jamkesda

Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Tabel 3.36 Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda

INDIKAT OR SASARAN

Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD

REALIS REALISA REALISA REALISA REALISA SI SI SI SI ASI KINERJ KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN A 2010-2015 2011 2012 2013 2014 TAHUN 2010 0,42% 0,19% 0,54 % 1,80 % 2,3 % 0,54 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Bappeda

2.2.1.3. Terlaksananya pendidikan untuk semua, dengan pencapaian indikator : 3.1.1.3.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) LakiLaki Indikator

Meningkatnya

Angka

Partisipasi Kasar (APK) laki-laki. APK mempunyai arti proporsi anak yang bersekolah pendidikan

pada

suatu

tertentu

jenjang terhadap

penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dengan pendidikannya. Untuk penghitungan APK tahun 2014

108

ini,

disajikan

indikator

menjadi

sesuai

empat

dengan

sub

jenjang

pendidikan untuk jenis kelamin lakilaki, selengkapnya sebagai berikut : a. Capaian APK PAUD laki-laki Target yang dicanangkan tahun 2014 berkait dengan APK PAUD laki-laki

sebesar

terealisasi

51,62

46,90

%.

%

Target

tersebut tidak tercapai, namun menunjukkan capaian yang cukup bagus, yaitu diatas 88%. Permasalahan

tidak

tercapainya

APK PAUD karena faktor layanan PAUD yaitu akses layanan PAUD yang masih jauh, dimana jumlah lembaga

penyelenggara

PAUD

masih belum memadai selain itu bertambahnya

angka

penduduk

usia 3-6 tahun. Peningkatan capaian untuk akses terhadap layanan PAUD ini masih sangat

memungkinkan

dengan

dengan

seluruh

orang

yakni

mendorong tua

agar

memberikan kesempatan belajar sejak

usia

maupun

dini

baik

perempuan.

laki-laki Demikian

juga dengan melihat potensi yang mendukung akses program PAUD antara lain: meningkatnya jumlah relawan pendidik di jenjang PAUD, bantuan

PNPM

untuk

pembangunan gedung PAUD dan dukungan organisasi mitra dalam pengembangan PAUD.

109

Rencana

tindaklanjut

untuk

terhadap

akses

mendukung

layanan PAUD antara lain: - Sosialisasi Program PAUD yang lebih

luas

melalui

berbagai

kesempatan

yang

memungkinkan; - Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; - Penyelenggaraan

Kegiatan

Gebyar PAUD; - Menambah

jumlah

layanan

PAUD di pelosok perdesaan; - Merintis

PAUD

percontohan/terpadu. b. Capaian APK SD laki-laki APK

SD/MI

ditargetkan

untuk 104,38

terealisir

laki-laki, %

sebesar

dapat

104,04%

meskipun tidak melampaui target, tapi

capaiannya

sangat

bagus,

yakni diatas 99%. sehingga dapat disimpulkan

bahwa

akses

terhadap pendidikan dasar cukup berhasil.

Hal ini karena program

Bantuan (BOS),

Operasional Beasiswa

miskin/kurang sosialisasi

Sekolah

bagi mampu

Program

siswa dan

Pengarus

Utamaan Gender (PUG) berjalan dengan cukup baik dan akan lebih ditingkatkan. c. Capaian APK SMP laki-laki APK

SMP

ditargetkan 110

untuk 98,99%

laki-laki, dapat

terealisir

sebesar

96,54%

meskipun tidak melampaui target, tapi

capaiannya

sangat

bagus,

yakni diatas 97%. sehingga dapat disimpulkan

bahwa

akses

terhadap pendidikan dasar cukup berhasil.

Hal ini karena program

Bantuan (BOS),

Operasional Beasiswa

bagi

miskin/kurang sosialisasi

Sekolah siswa

mampu

Program

dan

Pengarus

Utamaan Gender (PUG) berjalan dengan cukup baik dan akan lebih ditingkatkan. d. Capaian

APK

pendidikan

menengah laki-laki APK pendidikan menengah untuk laki-laki,

ditargetkan

dapat

terlampauai

realisasi

sebesar

60,64% dengan

80,37%,

yang

berarti capaiannya diatas 132% sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa akses terhadap pendidikan menengah cukup berhasil. Hal ini karena

program

Operasional Beasiswa kurang Gender

Sekolah

(BOS),

siswa

miskin/

bagi mampu

Program

Bantuan

dan

sosialisasi

Pengarus (PUG)

berjalan

Utamaan dengan

baik. Tabel 3.37 Angka Partisipasi Kasar Laki-Laki

INDIKATO R KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA

REALISAS I KINERJA TAHUN

111

REALISAS I KINERJA

REALISAS I KINERJA TAHUN

REALISAS I KINERJA TAHUN

RPJMD 2010-2015

2011

TAHUN 2012

2013

2014

APK PAUD

51,68%

50,09%

45,52%

46,69%

46,90%

APK SD

104,4%

107,19%

104,35%

103,76%

104,04%

APK SMP

98,92%

105,47%

100,50%

92,04%

96,54%

APK SMA/ MA/SMK

60,67%

59,64%

60,24%

75,88%

80,37%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4. Meningkatnya

kualitas

pendidikan,

dengan

pencapaian indikator : 2.2.1.4.1. Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal Indikator

kinerja

ketersediaan

kurikulum nasional dan lokal telah tercapai

100%,

disimpulkan

sehingga

bahwa

dapat

ketersediaan

kurikulum nasional dan lokal untuk semua

jenjang

berhasil. sekolah

Hal

pendidikan ini

sudah

karena

cukup semua

melaksanakan

kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Berikut

adalah

ketersediaan

kurikulum nasional dan lokal tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 3.38 Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal

INDIKATOR SASARAN Ketersediaan Kurikulum

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015

REALISAS I KINERJA TAHUN 2011

REALISAS I KINERJA TAHUN 2012

REALISAS I KINERJA TAHUN 2013

REALISAS I KINERJA TAHUN 2014

80%

97 %

98 %

100 %

100 %

112

Nasional dan Lokal Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4.2. Keterlakasanaan Kurikulum Nasional dan Lokal Indikator

kinerja

keterlaksanaan

kurikulum nasional dan lokal telah tercapai

100%,

disimpulkan

sehingga

bahwa

dapat

keterlaksanaan

kurikulum nasional dan lokal untuk semua

jenjang

pendidikan

berhasil.

Hal

sekolah

dan

madrasah

sudah

melaksanakan

kurikulum

tingkat

satuan

ini

cukup

karena

pendidikan

semua

tahun

2006

maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2013. Berikut

adalah

keterlaksanaan

kurikulum nasional dan lokal tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3.39 Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal TARGET CAPAIAN REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015

INDIKATOR KINERJA Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal

80%

80%

80%

100%

100%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4.3. Persentase Kelulusan Untuk

penghitungan

persentase

kelulusan tahun 2014 ini, disajikan menjadi tiga sub indikator sesuai

113

dengan

jenjang

pendidikan,

selengkapnya sebagai berikut: a. Indikator kinerja persentase Angka Kelulusan dengan

tingkat

capaian

keberhasilan

ini

SD

berhasil

diatas

100%.

karena

adanya

program kelulusan untuk Ujian Sekolah

(sebelumnya

bernama

UASBN) untuk jenjang SD diambil dari

penggabungan

nilai

Ujian

Sekolah dan Nilai Sekolah dari hasil

pembelajaran

selama

di

sekolah. b. Indikator kinerja persentase Angka Kelulusan tingkat SMP ditargetkan di

RPJMD

sebesar

95,97%

terealisir 99,97% berhasil dengan capaian diatas 104%, keberhasilan ini karena mulai tahun 2013 hasil kelulusan jenjang SMP/MTs tidak lagi

murni

dari

hasil

Ujian

Nasional, akan tetapi dihitung dari nilai

Ujian

Nasional

dan

Nilai

Sekolah hasil pembelajaran selama di sekolah. c. Indikator kinerja persentase Angka Kelulusan tingkat SMA/SMK dari target

yang

telah

ditetapkan

sebesar 96,60%, terealisir 99,99%, sehingga berhasil dengan capaian diatas

105%.

keberhasilan

ini

karena mulai dari tahun 2013 hasil kelulusan jenjang SMA/MA/SMK tidak lagi murni dari hasil Ujian Nasional, akan tetapi dihitung dari nilai

114

Ujian

Nasional

dan

Nilai

Sekolah hasil pembelajaran selama di sekolah. Berikut adalah realisasi persentasi angka

kelulusan

tingkat

sesuai

pendidikan

dengan

tahun

2011

sampai dengan tahun 2014. Tabel 3.40 Persentase Angka Kelulusan

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA CAPAIAN SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2015

Prosentase angka kelulusan : SD/MI

100%

100%,

99,90 %,

99,99%,

100%,

100%,

SMP/MTs

94%

92,77%,

97,90%,

98,87%,

99,70%,

99,97%,

SMA/MA/SM K

95%

89,59%

99,76%

99,87%

99,76%

99,99%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4.4. Lulusan yang Melanjutkan Untuk

indikator

lulusan

yang

melanjutkan diuraikan kedalam dua sub indikator sesuai dengan jenjang pendidikan,

selengkapnya

sebagai

kinerja

Angka

ke

Angka

berikut: a. Indikator Melanjutkan

SMP.

melanjutkan ke SMP ditargetkan 106,79%

terealisasi

meskipun

realisasi

terlampaui

97,16%, tidak

namun

bisa tingkat

pencapaian

angka

tingkat SMP

cukup tinggi sebesar

91,49

%.

melanjutkan

Penyebab

angka

melanjutkan ke SMP realisasinya 115

tidak tercapai sesuai target ada kemungkinan bahwa anak tersebut sebenarnya melanjutkan sekolah, tetapi tidak di Kabupaten Kebumen, misalnya di pondok pesantren di luar

kota.

memang

Selain anak

melanjutkan diperlukan

bisa

tersebut

ke

SMP,

dorongan

bersangkutan sekolah,

itu

tidak

sehingga

agar

yang

melanjutkan

untuk

jadi

ke

mensukseskan

wajar pendidikan dasar 9 tahun. Salah

satu

program

yang

dijalankan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Kebumen

adalah

dengan memberikan Beasiswa bagi siswa keluarga kurang mampu dari dana

APBD

Kabupaten

khusus

untuk siswa kelas 6 dan 9 yang akan lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan untuk penyaluran beasiswa dilaksanakan sebelum siswa lulus Ujian Sekolah atau Ujian Nasional. b. Indikator Melanjutkan

kinerja

Angka

ke

Angka

SMA.

melanjutkan ke SMA ditargetkan 96,90% terealisasi 84,20%, dengan tingkat pencapaian sebesar sebesar 88,26%.

Penyebab

angka

melanjutkan ke SMA tidak tercapai sesuai

target,

ada kemungkinan

bahwa anak tersebut sebenarnya melanjutkan sekolah, tetapi tidak di Kabupaten Kebumen, misalnya di pondok pesantren di luar kota. Selain itu bisa juga karena memang 116

anak tersebut tidak melanjutkan ke SMA, sehingga diperlukan dorongan (dalam

bentuk

sosialisasi)

agar

yang bersangkutan melanjutkan ke sekolah. adanya

Diharapkan program

dengan

Beasiswa

bagi

siswa keluarga kurang mampu dari dana

APBD

Kabupaten

khusus

untuk siswa kelas 6 dan 9 yang akan lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tabel 3.41 Lulusan yang Melanjutkan

TARGET REALIS REALISA REALISA REALISA CAPAIAN REALISA ASI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD 2010- KINERJA TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 TH 2010 2015

INDIKATOR KINERJA

Lulusan yang Melanjutkan

SM P

107,79%

100,79%,

99,03%,

110,24%,

97,69 %,

97,16 %,

SM A

96,90%

91,78%

83,2%

79,71%

84,09%

84,20 %

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4.5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perpustakaan Dalam indikator peningkatan sarpras pendidikan ini, dibagi menjadi empat sub indikator sesuai dengan jenjang pendidikannya

yaitu

peningkatan

sarpras PAUD, SD, SMP dan SMA selengkapnya sebagai berikut: a. Sub Indikator kinerja peningkatan sarana prasarana PAUD. Persentasi kondisi 117

secara

sarpras

keseluruhan PAUD

dalam

kondisi baik masih cukup tinggi yaitu sebesar 77,90% sedangkan rusak ringan 19,5% dan rusak berat 2,61%. Dalam tabel tampak bahwa

tingkat

capaian

semua

sarpras di atas 100%, demikian juga kondisi sarpras yang rusak ringan dan rusak berat relatif dapat ditekan sehingga persentasi kerusakan sarpras melebihi target yang ditetapkan, hal ini karena kuota

yang

anggaran

didapatkan

APBD

dari

provinsi

dan

APBD Kabupaten lebih dari kuota target

yang

sudah

untuk

rehabilitasi

rusak

berat-sedang

ditetapkan

ruang

kelas

yang

ada

sejumlah 64 ruang dan ruang kelas baru sebanyak 23 ruang. Tabel 3.42 Target Dan Realisasi Kondisi Ruangan PAUD Tahun 2014

INDIKATOR SASARAN Kondisi Ruangan PAUD a. Baik b. R. Ringan b. R. Berat

TARGET TAHUN 2014

REALISASI % PENCAPAIAN TAHUN TARGET 2014    

76,60% 20,20% 3,20%

77,90% 19,50% 2,61%

101,69 103,47 118,56

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

Tabel 3.43 Realisasi Kondisi Ruangan PAUD Empat Tahun Terakhir TARGET CAPAIAN REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI INDIKATOR KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 Sarana Prasarana 118

PAUD Kondisi Ruang Kelas : a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat

78,70% 18,60%

77% 20%

53,81% 35,82%

2,70%

3%

10,37%

69,50%

77,90%

25,68%

19,50%

4,83%

2,61%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

b. Sub Indikator kinerja peningkatan sarana prasarana SD. - sarpras SD dalam kondisi baik masih

cukup

sebesar

tinggi

75,18%,

yaitu

meskipun

target tidak terlampaui namun tingkat capaian diatas angka 90%. Hal ini disebabkan adanya penurunan kualitas bangunan karena faktor usia sehingga ada beberapa

ruang

kelas

sekolah-sekolah

di yang

sebelumnya baik menjadi rusak ringan kondisinya. - Sarpras SD dalam kondisi rusak ringan

ditargetkan

sebesar

10,10%, namun target tersebut tidak

bisa

realisasinya artinya

diwujudkan masih

sarpras

dan

21,31%,

yang

rusak

ringan

cukup

tinggi.

Untuk

kondisi

rusak

ringan

target

tahun 2015 di akhir Renstra Dikpora adalah

Kabupaten 7,20%

Kebumen

dan

capaian

Tahun 2014 masih terhitung rendah yaitu

21,31%. Sebagai

catatan bahwa data indikator kondisi

rusak

ringan

didalamnya

termasuk

tingkat

rusak ringan dan rusak sedang, sedangkan 119

yang

menjadi

prioritas pusat

program

sampai

2015

pemerintah

dengan

tuntasnya

tahun

program

rehabilitasi untuk ruang kelas rusak berat jenjang pendidikan dasar,

sesuai

Juknis

DAK

Bidang Pendidikan Dasar dari Tahun

2012

penggunaan

prioritas

adalah

untuk

rehabilitasi rusak sedang dan berat. - sarpras SD dalam kondisi rusak berat ditargetkan sebesar 7,20% terealisasi sebesar 3,51%, upaya menekan angka sarpras kondisi rusak

berat

sangat

berhasil

sehingga memperoleh capaian sebesar 151,23%. Hal ini karena prioritas pusat

program

sampai

pemerintah

dengan

tahun

2015 adalah tuntasnya program rehabilitasi untuk ruang kelas rusak berat jenjang pendidikan dasar,

sesuai

Juknis

DAK

Bidang Pendidikan Dasar dari Tahun

2012

penggunaan

prioritas

adalah

untuk

rehabilitasi rusak sedang dan berat. - kepemilikan SD/MI,

perpustakaan

ditargetkan

sebesar

37%, realisasi sebesar 61,97%, hal ini tampak bahwa upaya Pemkab

Kebumen

meningkatkan perpustakaan

dalam

kepemilian SD/MI

berhasil

dengan capaian di atas 167%. Hal

ini

karena

dipengaruhi

adanya alokasi bantuan dari APBN 120

maupun

APBD

untuk

pembangunan

sebanyak

58

perpustakaan SD. Berikut

adalah

target

dan

realisasi sarpras SD/MI tahun 2014

serta

sarpras

realisasi

SD/MI

kondisi

tahun

2011

sampai dengan 2014 Tabel 3.44 Target Dan Realisasi Kondisi Sarpras Dan Persentase Kepemilikan Perpustakaan Jenjang SD INDIKATOR SASARAN

NO. 1.

2.

% REALISAS PENCAPAIAN I TAHUN TARGET 2014 TAHUN 2014    

TARGET TAHUN 2014

Kondisi sarpras a. Baik b. R. Ringan b. R. Berat % SD/MI memiliki perpustakaan

82,70% 10,10% 7,20%

75,18% 21,31% 3,51%

90,91% (10,98) % 151,23%

37%

61,97%

167.48%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

Tabel 3.45 Realisasi Kondisi Sarpras Dan Persentase Kepemilikan Perpustakaan Jenjang SD Empat Tahun Terakhir INDIKATOR NO. KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015

1. Kondisi Sarpras a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat 2. Persentase SD/MI memiliki Perpustakaan

REALIS REALIS REALIS REALIS ASI ASI ASI ASI KINERJ KINERJA KINERJ KINERJ A TH TH 2012 A TH A TH 2011 2013 2014

89,50%

64,49%

78,23%

72,06%

75,18%

7,20%

23,29%

19,59%

24,02%

21,31%

3,30%

16,30%

2,18%

4%

3,51%

38%

50,77%

53,75%

58,65%

61,97%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

c. Sub Indikator kinerja peningkatan sarana prasarana SMP. - sarpras SMP dalam kondisi baik ditargetkan 121

92%

terealisasi

sebesar

86,90%,

meskipun

target tidak terlampaui namun tingkat capaian diatas angka 94%. Hal ini karena adanya penurunan kualitas bangunan yang

disebabkan

faktor

usia

sehingga ada beberapa ruang kelas

di

sekolah

SMP/MTs baik

yang

menjadi

jenjang

sebelumnya rusak

ringan

dalam

kondidi

kondisinya. - Sarpras

SMP

rusak

ringan

ditargetkan

sebesar 7%, terealisasi sebesar 11,79% atau dengan capaian 31,59%, artinya sarpras SMP dalam

kondisi

rusak

ringan

dalam jumlah sedang. Hal ini karena anggaran untuk rehab gedung seluruhnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Jawa

Keuangan

Tengah,

prioritas pusat 2015

yang

program

sampai

Provinsi menjadi

pemerintah

dengan

tuntasnya

tahun

program

rehabilitasi untuk ruang kelas rusak berat jenjang pendidikan dasar

sesuai

Juknis

DAK

Bidang Pendidikan Dasar dari Tahun

2012

penggunaan

prioritas

adalah

untuk

rehabilitasi rusak sedang dan berat. - sarpras rusak

SMP berat

dalam

kondisi

ditargetkan

1%

terealisasi sebesar 1,31%, angka realisasi tidak

tersebut

dapat

meskipun

tercapai

tetapi

relatif kecil jumlahnya. Hal ini 122

karena

prioritas

anggaran

program rehabilitasi diarahkan pada sarpras dengan kondisi rusak berat dan sedang. - kepemilikan perpustakaan SMP, ditargetkan

sebesar

78%,

terealisasi sebesar 83,42%, hal ini berarti Pemkab Kebumen telah

berhasil

meningkatkan

kepemilikan perpustakaan SMP, sehingga

realisasi

dapat

target

yang

melampaui

direncanakan, hal ini karena dipengaruhi bantuan APBD

adanya

alokasi

APBN

maupun

dari untuk

pembangunan

perpustakaan SMP. Pada tahun 2014

realisasi

sebanyak

14

pembangunan perpustakaan

SMP. Berikut adalah target dan realisasi tahun 2014 serta realisasi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 indikator kondisi sarana dan prasarana

serta

perpustakaan

kepemilikan

untuk

jenjang

pendidikan SMP. Tabel 3.46 Target Dan Realisasi Tahun 2014 Kondisi Sarpras Dan Kepemilikan Perpustakaan Untuk Jenjang SMP

NO. 1.

2.

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Kondisi sarpras a. Baik b. R. Ringan b. R. Berat SMP/MTs memiliki perpustakaan%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

123

% REALISAS PENCAPAIAN I TARGET

 

 

92,00% 7,00% 1,00%

86,90% 11,79% 1,31%

94,46 31,59 69,02

78%

83,42%

106,95%

Tabel 3.47 Realisasi Kondisi Sarpras Dan Kepemilikan Perpustakaan Jenjang SMP/MTs Empat Tahun Terakhir TARGET INDIKATOR CAPAIAN REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI NO. KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 1. Kondisi sarpras SMP/MTs: a. Baik 94% 80,98% 80,14% 83,65% 86,90%

2.

b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Persentase SMP/MTs memiliki Perpustakaan

6%

14,21%

18,24%

13,87%

11,79%

0%

4,80%

1,62%

2,48%

1,31%

78%

72,63%

72,50%

76,24%

83,42%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

d. Sub Indikator kinerja peningkatan sarana prasarana SMA. - sarpras SMA dalam kondisi baik ditargetkan sebesar

97%

terealisasi

93,48%,

meskipun

target tidak terlampaui namun tingkat capaian diatas angka 96%. Hal ini karena adanya penurunan kualitas bangunan disebabkan faktor usia sehingga ada beberapa ruang kelas di sekolah jenjang SMA/SMK yang sebelumnya baik menjadi rusak ringan kondisinya. - Sarpras rusak

SMA ringan

dalam

kondisi

ditargetkan

sebesar 2,65% namun target tersebut tidak bisa diwujudkan dan realisasinya masih sebesar 5,74%, namun meskipun tidak berhasil

124

diwujudkan

namun

sarpras dalam kondisi rusak ringan relatif masih rendah. Hal ini karena Program/ kegiatan yang

mendukung

pencapaian

indikator sarana dan prasarana jenjang pendidikan menengah yang

bersumber

dari

Dana

Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan

Provinsi

Jawa

Tengah, di tahun 2014 lebih banyak

diperuntukkan

pembangunan

bagi

perpustakaan,

laboratorium

dan

pengadaan

alat bengkel, sehingga kondisi ruang kelas yang rusak belum dapat diperbaiki. Untuk tahun 2015,

sangat

mungkin

ada

perbaikan dari capaian target untuk indikator ini, karena DAK Tahun 2015 diharapkan dapat difokuskan

pada

rehabilitasi

ruang kelas rusak sedang dan berat. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja untuk indikator kondisi ruang kelas yang rusak belum mencapai target bahkan negatif. - sarpras

SMA

dalam

kondisi

rusak sedang/berat ditargetkan 0,35%, realisasi sebesar 0,78%. Tampak bahwa realisasi masih jauh dibawah target, bahkan angka capaian negatif, hal ini karena program/ kegiatan yang mendukung

pencapaian

indikator sarana dan prasarana jenjang pendidikan menengah yang

bersumber

dari

Dana

Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan 125

Provinsi

Jawa

Tengah, di tahun 2014 lebih banyak

diperuntukkan

pembangunan

bagi

perpustakaan,

laboratorium

dan

pengadaan

alat bengkel, sehingga kondisi ruang kelas yang rusak belum dapat

diperbaiki,

hal

ini

mengakibatkan capaian kinerja untuk indikator kondisi ruang kelas

yang

rusak

belum

mencapai target bahkan negatif. Meskipun

realisasi

tidak

tercapai bahkan angka capaian negatif, namun sarpras dalam kondisi

rusak

sedang/berat

untuk jenjang SMA jumlahnya relatif

sangat

sedikit.

Untuk

program dana DAK dan APBD Provinsi

jenjang

menengah

pendidikan

tahun

2015

diharapkan lebih fokus untuk penanganan Ruang Kelas rusak sedang/berat

maupun

rusak

ringan. - kepemilikan perpustakaan SMA, ditargetkan terealisasi

sebesar sebesar

93,20%, 77,19%,

tampak bahwa realisasi masih cukup jauh dibawah target, hal ini

karena

adanya

beberapa

sekolah tidak aktif pendirianpendirian baru sekolah jenjang SMA, dengan rincian 1 SMA swata, 5 SMK swasta dan 1 MA swasta. Diharapkan pada tahun 2015 proyeksi bantuan pada pembangunan dapat

mencapai

telah

ditetapkan

Perpustakaan target

yang

baik

dari

sumber anggaran APBN DAK, 126

APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Berikut adalah target dan realisasi tahun 2014 serta perbandingan realisasi

tahun

2011

sampai

dengan

tahun

2014

indikator

kondisi

sarana

dan

prasarana

serta

kepemilikan

perpustakaan

untuk jenjang pendidikan SMA. Tabel 3.48 Target Dan Realisasi Tahun 2014 Kondisi Sarpras Dan Kepemilikan Perpustakaan Untuk Jenjang SMA

NO. 1.

2.

INDIKATOR SASARAN Kondisi sarpras SMA a. Kondisi baik b. Kondisi Rusak Ringan c. Kondisi Rusak sedang/Berat SMA/SMK memiliki perpustakaan

TARGET TH 2014   97,00% 2,65% 0,35% 93.20%

REALISAS PENCAPAIAN I TARGET TH 2014 TH 2014     93,48% 96,37 5,74% (16,78) 0,78% (22,90) 77,19%

85,77

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

Tabel 3.49 Realisasi Kondisi Sarpras Dan Kepemilikan Perpustakaan Untuk Jenjang SMA Empat Tahun Terakhir NO .

1.

2.

INDIKATOR KINERJA

Kondisi sarpras SMA a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Persentase SMA/SMK memiliki Perpustakaan

TARGET CAPAIA REALIS REALIS REALIS REALISA N ASI ASI ASI SI KINERJA KINERJ KINERJ KINERJ KINERJA RPJMD A TH A TH A TH TH 2012 20102011 2013 2014 2015         98% 1,80% 0,20%

74,92% 20,48% 4,60%

86,88% 10,51% 2,61%

97%

62,50%

61,11%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

127

84,71% 12,53% 2,91%

93,48% 5,74% 0,78%

58,18%

77,19%

2.2.1.4.6. Sekolah menerapkan MPMBS Dalam

indikator

menerapkan

sekolah

managemen

yang

berbasis

sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP

dan

SMA

secara

umum

menunjukkan capaian di atas 100%. Hal

ini

karena

semua

pendidikan

sekolah

melaksanakan

dan

jenjang sudah

menerapkan

manajemen berbasis sekolah, berikut adalah target dan realisasi tahun 2014

dan

perbandingan

realisasi

antara tahun 2010 sampai dengan 2014. Berikut adalah target dan realisasi tahun

2014

serta

perbandingan

realisasi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 indikator sekolah menerapkan MPMBS. Tabel 3.50 Target dan realisasi sekolah menerapkan MPMBS tahun 2014

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014 TARGET

Sekolah menerapkan MPMBS

REALISASI

% CAPAIAN

SD/MI 88,00%

100%

113,6

SMP/MTs

89,00%

100%

112,4

SMA/MA/SMK

90,00%

100%

111,11

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

Tabel 3.51 Realisasi sekolah menerapkan MPMBS empat tahun terakhir INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-

128

REALISASI KINERJA TAHUN

2015 2010

2011

2012

2013

2014

Sekolah menerapkan MPMBS SD/MI

93%

50%

75%

65%

100 %

100%

SMP/MTs

94%

70%

75%

75%

100%

100%

SMA/MA/SMK

95%

75%

81%

75%

100%

100 %

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4.7. Cakupan beasiswa bagi siswa miskin Indikator untuk Cakupan Layanan Beasiswa

Bagi

ditargetkan

28%

KK

Miskin

terealisasi

51%,

nampak bahwa realisasi indikator ini cukup tinggi. Hal ini karena sumber dana beasiswa tidak hanya dari APBD Kabupaten, tetapi juga dari Provinsi dan APBN. Berikut adalah target, realisasi dan capaian

tahun

2014

serta

perbandingan realisasi antara tahun 2011 sampai dengan 2014.

Tabel 3.52 Target dan realisasi tahun 2014 cakupan beasiswa miskin

INDIKATOR SASARAN

TARGET TH 2014

REALISAS I TH 2014

% PENCAPAIAN TARGET

28,00%

51,00%

182,14

Cakupan Beasiswa miskin

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

Tabel 3.53 Realisasi cakupan beasiswa miskin empat tahun terakhir INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

REALISASI KINERJA

129

REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

REALISASI KINERJA

KINERJA RPJMD 2010-2015 Cakupan Beasiswa Miskin

30%

TAHUN 2011

47,21%

TAHUN 2012

TAHUN 2013

46%

TAHUN 2014

49,74%

51,00%

Sumber : Dinas Dikpora dan Bappeda

2.2.1.4.8. Tersusunnya Regulasi tentang biaya pendidikan Regulasi

pembiayaan

pendidikan

ditargetkan 100% terealisasi 80%, hal ini karenakan masih ada dua peraturan bupati yang sedang dalam proses

yaitu

tentang

standar

nasional pendidikan dan pendirian dan penutupan sekolah. Sedangkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan sudah ditetapkan dengan Nomor 22 Tahun 2013 serta peraturan bupati sebagai turunannya yaitu Peraturan Bupati

Nomor

84

tentang

Anggaran

Sekolah

dan

Tahun dan

2014 Belanja

peraturan

bupati

lainnya.

2.2.2. Tujuan Meningkatkan keberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran : 2.2.2.1. meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial,

dengan pencapaian indikator : 3,1.2.1.1. Persentase Proporsi PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan

Sosial)

terhadap jumlah penduduk Indikator

ini

membandingkan Penyandang 130

dihitung

dengan

antara

Jumlah

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (211.808 orang) dibandingkan dengan jumlah penduduk (1.344.158 orang). Indikator Persentase Proporsi PMKS

terhadap

ditargetkan

jumlah

29%

realisasi

terealisir

indikator

melampaui adanya

target,

Program

hal

berhasil ini

karena

program

Sosial

Raskin

15,76%,

ini

luncuran

Kementerian

penduduk

RI

bagi

dari

antara

lain

107.486

KK,

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (BLSM)

bagi

Keluarga

Harapan

Keluarga Usaha

107.486

Sangat

Bersama

KK,

Program

bagi

30.534

Miskin, (KUBE

Kelompok FM)

Fakir

Miskin bagi 500 KK, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 75 rumah. Dari

APBD

Prov.

meluncurkan

Jawa

Program

Tengah

Peningkatan

Kesejahteraan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi

(PKKRSE)

Adapun

dari

bagi

400

APBD

KK.

Kabupaten

Kebumen meliputi KUBE FM bagi 200 KK, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi 100 orang Lanjut Usia Potensial, Bantuan

Usaha

Ekonomi

Produktif

bagi 50 anak terlantar, 50 anak jalanan dan

Bantuan

Penyandang

sosial

Cacat

bagi

Berat,

150

Bantuan

peralatan sekolah bagi 250 anak Panti Asuhan. Indikator kinerja ini adalah indikator negatif

sehingga

prosentase

semakin

semakin baik.

kecil

Realisasi

Kinerja menunjukkan angka 15,76 % diperoleh

dari

Jumlah

Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dibagi 131

dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen. Tabel 3.54 Realisasi Persentase Proporsi PMKS Terhadap Jumlah Penduduk INDIKATOR SASARAN

Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015 30%

REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA SI SI SI SI SI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 25%

24 %

18,27 %

17,87 %

15,76 %

Sumber : Dinas Dinas Nakertransos dan Bappeda

2.2.3. Mendukung

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan

perempuan dan anak dengan sasaran : 2.2.3.1. meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja, dan rasio melek huruf perempuan/ laki-laki, dengan pencapaian indikator : 2.2.3.1.1. Kenaikan Gender Development Index (GDI) Ukuran

pencapaian

kualitas

hidup

peningkatan

dalam

perspektif

gender dapat di lihat dalam nilai Indeks Pembangunan Gender (GDI). Adapun komponen pembentuk GDI dihitung dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata

lama

sumbangan

sekolah

pendapatan

(RIS),

perkapita

(PPP). Nilai GDI Kabupaten Kebumen Tahun

2014

target

tersebut

dengan

ditargetkan

realisasi

dapat

59,75%,

terlampaui

sebesar

60,56%,

namun angka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen, masih cukup

132

jauh

dibandingkan

dengan

angka Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan kesenjangan

bahwa gender

di

tingkat Kabupaten

Kebumen dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia masih cukup tinggi. Namun demikian data menunjukkan bahwa

angka

GDI

Kabupaten

Kebumen dari Tahun 2009-2014 terus meningkat yang menunjukkan bahwa tingkat

kesenjangan

gender

Kabupaten Kebumen semakin rendah. Dari

komponen

pembentuk

GDI

kesenjangan antara pencapaian lakilaki

dan

perempuan

mencolok

hanya

sumbangan

pada

pendapatan.

menunjukkan banyak

bahwa

perempuan

Kebumen

tidak

ini

yang

di

terlalu

komponen Hal

ini

sebenarnya Kabupaten

bekerja

untuk

membantu ekonomi keluarga namun kesenjangan

masih

perbedaan

upah

kepada

pekerja

terjadi yang

akibat

diberikan perempuan

dibandingkan pekerja laki-laki. Kesenjangan juga terjadi pada ratarata lama sekolah dan angka melek huruf. Sedangkan pada komponen angka

harapan

hidup,

perempuan

lebih tinggi dari laki-laki. Kondisi serupa juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah. Indeks

Pembangunan

merupakan survey

Gender

data berdasarkan dari

Sosial

Ekonomi

Nasional

(Susenas) yang dilakukan oleh BPS 133

setiap

triwulan

dengan

sampel

1

tahun sebesar 840 KK. Target RPJM IPG tidak tercapai antara lain karena: -

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sulit dirubah dalam waktu

singkat,

pembandingnya

karena

adalah

seluruh penduduk.

jumlah

Pada anak

usia sekolah dan usia produktif yang

masih

muda,

relative tinggi.

angkanya

Tetapi pada usia

yang sudah lanjut lebih sulit untuk dinaikan, karena minatnya untuk belajar yang rendah dan proses pembelajaran lebih sulit pada usia lanjut. -

Sumbangan

Pendapatan

Perempuan yang rendah, hal ini antara lain karena adanya selisih pengupahan pada perempuan yang didasarkan

pada

jumlah

atau

satuan yang dihasilkan perempuan lebih rendah dari yang dihasilkan laki-laki.

Pendapatan perempuan

yang bekerja pada sector informal atau

kerja

dimungkinkan

sampingan tidak

tercatat

karena dianggap kurang dari jam kerja standar orang bekerja. Atau juga dampak dari sikap tertutup dan merendah pada masyarakat, sehingga ketika dilakukan survey, cenderung tidak mengungkapkan penghasilan tetapi 134

yang

“sekedar

sesungguhnya

untuk

menutup

kebutuhan dapur”.

Atau ketika

dihitung

pengeluaran

jumlah

konsumsi, dijawab

maka

biasa

bisa

hanya

“makan

dengan

kluban/sambel”. survey

hanya

Kemungkinan mencatat

saja

dengan tidak berusaha menggali informasi yang sebenarnya. Sedangkan terhadap angka harapan hidup pada perempuan lebih tinggi dari angka harapan hidup laki-laki. Berbagai strategi akan ditempuh oleh Pemkab

Kebumen

untuk

Index

Pengarus

meningkatkan

utamaan Gender (IPG) diantaranya adalah

Pemetaan/Analisa

Situasi,

mencari data-data Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni/Angka Putus Sekolah yang masih rendah, melakukan kejar paket A/B dan C, melakukan program padat karya serta program-program

pemberdayaan

untuk meningkatkan kewirausahaan dan pendapatan perempuan. Selengkapnya perbandingan data GDI Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3.55 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 TARGET CAPAIAN REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI INDIKATOR TINGKAT KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA RPJMD TH 2010 TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 2010-2015 Indeks Kabupaten 66,5% 56,59% 56,97% 57,71% 58,36% 60,56% Pembangunan Kebumen Gender 

135

Provinsi Jawa Tengah

64,9%

66,45%

66,45%

66,45%

66,45%

Sumber: BPPKB dan Bappeda

2.3. Misi ketiga “mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat” dengan tujuan : 2.3.1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berdasarkan keunggulan kompetitif local dengan sasaran : 2.3.1.1. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas produksi pertanian, dengan pencapaian indikator : 2.3.1.1.1. Meningkatnya

ketahanan

pangan

masyarakat. Ketahanan

pangan

masyarakat

menggambarkan ketersediaan pangan yang

berfungsi

menjamin

pasokan

pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Indikator

ketahanan

masyarakat

merupakan

pangan indikator

yang berasal dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target indikator

ketahanan

pangan

masyarakat tahun 2014 dicantumkan sebesar 72,57%, target tersebut dapat terlampaui sebesar 84,64% sehingga diperoleh capaian sebesar 116,6%. Keberhasilan pangan

Indikator

ketahanan

masyarakat

Kabupaten

Kebumen ini di sumbangkan dari jumlah

rerata

pendukung

tujuh

yang

selengkapnya

diuraikan sebagai berikut: 136

indikator

a. Tingkat ketersediaan energi dan protein Perkapita - Dari aspek penyediaan bahan pangan pokok terutama beras, kabupaten

kebumen

setiap

tahun mampu mempertahankan produksi dan surplus di atas 100.000

ton,

Kabupaten

sehingga

Kebumen

sebagai

sentra produksi dan penyangga beras regional maupun nasional dapat dipertahankan. - Tingkat ketersediaan energi dan protein

perkapita

dihitung

dengan menggunakan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), dimana target nasional adalah 90%.

Capaian

indikator

ketersediaan energi penduduk Kabupaten

Kebumen

dalam

jumlah kalori mencapai 3.170 kkal/kapita/hari,

sedangkan

standar

kecukupan

nasional

energi

adalah

kkal/kapita/hari. protein

Ketersediaan

penduduk

Kebumen

protein

Kabupaten

mencapai

gr/kapita/hari, standar

2.200

66,67

sedangkan

nasional kecukupan adalah

57

gr/kapita/hari. b. Penguatan cadangan pangan - Cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat,

Kebumen

pada

Kabupaten tahun

2014

berupa gabah sebanyak 40 ton

137

GKG untuk antisipasi rawan pangan. - Capaian

kinerja

penguatan

indikator

cadangan

pangan

pemerintah tahun 2014 sebesar 87,5%,

dari

target

100

ton,

berasal dari sisa stok tahun 2013 sejumlah 47,5 ton dan pengadaan 2014 sebesar 40 ton. c. Ketersediaan informasi pasokan, harga

dan

akses

pangan

di

daerah. - Dalam

rangka

penyediaan

informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, telah dilaksanakan lokasi

pemantauan

pasar,

pedagang

konsumen

di

Kabupaten

ke dan

wilayah

Kebumen

secara

periodik/ mingguan (target 1 tahun 52 minggu) sepanjang tahun 2014 - Capaian

untuk

indikator

ketersediaan informasi pasokan, harga

dan

daerah

akses

pangan

mencapai

116,7%

(diperoleh

dari

ketersediaan

informasi

100%, 74,36%

informasi dan

di

capaian harga

pasokan

informasi

akses

67,31% sehingga rata – rata capaian sebesar 80,56%) d. Stabillitas

harga

dan

pasokan

pangan. - Akses dan distribusi pangan, berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan yang dilakukan 138

setiap minggu sepanjang tahun 2014,

harga

bahan

pangan

pokok rata – rata relatif stabil, fluktuasi

hanya

terjadi

pada

hari–hari

besar

keagamaan/nasional,

hal

ini

disebabkan adanya permintaan yang relatif meningkat. - Untuk

mengurangi

dampak

penurunan harga gabah pada saat panen raya yang berakibat pada menurunnya pendapatan petani, dilaksanakan program dana

talangan

pangan

pengadaan

dengan

anggaran

alokasi

sebesar

Rp.

1.500.000.000,- (belanja tidak langsung)

yang

dialokasikan

kepada kelompok tunda

jual

gabah di Kab. Kebumen. e. Capaian

kinerja

stabilitas

harga

pangan

mencapai

indikator

dan

pasokan 144,9%.

Penghitungan dilakukan dengan mengukur tingkat deviasi rata-rata harga selama

9

bahan tahun

pangan

pokok

2014.

Sesuai

dengan pedoman pernghitungan dalam

SPM

Bidang

Ketahanan

Pangan Kab/Kota, bahwa harga dinyatakan

stabil/wajar

apabila

penurunan pasokan antara 5 – 20%.

Hasil

menunjukan bahan 25%

pengukuran

fluktuasi

pangan

harga

masih

sehingga

dibawah

dinyatakan

stabil/wajar (capaian 100%). 139

9

f.

Pencapaian

skor

Pola

Pangan

Harapan. - Dari aspek konsumsi pangan, pemenuhan

kebutuhan

masyarakat Kebumen

energi

Kabupaten tahun

berdasarkan

2014

analisis

Pola

Pangan Harapan (PPH) sudah di atas standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), dengan keragaman konsumsi pangan yang semakin baik

melalui

pelaksanaan

program percepatan penganeka ragaman konsumsi pangan dan pengembangan potensi pangan lokal,

pengembangan

diversifikasi

pangan,

optimalisasi

pemanfaatan

pekarangan,

sosialisasi,

pameran dan promosi pangan lokal. - Capaian

kinerja

Skor

Pola

Pangan Harapan tahun 2014 mencapai 101,2% g. Pengawasan

dan

pembinaan

keamanan pangan. - Guna

menjamin

keamanan periodik

pangan, telah

pengawasan keamanan yang terkait

140

dilakukan mutu

pangan

dengan

dan

oleh

Tim SKPD

sasaran

pasar,

produsen.

pemantauan

dan secara

beranggotakan

lokasi-lokasi dan

mutu

pedagang

Dari

masih

ke hasil

dijumpai

adanya penggunaan tambahan bahan

berbahaya

makanan

pada

seperti

Borak,

Formalin dan Pewarna tekstil. Untuk itu secara terus menerus dilakukan

pembinaan

dan

sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanaan pangan kepada

konsumen,

produsen

dan pedagang makanan. - Capaian dan

kinerja

pengawasan

pembinaan

keamanan

pangan

dengan

membandingkan jumlah sampel pangan yang memiliki potensi dibandingkan

jumlah

pangan

yang aman mencapai 119,5% h. Penanganan

daerah

rawan

pangan. - Berdasarkan dan

peta

ketahanan

kerentanan

pangan

Kabupaten Kebumen terdapat daerah rawan pangan kronis dan

daerah

rawan

pangan

trasien. - Untuk

rawan

pangan

kronis

telah dilaksanakan koordinasi tim

Sistem

Kewaspadaan

Pangan

dan

Gizi

meliputi

indikator

(SKPG) pertanian,

kemiskinan, dan gizi kurang. - Sedangkan

untuk

rawan

pangan trasien yang disebabkan oleh

bencana

bencana longsor

banjir yang

menurunnya 141

alam, dan

meliputi tanah

menyebabkan akses

pangan

masyarakat

khususnya

yang

terkena bencana. - Penanganan kronis

rawan

pangan

dilakukan

mengalokasikan

dengan kegiatan-

kegiatan maupun bantuan pada desa rawan pangan. Sedangkan untuk rawan pangan trasien dilakukan penanganan berupa pemberian bantuan pangan. - Capaian

untuk

indikator

ini

baik penanganan rawan pangan kronis maupun rawan pangan trasien

yaitu

173,4%

merupakan prosentase realisasi penanganan desa rawan pangan dibanding desa rawan pangan. Berikut adalah realisasi indikator ketahanan

pangan

masyarakat

tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.56 Realisasi Ketahanan Pangan Tahun 2011-2014 REALIS REALIS REALIS REALIS

NO

1 2 3

4 5 6

7

TARGET ASI ASI ASI ASI SPM KINERJ KINERJ KINERJ KINERJ

INDIKATOR

Ketersediaan energi dan protein perkapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan Pencapaian skor pola pangan harapan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah

142

A TH 2011

A TH 2012

A TH 2013

A TH 2014

90%

91%

92%

92,88%

100%

60%

71%

72%

73,20%

60,36%

90%

66%

67%

80,56%

80,56%

90%

66%

67%

100%

100%

90%

83,1%

85,5%

87,20%

90,1%

80%

61%

62%

70%

76,47%

60%

46%

47%

89,36%

85%

rawan pangan RATA-RATA

80%

69,16%

70,36%

84,74%

84,64%

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan

2.3.1.2. Mengembangkan dan daya jual potensi wisata, dengan pencapaian indikator : 2.3.1.2.1. Kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten

Kebumen

pada

tahun

2014 mengelola sejumlah sembilan obyek wisata, namun dilihat dari sisi pengelolaan dapat dikatakan belum optimal

kususnya

mendatangkan kesejahteraan

guna

pendapatan masyarakat.

dan

Padahal

kalau potensi ini bisa dioptimalkan akan

mendatangkan

kemanfaatan

yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar lokasi obyek wisata. Sampai

dengan

Tahun

2014

dari

sebelas obyek wisata dengan rincian sembilan

obyek

wisata

dikelola

Pemerintah Daerah dan dua obyek wisata dikelola oleh swasta. Berikut target dan realisasi indikator meningkatnya PAD sektor pariwisata tahun 2014. Tabel 3.57 Target Dan Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2014

NO

1.

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya PAD sektor pariwisata

TARGET TAHUN 2014

REALISASI TAHUN 2014

% CAPAIAN TAHUN 2014

Rp. 5.202.632.000

Rp. 5.067.553.875

97,4%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bappeda

143

Seperti tampak dalam tabel di atas jumlah

PAD

kunjungan Kebumen

yang

diterima

wisatawan tahun

dari

Kabupaten

2014

tercatat

sebanyak Rp. 5.067.553.875 Jumlah tersebut mengalami kenaikan 1,59% dibandingkan jumlah yang diterima pada

tahun

2013.

sumbangan

Sedangkan

sektor

pariwisata

terhadap PAD ditarget 4,4% terealisasi 3,58%, berarti target belum tercapai. Adapun

tidak

kunjungan persentase sektor

tercapainya

jumlah

wisatawan kontribusi

pariwisata

serta

penerimaan

terhadap

PAD

Kabupaten Kebumen karena banyak muncul pesaing obyek wisata baru yang berada di sekitar Kabupaten Kebumen dan menawarkan berbagai fasilitas yang lebih menarik. Untuk itu upaya

yang

dilakukan

Pemerintah

Kabupaten Kebumen mengantisipasi hal

tersebut

dengan

peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana obyek

wisata,

memaksimalkan

pemasaran pariwisata sebagai bentuk sarana

dan

informasi

meliputi

pembangunan obyek wisata, travel dialog, fam tour, penyebaran brosur serta mengikuti pameran. Berikut realisasi jumlah penerimaan PAD

sektor

pariwisata

4

(empat)

tahun terakhir. Tabel 3.58 Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2011-2014

144

NO

TAHUN

JUMLAH (RUPIAH) YANG DI TERIMA SEKTOR PARIWISATA

1.

2011

Rp. 3.037.465.210,00

2.

2012

Rp.

3.

2013

Rp. 4.372.954.050,00

4.

2014

Rp. 5.067.553.875,00

4.197.138.125,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bappeda

Tabel 3.59 Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2011-2014

INDIKATOR SASARAN

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015

REALISAS I KINERJA TH

REALISAS I KINERJA TH

REALISAS I KINERJA TH

REALISAS I KINERJA TH

2011

2012

2013

2014

3%

4,22%

4,59%

5,2%

3,58%

infrastruktur

yang

Sumber : Dinas Pariwisata dan kebudayaan dan Bappeda

2.3.2. Mewujudkan

jaringan

baik

dan

terintegrasi untuk mendukung perekonomian 2.3.2.1. Meningkatnya bertahap

dan

kualitas

infrastruktur

berkesinambungan,

secara dengan

pencapaian indikator : 2.3.2.1.1. Ketersediaan

jaringan

jalan

dan

jembatan Ketersediaan Kabupaten 645,2 145

jaringan Kebumen

kilometer

dapat

jalan

di

ditargetkan terlampaui

dengan

realisasi

958,07

kilometer,

atau capaian sebesar 148,49%. Sedangkan

untuk

ketersediaan

jembatan ditargetkan 373 unit dapat terealisir 351 unit, meskipun tidak dapat terealisasi sesuai target, tetapi capaiannya cukup bagus, yakni diatas 94%

sehingga

bahwa

dapat

disimpulkan

pencapaian

jembatan

cukup

ketersediaan

berhasil.

Adapun

prasarana jembatan dengan kondisi baik pada tahun 2014 mengalami peningkatan 6 unit menjadi 276 unit dibandingkan tahun 2013. Infrastruktur

jalan

aksesibilitas

sebagai

wilayah

Kebumen

Kabupaten

berupa

ketersediaan

jaringan jalan sampai Tahun 2014 cukup memadai didukung panjang jalan nasional sepanjang 49,974 Km dari semula 60,582 Km, karena ada perubahan

status

sepanjang

jalan

ruas

nasional

Kedungbener-

Simpang lima Pejagoan yang sampai saat ini masih non status. Kemudian adanya penambahan ruas Jalan

Kabupaten

menjadi adanya

958,07

dari

615,20

km

peningkatan

km

disebabkan status

Jalan

Desa menjadi Jalan Kabupaten pada tahun 2013 sepanjang 343,67 km, sehingga panjang Jalan Desa menjadi 1.254,01

km

dari

sebelumnya

1.592,08 km. Sementara kondisi

baik

peningkatan 146

panjang

jalan

tahun sepanjang

dalam

2014

ada

21,41

Km

dibandingkan

tahun

Selanjutnya

kondisi

Kabupaten

Kebumen

2013. jalan

dapat

di

dilihat

pada tabel berikut : Tabel 3.60 Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2014 (dalam kilometer) TARGET KINERJA RPJMD 2010-2015

INDIKATOR KINERJA KONDISI JALAN a. BAIK b. SEDANG c. RUSAK RINGAN d. RUSAK BERAT

REALISASI REALISAS REALISAS REALISAS KINERJA I KINERJA I KINERJA I KINERJA TH TH TH TH 2011 2012 2013 2014

458,64 -

418,594 96,110 83,471

454,685 91,944 58,641

473,03 132,92 182,63

494,44 140,22 156,96

-

17,025

9,930

169,50

166,95

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda

Tabel 3.61 Ketersediaan Jalan Sesuai Status Di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2014 (Dalam Kilometer) INDIKATOR KINERJA STATUS JALAN a. Jalan Nasional b. Jalan Provinsi c. Jalan Kabupaten d. Jalan Desa

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA TH KINERJA TH KINERJA TH TH 2012 2013 2014 2011 60,581 30,090 615,200 Na

60,582 30,090 615,200 1.592,080

60,582 30,090 615,200 1.592,080

49,974 30,090 958,07 1.254,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda

2.3.2.1.2. Cakupan jaringan listrik perdesaan Sumber

energi

yang

utama

di

Kabupaten Kebumen adalah listrik. Pada indikator ini meliputi distribusi, penyambungan

dan

penambahan

jumlah dukuh yang berlistrik serta pembangunan

pembangkit

tenaga surya (PLTS). Kabupaten

Kebumen

listrik

Pemerintah Tahun

2014

berhasil melaksanakan pembangunan 147

jaringan listrik pedesaan sepanjang 23,65 kms pada 23 lokasi pedukuhan yang tersebar di 19 desa di wilayah Kabupaten

Kebumen.

Dalam

mengukur indikator ini yang dijadikan tolok

ukur

adalah

elektrifikasi

tingkat

yaitu

jumlah

rasio kepala

keluarga (KK) yang sudah berlistrik dibanding kepala

dengan

seluruh

keluarga

di

jumlah

Kabupaten

Kebumen. Tingkat rasio elektrifitas pada tahun 2014 mencapai angka 83%,

dibandingkan

dengan

tahun

2013 tingkat elektrifitas mengalami peningkatan 2%. Berikut target dan realisasi capaian tingkat rasio elektrifitas tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.62 Realisasi Tingkat Rasio Elektrifitas Tahun 2011-2014 TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH TH TH TH RPJMD 2011 2012 2013 2014 2010-2015 Tingkat rasio elektrifitas

75%

71%

79%

81%

83%

Sumber : Dinas SDA dan ESDM dan Bappeda

Realisasi kinerja tahun 2014 untuk tingkat

rasio

melampaui RPJMD, kontribusi

eletrifikasi

target

hal

ini

sudah

capaian

kinerja

karena

adanya

penambahan

jaringan

listrik pedesaan dari Satker Listrik Pedesaan bersumber 148

PLN dari

DIY dana

Jateng APBN

yang dan

bantuan listrik

fisik

jaringan

pedesaan

dari

distribusi Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Meskipun

angka

rasio

elektrifikasi

sudah mencapai > 80% akan tetapi masih banyak usulan penambahan jaringan

baru

yang

masyarakat

berasal

dalam

dari

rangka

peningkatan kualitas tegangan dan keamanan

jaringan.

Hal

ini

disebabkan masih banyak dijumpai kepala keluarga yang sudah berlistrik akan tetapi KWH meternya dititipkan di dukuh sebelah karena dukuh yang bersangkutan

belum

ada

jaringan

listriknya sehingga digunakan cara menyambung dengan kabel tunggal dari pal atau togor terakhir untuk selanjutnya ratusan

di

sambung

sampai

menuju

rumah

irigasi

dengan

meter

penduduk.

2.3.2.1.3. Proporsi

jaringan

kondisi baik Ketersediaan

sumberdaya

air

di

Kabupaten Kebumen disuplai oleh 2 (dua)

buah

mengairi wilayah

waduk

persawahan sepanjang

yang

mampu

di

seluruh

tahun

melalui

jaringan irigasinya. Sumber daya air lain yaitu berasal dari sungai dimana pada saat ini terdapat 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu Daerah Aliran Sungai

149

Sungai

Ijo,

Telomoyo,

Daerah

Aliran

Daerah

Aliran

Sungai Luk Ulo dan Daerah Aliran Sungai Wawar. Pemerintah telah

Kabupaten

melakukan

Kebumen

upaya

untuk

meningkatkan kondisi jaringan irigasi agar

eksploitasi

air

irigasi

dapat

terjamin untuk kebutuhan bercocok tanam serta menjamin agar kinerja jaringan irigasi menjadi lebih baik. .............................................. (ditanyakan ke SDA upaya 2015) Tahun

2014

rehabilitasi/

telah

dilakukan

pemeliharaan

jaringan

irigasi sepanjang 7.092 m1, bangunan 50 buah, jembatan 2 buah, bronjong 1.401,5 m3, pintu air 24 buah dan katrol 18 buah. Jaringan

irigasi

kewenangan

yang

Kabupaten

menjadi Kebumen

seluas 8.621 Ha, dari luas tersebut ditargetkan

dalam

kondisi

baik

sebesar 65% dapat terealisir 70 % atau

seluas

dibandingkan

6.034 dengan

Ha. tahun

Jika 2013

maka terjadi kenaikan sebesar 15%. Berikut

target

dan

realisasi

serta

capaian irigasi kondisi baik dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Tabel 3.63 Realisasi Jaringan Irigasi Dengan Kondisi Baik Wewenang Kabupaten Seluas 8.621 Ha Tahun 2011-2014 INDIKATOR KINERJA

Jaringan irigasi dengan kondisi baik

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015 80%

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH TH TH TH 2011 2012 2013 2014 45,58% 150

50%

60%

70%

Wewenang kabupaten seluas 8.621 ha Sumber : SDA dan ESDM dan Bappeda

2.3.3. Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA untuk mendukung kualitas sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari, dengan sasaran : 2.3.3.1. Meningkatkan

kuaitas

dan

kelestarian

lingkungan hidup, dengan pencapaian indikator : 2.3.3.1.1. Persentase rasio sampah terangkut dengan produksi sampah Perkiraan

produksi

Kabupaten

Kebumen

sampah tahun

2014

adalah sebesar 441,5 m3/hari, dari produksi sampah tersebut yang dapat terangkut sebesar sehingga

203,5 m3/hari,

persentase

rasio

sampah

terangkut dengan produksi sampah sebesar 46,09%. Adapun target tahun 2014 persentase sampah terangkut terhadap

produksi

sampah

adalah

sebesar 47,3%, meskipun target tidak terlampaui namun capaiannya cukup tinggi yaitu 97,44%. Melihat kondisi sampah yang terangkut dibandingkan dengan

produksi

sampah

terlihat

masih rendah, untuk itu Pemerintah Kabupaten meningkatkan

Kebumen

berusaha

kinerjanya

melalui

peningkatan sarana dan prasarana penanganan

sampah.

Upaya

yang

sudah dilakukan pada tahun 2014 dalam rangka mendukung pelayanan persampahan 151

telah

dipelihara

16

landasan conteiner dibeberapa lokasi, dua unit kendaraan dump truk dan tiga arm roll.

Tabel 3.64 Realisasi Persentase Rasio Sampah Terangkut Terhadap Produksi Sampah Tahun 2011-2014 (Dalam Kilometer)

INDIKATOR KINERJA Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015 50%

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014

42,30%

42,35%

44,49%

46,09%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda

2.3.3.1.2. Prosentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal Dalam indikator ini perusahaan atau kegiatan usaha yang telah melakukan dan memiliki izin lingkungan (UKLUPL) sebanyak 306 dokumen dari target

275,

mendasari

Peraturan

Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2013 tentang Ijin Lingkungan. Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terus dilakukan terhadap perusahaan dan kegiatan usaha masyarakat yang pada Tahun 2014 belum menyusun dan memiliki dokumen UKL-UPL, agar ditambah membuat Dokumen SPPL,

152

UKL-UPL

dan

persyaratan

AMDAL

ijin

usaha

sebagai dan

atau

kegiatan misalnya SIUP, HO, TDP dan PIRT. Tabel 3.65 Target Dan Realisasi Presentase Perusahaan Memiliki Dokomen UKL-UPL Dan Amdal Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA TH 2014

REALISASI KINERJA TH 2014

% CAPAIAN KINERJA TH 2014

90%

100%

111%

Presentase Perusahaan memiliki dokomen UKL-UPL dan Amdal Sumber : Kantor LH dan Bappeda

Tabel 3.66 Realisasi Presentase Perusahaan Memiliki Dokomen Ukl-Upl Dan Amdal Tahun 2011-2014 TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 RPJMD 2010-2015 Presentase Perusahaan 73% 76,90% 87,89% 97% 100% memiliki dokomen UKL-UPL dan Amdal Sumber : Kantor LH dan Bappeda

2.3.3.1.3. Penurunan

kasus

pencemaran

lingkungan hidup Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Lingkungan Hidup Nomor : 9 Tahun 2010

tentang

kasus/Pengaduan pencemaran/kerusakan

Penyelesaian terjadinya lingkungan,

mengharuskan setiap ada pengaduan masyarakat 153

langsung

dilakukan

verifikasi ke lapangan dan dilakukan tindak

lanjut

terhadap

pengaduan

tersebut. Pada Tahun 2014 terdapat 9 pengaduan lingkungan

kasus dan

pencemaran

seluruhnya

dapat

terhadap

kasus

tertangani. Hasil

monev

pencemaran lingkungan mendasarkan pada

Standar

Pelayanan

Minimal

bidang Lingkungan Hidup meliputi : a. Pencegahan Pencemaran Air, dari 10 Perusahaan yang ada sudah 10 yang telah dipantau dan diberi pangarahan

pembinaan

pemenuhan

persyaratan

administratif dan teknis. Adapun yang

mentaati

persyatan

administrasi dan teknis baru ada 8 perusahaan. Hal ini berarti ada penambahan 1 (satu) perusahaan yang

mentaati

persyaratan

administrasi, dimana tahun 2013 ada 7 perusahaan. b. Pencegahan

Pencemaran

Udara

dari Sumber Tidak Bergerak, 5 Perusahaan yang ada sudah 5 yang telah dipantau dan diberi pengarahan

permbinaan

pemenuhan

persyaratan

administratif dan teknis. Dari 5 perusahaan

baru

memenuhi

4

yang

persyaratan

administratif dan teknis, sehingga belum ada peningkatan ketaatan dari tahun sebelumnya. c. Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau 154

tanah

untuk

memproduksi

Biomassa,

pemetaan status kerusakan lahan sudah

selesai,

tinggal

proses

penetapan dengan SK Bupati. d. Pelayanan Pengaduan adanya

Tindak

Lanjut

Masyarakat

akibat

dugaan

dapat

pencemaran,

tercapai

Setiap

100%,

pengaduan

karena

masyarakat

langsung ditindak lanjuti . Upaya mengatasi masalah, dilakukan dengan

pembinaan

dan

sosialisasi

bidang Lingkungan Hidup, kepada pemrakarsa

agar

selalu

mentaati

peraturan dalam mengelola usahanya sebagai sarana Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum lingkungan, terutama

dalam

upaya

penataan

terhadap bakumutu lingkungan bagi kegiatan/usaha Kebumen,

di

Kabupaten

serta

melibatkan

masyarakat dalam ijin dan usaha pelestarian

lingkungan

hidup,

memberikan pendampingan teknologi dan

pemberian

komposter,

alat

bantuan

alat

biopori,

IPL

komunaldan sarana dan prasarana pengolah sampah serta bantuan bibit tanaman sebagai

yang

berfungsi

penghijauan,

ganda

konservasi

sekaligus berfungsi ekonomi. Adapun

pengaduan

sebanyak

9

pencemaran

semuanya

ditindaklanjuti

155

kasus

dan/atau

lingkungan, penerimaan,

masyarakat

melalui

penelaahan,

dugaan perusakan sudah tindakan verifikasi,

rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil

tindak

lanjut

verifikasi

pengaduan kepada pengadu. Tabel 3.67 Target Dan Realisasi Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA Penurunan kasus pencemaran lingkungan hidup

TARGET TAHUN 2014 95%

REALISASI TAHUN 2014 95%

% CAPAIAN TAHUN 2014 100

Sumber : Kantor LH dan Bappeda

Tabel 3.68 Realisasi Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2011-2014 TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 RPJMD 2010-2015 Penurunan kasus 90% 78% 82% 90% 95% pencemaran lingkungan hidup Sumber : Kantor LH dan Bappeda

2.3.3.2. Meningkanya

kualitas

perumahan

dan

pemukiman, dengan pencapaian indikator : 2.3.3.3. Persentase rumah layak huni Indikator

ini

dihitung

dengan

membandingkan jumlah rumah layak huni s/d tahun 2014 (290.515 unit) dengan

jumlah

(293.020 Persentase

unit).

rumah

tahun

Dalam

rumah

2014

indikator

layak

huni

ditargetkan 81,31% terealisasi 99,15%, 156

realisasi

ini

capaiannya

dapat

melampaui target yang direncanakan, hal

ini

karena

ada

kerjasama

Kementerian Perumahan Rakyat dengan Bupati

Kebumen

pada

untuk

bersama-sama

tahun

2011

melaksanakan

pemugaran rumah tidak layak huni menjadi

rumah

layak

huni

dengan

diberikan bantuan stimulan perumahan swadaya/BSPS (sumber dana APBN), pemugaran

perumahan

masyarakat

kurang mampu/P2MKM (sumber dana APBN). Tabel 3.69 Realisasi Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2011-2014

INDIKATO R KINERJA Persentase rumah layak huni

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 20102015 27%

REALISA SI KINERJA TH 2011 95,14%

REALISA SI KINERJA TH 2012 97,28%

REALISAS REALISA I KINERJA SI TH KINERJA 2013 TH 2014 98,37%

99,15 %

Sumber : Bapermades dan Bappeda

Bahwa dalam target RPJM adalah 27% dengan penghitungan jumlah rumah yang mendesak ditangani pada akhir tahun 2009 sebanyak 15.578 unit RTLH (27%X15.578 unit RTLH = 4.206 unit RTLH, disesuaikan dengan kemampuan APBD karena pada waktu itu belum ada anggaran dari APBN)

2.4. Misi ke empat Memperluas Jaringan Sosial-Ekonomi Secara Nasional Maupun Internasional Demi Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan : 157

2.4.1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan sasaran : 2.4.1.1. Meningkatnya fungsi Balai Latihan Kerja, dengan pencapaian indikator : 2.4.1.1.1. persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan

kerja/kewirausahaan

di

Balai Latihan Kerja. Indikator

ini

dihitung

dengan

jumlah

peserta

membandingkan

pelatihan kerja s/d 2014 (2250 orang) dikurangi jumlah peserta pelatihan kerja 2010 (72 orang) dengan jumlah peserta

pelatihan

kerja

2010

(72

orang). Indikator persentase kenaikan jumlah peserta

pelatihan

kerja/

kewirausahaan di Balai Latihan Kerja ditargetkan 27 % terealisasi 3025 %, realisasi

kinerja

indikator

ini

melampaui target dan sangat tinggi hal ini karena adanya luncuran 40 (empat

puluh)

paket

pelatihan

berbasis kompetensi yang bersumber dari

dana

Dekonsentrasi

APBN

dengan keseluruhan peserta pelatihan 640 (enam ratus empat puluh) orang. Prosentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja di BLK menunjukan besarnya minat masyarakat pencari kerja di Kabupaten Kebumen untuk mengikuti pelatihan di BLK. Capaian Kinerja tahun 2014 mencapai angka 3.025 peserta

%

diperoleh pelatihan

dari

Jumlah

kerja

sampai

dengan tahun 2014 dikurangi Jumlah peserta pelatihan kerja tahun 2010

158

dibagi Jumlah peserta pelatihan kerja tahun 2010. Tabel 3.70 Realisasi Persentase Kenaikan Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Di Balai Latihan Kerja Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD 2010-2015

REALISASI KINERJA TH 2011

REALISASI KINERJA TH 2012

REALISASI KINERJA TH 2013

REALISASI KINERJA TH 2014

27%

51%

170%

2.136,11%

3.025%

Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja

Sumber : Dinas Nakertransos dan Bappeda

B. REALISASI ANGGARAN Aspek

keuangan

terselenggaranya Pemerintah

sebagai

fungsi

Kabupaten

salah

satu

sumber

daya

bagi

pemerintahan

dan

pembangunan

bagi

Kebumen

dituangkan

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 serta Perubahan APBD tahun anggaran 2014. Pengembangan

secara

berkelanjutan

baik

kualitas

maupun

kuantitas indikator kinerja dari indikator kinerja masukan (input), keluaran (out put), hasil (out come) sangat diperlukan untuk dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan secara lebih akuntabel. Dan yang tidak kalah penting adalah perlu dibangun dan dikembangkan suatu sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang 159

memadai yang mencakup aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Perlu juga disadari bahwa tidak seluruh kegiatan yang direncanakan dapat

terakomodasi

dalam

penyusunan

RAPBD

maupun

dalam

penetapan APBD, karena pertimbangan aspek strategis dan pemenuhan aspirasi masyarakat, serta adanya kebutuhan yang mendesak. Pertanggungjawaban aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Perubahan APBD tahun anggaran 2014 secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.967.047.779.137,00 yang terdiri dari: Tabel 3.71 Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2014 2014

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi

%

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

163.586.346.000,00

242.079.502.075,00

147,98

2013 (Rp)

131.481.736.502,00

Pendapatan Transfer

1.711.964.781.000,00 1.723.930.277.062,00

100,69 1.495.048.917.519,00

Lain-lain Pendapatan

0,00

1.038.000.000,00

0,00

0,00

yang Sah Jumlah

1.875.551.127.000,00 1.967.047.779.137,00

104,88 1.626.530.654.021,00

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 melebihi target sebesar 104,88% dari anggarannya dan naik 20,94% dari realisasi Tahun 2013. Dari tabel dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar 87,64% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli daerah menyokong

Pendapatan

Daerah

sebesar

12,3%

dan

Lain-lain

Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,06 %. Pendapatan Asli Daerah secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan

tahun

sebelumnya 160

dimana

pada

Tahun

2013

realisasinya sebesar Rp.131.481.736.502,00 sedangkan Tahun 2014 sebesar

Rp.242.079.502.075,00

atau

naik

sebesar

84,11%,

Pendapatan Transfer realisasinya sebesar Rp1.723.930.277.062,00 atau naik sebesar 15,30%, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2013 sebesar Rp.1.038.000.000,00. Hal ini karena adanya realisasi penerimaan hibah air minum yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. a. Pendapatan Asli Daerah Tabel 3.72 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 Pendapatan

2014

Asli Daerah Anggaran (Rp) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah

%

Realisasi 2013 (Rp)

Realisasi (Rp)

40.347.610.000,00

46.312.651.913,00

114,78

42.012.443.873,00

35.486.648.000,00

43.343.968.696,00

122,14

24.542.086.173,00

7.918.783.000,00

8.008.929.340,00

79.833.305.000,00

144.413.952.126,00

180,89

59.421.015.426,00

163.586.346.000,00

242.079.502.075,00

147,98

131.481.736.502,00

101,14

5.506.191.030,00

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Dari 4 (empat) objek Pendapatan Asli Daerah semuanya mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 114,78%, Pendapatan retribusi daerah sebesar 122,14, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 101,14% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 180,89%. 1) Pajak Daerah Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2014 terealisasi sebesar 114,78% naik sebesar 10,23% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013 yang sebesar Rp42.012.443.873,00. Dari 11 rincian objek pendapatan Pajak Daerah 10 rincian objek pendapatan Pajak Daerah melampaui target, dan 1 rincian objek

161

tidak mencapai target yaitu Pajak Air Tanah dengan pencapaian 98,55 % Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 semua rincian objek pendapatan mengalami peningkatan meskipun satu diantaranya tidak mencapai target yaitu Pajak Air Tanah.

Tabel 3.73 Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014

Pajak Daerah

2014 Anggaran (Rp)

Realisasi 2013(Rp)

%

Realisasi (Rp)

308.990.000,00

342.982.886,00

111,00

295.737.232,00

Pajak Restoran

1.600.000.000,00

1.912.266.708,00

119,52

1.665.029.292,00

`Pajak Hiburan

68.000.000,00

79.109.000,00

116,34

68.609.000,00

Pajak Reklame

505.620.000,00

511.190.676,00

101,10

479.570.846,00

16.000.000.000,00

18.578.924.917,00

75.000.000,00

90.833.000,00

121,11

76.597.000,00

78.840.400,00

98,55

83.615.000,00

10.058.800,00

100,58

10.560.500,00

1.673.241.707,00

139,44

1.287.764.801,00

Pajak Hotel

Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah

80.000.000,00

Pajak Sarang 10.000.000,00 Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan 1.200.000.000,00 Batuan Pajak Bumi dan Bangunan 17.500.000.000,00 Perdesaan dan Perkotaan BPHTB

19.459.722.588,00

3.000.000.000,00

3.575.481.231,00

Jumlah 40.347.610.000,00 46.312.651.913,00 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

116,12 16.266.650.732,00

111,20 18.722.237.178,00 119,18

3.056.072.292,00

114,78 42.012.443.873,00

2) Retribusi Daerah Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2014 terealisasi 122,14%, naik jika dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2013 yang sebesar Rp24.542.086.173,00. Dari 3 (tiga) objek pendapatan Retribusi Daerah hanya satu yang tidak dapat mencapai target yaitu retribusi jasa usaha dengan pencapaian 96,69%, untuk retribusi

Jasa umum dan retribusi perizinan

tertentu terealisasi sebesar 131,83 % dan 109,88% . Dari 18 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebanyak

8

rincian

objek 162

pendapatan

Retribusi

Daerah

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013, yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil turun sebesar 99,74%, Parkir di Tepi Jalan Umum turun sebesar 10,32%, Penggantian Biaya Cetak KK turun sebesar 80,47%, Pemakaian Kekayaan Daerah turun sebesar 24,63%, Retribusi Tempat Pelelangan turun sebesar 0,83%, Retribusi Retribusi Terminal turun sebesar 4,01%, Ratribusi Rumah Potong Hewan turun sebesar 3,21% dan Retribusi Ijin Trayek turun sebesar 12,72%. Objek Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar 131,89% dari target

pendapatan

sebesar

Rp.25.174.873.000,00,

jika

dibandingkan dengan Tahun 2013, realisasi Retribusi Jasa Umum naik sebesar 53,85% dimana realisasi pada Tahun 2013 sebesar Rp.15.315.321.798,00. Rincian objek pada Retribusi Jasa Umum terdapat 8 item, dari target anggaran yang ditetapkan Retribusi

yang

mengalami

Pengendalian

pencapaian

Menara

tertinggi

Telekomunikasi

adalah sebesar

182,54%, sedangkan yang terendah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 79,18%. Dari 8 Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum yang tidak melampaui target pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan

Persampahan/kebersihan

sebesar

95,56%

dan

Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 79,18%. Objek

Retribusi

Jasa

Usaha

terealisasi

sebesar

Rp8.607.509.349,00 atau 96,69% dari target pendapatan, jika dibandingkan dengan Tahun 2013 realisasi Retribusi Jasa Usaha meningkat sebesar 7,75% dimana realisasi pada Tahun 2013 sebesar Rp7.988.367.925,00 Rincian objek pada Retribusi Jasa Usaha terdapat 8 item, dari target anggaran yang ditetapkan yang mengalami pencapaian tertinggi adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu sebesar 112,35%, sedangkan yang terendah yaitu Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga yaitu sebesar 90,13%. Dari 8 Rincian objek pada Retribusi Jasa Usaha, tiga diantaranya mencapai target yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa. 163

Objek Retribusi Perijinan Tertentu terealisasi sebesar 109,83% dari target pendapatan sebesar Rp1.410.000.000.00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 realisasi Retribusi Perijinan Tertentu naik sebesar 25,05% dimana realisasi pada Tahun 2013 sebesar Rp1.238.396.450,00 Rincian objek pada Retribusi Perijinan Tertentu terdapat 3 item, dari

target

anggaran

yang

ditetapkan

yang

mengalami

pencapaian tertinggi adalah Retribusi Izin Gangguan 119,72% dan pencapaian terendah pada Retribusi Izin Trayek sebesar 64,28%.

Tabel 3.74 Retribusi daerah Tahun anggaran 2014 Retribusi Daerah Anggaran (Rp) Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Penggantian Biaya Cetak KK Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Tempat Khusus Parkir

(%)

2014

Realisasi 2013(Rp)

Realisasi (Rp)

25.174.873.000,00 33.187.731.147,00

131,83 15.315.321.798,00

19.663.478.000,00 27.792.465.237,00

141,34 10.880.835.508,00

547.500.000,00

523.210.000,00

95,56

420.201.200,00

2.200.000,00

2.200.000,00

100,00

860.767.500,00

254.000.000,00

294.941.000,00

116,12

328.879.500,00

3.450.000.000,00

2.732.040.900,00

79,19

1.617.235.700,00

400.000.000,00

407.333.010,00

101,83

400.034.890,00

700.000.000,00

1.277.846.000,00

182,55

0

157.695.000,00

157.695.000,00

100,00

807.367.500,00

8.901.775.000,00

8.607.509.349,00

96,69

7.988.367.925,00

1.194.250.000,00

1.265.208.650,00

105,94

1.678.568.900,00

1.000.000.000,00

992.383.099,00

99,23

1.000.644.350,00

450.000.000,00

425.141.200,00

94,47

442.910.100,00

1.200.000.000,00

1.348.212.500,00

112,35

805.291.900,00

164

Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Rumah Potong Hewan Tempat Rekreasi & Olah Raga Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Ijin Mendirikan Bangunan Ijin gangguan

2.700.000,00

3.040.000,00

112,59

2.780.000,00

120.000.000,00

108.435.000,00

90,36

112.035.000,00

4.610.500.000,00

4.155.851.400,00

90,13

3.648.600.175,00

324.325.000,00

309.237.500,00

95,35

297.537.500,00

1.410.000.000,00

1.548.728.200,00

109,84

1.238.396.450,00

1.200.000.000,00

1.330.571.600,00

110,88

1.026.151.600,00

150.000.000,00

179.587.500,00

119,72

168.056.250,00

60.000.000,00

38.569.100,00

64,28

44.188.600,00

Ijin Trayek

35.486.648.000,00 43.343.968.696,00

Jumlah

122,14 24.542.086.173,00

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan

dari

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan Tahun 2014 terealisasi 101,13%, naik sebesar 45,45%

dibandingkan

Daerah

yang

pendapatan

Dipisahkan

Pengelolaan

Tahun

2013

Kekayaan

yang

sebesar

Rp5.506.191.030,00. Dari lima Bagian Laba yang direncanakan dapat menyumbang pendapatan untuk Tahun 2014 empat bagian laba dapat mencapai target yang ditetapkan dan satu bagian laba yaitu bagian laba dari PD Apotik Luk Ulo tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.75 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(%)

2014 Anggaran (Rp)

(Rp)

Realisasi (Rp)

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD a. Apotik Luk Ulo 72.600.000,00 71.209.998,00 b. Perusda Air Minum (PDAM) c. PD BPR Bank Pasar d. PD BPR BKK

Realisasi 2013

98,08

57.458.600,00

903.656.459,00

100

908.900.975,00

1.372.738.000,00 1.372.738.884,00

100,00

1.318.652.089,00

2.169.789.000,00 2.169.790.074,00

100,00

1.588.942.363,00

903.656.000,00

165

e. PT Bank Jateng

3.400.000.000,00 3.491.533.925,00

102,69

1.632.147.003,00

Jumlah 7.918.783.000,00 8.008.929.340,00 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

101,13

5.506.191.030,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2014 terealisasi 180,89%, naik sebesar 143% dibandingkan Pendapatan Tahun 2013 yang sebesar Rp59.421.015.426,00. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari 11 rincian obyek yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebanyak 10 rincian objek. Pencapaian target tertinggi pada Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 24.349,13% sedangkan yang tidak ada pencapaiannya adalah Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Tabel 3.76 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Anggaran (Rp) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan denda retribusi Fasilitas Sosial dan Fasilitas

Realisasi 2013

(%)

2014

(Rp)

Realisasi (Rp)

313.500.000,00

1.008.937.000,00

321,82 3.301.200.050,00

2.000.000.000,00

4.389.630.792,00

219,48 2.179.306.881,00

11.000.000.000,00 21.639.644.303,00

196,72 12.545.914.127,00

10.000.000,00

7.900.000,00

0

0

0,00

1.923.581.552,00 24.349,13

234.834.765,00

300.000.000,00

621.960.000,00

207,32

425.450.000,00

760.400.000,00

835.992.896,00

109,94

760.491.150,00

166

Umum Hasil Pengelolaan dana Bergulir Penerimaan Lainnya Pendapatan BLUD Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumlah

45.000.000,00

52.645.000,00

116,98

0,00

2.929.422.000,00 24.924.022.766,00

850,81 5.648.983.358,00

45.482.196.000,00 66.843.649.817,00

146,96 34.324.835.095,00

16.984.887.000,00 22.173.888.000,00

130,55

79.833.305.000,00 144.413.952.126,00

180,89 59.421.015.426,00

0,00

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer sebesar Rp1.723.930.277.062,00 terdiri dari transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian serta Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Bagi Hasil Pajak dan Transfer Propinsi Lainnya. Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar 100,70% dari target anggaran sebesar Rp1.711.964.781.000,00 dan meningkat 15,3% dari

penerimaan

Tahun

2013.

Untuk

Dana

Perimbangan,

semuanya mencapai target yaitu Dana Bagi Hasil Pajak yang realisasinya 100,96%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 291,16%, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masingmasing 100%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Penyesuaian realisasinya sebesar 100% dan Transfer Pemerintah Provinsi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya sebesar 118,42% dan Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya sebesar 99,98%. Tabel 3.77 Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2014 Uraian PENDAPATAN TRANSFER a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan   Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya   Alam)   Dana Alokasi Umum

167

2014 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1.711.964.781.000,00 1.723.930.277.062,00 1 25.898.459.000,00 464.395.000,00

26.146.485.497,00 1 1.352.142.453,00 2

1.125.568.884.000,00 1.125.568.884.000,00 1

  Dana Alokasi Khusus 80.709.170.000,00 80.709.170.000,00 1 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan 1.232.640.908.000,00 1.233.776.681.950,00 1 b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya   Dana Penyesuaian 291.252.654.000,00 291.252.654.000,00 c. Transfer Pemerintah Provinsi   Pendapatan Bagi Hasil Pajak 58.926.366.000,00 69.778.066.149,00 1 Pendapatan Transfer Provinsi lainnya 129.144.853.000,00 129.122.874.963,00 Jumlah Pendapatan Transfer 1.711.964.781.000,00 1.723.930.277.062,00 1 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

1) Transfer Pemerintah Pusat – dana perimbangan Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar 100,09% dari target anggaran sebesar Rp1.232.640.908.000,00 atau meningkat sebesar 8,65% dibandingkan realisasi Tahun 2013 yang

terealisasi

sebesar

Rp1.135.499.305.803,00.

Dana

Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Seluruh objek Dana Perimbangan memenuhi target anggaran yang ditetapkan. a) Bagi Hasil Pajak Bagi

Hasil

Pajak

mencapai

realisasi

sebesar

Rp26.146.485.497,00 atau 100,96% dari target anggaran sebesar

Rp25.898.459.000,00,

dibandingkan

realisasi

tahun 2013 sebesar Rp33.627.116.833,00, realisasi tahun 2014 turun sebesar 22,24%, penurunan ini dikarenakan penurunan realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah menjadi pajak daerah. Dari 2 (dua) rincian objek Bagi Hasil Pajak yang mencapai target adalah pajak Bumi dan Bangunan dengan capaian 119,64 %, untuk pajak Bagi Hasil PPh hanya tercapai 83,5 %. Tabel 3.78 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014

Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

2014 Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

12.496.403.000,00

14.951.731.417,00

168

%

Realisasi 2013 (Rp)

119,64

23.044.063.938,00

Bagi Hasil 13.402.056.000,00 11.194.754.080,00 83,53 PPh Jumlah 25.898.459.000,00 26.146.485.497,00 100.95 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

10.583.052.895,00 33.627.116.833,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam realisasi sebesar Rp1.352.142.453,00 dari target anggaran sebesar Rp464.395.000,00, naik sebesar 44,28% dari Tahun 2013 yang realisasinya sebesar Rp937.148.970,00. Dari 4 (empat) item rincian objek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan mencapai

target

yaitu

sebesar

158,41%

hal

ini

menunjukkan pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan pemerintah pusat meningkat sehingga bagi hasil untuk pemerintah daerah juga meningkat. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi

dan

Eksploitasi

(royalty)

memenuhi

target

sebesar 1.558,27%, Pungutan Hasil Perikanan memenuhi target anggaran pendapatan Tahun 2014 yaitu terealisasi sebesar 397,01%. Sedangkan Penerimaan dari Sektor pertambangan Minyak Bumi terealisasi sebesar 1997,2%. Adapun kontribusi masing-masing rincian objek pada Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yaitu untuk sub rincian objek Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar 40,52%, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty) sebesar 4,93%, Pungutan Hasil Perikanan kontribusinya sebesar 28,33%, dan Penerimaan dari Sektor pertambangan Minyak Bumi kontribusinya sebesar 26,20% dari total pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2014.

Tabel 3.79 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2014 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Iuran Eksploitasi

Realisasi 2013 2014

%

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

345.855.000,00

547.901.951,00

4.280.000,00

169

(Rp)

158,41 403.130.224,00

66.694.385,00 1.558,27

47.178.752,00

(Royalty) Pungutan Hasil 96.517.000,00 383.182.410,00 Perikanan Penerimaa Dari Sektor pertambangan Minyak 17.743.000,00 354.363.707,00 Bumi Jumlah 464.395.000,00 1.352.142.453,00 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

397,01 347.408.873,00

1997,2 139.431.121,00 291,16 937.148.970,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU) Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

100%

dari

target

Rp1.125.568.884.000,00. Umum

dapat

anggaran

sebesar

Artinya realisasi Dana Alokasi

dikatakan

sama

dengan

alokasi

yang

diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tahun 2014 penerimaan Dana

Alokasi

Umum

meningkat

sebesar

10,14%

dibandingkan realisasi Tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp1.021.871.180.000,00.

Tabel 3.80 Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2014 DAU

%

2014 Anggaran (Rp)

Realisasi 2013 (Rp)

Realisasi (Rp)

Dana 1.125.568.884.000,00 1.125.568.884.000,00 100,00 1.021.871.180.000,00 Alokasi Umum Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

d) Dana Alokasi Khusus Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus sebesar 100% dari target anggaran sebesar Rp80.709.170.000,00 atau naik sebesar 2,08%

dibandingkan realisasi Tahun

2013 yang terealisasi sebesar Rp79.063.860.000,00.

Tabel 3.81 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 Dana Alokasi Khusus

2014 Anggaran (Rp)

DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang

%

Realisasi 2013 (Rp)

Realisasi (Rp)

34.046.530.000,00

34.046.530.000,00

100

40.612.760.000,00

8.144.890.000,00

8.144.890.000,00

100

8.096.540.000,00

6.881.340.000,00

6.881.340.000,00

100

5.920.430.000,00

170

Infrastruktur Jalan DAK Bidang Infrastruktur irigasi DAK Bidang Air Bersih

3.001.240.000,00

3.001.240.000,00

100

2.094.330.000,00

1.995.940.000,00

1.995.940.000,00

100

1.315.430.000,00

DAK Bidang 2.547.260.000,00 2.547.260.000,00 kelautan dan perikanan DAK Bidang 7.637.960.000,00 7.637.960.000,00 Pertanian DAK Bidang 979.280.000,00 979.280.000,00 Lingkungan Hidup DAK Bidang 1.450.570.000,00 1.450.570.000,00 Kependudukan DAK Bidang 2.459.710.000,00 2.459.710.000,00 Perdagangan DAK Bidang 1.516.180.000,00 1.516.180.000,00 Sanitasi DAK Bidang 1.116.880.000,00 1.116.880.000,00 Kehutanan DAK Bidang 475.000.000,00 475.000.000,00 Keselamatan Transportasi Darat DAK Bidang 2.966.510.000,00 2.966.510.000,00 Transportasi Perdesaan DAK Bidang 5.489.880.000,00 5.489.880.000,00 Perumahan dan Permukiman Jumlah 80.709.170.000,00 80.709.170.000,00 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

100

4.759.310.000,00

100

6.112.700.000,00

100

1.009.290.000,00

100

1.282.190.000,00

100

826.440.000,00

100

1.797.340.000,00

100

1.290.040.000,00

100

461.080.000,00

100

3.485.980.000,00

100

0

100

79.063.860.000,00

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa prosentase kontribusi terbesar yaitu Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan sebesar 42,18%. Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan sebesar 10,09% dan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur Jalan sebesar 8,53%. Dominan ketiga bidang karena

sejalan

dengan

komitmen

pemerintah

yang

memprioritaskan peningkatan tingkat pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas. Dominasi ketiga bidang tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar Dana Alokasi Khusus teralokasi pada ketiga bidang tersebut yang mencapai prosentase 60,8%. Tabel 3.82 Kontribusi Masing-Masing Bidang Tahun Anggaran 2014 DAK

Anggaran (Rp)

171

Realisasi (Rp)

Sharing/

Kontribusi (%) DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan DAK Bidang Infrastruktur irigasi DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih

34.046.530.000,00

42,18

8.144.890.000,00

34.046.530.000,0 0 8.144.890.000,00

6.881.340.000,00

6.881.340.000,00

8,53

3.001.240.000,00

3.001.240.000,00

3,71

1.995.940.000,00

1.995.940.000,00

2,47

DAK Bidang kelautan 2.547.260.000,00 2.547.260.000,00 dan perikanan DAK Bidang 7.637.960.000,00 7.637.960.000,00 Pertanian DAK Bidang 979.280.000,00 979.280.000,00 Lingkungan Hidup DAK Bidang 1.450.570.000,00 1.450.570.000,00 Kependudukan DAK Bidang 2.459.710.000,00 2.459.710.000,00 Perdagangan DAK Bidang Sanitasi 1.516.180.000,00 1.516.180.000,00 DAK Bidang 1.116.880.000,00 1.116.880.000,00 Kehutanan DAK Bidang 475.000.000,00 475.000.000,00 Keselamatan Transportasi Darat DAK Bidang 2.966.510.000,00 2.966.510.000,00 Transportasi Perdesaan DAK Bidang 5.489.880.000,00 5.489.880.000,00 Perumahan dan Permukiman Jumlah 80.709.170.000,00 80.709.170.000,00 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

3,15

10,09

9,46 1,23 1,79 3,04 1,87 1,38 0,60

3,67

6,80

100,00

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus realisasinya sebesar Rp291.252.654.000,00 atau 100%, dana ini merupakan dana penyesuaian untuk Tunjangan Fungsional Guru Non Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diterima Kas Umum Daerah pada Tahun 2014. 3) Transfer Pemerintah Provinsi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2014 sebesar Rp69.778.066.149,00

dan

Pendapatan

Lainnya sebesar Rp129.112.874.963,00. a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 172

Transfer

Provinsi

Realisasi pendapatan dari objek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar 118,41% dari target anggaran sebesar Rp58.926.366.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2013 sebesar Rp66.179.825.253,00, pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,43%.

Tabel 3.83 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2014 Bagi Hasil Pajak Provinsi

2014 Anggaran (Rp)

(%)

Realisasi 2013 (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagi Hasil PKB 16.500.000.000,00 18.602.452.218,00 Bagi Hasil BBNKB 19.756.856.000,00 22.588.272.485,00 Bagi Hasil PBBKB 17.000.000.000,00 22.552.745.000,00 Bagi Hasil P3AP 270.000.000,00 199.136.634,00 Bagi Hasil 5.399.510.000,00 5.835.459.812,00 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Jumlah 58.926.366.000,00 69.778.066.149,00 Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

112,74 17.451.458.451,00 187,07 23.471.283.482,00 135,99 18.081.421.415,00 117,08 238.989.670,00 122,72 6.963.672.235,00

153,69 66.179.825.253,00

Tabel 3.84 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2014 Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil BBNKB Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Jumlah

Realisasi (Rp)

(%)

18.602.452.218,00

26,65

22.588.272.485,00 22.552.745.000,00

32,36 32,32

199.136.634,00

0,28

5.835.459.812,00

8,36

69.778.066.149,00

100,00

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

b) Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya merupakan realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi yang untuk Tahun 2014 173

diterima sebesar Rp129.122.874.963,00 atau 99,98% dari anggarannya yang sebesar Rp129.144.853.000,00, dan naik sebesar 74,97% bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2013 yang sebesar Rp73.793.245.463,00 Rincian penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2014 sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan

Keuangan untuk Tentara Manunggal Masuk Desa Keuangan untuk Profil Daerah Keuangan untuk Primatani Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Keuangan untuk FEDEP Keuangan untuk Pendidikan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Tera dan Tera Ulang Keuangan bersifat Umum dari Sumbangan Pihak Ketiga Kay Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi

c. Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.1.038.000.000,00% merupakan pendapatan hibah air minum yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diterima di Tahun 2014. Tabel 3.85 Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2014

Anggaran (Rp) Pendapatan Hibah Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi Jumlah

%

Realisasi 2014 (Rp)

Realisasi (Rp)

0,00

1.038.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.038.000.000,00

0,00

0,00

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

2. Belanja Daerah

174

Untuk Belanja Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan sebesar Rp2.050.427.145.000,00

terealiasi

92,99%

atau

sebesar

Rp1.906.761.909.291,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013

yang

sebesar

Rp1.548.176.706.140,00

maka

mengalami

kenaikan sebesar 23,16%.

Tabel 3.86 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 2014

Uraian Belanja Anggaran (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer JUMLAH

Realisasi 2013 (Rp)

% Realisasi (Rp)

1.468.192.741.000,00 1.360.646.216.926,00 500.532.215.000,00 465.783.056.988,00 945.478.000,00 30.000.000,00

92,67 93,06 3,17

1.191.647.569.927,00 286.958.914.202,00 42.901.700,00

80.756.711.000,00 80.302.635.377,00 2.050.427.145.000,00 1.906.761.909.291,00

99,44 69.527.320.311,00 92,99 1.548.176.706.140,00

Sumber data DPPKAD tahun 2014

3. Kinerja Keuangan Alokasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2014 antara lain : a. Urusan wajib 1) Pendidikan Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen, telah dialokasikan anggaran dari Tahun 2010-2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN sebagaimana Tabel berikut : Tabel 3.87 Anggaran Dan Realisasi Urusan Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen Dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

77.596.625.540

59.228.235.752

2011

169.294.707.000

116.961.974.547

2012

138.200.066.000

118.476.816.157

2013

372.646.025.000

305.772.415.115

2014

109.624.657.000

88.265.785.576

175

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, 2014

Tabel 3.88 Anggaran Dan Realisasi Urusan Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Dan APBN Dari Tahun 2012-2014 Tahun

APBD Provinsi Anggaran

APBN

Realisasi

Anggaran

Realisasi

2012

3.205.000.000

3.205.000.000

81.737.516.000

81.737.516.000

2013

810.000.000

805.500.000

144.962.498.000

131.477.273.000

2014

27.672.511.000

26.086.871.945

54,082,777,000

35.307.091.253

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, 2014

2) Kesehatan Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen. Program di bidang kesehatan ini mengacu pada terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh RSUD. Selain itu juga, ditujukan untuk terlaksananya

penyelidikan

epidemiologi,

penanggulangan

kejadian luar biasa, dan program promosi kesehatan. Tabel 3.89 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

38.165.619.875

35.189.068.886

2011

42.355.255.000

37.943.931.283

2012

57.927.008.000

47.219.844.881

2013

128.589.721.000

111.727.501.314

2014

195.628.494.000

188.927.909.855

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mendapatkan alokasi berupa dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dan dilaksanakan 176

oleh

Dinas

Kesehatan

Rp16,927,067,500,00.

selama

Tahun

Pelaksanaan

2010-2014

dana

tersebut

sebesar sebagai

berikut: Tabel 3.90 Pagu anggaran Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Kesehatan Tahun 2010-2014 No. 1.

Dasar Hukum DIPA No. 0274/02403.3/XIII/2010 Tgl. 1312-2009

2.

DIPA No. 0020/02403.1/-/2010 Tgl. 1312-2009

3.

Keppres No. 26/2010 ttg Rincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP024.03.060/AG/2011 dan DNA No. 03/024.03/2011 DIPA No. 2503/02403.4.01/13/2012 Tgl. 9 Des 2012 DIPA 024.03.4.039597/201 3 DIPA 024.04.4.032355/201 3 DIPA 024.05.032352/2013

4. 5. 6. 7.

8.

DIPA 024.03.4.039597/201 4

Program/Kegiatan Program Upaya Kesehatan

Anggaran 319.967.500

Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar termasuk Biaya Operasional (BOK) Program bantuan operasionalkesehatan (BOK), dan pelaksana bidang pelayanan kesehatan.

777.000.000

2.550.000.000

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak Program Pembinaan Upaya Kesehatan

6.042.750.000

Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak

504.850.000

3.011.250.000 500.000.000

3.221.250.000

Sumber : Bappeda Kab. Kebumen, 2014

3) Pekerjaan Umum Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 Urusan Pekerjaan Umum pada mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp299.769.877.000,00. Dari

anggaran

Rp290.703.888.659,00

tersebut atau

177

terealisasi sebesar

96,98%.

sebesar Dalam

pelaksanaannya, Urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran pada urusan pekerjaan umum yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.91 Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

76.151.001.764

62.224.022.887

2011

132.758.957.000

124.920.969.018

2012

121.092.572.000

100.375.826.367

2013

146.560.057.000

138.114.428.272

2014

299.769.877.000

290.703.888.659

Sumber data: Dinas PPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Disamping anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, untuk urusan pekerjaan umum, pada tahun 20102014 juga mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Tabel 3.92 Anggaran dan Realisasi Urusan Pekerjaan Umum Yang Bersumber dari APBD Provinsi dan APBN dari Tahun 2010-2014 Tahun

APBD Provinsi Anggaran

2010

APBN

Realisasi

Realisasi

52.510.000.000

51.836.452.700

450.000.000

52.795.000.000

51.887.580.000

2012

23.519.633.000 23.448.886.000

22.107.500.000

21.764.500.000

2013

48.182.800.000 46.682.800.000

50.270.160.000

49.980.280.000

2014

87.461.126.000 85.823.031.600

6,837.077.900

6,837.077.900

2011

15.900.220.000 15.870.867.560

Anggaran

450.000.000

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, 2014

4) Perumahan Rakyat 178

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (P2MKM) sebanyak 1.205 unit rumah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kebumen dan 987 rumah dari anggaran APBN/ BSPS dengan realisasi sebesar Rp311.963.888,00 dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp366.844.000,00 atau sebesar 85,04%. Target

terkait

urusan

perumahan

rakyat

di

Kabupaten

Kebumen adalah untuk menyelesaikan sejumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kebumen. Dari

jumlah RTLH

sebanyak 14.248 di tahun 2011, maka pada akhir tahun 2015 diharapkan sudah dapat teratasi 100%. Hingga akhir tahun 2014, sudah dilakukan rehabilitasi terhadap 2.269 rumah, yang sumber pendanaannya diperoleh dari berbagai sumber. Capaian kinerja urusan perumahan Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.93 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten KebumenTahun 2010-2014 NO.

KONDISI RUMAH

1.

Jumlah Rumah

2.

Jumlah RTLH

3. 4.

2010

2011

2012

2013

2014

293.020

293.020

293.020

293.020

293.020

15.168

14.248

8.012

4.774

2.505

Penanganan RTLH

0

912

6.236

3.238

2.269

Rasio RLH (100–rasio RTLH)

0

95,14%

97,28%

98,38%

99,15%

Sumber data: Bapermades Kabupaten Kebumen, 2014

Adapun

besarnya

anggaran

kegiatan

untuk

kegiatan

pembangunan perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 24 berikut: a) Sumber dana APBD Kabupaten Kebumen

Anggaran Kegiatan Untuk Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kur Tabel 3.94 Anggaran Kegiatan Untuk Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu bersumber dari APBD Tahun 2010-2014: 179

No

Tahun

1

2010

Anggaran (Rp) 2.000.000.000,00

2

2011

3

Jumlah Rumah

Jumlah Desa

Jumlah S

400

80

1.827

2.000.000.000,00

400

80

2.127

2012

2.400.000.000,00

400

80

3.151

4

2013

6.348.000.000,00

1.058

251

10.058

5

2014

9.022.500.000,00

1.203

180

14.255

21.7705000.000,00

3.461

Jumlah

31.420

Sumber data: Bapermades Kabupaten Kebumen, 2014

b) Sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tabel 3.95 Anggaran Kegiatan Untuk Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu bersumber dari APBD Provinsi Jawa tengah Tahun 2010-2014 Anggaran (Rp)

No

Tahun

1

2010

90.000.000,00

18

3

36

2

2011

185.000.000,00

37

6

74

3

2012

115.000.000,00

23

4

46

4

2013

290.000.000,00

58

7

116

5

2014

380.000.000,00

50

5

140

622.000.000,00

186

Jumlah

Jumlah Rumah

Jumlah Desa

Jumlah S

412

Sumber data: Bapermades Kabupaten Kebumen, 2014

c) Sumber dana APBN (Kementrian Perumahan Rakyat) Tabel 3.96 Anggaran Kegiatan Untuk Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu bersumber dari APBN Tahun 2010-2014 No Tahun

Anggaran (Rp)

Jumlah Rumah Jumlah Desa

Jumlah Swadaya (R

1

2011

2.850.000.000,00

475

19

950.000.000

2

2012

31.146.000.000,00

5.191

129

12.540.000.000

3

2013

14.970.000.000,00

1.996

54

3.183.000.000

4

2014

7.402.500.000,00

987

18

2.961.000.000

56.368.500.000,00

8.649

Jumlah

Sumber data: Bapermades Kabupaten Kebumen, 2014

180

19.634.000.000

d) Sumber Dana Lainnya (Dana Sosial UPK PNPM MPd, BAZDA dan CSR BNI Tabel 3.97 Anggaran Kegiatan Untuk Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu bersumber dari dana lainnya Tahun 2010-2014 Anggaran (Rp)

No Tahun

Jumlah Rumah Jumlah Desa

Jumlah Swadaya (Rp

1

2012

2.382.000.000,00

397

397

952.800.000,0

2

2013

1.064.100.000,00

153

33

108.000.000,0

3

2014

150.000.000,00

29

29

15.000.000,0

3.596.100.000,00

579

Jumlah

1.075.800.000,0

Sumber data: Bapermades Kabupaten Kebumen, 2014

Selain dana

itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan berupa

kegiatan

penataan

lingkungan

permukiman

sebesar Rp300.000.000,00 yang langsung diberikan kepada masyarakat.

5) Penataan Ruang Pada Tanggal 17 Desember 2010 telah diterbitkan Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penataan Ruang untuk Kabupaten Kebumen. Target pada tahun 2011 adalah memperoleh rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum. Sedangkan target di tahun 2012 adalah berupaya untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten

Kebumen

Tahun

2011-2031

menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Program yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Program Perencanaan Tata Ruang. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya dari tahun 2010 sampai dengan 2014, adalah sebagai berikut:

181

Tabel 3.98 Anggaran dan Realisasi Urusan Penataan Ruang Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

50.000.000

25.590.000

2011

1.675.000.000

1.611.058.158

2012

115.000.000

89.888.850

2013

100.000.000

76.756.480

2014

500.000.000

408.703.529

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2014

Sebagai tambahan target RPJM untuk Urusan Tata Ruang hanya sampai pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dan ini telah ditetapkan pada tahun 2012.

6) Perencanaan Pembangunan Alokasi anggaran pada urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.99 Anggaran Dan Realisasi Urusan Perencanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

3.546.709.450

2.939.296.131

2011

2.590.264.000

2.303.191.843

2012

3.252.702.000

2.884.983.247

2013

4.994.656.000

4.509.378.331

2014

5.588.207.000

4.857.787.519

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2014

182

7) Perhubungan Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pada urusan Perhubungan sebagai berikut : Tabel 3.100 Anggaran dan Realisasi Urusan Perhubungan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

1.024.781.000

953.757.604

2011

1.580.237.000

1.469.047.944

2012

2.190.358.000

1.883.648.482

2013

3.869.785.000

3.345.298.183

2014

4.397.548.000

4.092.791.467

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2014

8) Lingkungan Hidup Alokasi anggaran Urusan Lingkungan Hidup dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 3.101 Anggaran dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

2.019.007.000

1.933.909.639

2011

4.523.557.000

4.379.150.738

2012

3.759.470.000

3.566.711.660

2013

10.768.355.000

10.168.457.363

2014

16.176.511.000

14.928.355.600

Sumber data: Bapeda Kabupaten Kebumen, 2014

183

9) Pertanahan Alokasi anggaran pada urusan pertanahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.102 Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanahan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

72.205.500

36.812.440

2011

236.000.000

150.900.752

2012

148.000.000

118.501.650

2013

275.000.000

63.726.300

2014

275.000.000

223.338.267

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada Tahun 2013, kegiatan urusan pertanahan penyerapan yang rendah, dikarenakan atas hak untuk pengurusan tanah masih banyak yang belum jelas sehingga memerlukan penelitian bukti-bukti lebih lanjut dan belum bisa diproses oleh Kantor Pertanahan. Adapun perkembangan kegiatan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Kebumen sejak 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam tabel 24. Tabel 3.103 Data Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 NO

Tahun

1. 2010 2. 2011 3. 2012 4. 2013 5. 2014 Jumlah Total

Banyaknya Sertifikat Tanah yang telah terbit 4 142 22 19 41 217

Masih Dalam Proses 39 36 24 4 35 131

Sumber data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2014

184

10) Kependudukan dan Catatan Sipil Alokasi anggaran untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dari tahun 2010 sampai dengan 2014, sebagai berikut: Tabel 3.104 Anggaran dan Realisasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

4.025.397.000

3.381.667.168

2011

1.716.652.000

1.647.787.963

2012

6.701.899.000

5.387.840.017

2013

4.849.821.000

4.651.643.196

2014

4.638.673.000

3.892.881.145

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alokasi anggaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut: Tabel 3.105 Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

135.000.000

117.754.953

2011

121.000.000

120.413.900

2012

585.470.000

580.847.123

2013

1.016.986.000

992.131.130

2014

610.427.000

532.366.535

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

185

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Alokasi Anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari Tahun 2010-2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: Tabel 3.106 Anggaran dan Realisasi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

2.468.816.000

2.395.032.408

2011

2.565.266.000

2.327.368.002

2012

2.842.416.000

2.640.705.629

2013

3.387.236.000

3.337.280.758

2014

4.467.794.000

4.303.980.986

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

13) Sosial Dalam melaksanakan urusan sosial, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran urusan sosial pada APBD sebagai berikut. Tabel 3.107 Anggaran dan Realisasi Urusan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

303.000.000

292.158.969

2011

647.500.000

621.228.970

2012

1.408.800.000

1.295.804.826

2013

1.929.472.000

1.844.741.820

2014

2.681.500.000

2.448.055.223

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada Tahun 2014, program yang dilaksanakan yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 186

Sosial, Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Khusus Sosial

penanganan (PMKS)

di

Penyandang Kabupaten

Masalah Kebumen

Kesejahteraan Tahun

2014

dilaksanakan melalui beberapa program yaitu : a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan PMKS lainnya/ Kegiatan Fasilitasi

Manajemen bagi Keluarga Miskin. Output program ini sebanyak 240 orang dan 200 orang dengan anggaran sebesar Rp678.500.000,00 dan berlokasi di 7 kecamatan yaitu Sadang, Ambal Mirit, Rowokele, Buayan, Sruweng, dan Puring b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan PMKS lainnya/ Kegiatan Pelatihan

Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Output program ini sebanyak 75 orang lanjut usia dengan anggaran sebesar Rp335.000.000,00 dan berlokasi di 13 kecamatan yaitu Sadang, Kutowinangun, Puring, Sruweng, Buayan,

Klirong,

Karanganyar,

Kebumen,

Pejagoan,

Adimulyo, Alian, Ambal, dan Buluspesantren. c) Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Sosial/

Kegiatan

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan termasuk Penyandang Cacat Berat Output program ini sebanyak 50 orang anak terlantar, 50 anak jalanan dan 150 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di kecamatan Alian, Karangsambung, Buayan dan Poncowarno dengan anggaran sebesar Rp280.000.000,00. d) Program Pembinan Penyandang cacat dan eks Trauma/ Kegiatan Para Penyandang Cacat & Eks Trauma Output program ini 26 orang penyandang cacat yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kuwarasan, Buayan, Rowokele, Puring, Ambal, Gombong, Sempor, Rowokele, Sruweng, Kebumen, Adimulyo dan Puring dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00.

187

e) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni

Panti Asuhan

(Bantuan peralatan sekolah) Outputnya sebanyak 300 orang dan 650 orang anak/ penghuni

panti

dengan

anggaran

sebesar

Rp275.000.000,00 f) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial/ Kegiatan Peningkatan Jenjang Kerjasama PelakuPelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Output kegiatan ini yaitu sebanyak 35 orang peserta dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00. g) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial/ kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat bagi Pengurus Karang Taruna Output kegiatan ini yaitu 26 kelompok Karang Taruna dari 26 kecamatan dengan anggaran sebesar Rp115.000.000,00.

14) Ketenagakerjaan Alokasi anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010-Tahun 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: Tabel 3.108 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

546.840.000

512.805.248

2011

774.912.000

750.922.092

2012

1.175.108.000

1.093.572.271

2013

1.652.648.000

1.560.728.765

2014

3.352.203.000

3.026.807.580

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan dari dana APBD Kabupaten antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan

188

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan.

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sumber dana APBD Kabupaten Kebumen dari tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.109 Anggaran dan Realisasi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

1.727.624.000

1.473.058.000

2011

1.669.446.989

1.436.147.034

2012

1.422.657.000

1.356.444.217

2013

3.326.642.000

2.911.864.980

2014

3.448.189.000

3.322.214.849

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada tahun 2014 ada 7 (tujuh) program yang dilaksanakan antara lain: program pelayanan administrasi perkantoran, program

peningkatan

sarana

dan

prasarana,

program

pengembangan data/ informasi, program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitif

Usaha

Kecil

Menengah, program pengembangan system pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, serta program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud nyata kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM. Dalam rangka peningkatan koordinasi, sinkroniasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam pemberdayaan KUMKM, dilaksanakan kegiatan

sosialisasi

kebijakan

tentang

UMKM,

kegiatan

perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah, kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM, Fasilitasi 189

pengembangan penyelenggaraan sarana

sarana

promosi

hasil

kewirausahaan,

pemasaran

produk

produksi,

kegiatan

Usaha

Kecil

kegiatan

pengembangan Menengah,

dan

kegiatan penyelenggaraan IRT, IK dan IM. Kegiatan ini ditujukan kepada pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kebumen agar stakeholder saling terhubung dan bersinergi dalam pengembangan UMKM. Selain itu, kegiatan-kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyerapan informasi dan programprogram pemerintah dalam rangka pemberdayaan KUMKM. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar

tumbuh

dan

berkembang

dengan

sehat,

juga

dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD, kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi, kegiatan pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi serta Monev terhadap koperasi. Kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas Koperasi dan pelaku

UMKM

sehingga

nantinya

mampu

menciptakan

keuntungan dan efisiensi kolektif. Sedangkan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: pelatihan kewirausahaan/ Achievement Motivation Training (AMT) dan bintek UMKM; pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD; sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada UMKM; monitoring dan pembinaan terhadap UMKM yang menerima fasilitasi dari pemerintah; bantuan alat untuk produk lokal bagi UMKM, serta pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. Dinas Koperasi dan UMKM

tahun 2014 juga melaksanakan

kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi sebesar Rp30.000.000,00 berupa kegiatan : a) Kegiatan fasilitasi pengendalian dan pengawasan koperasi, dengan peserta 30 koperasi dan pengawasan bagi 80 koperasi dengan anggaran Rp18.000.0000,-.

190

b) Kegiatan Fasilitasi penilaian koperasi, dengan peserta sebanyak 30 orang dan koperasi yang dinilai sebanyak 45 koperasi dengan anggaran Rp12.000.000,-. Sedangkan kegiatan yang bersumber dana dari APBN dengan anggaran sebesar Rp1.927.000.000,00 yaitu : a) Kegiatan pelatihan vocational berbasis gender, peserta sebanyak

30

Rp20.000.000,-.

orang Dan

dengan

anggaran

sebesar

kegiatan

reorientasi

peserta

pascapelatihan dengan peserta. b) Bantuan pembangunan TPKU (Tempat Praktek Ketrampilan Usaha) di Kopontren Kecamatan Petanahan dan Koperasi Lohjinawi

Gombong

dengan

senilai

masing-masing

Rp100.000.000,-. c) Bantuan

perbengkelan

perahu

di

KUD

Minopawurnis

senilai Rp100.000.000,-. d) Pendampingan KUR oleh BMT Al Barokah Rowokele, KSU Mandiri Sejahtera Buayan, KJKS Nagin, BMT Ash Shidiq Kebumen, BMT Artha Maulana dengan nilai masing-masing Rp22.000.000,-. e) Bantuan pembangunan UKM Mart kepada KUD baru Karangsambung senilai Rp65.000.000,-. f) Bantuan

pengembangan

karbon

aktif

kelapa

terpadu

minyak goreng di KUD Sri Utami Petanahan senilai Rp900.000.000,-. g) Bantuan social permodalan bagi BMT KSU Nuku Kebumen, BMT Ad Dhuha Gombong dan Kopwan Sri Kandi Sruweng masing-masing Rp50.000.000,-. h) Bantuan penataan PKL oleh KUD Subur Rowokele senilai Rp432.000.000,-. i) Kegiatan

pengembangan

potensi

lokal

untuk

sangkar

burung dan bantuan alat kepada 30 orang dengan nilai Rp50.000.000,. j) Kegiatan penumbuhan wirausaha baru bagi 25 orang. k) Kegiatan peningkatan ketrampilan usaha produktif bagi 25 orang. l) Kegiatan test produk bagi kerajinan sangkar burung dengan peserta sebanyak 30 orang. 191

m) Kegiatan fasilitasi sertifikasi halal bagi 5 UMKM. n) Kegiatan fasilitasi P-IRT bagi 22 orang.

16) Penanaman Modal Alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari tahun 20102014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.110 Anggaran dan Realisasi Urusan Penanaman Modal Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

472.817.000

447.394.242

2011

445.544.000

409.939.560

2012

399.600.000

346.364.417

2013

860.954.000

829.305.078

2014

1.870.355.000

1.811.825.282

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada

Tahun

Peningkatan kegiatan

2014

Program

Promosi

dan

Peningkatan

yang

dilaksanakan

Kerjasama

fasilitas

Investasi

terwujudnya

yaitu dengan

kerjasama

strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah; Koordinasi

perencanaan

dan

pengembangan

penanaman

modal; Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; Penyelenggaraan pameran; dan Monitoring evaluasi. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri dengan

kegiatan

fasilitasi

kemudahan

perizinan

pengembangan usaha; dan kegiatan peningkatan pelayanan perizinan; 17) Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rutin pada tahun 2010-2014 mengalokasikan anggaran pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah guna memfasilitasi grup kesenian dan kebudayaan untuk dapat tampil dalam event-event kesenian 192

dan kebudayaan baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Selengkapnya sebagai berikut: Tabel 3.111 Anggaran dan Realisasi Urusan Kebudayaan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

293.000.000

282.049.300

2011

186.500.000

184.594.940

2012

349.000.000

331.093.078

2013

524.942.000

516.936.250

2014

838.500.000

810.207.888

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya, mengembangkan budaya dan menfasilitasi grup kesenian dan kebudayaan

untuk

dapat

tampil

dalam

event-event

kebudayaan yang diselenggarakan baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Program yang dilaksanakan antara lain Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

dan

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya. Program pengelolaan Kekayaan Budaya dijabarkan ke dalam kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah

air.

Adapun

output

untuk

kegiatan

ini

adalah

terpeliharanya benda cagar budaya daerah di Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk program Pengelolaan Keragaman Budaya dijabarkan dalam kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang outputnya berupa pembinaan seniman dan seniwati serta terpenuhinya kebutuhan alat seni tradisional. kebudayaan

dan

kegiatan

daerah

(Kuota

Pengembangan Kecamatan)

kesenian yang

dan

outputnya

berupa pembinaan kesenian/ kebudayaan daerah. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Kebumen

pada

Tahun

2014

di

Kabupaten

Kebumen terdapat 316 group seni dan budaya yang terdiri 193

dari : wayang kulit 129 group, kuda lumping 78 group, campursari 4 group, angguk 1 group, rebana 27 group, karawitan 4 group, jamjaneng 16 group, calung 4 group, lengger 5 group, kethoprak 38 group, seni peran 1 group, sanggar seni 6 group, cepetan 1 group, angklung 1 group dan teater

1

group.

Sedangkan

untuk

banyaknya

even/

penyelenggaraan kegiatan seni budaya pada tahun 2014 dilaksanakan 11 jenis kegiatan yang terdiri dari festival seni dan

budaya

2014

sebanyak

9

kali

dan

sarana

penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 2 kali. 18) Kepemudaan dan Olah Raga Alokasikan anggaran untuk Urusan Pemuda dan Olah Raga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.112 Anggaran dan Realisasi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

1.087.100.000

333.025.000

2011

826.342.049

322.692.225

2012

742.875.000

713.789.900

2013

771.220.000

749.396.330

2014

4.151.132.000

3.983.472.293

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada Tahun 2014 alokasi anggaran untuk urusan pemuda dan olah raga sebesar Rp4.151.132.000,00 dengan penyerapan sebesar

Rp3.983.472.293,00

(95,96%).

Program

yang

dilaksanakan antara lain Program peningkatan peran serta kepemudaan; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pembinaan organisasi kepramukaan;

kepemudaan;

Penyelenggaraan

penyelenggaraan

kompetisi

kegiatan olahraga;

peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan. 194

Output dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan kepada partisan kelompok usaha pemuda produktif, pengiriman peserta upacara Hari Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan lomba TUB/ BB dan seleksi / lomba peserta paskibra, penyelenggaraan 10 kegiatan kepramukaan, pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan, penyelenggaraan keikutsertaan POPDA SD, SMP, SMA tingkat Kabupaten, eks Karesidenan Kedu dan tingkat

Provinsi

Jawa

Tengah

dan

penyelenggaraan

kepelatihan wasit bagi guru pendidikan jasmani, diklat cabang volley untuk 40 orang guru.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Alokasi anggaran untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut: Tabel 3.113 Anggaran dan Realisasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

2.644.012.700

2.377.737.026

2011

1.620.691.000

1.472.358.918

2012

4.016.779.000

3.741.640.897

2013

7.278.604.000

5.215.822.303

2014

7.411.574.000

6.274.202.026

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik,

Satuan

Polisi

Pamong

Praja,

Bagian

Tata

Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen, Bagian Kesra Setda Kabupaten

Kebumen

dan

14

Kecamatan

di

Kabupaten

Kebumen. Pada tahun 2014 program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan disiplin aparatur; Program peningkatan 195

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan;

Program

pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; Program

pencegahan

dini

dan

penanggulangan

korban

bencana alam; Program pengembangan wawasan kebangsaan; dan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Kegiatan yang dilakukan yaitu : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan; Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan

lingkungan;

Pengendalian

keamanan

lingkungan; Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja; Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan; Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah;

Penyiapan

tenaga

pengendali

kemanan

dan

kenyamanan lingkungan; Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan

lingkungan;

Pemantauan

dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam; Pengadaan sarana

dan

prasarana

evakuasi

penduduk

dari

ancaman/korban bencana alam; Pelatihan bagi aparat/SAR dalam

penanganan

bencana

alam;

Droping

Air

Bersih;

Pelatihan penanggulangan bencana; Penyusunan peta resiko rawan bencana; Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah; Fasilitasi Pengembangan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an; Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ; Fasilitasi

penyelenggaraan

hisab

dan

rukyat;

Fasilitasi

pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan; Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

20) Otonomi Keuangan

Daerah, Daerah,

Pemerintahan Perangkat

Umum,

Daerah,

Administrasi

Kepegawaian

dan

Persandian Alokasi anggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagaimana tabel berikut.

196

Tabel 3.114 Anggaran dan Realisasi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

27.109.354.080

23.309.744.354

2011

29.614.862.000

27.399.703.248

2012

38.266.419.000

35.039.090.269

2013

47.879.081.000

44.314.534.525

2014

50.259.406.000

38.582.249.058

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Pada tahun 2014 program yang dilaksanakan antara lain Program

peningkatan

keuangan

daerah;

pengelolaan

dan

pengembangan

Program

keuangan

pembinaan

desa;

Program

pengelolaan

dan

fasilitasi

pembinaan

dan

pengembangan aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya

Aparatur;

Perundang-Undangan;

Program

Program

Penataan

Peningkatan

Peraturan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; Program

Program

pengembangan

peningkatan

sistem

wawasan

pengawasan

kebangsaan; internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Program peningkatan dan pengembangan peningkatan

pengelolaan

disiplin

pengembangan

keuangan

aparatur;

aparatur;

Program

Program

daerah;

Program

pembinaan

peningkatan

dan

kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah; dan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Prestasi Kabupaten Kebumen di bidang hukum ditunjukkan dengan mendapatkan Penghargaan Kabupaten peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2013 dari Menteri Hukum dan

197

Hak Asasi Manusia yang diberikan pada tanggal 10 Desember 2014. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karenanya pada Tahun 2014 telah

dilaksanakan

kegiatan

sosialisasi

terkait

dengan

undang-undang dan peraturan pemerintah tentang desa. 21) Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah sentra produksi dan penyangga beras regional maupun nasional. Selama

periode

tahun

2010

sampai

dengan

2014

ini,

Kabupaten Kebumen selalu mampu mempertahankan surplus produksi padi. Pada tahun 2014,

produksi padi sebesar

448.270,24 ton dengan kebutuhan sebesar 234.213,01 ton sehingga terdapat surplus produksi sebesar 210.022,56 ton. Surplus tersebut mampu menopang kebutuhan padi tingkat provinsi Jawa Tengah sebesar 4,6%. Produksi dan kebutuhan padi di Kabupaten Kebumen tahun 2010 sampai dengan 2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 37 berikut. Tabel 3.115 Produksi dan Kebutuhan Padi di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 – 2014 NO

TAHUN

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

JUMLAH PENDUDUK 1.258.947 1.163.591 1.165.560 1.342.336 1.343.218

PRODUKSI KEBUTUHAN SURPLUS (Ton GKG) (Ton GKG) (Ton GKG) 436.063,50 239.040,57 193.098,36 440.012,38 241.917,49 194.134,78 480.338,28 201.199,98 274.815,26 422.834,61 256.148,29 162.880,80 448.270,24 234.213,01 210.022,56

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen, 2014

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

198

Tabel 3.116 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketahanan Pangan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

1.067.895.000

905.960.597

2011

1.287.911.000

1.262.921.745

2012

1.413.755.000

1.386.430.649

2013

2.372.672.000

2.352.812.397

2014

2.188.264.000

2.084.936.914

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Dalam

upaya

untuk

mendukung

pelaksanaan

Urusan

Ketahanan Pangan ini, Tahun 2014 pemerintah Kabupaten Kebumen

mengalokasikan

Rp2.188.264.000,00

anggaran

dengan

urusan

ini

sebesar

realisasi

sebesar

Rp2.084.936.914,00 (95,28%). Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) dengan kegiatan-kegiatan Penanganan daerah rawan pangan; Penyusunan data base potensi produksi pangan; Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan; Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan daerah; Pengembangan lumbung

cadangan

pangan

desa;

pangan

daerah;

Pengembangan

Pengembangan

model

distribusi

pangan yang efisien; Pengembangan Sistem Informasi Pasar; Peningkatan kebijakan diversifikasi

mutu

dan

perberasan; pangan;

keamanan Peningkatan

Pemanfaatan

pangan; dan

Koordinasi

pengembangan

Pekarangan

untuk

pengembangan pangan; Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian; dan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat. Output yang dicapai adalah Tersusunnya peta rawan pangan (26 kecamatan) dan pengadaan susu formula untuk balita gizi buruk/kurang (1080 dus); Tersusunnya database potensi produk

pangan

neraca

bahan

makanan

(1

dokumen);

Terfasilitasinya survey dan tersusunnya laporan analisa pola konsumsi pangan masyarakat (9 kecamatan); Terfasilitasinya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kab. Kebumen (2 199

kali);

Pengadaan

cadangan

pangan

(40

ton

GKG);

Pembangunan dan rehab lumbung pangan desa (10 unit); Terlaksananya pembinaan pengembangan distribusi pangan masyarakat

(139

gapoktan);

Terlaksananya

pemantauan

pasokan, harga dan akses pangan, pameran dan promosi (8 kali); Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan

pangan

(2

kali);

Terlaksananya

pembinaan

pengamanan harga gabah di tingkat petani (26 kecamatan); Terlaksananya pembinaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (26 kecamatan); Terlaksananya pemanfaatan pekarangan dalam rangka penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga (1 kelompok); Terpantaunya harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kebumen 11 (sebelas) kali; dan Lancarnya pendistribusian Raskin sampai penerima manfaat 12 (dua belas) bulan. Selain dana dari APBD Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen juga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui Tugas Pembantuan dari Kementrian Pertanian dengan dana sebesar Rp708.500.000,00 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pengembangan ketersediaan dan penanganan

rawan

pangan

dan

Pengembangan

penganekaragaman konsumsi pangan berupa : Pendampingan pengembangan desa mandiri pangan di desa lama sebanyak 2 desa yaitu Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam dan Desa Redisari Kecamatan Rowokele. Kegiatan penanganan daerah rawan pangan dilakukan melalui Sistim

Kewaspadaan

Pangan

dan

Gizi

(SKPG)

di

Kab.

Kebumen. Di samping itu juga dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan

pangan

segar,

berupa

:

Pendampingan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 6 desa

baru

yaitu

Desa

Sempor,

Kec.

Sempor,

Desa

Jlegiwinangun Kec. Kutowinangun, Desa Jatimulyo Kec. Alian, Desa Jatimalang Kec. Klirong, Desa Bendogarap Kec. Klirong dan Desa Pohkumbang Kec. Karanganyar dan 22 desa lama yaitu Desa Wetonwetan Kec. Puring, Desa Grogolbeningsari 200

Kec. Petanahan, Desa Karanggayam Kec. Karanggayam, Desa Grenggeng

Kec.

Karanganyar,

Karanganyar,

Desa

Desa

Sawangan

Kec.

Plarangan

Kec.

Kuwarasan,

Desa

Harjodowo Kec. Kuwarasan, Desa Mengkowo Kec. Kebumen, Desa

Kedunggong

Kec.

Sadang,

Desa

Ungaran

Kec.

Kutowinangun, Desa Nogoraji Kec. Buayan, Desa Jogomulyo Kec. Buayan, Desa Redisari Kec. Rowokele, Desa Kejawang Kec.

Sruweng,

Kebagoran

Desa

Kec.

Buluspesantren,

Karangpule

Pejagoan, Desa

Kec.

Desa

Sarwogadung

Sruweng,

Desa

Ambalkumolo

Kec.

Kec.

Mirit,

Desa

Blengorwetan Kec. Ambal, Desa Pekuncen Kec. Sempor, Desa Tunjungseto Kec. Sempor dan Desa Prembun Kec. Prembun. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan dukungan manajemen dan

administrasi

pengelolaan

kegiatan,

monitoring

dan

evaluasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Kantor Ketahanan Pangan pada tahun 2014 juga mendapatkan alokasi dana sebesar Rp299,350.000,00 dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan

masyarakat

pengembangan

dan

mutu

Program

keamanan

peningkatan

pangan.

Kegiatan

dan yang

dilaksanakan yaitu : a) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui

optimalisasi

pemanfaatan

pekarangan

berupa

bantuan benih/bibit tanaman dan benih ikan di 3 desa yaitu Desa Wonoyoso Kec. Kuwarasan, Desa Karangrejo Kec. Petanahan dan Desa Trikarso Kec. Sruweng, dengan anggaran sebesar 30.000.000,00. b) Kegiatan pengembangan Model Pangan Pokok Lokal berupa bantuan alat penepung dan alat pengemas di 2 kelompok masing-masing di Desa Nogoraji Kec. Buayan dan Desa Balingasal Kec. Padureso, serta pelatihan/sosialisasi/uji produk

di

1

Karangsambung,

kelompok

di

dengan

Desa

Plumbon

anggaran

Kec.

sebesar

Rp21.000.000,00. c) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

berupa

sosialisasi 201

dan

pemberian

makanan

tambahan kepada siswa di SDN Karangsari Kec. Buayan, dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00. d) Kegiatan

pengembangan

lumbung

pangan

masyarakat

berupa bantuan penguatan modal kepada 5 lumbung pangan desa yaitu Desa Ori Kec. Kuwarasan, Desa Krandegan Kec. Puring, Desa Pecarikan kec. Prembun, Desa Sumberjati Kec. Ambal dan Desa Miritpetikusan Kec. Mirit, dengan anggaran Rp100.000.000,00. e) Kegiatan pengembangan distribusi

dan akses pangan

masyarakat berupa pendampingan pembinaan dan bantuan penguatan modal kepada gapoktan lembaga usaha ekonomi pedesaan

di

desa

Tambakagung

Kec.

Klirong,

Desa

Sekarteja Kec. Adimulyo dan Desa Bumirejo Kec. Puring, dengan anggaran sebesar Rp101.350.000,00 f) Kegiatan padat karya pangan yang dilaksanakan di desa Kenteng Kec. Sempor dengan bantuan berupa beras sejumlah 1 ton, semen 40 zak, pasir pasang 10 m3 dan sirtu 10 m3, dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00. g) Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan berupa pemberian bantuan sarana prasarana warung sekolah (kulkas dan etalase) kepada SDN Tegalsari Kec. Adimulyo, serta

alat pengemas dan etalase kepada kelompok

pengembang pangan lokal (Mutiara Baru) Desa Plumbon Kecamatan

Karangsambung,

dengan

anggaran

Rp12.000.000,00 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Alokasi Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini sebagai berikut.

202

Tabel 3.117 Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

2.041.827.000

1.993.361.327

2011

1.405.765.000

1.381.096.844

2012

1.806.909.000

1.740.250.225

2013

7.682.275.000

6.256.036.666

2014

4.785.003.000

4.600.667.234

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan pada Tahun 2014, yaitu : Program Pengembangan

Data/Informasi;

Program

Pengembangan

Perumahan; Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa;

Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengeloaan Keuangan Desa; Program Peningkatan Peran Perempuan

di

Perdesaan;

dan

Program

Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan. Kegiatan

yang

Database

dan

dilaksanakan Profil

antara

Desa/

lain

Kelurahan

:

Penyusunan

dengan

output

Tersusunnya data potensi desa/ kelurahan dan tersusunnya buku profil desa/ kelurahan sebanyak 460 buku; Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu

Pembangunan (P2MKM)

(P2MKM)

Perumahan

sebanyak

1.203

dengan

output

Masyarakat unit;

terlaksananya

Kurang

Kegiatan

Mampu

Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dengan output pembinaan/ sosialisasi terhadap lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LKMD) sebanyak 100 orang di 50 desa; Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat dengan output pelatihan pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi 460 orang perangkat desa/kelurahan; Kegiatan

Penunjang

Program 203

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Program

Pengembangan

Kecamatan

(PNPM);

Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas dengan output pembinaan perangkat desa dan Linmas, sehingga dapat melaksanakan Tupoksi sesuai ketentuan yang berlaku pada 78 desa di 26 Kecamatan; Kegiatan Pembinaan Pasar Desa dengan output

pembinaan bagi pengelola pasar desa di 10

unit pasar desa; Kegiatan Sosialisasi Perda Pembentukan BUMDES dan Pelatihan bagi Pengelola BUMDES dengan output

terlaksananya

sosialisasi

pembentukan

dan

pengelolaan BUMDES bagi pemerintah dan 150 orang aparat di 30 desa; Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan output

Terbinanya

BP-SPAMS

desa

penerima

program

PAMSIMAS sebanyak 90 desa; Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (TMMD) dengan output terdukungnya kegiatan TMMD Sengkuyung I didesa Ampelsari Kecamatan Petanahan dan Sengkuyung II didesa Pesuningan Kecamatan Prembun; Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan output Terlaksananya kegiatan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

selama 1 bulan didesa Sidomukti Kecamatan

Adimulyo; Kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan output

Tersosialisasikannya

program

ADD

kepada

masyarakat/ desa, bantuan keuangan untuk percepatan pembangunan dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya; Kegiatan Fasilitasi Penguatan Perencanaan Pembangunan penguatan Kegiatan

dengan

perencanaan Pelaksanaan

output

Terlaksananya

pembangunan Lomba

Desa

di

fasilitasi

tingkat

dengan

desa; output

Terselenggaranya Perlombaan Desa dan terpilihnya 3 desa berprestasi dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa dengan output Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, sebanyak 1.347 orang (3 orang x 449 desa); Kegiatan Inventarisasi Tanah Kas Desa dengan output tertatanya kembali data tanah kas desa serta penggunaannya pada 18 desa di Kecamatan 204

Ayah; Penunjang Bantuan Keuangan untuk Kepala Desa dan Perangkat

Desa

dengan

output

terfasilitasinya

bantuan

keuangan untuk kepala desa dan perangkat desa serta kompensasi Sekdes non PNS pada 449 desa di Kabupaten Kebumen; Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa dengan output Terlaksananya Fasilitasi dan evaluasi APB Desa di 449 Desa; Kegiatan Pembinaan Berbasis Gender dengan output Terlaksananya kegiatan P2MBG bagi masyarakat/ masyarakat mitra di desa Sawangan Kecamatan Alian; dan Kegiatan Pembangunan Pasar Perdesaan dengan ouput pembangunan pasar perdesaan sebanyak 10 unit. a) Alokasi kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Disamping

melaksanakan

Program

dan

Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didanai APBD, Kabupaten

Kebumen

juga

melaksanakan

Urusan

Pemberdayaan Masayarakat dan Desa yang didanai APBD Provinsi antara lain: (1) Hibah APBD Provinsi untuk Lembaga Ekonomi Mikro yaitu:

Pembangunan

Pasar

Desa

Klapasawit

Rp40.000.000,00, Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebesar

Rp30.000.000,00

Pagedangan Kecamatan

Kecamatan Bonorowo,

untuk

3

Ambal, Desa

desa Desa

Meles

(

Desa

Tlogorejo Kecamatan

Adimulyo), masing-masing desa Rp10.000.000,00; (2) Hibah UP2P-PKK sebesar Rp50.000.000,00 untuk 5 desa

Muktisari

Kecamatan

Kebumen,

Desa

Karanggedang Kecamatan Sruweng, Desa Balingasal Kecamatan Padureso, Desa Joho Kecamatan Adimulyo, Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong, masing-masing desa Rp10.000.000,00. (3) Sertifikasi Proda Jateng sebanyak 100 sertifikat untuk desa Kajoran Kecamatan Karanggayam; (4) Kegiatan

Management

Pertanahan

Berbasis

Masyarakat (MPBM) sebesar Rp75.000.000,00 untuk 5 Desa ( Desa Penusupan Kecamatan Sruweng, Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, Desa Desa Kedungwaru kecamatan

Karangsambung, 205

Desa

Gadungrejo

Kecamatan

Klirong,

Desa

Grujugan

Kecamatan

Petanahan), masing-masing desa Rp15.000.000,00; (5) Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk 10 desa @ 100 jutaan (Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam, Desa Kedungjati Kec

Sempor,

Desa

Pohkumbang

Kecamatan

Karanganyar, Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Desa

Pringtutul

Kecamatan

Rowokele,

Desa

Ori

Kecamatan Kuwarasan, Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng, Desa Adikarto kecamatan Adimulyo, Desa Mergosono

Kecamatan

Buayan,

Desa

Kedungweru

kecamatan Ayah). b) Alokasi kegiatan bersumber dari APBN Disamping itu juga melaksanakan Program dan kegiatan yang didanai APBN antara lain: (1) Sertifikasi Tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya dipugar dengan dana BSPS sebanyak 385 sertifikat pada 10 Desa (Desa Penusupan Kecamatan

Sruweng,

Desa

Mangli

Kecamatan

Kuwarasan, Desa Pandanlor Kecamatan Klirong, Desa Kalibangkang

Kecamatan

Ayah,

Desa

Karangrejo

Kecamatan Karanggayam, Desa Indrosari Kecamatan Buluspesantren, Desa Pagedangan Kecamatan Ambal, Desa Sidoto Kecamatan Padureso, Desa Wonokromo Kecamatan Alian dan Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar); (2) Pembangunan Prasarana dan Sarana Utility (Umum) di lokasi Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementerian Perumahan Rakyat yaitu: (3) Pembangunan Jalan Lingkungan pada Desa Kuwaru, Desa

Gunungmujil

Pejengkolan

Kecamatan

Kecamatan

kecamatan Sadang.

206

Kuwarasan,

Padureso,

Desa

Desa Seboro

(4) Pembangunan Kecamatan

MCK

pada

Padureso

:

Desa

sebanyak

:

Pejengkolan

9

Unit,

Desa

Kalibangkang Kecamatan Ayah 11 Unit, Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun 2 Unit. -

Pembangunan MCK

pada 10 Pondok Pesantren

sebagai berikut: Pondok Pesantren Al Munir Putri desa

Mangunweni

Pesantren

Taj

Tamanwinangun Pesantren

Kecamatan Mainul

Kuluf

Kecamatan

Riyadatul

Ayah;

Kelurahan

Kebumen;

Ngukul

Pondok

desa

Pondok

Nampudadi

Kecamatan Petanahan; Pondok Pesantren Riyadatul Anwar desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan; Pondok

Pesantren

Al

Islah

desa

Dorowati

KecamatanKlirong; Pondok Pesantren Al Istikomah desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan; Pesantren Miftahul

Huda

desa

Kuwayuhan

Kecamatan

Pejagoan; Pondok Pesantren Nurul Fadah desa Jabres Kecamatan Sruweng; -

Pondok

Pesantren

Mambaul

desa

Sitibentar

Kecamatan Mirit; Pondok Pesantren Al Hidayah desa Tersobo Kecamatan Prembun. (5) Kegiatan

Pilot

Proyek

dari

Dirjen

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri berupa kegiatan Pengelolaan limbah ternak menjadi Bio Gas di desa Ambalkumolo Kecamatan Bulus Pesantren. 23) Statistik Alokasi anggaran Urusan Statistik yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014, sebagai berikut:

207

Tabel 3.118 Anggaran dan Realisasi Urusan Statistik Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

520.783.000

500.548.525

2011

410.980.000

400.132.275

2012

450.311.000

445.989.395

2013

459.661.000

445.062.760

2014

845.776.000

828.475.970

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/ informasi statistik daerah dengan kegiatan Penyusunan dan

pengumpulan

data

statistik

daerah

dengan

output

kegiatan tersebut adalah Tersusunnya dokumen Kebumen Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 70 buku dan Buku Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2014; dan Kegiatan Penyusunan

PDRB

Kabupaten

Kebumen

dengan

output

kegiatan tersedianya data PDRB dan Inflasi sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 75 buku. Data statistik lain yang bersifat periodik disusun sesuai dengan

kebutuhan.

diharapkan

Dengan

perencanaan

dan

tersedianya pelaksanaan

data

statistik

pembangunan

menjadi lebih akurat serta tepat sasaran. 24) Kearsipan Alokasi anggaran urusan Kearsipan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut:

208

Tabel 3.119 Anggaran dan Realisasi Urusan Kearsipan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

25.000.000

24.869.000

2011

22.500.000

22.139.700

2012

47.676.000

47.525.895

2013

79.950.000

78.587.017

2014

190.000.000

178.865.215

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Dengan

program

yang

dilaksanakan

adalah

Program

penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip daerah dengan output terlaksananya Penataan arsip sebanyak 3000 berkas dan pembenahan arsip desa pada 68 desa; Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip dengan output terwujudnya Khasanah Arsip sebanyak 20 khasanah dan terlaksananya Pameran Arsip

dan

Perpustakaan;

dan

Kegiatan

Sosialisasi/

Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ swasta dengan output terlaksananya sosialisasi kearsipan bagi 40 sekretaris desa/ petugas arsip desa, 38 petugas arsip SKPD, Sosialisasi SIM Kearsipan bagi petugas arsip SKPD dan terlaksanankannya lomba tertib arsip desa.

25) Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan urusan ini dilakukan melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan optimalisasi

pemanfaatan

TIK.

Alokasi

anggaran

Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

209

Tabel 3.120 Anggaran dan Realisasi Urusan Komunikasi dan Informatika Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

2.671.977.500

2.332.977.500

2011

2.208.477.000

2.086.903.040

2012

2.132.513.000

2.056.156.853

2013

3.247.972.000

3.132.802.933

2014

3.545.340.000

3.342.277.153

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Adapun

program

yang

dilaksanakan

yaitu

Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; dan Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah fasilitasi pengadaan

barang/jasa

secara

elektronik

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan informasi melalui pengawasan dan pembinaan bidang usaha jasa komunikasi seperti Warung Internet (Warnet), Warung Seluler (Warsel), paket pos dan penyiaran. Selain itu Bidang Kominfo juga melaksanakan pengendalian

dan

pengawasan

menara

yang

memiliki

transceiver station di Kabupaten Kebumen sesuai Perda No. 27 tahun

2012

Kabupaten

Kebumen

tentang

Pengendalian

Menara Telekomunikasi. Kegiatan lainnya berupa fasilitasi tersedianya infrastruktur sistem jaringan online yang menjamin pemanfaatan internet dan dapat beroperasinya Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain : SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), SIMGaji (Sistem Informasi

210

Manajemen Penggajian), SIMPer (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan), dan SIMBaDa (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dengan jumlah total sebanyak 18 buah sistem informasi. Dengan demikian target tahun 2015 pada RPJMD sebanyak 10 buah sistem informasi sudah terlampaui. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, juga dilaksanakan kegiatan pelatihan SDM Teknologi Informasi dan operator website bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan

serta

organisasi

pendukung

lain.

Juga

dilaksanakan sosialisasi Internet sehat bagi pelajar dan masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dishubkominfo mendapat bantuan mobil M-Pustika (Mobil Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) dari Kementrian Komunikasi dan Informasi yang ditujukan untuk penyebaran informasi publik dan melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. Pemanfaatan M-PUSTIKA dimaksimalkan untuk mensupport  kegiatan

sosialisasi

program

seluruh

dinas

instansi dan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara langsung. 26) Perpustakaan Alokasi anggaran Urusan Perpustakaan yang bersumber dari APBD

Kabupaten

Kebumen

Tahun

2010-2014,

sebagai

berikut: Tabel 3.121 Anggaran dan Realisasi Urusan Perpustakaan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

125.858.000

114.561.530

2011

112.920.000

106.123.835

2012

342.000.000

329.046.122

2013

1.762.276.000

1.658.465.762

2014

582.238.000

571.164.961

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

211

Program yang dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan

yaitu

Kegiatan

Pengembangan

Minat

dan

Budaya Baca dengan output Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan keliling ke Sekolah Dasar sebanyak 160 kali kunjungan,

Layanan Motor

kunjungan

dan

Supervisi,

lomba

Pembinaan

Pintar

bercerita

dan

sebanyak 192 kali tingkat

stimulasi

SD;

pada

Kegiatan

Perpustakaan

Umum, Perpustakaan khusus, Perpustakaan Sekolah dan masyarakat

dengan

perpustakaan Kegiatan

output

supervisi

dan

pembinaan

Sekolah Dasar sebanyak 50 Perpustakaan;

Penyediaan

Bahan

Pustaka

dengan

output

Pengadaan Bahan Pustaka sebanyak 2.025 eksemplar , bantuan

perpustakaan

desa

dan

TBM

sebanyak

930

Eksemplar dan Pengadaan VCD/DVD sebanyak 230 keping; dan

kegiatan

dengan

output

Bimbingan

Teknis

pelaksanaan

Pengelola

kegiatan

Perpustakaan

pelatihan

petugas

perpustakaan sebanyak 130 orang pengelola perpustakaan Sekolah Dasar.

b. Urusan pilihan 1) Pertanian Alokasi anggaran Urusan Pertanian yag bersumber dari APBD Kabupaten Kebume Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.122 Anggaran dan Realisasi Urusan Pertanian Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

7.306.917.000

6.698.378.705

2011

8.942.189.000

8.106.096.296

2012

10.382.624.000

9.415.216.674

2013

6.270.339.000

5.998.971.786

2014

9.863.261.000

9.394.864.591

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

212

Urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program yaitu : Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani;

Program

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; Program

Peningkatan

perkebunan;

Program

perkebunan;

Program

penyakit

ternak;

penerapan

teknologi

Peningkatan

produksi

Pencegahan

Program

dan

pertanian/ pertanian/

penanggulangan

Peningkatan

produksi

hasil

peternakan; Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Ada dua produk unggulan pada pertanian di kabupaten kebumen yaitu berupa produk tanaman pangan dan tanaman hortikultura. berupa

Produk

tanaman

unggulan

pangan

Kabupaten

adalah

padi.

Kebumen

Produksi

yang

padi

di

Kabupaten Kebumen di Tahun 2014 sejumlah 448.270,24 ton yang apabila dibandingkan tahun 2013 mengalami kenaikan sejumlah 25.435,63 ton. Untuk data produksi hasil pertanian di Kabupaten

Kebumen

selengkapnya

sebagaimana

tabel

37

berikut : Tabel 3.123 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kebumen No 1 2 3 4 5 6 7 8 Sumber

KOMODITAS 2010 417.423,58 21.718,12 13.824,00 1.031,00 5.387,00

2011 408.070,27 31.936,83 21.913,00 11.562,00 2.559,00

Produksi (ton) 2012 2013 459.145,57 397.437,61 21.192,71 25.397,00 29.280,91 29.189,14 9.028,47 4.539,33 2.738,99 2.964,26

Padi Sawah Padi Gogo Jagung Kedele Kacang Tanah Kacang 46,00 7.334,00 9.230,00 7.093,71 Hijau Ubi Kayu 156.230,00 126.828,00 144.400,36 139.674,50 Ubi Jalar 459,00 361,00 1.157,59 932,72 Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kebumen, 2014

2014 407.940,24 40.330,00 23.414,89 8.464,98 2.607,18 9.469,00 124.659,71 1.059,21

Sementara itu di sub sektor peternakan, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2014 mempunyai populasi sapi potong sejumlah 64.292 ekor, terdiri dari sekitar 95% sapi Lokal PO/Brahman (Sapinya

Besar,

Putih

Berpunuk

besar)

dan

5%

Sapi

Persilangan. Wilayah Kabupaten Kebumen dibedakan menjadi tiga bagian yaitu Wilayah bagian selatan merupakan daerah pantai atau dikenal dengan Daerah Urut Sewu meliputi kecamatan Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong,

213

Petanahan, Puring, Buayan dan Ayah, merupakan daerah sentra sapi potong dengan tujuan perkembangbiakan penghasil anak dengan potensi Hijauan Pakan Ternak utama Limbah tanaman leguminosa (kacang tanah, kedelai, kacang hijau), ubikayu, Gliricidae, rumput unggul, Wilayah bagian tengah merupakan dataran

dengan

potensi

HPT

jerami

padi,limbah

industri

diproyeksikan sebagai pengembangan sentra sapi penggemukan dan Wilayah bagian utara merupakan perbukitan/ pegunungan dengan potensi pakan rumput unggul sebagai pengembangan sentra baru budidaya sapi potong . Program Swasembada Daging Sapi – Kerbau Tahun 2014 (PSDSK 2014) di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu program utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik/ lokal khususnya ternak sapi potong dan kerbau agar tidak tergantung terhadap impor baik sapi bakalan maupun daging dengan mengembangkan potensi lokal Kebumen. Memperhatikan potensi keunggulan Sapi Peranakan Ongol (PO) Kebumen

dan

populasi

ternak

sapi

potong

di

Kebumen

didukung SDM Peternak, SDA lahan, air, pakan, kelembagaan, potensi pasar dan adanya kemauan peternakan serta dukungan dari mitra kerja maka dibuat prioritas Program Perbibitan Sapi PO Kebumen. Dimulai kordinasi

dan

tahun 2009 dilaksanakan

kerjasama

dengan

Dinas

konsultasi,

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, BPTP Jawa Tengah, Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan Jawa Timur. Pada tanggal 26 Mei 2012 telah ditanda tangani MOU sebagai dokumen kerjasama mendukung Perbibitan sapi PO Kebumen, kerjasama diperbaharui

tersebut pada tanggal 18 September

2014 dengan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, BPTP Provinsi Jawa Tengah, Lolit Grati, Balai Besar Veteriner Wates, BPTU-HPT Batturaden, Asosiasi Peternakan sapi PO Kebumen (ASPOKEB) dan Pertanian dan Peternakan Kab. Kebumen. Kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama adalah :

214

Dinas

a) Koordinasi dan konsultasi melalui media rapat,pertemuan, SMS dan telepon secara rutin maupun insidentil b) Pembuatan dan Penandatanganan Dokumen MOU Kerjasama oleh Kepala Dinas/Balai pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 di hadapan Bupati Kebumen dan diperbaharui lagi pada hari Kamis, 18 September 2014. c) Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen d) Pembentukan Asosiasi Kelompok Pembibit Sapi PO Kebumen e) Bantuan Dana penunjang dan Sarana Prasarana penunjang

Perbibitan

dari

Disnakkeswan

Prov

sumber

dana

APBN/APBD Prov /APBD Kab yaitu Kegiatan Bantuan Pejantan

PO

INKA,

Uji

Performance,

Penguatan,

Penyelamatan, Chopper, Timbangan Ternak, Stik Ukur, Pita Ukur, Sapi VBC, PKB/ATR,Uji Lab, alat pengolah data perbibitan

Hasil dan Manfaat yang sudah didapat

dari dilaksanakannya

kerjasama tersebut antara lain : a) Adanya

Mitra

Kerja

dan

Dokomen

Kerjasama

MOU

Perbibitan, SK Lokasi dan pedoman Harga bibit sapi hasil seleksi b) Peningkatan SDM Peternak, Kelompok,Petugas c) Terbentuknya AsosiasiKelompok Perbibitan ,Tenaga Recorder kelompok dan tenaga perbibitan (Wasbitnak) d) Tersedianya Sarana, Prasarana penunjang perbibibitan e) Peningkatan Harga bibit sapi hasil seleksi khususnya dan umumnya bibit sapi asal Kebumen f)

Adanya Peningkatan Pendapatan dari para peternak

Pembangunan sub sektor Peternakan di Kabupaten Kebumen pada tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan peternak, membuka lapangan pekerjaan melalui peningkatan populasi dan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam daerah maupun luar daerah, juga untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan sumber protein hewani. Upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi peternakan pelaksanaan kegiatan di sub sektor peternakan tidak hanya melalui pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten 215

tetapi juga dari anggaran yang bersumber dari dana APBD Propinsi

dan

dilaksanakan Pembinaan

APBN dari

(pusat). sumber

Kelompok

Adapun dana

dalam

kegiatan

yang

telah

Kabupaten

yaitu

meningkatkan

SDM

APBD

upaya

peternak, meningkatkan mutu genetik ternak melalui kegiatan Inseminasi Buatan (kawin suntik), pengendalian penyakit hewan melalui pengobatan masal, peningkatan populasi dan produksi ternak

peningkatan

ketersediaan

pakan

ternak

melalui

pengolahan hijauan pakan ternak melalui amoniasi, fermentasi dan teknologi lainnya, pengolahan limbah ternak sebagai upaya pemanfaatan limbah kotoran ternak sebagai pupuk organik dan pengolahan limbah untuk biogas. Pada Tahun Anggaran 2014

kegiatan dengan sumber dana

APBD Provinsi adalah Bansos Gubernur dengan anggaran sebesar Rp689.250.000,00 untuk budidaya ternak sapi dan kambing, itik dan alat pengolah pupuk organik sebanyak 31 kelompok. Untuk kegiatan melalui sumber dana pusat (APBN) dengan nilai bantuan sebesar Rp1.775.222.000,00 antara lain berupa pemberian alat cultivator, pompa air, rice transplanter, traktor roda dua, UPPO dan Chopper. Beberapa

prestasi/

penghargaan

yang

diraih

Kabupaten

Kebumen pada Tahun 2014 di bidang peternakan ini di antaranya adalah Pada kontes ternak sapi potong Tingkat Jateng dan DIY yang diadakan di Klaten, Kebumen ikut berpartisipasi dengan membawa peserta kontes sebanyak 9 ekor sapi. Dari 9 peserta

yang

ikut

berpartisipasi

7

peserta

mendapatkan

kejuaraan dari berbagai kategori.

2) Kehutanan Alokasi anggaran dan penyerapan anggaran urusan Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2010-2014, sebagaimana tercantum dalam table :

216

Tabel 3.124 Anggaran dan Realisasi Urusan Kehutanan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

36.230.000

33.764.100

2011

1.134.181.000

1.011.717.920

2012

2.168.643.000

1.976.497.060

2013

1.992.932.000

1.828.074.665

2014

2.439.464.000

2.162.881.530

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan antara lain Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan Program rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan hutan

tanaman;

Pengembangan

Hasil

Hutan

Non

Kayu;

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan; Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan;

dan

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

rehabilitasi hutan dan lahan. Pembinaan/ sosialisasi Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu di 8 desa meliputi desa Pengempon dan Pandansari Kecamatan Sruweng, desa Sadang Wetan, Pucangan, Wonosari, Seboro, Cangkring dan Kedunggong Kecamatan Sadang. sosialisasi

bertujuan

untuk

pengetahuan,

Pembinaan/

memotivasi

dan

mempercepat pengembangan hasil hutan non kayu berupa lebah madu lokal.

Pembinaan/ sosialisasi telah dilaksanakan sesuai

rencana. Bantuan stup/ koloni lebah madu sebanyak 30 unit di 2 desa meliputi desa Pengempon 10 stup dan Desa Kedunggong 20 stup untuk 2 Kelompok Tani. Bantuan sebagai tindak lanjut dari pembinaan/sosialisasi tahun lalu. Tujuan bantuan sebagai perangsang untuk pengembangan lebah madu lokal secara mandiri oleh kelompok. Pelaksanaan pemberian bantuan sudah dilaksanakan

dengan

baik

dan

untuk

dimonitor dan didampingi sampai berhasil. 217

selanjutnya

akan

Upaya perlindungan hutan dan lahan dan pengurangan lahan kritis

yang

dilaksanakan

Kabupaten

Kebumen

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang merupakan

berupa

bagian dari

sistem pengelolaan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai fungsi sangat strategis dari segi ekologi, hidrologi, dan sosial ekonomi. Oleh karenanya pemerintah wajib melindunginya dari kerusakannya agar DAS dapat tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahannya. Bentuk rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang dilakukan antara lain dengan pembuatan hutan rakyat, pengkayaan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan pembangunan bangunan sipil teknis (dam penahan dan gully plug). Kegiatan – kegiatan tersebut seperti tercantum dalam tabel berikut. Tabel 3.125 Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di Kabupaten Kebumen No.

I 1 2 3 II. 1 2

Kegiatan

2010

2011

2012

2013

2014

Vegetatif Hutan Rakyat Pengkayaan Hutan Rakyat Kebun Bibit Rakyat Bangunan Sipil Teknis Gully Plug Dam Penahan

(Ha) N/A N/A

(Ha) 325 275

(Ha) 625 350

(Ha) 950 625

(Ha) 1.150 850

71,74 67,65

1.150

5.600

9.800

14.300

15.825

64,61

unit

unit

Unit

unit

unit

N/A N/A

7 7

7 20

11 29

%Pertumbuhan

38

36,36

Sumber Data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen, 2014

Dari data tersebut terungkap bahwa selama kurun waktu 2010 – 2014 telah dilakukan upaya penanganan lahan kritis dengan pertumbuhan kegiatan sebesar 36,36%-71,74% per tahun atau seluas 17.825 ha selama empat tahun, atau rata rata 4.456,25 ha per tahun. Selain pelaksanaan program tersebut di atas, Pemerintah

Kabupaten

Kebumen

juga

merealisasikan Program Nasional Penanaman Pohon. Selama

berkewajiban Satu Milyar

Tahun 2014 telah ditanam pohon sebanyak

1.558.358 batang tanaman, yaitu terdiri dari sektor kehutanan 1.494.454 batang dan sektor non kehutanan 63.904 batang.

218

Produksi tanaman perkebunan

Kabupaten Kebumen Tahun

2014

sebesar

mengalami

peningkatan

976,69

ton

atau

pertumbuhan sekitar 1,5% yaitu Tahun 2013 produksi 61.475 ton menjadi 62.451,69 ton di tahun 2014. Dalam kurun waktu 2010-2014 produksi tumbuh 2,319% per tahun. Dari 17 komoditas tanaman perkebunan, dalam kurun waktu 20102014,

hanya

dua

komoditas

yang

mengalami

penurunan

produksi per tahun yaitu Panili (-9,096%) dan Kopi Robusta (2,438%).

3) Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk urusan energi dan sumber daya mineral dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Alokasi anggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut: Tabel 3.126 Anggaran dan Realisasi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

6.686.300.000

6.082.520.535

2011

9.187.968.000

9.071.240.210

2012

8.577.976.000

8.056.601.356

2013

5.160.383.000

5.020.697.755

2014

11.852.684.000

11.440.251.631

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan antara lain Program pembinaan dan pengembangan

bidang

ketenagalistrikan;

dan

Program

pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Kegiatan

yang

dilaksanakan

antara

lain

Pengembangan/

Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan; Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan; Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat; dan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat. Output dari kegiatan-kegiatan ini adalah Terpasangnya jaringan 219

listrik sepanjang 16 kms (kilometer sirkuit) tersebar di 17 lokasi; Tersusunnya 2 (dua) paket dokumen perencanaan di 30 (tiga puluh) lokasi yang tersebar di Kabupaten Kebumen; dan Terselenggaranya 2 (dua) kali pembinaan/ sosialisasi dan Monev selama 11 bulan. Pada akhir tahun 2014 ini Kebumen telah terdapat 4 unit PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yaitu 2 unit di Wadaslintang dan di Pejengkolan dan Sempor masing-masing 1 unit dengan total kapasitas 19,356 MVA dan 2 unit PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Merden dengan kapasitas masing-masing 200 kVA serta dalam bentuk PLTS(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di tahun 2014 telah terpasang 90 unit PLTS Solar Home System (SHS) di 2 Desa. Di bidang pertambangan umum, Kabupaten Kebumen memiliki potensi sumber daya mineral yang besar. Dari hasil identifikasi sumber daya mineral diketahui ada 28 (dua puluh delapan) jenis komoditas bahan galian, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis mineral logam, 12 (dua belas) jenis mineral non logam, 12 (dua belas) jenis batuan dan 1 (satu) bitumen padat. Beberapa jenis bahan galian bahkan dapat dikategorikan sebagai unggulan, karena potensinya yang besar, memiliki karakteristik yang khas, nilai tambah yang tinggi, serta permintaan pasar yang besar, diantaranya pasir besi dan batu gamping.

4) Pariwisata Alokasi anggaran pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.127 Anggaran dan Realisasi Urusan Pariwisata Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

715.479.000

684.788.913

2011

1.248.384.000

9.071.240.210

2012

4.076.656.000

3.806.657.058

2013

4.718.143.000

4.517.007.711

2014

12.178.215.000

10.919.424.955

220

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan antara lain Program pengembangan pemasaran pariwisata; Program Pengembangan Destinasi Wisata; dan Program pengembangan Kemitraan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata; Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri; Kegiatan Pengembangan statistik wisata terpadu; Kegiatan Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata; Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana

dan

koordinasi

prasarana

pariwisata;

pembangunan

lembaga/dunia

usaha;

Kegiatan

objek

Kegiatan

Pelaksanaan

pariwisata

Pemeliharaan

dengan

sarana

dan

prasarana / fasilitas obyek wisata; Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya; Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme

bidang

pariwisata;

dan

Kegiatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Output

dari

kegiatan

yang

dilaksanakan

antara

lain:

Terlaksananya penanganan wisatawan bersama dinas/ instansi/ lembaga terkait dalam rangka pelayanan dan peningkatan pendapatan 9 (Sembilan) obyek wisata pada 3 event Liburan (Tahun

Baru,

Idul

Fitri,

Musim

Liburan

Sekolah);

Terselenggaranya kegiatan Java Promo, Pemasangan Billboard uk. 3x4 m, Cetak Brosur 7602 lembar, Travel Dialog ke Banyumas, Pekalongan, Kendal dan Pawai Budaya; Tersusunnya buku statistik wisata Kabupaten Kebumen sebanyak 50 buku; Terpenuhinya

kebutuhan

makanan

hewan,

Obat-obatan

kesehatan dan kebersihan kandang hewan selama satu tahun; Terbangunnya dan tersedianya bangunan kios/ warung (90) buah, mushola, toilet/MCK, Jalan Paving, Pagar, Gardu Pandang di Obwis pantai Suwuk, DED Pengembangan Pantai Logending, DED Peningkatan sarpras obwis Goa Jatijajar dan Konsultan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan; Terdatanya usaha jasa di Obyek wisata se Kabupaten Kebumen dan tersusunnya data usaha Jasa Pariwisata se Kabupaten Kebumen; pengecatan 221

sarana dan prasarana obyek wisata serta terlaksananya rehab Pagar Obwis Goa Jatijajar, Rehab Gerbang Goa Petruk, Rehab Jalan Lingkungan Obwis Pantai Petanahan, Rehab Toilet Waduk Sempor dan Rehab Kamar Mandi Toilet, taman dan teras Mushola Obwis PAP Krakal; pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata

Kabupaten

Kebumen;

dan

pembinaan

kepada

10

(sepuluh) Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). 5) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen memiliki Potensi Kelautan dan Perikanan yang cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya pemanfaatan dan pengembangannya. Dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dialokasikan dana Alokasi anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014, sebagai berikut: Tabel 3.128 Anggaran dan Realisasi Urusan Kelautan dan Perikanan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

2.401.257.000

2.115.660.355

2011

5.190.972.000

5.080.974.560

2012

5.564.338.000

5.496.012.319

2013

6.604.673.000

6.336.273.331

2014

5.026.778.000

4.882.783.025

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; dan Program Optimalsasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Ekonomi Pesisir; Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengaman Sumberdaya Kelautan; Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul; Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani 222

Pembudidaya Ikan; Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan; Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (kuota Kecamatan); Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan; Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap; Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Ikan Unggul. Output

dari

kegiatan

pengetahuan

tersebut

teknis

dan

antara

lain

managemen

Meningkatnya

kelompok

serta

terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

pesisir

(30

kelompok);

Tersedianya

motor

pengawasan (9 unit); Tersedianya Sarana Operasional BBI dan Tambak Dinas Ayah berupa belanja bibit ternak (bibit ikan nila uk 5-7 cm), belanja bahan kimia (ovaprim, probiotik, oksigen), belanja pakan ikan (pellet dan cacing sutra); Meningkatnya sarpras BBI Pringtutul berupa pembangunan gudang dan pagar keliling

dan

pembuatan

penyempurnaan talud

dan

Tambak

dinding

Dinas

tambak;

Ayah

berupa

Terselenggaranya

pembinaan, penyuluhan, bimtek dan monev perikanan budidaya di Pokdakan dan UPR serta bantuan sarpras perikanan budidaya berupa pakan, benih dan calon induk ikan; Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa sarpras bangunan kolam budidaya untuk pokdakan Desa Sidomulyo, pengadaan pakan dan benih ikan gurami dan lele untuk pokdakan Desa Sidomulyo dan Desa Pengaringan serta terlaksananya pelatihan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan; Terbangunnya 1 unit TPI di areal PPI Logending berupa gedung TPI dan meningkatnya

sarana

dan

prasarana

PPI

Logending;

Meningkatnya Sarana Alat Penangkapn Ikan di Perairan Umum Daratan, Pinggir Pantai dan Laut berupa gillnet untuk nelayan PUD (50 tinting), tremmelnet untuk nelayan pinggir pantai (20 tinting), serta gillnet 5 inchi (500 tinting), 2 inchi (347 tinting) dan tremmellnt untuk nelayan laut (350 tinting); Terpenuhinya Operasional TPI Kabupaten Kebumen berupa belanja bahan/alat rumah tangga TPI (sepatu boot, keranjang ikan, tempat sampah dll), cetak Buku Lelang (SPB, SPU, rekap Bakul dan rekap nelayan) dan pembayaran upah harian petugas TPI (29 orang); 223

dan Terlaksananya kegiatan operasional pasar ikan, sosialisasi forikan, gemarikan, pameran dan penyediaan sarpras lahsar; meningkatnya pengetahuan dan manajemen serta terlaksananya monitoring kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) di Kabupaten Kebumen. Pada

Tahun

2014,

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Tengah

memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sebesar Rp636.246.000,00 berupa kegiatan Pengembangan Perikanan Tangkap/ Pengadaan Jaring Gillnet, Pengadaan Reservat PUD, peningkatan kualitas hasil tangkapan/ pengadaan coolbox, revitalisasi perikanan tangkap dan statistik perikanan tangkap (pengadaan fish finder dan GPS), pengadaan mesin tempel, pemberdayaan masyarakat nelayan/ pengadaan toolkit dan alat las, serta pembinaan dan pengembangan perikanan. Selain itu, juga mendapatkan paket bantuan banjir berupa benih dan pakan ikan lele, nila, dan gurami, kartu BBM Nelayan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Bantuan langsung ke masyarakat yang bersumber dari dana APBN pada tahun 2014 sebesar Rp3.464.267.400,00 berupa kegiatan

PUMP

Perikanan

Tangkap,

revitalisasi

perikanan

budidaya air payau/ pengembangan budidaya udang Vanammae di tambak, revitalisasi perikanan tangkap dan statistik perikanan tangkap/ pengadaan fish finder dan GPS, pengadaan sistem rantai dingin (SRD) dan pengolahan, BLM PUMP P2HP KKP, dan PUMP Perikanan Budidaya. Selain itu, bantuan diberikan berupa pemberian sertifikat tanah nelayan (SeHAT Nelayan), Kartu Nelayan dan Iptekmas CBF dalam bentuk benih ikan bandeng.

6) Perdagangan Urusan perdagangan berperan yang sangat penting dalam meningkatkan

perekonomian

masyarakat

karena

bersifat

langsung menunjang proses transaksi pasar. Guna mengoptimalkan Urusan Perdagangan dalam mendukung perekonomian masyarakat yang bersifat langsung menunjang proses

transaksi

pasar,

224

maka

pada

Tahun

2010-2014

dialokasikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen. Adapun alokasi anggaran sebagai berikut: Tabel 3.129 Anggaran dan Realisasi Urusan Perdagangan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

334.536.000

333.209.475

2011

2.408.995.000

5.080.974.560

2012

60.989.444.000

60.384.542.339

2013

20.004.778.000

19.594.156.254

2014

12.429.061.000

12.269.191.814

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

7) Industri Alokasi anggaran untuk urusan ini sebagaimana berikut.

Tabel 3.130 Anggaran dan Realisasi Urusan Industri Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

571.307.000

549.453.430

2011

461.685.000

452.517.300

2012

604.000.000

576.904.370

2013

590.000.000

584.904.295

2014

621.585.000

619.589.067

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Adapun program yang dilaksanakan tahun 2010-2014 antara lain: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; kegiatannya meliputi: fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, serta pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, 225

Program penataan struktur industri, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Pemetaan industri. 8) Ketransmigrasian Alokasi anggaran urusan ketransmigrasian yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.131 Anggaran dan Realisasi Urusan Ketransmigrasian Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

45.360.000

35.213.050

2011

30.000.000

26.130.000

2012

180.000.000

161.000.000

2013

280.000.000

144.958.100

2014

175.000.000

107.342.760

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Kebumen, 2014

Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi. Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen mendapat Kuota dari Provinsi 20 KK, terealisasi 10 KK terdiri dari 5 KK ke Kabupaten Sigi dan 5 KK ke Kabupaten Ogan Ilir, Kuota tersebut tidak tercapai karena Lokasi penempatan belum siap. Dan untuk penetapan kuota ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Adapun

jumlah

penempatan

Transmigran

2010–2014 sebagaimana tabel berikut:

226

dari

Tahun

Tabel 3.132 Penempatan Transmigran dari Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 TAHUN 2010

JUMLAH KK 5

2011

26

2012

25

2013

10

2014

4

LOKASI Oku Timur, Sumatera Selatan 16 KK ke Kab Seruyan Kalteng, 10 KK ke Kab. Kayong Utara Kalbar 10 KK ke Kab. Kayong Utara Kalbar, 10 KK ke Kab. Buol Sulteng. 5 KK Kab. Seruyan Kalteng. 5 KK ke Kab. Sigi Sulawesi Tengah, dan 5 KK ke Kab, Ogan Ilir Sumatra Selatan Kab. Sigi Sulawesi Tenggah.

Sumber Data; Dinas Tenaga Kerja Trasmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2014.

227