BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi serta mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan melihat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan suatu pengukuran kinerja, yaitu suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan perencanaan jangka menengah Kabupaten Bangka Barat periode 2010-2015, dimana pada tahun ini telah ditetapkan beberapa target kinerja untuk menilai dan mengukur pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah disesuaikan dengan kemampuan riil sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

III - 1


3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (performance plan) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator sasaran, masih digunakan metode pengukuran dengan skala ordinal, yaitu : Tabel 3.1 Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja Nilai Capaian (%)

Kategori

>85 s.d. 100

Sangat Baik

>70 s.d 85

Baik

>55 s.d 70

Cukup baik

≤55

Kurang baik

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO Secara umum, tujuan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang pencapaiannya dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut

dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah,

dimana dalam pencapaiannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.

III - 2


Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013/2014 Indikator Makro Daerah

Target 2014

Realisasi

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

5,5

7,5

Tahun 2014, Polres Bangka Barat

3,15

3,49

Tahun 2014, Dinas Dukcapil

9

5,74

Tahun 2014, Dinas Kesehatan

125

150


14.478.814,30 14.518.819,90

14.332.068

ADHK, Tahun 2013, BPS

(jiwa)

3.878 - 4.286

6.175

Tahun 2013, BPS

(%)

1,82 - 2,01

3,26

Tahun 2013, BPS

7. Pertumbuhan ekonomi (%)

6,45 – 6,74

5,56

Tahun 2013, BPS

8. IPM

72,10 -72,15

71,46

Tahun 2013, BPS

94,08

Tahun 2013, BPS

97,02

Tahun 2014, Dikpora

1. Angka Kriminalitas (kasus/10.000 penduduk) 2. Laju pertumbuhan penduduk (%) 3. Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) 4. Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) 5. Pendapatan Perkapita (Rp) 6. Kemiskinan

9. Angka Melek Huruf usia > 15 (%)

99,83

10. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

6,95

7,09

Tahun 2013, BPS

72

68,32

Tahun 2013, BPS

<0,5

0,01


11. Angka usia harapan hidup (tahun) 12. Prevalensi HIV (%)

Penjelasan untuk masing-masing pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pada tahun 2014 angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat sebesar 7,5 kasus/10.000 penduduk. Angka tersebut jika dibandingkan dengan target di tahun 2014 hanya mencapai 63,64%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi peningkatan kinerja, dengan angka kriminalitas 10,20 kasus/10.000 penduduk di tahun 2013. Kasus kriminalitas/ganggungan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bangka Barat yang terjadi sepanjang tahun 2014 yang terbanyak adalah kasus pencurian, baik pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan

III - 3


maupun pencurian biasa yang mencapai 58 kasus. Selanjutnya kasus terbanyak adalah perjudian yang mencapai 30 kasus.

Sumber : Polres Kab. Bangka Barat

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 sebesar 3,49%, yaitu meningkat sebanyak 7.018 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2013 yaitu 201.201 jiwa. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013, maka terdapat penurunan sebesar 1,9% dengan laju pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 5,4%. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2014 tersebut disebabkan oleh mutasi/migrasi penduduk dan kelahiran yang terjadi di sepanjang tahun 2014 di Kabupaten Bangka Barat. 3. Pada tahun 2014 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 5,74 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) merupakan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi yang dilaporkan di tahun 2014 sebanyak 23 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka angka kematian bayi di Kabupaten Bangka Barat menurun, yaitu dari angka 8,46 per 1.000 kelahiran atau secara absolute sebanyak 34 kematian bayi. Sementara jika dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 sebesar 6,97/1.000 KH dan target nasional (RPJMN) tahun 2014 sebesar

III - 4


24/1.000 KH maka capaian Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 sangat baik.

Sumber : Dinas Kesehatan

Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

4. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (KH) merupakan angka kematian yang terjadi pada ibu hamil, bersalin atau nifas. Target indikator makro untuk angka kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 yaitu 125 per 100.000 KH dengan realiasi 150 per 100.000 KH dengan pencapaian kinerja sebesar 80%. Angka tersebut menurun dari tahun 2013 yaitu sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut, angka kematian ibu di tahun 2014 sebanyak 6 orang, yaitu meningkat 1 orang dari tahun 2013 yaitu 5 orang sehingga kedepan perlu penanganan yang lebih komprehensif. Angka kematian ibu melahirkan di tahun 2014 tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target RPJMN di tahun 2014 sebesar 118/100.000 KH dan MDG’s yaitu sebesar 102/100.000 KH. Secara teori, faktor penyebab kematian ibu bisa disebabkan karena 4 terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu sering serta 3 terlambat yaitu terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai tempat rujukan dan terlambat mendapat pertolongan yang tepat. Seluruh hal tersebut dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi. Berdasarkan tempat meninggal, kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014

III - 5


sebagian besar adalah di pelayanan rujukan/rumah sakit. Jika dibuat urutan penyebab kematian ibu di Kabupaten Bangka Barat maka disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1) Sarana dan prasarana untuk PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar yang berada di Puskesmas) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di rumah sakit) yang masih terbatas; 2) Koordinasi dan sistem rujukan yang menghubungkan PONED di Puskesmas dan PONEK di Rumah Sakit belum optimal; 3) SDM yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu (maternal) secara rasio penduduk belum mencukupi, serta pembinaan SDM di PONEK terhadap PONED belum maksimal; 4) Kerja sama lintas sektor, tingkat pemberdayaan dan perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung dalam pelayanan kesehatan; 5) Belum ada penerapan reward dan sanksi dalam program penurunan AKI di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan masalah di atas pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu mencari strategi khusus untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) terutama dari masalah yang paling mendasar yaitu koordinasi dan pemahaman bersama tentang program penurunan AKI tersebut. Penurunan angka kematian ibu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta seluruh pihak baik swata maupun masyarakat baik di sektor kesehatan maupun non kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan AKI, beberapa usaha yang dapat dilakukan yaitu : 1) Revitalisasi

pelayanan

kesehatan

ibu

dengan

membentuk

tim

penanggungjawab multisektor pemerintah kabupaten, sehingga pelibatan sektor lain yang diperlukan lebih memungkinkan; 2) Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan sistem rujukan berkelanjutan yang menghubungkan PONED di Puskesmas dengan PONEK di Rumah Sakit serta membuat aturan operasional/SOP yang memudahkan pelaksanaan PONED, PONEK serta sistem rujukan tersebut berdasarkan pertimbangan geografis; 3) Memenuhi SDM yang belum tersedia dan melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM tersebut serta melibatkannya dalam upaya penurunan

III - 6


AKI terutama pelibatan tenaga SpOG yang ada dipelayanan PONEK sebagai pemimpin dan manajer program penurunan Angka Kematian Ibu serta untuk membina pelayanan PONED di puskesmas dan jaringannnya; 4) Memonitor dan mengevaluasi fungsi pelayanan fasilitas PONED dan PONEK secara berkesinambungan dan berkelanjutan; 5) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk PONED dan PONEK, terutama pelayanan rujukan (PONEK) sehingga dapat menyelesaikan masalah obsetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan) secara paripurna; 6) Melakukan upaya sosialisasi, advokasi, koordinasi, mobilisasi serta promosi kesehatan kepada masyarakat luas dalam upaya penurunan angka kematian ibu; 7) Memberikan reward dan sanksi bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam program penurunan AKI. 5. Untuk beberapa data statistik makro, pemerintah Kabupaten Bangka Barat sangat tergantung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga realisasi pencapaian indikator yang mengacu dengan data BPS untuk tahun 2014 belum tersedia karena baru akan dipublikasikan di pertengahan tahun 2015. Data capaian yang digunakan untuk indikator makro yang dikelurakan oleh BPS adalah data tahun 2013. Capaian indikator pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2013 adalah Rp.14.332.068,00 dari target yang ditetapkan di tahun 2013 sebesar Rp 14.173.587,64 – Rp 14.215.502,99. Meskipun jika dilihat dari persentase kenaikan/pertumbuhannya dari tahun 2012 lebih rendah, namun pencapaian di tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012. Tabel 3.3 Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013 Uraian Pendapatan Regional Per Kapita Persentase Kenaikan

2011 r)

2012*)

2013**)

13.446.225

13.911.230

14.332.068

3,33

3,46

3,03

Sumber : Badan Pusat Statistik

III - 7


6. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6.175 jiwa yang merupakan jumlah penduduk miskin terendah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6.893 jiwa, maka mengalami penurunan sebanyak 718 jiwa. Namun jika dibandingkan dengan target di tahun 2013 dengan jumlah penduduk miskin menjadi 4.305 - 4.759 jiwa, pencapaian tersebut belum dapat memenuhi target.


Gambar 3.3 Posisi Relatif Penduduk Miskin Tahun 2013 (Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 sebesar 3,26% yaitu 6.175 jiwa berbanding 188.271 total jiwa penduduk Kabupaten Bangka Barat (berdasarkan jumlah penduduk pertengahan tahun/BPS). Tingkat kemiskinan ini lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 5,25% serta tingkat kemiskinan nasional (11,37%). Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan yaitu dari 3,72% di tahun 2012 menjadi 3,26% di tahun 2013.

III - 8



Gambar 3.4 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Tahun 2013 (%) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

7. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) . Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 sebesar 5,56%, menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2012. Penurunan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami penurunan dari tahun 2012. Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%) No. 1 2 3 4 5 6

Kabupaten/Kota Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur

2010

2011r)

2012*)

2013**)

5,08 5,59 5,29 5,19 6,08 5,85

6,56 5,61 5,61 6,48 6,82 5,96

6,05 6,09 5,92 5,97 4,84 6,13

5,61 5,93 5,56 5,20 4,45 5,33

III - 9


No. 7 8

Kabupaten/Kota Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung

2010

2011r)

2012*)

2013**)

6,13 5,99

6,44 6,50

6,03 5,73

5,80 5,29

Keterangan: r) angka revisi, *) angka sementara, **) angka sangat sementara Sumber : Bangka Barat Dalam Angka

8. Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 adalah sebesar 71,46, dengan capaian kinerja 99,78% dari target sebesar 71,62 - 71,69 di tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, namun jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka IPM Kabupaten Bangka Barat tergolong masih cukup rendah. Begitu juga jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Belitung dengan nilai 74,29 dan nasional sebesar 73,81. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan sektor pendukung IPM yaitu pendidikan dan kesehatan serta ekonomi masyarakat belum terlaksana secara optimal untuk mengungkit IPM di Kabupaten Bangka Barat.


Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat tahun 20102013, maka mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Jika dibandingkan dengan perkembangan IPM di 7 kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama empat tahun terakhir III - 10


Kabupaten Bangka Barat selalu menduduki peringkat ke 6. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merumuskan strategi dan program yang dapat meningkatkan kinerja khususnya di sektorsektor pendukung IPM. Tabel 3.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2013 TAHUN

Angka Harapan Hidup (tahun)

Angka Melek Huruf (persen)

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)

IPM

2010

67,78

92,86

6,87

627,09

70,07

2011

67,90

93,59

6,95

629,50

70,54

2012

68,02

93,85

7,02

632,42

70,94

2013

68,32

94,08

7,09

635,73

71,46


9. Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 94,08% dimana pencapaian tersebut masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 99,77% sehingga capaian kinerja yang diperoleh 94,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan angka 93,85% maka terjadi peningkatan sebesar 0,23%. Jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Melek Huruf nasional maka pencapaian tersebut telah mendekati yaitu sebesar 94,1% di tahun 2013 yang merupakan hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 telah mencapai 97,02% sehingga jika dibandingkan dengan target sebesar 99,83% maka capaian kinerja tahun 2014 adalah 97,19%. 10. Untuk angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 sebesar 7,09 tahun. Angka ini jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah nasional di tahun 2013 sebesar 8,1 tahun masih cukup jauh tertinggal.

III - 11



Gambar 3.6 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2013

11. Angka usia harapan hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun harapan hidup sekelompok orang yang lahir pada tahun yang sama, dengan asumsi kematian pada usia masing-masing tersebut tetap konstan di masa mendatang. Target pada tahun 2013 AHH adalah 71 tahun dan terealisasi 68,32 tahun dengan capaian kinerja 96,23%. Usia harapan hidup dipengaruhi oleh gaya hidup yang dijalani seseorang, semakin sehat gaya hidup seseorang maka semakin besar usia harapan hidup orang tersebut. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.


Gambar 3.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2013 III - 12


12. Jumlah prevalensi kasus HIV pada penduduk 15-24 tahun, pada tahun 2014 target sebesar <0,5% dengan pencapaian sesuai target (kejadian sebanyak 4 kasus/0,01%). Prevalensi kasus HIV pada kelompok ini merupakan angka kejadian yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif HIV pada populasi usia 15 – 24 tahun. Target tahun 2014 untuk prevalensi kasus HIV

sebesar

<0,5

menurun

dibanding

tahun

2013

diketemukannya kasus HIV pada populasi dewasa.

dengan

tidak

Dengan demikian

pemerintah daerah serta seluruh masyarakat harus tetap waspada dan menggalakkan usaha penemuan kasus HIV, mengingat Kabupaten Bangka Barat merupakan jalur transit orang dan barang yang cukup ramai melalui upaya meminimalisir resiko penularan dan penanganan pengidap HIV. 3.3 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Berdasarkan RPJM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015, di tahun 2014 telah ditetapkan 26 sasaran dan 143 indikator sasaran yang harus dicapai sebagai

pengukur

keberhasilan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Dari 147 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 tersebut, terdapat indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2013. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai tindak lanjut dari review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja yang berorientasi hasil (outcome) serta isu-isu strategis yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2013 memuat 105 indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

III - 13


Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Persentase cakupan pemeriksaan Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sudah ditangani Penerapan pengelolaan arsip secara baku Persentase pejabat eselon yang telah lulus Diklat PIM - Eselon II - Eselon III - Eselon IV Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan (Skala A-E) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Skala AE) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan puskesmas (Skala A-E) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah (Skala A-E) Peringkat MTQ di tingkat propinsi Kep. Bangka Belitung Cakupan Ustadz/ustadzah yang memiliki sertifikat (TPA & TKA) Paket A Paket B Paket C

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

CC

CC

111,78

%

75

92,59

123,45

%

80

75,22

94,03

%

90

118,75

131,94

%

62,50

46,88

75

100 85 100

64,29 76,42 61,94

64,29 89,91 61,94

%

6,41

44,47

69,73

Skala

B

B

100

Skala

B

B

100

Skala

C

B

200

Skala

B

B

100

Peringkat

4

1

175

85 15 0

85 15 0

100 100 100

SATUAN

%

%

III - 14


No.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

14.

Tidak Bersertifikat Angka Kematian Bayi

15.

Angka Kematian Balita

16. 17.

Persentase balita gizi buruk Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk Rasio tenaga perawat per satuan penduduk Rasio tenaga bidan per satuan penduduk Angka kematian ibu melahirkan

18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun - Penemuan penderita pneumonia balita - Penemuan pasien baru TBC BTA positif - Penderita DBD yang ditangani - Penemuan penderita diare

TARGET

REALISASI

0

0

CAPAIAN (%) 100

9

5,74

136,22

10

6,74

132,60

%

0,09

0,04

155,56

Rasio

1 : 3.295

1 : 2.910

113,27

Rasio

1 : 694

1 : 692

100,32

Rasio

1 : 1.212

1 : 1.118

108,28

Ibu/ 100.000 KH

125

150

80

%

98

87,78

89,57

%

80

100

125

%

95

89,64

94,36

%

90

90,04

100,04

%

80

96,71

120,89

%

90

95,25

105,83

%

100

100

100

%

90

74,60

82,9

%

100

93,28

93,28

%

100

100

100

%

100

100

100

%

75

76,23

101,6

%

≥ 2.1

1,72

81,90

%

80

45,74

57,18

%

100

32,59

32,59

% %

100 80

100 113,65

100 142,06

SATUAN Bayi/1.000 KH Balita/ 1.000 KH

%

III - 15


No. 34.


38. 39.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif Angka Melek Huruf (usia 15-44)

40.

Angka rata-rata lama sekolah

41.

Angka partisipasi kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Rasio guru/murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA) - SD - SMP - SMA Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA) - SD (sederajat) - SMP (sederajat) - SMA (sederajat) - IPA - IPS - SMK (sederajat) Angka Melanjutkan Sekolah - SD ke SMP - SMP ke SMA Guru yang memenuhi kualifikasi

35. 36.

37.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

%

100

3,9

3,9

%

100

1,37

1,37

%

100

100

100

%

100

100

100

%

70

92,19

131,7

%

99,83

97,02

97,19

Tahun

6,95

7,09

102,

107,55 85 64,43

110,07 72,56 59,97

102,34 85,36 93,08

94,96 78,5 46,8

94,14 50,74 37,23

99,14 64,64 79,55

1 : 19 1 : 18 1 : 18 1 : 18

1 : 18 1 : 17 1 : 15 1 : 15

106 106 120 120

0,38 0,9 1,75

0,43 1,68 2,55

86,84 13,33 54,29

6,34

5,46

86,12

7,49 7,38 6,33

4,43 4,49 5,82

59,15 60,84 91,94

93,55 113

75,75 100,69

80,97 89,11

%

%

Rasio

%

%

%

III - 16


No.


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

58,95 73,96 83,25

62,48 84,04 86,10

113,63 112,99 103,42

44,96 46,48 47,86

36,55 29,11 20,59

81,29 62,63 43,02

per 1.000 penduduk

0,74

0,82

110,81

SATUAN

S1/D-IV

48.

49.

- SD - SMP - SMA Guru yang bersertifikasi - SD sederajat - SMP sederajat - SMA sederajat Rasio Lapangan olahraga

%

50.

Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Rasio jumlah judul buku per jumlah buku

0,45

0,456

103,33

51.

Rasio pengunjung perpustakaan

Rasio jumlah pengunjung per jumlah populasi yang harus dilayani

0,11

0,125

113,64

52.

Produksi bijih timah per tahun

Ton/ Tahun

10.000

7.737,52

77

53.

Produksi logam timah per tahun

Ton/ Tahun

10.000

5.600,31

56

54.

Cakupan desa/kelurahan/dusun berlistrik (PLN)

%

- Desa/kelurahan

100

100

100

- Dusun

98

98,77

100,78

88 12

84,6 15,4

96,1 71,7

90 35

71,52 58,4

79,5 166,9

Orang/ Tahun

10.106

21.038

208,17

%

100

100

100

55.

56.

57.

Cakupan Rumah Tangga Berlistrik (PLN dan Non PLN) - PLN - Non PLN Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN) - Fasilitas Umum - Lampu jalan pedesaan Kunjungan wisata

%

%

58.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

59.

Produksi perikanan budidaya

Ton/ Tahun

741

749,06

101,09

60.

Produksi perikanan tangkap

Ton/ Tahun

10.920

12.653

115,87

61.

Produksi Pengolahan hasil perikanan

Ton/ Tahun

1.858

1.134

61,05

62.

Produktivitas hasil perkebunan unggulan per hektar - Produktivitas sawit masyarakat - Produktivitas karet masyarakat

16 4,15

10,77 3,7

67,3 89,2

Ton/Ha

III - 17


No.


67.

- Produktivitas lada masyarakat Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Sawah Pertumbuhan industri Ketersediaan pangan utama (Beras, daging) Desa yang telah memenuhi swasembada pangan (padi) Kerusakan Kawasan Hutan

68.

Kerusakan lahan/APL

69.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib AMDAL yang memiliki dokumen AMDAL Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib UKL/UPL yang memiliki dokumen UKL/UPL Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib SPPL yang memiliki dokumen SPPL Cakupan layanan sampah perkotaan Cakupan Penduduk berKTP per satuan penduduk (usia wajib berKTP) Cakupan Penduduk berkartu Keluarga (KK) per satuan penduduk (wajib berkartu keluarga) Cakupan bayi berakte kelahiran Cakupan Bangunan Ber IMB Cakupan usaha ber SIG Penyelesaian Kasus Tanah Negara

63.

64. 65 66.

70.

71.

72.

73. 74. 75.

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Penyelesaian ijin Lokasi Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Gubernur Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Bupati

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1,45

1,38

95,2

%

2,67 15

2,30 63,65

86,14 424,33

%

18,27

12,5

68,42

Desa

1

1

100

Ha

41.745

41.874,5

99,69

Ha

10.024

8.753,6

112,67

PPA%

100

32,00

32,00

%

100

77,78

77,78

%

80

82,5

103,13

%

80

100

125

%

100

100

100

%

90

81,45

90,5

%

90

86,96

96,62

% % %

90 4 70

101,36 75,08 90,08

%

100

91,22 3,03 63,06 67

%

100

100

100

%

74

71,07

96,04

%

-

-

-

%

72

75,23

104,49

%

-

-

-

SATUAN

Ton/Ha

67

III - 18


No. 85.


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Kasus

0

0

100

%

84,25

82,69

98,15

%

89,14

88,41

99,18

%

100

100

100

%

82

89

109

% %

65,61 4,04

63,48 3,03

96,75 125

%

8

15,52

194

90. 91. 92.

Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif Persentase Keluarga Sejahtera II s.d. III+ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Pertumbuhan koperasi aktif

93.

Pertumbuhan Usaha Mikro

%

70

1,02

1,45

94.

Pertumbuhan Usaha Kecil

%

25

0,18

0,72

95.

Pertumbuhan Usaha Menengah

%

10

6,12

61,2

96.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

sektor/ bidang

2

2

100

97.

Cakupan rumah tangga pengguna air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

64

84,79

132,48

%

82

76,01

92,70

Cakupan jalan berkondisi baik Cakupan Desa dan kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan bidang darat dan laut

%

75

83,48

111,31

%

100

100

100

%

73,97

73,97

100

%

60

60

100

%

50

48,33

96,66

%

15

0

0

Desa/ tahun

5

6

120

86. 87. 88.

89.

98. 99. 100.

101. 102.

103. 104.

105.

Tersedianya unit pengujian kedaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Cakupan fasilitasi Desa mandiri Jumlah Desa memiliki pendapatan asli desa terhadap APBDesa sebesar 10% Fasilitasi pembentukan BUMDes

III - 19


Selain sebagai Indikator Kinerja Utama, di dalam RPJMD juga telah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai pengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014, maka diperoleh hasil sebagai berikut : a. Sasaran dengan kategori capaian sangat baik sebanyak 16 sasaran; b. Sasaran dengan kategori capaian baik sebanyak 10 sasaran; c. Sasaran dengan kategori capaian cukup baik tidak ada; dan d. Sasaran dengan kategori capaian kurang baik tidak ada. Tabel 3.7 Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No. 1 1.1 1.2

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 3.1 3.2 3.3

CAPAIAN KATEGORI SASARAN (%) MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT DAN CERDAS Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan 96,72 Sangat Baik kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan 85,71 Sangat Baik pendidikan, pemuda dan olahraga TUJUAN DAN SASARAN

MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG STABIL, BERKESINAMBUNGAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Meningkatnya Produktivitas pertambangan 82,98 Baik Meningkatnya produktivitas perkebunan dan 74,69 Baik pertanian rakyat Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan 96,55 Sangat Baik Berkembangnya destinasi wisata dan keragaman 154,08 Sangat Baik budaya Meningkatnya pertumbuhan industri dan 266,71 Sangat Baik perdagangan Meningkatnya ketahanan pangan utama daerah 78,16 Baik Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan 108,96 Sangat Baik lingkungan MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur 96,41 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang 82,03 akuntabel Meningkatnya penerimaan dan kualitas pengelolaan 84,87 keuangan daerah

Sangat Baik Baik Baik

III - 20


No. 4 4.1

5

TUJUAN DAN SASARAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan administrasi publik

CAPAIAN SASARAN (%)

KATEGORI

91,26

Sangat Baik

5.3 5.4

MENINGKATKAN SUASANA KEHIDUPAN YANG KONDUSIF DAN HARMONIS DALAM BERMASYARAKAT Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam 114,22 Sangat Baik kehidupan bermasyarakat Meningkatnya penanganan pengaduan/laporan 100 Sangat Baik korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Terpenuhinya pelayanan dasar Keluarga berencana 77,95 Baik Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 104,09 Sangat Baik

6 6.1

MENINGKATKAN KUALITAS SDM DALAM PEMANFAATAN SDA Tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA 82,34

7 7.1

MENINGKATKAN ARUS INVESTASI DAN IKLIM USAHA KERAKYATAN Meningkatnya peluang investasi dan usaha 78,78 ekonomi kerakyatan

8 8.1 8.2 8.3

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTUKTUR WILAYAH Meningkatnya ketersediaan energi listrik Sangat Baik 106,14 Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi 112,59 Sangat Baik Lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan 111,31 Sangat Baik antar daerah Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan 83,33 Baik mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan 133,34 Sangat Baik

5.1 5.2

8.4

8.5 9 9.1

Baik

Baik

MENINGKATKAN KOMUNIKASI ANTARA TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Meningkatnya peran serta tokoh agama dan 122,22 Sangat Baik masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan

10 MEWUJUDKAN DESA MANDIRI 10.1 Terfasilitasinya pembentukan desa mandiri

72,22

Baik

Berikut uraian analisis evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran tahun 2014.

III - 21


Sasaran strategis 1” Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat”

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut. Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 Persentase balita gizi buruk

SATUAN

CAPAIAN TARGET 2014 REALISASI TAHUN 2013

%

%

0,1

0,09

0,04

155,56

Per 1.000 KH

9

10

6,74

132,60

3 Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk

rasio

1 : 3.689

1 : 3.295

1 : 2.910

113,23

4 Rasio tenaga perawat per satuan penduduk

rasio

1 : 592

1 : 694

1 : 692

100,29

5 Rasio tenaga bidan per satuan penduduk

rasio

1 : 1.163

1 : 1.212

1 : 1.118

108,41

6 Kualitas RSUD

Kelas

D

C

C

100,00

2 Angka Kematian Balita

7 Akreditasi RSUD 8 Penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan

Akreditasi Terakreditasi

Terakreditasi Terakreditasi 100,00

%

100

100

100

100,00

9 Puskesmas Berstandar ISO 9001 : 2000

Jumlah

2

1

-

0

10 Persentase rumah tangga Berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

%

40,52

75

37,08

49,44

11 Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular

%

100

100

100

100,00

12 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

%

95,05

98

87,78

89,57

13 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

110,17

80

100

125,00

14 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan

%

91,49

95

89,64

94,36

15 Cakupan pelayanan nifas

%

90,06

90

90,04

100,04

16 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

86,6

80

96,71

120,89

17 Cakupan Kunjungan Bayi

%

98,97

90

95,25

105,83 III - 22



INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

%

18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

100,00

19 Cakupan pelayanan anak balita

%

72,99

90

74,6

82,89

20 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

%

93,28

100

93,28

93,28

21 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100,00

22 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

100

100

100

100,00

23 Cakupan Peserta KB Aktif

%

88,72

75

76,23

101,64

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

%

≥2

≥ 2,1

1,72

81,90

- Penemuan penderita Pneumonia Balita

%

39,46

80

45,74

57,18

- Penemuan pasien baru TB BTA positif

%

41,37

100

32,59

32,59

- Penderita DBD yang ditangani

%

100

100

100

100,00

- Penemuan penderita diare

%

67,96

80

113,65

142,06

25 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

31,19

100

3,9

3,90

26 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

35,96

100

1,37

1,37

27 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

%

100

100

100

100,00

28 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

%

100

100

100

100,00

29 Cakupan desa siaga aktif

%

85,94

70

92,19

131,70

Skala

B

C

B

200,00

Skala

C

B

B

100,00

24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

30 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan puskesmas (Skala A-E) 31 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah (Skala A-E)

III - 23


Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 96,72% dengan predikat Sangat Baik. Secara lengkap uraian capaian indikator sasaran

“meningkatnya

kualitas

dan

aksesibilitas

pelayanan

kesehatan

masyarakat” adalah sebagai berikut : 1. Persentase balita gizi buruk, yaitu jumlah balita yang memiliki status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan

tanda-tanda

klinis

(marasmus,

kwashorkor,

dan

marasmus-

kwasiorkor). Capaian kinerja pada tahun 2014 melebihi target, dari yang ditargetkan sebesar 0,09% terealisasi 0,04% dg tingkat capaian 155,56% yang berarti capaian kinerja Sangat Baik. Capaian di Tahun 2014 ini meningkat jika dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana capaian pada Tahun 2013 sebesar 0,1% dan Tahun 2012 sebesar 0,12%. Tabel 3.9 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2014

No.

Kecamatan

1 Muntok 2 Simpang Teritip 3 Kelapa 4 Jebus 5 Parit Tiga 6 Tempilang Jumlah (Kabupaten) Rasio Balita Gizi Buruk

Anak Balita (0-4 Tahun) L 2.739 1.554 1.822 1.096 1.812 1.479 10.502

P 2.674 1.480 1.718 1.039 1.760 1.402 10.073

L+P 5.413 3.034 3.540 2.135 3.572 2.881 20.575

Balita Gizi Buruk L+P 3 1 2 0 2 1 9 0,04


Penemuan kasus balita gizi buruk yang terjadi di Tahun 2014 sebanyak 9 kasus menurun dari 2 tahun sebelumnya yaitu 19 kasus di Tahun 2013 dan 23 kasus di Tahun 2012. Walaupun terjadi penurunan kasus gizi buruk selama 2 (dua) tahun terakhir, namun tetap harus menjadi perhatian serius bagi Kabupaten Bangka Barat, mengingat gizi balita merupakan salah satu penentu kualitas manusia Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang. Permasalahan utama yang menjadi penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat adalah akibat masih adanya masyarakat khususnya masyarakat III - 24


ekonomi lemah yang kurang pengetahuan dan kesadarannya terhadap masalah gizi di usia dini. Oleh karena itu peran promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku masyarakat terkait dengan masalah gizi khususnya gizi balita perlu dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2015 yang diharapkan persentase balita gizi buruk paling tinggi sebesar 0,08% dan dengan memperhatikan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimungkinkan target tersebut akan dapat dicapai di Tahun 2015.


Gambar 3.8 Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bangka Barat (%) Tahun 2011-2014

2. Angka kematian balita (AKABA) menunjukan kematian yang terjadi pada balita (0 – 59 bulan) setiap 1.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja Tahun 2014 melebihi target, dari target sebesar 10 kematian per 1.000 kelahiran hidup, yang terjadi 6,74 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematin balita yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 sebanyak 27 balita, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 132,6% (kategori sangat baik). Tabel 3.10 Sebaran Jumlah Kematian Balita Tahun 2014 No. 1 2 3

Kecamatan Muntok Simpang Teritip Kelapa

Jumlah Kelahiran Hidup 1.036 609 697

Jumlah Kematian Balita 2 8 5

III - 25


No. 4 5 6

Kecamatan

Jumlah Kelahiran Hidup

Jebus 434 Parit Tiga 702 Tempilang 527 Total 4.005 AKABA per 1.000 penduduk

Jumlah Kematian Balita 2 5 5 27 6,74



Gambar 3.9 Perkembangan Angka Kematian Balita Tahun 2012-2014

Angka kematian balita selama 3 (tiga) tahun terakhir relatif menurun. Penurunan

angka

kematian

balita

ini

menunjukkan

berhasilnya

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam menanggulangi permasalahan kematian balita antara lain melalui deteksi dini tumbuh kembang balita melalui upaya preventif dan promotif yang terus menerus sehingga permasalahan kesehatan yang mungkin timbul pada balita dapat diketahui lebih dini dan dapat diatasi sebelum berkembang lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2015 yaitu 10 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan dengan melihat realisasi perkembangan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir dimungkinkan bahwa target Tahun 2015 dapat dicapai dengan tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk kesehatan balita baik yang bersifat preventif, promotif maupun yang bersifat kuratif

III - 26


3. Rasio Dokter per satuan penduduk menunjukan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun 2014, rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah 1.: 2.910 dengan jumlah dokter 68 orang. Tabel 3.11 Jumlah Dokter di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO

UNIT KERJA

1

2

1

Puskesmas….. Muntok Simpang Teritip Kundi

Kelapa Jebus Puput Sekar Biru Tempilang Sub Jumlah I (Puskesmas) 1 RS Sejiran Setason 2 RSBT Muntok Sub Jumlah I (Rumah Sakit) Sarana Pelayanan Kesehatan Lain Klinik di Institusi Diknakes/Diklat Klinik di Dinas Kesehatan Kab Jumlah Kabupaten

L

DOKTER UMUM P L+P

3

4

5

1 1 3

5 3 -

6 4 3

1 1 1 3 11 8 2 10 8 1 30

2 4 2 4 1 21 7 1 8 9 38

3 4 3 5 4 32 15 3 18 17 1 68


Jika dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 1 : 3.295 , maka capaian kinerja adalah sebesar 113,23% yang berarti sangat baik.

Realisasi Tahun 2014

meningkat dari 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu 1 : 3.689 Tahun 2013 dan 1 : 3.512 Tahun 2012, dan 1 : 4.623 di Tahun 2011. Jika dibandingkan dengan standar nasional, angka tersebut masih di bawah target nasional, dimana target nasional adalah sebesar 1 : 2.500. Peningkatan rasio dokter per satuan penduduk ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

daerah dalam

menyediakan dokter baik melalui penerimaan PNS maupun melalui kemitraan. Perkembangan rasio dokter per satuan penduduk dari Tahun 2011-2014 disajikan pada gambar di bawah ini.

III - 27



Gambar 3.10 Perkembangan Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

Faktor penyebab peningkatan persentase capaian kinerja tersebut adalah program dokter intresift (dokter yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan di daerah) di Bangka Barat sehingga terjadi penambahan jumlah dokter yang cukup signifkan. Capaian indikator ini memang tidak bisa stabil selama dokter/tenaga medis tersebut belum merupakan pegawai tetap di Kabupaten Bangka Barat, karena tidak ada jaminan dokter diluar pemerintah akan bertahan di Kabupaten Bangka Barat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga harus melakukan upaya agar tenaga dokter/tenaga medis tersebut tidak berpindah ke daerah lain. Strategi yang ditempuh dapat melalui peningkatan kompetensi lewat pelatihan atau tugas belajar, memberikan tunjangan/insentif khusus, memberikan jasa pelayanan kesehatan/jasa medik, melengkapi sarana prasarana yang terkait/mendukung pelayanan medik serta melibatkan dokter/tenaga medis. 4. Rasio tenaga perawat per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan

tenaga

perawat

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

penduduk. Pada Tahun 2014 jumlah perawat sebanyak 286 orang, maka rasio tenaga perawat per satuan penduduk adalah 1 : 692. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2014 sebesar 1 : 694 maka capaian kinerja adalah sebesar 100,29% yang berarti sangat baik. Akan tetapi, angka ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 yaitu sebesar 1 : 592 dan

III - 28


Tahun 2012 sebesar 1 : 616. Menurunnya nilai rasio tenaga perawat per satuan penduduk dari Tahun 2013 disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkurangnya jumlah perawat dari 324 menjadi 286 ditahun 2014. Akan tetapi rasio tersebut secara umum masih dinilai baik karena jika dibandingkan dengan target nasional standar Rasio tenaga perawat per satuan penduduk adalah 1 : 800, artinya rasio tenaga perawat persatuan penduduk di Kabupaten Bangka Barat sudah melebihi target nasional. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah apakah distribusi tenaga perawat tersebut sudah merata keseluruh kecamatan atau bahkan desa di Kabupaten Bangka Barat.


Gambar 3.11 Perkembangan Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

5. Realisasi rasio tenaga bidan per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga bidan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Pada Tahun 2014 jumlah bidan sebanyak 177 orang, dengan rasio tenaga bidan per satuan penduduk adalah 1 : 1.118. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2014 sebesar 1 : 1.212 maka capaian kinerja adalah sebesar 108,28% yang berarti sangat baik. Realisasi rasio bidan per satuan penduduk Tahun 2014 lebih baik dari Tahun 2013 dan 2012 dimana realisasi Tahun 2013 sebesar 1 : 1.163 dengan jumlah bidan 134 orang dan 1 : 1.163 dengan jumlah bidan 165 orang pada Tahun 2012. Jumlah dan sebaran tenaga bidan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini. III - 29


Tabel 3.12 Distribusi Tenaga Bidan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO.

UNIT KERJA

1

2

BIDAN

LOKASI

3

4

1

Puskesmas Muntok

23

Muntok

2

Puskesmas Simpang Teritip

17

Simpang Teritip

3

Puskesmas Kundi

10

Simpang Teritip

4

Puskesmas Kelapa

33

Kelapa

5 6 7

Puskesmas Jebus Puskesmas Puput Puskesmas Sekar Biru

21 10 15

Parit Tiga Parit Tiga

8

Puskesmas Tempilang

22

Tempilang

SUB JUMLAH PUSKESMAS 1

RS Sejiran Setason

2

RSBT Muntok

SUB JUMLAH RUMAH SAKIT SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN JUMLAH DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Jebus

151 22

Muntok

2

Muntok

24 2 177


6.

Ada tiga indikator yang berkaitan dengan kinerja RSUD yaitu akreditasi RSUD Sejiran Setason, kualitas RSUD yang ditunjukkan dengan Tipe dan Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan RSUD. Target dari ketiga indikator tersebut di Tahun 2014 berturut-turut adalah sebagai berikut : RSUD terakreditasi, kualitas RSUD dengan tipe C dan Indeks Kepuasan Masyarakat skala B. Dari ke 3 (tiga) target tersebut semuanya mencapai target. Akreditasi RSUD pada tahun 2014 adalah pada 5 jenis yaitu pelayanan manajemen, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, gawat darurat, dan rekam medis. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, RSUD Sejiran Setason telah memiliki 10 pelayanan spesialistik yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kesehatan Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Anestesiologi, Spesialis Syaraf, Spesialis THT, Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin serta Spesialis Radiologi. Namun demikian, dokter spesialis tersebut sebagian besar bukan dokter PNS daerah namun mitra dari RSUD Sejiran Setason. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat

III - 30


terhadap pelayanan di RSUD Sejiran Setason, di tahun 2014 mendapat skala B (baik). 7.

Pada Tahun 2014 penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan adalah 100%. Hal ini didukung oleh adanya program Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra) Kabupaten Bangka Barat yang menjamin biaya berobat bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Program Jamkesra berlaku bagi seluruh masyarakat yang memiliki KTP dan KK dengan domisili di Kabupaten Bangka Barat.

8.

Puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2000, indikator ini digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, khususnya unit pelayanan dasar. Pada Tahun 2014 tidak ada penambahan puskesmas yang berstandar ISO 9001 : 2000, sehingga dari target yang ditetapkan sebanyak 1 unit tidak tercapai. Meskipun tidak ada penambahan baru di Tahun 2014, akan tetapi target tersebut sebenarnya sudah terealisasi di Tahun 2013 yaitu 2 (dua) unit yaitu Puskesmas Muntok dan Puskesmas Sekar Biru. Dari 8 (delapan) unit puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Barat artinya masih tersisa 6 unit puskesmas lagi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan standar ISO 9001 : 2000.

9.

Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menunjukan berapa persen rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 kriteria yang digunakan dalam menilai perilaku hidup bersih dan sehat yaitu : memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, berat badan anak ditimbang secara berkala, menggunakan air bersih, selalu mencuci tangan, menggunakan jamban sehat, membasmi jentik-jentik nyamuk, memakan sayuran dan buah-buahan setiap hari, beraktivitas secara reguler setiap hari, tidak merokok didalam rumah. Pada Tahun 2014 realisasi indikator persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebesar 37,08% dari target 75%, sehingga persentase capaian kinerja hanya 49,44%. Meskipun capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2013

terealisasi

40,52%, namun perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan PHBS di

III - 31


masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan indikator PHBS antara lain : a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor dengan pihakpihak terkait seperti Camat, Kepala Desa, Dinas terkait, dan lain-lain. b. Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PHBS tersebut untuk mengubah perilaku masyarakat. c. Meningkatkan kompetensi pelaksana kegiatan seperti kompetensi penyuluh, bidan, dokter, tenaga gizi, dan tenaga sanitasi. 10. Persentase Puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular merupakan persentase puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Realisasi di tahun 2014 sebesar 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana seluruh puskesmas telah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang penyakit menular dan tidak menular serta telah memiliki alat laboratorium untuk membantu pemeriksaan kesehatan. Capaian tersebut sama dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 2013 dan 2012, dimana target dan realisasi persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular adalah sebesar 100%. 11. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 adalah persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal 4 kali sesuai dengan standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Pada Tahun 2014 target cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 98% tidak tercapai, realisasi hanya 87,78% sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 89,57%, yaitu dengan kategori sangat baik. Capaian ini menurun dari 2 (dua) tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2013 realisasi 95,05% dan Tahun 2012 realisasi 95,67%.

III - 32


Tabel 3.13 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 IBU HAMIL NO

KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2

3

JUMLAH 4

JUMLAH

%

7

8

1

Muntok

Muntok

1.082

89,20

2

Simpang Teritip

Simpang Teritip

517

468

90,52

Kundi

170

160

94,12

3

1.213

K4

4

Kelapa

Kelapa

810

694

85,68

5

Jebus

Jebus

483

460

95,24

6

Parit Tiga

Puput

521

446

85,60

Sekar Biru

300

266

88,67

Tempilang

652

520

79,75

4.096

87,78

7 8

Tempilang

JUMLAH (KAB/KOTA)

4.666


12. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani merupakan persentase ibu hamil, bersalin, nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan yaitu jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Pada Tahun 2014 dari target sebesar 80% realisasinya adalah sebesar 100%, artinya realisasi melebihi target dengan persentase capaian sebesar 125% (sangat baik). Dari bumil dengan komplikasi kebidanan sebanyak 933 bumil, seluruhnya telah ditangani melalui tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 13. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan merupakan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Target cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Tahun 2014 adalah 95% dengan realisasi 89,64% artinya belum mencapai target dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,36% namun masih dalam kategori sangat baik. Realisasi Tahun ini menurun jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, Tahun 2013 realisasi indikator cakupan pertolongan

III - 33


persalinan oleh tenaga kesehatan 90 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 91,49% dan Tahun 2012 realisasi sebesar 93,55%. Tabel 3.14 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 IBU BERSALIN/NIFAS NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

1

2

3

PERSALINAN DITOLONG NAKES

JUMLAH

JUMLAH

%

4

5

6

1.158

1.044

90,16

1

Muntok

Muntok

2

Simpang Teritip

Simpang Teritip

495

446

90,10

Kundi

166

143

86,14

3 4

Kelapa

Kelapa

772

697

90,28

5

Jebus

Jebus

461

432

93,71

6

Parit Tiga

Puput

496

451

90,93

Sekar Biru

279

258

92,47

Tempilang

621

516

83,09

4.448

3.987

89,64

7 8

Tempilang

JUMLAH (KAB/KOTA) Sumber : Dinas Kesehatan

14. Cakupan Pelayanan Nifas merupakan persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan merupakan pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Pada Tahun 2014 dari target sebesar 90% terealisasi 90,04% sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100,04%. Realisasi dan persentase capain tahun ini menurun dari Tahun 2013 dan Tahun 2012 yaitu di Tahun 2013 terealisasi sebesar 90,06% dan tahun 2012 sebesar 90,48%. Tabel 3.15 Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 IBU BERSALIN/NIFAS NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

1

2

3

JUMLAH

MENDAPAT YANKES NIFAS JUMLAH

%

4

5

6

1.158

1.046

90,33

1

Muntok

Muntok

2

Simpang Teritip

Simpang Teritip

495

451

91,11

Kundi

166

147

88,55

3

III - 34


IBU BERSALIN/NIFAS NO

KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2

3

JUMLAH

MENDAPAT YANKES NIFAS JUMLAH

%

4

5

6

4

Kelapa

Kelapa

772

702

90,93

5

Jebus

Jebus

461

434

94,14

6

Parit Tiga

Puput

496

447

90,12

Sekar Biru

279

254

91,04

Tempilang

621

524

84,38

4.448

4.005

90,04

7 8

Tempilang


15. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan cakupan penanganan neonatal komplikasi merupakan jumlah neonatal dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan penyimpangan dari normal yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian. Komplikasi neonatus meliputi : Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Sepsis, Trauma Lahir, BBLR ( Berat Badan Lahir < 2500 gram ), sindroma gangguan pernapasan dan kelainan congenital). Pada Tahu 2014, dari target 80% terealisasi sebesar 96,71% yang berarti melebihi target dengan persentase capaian kinerja 120,89% (sangat baik). Realisasi maunpun persentase capaian kinerja tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2013 dari target 80 % neonatal ditangani terealisasi 86,60 %, dan pada Tahun 2012 dari target 62,19% terealisasi pada sebesar 24,41%. Hal ini dikarenakan semakin baiknya pelayanan terhadap neonatus komplikasi serta meningkatnya kesadaran ibu untuk memeriksa kesehatan bayinya ke sarana pelayanan kesehatan. Tabel 3.16 Penanganan Komplikasi Neonatal Tahun 2014 PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL

NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI

∑

%

1

2

3

4

5

6

155

132,0

84,94

69

60,0

86,58

1

Muntok

Muntok

2

Simpang Teritip

Simpang Teritip

III - 35


NO

KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2

3

3

PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI

PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL ∑

%

4

5

6

Kundi

22

22,0

99,77 96,60

4

Kelapa

Kelapa

105

101,0

5

Jebus

Jebus

65

65,0

99,85

6

Parit Tiga

Puput

67

72,0

107,38

Sekar Biru

38

39,0

101,96

Tempilang

79

90,0

113,85

601

581

96,71

7 8

Tempilang


16. Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan pelayanan kesehatan bayi umur 1 – 12 bulan di sarana pelayanan kesehatan maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi deteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi (DDTK), stimulasi perkembangan bayi, MTBM, manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku KIA yang diberikan oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi.

Setiap bayi memperoleh

pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 1-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-12 bulan. Pada Tahun 2014 dari target sebesar 90% terealisasi 95,25% dengan tingkat capaian 105,83% yang artinya realisasi melebihi target (sangat baik). Pencapaian tahun ini menurun jika dibandingkan dengan Pada Tahun 2013 yaitu terealisasi 98,97%. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan bayinya ke sarana pelayanan kesehatan menurun, serta semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan di sarana pelayanan kesehatan.

III - 36


Tabel 3.17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2014 KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)

NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

JUMLAH BAYI

JUMLAH

%

1

2

3

4

5

6

1.119

1048

93,66

1

Muntok

Muntok

2

Simpang Teritip

Simpang Teritip

400

380

95,00

3

Kundi

Kundi

139

146

105,04

4

Kelapa

Kelapa

673

635

94,35

5

Jebus

Jebus

435

494

113,56

6

Parit Tiga

Puput

483

435

90,06

Sekar Biru

259

247

95,37

Tempilang

577

506

87,69

4.085

3.891

95,25

7 8

Tempilang


17. Indikator cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan desa/kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Realisasi Tahun 2014 yaitu 100 % sesuai dengan target, yang disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pentingnya imunisasi bagi bayi, balita dan ibu hamil. 18. Indikator Pelayanan Anak Balita merupakan cakupan pelayanan kesehatan anak balita dimana setiap anak umur 12–59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun. Pada Tahun 2014 dari target 90 % terealisasi sebesar 74,60 dengan tingkat capaian 82,89% (baik). Walaupun masih di bawah taget terdapat kenaikan yang besar dibandingkan dengn tahun 2013 dengan taget 60 % dan capaian sebesar 21,64 %, hal ini dimungkinkan adanya upaya promotif yang kontinyu dan berkesinambungan. 19. Indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin merupakan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Makanan pendamping ASI berupa bubuk instan untuk bayi usia 6-11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12-24 bulan.

III - 37


Pada Tahun 2014 dari target sebesar 100% terealisasi 93,28%, yaitu dari 253 anak yang seharusnya dibantu, hanya sejumlah 236 anak yang diberikan makanan pendamping ASI, hal ini dikarenakan ada bayi usia 6-11 bulan keluarga miskin belum termasuk dalam pengadaan makanan pendamping ASI pada tahun 2014. 20. Indikator Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan di tahun 2014 dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu 100%. Dari 9 kasus balita gizi buruk yang ditemukan di tahun 2014, seluruhnya mendapatkan perawatan oleh layanan kesehatan. 21. Indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat merupakan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil. Pada Tahun 2014 dari target sebesar 100% terealisasi 100% artinya target tercapai. Capaian ini sama seperi Tahun 2013 dan lebih baik dari Tahun 2012 dimana capaian hanya 94,055. Sama seperti Tahun 2013, pada Tahun 2014 dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan dilakukan juga sweeping terhadap murid yang belum diperiksa. 22. Indikator Cakupan Peserta KB Aktif merupakan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pasangan usia subur adalah wanita berusia 15-49 tahun dengan status kawin. Pada Tahun 2014 dari target 75 % terealisasi sebesar 76,23 %. Pencapaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan Tahun 2012 yaitu realisasi pada tahun 2013 sebesar 88,72% dan Tahun 2012 sebesar 77,41%. Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2011 mengalami kenaikan dimana Tahun 2011 realisasi hanya sebesar 74,43%.

III - 38



Gambar 3.12 Perkembangan Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011-2014

23. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit di tahun 2014 yaitu : a. Indikator cakupan penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun merupakan jumlah kasus AFP non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 per tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kasus AFP adalah penderita lumpuh layuh akut seperti gejala kelumpuhan pada polio yang terjadi pada anak dibawah umur 15 tahun. Pada Tahun 2014 dari target ≥ 2/100.000 anak usia dibawah 15 tahun realisasinya adalah 1,72/100.000 yang artinya target tidak tercapai. Capaian tahun ini menurun dari tahun 2013 yang menemukan 2 kasus 100.000 penduduk usia < 15 tahun. Secara program semakin banyak ditemukan kasus ini semakin baik untuk dapat memastikan apakah suatu wilayah sudah bebas polio atau belum. Karena dari pemeriksaan lanjutan terhadap kasus AFP dapat diketahui apakah pada tubuh penderita tersebut terdapat virus polio liar (virus penyebab penyakit polio) atau tidak. b. Indikator persentase penemuan penderita pneumonia balita yaitu jumlah balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tata laksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target tahun 2014 sebesar 80 % dengan realisasi sebesar 45,74% dengan capaian kinerja sebesar 57,18%. Hal ini disebabkan masih

III - 39


rendahnya upaya penemuan kasus pneumonia balita di sarana kesehatan oleh tenaga kesehatan. Penemuan yang rendah ini dikarenakan masih rendahnya

upaya

promosi

kepada

masyarakat

untuk

melakukan

pemeriksaan jika ada gejala yang terkait pneumonia. Selain itu masih ada perbedaan persepsi oleh tenaga kesehatan dalam menetapkan seorang balita mengalami pneumonia. Namun demikian jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dan Tahun 2012 terjadi peningkatan realisasi yaitu 39,46% di Tahun 2013 dan 19,24 di Tahun 2012. Perkembangan realisasi indikator penemuan penderita pneumonia dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.18 Capaian Penemuan Penderita Pneumonia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2014 Tahun

Penderita Pneumonia

Perkiraan Pneumonia

Realisasi (%)

Target (%)

%

2012

358

1861

19,24

60

150

2013

747

1919

38,93

100

38,93

2014

905

1919

45,74

80

57,18


c. Indikator persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang ditemukan yaitu angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate (CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Target tahun 2014 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 32,59%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh masuk dalam kriteria kurang baik. Hal ini disebabkan masih kurang maksimalnya tenaga kesehatan dalam pencarian kasus baru TB paru pada tingkat unit pelayanan kesehatan (UPK). Selain itu tingkat pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap penyakit TB paru ini masih rendah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor masih lemah. Realisasi Tahun 2014 menurun dari Tahun 2013, dimana realisasi Tahun 2013 sebesar 41,37%. Hal ini disebabkan masih kurang maksimalnya tenaga kesehatan dalam pencarian kasus baru TB paru pada tingkat UPK. Selain itu tingkat pemahaman dan perhatian masyarakat

III - 40


terhadap penyakit TB paru ini masih rendah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor masih lemah. d. Indikator penderita DBD yang ditangani merupakan penderita BDB yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Target Tahun 2014 penderita DBD yang ditangani sejumlah 100% dapat direalisasikan sesuai target, dimana dari penemuan 95 kasus DBD semuanya ditangani sesuai standar. Capaian ini sama dengan Tahun 2013 dan 2012, hanya terjadi perbedaan jumlah kasus yang ditemukan yaitu 126 kasus di Tahun 2013 dan 184 kasus di Tahun 2012. Dari data tersebut terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kasus terus menurun.


Gambar 3.13 Jumlah Penemuan Kasus DBD Tahun 2012-2014

e. Indikator kinerja jumlah kasus diare per 1.000 penduduk yaitu jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun sesuai tata laksana kasus. Pada Tahun 2014 dari target 80% terealisasi sebesar 113,65% artinya tingkat capaian sebesar 142,06%. Keberhasilan pencapaian target ini antara lain disebabkan semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan kasus diare yang lebih baik. Capaian Tahun 2014 ini lebih baik dari Tahun 2013 dimana jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader sebesar 67,96%.

III - 41


24. Indikator persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Masyarakat miskin dimaksud adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas atau PBI JKN (sejak Tahun 2014), Tahun 2014 ditargetkan sebesar 100% seperti tahun sebelumnya, namun realisasi hanya sebesr 3,9%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persentase capaian kinerja indikator ini rendah. Pertama, masyarakat Bangka Barat lebih banyak memilih menggunakan Jamkesra dibandingkan Jamkesmas / PBI JKN karena program Jamkesra lebih fleksibel dan benefit (keuntungan) yang dirasakan lebih banyak. Kedua, ada pasien PBI JKN yang terlewatkan tercatat oleh petugas kesehatan ketika berobat. Ketiga, ada persepsi yang berbeda terhadap definisi operasional indikator kinerja ini yaitu sebagai pembanding dari jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarkes strata 1 (Puskesmas) adalah jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten/Kota, oleh karena itu target 100 % terlalu tinggi sebab tidak mungkin seluruh masyarakat miskin sakit pada periode tahun berjalan disamping itu hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan melalui upaya promotif (Promosi ) dan preventif ( Pencegahan ) karena hanya 3,9 % penduduk miskin yang sakit pada tahun 2014. Upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin tetap terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terutama melalui program Jamkesra di tahun 2014 untuk meningkatkan pelayan kesehatan Kesehatan terutama untuk masyarakat miskin di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Pemerintah Pusat melakukan terobosan dengan memberkan dana belanja langsung ke rekening puskemas dalam bentuk dana kapitasi yang mulai diterima puskesmas sejak bulan Agustus 2014, dana tersebut diperuntukkan bagi petugas puskesmas secara keseluruhan baik dalam bentuk jasa pelayanan sebagai pemacu semangat kerja maupun dalam bentuk dukungan operasional puskesmas untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Program baru ini dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala terutama dalam tata laksana keuangan karena memang berbeda

III - 42


dengan tata laksana keuangan yang telah ada. Selain itu pemilahan pencatatan pasien yang ada jaminan kesehatan pada saat pendaftaran di fasilitas kesehatan harus lebih tertib dan rapi. 25. Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin merupakan jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Masyarakat

miskin

dimaksud

adalah

masyarakat

sasaran

program

pengentasan kemiskinan yang terdaftar sebagai peserta Jamkesmas / PBI JKN (sejak Tahun 2014). Tahun 2014 ditargetkan 100% dan hanya terealisasi sebesar 1,37%. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ini sejalan dengan capaian indikator pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Upaya yang perlu ddilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sosialisasi/edukasi ke msasyarakat (promotif) untuk menjelaskan bahwa penyakit-penyakit tertentu tidak harus dirujuk ke sarkes strata 2 dan 3 tapi cukup dilayani di sarana kesehatan dasar (puskesmas), karena selama tahun awal pelaksanaan JKN ini masih banyak ditemukan kendala terutama akibat peraturan yang lebih ketat untuk program JKN mengenai jenis-jenis penyakit yang dapat diklaim melalui rujukan di sarkes strata 2 dan 3. 26. Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan kab/kota yaitu pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan kab/kota dibandingkan dengan seluruh sarana kesehatan yang ada dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah. Gawat darurat level 1 merupakan tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum berada ditempat 24 jam dengan kualifikasi GELS (General Emergency Life Support) dan/atau ATLS (Advance Trauma Life Support) + ACLS (Advance Cardiac Life Support) serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Target tahun 2014 yaitu 8 puskesmas dan 1 RS Umum Daerah di Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan pelayanan gawat darurat level 1, realisasi capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari peran penting dan fungsi Puskesmas itu sendiri. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan

III - 43


yang berperan sebagai pusat pelayanan, pusat pembangunan wawasan serta pusat penggerak pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Secara fisik sarana dan pra sarana puskesmas diwilayah Kabupaten Bangka Barat sudah cukup memadai. 27. Indikator

Cakupan

desa/kelurahan

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan epidemiolagi < 24 jam Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam pada suatu desa/kelurahan di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu dapat terealisasi 100%. Hal ini menunjukan bahwa sistem surveilans epidemiologi terhadap kasus KLB sudah berjalan dengan baik. 28. Cakupan Desa Siaga Aktif indikator ini menunjukan persentase desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi

pelayanan

kesehatan

dasar,

penanggulangan

bencana

dan

kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Target tahun 2014 adalah 70% dengan realisasi 92,19% artinya capaian sebesar 131,70% dengan kriteria sangat baik. Jumlah desa siaga aktif meningkat selama Tahun 20122014. Desa siaga aktif ini memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk mendukung dan menopang pelaksanaan program desa mandiri yang merupakan salah satu program unggulan Bangka Barat. Pada tahun 2013 Kabupaten Bangka Barat mendapatkan penghargaan di Bidang Kesehatan sebagai kabupaten/kota Sehat yaitu penghargaan Swasti Saba Padapa dengan 2 tatanan (permukiman, sarana dan prasarana umum yang sehat serta tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri). Tabel 3.19 Jumlah Desa Siaga Aktif per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No 1

1 2

Kecamatan 2

Muntok Simpang Teritip

Puskesmas 3

Muntok Simpang Teritip

Jumlah desa/ kelurahan

Desa/kelurahan siaga Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

JUMLAH

%

4

5

6

7

8

9

10

7

7

0

-

0

7

100,00

9

2

7

-

0

9

100,00

III - 44


No

Kecamatan

1

2

Puskesmas

Jumlah desa/ kelurahan

3

3

Desa/kelurahan siaga Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

JUMLAH

%

4

5

6

7

8

9

10

Kundi

4

2

2

-

0

4

100,00

4

Kelapa

Kelapa

14

7

5

-

0

12

85,71

5

Jebus

Jebus

11

4

6

-

0

10

90,91

6

Parit Tiga

Puput

5

1

4

-

0

5

100,00

Sekar Biru

5

3

1

-

0

4

80,00

Tempilang

9

7

1

-

0

8

88,89

64

33

26

0

0

59

92,19

7 8

Tempilang Jumlah


29. Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas yaitu suatu penilaian berupa indeks skala E – A terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh puskesmas terhadap masyarakat dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Target Tahun 2014 indeks kepuasan masyarakat (IKM) mendapatkan nilai C. Realisasi capaian indikator terhadap IKM yaitu mendapat nilai B yang artinya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Bangka Barat melebihi yang ditargetkan dengan tingkat capaian sebesar 200% dengan nilai IKM pada rentang 62,51 – 81,25. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2014 dibandingkan dengan Target 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

CAPAIAN s.d. TAHUN 2014

TARGET 2015

%

%

0,04

0,08

150,00

Per 1.000 KH

6,74

10

132,60

1

Persentase balita gizi buruk

2

Angka Kematian Balita

3

Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk

rasio

1 : 2.910

1 : 3.028

104,05

4

Rasio tenaga perawat per satuan penduduk

rasio

1 : 692

1 : 692

100,00

III - 45



SATUAN


TARGET 2015

%

5

Rasio tenaga bidan per satuan penduduk

rasio

1 : 1.118

1 : 1.154

103,22

6

Kualitas RSUD

Kelas

C

C

100

7

Akreditasi RSUD

Akreditasi

Terakreditasi

Terakreditasi

100

8

Penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan

%

100

100

100

9

Puskesmas Berstandar ISO 9001 : 2000

Jumlah

2

2

100

10 Persentase rumah tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

%

37,08

75

49,44

11 Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular

%

100

100

100,00

12 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

%

87,78

98

89,57

13 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

100

80

125,00

14 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki potensi kebidanan

%

89,64

95

94,36

15 Cakupan pelayanan nifas

%

90,04

90

100,04

16 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

%

96,71

80

120,89

17 Cakupan Kunjungan Bayi

%

95,25

90

105,83

18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100,00

19 Cakupan pelayanan anak balita

%

74,6

90

82,89

20 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

%

93,28

100

93,28

21 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100

100

100,00

22 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

%

100

100

100,00

23 Cakupan Peserta KB Aktif

%

76,23

75

101,64

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

%

1,72

≥2

86,00

- Penemuan penderita Pneumonia Balita

%

45,74

100

45,74

24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

III - 46


SATUAN


TARGET 2015

%

- Penemuan pasien baru TB BTA positif

%

32,59

100

32,59

- Penderita DBD yang ditangani

%

100

100

100,00

- Penemuan penderita diare

%

113,65

100

113,65

25 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

%

3,9

100

3,90

26 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

1,37

100

1,37

27 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

%

100

100

100,00

28 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

%

100

100

100,00

29 Cakupan desa siaga aktif

%

92,19

85

108,46

Skala

B

C

200,00

Skala

B

B

100,00


30 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan puskesmas (Skala A-E) 31 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah (Skala A-E)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukan pencapaian yang bervariasi dan secara rata-rata sebesar 98,13% (sangat baik). Namun masih ada 3 (tiga) indikator kinerja yang masih memerlukan kerja keras untuk memenuhi target karena pencapaian masih di bawah 50% sementara waktu untuk mencapai target RPJM tersebut tinggal 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2015. Indikator dengan predikat kurang baik tersebut yaitu Persentase rumah tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (37,08%), Penemuan penderita Pneumonia Balita (45,74%) dan Penemuan pasien baru TB BTA positif (32,59%).

Sasaran strategis 2 adalah ”Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga” Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

III - 47


Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2014 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

- SD/MI

%

113,05

107,55

110,07

102,34

- SMP/MTs

%

94

85

72,56

85,36

- SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni

%

76,34

64,43

59,97

93,08

- SD/MI

%

96,04

94,96

94,14

99,14

- SMP/MTs

%

77,05

78,5

50,74

64,64

- SMA/MA/SMK Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

%

42,63

46,8

37,23

79,55

- SD/MI

Rasio

1:173

1:308

1:181

170,17

- SMP/MTs

Rasio

1:322

1:308

1:261

118,01

- SMA/MA/SMK Rasio guru/murid

Rasio

1:481

1:327

1:434

75,35

- SD/MI

Rasio

1:18

1 : 19

1:18

106

- SMP/MTs

Rasio

1:23

1 : 18

1:17

106

- SMA/MA

Rasio

1:15

1 : 18

1:15

120

- SMK Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA)

Rasio

1:18

1 : 18

1:15

120

- SD

%

0,31

0,38

0,43

86,84

- SMP

%

1,06

0,9

1,68

13,33

- SMA Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA)

%

0,14

1,75

2,55

54,29

- SD (sederajat)

7,43

-

-

-

- SMP (sederajat)

6,39

6,34

5,46

86,12

- IPA

5,41

7,49

4,43

59,15

- IPS

5

7,38

4,49

60,84

6,15

6,33

5,82

91,94

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

2

3

4

5

6

Angka partisipasi kasar

- SMA (sederajat)

7

- SMK (sederajat) Angka Melanjutkan - SD ke SMP

%

139,9

93,55

75,75

80,97

- SMP ke SMA

%

155,68

113

100,69

89,11

III - 48


SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

- SD

%

58,76

58,95

62,48

113,63

- SMP

%

82,82

73,96

84,04

112,99

- SMA Persentase sekolah yang terakreditasi

%

83,17

83,25

86,10

103,42

- Akreditasi A

%

6,34

12,88

14,39

113,28

- Akreditasi B

%

51,59

87,12

53,03

60,87

- Akreditasi C

%

34,92

0

28,03

-

- Belum terakreditasi

%

7,15

0

4,55

-

- Akreditasi A

%

46,15

20,51

54,84

267,38

- Akreditasi B

%

38,46

51,28

25,81

149,67

- Akreditasi C

%

15,38

17,95

12,90

128,13

- Belum terakreditasi

%

0

10,26

6,45

137,13

- Akreditasi A

%

40

45

47,37

105,27

- Akreditasi B

%

60

45

36,84

81,87

- Akreditasi C

%

0

0

0,00

100,00

- Belum terakreditasi Guru yang bersertifikasi

%

0

10

15,79

42,10

- SD sederajat

%

33,65

44,96

36,55

81,29

- SMP sederajat

%

28,72

46,48

29,11

62,63

- SMA sederajat Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah (TOEFL 350) Peringkat nilai Ujian Nasional tingkat Provinsi Babel - SD sederajat

%

20

47,86

20,59

43,02

13,64

7,51

4,33

57,66

Peringkat

6

-

-

-

- SMP sederajat

Peringkat

4

2

4

0

IPA

Peringkat

7

4

7

25

IPS

Peringkat

7

4

7

25

- SMK

Peringkat

6

3

6

0

INDIKATOR KINERJA SASARAN 8

9

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

* SD

* SMP/MTs

* SMA/MA/SMK

10

11

12

%

- SMA /MA

III - 49



SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

%

-

43,75

45,31

103,57

0,47

0,45

0,465

103,33

0,019

0,11

0,125

113,64

0,82

0,74

0,82

110,81

13

Pertumbuhan perpustakaan desa

14

Rasio Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan jumlah judul buku per daerah

15

16

Rasio pengunjung perpustakaan

Rasio Lapangan olahraga

jumlah buku Rasio jumlah pengunjung per jumlah populasi yang harus dilayani

per 1.000 penduduk

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga” dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 85,71% dengan predikat Sangat Baik. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tententu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Nilai APK untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan pendidikan. Capaian Angka Partisipasi Kasar Tahun 2014 pada tingkatan SD/MI

dari

target 107,55% terealisasi 110,07% dengan tingkat pencapaian 102,34% (sangat baik). APK diatas 100% tersebut menunjukan bahwa ada sejumlah siswa SD yang memiliki usia kurang dari 7 tahun (masuk SD lebih awal) atau usia lebih dari 12 tahun. Capaian APK SMP/MTs dari target 85% terealisasi hanya 72,56% dengan tingkat capaian 85% (sangat baik), dan capaian APK SMA/MA/SMK dari target 64,43% hanya terealisasi sebesar 59,97% . Nilai APK dibawah 100% baik APK SMP/MTs maupun APK SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 13-15 atau 16-18 tahun di

III - 50


Kabupaten Bangka Barat yang tidak sekolah. Secara umum, keseluruhan capaian APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK cenderung menurun selama 4 tahun terakhir seperti terlihat pada Gambar di bawah ini.

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Gambar 3.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipsi Murni yaitu proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat APM adalah untuk mengukur seberapa besar anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Sama halnya dengan APK, secara umum capaian APM untuk seluruh tingkatan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dinilai kurang memuaskan, karena seluruhnya tidak mencapai target kinerja di Tahun 2014. Capaian APM SD/MI Tahun 2014 sebesar 94,14 % dari yang ditargetkan sebesar 94,96% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,14% (sangat baik), realisasi APM SMP/MTs sebesar 50,74% dari yang ditargetkan sebesar 78,5% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 64,64% (cukup baik) dan APM SMA/MA/SMK terealisasi sebesar 37,23 dari yang ditargetkan sebesar 46,8% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 79,55% (baik). Hal di atas menunjukkan bahwa persentase siswa yang masuk sekolah tepat waktu untuk tingkat SD/MI sekitar 94,14%, SMP/MTs sekitar 50,74% dan SMA/MA/SMK sekitar 37,23%. Sisanya yang dikategorikan kedalam kriteria tidak tepat waktu bisa saja karena terlambat

III - 51


atau terlalu cepat masuk sekolah, karena pernah tidak naik kelas, atau karena siswa-siswa yang mengikuti program paket A,B atau C. Selain itu, angka tersebut bisa juga menunjukkan masih ada anak dengan usia sekolah yang tidak bersekolah. Untuk perkembangannya dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk SMP/MTs sempat naik pada Tahun 2012 dan 2013 seperti terlihat pada Gambar di bawah ini.


Gambar 3.15 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

3. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per jumlah penduduk usia pendidikan tertentu/jenjang sekolah tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan masing-masing tingkatan. Ada 3 (tiga) tingkatan yang dihitung, yaitu rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs dan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK. Pada Tahun 2014 untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI dari target 1 : 380 terealisasi sebesar 1 : 181 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 170,17% (sangat baik). Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs dari target 1 : 308 terealisasi 1 : 261 dengan tingkat capaian kinerja 118,01% (sangat baik). Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK dari target 1 : 327 terealisasi 1 : 434 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 75,35% (baik).

III - 52


Dengan demikian, hanya rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah SMA/MA/SMK saja yang tidak memenuhi target.


Gambar 3.16 Perkembangan Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

Dari Gambar di atas terlihat bahwa untuk rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir. Sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah dibandingkan penduduk usia sekolah jenjang SMA/ MA/SMK cenderung mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun terakhir. 4. Rasio guru / murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per jumlah murid pendidikan jenjang tertentu tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Secara rata-rata rasio guru/murid pada tahun 2014 di semua jenjang pendidikan melebihi target, dan untuk tingkat SD/MI sudah melebihi SPM yang mensyaratkan untuk di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta. Jika dilihat dari rasio ini menunjukkan bahwa Bangka Barat memiliki jumlah guru yang cukup memadai, namun jika dilihat dari penyebaran dan penempatan guru belum dapat dikatakan merata karena rasio guru / murid untuk masing-masing jenjang pendidikan di kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat masih bervariasi seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

III - 53


Tabel 3.22 Sebaran Rasio Guru/Murid di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

KECAMATAN

SD Guru

Murid

Rasio

SMP Guru

Murid

Rasio

SMA Guru

Murid

Rasio

SMK Guru

Murid

Rasio

1

Muntok

311

5.887

1:20

119

2.096

1:18

40

473

1:12

83

1.174

1:14

2

Simpangteritip

217

4.034

1:19

56

937

1:17

33

454

1:14

0

-

-

3

Jebus

150

2.554

1:17

55

1.060

1:19

24

548

1:23

0

-

-

4

Parittiga

210

4.663

1:22

71

1.103

1:16

23

286

1:12

47

623

1:13

5

Kelapa

250

3.748

1:15

71

1.219

1:17

32

747

1:23

35

623

1:18

6

Tempilang

208

3.254

1:16

54

731

1:14

47

548

1:12

10

193

1:19

1.346

24.140

1 : 18

426

7.146

1 : 17

199

3.056

1 : 15

175

2.613

1 : 15

Jumlah


Demikian pula dengan perkembangan capaian untuk indikator rasio guru / murid cukup bervariasi untuk masing-masing tingkatan, untuk SD/MI jika dibandingkan dengan Tahun 2011 relatif meningkat, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2012 cenderung menurun. Untuk tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK rasio guru / murid cenderung menurun selama 4 (empat) tahun terakhir, walaupun dibandingkan dengan Tahun 2013 untuk semua tingkatan pendidikan cenderung mengalami peningkatan.


Gambar 3.17 Perkembangan Rasio Guru/Murid di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

5. Angka Putus Sekolah yaitu proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. III - 54


Indikator angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2014 kinerjanya kurang memuaskan. Untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah dari target 0,38% yang terealisasi 0,43% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,84% (sangat baik), tingkat SMP/MTs dari target 0,9% terealisasi 1,68% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 13,33% (kurang baik) dan tingkat SMA/MA/SMK dari target 1,75% terealisasi 2,55% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 54,29% (kurang baik), capaian kinerja tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Perkembangan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan selama 4 (empat) tahun terakhir di Tahun 2014 seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. Pemerintah daerah dalam hal ini SKPD terkait perlu mencari penyebab tinggi nya angka putus sekolah di tahun ini, padahal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri sudah menggratiskan pendidikan sampai dengan jenjang SMA, namun jika dilihat kenyataan yang terjadi yaitu tingginya angka putus sekolah, ternyata ada hal lain yang lebih mempengaruhi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat dari pada biaya. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat, harus ada kiat-kiat khusus untuk menarik kembali anak-anak putus sekolah tersebut untuk dapat melanjutkan lagi sekolahnya baik melalui jalur formal maupun informal.


Gambar 3.18 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

III - 55


6. Rata-rata nilai ujian nasional (UN) pada tahun 2014 dari semua jenjang pendidikan hanya tingkatan SD sederajat yang memenuhi target kinerja, yaitu dari target nilai UN sebesar 7 terealisasi 7,11 dengan tingkat capaian kinerja 101,57% (sangat baik). Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat dari target 6,34 terealisasi 5,46 dengan tingkat capaian kinerja 86,125 (sangat baik) dan untuk tingkat SMA IPA dari target 7,49 terealisasi 4,43 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 59,15% (cukup baik), SMA IPS dari target 7,38 terealisasi 4,49 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 60,84% (cukup baik). Adapun untuk SMK dari target 6,33 terealisasi 5,82 dengan tingkat caaian kinerja sebesar 91,94% (sangat baik). Jika dibandingkan selama 4 (empat) tahun terakhir perkembangan nilai ujian nasional cenderung menurun kecuali untuk tingkat SD seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.


Gambar 3.19 Perkembangan Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

7. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dari tingkat SD ke SMP dan dari jenjang SMP ke SMA. Pada Tahun 2014 Angka melanjutkan dari SD ke SMP dari yang ditargetkan 93,55% yang terealisasi hanya sebesar 75,75% dengan tingkat capaian kinerja

III - 56


80,97% (baik). Angka melanjutkan dari SMP ke SMA dari yang ditargetkan 113% terealisasi sebesar 100,69% dengan tingkat capaian kinerja 89,11% (sangat baik). Angka melanjutkan ini

menurun jika dibandingkan dengan

Tahun 2013 baik dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.


Gambar 3.20 Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

8. Indikator guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas tenaga pendidik. Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. Pada Tahun 2014 dari ke 3 (tiga) jenjang pendidikan tersebut indikator guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV semuanya mencapai target. Pada jenjang pendidikan SD, indikator guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dari yang ditargetkan sebesar 58,95% terealisasi 62,48% dengan tingkat capain kinerja 113,63% (sangat baik). Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV bersumber dari jumlah guru sekolah negeri dan swasta, tidak termasuk guru di bawah urusan Kementerian Agama. Data lengkap jumlah guru SD dengan kualifikasi pendidikan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 disajikan pada Tabel.

III - 57


Tabel 3.23 Jumlah guru SD berdasarkan kualifikasi pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO.

KECAMATAN

SD/SLB SD

SMP

SMA

SMK

D1

D2

D3

D4

S1

S2

1

Mentok

0

0

57

13

3

37

4

0

197

0

2

Jebus

0

2

30

1

1

32

0

0

84

0

3

Parit Tiga

0

2

45

9

2

32

4

0

116

0

4

Kelapa

0

0

36

5

0

43

2

0

164

0

5

Simpang Teritip

1

0

37

4

0

31

1

0

143

0

Tempilang TOTAL (1.346)

0

0

18

5

0

48

0

0

137

0

1

4

223

37

6

223

11

0

841

0

Persentase (%)

0,07

0,30

16,57

2,75

0,45

16,57

0,82

0,00

62,48

0,00

6


Pada jenjang pendidikan SMP guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dari yang ditargetkan sebesar 73,96% terealisasi 84,04% dengan tingkat capain kinerja 112,99% (sangat baik). Data lengkap jumlah guru SMP dengan kualifikasi pendidikan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.24 Jumlah guru SMP berdasarkan kualifikasi pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO.

KECAMATAN

SMP SD

SMP

SMA

SMK

D1

D2

D3

D4

S1

S2

1

Mentok

0

0

3

1

4

0

13

0

97

1

2

Jebus

0

0

0

0

1

1

1

0

51

1

3

Parit Tiga

0

0

4

0

3

1

4

0

59

0

4

Kelapa

0

0

4

0

1

2

5

0

59

0

5

Simpang Teritip

0

0

5

0

0

3

4

0

44

0

Tempilang TOTAL (426)

0 0

0 0

5 21

0 1

0 9

0 7

3 30

0 0

46 356

0 2

Persentase (%)

0,00

0,00

4,93

0,23

2,11

1,64

7,04

0,00

83,57

0,47

6


Pada jenjang pendidikan SMA guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dari yang ditargetkan sebesar 83,25% terealisasi 86,10% dengan tingkat capain kinerja 103,47 (sangat baik). Data lengkap jumlah guru SMA dengan kualifikasi pendidikan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 disajikan pada tabel di bawah ini. III - 58


Tabel 3.25 Jumlah guru SMA berdasarkan kualifikasi pendidikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO.

KECAMATAN

SMA/SMK SD

SMP

SMA

SMK

D1

D2

D3

D4

S1

S2

1

Mentok

0

0

8

7

4

3

6

0

93

2

2

Jebus

0

0

0

0

0

0

1

0

23

0

3

Parit Tiga

0

0

1

0

1

0

6

0

62

0

4

Kelapa

0

0

1

0

0

0

1

0

64

1

5

Simpang Teritip

0

0

3

1

0

1

2

1

25

0

0 0

0 0

3 16

1 9

1 6

1 5

0 16

0 1

51 318

0 3

0%

0%

4%

2%

2%

1%

4%

0%

85%

1%

6 Tempilang TOTAL (374) Persentase (%)


Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya, indikator guru yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV terus meningkat, kecuali Tahun 2012 yang disebabkan karena adanya sejumlah guru yang pensiun pada tahun 2012. Peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Tahun 2014 dikarenakan usaha mandiri para guru untuk meningkatkan jenjang pendidikan mereka serta adanya bantuan pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui kegiatan APBD I dan APBN. Perkembangan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 disajikan pada gambar di bawah ini.


Gambar 3.21 Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Tahun 2011-2014

III - 59


9. Persentase Sekolah yang Terakreditasi, yaitu perbandingan antara sekolah yang sudah terakreditasi terhadap jumlah seluruh sekolah untuk masingmasing jenjang pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembanga mandiri untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional. Pada Tahun 2014 untuk jenjang pendidikan SD dari akreditasi A,B,C dan yang belum terakreditasi masing-masing terealisasi 14,39%; 53,03%; 28,03% dan 4,55%. Dari kriteria tersebut, yang mencapai target hanya untuk Akreditasi A dengan pencapaian kinerja 113,28% dan selebihnya tidak memenuhi target. Jika dibandingkan dengan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan memperhatikan trendline indikator akreditasi untuk jenjang pendidikan SD, dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, SD dengan akreditasi A cenderung terus meningkat, SD dengan akreditasi B dan C cenderung menurun serta SD belum terakreditasi cenderung meningkat walaupun garis penurunannya tidak terlalu tajam.


Gambar 3.22 Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SD Tahun 2011-2014

III - 60


Untuk jenjang pendidikan SMP sederajad dari akreditasi A,B,C dan yang belum terakreditasi masing-masing terealisasi 54,84%; 25,81%; 12,90% dan 6,45%. Semua indikator tersebut mencapai target bahkan tingkat pencapaian kinerja semuanya di atas 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan memperhatikan trendline pada gambar di bawah untuk indikator akreditasi jenjang pendidikan SMP, dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, SMP dengan akreditasi A dan C cenderung terus meningkat, sementara akreditasi B dan belum terakreditasi cenderung menurun. Sekolah yang belum terakreditasi di tahun 2014 sebabkan adanya sekolah baru yaitu SMP N 6 Muntok Satu Atap dan SMP N 4 Kelapa.


Gambar 3.23 Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SMP Tahun 2011-2014

Untuk jenjang pendidikan SMA sederajad dari akreditasi A,B,C dan target yang belum terakreditasi masing-masing terealisasi 47,37%; 36,84%; 0% dan 15,79% dengan 2 (dua) indikator yang mencapai target yaitu akreditasi A dan C masing-masing dengan tingkat capaian kinerja masing-masing sebesar 105,27% dan 100%. Akreditasi yang tidak mencapai target disebabkan antara lain keterbatasan dari tim penilai yang hanya membatasi kuota untuk masingmasing kabupaten/kota, sehingga tidak seluruh sekolah dapat diajukan untuk dilakukan penilaian akreditasi, demikian juga untuk sekolah-sekolah baru belum bisa diusulkan untuk diajukan terkait dengan persyaratan standar

III - 61


kompetensi kelulusan. Penilaian akreditasi meliputi 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan, sehingga untuk sekolah yang baru didirikan tidak akan memenuhi syarat untuk standar kompetensi lulusan. Jika dibandingkan dengan realisasi 3 (tiga) tahun sebelumnya dengan memperhatikan trendline pada gambar di bawah ini untuk indikator akreditasi jenjang pendidikan SMA, dapat disimpulkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir, SMA dengan akreditasi A cenderung terus meningkat, SMA dengan akreditasi B cenderung menurun, SMA dengan akreditasi C tetap dan SMA yang belum terakreditasi cenderung meningkat. Peningkatan persentase sekolah yang belum terakreditasi di tahun 2014 dikarenakan munculnya sekolah baru yaitu SMA 1 Parittiga, SMK 1 Tempilang, SMK Muhammadiyah Muntok.


Gambar 3.24 Persentase Sekolah Terakreditasi Jenjang SMA Tahun 2011-2014

10. Guru yang bersertifikasi, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kompetensi guru. Pada Tahun 2014 dari ke 3 (tiga) jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) seluruhnya tidak mencapai target. Untuk jenjang SD dari target 44,96% dapat terealisasi 36,55% dengan tingkat capaian sebesar 81,29% (sangat baik). Jenjang pendidikan SMP dari target 46,48 hanya dapat terealisasi 29,11% dengan tingkat capaian 62,63% (cukup III - 62


baik) dan jenjang pendidikan SMA dari target 47,86 hanya dapat terealisasi 20,59% dengan tingkat capaian sebesar 43,02% (kurang baik). Data persentase guru yang bersertifikasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 disajikan pada Gambar di bawah ini (tidak termasuk guru dibawah naungan Kementerian Agama).


Gambar 3.25 Persentase Sertifikasi Guru Tahun 2014

Walaupun tidak berhasil mencapai target Tahun 2014, akan tetapi realisasi tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2013, yaitu untuk jenjang pendidikan SD meningkat 6,45%, SMP meningkat 0,84% dan SMA meningkat sebesar 1,23%. Perkembangan persentase guru yang bersertifikasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.


Gambar. 3.26 Perkembangan Persentase Guru yang Bersertifikasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 III - 63


Peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan program sertifikasi guru yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di Kabupaten Bangka Barat. 11. Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah (TOEFL 350) yaitu dengan menghitung persentase siswa yang yang memenuhi nilai TOEFL 350. Pada Tahun 2014 indikator ini tidak mencapai target yaitu dari target 7,51 yang terealisasi 4,33% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 57,66% (cukup baik). Capaian ini jauh menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 indikator tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah dengan TOEFL diatas 350 dapat dicapai sebesar 13,64%. Rendahnya capaian di tahun 2014 dikarenakan jumlah siswa yang mengikuti tes TOEFL hanya sejumlah 115 orang siswa dan yang lulus dengan nilai 350 sebanyak 71 orang siswa. 12. Peringkat nilai rata-rata ujian nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu membandingkan nilai rata-rata ujian nasional siswa-siswa lulusan Kabupaten Bangka Barat untuk setiap jenjang pendidikan (kecuali SD) dengan nilai rata-rata siswa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2014 indikator ini tidak mencapai target dari semua jenjang pendidikan. SMP sederajad dari target peringkat 2 yang terealisasi adalah peringkat 4, SMA sederajad (IPA) dari target peringkat 4 yang terealisasi sebagai peringkat 7, SMA sederajad (IPS) dari target peringkat 4 yang terealisasi sebagai peringkat 7 dan SMK dari target peringkat 3 yang terealisasi sebagai peringkat 6. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian peringkat nilai rata-rata ujian nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan.

III - 64



Gambar 3.27 Peringkat Nilai Rata-rata Ujian Nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014

13. Indikator pertumbuhan perpustakaan desa dengan menghitung jumlah desa yang memiliki perpustakaan desa dibagi dengan jumlah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dari target yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar 43,75% dapat terealisasi sebesar 45,32% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,57%. Capaian ini meningkat 3,57% dari Tahun 2013 dimana pada Tahun 2013 dari 64 desa / kelurahan yang telah memiliki perpustakaan desa sejumlah 23 desa (38,33%) dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 29 perpustakaan yang tersebar di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Gambar 3.28 Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

III - 65


14. Pada Tahun 2014 dari target 5.550 judul buku / 12.300 eksemplar (0,45) dapat terealisasi 6.388 judul buku per 13.734 jumlah eksemplar buku (0,47) dengan tingkat capaian sebesar 103,57% (sangat baik). Capaian ini meningkat 3,57% dari Tahun 2013 yaitu dari target 0,36 terealisasi 0,47 dengan target koleksi buku sebanyak 3.500 judul buku / 9.700 eksemplar buku pada tahun 2013, dapat terealisasi sebesar 5.314 judul buku / 11.299 eksemplar buku. Pencapaian realisasi koleksi buku tinggi dikarenakan ada penambahan koleksi buku dari bantuan APBN dan perpustakaan nasional. 15. Indikator rasio pengunjung perpustakaan dihitung dengan membagi jumlah kunjungan ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat tahun bersangkutan. Pada Tahun 2014 indikator ini memenuhi target yaitu dari target 0,11 dapat terealisasi sebesar 0,13 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,96% didapat dari jumlah kunjungan 26.101 per 208.219 orang jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat (data jumlah penduduk diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Capaian ini meningkat dari Tahun 2013 sebesar 13,96% yaitu dari target 0,018 dapat terealisasi sebesar 0,019 atau 106,6% yang didapat dari 3.600 kunjungan / 3.836 jumlah penduduk.

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Gambar 3.29 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2014

16. Rasio Lapangan olahraga didapat denga menghitung jumlah lapangan olahraga per 1.000 jumlah penduduk. Rasio lapangan olahraga tahun 2014

III - 66


mencapai nilai 0,82 dengan target yang ditetapkan yaitu 0,74, sehingga tingkat capaian 110,81%. Capaian ini sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 169 lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Jumlah sarana olahraga Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.26 Jumlah Sarana Olahraga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 JUMLAH SARANA OLAHRAGA NO

KECAMATAN ATLETIK

SEPAK BOLA

BOLA VOLLY

VOLLY PANTAI

BULU TANGKIS

BASKET

RENANG

TENIS LAP.

PANJAT TEBING

FUTSAL

1

MUNTOK

1

13

12

2

4

7

1

3

2

6

2

SIMPANG TERITIP

0

9

5

0

4

2

0

0

0

1

3

JEBUS

0

8

7

0

5

3

0

0

0

0

4

KELAPA

0

15

7

0

3

0

1

0

0

4

5

TEMPILANG

0

9

2

0

3

0

0

0

0

1

6

PARITTIGA

0

12

7

0

5

5

0

1

0

1

TOTAL

1

66

40

2

24

17

2

4

2

13


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

2

3

Angka partisipasi kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

SATUAN

CAPAIAN s.d. RENCANA s.d. TAHUN 2014 2015

%

% % %

110,07 72,56 59,97

105,4 90 65,43

104,43 80,62 91,66

% % %

94,14 50,74 37,23

93 80,5 50

101,23 63,03 74,46

III - 67



4

5

6

7

8

9

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Rasio guru/murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA) - SD - SMP - SMA Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA) - SD (sederajat) - SMP (sederajat) - SMA (sederajat) - IPA - IPS - SMK (sederajat) Angka Melanjutkan - SD ke SMP - SMP ke SMA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - SD - SMP - SMA Persentase sekolah yang terakreditasi * SD - Akreditasi A - Akreditasi B - Akreditasi C - Belum terakreditasi * SMP/MTs - Akreditasi A - Akreditasi B - Akreditasi C - Belum terakreditasi * SMA/MA/SMK - Akreditasi A

SATUAN Rasio Rasio Rasio

CAPAIAN s.d. RENCANA s.d. TAHUN 2014 2015 1:181 1 : 342 1:261 1 : 342 1:434 1 : 308

% 188,95 131,03 70,97

Rasio Rasio Rasio Rasio

1:18 1:17 1:15 1:15

1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20

111,11 117,65 133,33 133,33

%

0,43

0,4

92,50

% %

1,68

1,22

2,55

1,7

62,30 50,00

7,11 5,46

7 6,5

101,57 84,00

4,43 4,49 5,82

7,85 7,5 6,5

56,43 59,87 89,54

% %

75,75 100,69

91 85

83,24 118,46

% % %

62,48 84,04 86,10

72,89 81 85,08

85,72 103,75 101,20

% % % %

14,39 53,03 28,03 4,55

15,91 82,58 1,52 0

90,45 64,22 0,00 0,00

% % % %

54,84 25,81 12,90 6,45

40,54 56,76 2,7 0

135,27 45,47 -277,78 0,00

%

47,37

50

94,74

III - 68



SATUAN

- Akreditasi B - Akreditasi C - Belum terakreditasi 10 Guru yang bersertifikasi - SD sederajat - SMP sederajat - SMA sederajat 11 Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah (TOEFL 350) 12 Peringkat nilai Ujian Nasional tingkat Provinsi Babel

% % %

CAPAIAN s.d. RENCANA s.d. % TAHUN 2014 2015 36,84 45 81,87 0,00 0 100,00 15,79 5 -115,80

% % %

36,55 29,11 20,59

26,9 31 19,11

%

4,33

8,99

135,87 93,90 107,74

48,16

- SD sederajat

Peringkat

-

2

-

- SMP sederajat

Peringkat

4

2

0,00

IPA

Peringkat

7

2

-150,00

IPS

Peringkat

7

2

-150,00

Peringkat

6

2

-100,00

45,31

50

90,62

0,465

0,44

105,68

0,125

0,13

96,15

0,82

0,75

109,33

- SMA /MA

- SMK 13 Pertumbuhan perpustakaan desa 14 Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 15 Rasio pengunjung perpustakaan

16 Rasio Lapangan olahraga

Persentase Rasio jumlah judul buku per jumlah buku Rasio jumlah pengunjung per jumlah populasi yang harus dilayani

per 1.000 penduduk

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukan pencapaian yang bervariasi dan cukup baik.

Namun masih terdapat 2 (dua)

indikator kinerja yang masih memerlukan kerja keras untuk memenuhi target karena pencapaian masih di bawah 50% sementara waktu untuk mencapai target RPJMD tersebut tinggal 1 (satu) tahun. Indikator dengan predikat kurang baik tersebut yaitu Tingkat penguasaan Bahasa Inggris oleh siswa lulusan sekolah menengah (TOEFL 350) dan Peringkat Nilai Ujian Nasional Tingkat Provinsi Bangka Belitung.

III - 69


Sasaran strategis 3 adalah “Meningkatnya produktivitas pertambangan”. Untuk mencapai sasaran tersebut di dukung oleh indikator-indikator kinerja sasaran yaitu : Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertambangan Tahun 2014 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Ha

127.585

129.116

127.669

98,9

Ha Ha

70.454 57.131

71.985 57.131

70.544 57.125

97,9 99,9

2. Produksi bijih timah

Ton

8.031,94

10.000,00

7.737,52

77

3. Produksi logam timah

Ton

7.490,20

10.000,00

5.600,31

56

5

6

6

100

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Jumlah/ luas lahan tambang umum legal - Darat - Laut

4. Pertambangan non timah yang dikelola

Jenis

Dari indikator kinerja sasaran di atas dicapai rata-rata sebesar 82,98% atau baik. Untuk Jumlah/luas lahan tambang umum legal yang terdata di tahun 2014 adalah seluas 127.699 Ha. Luasan tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan selisih pencapaian yaitu 1.447 Ha. Luasan tambang umum legal dengan luas 127.699 Ha dibagi menjadi wilayah darat seluas 70.544 Ha atau 55,25%, serta wilayah laut seluas 57.125 Ha atau 44,75%. Untuk produksi bijih timah di tahun 2014 ditargetkan sebesar 10.000 ton, akan tetapi terealisasi hanya sebesar 8.031,94 ton, dan untuk produksi logam juga tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10.000 ton dan hanya terealisasi 7.490,20 ton. Data yang disampaikan berdasarkan laporan produksi dari perusahaan pengelola biji timah, namun berdasarkan prediksi dari Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral Kabupaten Bangka Barat, pencapaian tersebut harusnya dapat melebihi target, karena kurangnya kesadaran dari para pengusaha untuk menyampaikan laporan produksinya. Data produksi biji timah di tahun 2014 didapat dari laporan 3 perusahaan yaitu PT. Timah, tbk, PT. Bahari Utama, dan PT. Sentra Tin Indo. Untuk data produksi logam timah di tahun 2014 didapat dari 2 laporan perusahaan yaitu yaitu PT. Timah, tbk dan PT. Bahari III - 70


Utama. Dari data perusahaan yang melaporkan hasil produksi biji maupun logam timah, nilai ini sangat kecil padahal perusahaan yang terdaftar memiliki izin usaha pertambangan (IUP) timah di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 27 perusahaan. Jenis tambang non timah yang baru dikelola di tahun 2014 ini yaitu pengelolaan logam tanah jarang di Desa Air Putih Kecamatan Muntok. Pencapaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu terdapat 1 pengelolaan pertambangan non timah baru. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertambangan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

Ha

CAPAIAN s.d. TAHUN 2014 127.669

RENCANA s.d. 2015 129.116

98,9

Ha Ha

70.544 57.125

71.985 57.131

97,9 99,9

2. Produksi bijih timah

Ton

45.234,62

50.000

90,5

3. Produksi logam timah

Ton

36.390,95

50.000

73,8

Jenis

6

6

100

1.

4.


SATUAN

Jumlah/ luas lahan tambang umum legal - Darat - Laut

Pertambangan non timah yang dikelola

%

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas pertambangan hingga tahun 2014, jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bangka Barat hingga tahun 2015 berjalan dengan baik. Dari 4 indikator yang dimiliki dari sasaran “meningkatnya produktivitas pertambangan” hanya 1 indikator yang pencapaian sampai dengan 2014 jika dibandingkan dengan pencapaian lima tahunan masih dibawah angka 90% yaitu indikator “produksi logam timah”. Untuk capaian jenis bahan tambang non timah yang telah dikelola di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 jenis pengelolaan yaitu kaolin di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, pasir kuarsa di Desa Bakit Kecamatan Parittiga, zirkon di Desa Semulut Kecamatan Parittiga, batu granit di Desa Air Putih Kecamatan Muntok, bauksit di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga, serta

III - 71


logam tanah jarang di Desa Air Putih Kecamatan Muntok. Dari 6 jenis pengelolaan jenis pertambangan non timah, terdapat 2 jenis pengelolaan yang belum memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah yaitu pengelolaan bauksit dan logam tanah jarang. Sasaran strategis 4 adalah ”Meningkatnya produktivitas perkebunan dan pertanian rakyat” Capaian indikator kinerja sasaran kedelapan adalah sebagai berikut. Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Perkebunan dan Pertanian Rakyat Tahun 2014 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Ton/tahun/Ha Ton/tahun/Ha Ton/tahun/Ha

15,91 3,99 1,39

16 4,15 1,45

10,77 3,70 1,38

67,3 89,2 95,2

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (sawah)

Ton/Ha

2,15

2,67

2,30

86

Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta

Ha

54,18

100

54,18

54,18


2.

3.

Produktivitas hasil perkebunan unggulan per hektar - Produktivitas sawit masyarakat - Produktivitas karet masyarakat - Produktivitas lada masyarakat

Dari indikator Kinerja sasaran diatas dicapai rata-rata sebesar 74,69% atau masuk dalam pencapaian kinerja kategori baik. Di tahun 2014 pencapaian Indikator Produktivitas hasil perkebunan unggulan terdiri dari produktifitas sawit, karet dan lada yang ditanam oleh masyarakat semuanya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, pencapaian yang ada di tahun 2014 ini sangat jauh dari perencanaan. Pencapaian produktifitas sawit masyarakat di tahun 2014 hanya 10,77 Ton/tahun/Ha, pengalami penurunan produktifitas sebesar 47,7% dari tahun 2013 dengan tingkat produktifitas mencapai angka 15,91 Ton/tahun/Ha. Pencapaian produktifitas karet masyarakat di tahun 2014 juga mengalami penurunan yaitu sekitar 3,70 Ton/tahun/Ha, III - 72


pengalami penurunan produktifitas sebesar 7,8% dari tahun 2013 dengan tingkat produktifitas mencapai angka 3,99 Ton/tahun/Ha. Untuk tanaman perkebunan unggul jenis lada, pencapaian produktifitas di tahun 2014 hampir sama dengan pencapaian yang terjadi di tahun 2013 yaitu berada pada angka 1,38 Ton/tahun/Ha. Akan tetapi pencapaian tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2014 yaitu sebesar 1,45 Ton/tahun/Ha.

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Gambar 3.30 Pencapaian Produktivitas Perkebunan Unggul Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

Secara umum menurunnya pencapaian indikator produktivitas perkebunan unggul di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 dikarenakan panjangnya periode musim kemarau serta banyaknya tanaman produktif rusak karena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Realisasi Indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang dihasilkan dari padi (sawah) sebesar 2,3 Ton/Ha. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,15 Ton/Ha. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 2,67 Ton/Ha maka capaian pada tahun 2014 masih dibawah rencana. Pada tahun 2014 terdapat luasan sawah yang gagal panen (puso) yang tersebar di 6 kecamatan dengan luasan sebesar 116 Ha. Kendala terbesar yang

III - 73


dihadapi dalam pencapaian target produktifitas padi adalah bibit yang cocok untuk tiap karakteristik tanah yang ada. Tabel 3.31 Realisasi Luas Puso Padi Sawah Tahun 2014 (Ha) NO.

KECAMATAN

BULAN

TOTAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

1

Muntok

2

Simpangteritip

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

10

3

Jebus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

4

Kelapa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

5

Tempilang

4

-

-

-

-

3

54

-

-

-

-

-

61

6

Parittiga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

3

54

-

-

10

-

27

116

JUMLAH


Untuk indikator Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta, pencapaian di tahun 2014 sebesar 54,18 Ha. Pencapaian tersebut masih dibilang tidak optimal jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 Ha. Perusahaan yang berkerjasama dengan Kabupaten Bangka Barat terkait program revitalisasi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014 hanya terdapat 1 perusahaan yaitu PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL). Luas lahan revitalisasi yang ditetapkan sebesar 54,18 Ha diberikan kepada 43 orang petani dengan luasan per orang antara 0,34 Ha sampai dengan 3,14 Ha. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Perkebunan dan Pertanian Rakyat Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Produktivitas hasil perkebunan unggulan per hektar - Produktivitas sawit masyarakat - Produktivitas karet masyarakat - Produktivitas lada masyarakat

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Ton/tahun/Ha Ton/tahun/Ha Ton/tahun/Ha

10,77 3,70 1,38

17 4,2 1,5

63,4 88,1 92 III - 74


2.

3.


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (sawah)

Ton/tahun/Ha

2,30

3,16

72,8

Ha

108,36

486,18

22,3

Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta

Jika dilihat dari akumulasi realisasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sasaran meningkatnya produktivitas perkebunan dan pertanian rakyat cukup baik kecuali indikator “Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta” dengan pencapaian sampai dengan tahun 2014 masih dibawah angka 30%. Pencapaian indikator Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar/ swasta sampai dengan tahun 2014 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 20102015 baru mencapai angka 22,3%. Target sampai dengan tahun 2015 yang seharusnya pada angka 486,18 Ha baru berhasil dicapai sebesar 108,36 Ha sampai dengan tahun 2014. Dalam hal ini pekerjaan rumah pada indikator tersebut sangat besar dibebankan pada tahun 2015 sebagai tahun terakhir dalam pencapaian target RPJMD yaitu seluas 377,82 Ha. Terkait indikator produktifitas hasil perkebunan unggul, pencapaian di tahun 2014 sangat buruk jika dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun sebelumnya, khususnya jenis tanaman kelapa sawit. Berangkat dari pencapaian produktifitas hasil perkebunan unggul di tahun 2014, diharapkan pemerintah daerah mampu untuk berbenah menangani persoalan yang ada dari berbagai aspek, sehingga pencapaian indikator tersebut di tahun 2015 dapat diperbaiki, dan diharapkan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 dapat dicapai dengan baik. Sasaran strategis 5 adalah “Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan“ Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan” dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 96,55% dengan predikat Sangat Baik.

III - 75


Nilai rata-rata capaian Tahun 2014 ini meningkat dari tingkat capaian rata-rata Tahun 2013 yang sebesar 91,58%. Secara rinci uraian capaian kinerja sasaran “Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan“ adalah sebagai berikut: Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

1.


SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Cakupan bina kelompok nelayan (yang dibina) - Perikanan Budidaya - Perikanan Tangkap

kelompok kelompok

31 66

37 205

48 178

129,73 86,83

2.

Produksi perikanan budidaya

Ton

674

741

749.06

101,09

3.

Produksi perikanan tangkap

Ton

11.071

10.920

12.653

115,87

4.

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Ton

1.487

1.858

1.134

61,05

5.

Luas kawasan konservasi perikanan

Ha

2.267

2.350

2.267

96,47

Tingkat Capaian Rata-Rata

96,55

Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata pencapaian indikator sasaran meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan pada tahun 2014 adalah sangat baik, kecuali pada indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dengan tingkat capaian 61,05% (cukup baik). Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai hasil upaya-upaya yang telah dilakukan oleh

Pemerintah

Daerah Kabupaten Bangka Barat khususnya SKPD terkait seperti dalam melaksanakan program/kegiatan di Tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. -

Indikator

Cakupan

Bina

Kelompok,

yaitu

jumlah

kelompok

nelayan/

pembudidaya ikan yang dibina dan pernah mendapatkan bantuan (akumulasi sampai dengan Tahun 2014) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan 37 kelompok pembudidaya ikan dan 205 kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan pernah menerima bantuan. Dari target tersebut dapat terealisasi sebesar 48 kelompok untuk cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan 175

III - 76


kelompok untuk cakupan bina kelompok nelayan. Sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 129,73 % untuk cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan 86,83% untuk cakupan bina kelompok nelayan. Cakupan bina kelompok ini meningkat jika dibanding Tahun 2013, dimana pada Tahun 2013 cakupan bina kelompok pembudidaya ikan sebesar 31 kelompok dan cakupan bina kelompok nelayan sebesar 66 kelompok nelayan, dengan peningkatan masing-masing 54,84 % dan 169,70%. Peningkatan ini dikarenakan pembinaan secara rutin baik oleh SKPD terkait maupun oleh penyuluh perikanan dan adanya kegiatan pemberian bantuan sebagai stimulan bagi pembudidaya ikan dan nelayan dalam melakukan usaha perikanannya. Pada Tahun ini selain bantuan yang berasal dari APBD Kab. Bangka Barat juga berasal dari pemerintah pusat. -

Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan menghitung jumlah produksi baik produksi yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan maupun produksi yang dihasilkan dari hasil tangkapan nelayan. Pada Tahun 2014 dari target sebesar 741 ton untuk perikanan budidaya dan 10.920 ton untuk perikanan tangkap dapat terealisasi 749,06 ton untuk perikanan budidaya dan 12.653 ton untuk perikanan tangkap sehingga tingkat capaian masing-masing adalah sebesar 101,09 untuk produksi perikanan budidaya dan 115,87 untuk produksi perikanan tangkap. Data jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 di sajikan pada Tabel di bawah ini Tabel 3.34 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 (ton)

Kecamatan

Muntok

Bulan

Simpang Teritip

Jebus

Parittiga

Kelapa

Tempilang

Total

Januari

6,21

89,91

39,93

74,16

73,36

89,41

452,98

Februari

50,50

156,97

69,71

29,47

28,07

156,10

790,82

Maret

95,53

203,93

0,57

68,20

166,39

202,80

1.027,43

April

304,14

317,20

140,88

261,62

258,81

315,44

1.598,08

Mei

301,97

314,94

139,87

259,76

256,96

313,19

1.586,70

Juni

391,31

408,12

181,25

336,61

332,99

405,85

2.056,13

Juli

367,71

383,51

170,32

316,31

312,91

381,37

1.932,13

Agustus

207,57

216,49

96,15

178,56

176,64

215,29

1.090,70

III - 77


Kecamatan

Muntok

Bulan

Simpang Teritip

Jebus

Parittiga

Kelapa

Tempilang

Total

September

150,02

156,47

69,49

129,05

127,66

155,60

788,29

Oktober

123,29

128,59

57,11

106,06

104,92

127,87

647,84

November

78,74

82,13

36,47

67,74

67,01

81,67

413,76

Desember

51,05

53,24

23,65

43,91

43,44

52,95

268,25

2.408,05

2.511,50

1.115,40

2.071,45

2.049,15

2.497,53

12.653,08

Total

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Selama 4 (empat) tahun terakhir produksi perikanan Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, khususnya sejak Tahun 2013 akibat mulai maraknya usaha pembudidayaan kerang yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Sukal, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok. Pembudidayaan kerang ini sangat mendapatkan dukungan oleh pemerintah Daerah melalui APBD, bahkan pada Tahun 2014 SKPD terkait bersama DPRD berhasil mengusahakan pendanaan dari pusat untuk mendukung pengembangan budidaya kerang di Kabupaten Bangka Barat. Perkembangan terakhir dari SKPD terkait pembudidayaan kerang ini juga sudah mulai berkembang jenisnya bukan hanya kerang darah saja tetapi juga jenis kerang “ lokan” dan rencananya akan diupayakan Kabupaten Bangka Barat dapat menetapkan kawasan Minapolitan dengan produk unggulan budidaya kerang terutama setelah hasil pengujian laboratorium untuk kerang di Dusun Sukal oleh kementerian Kelautan Tahun 2014 ternyata kadar Pb yang ditemukan masih dalam batas aman untuk dikonsumsi manusia. Adapun untuk perikanan tangkap upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan produksi perikanan Tahun 2014 adalah melalui peningkatkan sarana perikanan dengan membangun tambatan perahu dan pemberian bantuan sarana produksi berupa alat pangkapan ikan dan fasilitasi pengadaan sarana alat bantu penangkapan ikan berupa bantuan permodalan tanpa bunga bekerja sama dengan pihak perbankan serta penempatan rumpon di salah satu sentra produksi perikanan tangkap yaitu Desa Air Nyatoh di titik koordinat S=0524140 E= 9797644.

Data perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan

budidaya disajikan pada Gambar di bawah ini.

III - 78


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Gambar 3.31 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

-

Produksi Hasil Pengolahan Perikanan, yaitu jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tangkap, indikator ini baru muncul Tahun 2013 saat perubahan RPJMD Tahun 2013 yang kemudian disyahkan oleh DPRD Tahun 2014. Kemunculan indikator ini dengan maksud untuk lebih dapat menilai kinerja sasaran. Pada Tahun 2014, dari target sebesar 1.858 ton dapat terealisasi sebesar 1.134 ton dengan tingkat capaian sebesar 61,05% (cukup baik). Realisasi tahun ini menurun jika dibanding dengan Tahun 2013 dimana dari target sebesar 1.442 ton dapat terealisasi sebesar

1.487 dengan tingkat capaian kinerja

sebesar 103,12% sehingga penurunan realisasi sebesar 23,72%. -

Luas kawasan konservasi perikanan, yaitu luas kawasan konservasi yang ditetapkan dengan peraturan di tingkat kabupaten minimal dengan SK Bupati. Sama halnya dengan indikator Produksi Hasil Pengolahan Perikanan, indikator ini juga baru muncul Tahun 2013 saat perubahan RPJMD Tahun 2013 yang kemudian disyahkan oleh DPRD Tahun 2014. Pada Tahun 2014 target luas kawasan konservasi tidak mencapai target, dari target sebesar 2.350 Ha dapat terealisasi sebesar 2.267 atau sebesar 96,74% (sangat baik). Realisai sebesar 2.267 Ha tersebut adalah realisasi di Tahun 2013 karena tahun ini tidak ada penambahan kawasan konservasi perikanan.

III - 79


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD (2015) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.35 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

40 235 741 12.409

120,00 75,74 101,09 101,97

1.600

70,88

2.450

92,53

1. Cakupan bina kelompok nelayan yang dibina :

2. 3. 4. 5.

- Perikanan Budidaya kelompok 48 - Perikanan Tangkap kelompok 178 Produksi perikanan budidaya Ton 749.06 Produksi perikanan tangkap Ton 12.653 Produksi Pengolahan Hasil Ton 1.134 Perikanan Luas kawasan konservasi Ha 2.267 perikanan Rata-rata tingkat capaian terhadap target RPJMD Tahun 2015

92,87

Berdasarkan Tabel 3. Terlihat bahwa dari 5(lima) indikator sasaran, rata-rata tingkat capaian kinerja Tahun 2014 terhadap target kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 92,87% dimana terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang telah melebihi target kinerja RPJMD Tahun 2015 yaitu cakupan bina kelompok perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Dengan melihat tingkat capaian tersebut ada 2 (dua) indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mencapai sasaran “ Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan “

yaitu indikator cakupan bina kelompok

nelayan dan produksi pengolahan hasil perikanan. Sasaran strategis 6 adalah “Berkembangnya destinasi wisata dan keragaman budaya”. Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

III - 80


Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata dan Keragaman Budaya Tahun 2014 CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Orang

9.216

10.106

21.038

208,17

%

100

100

100

100

INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN 1. Kunjungan wisata 2. Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan

Tingkat pencapaian rata-rata sasaran strategis Berkembangnya Destinasi Wisata dan Keragaman Budaya Tahun 2014 sebesar 154,08%,

hal tersebut

bermakna sangat baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sasaran strategis ini terdiri dari dua indikator yaitu kunjungan wisata yang ditargetkan sebesar 10.106 orang dengan realisasi 21.038 orang dan pencapaian sasarannya sebesar 208,17%, kemudian indikator benda, situs & kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dan pencapaian sasarannya sebesar 100%. Pada tahun 2014, indikator kunjungan wisata diperoleh dari data hunian hotel dan kunjungan ke Pesanggrahan Menumbing yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan asing. Jumlah hunian hotel pada tahun 2014 sebanyak 9.507 orang, sedangkan kunjungan ke Pesanggrahan Menumbing sebanyak 11.531 orang. Dari data tersebut tidak dijelaskan jumlah masing-masing dari wisatawan nusantara dan wisatawan asing yang ada. Selanjutnya indikator benda, situs & kawasan cagar budaya yang dilestarikan didapat dari pemeliharaan dan perawatan terhadap 6 situs bersejarah daerah yang dilindungi oleh undang-undang melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010. Dibandingkan dengan tahun 2013, dan dua tahun sebelumnya realisasi kinerja dan capaian sasaran tahun 2014 untuk indikator kunjungan wisata mengalami peningkatan yang signifikan, sementara indikator benda, situs & kawasan cagar budaya yg dilestarikan selalu mencapai target yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

III - 81


Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata dan Keragaman Budaya Tahun 2011-2014 Tahun 2011 Indikator 1. Kunjungan Wisata 2. Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Realisasi

Capaian sasaran

Realisasi

Capaian Sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

6.468 orang

108,16 %

9.187 orang

153,63 %

9.216 orang

100,32 %

21.038 orang

208,17 %

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran

108,16 %

153,63 %

100,16 %

154,08 %

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kunjungan wisata pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian sasaran indikator kunjungan wisata setiap tahun selalu meningkat terus. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 berjumlah 21.038 orang atau 2,2 kali lipat dari tahun 2013 dan 2,3 kali lipat dari tahun 2012 serta 3,3 kali lipat dari tahun 2011. Sementara itu dilihat dari capaian sasaran, tahun 2014 memiliki capaian sasaran yang paling tinggi yaitu 208, 17%. Capaian sasaran tahun 2014 memiliki selisih diatas 100% jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2013, sedangkan jika indikator tahun 2012 selisih tersebut hanya 54,54%, hal ini dikarenakan capaian sasaran tahun 2012 realisasinya cukup tinggi yaitu 153,63%. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisata mengalami trend yang terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

III - 82



Gambar 3.32 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2014

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa total jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan trend positif khususnya tahun 2014. Peningkatan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar 21.038 orang telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun tersebut yaitu sebesar 10.106 orang. Hal ini dipicu oleh beberapa program dan kegiatan yang terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat diantaranya: 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata yang dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan media massa, kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri , kemudian kegiatan fasilitasi penyelenggaraan lomba olahraga wisata. 2) Program pengembangan kemitraan dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan kegiatan inventarisasi dan sosialisasi homestay. 3) Program pengembangan destinasi wisata yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu kegiatan pengembangan objek-objek wisata unggulan, kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata serta kegiatan pembebasan lahan kawasan pariwisata. Peningkatan kunjungan wisata juga didukung oleh objek wisata yang menarik untuk dikunjungi diantaranya

wisata alam dan wisata sejarah yang telah dikenal oleh

wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.

III - 83


Tabel 3.38 Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangka Barat Alam -

Pantai Tanjung Kalian Pantai Tanjung Ular Pantai Tungau Pantai Batu Rakit Pantai Pala Pantai Siangau Pantai Menggeris Pantai Bembang Pantai Mentiba Pantai Pasir Kuning Pantai Airmas Pantai Penganak Pantai Kedacak Pulau Nanas Batu Balai Surau Kampung Tanjung Batu Betangkup Kundi Air Panas Dendang Sumur Air Tawar di Pantai Basun - Sumur Dewa

Sejarah - Pesanggrahan Menumbing - Banka Tinwinning Bedriff - Rumah Mayor Zhong Run Hwang (Tjoeng A Tiam) - Mesjid Jami’ Muntok - Makam Kanjeng Pangeran Pakoeningprang - Kelenteng Kong Fuk Miau - Pesanggrahan Muntok - Benteng Kuta Seribu - Makam Keramat H. Khatamarrasyid - Monumen Perang Dunia II (Monumen Vivian Bullwinkel) - Benteng Sungai Buluh

Budaya -

Haul Kute Seribu Cap Gomeh Khataman Al Qur’an 1 Muharam Rabo Kasan Perang Ketupat Festival Malam 7 Likur Sembahyang Bulan Pesta Kampung Desa Kundi Pesta Kampung Desa Dendang Pesta Adat Suku Jering Pesta Desa Kacung Pesta Adat Terentang Pesta Adat Ranggi Asam Festival Dodol Pesta Adat Dusun Daya Baru Pesta Adat Desa Rajek Belar Pesta Desa Pusuk Pesta Desa Pangkal Beras


Sementara itu realisasi dan capaian sasaran indikator benda, situs & kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100%. Ini menunjukan bahwa setiap target yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Indikator ini dimasukan dalam indikator RPJMD 2010-2015 mulai tahun 2013 atau tahun ke-3 RPJMD tersebut. Dua tahun sebelumnya indikator ini belum dimasukan, namun seiring perjalanan waktu Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat menetapkan bahwa benda, situs & kawasan cagar budaya perlu dilestarikan karena dapat dijadikan objek wisata sejarah sehingga dapat meningkatkan target indikator kunjungan wisata. Hal ini menunjukan bahwa indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ini memiliki hubungan langsung dengan indikator kunjungan wisata yaitu Pesanggrahan Menumbing yang menjadi tolak ukur kunjungan wisata. Pada tahun 2014 ditargetkan 6 situs bersejarah yang dipelihara dan dirawat yaitu 1) Masjid Jami’ Muntok, 2) Kelenteng Kong Fuk Miau Muntok, 3) Rumah Mayor Muntok, 4) gedung BTW, 5) gedung Wisma Ranggam, dan 6) gedung Pesanggrahan Menumbing. Jumlah situs yang dipelihara dan dirawat pada tahun 2014 sama dengan jumlah situs yang dipelihara dan dirawat pada tahun 2013. Untuk

III - 84


mencapai target indikator ini dilakukan melalui program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan situs bersejarah. Berdasarkan penjelasan indikator sasaran dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis berkembangnya destinasi wisata dan keragaman budaya pada tahun 2014 mencapai 154,08%. Pencapaian sasaran ini merupakan pencapaian tertinggi dari tiga tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memiliki indikator yang sama, pencapaian sasaran tahun 2014 memiliki selisih jauh lebih tinggi yaitu 53,92%, begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2011 selisihnya masih cukup tinggi yaitu 45,92% meskipun tahun 2011 hanya memiliki satu indikator kinerja. Dari ke-3 tahun sebelumnya hanya tahun 2012 yang memiliki pencapaian sasaran dengan selisih yang kecil terhadap 2014 yaitu hanya 0,45%, hal ini dikarenakan capaian sasaran 2012 hanya memiliki satu indikator kinerja dan pencapaian sasarannya pun cukup tinggi yaitu 153,63%. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata dan Keragaman Budaya Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Kunjungan wisata Benda, Situs & Kawasan 2. Cagar Budaya yg dilestarikan

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Orang

21.038

11.117

189,24

%

100

100

100

Berdasarkan data tabel di atas, target akhir yang ditetapkan sampai tahun 2015 sebesar 11.117 telah dapat dilampaui. Hal tersebut ditunjang oleh pengembangan pariwisata yang

terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui

pembangunan dan pengembangan destinasi wisata unggulan daerah. Sasaran strategis 7 adalah “Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan” Capaian indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

III - 85


Tabel 3.40 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dan Perdagangan Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN

%

CAPAIAN TAHUN 2013 13,04

TARGET 2014 15

buah

11

11

SATUAN

1. Pertumbuhan industri 2. Pengembangan/Pembangunan Pasar tradisional

REALISASI

%

63,65

424,33

12

109,09

Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan memiliki dua indikator kinerja yaitu pertumbuhan industri dan pengembangan / pembangunan pasar tradisional. Indikator pertumbuhan industri ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 15% dari tahun 2013 yang terdiri dari peningkatan industri berskala besar sebanyak 1 unit, peningkatan industri berskala menengah 3 unit dan peningkatan industri berskala kecil 411 unit. Dari 3 komponen target yang ditetapkan hanya industri berskala besar yang tidak terealisasi atau realisasinya 0 (nol), sedangkan industri berskala menengah terealisasi sebanyak 1 unit dan industri berskala kecil terealisasi sebanyak 661 unit sehingga secara keseluruhan realisasi yang dicapai sebesar 63,65%. Berdasarkan realisasi dan target yang dicapai maka capaian sasaran kinerja tahun 2014 sebesar 159,52%.

Selanjutnya indikator

pengembangan/pembangunan pasar tradisional ditargetkan sebanyak 11 unit sampai dengan tahun 2014. Dari target tersebut dapat direalisasi sebanyak 12 unit sehingga capaian sasarannya sebesar 109,09 %. Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Industri dan Perdagangan 2011-2014 Tahun 2012 Indikator 1. Pertumbuhan industri 2. Pengembangan/ Pembangunan Pasar tradisional Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran

Tahun 2013

Tahun 2014

Realisasi

Capaian Sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

46,26%

46,26%

13,04%

43,47%

63,65%

159,52%

9 unit

100%

11 unit

100%

12 unit

109,09%

73,13%

71,74%

134,31%

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

III - 86


Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator pertumbuhan industri tahun 2014 merupakan realisasi paling tinggi yaitu 63,65%. Jika dibandingkan tahun 2012 indikator ini memiliki selisih 17,39% sedangkan dengan tahun 2013 selisih tersebut lebih besar yaitu 50,61%. Begitu juga sebaliknya jika dilihat dari capaian sasaran, capaian sasaran indikator pertumbuhan tahun 2014 sangat tinggi yaitu mencapai 159,52%. Dibandingkan tahun 2012 dan 2013 selisih capaian sasaran lebih dari 100% yaitu 113,26% dengan tahun 2012 dan 116,05% dengan tahun 2013. Tingginya realisasi dan capaian sasaran tahun 2014 ini disebabkan oleh tingginya pencapaian realisasi peningkatan industri berskala kecil yaitu 661 unit dari target 411 unit, sementara industri berskala besar capaian realisasinya nol dan capaian realisasi industri berskala menengah hanya 1 unit, namun dikarenakan perhitungan pertumbuhan industri dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan jenis industri sehingga meskipun industri berskala menengah dan industri berskala besar tidak memenuhi target pengaruhnya sangat kecil. Untuk melihat pertumbuhan dan jumlah industri pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari grafik pertumbuhan dan jumlah industri di bawah ini, yang secara umum pertumbuhan dan jumlah industri meningkat cukup tinggi. Jumlah industri sampai tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 1.701 unit industri. Jumlah ini merupakan jumlah kalkulasi dari tahun sebelumnya ditambah dengan tahun 2014 sebanyak 662 unit industri. Dari jumlah tersebut dapat dikatakan bahwa realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 1216 unit industri.


Gambar 3.33 Pertumbuhan dan Jumlah Industri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014 III - 87


Untuk mencapai target pertumbuhan industri yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Barat melalui bidang industri menetapkan 2 (dua) program utama yaitu: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya, pelatihan makanan olahan hasil laut dan Fasilitasi bagi Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dilaksanakan melalui 3(tiga) kegiatan yaitu pendataan IKM, pendamping penyelenggaraan workshop dan pengadaan bantuan mesin dan peralatan teknologi industri. Keterlaksanaan 6 (enam) kegiatan dari 2 (dua) program tersebut sangat membantu menciptakan berkembangnya industri - industri khususnya industri kecil dan menengah di Kabupaten Bangka Barat. Untuk melihat peningkatan jumlah industri, Bidang Industri melakukan pendataan melalui kegiatan pendataan IKM. Adapun jumlah IKM yang terdata pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.42 Peningkatan Jumlah Industri Kecil Menengah dan Besar di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Industri Kecil

Industri Menengah

Industri Besar

Jenis

Jumlah

Jenis

Jumlah

Jenis

Jumlah

1.Kerajinan Sandang 2.Pengolahan Makanan 3.Pengolahan Tahu/Tempe 4.Pengrajin Genteng/ Batako 5.Perbengkelan 6.Pertukangan Kayu 7.Air Minum Isi Ulang 8.Kerajinan Anyaman, Gerabah / Keramik dsb.

47 373 27 14 93 55 28 24

1. Tin Solder PT. Timah Nusantara

1

-

-

Total

661

1

-


Selanjutnya, indikator pengembangan/pembangunan pasar tradisional, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi sampai tahun 2014 sebesar 12 unit pasar. Dari realisasi tersebut capaian sasaran yang dicapai sebesar 109,09%. Realisasi ini merupakan realisasi akumulasi dari 2 tahun sebelumnya yaitu tahun

III - 88


2013 dan 2012. Berdasarkan realisasi tahun 2014, target yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 sebesar 11 unit pasar telah dapat dijangkau bahkan melebihi target

yang ditetapkan yaitu lebih 1 unit pasar. Tercapainya target indikator ini

didukung oleh program yang dilaksanakan setiap tahun oleh SKPD terkait yaitu program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dijabarkan dalam kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta kegiatan pengembangan pasar daerah yang dilaksanakan di pasar tradisional Kecamatan Jebus. Capaian sasaran yang dihasilkan pada tahun 2014 untuk sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan sebesar 104,76%, meskipun capaian ini hanya memperhitungkan kondisi pada tahun 2014, namun persentase capaian sasarannya lebih tinggi dari capaian sasaran dua tahun sebelumnya, yang mana tahun 2012 capaian sasaran sebesar 73,13% dan tahun 2013 turun menjadi 71,74%. Sementara itu apabila dilihat dari capaian sasaran sampai dengan tahun 2014 (akumulasi dari tahun sebelumnya) maka nilai capaian sasaran ini semakin tinggi yaitu sebesar 134,31%. Hal ini disebabkan karena akumulasi dari pengembangan/pembangunan

pasar

tradisional

telah

melebihi

target

yang

ditetapkan yaitu target yang ditetapkan sebesar 11 unit pasar sementara realisasi sudah mencapai 12 unit pasar. Untuk pencapaian sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan target RPJM dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dan Perdagangan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Pertumbuhan industri

2.

Pengembangan/ Pembangunan Pasar tradisional

%

CAPAIAN s.d. TAHUN 2014 63,65

RENCANA s.d. 2015 30

212,17

buah

12

11

109,09

SATUAN

%

Sasaran strategis 8 adalah ”Meningkatnya katahanan pangan utama daerah”, dengan capaian indikator kinerja untuk sasaran ke-8 adalah sebagai berikut.

III - 89


Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Utama Daerah Tahun 2014

% % %

CAPAIAN TAHUN 2013 12,35 12,12 12,69

TARGET 2014 18,27 21,38 15,16

Desa

1

- Energi perkapita 2.200 KKAL/hari

%

- Protein perkapita minimal 57 gram/hari


Ketersediaan pangan utama - Beras - Daging

2. Desa yang telah memenuhi swasembada pangan (padi)

SATUAN

REALISASI

%

17,62 19,64 15,60

97,38 91,86 102,9

1

0

0

-

82

60

73,17

%

-

82

82

100,00

desa

-

3

1

33,33

%

-

80

83

103,75

%

-

80

83

103,75

%

-

80

87,5

109,38

%

-

-

91,13

91,13

3. Tingkat ketesediaan:

4. Pengembangan desa mandiri pangan 5. Ketersediaan informasi pasokan, harga, akses pangan dan pola konsumsi pangan 6. Stabilitas harga dan pasokan pangan 7. Skor Pola Pangan Harapan 8. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Secara rata-rata, capaian kinerja untuk “Sasaran Meningkatnya katahanan pangan utama daerah” adalah sebesar 78,16% yang didukung oleh 8 indikator. Realisasi dari indikator ketersediaan beras pada tahun 2014 sebesar 19,64% dari target 21,38% dengan tingkat capaian 91,86%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi di tahun 2014 meningkat 7,5%. Ketersediaan beras di tahun 2014 tersebut meningkat disebabkan antara lain adalah adanya pembukaan sawah baru serta peningkatan mutu tanaman padi sehingga produksi beras turut meningkat. Untuk indikator ketersediaan pangan khusus daging di tahun 2014 terjadi peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2013. Dari persentase ketersediaan daging lokal sebesar 12,69% di tahun 2013, meningkat menjadi 15,60% di tahun 2014 (tingkat capaian kinerja 102,9%) dengan produksi daging sebesar 176.100,83 kg. Meskipun capaian tersebut melebihi target yang

III - 90


ditetapkan, namun hal tersebut tetap menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat masih memiliki ketergantungan terhadap daging yang berasal dari luar daerah, baik dalam bentuk ternak/daging impor.


Gambar 3.34 Perkembangan Ketersediaan Daging Lokal di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

Untuk indikator jumlah desa yang telah memenuhi swasembada pangan khususnya padi di tahun 2014 tidak dapat dicapai sesuai dengan target. Dari 1 desa yang ditargetkan belum dapat direalisasikan disebabkan desa yang rencanakan untuk dikembangkan menjadi desa swasembada pangan yaitu Desa Pebuar, Kecamatan Jebus mengalami gagal panen yang disebabkan terkena serangan penyakit serta benih padi yang yang tidak cocok dengan kondisi lahan. Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2010-2015, pada sasaran ”Meningkatnya ketahanan pangan utama daerah” terdapat 7 indikator baru yang sebagian besar merupakan indikator SPM yaitu ketersediaan energi dan protein perkapita, ketersediaan informasi pasokan, harga, akses pangan dan pola konsumsi pangan, indikator stabilitas harga dan pasokan pangan dan Skor Pola Pangan Harapan. Pada indikator kinerja tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita pada tahun 2014 secara rata-rata terealisasi sebesar 71% dengan rincian masingmasing adalah untuk capaian tingkat ketersediaan energi per kapita 2.200 Kkal/hari, dari target 82% realisasinya hanya sebesar 60%. Untuk tingkat

III - 91


ketersediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari, dari target 82% dapat terealisasi sesuai target. Pengukuran tingkat ketersediaan energi per kapita dan protein per kapita tersebut adalah hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013, dikarenakan untuk perhitungan untuk tahun 2014 baru akan disusun pada tahun 2015. Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan, menunjukan bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein masih di bawah target nasional. Hal ini tidak serta merta menggambarkan situasi pangan yang buruk di Kabupaten Bangka Barat, karena kondisi di lapangan tingkat ketersediaan bahan pangan sangat mencukupi (baik dari segi produksi maupun pasokan dari luar daerah). Sepanjang tahun 2014 tidak ada laporan atas ketidaktersediaan bahan pangan (tertentu) di tingkat konsumen/masyarakat. Jika dibandingkan dengan target nasional SPM yaitu sebesar 90% maka belum mencapai target.

Pencapaian

tersebut dikarenakan dalam perhitungan Neraca Bahan Makanan tingkat produksi bahan pangan di Kabupaten Bangka Barat sangat rendah dan sangat tergantung dengan pasokan dari luar daerah. Sementara data impor yang tidak tersaji dengan lengkap karena keterbatasan data dari para pedagang, sehingga jumlah ketersediaan bahan pangan dalam daerah menjadi kecil dan berimbas pada hasil perhitungan ketersediaan energi dan protein. Dalam rangka mendukung ketersediaan energi dan kalori tersebut dilakukan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. Kegiatan pemanfaatan pekarangan pada tahun 2014 adalah pemberian bantuan bibit buah jambu biji dan jambu air bekerjasama dengan PKK di 6 (enam) Kecamatan, bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dari kelompok sayur dan buah dalam rangka mendukung ketersediaan energi di tingkat rumah tangga masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bangka Barat dalam rangka meningkatkan ketersediaan bahan pangan di tingkat masyarakat dan merupakan salah satu upaya penangangan daerah rawan pangan, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan

Desa

Mandiri

Pangan

dimana

bentuk

kegiatan

adalah

memberikan bantuan bibit jagung beserta sarana produksinya (pupuk dan

III - 92


insektisida). Diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi bahan pangan dan menyumbang ketersediaan energi dari kelompok makanan sereal selain beras. Sehubungan dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan pada tahun 2014 ditargetkan 3 desa, namun karena keterbatasan SDM dan kesiapan masyarakat maka difokuskan pada satu desa yaitu Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 33,33%. Sementara untuk indikator ketersediaan informasi pasokan, harga, akses pangan dan pola konsumsi pangan serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan pada tahun 2014 dapat terealiasasi sebesar 83% dari target 80%. Pada tahun 2014 penyediaan informasi pasokan dan harga bahan pangan terutama 13 bahan pangan telah dilaksanakan pelaporan mingguan secara berkala ke website Panel Harga Badan Ketahanan Pangan Pusat mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2014. Data berkala mingguan yang disampaikan tersebut merupakan data pasar tiap hari Senin di tingkat ibukota kabupaten yaitu di Kecamatan Muntok. Selain itu informasi harga bahan makanan juga dilakukan untuk melihat stabilitas harga dan pasokan pangan khususnya melalui kegiatan

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mendapatkan informasi harga. Data yang tersaji merupakan rata-rata harga pasar di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang kemudian dianalisis dan dapat dikatakan stabil bila kenaikannya tidak sampai 5%. Meskipun ketersediaan pangan di Bangka Barat secara umum dipasok dari luar, namun harga dan pasokan selama tahun 2014 dapat dikatakan stabil dan beberapa komoditas hanya mengalami kenaikan pada saat puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri (bulan Juli s.d Agustus 2014). Tingkat capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 sangat baik yaitu sebesar 109,38% yaitu dari target capaian skor PPH sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 87,5. Penghitungan dilakukan oleh Badan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui survey PPH di 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Capaian nilai PPH tersebut telah mendekati target SPM Nasional untuk indikator PPH tahun 2015 yaitu sebesar 90%.

III - 93


Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhada pola makan bergizi dan berimbang senantiasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh dinas teknis terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat) melalui kegiatan posyandu maupun berbagai sosialisasi tentang gizi. Selain itu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bangka Barat terus mendorong kreatifitas melalui Kegiatan Lomba Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Upaya pencapaian skor PPH ideal juga dilakukan melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. Diharapkan masyarakat selain memenuhi kebutuhan energi dari makanan pokok (beras), pola makan masyarakat juga seyogyanya dilengkapi dengan buah-buahan untuk mendapatkan asupan kebutuhan zat gizi (vitamin dan mineral). Sementara untuk indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan meskipun belum ditargetkan di tahun 2014, namun telah dilakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan melalui pengujian pestisida dan formalin terhadap beberapa produk pangan segar, produk hortikultura serta produk peternakan dan perikanan sebagai sample yang dilakukan di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sampel yang aman sebesar 91,13%. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.45 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Utama Daerah Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

% % %

CAPAIAN s.d. TAHUN 2014 17,62 19,64 15,60

RENCANA s.d. 2015 21,99 25,09 18,90

80,13 78,28 82,54

2. Desa yang telah memenuhi swaswembada pengan (padi)

Desa

3

5

60

3. Tingkat ketesediaan: - Energi perkapita 2.200 KKAL/hari - Protein perkapita minimal 57 gram/hari

%

60

85

70,59

%

82

85

96,47


Ketersediaan pangan utama - Beras - Daging

SATUAN

%

III - 94



SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

4. Pengembangan desa mandiri pangan 5. Penguatan cadangan pangan kabupaten 6. Ketersediaan informasi pasokan, harga, akses pangan dan pola konsumsi pangan 7. Stabilitas harga dan pasokan pangan 8. Skor Pola Pangan Harapan

desa

1

5

20,00

%

-

60

0

%

83

90

92,22

%

83

90

92,22

%

87,5

90

97,22

9. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

%

91,13

80

113,91

Pencapaian sasaran “Meningkatnya katahanan pangan utama daerah” sampai dengan tahun 2014 jika dibandingkan target 2015 cukup baik, kecuali untuk beberapa indikator khususnya indikator penguatan cadangan pangan kabupaten dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang belum dapat direalisasikan. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum memiliki cadangan pangan yang dikelola sehingga indikator penguatan cadangan pangan kabupaten tahun 2014 belum dapat direalisasikan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Gudang Cadangan Pangan Pemerintah serta beberapa lumbung pangan masyarakat di 4 desa (Desa Tuik, Desa Beruas, Desa Simpangyul dan Desa Buyan Kelumbi) yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus, namun sampai saat ini belum terisi karena kegiatan penunjang untuk pengisian minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras di gudang cadangan pangan pemerintah serta lumbung pangan masyarakat sesuai SPM belum terlaksana. Meskipun indikator yang merupakan salah satu SPM Bidang Ketahanan Pangan ini belum dapat terealisasi, namun secara nyata sampai dengan saat ini ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki permasalahan terkait ketersediaan pangan khususnya beras.

Sasaran Strategis 9 adalah ”Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan lingkungan” dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :

III - 95


Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Fungsi Peran Serta Daya Dukung Hutan dan Lingkungan Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Kerusakan kawasan hutan

Ha

41.886,5

41.745

41.874,5

99,69

2. Kerusakan lahan/ APL

Ha

9.924,6

10.024

8.753,6

112,67

3. Hutan tanaman rakyat

Ha

139,12

50

115,17

230,4

% PPA

47,37

100

32,00

32,00

%

100

100

100

100

DAS

26

25,5

25,5

100

7. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib AMDAL yang memiliki dokumen AMDAL

%

100

100

77,78

77,78

8. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib UKL/UPL yang memiliki dokumen UKL/UPL

%

76,74

80

82,5

103,13

9. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib SPPL yang memiliki dokumen SPPL

%

39,39

80

100

125

1.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 4. mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. 5. Cakupan layanan sampah perkotaan 6. DAS berkondisi kritis

Dari indikator kinerja sasaran diatas dicapai rata-rata sebesar 108,96% atau masuk dalam pencapaian kinerja kategori sangat baik. Adanya sasaran “Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan lingkungan” di RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 dirasa sangat tepat sebagai salah satu jawaban dari permasalahan terkait lingkungan yang ada. Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan di kawasan hutan pada tahun 2014 masih dibawah target yang ditetapkan. Ditargetkan di tahun 2014 luasan kawasan hutan yang masih mengalami kerusakan yaitu menjadi 41.745 Ha, atau turun sebanyak 141,5 Ha dari kondisi terakhir pada tahun 2013. Akan tetapi pencapaian pada indikator “menurunnya tingkat kerusakan di kawasan hutan” pada tahun 2014 hanya berhasil sebesar 12 Ha, selisih 129,5 ha dari target.

III - 96


Kegagalan terhadap pencapaian

indikator

tersebut

karena tidak dapat

dilaksanakannya kegiatan reboisasi/pemeliharaan dan pengkayaan vegetasi dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) dengan luasan reboisasi sebanyak 192,5 Ha. Gagalnya pelaksanaan kegiatan reboisasi/pemeliharaan dan pengkayaan vegetasi tersebut karena lokasi yang ditentukan sebelumnya berada dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Bangun Rimba Sejahtera. Pengurangan kerusahan di kawasan hutan di tahun 2014 hanya berhasil seluas 12 Ha, yaitu dari pelaksanaan reklamasi kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan lahan/APL pada tahun 2014 sangat baik dan jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan. Kerusakan lahan /APL untuk tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1.196 Ha yang diperolah dari capaian luas hutan adat seluas ± 396 Ha dan dari kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) oleh pihak kementerian Kehutanan melalui BPDAS Baturusa Cerucuk seluas 800 Ha. Pelaksanaan kegiatan KBR di tahun 2014 disebar ke semua kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu ;  KBR di Kecamatan Muntok oleh 3 kelompok tani seluas 150 ha  KBR di Kecamatan Simpangteritip oleh 1 kelompok tani seluas 50 ha  KBR di Kecamatan Kelapa oleh 3 kelompok tani seluas 150 ha  KBR di Kecamatan Jebus oleh 2 kelompok tani seluas 100 ha  KBR di Kecamatan Parittiga oleh 5 kelompok tani seluas 250 ha  KBR di Kecamatan Tempilang oleh 2 kelompok tani seluas 100 ha Pencapaian indikator hutan tanaman rakyat di tahun 2014 sangat baik, dengan luas 115,17 Ha. Dinas kehutanan Kabupaten Bangka Barat berhasil memfasilitasi pengajuan proposal ke Kementerian Kehutanan untuk izin HTR dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan verifikasi oleh kementerian kehutanan melalui Balai Pengolahan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) wilayah V Palembang dengan luas 115,17 Ha serta langsung ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan

Bupati

Bangka

Barat

dengan

Nomor

:

188.45/444/2.02.02/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 untuk KTH Air Menduyung IV dan Nomor : 188.45/962/202.02/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 untuk KTH Air Menduyung III.

III - 97


Pencapaian Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkondisi kritis tahun 2014 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target mengurangi DAS yang berkondisi kritis sebesar 0,5 DAS dari 26 DAS yang berkondisi kritis di Kabupaten Bangka Barat menjadi 25,5 DAS. Perbaikan 0,5 DAS dilaksanakan pada DAS Rambat seluas 2,2 Ha. Pelaksanaan terkait Pencegahan dan Pencemaran Air (PPA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada tahun 2014 dilaksanaan kegiatan pengawasan terkait PPA kepada 25 Perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, dan hanya terdapat 8 perusahaan (32%) yang taat PPA. 17 perusahaan yang belum lolos terkait PPA, dilakukan teguran secara tertulis agar dapat membuat instalasi pengolahan dan atau mengurus perizinan pembuangan limbah cair. Pencapaian cakupan layanan sampah perkotaan di Kabupaten Bangka Barat adalah 100%. Layanan sampah perkotaan yang dimaksud adalah wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Muntok yaitu Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng, dan Kelurahan Tanjung. Dalam pelaksanaan cakupan layanan sampah perkotaan dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.547.154.720,00. Pencapaian Cakupan perusahaan/Badan Usaha Wajib AMDAL yang memiliki dokumen AMDAL di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yaitu 77,78 %. Dari data yang dimiliki oleh SKPD teknis, jumlah perusahaan wajib AMDAL di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 18 perusahaan, dengan keterangan 14 perusahaan telah memiliki SK AMDAL, dan 4 perusahaan lainnya masih dalam proses. Penambahan izin AMDAL oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya 1 yaitu PT. Sentra Tin Indo yang bergerak dibidang penambangan biji timah lepas pantai. Pencapaian Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib UKL/UPL yang memiliki dokumen UKL/UPL di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yaitu 82,5 %. Dari data yang dimiliki oleh SKPD teknis, jumlah perusahaan wajib UKP/UPL di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 40 perusahaan, dengan keterangan 33

III - 98


perusahaan telah memiliki SK UKL/UPL, dan 7 perusahaan lainnya masih dalam proses. Pencapaian Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib SPPL yang memiliki dokumen SPPL di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 yaitu 100 %. Di tahun 2014 terdapat 62 izin SPPL baru yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Fungsi Peran Serta Daya Dukung Hutan dan Lingkungan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

1. Kerusakan kawasan hutan

Ha

CAPAIAN s.d. TAHUN 2014 41.874,5

2. Kerusakan lahan/ APL

Ha

8.753,6

9.774

110,4

3. Hutan tanaman rakyat

Ha

342,35

2.049

16,7

4. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.

% PPA

32,00

100

32,00

5. Cakupan layanan sampah perkotaan

%

100

100

100

DAS

25,5

25

98

7. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib AMDAL yang memiliki dokumen AMDAL

%

77,78

100

77,78

8. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib UKL/UPL yang memiliki dokumen UKL/UPL

%

82,5

100

82,5

9. Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib SPPL yang memiliki dokumen SPPL

%

100

100

100


6. DAS berkondisi kritis

SATUAN

RENCANA s.d. 2015 41.533

99,2

%

Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan di kawasan hutan sampai dengan tahun 2014 sudah sangat baik. Jika dibandingkan dengan pencapaian yang harus dicapai di tahun 2015 sebesar 41.553 Ha, pencapaian sampai dengan tahun 2014 sudah berada pada posisi 99,2%. Sisa dari target

III - 99


yang harus dituntaskan di tahun 2015 yaitu mengurangi tingkat kerusakan hutan sebanyak 341,5 Ha. Pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan lahan/APL sampai dengan tahun 2014 sangat baik dan telah melampaui target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015. Keberhasilan pencapaian indikator menurunnya tingkat kerusakan lahan/APL di Kabupaten Bangka Barat juga ditopang dengan program kegiatan dari pihak Kementerian Kehutanan lewat kegiatan Kebun Bibit Rakyat yang ditanam di lokasi lahan/APL yang mengalami kerusakan. Pencapaian indikator hutan tanaman rakyat sampai dengan tahun 2014 jika dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2015 masih sangat minim, yaitu masih pada angka 16,7%. Kecilnya pencapaian indikator hutan tanaman rakyat disebabkan minimnya izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan jika dibandingkan dengan proposal yang diajukan oleh Kabupaten Bangka Barat. Kawasan hutan yang semula direncanakan untuk hutan tanaman rakyat oleh pihak Kabupaten Bangka Barat, tidak jarang akhirnya ditetapkan sebagai kawasan hutan tanaman industri oleh pihak Kementerian Kehutanan. Pencapaian Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkondisi kritis sampai dengan tahun 2014 adalah 25,5 DAS, dengan pengertian masih terdapat 25,5 DAS yang berkondisi ktiris di Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 baru bisa mengurangi DAS yang berkondisi kritis sebanyak 1,5 DAS. Sisa dari target terkait pengurangan DAS yang berkondisi kritis untuk tahun 2015 yaitu 0,5 DAS, sehingga DAS yang berkondisi kritis bersisa sebanyak 25 DAS. Diharapkan pencapaian indikator DAS yang berkondisi kritis sampai dengan tahun 2015 nantinya dapat tercapai dengan baik. Pencapaian cakupan layanan sampah perkotaan di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai target (100%). Peningkatan jumlah sarana dan prasarana layanan persampahan setiap tahunnya diharapkan mampu untuk memenuhi penanganan pelayanan sampah yang setiap tahun juga semakin meningkat beriring dengan bertambahnya penduduk di daerah perkotaan. Untuk pencapaian cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib dokumen lingkungannya sampai dengan tahun 2015 baik berupa dokumen AMDAL,

III - 100


UKL/UPL, serta SPPL diprediksi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015. Beberapa izin terkait dokumen lingkungan oleh perusahaan/ badan usaha yang masih dalam proses diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2015. Sasaran Strategis 10 adalah ” Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur” dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga teknis - S2 biaya APBD II - Cost sharing 2. Tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga kesehatan spesialis 3. PPNS 4. Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat PIM - Eselon II - Eselon III - Eselon IV 5. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian dari BKD

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Orang Orang/tahun

2 2

1 5

1 6

100 120

orang

1

1

1

100

orang

6

1

1

100

% % %

66,67 85,05 96,37

100 85 100

64,29 76,42 61,94

64,29 89,91 61,94

skala

B

B

B

100

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, terdapat 5 indikator pendukung dengan pencapaian rata-rata sebesar 96,41%. Indikator Tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga teknis terdiri dari 2 jenis yaitu S2 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bangka Barat dan cost sharing dari kementerian/lembaga terkait. Target tugas belajar S2 tahun 2014 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bangka Barat adalah sebanyak 1 orang dan telah terealisasi 100% yaitu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang bertugas belajar S2 Ilmu Peternakan Universitas Gajah Mada. Untuk tugas belajar cost sharing, dari

III - 101


target tahun 2014 sebanyak 5 orang, dapat terealisasi sebanyak 6 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Magister Ilmu Lingkungan UNPAD, 1 orang S2 Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, 1 orang S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan 1 orang S2 Keperawatan Medikal Bedah Universitas Indonesia, 1 orang S2 Manajemen Farmasi Universitas Gajah Mada, 1 orang Magister Pendidikan Kebutuhan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Indikator selanjutnya yaitu tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga kesehatan spesialis yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bangka Barat tercapai sebanyak 1 orang yang terealisasi 100% yaitu spesialis Patologi Anatomi Universitas Sriwijaya. Tabel 3.49 Daftar Pegawai yang Tugas Belajar Tahun 2014 NO.

PERGURUAN TINGGI

JURUSAN

SUMBER DANA

1.

Universitas Gajah Mada

S2 Ilmu Peternakan

APBD

2.

UNPAD, Bandung

S2 Magister Ilmu Lingkungan

Cost Sharing Bappenas & APBD

3.

Universitas Indonesia

S2 Ilmu Akuntansi

Cost Sharing BPKP & APBD

4.

Universitas Gajah Mada

S2 Manajemen Farmasi

Cost Sharing Kemenkes & APBD

5.


S2 Kesehatan Masyarakat


6.


S2 Keperawatan Medikal Bedah


7.

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

S2 Magister Pendidikan Kebutuhan Khusus

Cost Sharing Kemdikbud & APBD

8.

Universitas Sriwijaya

Program Dokter Spesialis Patologi Anatomi

APBD

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Untuk Indikator Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2014 terealisasi 100%, dari 1 orang PPNS sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 1 orang PPNS Perikanan. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka untuk jumlah PPNS di Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target Persentase pencapaian indikator pejabat struktural yang telah lulus Diklat PIM seluruhnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pejabat struktural Eselon IV yang telah lulus diklat PIM IV sebanyak 166 orang dari 268 pejabat eselon IV atau 61,94% dari target 100%, pejabat struktural Eselon III yang telah lulus diklat PIM III sebanyak 94 orang dari 123 pejabat eselon III atau 76,42% dari target 85%,

III - 102


dan untuk pejabat struktural eselon II yang telah lulus diklat PIM II sebanyak 18 orang dari 28 pejabat eselon II atau 64,29% dari target 100%. Keseluruhan realisasi untuk pejabat eselon yang telah Diklat PIM di tahun 2014 tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pejabat struktural yang telah menduduki eselon namun belum mengikuti Diklam PIM tersebut belum dapat mencapai target dikarenakan sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum memiliki sarana prasarana kediklatan yang memadai sehingga untuk pelaksanaan Diklat PIM dilakukan di luar daerah yang secara tidak langsung peserta Diklat PIM yang diusulkan dibatasi sesuai dengan kuota dari pihak penyelenggara. Ditahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya mengirimkan peserta diklat PIM III sebanyak 15 orang ke Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peserta diklat PIM IV sebanyak 12 orang. Sementara untuk peserta diklat PIM II sebanyak 3 orang ke Badan Diklat Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator persentase pejabat eselon yang telah lulus Diklat PIM antara lain adalah : -

Pelantikan yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan pengiriman peserta diklat.

-

Terbatasnya anggaran untuk pengiriman peserta diklat.

-

Pelaksanaan diklat PIM II hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Diklat Lembaga Administrasi Negara sehingga peserta dibatasi.

-

Pelaksanaan diklat tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat dikarenakan belum layaknya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diklat. Tabel 3.50 Jumlah Pejabat Eselon yang telah mengikuti Diklat PIM Tahun 2014 No.

Eselon

Jumlah

Telah lulus diklat PIM

1. 2.

II.A II.B

1 27 28 47 76 123 242 26 268

1 17 18 46 48 94 159 7 166

Total 1. 2.

III.A III.B Total

1. 2.

IV.A IV.B Total

Persentase Capaian Kinerja 100% 62,96% 64,29% 97,87% 63,16% 76,42% 65,70% 26,92% 61,94%


III - 103


Untuk indikator indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian pada tahun 2014 adalah Skala B dengan nilai 77,52 point yaitu kategori Baik. Pencapaian tersebut sama dengan tahun 2013, namun nilai di tahun 2014 meningkat dari tahun 2013 dengan nilai 70,33 Point. Tabel 3.51 Nilai Rata-rata Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA-RATA

Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedislipinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahtamahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayanan

3,107 3,087 3,087 3,047 3,100 3,047 2,960 3,493 3,107 3,113 3,247 3,047 3,107 3,127


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD cukup baik dengan rata-rata sasaran sebesar 90,82%. Seluruh indikator pendukung sasaran memiliki capaian di atas 80% kecuali untuk persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat PIM sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga teknis - S2 biaya APBD II - Cost sharing

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Orang Orang

8 13

9 15

88,89 86,67

III - 104



SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

orang

4

5

80

orang

10

7

114,29

% % %

64,29 76,42 61,94

100,00 100,00 100,00

64,29 89,91 61,94

skala

B

B

100

2. Tugas belajar pendidikan formal untuk tenaga kesehatan spesialis 3. PPNS 4. Persentase pejabat struktural yang telah lulus Diklat PIM - Eselon II - Eselon III - Eselon IV 5. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaiaan

Sasaran Strategis 11 adalah ”Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel” dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Sistem Informasi Manajemen Pemda 2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4. Cakupan pembahasan raperda yang menjadi perda

SATUAN buah


%

9

1

-

0

C

C

CC

111,78

Peringkat Tingkat Nasional

-

90

138

46,67

%

93,33

100

73,33

73,33

5. Persentase cakupan pemeriksaan

%

88,49

75

92,59

123,45

6. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

%

73,36

80

75,22

94,03

7. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sudah ditangani

%

100

90

118,75

131,94

8. Penerapan pengelolaan arsip secara baku

%

16,13

62,5

46,88

75

III - 105


Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel didukung oleh 8 indikator sasaran dengan capaian rata-rata kinerja sasaran sebesar 82,03%, dengan uraian masing-masing indikator sebagai berikut : 1. Salah satu indikator dalam pencapaiaan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan profesional yaitu tersedianya sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja yang berbasis sistem informasi. Indikator Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah pada tahun 2014 dari target 1 buah SIM tidak terealisasi dikarenakan pada tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 9 SIM yang secara teknis menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta beberapa jenis SIM yang berbasis web dan bersifat umum seperti Sistem Informasi Lintas Satker serta Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Website Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai media informasi khusus pelayanan perizinan dan investasi. Tabel 3.54 Sistem Informasi Manajemen di Kabupaten Bangka Barat No. 1

2 3 4

5

6 7 8 9

JENIS SIM

URL

SKPD PENGGUNA

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

sippda.bangkabaratkab.go.id

BAPPEDA

simonev.bangkabaratkab.go.id

BAPPEDA

Sistem Informasi Manajemen Arsip Sistem Informasi Manajemen Database Kelautan dan Perikanan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database Pertambangan Sistem Informasi Manajemen Pengentasan Kemiskinan

simarsip.bangkabaratkab.go.id

Kantor Arsip dan Perpustakaan Dinas Kelautan dan Perikanan

Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Sistem Informasi Manajeman Keuangan Daerah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

simpersediaan.bangkabaratkab. go.id

DPPKA

Offline

DPPKA

Offline

DPPKA

sikp.bangkabaratkab.go.id

simtambang.bangkabaratkab.go.id

simtaskin.bangkabaratkab.go.id

Dinas DESDM

BAPPEDA


2. Pada tahun 2014 untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 mendapat predikat CC dengan

III - 106


nilai 55,89. Penilaian dilakukan secara desk evaluation yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendayagunakan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan jika dilihat dari hasil tersebut, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2012 yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 33,79. Jika dibandingkan antara target di tahun 2014 dengan predikat C (range nilai >30-50) dengan capaian predikat CC (nilai 55,89), maka pencapaian kinerja indikator Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 111,78% atau sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, dalam rangka perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat tahun 2014, pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan beberapa perbaikan yaitu : a. Review terhadap dokumen perencanaan SKPD (Renstra SKPD) dan melakukan penyelarasan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 02 Tahun 2014; b. Melakukan

evaluasi

terhadap

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2013 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Evaluasi LAKIP terhadap 30 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013, secara umum akuntabilitas kinerja SKPD mendapat nilai lebih baik dari evaluasi tahun sebelumnya dengan penambahan SKPD yang mendapat nilai B dengan predikat Baik dari 1 (satu) SKPD menjadi 2 (dua) SKPD dan SKPD yang mendapat nilai CC dengan predikat cukup baik dari 19 (Sembilan belas) menjadi 24 (dua puluh empat) SKPD; c. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh SKPD melalui rapat mingguan dan bulanan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD. d. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil program dan kegiatan tahun 2014 secara triwulanan. 3. Untuk indikator Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun 2013 LPPD Kabupaten Bangka Barat berada di peringkat 138 dari target peringkat 90. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun III - 107


2012 dengan peringkat 148. Kendala dalam pencapaian target penilaian LPPD adalah kesulitan pada SKPD dalam menyediakan data pendukung serta validitas data yang disajikan. Dalam rangka peningkatan kualitas LPPD, terus dilakukan koordinasi serta asistensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Capaian Indikator Cakupan pembahasan raperda yang menjadi perda pada tahun 2014 terealisasi sebesar 73,33%. Target jumlah Raperda yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2014 sebanyak 15 Raperda, namun yang disahkan oleh pihak legislatif sebanyak 11 Perda, yaitu : a. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 20142034; b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015; c. Raperda Bangunan Gedung; d. Raperda Perpustakaan; e. Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; f. Raperda Kearsipan; g. Raperda Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; h. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Barang Milik Daerah; i.

Raperda Izin Usaha Perkebunan;

j.

Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;

k. Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 (93,33%), maka terjadi penurunan yang disebabkan antara lain adalah : - Faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kondisi politik yang tidak menentu, - Pelaksanaan kegiatan tergantung dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPRD sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD, - Pergantian anggota DPRD dengan berakhirnya jabatan anggota DPRD periode 2009-2014 dan dilantiknya anggota DPRD periode 2014-2019.

III - 108


5. Indikator

Persentase

Cakupan

Pemeriksaan

pada

tahun

2014

dapat

direalisasikan sebesar 92,59% dari target 75%. Berdasarkan 135 objek pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan pada tahun 2014 yang terealisasi sebesar 125 objek pemeriksaan. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 88,49% (139 objek pemeriksaan dalam PKPT dan yang terealisasi sebesar 123 objek pemeriksaan). 6. Realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan adalah 75,22% yaitu dari 569 rekomendasi laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang diselesaikan sebanyak 428 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 73,36% rekomendasi yang dapat diselesaikan, maka terjadi peningkatan sebesar 1,86%). Pencapaian tersebut tidak sesuai dengan target disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu : a. Laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlambat diterima oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat sehingga tidak dapat segera ditindaklanjuti; b. Kurangnya pemahaman objek pengawasan/pemeriksaan akan pentingnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja objek tersebut; c. Kurang responnya penanggung jawab penyelesaian tindak lanjut sehingga temuan hasil pengawasan/pemeriksaan sering kali berulang terjadi pada objek tersebut. 7. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sudah ditangani, pada tahun 2014 mencapai 118,75%, yaitu dari 16 SPT pengawasan khusus yang direncanakan telah terealisasi 19 SPT pengawasan khusus terkait pengaduan dari masyarakat dan disposisi bupati, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Selain melaksanakan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat, Inspektorat Kabupaten juga melakukan pengawasan khusus seperti pengawasan masa akhir jabatan Kepala Desa. 8. Untuk indikator Penerapan pengelolaan arsip secara baku, pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebesar 46,88% dari target 62,5%. Dari jumlah keseluruhan 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

III - 109


Bangka Barat ditargetkan sebanyak 20 SKPD yang dapat menerapkan pengelolaan arsip secara baku di tahun 2014. Namun berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, hanya 15 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip dengan baik yaitu : 1)

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

2)

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

3)

Kecamatan Muntok;

4)

Kecamatan Simpang Teritip;

5)

Kecamatan Kelapa;

6)

Kecamatan Jebus;

7)

Kecamatan Parit Tiga;

8)

Kecamatan Tempilang;

9)

Inspektorat;

10) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 12) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 13) Dinas Kehutanan; 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Belum tercapainya target kinerja yang ditetapkan disebabkan antara lain adalah belum ditetapkannya petugas yang konsisten untuk mengelola arsip dan sarana prasarana kearsipan di SKPD yang belum memadai. Dalam rangka peningkatan pengelolaan kearsipan telah dilakukan pembinaan dan peningkatan SDM pengelola kearsipan melalui berbagai program dan kegiatan penunjang seperti Bimtek sistem pengolahan arsip, lomba kearsipan, asistensi arsip desa, serta monitoring dan evaluasi kearsipan. Realisasi akumulasi capaian indikator sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

III - 110


Tabel 3.55 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

buah

13

9

144,44

CC

CC

100

Peringkat Tingkat Nasional

138

80

27,50

%

73,33

100

66,67

5. Persentase cakupan pemeriksaan

%

92,59

79

117,20

6. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

%

75,22

90

83,58

7. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sudah ditangani

%

118,75

100

118,75

8. Penerapan pengelolaan arsip secara baku

%

46,88

75

62,51


Sistem Informasi Manajemen Pemda

2.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.

Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.

Cakupan pembahasan raperda yang menjadi perda

Dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terus dilakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yaitu perbaikan dalam elemen-elemen birokrasi baik kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Pada tahun 2013 telah disusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018 sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah daerah serta memberikan gambaran yang jelas atas perubahan yang dilakukan, fokus perubahan, kegiatan yang akan dilaksanakan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka Barat. Hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka reformasi birokrasi antara lain : a. Kelembagaan Perbaikan kelembagaan daerah melalui perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 melalui 3

III - 111


peraturan daerah yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013. Pokok-pokok perubahan peraturan tentang organisasi dan tata kerja SKPD tersebut antara lain : -

Pembentukan lembaga dan atau struktur pada lembaga yang telah ada untuk menaungi beberapa urusan kewenangan daerah yang belum terakomodir secara maksimal pada peraturan daerah yang lama, seperti urusan Ketahanan Pangan, perizinan bidang penanaman modal, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, persampahan, dan pengadaan barang (ULP dan LPSE).

-

Mensinkronkan tugas dan fungsi yang masih tumpang tindih dan yang belum sesuai dengan nomenklatur yang telah dibuat.

-

Menggabungkan dan atau memisahkan SKPD yang masih belum sesuai dengan perumpunannya.

b. Ketatalaksanaan Dalam hal ketatalaksanaan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerbitkan dua kebijakan yaitu : -

Peraturan

Bupati

Bangka

Barat

Nomor

54

tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. -

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Tata Kerja dan Penyediaan Data Dinas Kabupaten Bangka Barat. Di dalam peraturan ini diatur tentang tata laksana dalam hal perencanaan, tata laksana dalam hal koordinasi, tata laksana dalam menjalankan kewenangan, tata laksana dalam penyediaan data dinas dan tata laksana dalam pelaksanaan pengendalian internal. Selain ditetapkannya peraturan tersebut, mulai tahun 2013 juga telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SKPD dengan jumlah diperkirakan 100 SOP yang dilanjutkan secara bertahap dan direviu di tahun 2014 sesuai dengan kebutuhan. Sementara dalam rangka menunjang pelaksanaan E-Government dan keterbukaan informasi, telah dibuat Website Kabupaten Bangka Barat dan beberapa Website SKPD serta sistem informasi terpadu melalui jaringan internet yang terkoneksi ke seluruh SKPD dalam lingkup Komplek Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

III - 112


c. Perundang-undangan (Kebijakan/Regulasi) Kabupaten Bangka Barat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan penataan perundang-undangan dengan tujuan agar perundang-undangan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak ada tumpang tindih peraturan. Tabel 3.56 Daftar Penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun 2011-2014 No.

Tahun

Peraturan Daerah

Peraturan Bupati

1.

2011

17

66

2.

2012

14

39

3.

2013

15

43

4.

2014

11

46

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah

d. Pelayanan Publik Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain : -

Ditetapkannya

Peraturan

Daerah

Nomor

2

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Barat. -

Pembentukan Kantor Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

-

Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik. Tabel 3.57 Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

SKPD

Jumlah Nilai

Nilai Rata-rata

1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

732

81,33

2.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

630

70

3.

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika

615

68,33

4.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

827

91,89

III - 113


No.

SKPD

Jumlah Nilai

Nilai Rata-rata

5.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

687

76,33

6.

Kecamatan Simpangteritip

712

79,11

7.

Kecamatan Kelapa

587

65,22

8.

Kecamatan Jebus

615

68,33

9.

Kecamatan Tempilang

612

68

10.

Kecamatan Parittiga

621

69

11.

Kecamatan Muntok

639

71

12.

RSUD Sejiran Setason

780

86,67

13.

647

71,89

14.

Puskesmas Muntok Puskesmas Jebus

590

65,56

15.

Puskesmas Puput

576

64

16.

Puskesmas Sekar Biru

667

74,11

17.

Puskesmas Kelapa

586

65,11

18.

Puskesmas Tempilang

585

65

19.

Puskesmas Simpangteritip

625

64,44

JUMLAH

1370

72,12

Sumber : Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah

-

Pelaksanaan program baik yang langsung berdampak pada publik maupun lewat instrument yang memacu peningkatan pelayanan publik, yaitu antara lain : a. Program desa mandiri, yang bertujuan memberikan stimulan secara langsung atau tidak langsung agar desa dapat mandiri melalui pembinaan secara terpadu berbagai sektor dengan melibatkan seluruh SKPD. b. Program Four In One, yang merupakan program yang masih terkait dengan program desa mandiri, yaitu dengan memberikan 4 pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam satu gedung pelayanan (sekretariat desa mandiri, Posyandu, Poskamling dan perpustakaan desa). c. Government Mobile, yaitu suatu program yang dimaksudkan untuk memperpendek jarak layanan yang diberikan oleh SKPD dengan langsung melayani masyarakat yang terpusat dalam satu lokasi di daerah tertentu.

III - 114


d. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki pelayanan perizinan ke arah yang lebih cepat dan lebih murah dengan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) serta peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. e. Pelaksanaan Bangka Barat Betason (B3), yang merupakan suatu wadah pelayanan publik dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan dan kebersamaan antara masyarakat dengan pimpinan daerah (bupati dan wakil bupati) beserta jajaran SKPD teknis dalam rangka menjaring aspirasi serta isu strategis yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini diangkat dari semboyan Kabupaten Bangka Barat yaitu “SEJIRAN SETASON” yang berarti wilayah negeri yang mempunyai warga yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. -

Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur

kepuasan

masyarakat

sebagai

pengguna

layanan

dan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kehadiran survei kepuasan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Selain itu juga untuk mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tabel 3.58 Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

Satuan Kerja

Skor IKM

Kategori

1

Dinas Kesehatan

75,62

B / Baik

2

Puskesmas Muntok

78,06

B / Baik

3

Puskesmas Simpangteritip

74,88

B / Baik

4

Puskesmas Kundi

69,76

B / Baik

5

Puskesmas Jebus

79,52

B / Baik

6

Puskesmas Puput

80,34

B / Baik

III - 115


No.

Satuan Kerja

Skor IKM

Kategori

7

Puskesmas Sekar Biru

80,64

B / Baik

8

Puskesmas Kelapa

76,73

B / Baik

9

Puskesmas Tempilang

78,34

B / Baik

10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

76,92

B / Baik

11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

80,08

B / Baik

12


79,59

B / Baik

13

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

74,44

B / Baik

14


80,1

B / Baik

15

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

78,15

B / Baik

16

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

75,56

B / Baik

17

RSUD Sejiran Setason

73,23

B / Baik

18

Sekretariat Daerah

70,03

B / Baik

19

Kecamatan Muntok

79,78

B / Baik

20

Kecamatan Simpangteritip

82,72

A / Sangat Baik

21

Kecamatan Jebus

72,7

B / Baik

22

Kecamatan Tempilang

79,53

B / Baik

23

Kecamatan Kelapa

74,38

B / Baik

24

Kecamatan Parittiga

76,71

B / Baik

Sumber : Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah

-

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang merupakan unsur pelaksana operasional dinas dengan tujuan untuk memperpendek jarak layanan urusan pemerintahan yang bersifat teknis, antara lain : a. UPTD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk Balai Penyuluh Keluarga Berencana; b. UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk Pengelolaan Pasar; c. UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Balai Latihan Kerja; d. UPTD Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika untuk Pengelolaan Terminal; III - 116


e. UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan untuk Balai Benih Ikan dan Pusat Pelelangan Ikan; f. UPTD Dinas Kehutanan untuk Satuan Pengelolaan Hutan Produksi; g. UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di setiap kecamatan; e. Manajemen Perubahan Kabupaten Bangka Barat telah melakukan manajemen perubahan melalui penerapan Program SEED (Self Effort Edufication Diagnose) dimana melalui program ini diharapkan dapat mendiagnosa permasalahan secara mandiri dan dicarikan solusinya. Program ini dilaksanakan melalui rapat pimpinan daerah setiap hari Senin untuk membahas lebih mendalam hasil diagnosis dari Kepala SKPD untuk dibahas bersama dan mencari solusi yang terbaik. Sasaran Strategis 12” Meningkatnya penerimaan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

%

7,88

6,41

4,47

69,73

WDP

WTP

WTP

100

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pencapaian

kinerja

sasaran

“Meningkatnya

penerimaan

dan

kualitas

pengelolaan keuangan daerah” tahun 2014 terealisasi sebesar 84,86%, dengan 2 indikator pendukung yaitu : 1. Pada Tahun Anggaran 2014 Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat terealisasi sebesar Rp 30.080.118.003,19 dari target sebesar Rp.31.713.105.115,00 dalam APBD Tahun 2014. Realisasi PAD tersebut menurun 33,66% jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2013 yaitu

III - 117


sebesar Rp 45.341.617.077,60. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam indikator sasaran tersebut, pencapaian kinerja untuk indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 69,73%. Tabel 3.60 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 REALISASI 2013 (Rp)

TARGET 2014 (Rp)

REALISASI 2014 (Rp)

%

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

19.232.744.325,47

10.395.000.000,00

11.201.299.824,25

107,7

11.854.170.755,00

4.398.530.615,00

4.509.730.124,00

102,5

2.642.750.353,29

4.430.000.000,00

883.348.362,26

19,94

11.611.951.643,84

12.489.574.500,00

13.485.739.692,68

107,98

Total PAD

45.341.617.077,60

31.713.105.115,00

30.080.118.003,19

94,85

NO.

URAIAN

1. 2. 3.

4.

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dari empat jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 rata-rata mencapai target, kecuali Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 19,94%. Rendahnya realisasi tersebut dikarenakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Sumsel Babel yang ditargetkan sebesar Rp 3.700.000.000,00, namun sampai dengan 31 Desember 2014 hanya terealisasi sebesar Rp 238.348.362,26 (6,44%). Realisasi deviden dari penyertaan modal tersebut belum mencapai 100% pembagian keuntungan dikarenakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Penurunan PAD secara umum disebabkan karena adanya beberapa kebijakan seperti pengelolaan RSUD Sejiran Setason sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pendapatan retribusi yang diestimasikan lebih kurang 8 milyar tidak lagi menjadi komponen PAD namun menjadi pendanaan operasional RSUD secara langsung. Selain itu kebijakan yang terkait dengan Pajak Mineral Batuan Bukan Logam yang tidak lagi memungut dari proyek-proyek yang didanai APBD turut berpengaruh dari yang tadinya menyumbang kurang lebih sebesar 2,2 milyar turut menyumbang turunnya PAD. Pembebasan biaya pembuatan KTP dan akta yang

III - 118


terkait kependudukan sesuai dengan undang-undang yang berlakupun turut mempengaruhi PAD Kabupaten Bangka Barat yang tadinya dari sektor ini mampu menyumbang kurang lebih Rp 500 Juta rupiah dan yang terakhir adalah menurunnya pendapatan dari pajak sarang burung walet. 2. Hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 untuk laporan tahun 2013 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan dari target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Evaluasi terhadap laporan keuangan Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 yang dilakukan BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 masih menemukan beberapa temuan, antara lain: a. Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 mengungkapkan 7 temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut : 1) Persiapan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat menuju penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum memadai; 2) Pengelolaan pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum tertib; 3) Penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah pada tiga SKPD belum memadai; 4) Pengelolaan persediaan Reagen pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat tidak tertib; 5) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Penatausahaan Aset Tetap, dan pelaporan aset hilang belum optimal; 6) Pengelolaan dan penyajian pajak mineral bukan logam dan batuan belum memadai; 7) Kesalahan penganggaran belanja modal. b. Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 mengungkapkan 5 temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :

III - 119


1) Pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan umum belum tertib; 2) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlambat menyetorkan uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Kas Umum Daerah; 3) Surat Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Penganggaran dan pelaksanaan belanja hibah tidak tertib; 5) Penggunaan

dana

hibah

sebesar

Rp

25.000.000,00

berindikasi

merugikan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi BPK RI terhadap laporan keuangan Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 diatas, dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dalam Rencana Aksi (Action Plan), dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Menyiapkan formasi pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual; b) Meningkatkan pengawasan oleh Kepala SKPD atas penatausahaan buku pembantu pajak yang dikelola oleh bendahara pengeluaran; c)

Menerapkan penatausahaan piutang pajak dan retribusi yang tertib sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat;

d) Meningkatkan pengawasan dalam pencatatan dan pelaporan administrasi persediaan; e) Meningkatkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang semakin handal dan optimal; f)

Meningkatkan pengawasan dalam pelaporan penatausahaan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan;

g) Meningkatkan pengawasan dalam melakukan penganggaran oleh TAPD agar lebih cermat; h) Meningkatkan pengawasan atas pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran;

III - 120


i)

Lebih cermat dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah, mekanisme perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan daerah dengan mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari pelaksanaan tindak lanjut temuan diatas diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Barat lebih optimal sehingga di tahun 2015 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memperoleh opini WTP tanpa paragraph penjelas sekaligus mendorong pengelolaan keuangan dari berbasis kas menuju berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.61 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

2.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

%

4,47

6,7

66,72

WTP

WTP

100

Sasaran Strategis 13 adalah ” Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan administrasi publik” Dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :

III - 121


Tabel 3.62 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Administrasi Publik Tahun 2014 CAPAIAN TARGET TAHUN 2013 2014


SATUAN

REALISASI

%

1. Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (skala AE)

Skala

B

B

B

100

2. Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap administrasi kependudukan (skala A-E)

Skala

B

B

B

100

3. Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP)

%

97,91

90

81,45

90,5

4. Cakupan penduduk berkartu keluarga (KK) per satuan penduduk (wajib berkartu keluarga)

%

82,82

90

86,96

96,62

5. Cakupan bayi berakte kelahiran

%

87,65

90

91,22

101,36

6. Cakupan bangunan ber-IMB

%

2,7

4

3,03

75,8

7. Cakupan bangunan ber-SIG

%

55

70

63,06

90,08

8. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

%

0

100

67

67

9. Penyelesaian izin Lokasi

%

0

100

100

100

Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat (KPMPP) adalah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Unit

Pelayanan

Instansi

Pemerintah. Pada Tahun 2014, KPMPP melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kriteria responden adalah para pengguna layanan pada KPMPP. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan pengukuran 14 (empat belas) unsur pelayanan. Hasil dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat tersebut menggunakan sampling dari pengguna layanan dengan berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan diperoleh hasil skor IKM sebesar 80,10, sehingga kinerja unit pelayanan ini

III - 122


berada dalam skala pelayanan B dengan kategori Baik (nilai interval konversi indeks kepuasan masyarakat 62,51 – 81,25). Sementara untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tahun 2014 sebesar 79,59 (skala B), yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 dengan nilai IKM sebesar 78,91. Keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tersebut dikarenakan telah tersedianya media informasi dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Waktu pelayanan yang diberikan telah jelas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan pencatatan kelahiran dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 hari dan pelayanan pencatatan dan pembuatan KTP serta KK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 hari. Target cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP) pada tahun 2014 sebesar 90% dan terealisasi sebesar 81,45%. Capaian ini berdasarkan jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 114.107 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 140.096 jiwa. Untuk

realisasi capaian KTP adalah menggunakan data perekaman KTP

Elektronik dengan wajib KTP bersumber dari server SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencapaian tahun 2014 ini menurun jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 97,91% dengan penduduk wajib KTP sebanyak 102.650 jiwa, dan terealisasi sebesar 100.503 jiwa. Dari data Server AFIS KTP Elektronik tahun 2015 jumlah perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Bangka Barat sebesar 114. 107 jiwa dan yang telah di distribusi sebanyak 105.664 (92,60%). Belum tercapainya target tersebut dikarenakan antara lain : 1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pembuatan KTP; 2. Adanya penduduk pendatang yang telah mengurus KK tetapi belum mengurus KTP serta permasalahan teknis lain misalnya jumlah mutasi penduduk (penduduk datang) yang pada tahun 2014 berjumlah 3.757 jiwa; 3. Masyarakat masih menganggap pembuatan KTP Elektronik memakan waktu yang lama, sehingga enggan melakukan perekaman serta KTP manual masih dianggap lebih berguna daripada KTP Elektronik (terutama bagi pemegang KTP seumur hidup); 4. Pembatasan perekaman KTP Elektronik yang disebabkan adanya kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk masing-masing daerah.

III - 123


Secara teknis sampai 31 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih mengeluarkan KTP Manual sebanyak 83.809 lembar. Selanjutnya mulai 1 Januari 2015, diganti dengan surat keterangan dan tidak mengeluarkan KTP manual. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik (yang telah melaksanakan perekaman namun belum memegang KTP Elektronik). Pencapaian indikator cakupan penduduk berkartu keluarga per satuan penduduk (wajib berkartu keluarga) pada tahun 2014 belum mencapai target, dari target 90% hanya tercapai sebesar 86,96% dengan capaian kinerja sebesar 96,62%. Jumlah keluarga yang belum memiliki kartu keluarga pada tahun 2014 sebanyak 8.054 KK dan yang telah memiliki kartu keluarga sebanyak 53.732 KK dari 61.786 KK yang wajib memiliki kartu keluarga di Kabupaten Bangka Barat. Indikator cakupan bayi berakte kelahiran pada tahun 2014 diperoleh melalui jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran sebanyak 2.920 jiwa dibandingkan dengan jumlah bayi di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3.201 jiwa atau pencapaian indikator sebesar 91,22%.Keberhasilan capaian cakupan bayi berakte Kelahiran antara lain penerbitan akte yang sudah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 yaitu gratis dan berdasarkan domisili serta adanya MOU dengan RSUD Sejiran Setason terkait akte kelahiran dan akte kematian. Capaian kinerja dari indikator meningkatnya cakupan bayi berakte kelahiran adalah 101,36% atau sangat baik. Pada indikator cakupan bangunan ber-IMB di tahun 2014 capaian yang dapat terealisasi sebesar 3,03% dari target 4%. Dari jumlah bangunan yang wajib ber-IMB sebanyak 44.752 bangunan, yang sudah memiliki IMB berjumlah 1.359 bangunan. Sedangkan untuk tahun lalu capaian realisasi 2,70% dari target capaian 3% dengan jumlah IMB baru yang dikeluarkan di tahun 2013 sebanyak 211 izin. Dibandingkan dengan tahun lalu capaian di tahun 2014 mengalami penurunan, karena dapat dilihat dalam satu tahun orang membuat IMB di Kabupaten Bangka Barat hanya sebanyak 156 izin. Belum tercapainya target tersebut disebabkan masih minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan IMB serta belum adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam hal kepemilikan IMB.

III - 124


Untuk cakupan bangunan ber-SIG di tahun 2014, yaitu dari target 70% terealisasi sebesar 63,03%. Target bangunan yang wajib ber-SIG pada tahun 2014 yaitu 2.727 unit dan terealisasi sebanyak 2.366 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 55%, maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan 8,03%. Tabel 3.63 Data Perizinan yang dikeluarkan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

Kecamatan

IMB

SIG

Izin Trayek

Izin Usaha Perikanan

103

134

6

1

1.

Muntok

2.

Simpang Teritip

4

8

0

0

3.

Tempilang

4

11

0

0

4.

Kelapa

12

23

0

0

5.

Jebus

9

15

0

0

6.

Parittiga

24

35

1

0

156

226

7

1

Total

Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Selain itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain melalui : 1. Meningkatkan sumber daya dalam pelayanan perizinan dan investasi 2. Lebih melakukan pengembangan-pengembangan terhadap pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan menengah 3. Menyediakan sarana informasi perizinan dengan adanya website KPMPP (KPMPP.bangkabaratkab.go.id). 4. Menyediakan

sarana

pengaduan

masyarakat

melalui

teknologi

BBM

(Blackberry messeger) dan bisa juga melalui SMS (Short Message Service). 5. Melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan mobile, dimana kegiatan perizinan dilakukan langsung terjun ke lapangan ke setiap Kecamatan se Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian indikator penyelesaian izin lokasi sebesar 100% dikarenakan pada tahun 2014 tidak ada pengajuan izin lokasi. Pada tahun 2014 ada 3(tiga) kasus pertanahan yang ditangani, yaitu kasus tanah SMKN 1 Kelapa di Desa Dendang, Kasus tanah gedung obat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, dan Kasus Sdr. Mino di Jembatan Kadur. Dari 3 (tiga) kasus tersebut, 2 (dua) kasus yang dapat

III - 125


diselesaikan, sedangkan 1(satu) kasus yaitu kasus tanah gedung obat Dinas Kesehatan belum dapat diselesaikan. Kendala penyelesaian kasus tanah gedung obat Dinas Kesehatan adalah belum dikeluarkannya persetujuan DPR RI terhadap Kawasan Hutan yang masuk ke dalam kriteria DPCLS (Dampak Penting dengan Cakupan Luas dan Strategis), serta minimnya surat-surat pendukung lahan yang dikonflikkan. Tabel 3.64 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Administrasi Publik Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

1.

2.


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (skala A-E)

Skala

B

B

B

Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap administrasi kependudukan (skala A-E)

Skala

B

B

B

3.

Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP)

%

81,45

100

81,45

4.

Cakupan penduduk berkartu keluarga (KK) per satuan penduduk (wajib berkartu keluarga)

%

86,96

100

86,96

5.

Cakupan bayi berakte kelahiran

%

91,22

95

96,02

6.

Cakupan bangunan ber-IMB

%

3,03

4

75,75

7.

Cakupan bangunan ber-SIG

%

63,06

75

84,08

8.

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

%

67

100

67

9.

Penyelesaian ijin Lokasi

%

100

100

100

Sasaran Strategis 14 adalah ”Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat” Indikator kinerja serta target sebagai berikut :

III - 126


Tabel 3.65 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan dalam Kehidupan Bermasyarakat Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 1 orang di setiap RT

1 orang di setiap RT

116,57

100

170,58

170,58

2. Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

kasus

0

0

0

100

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden

%

-

74

71,07

96,04

4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD

%

-

72

75,23

104,49

5. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

%

0

100

100

100

Untuk sasaran terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator konflik, suku, agama dan ras (SARA) tercapai 100% dikarenakan pada tahun 2014 di Kabupaten Bangka Barat tidak terjadi koflik terkait SARA. Hal tersebut dicapai dengan pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain Kegiatan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, Kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Bangka Barat dan Kegiatan Pelatihan Terpadu Kontijensi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bangka Barat. Meskipun tidak terjadi konflik yang berbasis SARA namun pada tahun 2014 terjadi Konflik Sosial berupa unjuk rasa sebanyak 2 (dua) kali yang disebabkan oleh penolakan aktifitas/ beroperasinya kapal isap di wilayah laut Teluk Limau, Kecamatan Parittiga dan penolakan aktifitas tambang di laut baik Tambang Inkonvensional Apung dan kapal keruk di Pantai Pasir Kuning, Kecamatan Tempilang. Untuk indikator Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 1 orang di setiap Rukun Tetangga di mana pencapaian dari indikator tersebut sebesar 170,58%, dari jumlah Linmas sebanyak 916 orang dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 537. Pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan pelatihan dasar Linmas sebanyak 150 orang dengan harapan anggota Linmas memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan

III - 127


yang cukup dalam pelaksanaan tugas di daerah mereka masing-masing serta kegiatan Pengamanan Tak Langsung pada saat Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD terealisasi sebesar 78,22% dari target 72%. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD pada tahun 2009 sebesar 67,41%, maka terjadi peningkatan yang cukup besar. Sementara untuk indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan target 74% dapat direalisasikan sebesar 71,07%. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 123.790 orang, yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 87.983 orang. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi yaitu sebanyak 35.807 orang

dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan 379 Tempat Pemungutan Suara. Dalam rangka pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan dukungan program pendidikan politik masyarakat. Kegiatan yang menunjang program tersebut antara lain: 1. Pembentukan Tim Verifikasi kelengkapan adiministrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik. Kegiatan ini merupakan fasilitasi terhadap Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD. 2. Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban keuangan Parpol yang ada di kursi DPRD. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman Anggota Legislatif tentang bantuan keuangan Parpol. 3. Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Legislatif. Tujuan dibentuk Tim ini untuk memantau keadaan politik Pemilu Legislatif agar tercipta Pemilu yang JURDIL dan aman kondusif, serta meningkatnya kehidupan politik yang demokratis. 4. Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Presiden/Kepala Daerah. Cakupan tingkat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai 100% yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Penegakan Peraturan Daerah sebanyak

III - 128


10 kali perbulan, namun pemberian sanksi kepada pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat masih bersifat pembinaan persuasif. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.66 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan dalam Kehidupan Bermasyarakat Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 1 orang di setiap RT


170,58


170,58

0

0

100

2. Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

kasus

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden

%

71,07

74

96,04

4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD

%

75,23

72

104,49

5. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

%

100

100

100

Sasaran Strategis 15 adalah ”Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.67 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

%

100

100

100

100

III - 129


Untuk pencapaiaan sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2014 ini adalah 100% atau dengan kategori sangat baik. Pencapaian ditunjang dari adanya penanganan pengaduan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalam unit pelayanan terpadu. Dari jumlah seluruh pengaduan tindak kekerasan sebanyak 45 kasus yang diterima oleh unit P2TP2A, terdapat 5 kasus yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh petugas P2TP2A sedangkan sisanya diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Indikator korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu merupakan salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang ada di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan target di tahun 2014 sebesar 100%. Dengan melihat capaian indikator daerah sampai dengan tahun 2014 sebesar 100% maka target SPM yang ditetapkan tersebut telah terpenuhi. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.68 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

SATUAN

CAPAIAN s.d. RENCANA TAHUN 2014 s.d. 2015

%

100

100

%

100

Sasaran Strategis 16 adalah ” Terpenuhinya Pelayanan Dasar Keluarga Berencana” dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :

III - 130


Tabel 3.69 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Keluarga Berencana Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 2. Rata-rata jumlah anak per keluarga 3. Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun 4. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB satu petugas di setiap dua desa/kel 5. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 6. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap desa/ kelurahan 7. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

%

80,19

84,25

82,69

98,15

Jiwa

0,90

2,3

2,07

110

%

4,02

3,5

3,5

100

%

81,25

100

87,5

87,5

%

10,4

5

7,5

50

%

100

100

100

100

%

0

30

0

0

Sasaran terpenuhinya pelayanan dasar keluarga berencana didukung oleh 7 sasaran dengan pencapaian 77,95% dengan kategori sangat baik, dengan rincian indikator kinerja sebagai berikut : 1. Indikator cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif pada tahun 2014 mencapai 82,69% dengan jumlah PUS pada tahun 2014 sebanyak 38.756 orang dan yang menjadi peserta KB sebanyak 32.047 orang. Pencapaian indikator cakupan PUS menjadi peserta KB aktif pada tahun 2014 masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 84,25%. Jika di bandingkan dengan pencapaian PUS yang menjadi peserta KB aktif di tahun 2013 sebesar 80,19% dengan jumlah Pasangan Usia Subur di tahun 2013 berjumlah 36.337 orang dan jumlah peserta KB sebanyak 29.140 orang, terjadi peningkatan sebesar 2,5%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif di tahun 2014 sebesar 2.907 atau sekitar 9,98% dari tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 65%, maka capaian Kabupaten Bangka Barat telah melebihi target. Pencapaian ini didukung dengan

III - 131


adanya peningkatan pelayanan KB keliling di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat serta adanya penyebarluasan informasi tentang pelayanan KB sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB.

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Grafik 3.35 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB dan tidak ber-KB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

2. Pencapaian indikator rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2014 sebesar 110%, dengan realisasi rata-rata anak per keluarga pada tahun 2014 sebesar 2,07 dari target 2,30. Jumlah anak di tahun 2014 sebanyak 110.367 orang di bandingkan dengan jumlah keluarga di tahun 2014 sebanyak 53.104 KK. 3. Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun ditahun 2014 telah mencapai target yaitu sebesar 3,5% atau sebanyak 1.372 orang. PUS yang istrinya di bawah 20 tahun merupakan salah satu indikator SPM bidang Keluarga Berencana yang harus dipenuhi dengan target pencapaian di tahun 2014 sebesar 3,5% dan sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan tahun 2013. Hal tersebut didukung dengan adanya kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dalam kegiatan ini, para remaja diberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja serta pemahaman III - 132


remaja tentang pentingnya pendidikan moral yang harus ditumbuhkan di dalam lingkungan keluarga. Di dalam kegiatan ini juga dibentuklah PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang beranggotakan siswa di sekolah tersebut yang nantinya para siswa yang terlibat di dalam PIK_KRR ini akan menyebarkan informasi mengenai edukasi kesehatan reproduksi remaja kepada sesama siswa lainnya.; 4. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB satu petugas di setiap dua desa/kelurahan tercapai 87,50% dari target yang ditetapkan 100%. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

pada tahun 2014

berjumlah 28 orang yang terdiri dari 15 PNS dan 13 PHL. Di tahun 2014 ini jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB

ini mendapat

tambahan petugas sebanyak 2 orang dari jumlah awal di tahun 2013 sebanyak 26 orang. PLKB ini yang ditugaskan di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat sehingga dengan melihat capaian yang ada, jumlah PLKB di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan saat ini masih belum cukup untuk melayani seluruh desa yang ada (64 desa/kelurahan); 5. Capaian indikator cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi pada tahun 2014 belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 5%, dengan realisasi 7,57% sehingga capaian kinerja 50%. Namun pencapaian ini lebih baik dari tahun lalu, dimana dalam capaian di tahun 2014 ini terlihat penurunan sebesar 858 PUS, dari tahun 2013 berjumlah 3.792 PUS menjadi 2.934 PUS. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan KB yang tidak hanya menggunakan alat dan obat yang dibiayai oleh Pemerintah tetapi juga telah menggunakan alat dan obat secara mandiri; 6. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap desa/ kelurahan telah tercapai 100% pada tahun 2014 dengan jumlah kader bina sebanyak 219 orang yang terdiri dari PPKBD sejumlah 64 orang dan Sub PPKBD sebanyak 155 orang; 7. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi merupakan salah satu SPM yang harus dipenuhi yang mana didalam peraturannya dikatakan bahwa penyediaan alat dan obat ini merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30%

III - 133


oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi. Di Kabupaten Bangka Barat, penyediaan obat dan alat kontrasepsi hanya bersumber dari APBN melalui BKKBN saja hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan penyediaan obat dan alat kontrasepsi yang dibiayai dengan menggunakan dana APBD Kabupaten. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.70 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Keluarga Berencana Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

2.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

3. 4.

SATUAN

CAPAIAN s.d. RENCANA TAHUN 2014 s.d. 2015

%

%

82,69

85

97,28

Jiwa

2,07

2,25

108

Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun

%

3,5

3,5

100

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB satu petugas di setiap dua desa/kel

%

87,5

100

87,5

5.

Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

%

7,5

5

50

6.

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap desa/ kelurahan

%

100

100

100

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

%

0

30

0

7.

Sasaran Strategis 17 adalah ” Meningkatnya kesejahteraan Sosial masyarakat” dengan indikator kinerja serta target sebagai berikut :

III - 134


Tabel 3.71 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2014 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Tingkat kesejahteraan keluarga (keluarga sejahtera II s.d III+)

%

88,76

89,14

88,41

99,18

2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar

%

77,97

82

89

109


Pencapaian dari sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat adalah 104,09% atau sangat baik. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Tingkat kesejahteraan keluarga (keluarga sejahtera II s.d III+) dan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar. Untuk capaian indikator tingkat kesejahteraan keluarga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 88,76% di tahun 2013 menjadi 88,41% di tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2014 khususnya di sektor pertambangan yang disebabkan oleh adanya upaya penertiban tambang ilegal oleh aparat penegak hukum serta berkurangnya area penambangan. Sektor pertambangan di Bangka Belitung khususnya di Bangka Barat merupakan sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Bangka Barat di mana menjadi mata pencaharian yang paling dominan ketimbang sektor lainnya. Walaupun tidak mencapai target tetapi jika dilihat dari jumlah keluarga sejahtera di setiap tahapan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah keluarga sejahtera II sebanyak 18.386 KK (naik sebesar 4,87%), jumlah keluarga sejahtera III sebanyak 27.301 (naik sebesar 8,44%) dan jumlah keluarga sejahtera III plus sebanyak 1.264 KK (naik sebesar 20,61%). Malahan untuk jumlah keluarga pra sejahtera di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sejumlah 92 orang atau 8,19%.

III - 135


Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Grafik 3.36 Perkembangan Jumlah Keluarga Menurut Pentahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2014

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan sosial adalah melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sementara indikator SPM yang digunakan untuk mengukur sasaran

meningkatnya

kesejahteraan

sosial

masyarakat

yaitu

Persentase

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 adalah 11.239 jiwa. Jumlah PMKS di tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 5,02% dibandingkan dengan jumlah PMKS di tahun 2013 yang berjumlah 10.701 jiwa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan sosial kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diantaranya yaitu bantuan Beras Miskin kepada 4.744 KK; pembangunan Rumah layak huni sebanyak 35 unit serta bantuan jaminan hidup kepada lansia sebanyak 20 jiwa dan orang cacat sebanyak 125 jiwa. Selain jenis bantuan di atas dalam segi pemberdayaan sosial juga terdapat bantuan pengembangan usaha yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah memiliki usaha berupa bantuan peralatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Untuk tahun 2014, jumlah PMKS yang memperoleh

bantuan sosial pada tahun 2014 sebanyak 10.023 jiwa sehingga jika dibandingkan dengan bantuan yang diberikan di tahun 2013

sejumlah 8.344 jiwa terjadi

III - 136


peningkatan pemberian bantuan kepada PMKS

yang membuat pencapaian

indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar sebesar 89%. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.72 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

%

88.41

90

98,23

%

89

85

104,91

Tingkat kesejahteraan keluarga (keluarga sejahtera II s.d III+)

2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar

Sasaran Strategis 18 adalah ” Tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.73 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya SDM yang Mampu Mengelola SDA Tahun 2013 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

%

69,17

65,61

63,48

96,75

2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

%

3,91

4,04

3,03

125

3. Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri

%

20,83

45

16,1

35,78

4. Penempatan tenaga kerja terdaftar

%

14,08

22

15,8

71,82


Sasaran strategis tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA terdiri dari 4 indikator sasaran. Keempat indikator sasaran tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, penyerapan lulusan pasca pendidikan III - 137


dan pelatihan yang bekerja/mandiri, dan penempatan tenaga kerja terdaftar. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 65,61%, dari target tersebut realisasi yang dapat dicapai sebesar 63,48% sehingga capaian sasaran tahun 2014 sebesar 96,75%, ini berarti memiliki kategori baik untuk mendukung capaian sasaran. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 4,04%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 3,03% dengan capaian sasaran sebesar 125%, ini berarti memiliki kategori sangat baik untuk mendukung capaian sasaran. Indikator tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang menurun/mengecil sehingga semakin kecil realisasi maka capaian sasaran akan semakin tinggi atau semakin baik. Selanjutnya indikator penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri ditargetkan sebesar 45% dengan realisasi hanya mencapai 16,1% yang mengakibatkan capaian sasaran hanya sebesar 35,78% yang berarti kurang baik dalam mendukung capaian sasaran. Terakhir indikator penempatan tenaga kerja terdaftar ditargetkan sebesar 22% dengan realisasi sebesar 15,8% sehingga capaian sasaran yang dicapai sebesar 71,82% yang memiliki kategori baik untuk mendukung capaian sasaran. Berdasarkan penjelasan 4 indikator sasaran dengan target yang dicapai maka capaian sasaran tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA sebesar 82,34% yang berarti baik dalam mendukung visi misi Kabupaten Bangka Barat. Kondisi realisasi dan capaian sasaran sampai tahun 2014 atau tahun ke-4 RPJMD 2010-2015 menunjukan angka realisasi yang fluktuatif untuk indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan indikator penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri realisasinya cenderung menurun. Sementara itu indikator penempatan tenaga kerja terdaftar realisasinya cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.74 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Tersedianya SDM yang Mampu Mengelola SDA Tahun 2011-2014 Tahun 2011 Indikator

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Realisasi

Capaian sasaran

Realisasi

Capaian Sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja*

69,3%

107,59%

69,3%

107,01%

65,16%

100%

63,48%

96,75%

2. Tingkat pengangguran

3,64%

130,53%

3,64%

125,56%

3,91%

115,59%

3,03%

125%

III - 138


Tahun 2011 Indikator

Realisasi

Capaian sasaran

0%

10,93%

Tahun 2012 Realisasi

Capaian Sasaran

0%

42,86%

68,31%

8,73%

Tahun 2013

Tahun 2014

Realisasi

Capaian sasaran

Realisasi

Capaian sasaran

122,45%

20,83%

52,07%

16,1%

35,78%

48,5%

14,08%

70,4%

15,8%

71,82%

terbuka* 3. Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri** 4. Penempatan tenaga kerja terdaftar**

Rata-rata Capaian Sasaran 76,61% Sumber : * Badan Pusat Statistik ** Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100,88%

84,51%

82,34%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 realisasi TPAK mencapai 69,3%, persentase ini dapat dipertahankan kembali pada tahun 2012, namun sampai tahun 2014 terus menurun menjadi 63,48%. Capaian sasaran pada tahun 2011 mencapai 107,59%, namun kondisi ini terus menurun bahkan pada tahun 2014 capaian sasaran hanya mencapai 96,75%. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat semakin menurun. Sampai tahun 2014 tingkat realisasi TPAK sebesar 63,48% belum mencapai target yang diharapkan yaitu 65,61%. Pada tahun 2011 realisasi tingkat pengagguran terbuka mencapai 3,64%, kondisi ini berhasil dipertahankan pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 3,79% dan menurun pada tahun 2014 menjadi 3,03%. Sementara itu dilihat dari capaian sasarannya semakin menurun, hal ini disebabkan karena indikator ini memiliki target negatif dalam arti target tersebut diharapkan semakin tahun semakin kecil. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2011 capaian sasaran TPT sebesar 130,53% dan terus menurun sampai tahun 2013, namun tahun 2014 capaian sasaran meningkat menjadi 125%. Sampai tahun 2014, berdasarkan hasil realisasi yang dicapai sebesar 3,03% menunjukan bahwa target yang ditetapkan sebesar 4,04% telah terlampaui. Guna mencapai target indikator sasaran yang diharapkan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Belum tercapainya target indikator TPAK yang diharapkan disebabkan oleh kurang tersedianya lowongan pekerjaan baru, sehingga di tahun mendatang SKPD terkait diharapkan dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk perekrutan tenaga kerja.

III - 139


Indikator penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri realisasinya cenderung terus menurun setiap tahunnya. Realisasi tahun 2011 belum memiliki data sehingga realisasi dan capaian sasaran masih nol (0). Pada tahun 2012 realisasi indikator ini mencapai 42,86%, namun terus menurun bahkan pada tahun 2014 capaian realisasinya semakin buruk yaitu hanya mencapai 16,1%. Akibat terus menurunnya realisasi menyebabkan capaian sasaran yang dihasilkan pun semakin menurun. Capaian sasaran tahun 2012 sebesar 122,45% tetapi turun drastis pada tahun 2013 menjadi 52,07% dan memburuk pada tahun 2014 yang hanya sebesar 35,78%. Ketercapaian realisasi yang rendah pada tahun 2014 menyebabkan target yang diharapkan tidak tercapai. Untuk mendukung pancapaian target indikator ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Rendahnya realisasi terhadap target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya lowongan pekerjaan, tidak adanya dana untuk membuka usaha. Selanjutnya realisasi indikator penempatan tenaga kerja terdaftar pada tahun 2011 sebesar 10,93% dan turun menjadi 8,73% pada tahun 2012, namun meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 14,08% dan 2014 menjadi 15,8%. Dari sisi capaian sasaran, tahun 2014 memiliki capaian sasaran sebesar 71,82% dan merupakan capaian sasaran paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi ke-4 indikator ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 69.3

69.3

65.16

70

63.48

60 50

42.86

tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka

40 30 20 10

20.83 14.08

10.93 3.64 0

3.64

2011

2012

8.73

3.79

16.1 15.8 3.03

2013

2014

0

Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri

Penempatan tenaga kerja terdaftar

Sumber : - Badan Pusat Statistik - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Gambar 3.37 Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penyerapan Lulusan Pasca Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerja Mandiri, dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar di Kabupaten Bangka Barat 2011-2014 III - 140


Berdasarkan penjelasan kondisi indikator tersebut dijelaskan bahwa sasaran tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA secara umum mengalami penurunan meskipun pada tahun 2012 meningkat. Capaian sasaran tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 100,88%, sedangkan capaian sasaran terendah dicapai pada tahun 2011 hanya sebesar 76,61% sementara pada tahun 2014 sebesar 82,34%. Kondisi ini menunjukan bahwa SKPD terkait perlu meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD di akhir perencanaan tahun 2015, maka dapat dilihat pencapaiannya sebagai berikut. Tabel 3.75 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya SDM yang Mampu Mengelola SDA Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

65,48

66,11

99,05

2. Tingkat pengangguran terbuka

%

3,01

3,54

114,97

3. Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri

%

16,1

50

32,2

4. Penempatan tenaga kerja terdaftar

%

15,8

24

65,83


Sasaran Strategis 19 adalah ”Meningkatnya peluang investasi dan usaha ekonomi kerakyatan ” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.76 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peluang Investasi dan Usaha Ekonomi Kerakyatan Tahun 2014 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

%

-

70

1,02

1,45

- Pertumbuhan Usaha Kecil

%

0,27

25

0,18

0,72

- Pertumbuhan Usaha Menengah

%

3,16

10

6,12

61,2

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Pertumbuhan Usaha - Pertumbuhan Usaha Mikro

III - 141



SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

2. Pertumbuhan koperasi aktif 3. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi atau nasional 4. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

%

10,9

8

15,52

194

kali/tahun

1

1

0

0

sektor/ bidang

-

2

2

100

Dapat dilihat bahwa indikator pertumbuhan usaha mikro dan usaha kecil masih jauh dari harapan atau target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 pertumbuhan usaha mikro ditargetkan sebesar 70% sementara realisasi yang dicapai hanya 1,02% dengan capaian sasaran 1,45%. Sedangkan pertumbuhan usaha kecil ditargetkan sebesar 25% sementara realisasi yang dicapai hanya 0,18% dengan capaian sasaran 0,72%. Selanjutnya pertumbuhan usaha menengah ditargetkan sebesar 10% dengan realisasi 6,12% dan capaian sasaran 61,2%. Koperasi aktif yang merupakan salah satu indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 8% dengan realisasi 15,52% sehingga capaian

sasaran

yang

dihasilkan

sebesar

194%.

Selanjutnya

indikator

terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi atau nasional ditargetkan 1 kali dan tidak dapat direalisasikan sehingga capaian sasarannya 0%. Untuk indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan ditargetkan sebesar 2 sektor dan terealisasi semua sehingga capaian sasarannya sebesar 100%. Dari capaian sasaran indikator-indikator yang ada, capaian sasaran rata-rata pada tahun 2014 dihasilkan sebesar 89,34% yang berarti sangat baik untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2014 realisasi pertumbuhan usaha mikro dan usaha menengah mengalami peningkatan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 realisasi pertumbuhan usaha mikro sebesar 0% sementara pada tahun 2014 mencapai 1,02%, sehingga capaian sasarannya juga meningkat dari 0% pada tahun 2013 menjadi 1,45% pada tahun 2014. Selanjutnya pertumbuhan usaha menengah realisasi yang dicapai sebesar 3,16% pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,12% pada tahun 2014, sehingga capaian sasaran juga meningkat dari 25,99% pada tahun 2013 menjadi

III - 142


61,2% pada tahun 2014. Sedangkan realisasi pertumbuhan usaha kecil mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 0,27% pada tahun 2013 menjadi 0,18% pada tahun 2014. Penurunan realisasi ini menyebabkan capaian sasaran juga menurun. Pada tahun 2013 capaian sasaran sebesar 1,1% dan pada tahun 2014 menjadi 0,72%. Dari ketiga indikator tesebut, belum ada satu pun yang dapat mencapai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menekuni usaha-usaha yang mereka lakukan menjadi mata

pencaharian

utama

mereka.

Namun

demikian

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus melakukan usaha peningkatan jumlah UMKM dengan melaksanakan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Tabel 3.77 Jumlah dan Pertumbuhan Usaha di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 Jenis Usaha

Jumlah

Pertumbuhan

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Usaha Mikro

36.465

38.418

38.418

39.360

5,36

-

1,02

Usaha Kecil

13.572

14.415

14.454

14.481

6,21

0,27

0,18

67

95

98

104

41,79

3,16

6,12

Usaha Menengah

Sementara, untuk indikator pertumbuhan koperasi aktif di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 10,9% menjadi 15,52% pada tahun 2014, dan dari target yang ditetapkan sebesar 8% telah terlampaui. Capaian sasaran indikator ini pun mengalami peningkatan dari 136,25% pada tahun 2013 menjadi 194% pada tahun 2014. Tercapainya target yang ditetapkan dari indikator ini karena didukung oleh program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

III - 143


90

90

80

60

64

50

50

48

40 33.33

30 20

70

71

60

40

80

82

70

30

20

15.49

10.94

10 0

20 10 0

2011

2012 Jumlah Koperasi

2013

2014

pertumbuhan koperasi

Gambar 3.38 Jumlah dan Pertumbuhan Koperasi Aktif di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

Selanjutnya indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi atau nasional pada tahun 2014 tidak dapat direalisasi sehingga capaian sasarannya 0%. Hal ini menyebabkan realisasi dan capaian sasaran lebih kecil dari tahun 2013, sehingga capaian target pertahun sampai tahun 2014 belum tercapai. Penyebab dari tidak terealisasinya indikator terakhir ini dikarenakan kegiatan ini dialihkan menjadi kegiatan kerjasama dibidang homestay tentang pengembangan homestay dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo. Indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2014. Indikator ini ditargetkan sebesar 2 sektor dan dapat direalisasikan sesuai target sehingga capaian sasaran sebesar 100%. Tercapainya indikator ini didukung oleh program Peningkatan promosi dan Kerjasama dengan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, Pameran Luar Daerah yang Potensial APKASI di Jakarta dan Promosi Investasi di Yogyakarta. Promosi dilakukan untuk 2 sektor/bidang yaitu pariwisata dengan sektor wisata pantai dan sejarah serta sektor industri dengan fokus Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan penjelasan diatas, capaian sasaran meningkatnya peluang investasi dan usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2014 sebesar 78,78% dengan kategori baik. Capaian sasaran ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan koperasi III - 144


aktif dan pertumbuhan usaha menengah serta terlaksananya indikator baru yaitu indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan meskipun indikator sasaran terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi atau nasional tidak terlaksana. Dengan demikian capaian sasaran tersebut sangat baik guna mendukung visi dan misi Kabupaten Bangka Barat. Tidak kalah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah ditahun mendatang adalah untuk terus meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil serta mutu produk yang berkualitas, melalui peningkatan kesadaran masyarakat baik dengan sosialisasi, pelatihan maupun pembinaan dan pendampingan usaha. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD di akhir periode, indikator pada pertumbuhan usaha mikro dan kecil masih terlihat cukup jauh dari target yang ditetapkan, sedangkan indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi atau nasional dan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan perlu komitmen untuk mencapai target sampai tahun 2015, namun pertumbuhan usaha menengah dan koperasi aktif telah dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Tabel 3.78 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peluang Investasi dan Usaha Ekonomi Kerakyatan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

- Pertumbuhan Usaha Mikro

%

1,02

70

1,46

- Pertumbuhan Usaha Kecil

%

0,18

25

0,72

- Pertumbuhan Usaha Menengah

%

6,12

10

61,20

%

15,52

8

194,00

kali/ tahun

1

3

33,33

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Pertumbuhan Usaha

2. Pertumbuhan koperasi aktif 3. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi atau nasional

III - 145


4


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Sektor / bidang

2

4

50,00

Sasaran Strategis 20 adalah ” Meningkatnya ketersediaan energi listrik” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.79 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik Tahun 2014 SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

- Desa/kelurahan

%

100

100

100

100

- Dusun

%

96,88

98

98,77

100,78

MW

20,351

20,351

20,351

100

- PLN

%

83,5

88

84,6

96,1

- Non PLN

%

16,5

12

15,4

71,7

- Fasilitas Umum

%

71,52

90

71,52

79,5

- Lampu jalan pedesaan

%

50,19

35

58,4

166,9

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Cakupan desa/kelurahan/ dusun berlistrik (PLN)

2. Ketersediaan energi listrik 3. Cakupan Rumah Tangga Berlistrik

4. Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN)

Dari indikator sasaran kinerja di atas dicapai rata-rata sebesar 106,14% atau masuk dalam pencapaian kinerja kategori sangat baik. Pencapaian indikator sasaran terkait ketersediaan energi listrik sudah tercapai sejak tahun 2013 kemarin dengan besaran kapasitas yaitu 20,351 MW. Dari data yang disampaikan, ketersediaan energi listrik untuk Kabupaten Bangka Barat di tahun 2014 tetap sama yaitu 20,351 MW. Energi listrik di Kabupaten Bangka Barat saat ini dalam kondisi baik, dimana terjadi surplus energi. Cakupan rumah tangga yang berlangganan listrik PLN bertambah menjadi 84,6% di tahun 2014 dari 83,5% di tahun 2013. Akan tetapi pencapaian di tahun 2014 belum bisa mencapai target yang ditetapkan dalam

III - 146


perjanjian kinerja untuk tahun 2014 yaitu sebesar 88%. Dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2014 sebanyak 44.695 rumah tangga, yang telah berlangganan listrik PLN sebanyak 37.803 rumah tangga. Dari pencapaian tersebut secara tidak langsung jumlah rumah tangga yang memiliki listrik non PLN masih bersisa sebanyak 6.892 rumah tangga atau 15,4% dari total rumah tangga yang ada. Terkait cakupan desa yang telah dialiri listrik PLN, sejak tahun 2013 kemarin sudah tercapai 100% dengan arti 60 desa dengan 4 kelurahan di Kabupaten Bangka Barat telah teraliri listrik PLN. Dalam hal ini pencapaian indikator cakupan desa yang telah dialiri listrik PLN untuk tahun 2014 juga terealisasi sebesar 100%. Untuk pencapaian indikator cakupan dusun yang telah dialiri listrik PLN di tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Di tahun 2013 masih terdapat 5 dusun yang belum teraliri listrik PLN yaitu Dusun Sadar Jaya Kecamatan Simpangteritip, Dusun Kampak Kecamatan Jebus, Dusun Jompong Kecamatan Parittiga, serta Dusun Limang dan Dusun Kabayan Kecamatan Kelapa. Di tahun 2014 dari 162 dusun yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih tersisa dua dusun yang belum teraliri listrik PLN yaitu Dusun Limang dan Dusun Kabayan di Kecamatan Kelapa. Pencapaian indikator cakupan fasilitas umum berlistrik non PLN di tahun 2014 tidak mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2012 yaitu sebesar 71,52%. Hal tersebut terjadi karena semenjak tahun 2013 kegiatan untuk pemasangan fasilitas umum berlistrik non PLN sudah tidak dilaksanakan. Akan tetapi secara nyata pencapaian indikator sasaran tersebut secara sendirinya akan mengalami peningkatan, karena jumlah fasilitas umum yang memerlukan pemasangan listrik non PLN sebagai bilangan pembagi semakin tahun semakin kecil, karena semakin banyaknya desa dan dusun yang teraliri listrik PLN. Untuk pencapaian indikator cakupan fasilitas berlistrik non PLN pada lampu jalan perdesaan, pada tahun 2014 dilakukan pemasangan sebanyak 45 titik yang tersebar di 6 kecamatan dengan perincian 6 titik di Kecamatan Muntok, 8 Titik di Kecamatan Simpangteritip, 12 titik di Kecamatan Jebus, 7 titik di Kecamatan Parittiga, 10 titik di Kecamatan Kelapa, dan 2 titik di Kecamatan Tempilang. Total keseluruhan lampu jalan perdesaan non PLN di tahun 2014 sudah mencapai angka 312 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Penambahan 45

III - 147


titik lampu jalan perdesaan non PLN di tahun 2014 menambah realisasi sebesar 8,24% dari pencapaian 50,19% di tahun 2013 menjadi 58,43% di tahun 2014. Tabel 3.80 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

- Desa/kelurahan

%

100

100

100

- Dusun

%

98,75

100

98,75

MW

20,351

20,351

100

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Cakupan desa/kelurahan/dusun berlistrik (PLN)

2. Ketersediaan energi listrik 3. Cakupan Rumah Tangga Berlistrik

%

- PLN

%

84,6

95

89

- Non PLN

%

15,4

5

-108

- Fasilitas Umum

%

71,52

90

79,5

- Lampu jalan pedesaan

%

58,4

55

106

4. Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN)

Pencapaian indikator cakupan desa yang telah dialiri listrik PLN sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 dimana ditahun 2013 ditargetkan semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat telah masuk aliran listrik dari pihak PLN dan pencapaiannya tepat sesuai dengan yang telah ditentukan, begitu juga dengan pencapaian indikator ketersediaan energi listrik di Kabupaten Bangka Barat yang telah berhasil dicapai yaitu sebesar 20,351 MW. Untuk pencapaian indikator dusun yang telah dialiri listrik PLN, sampai dengan tahun 2014 pencapaian sudah pada angka 98,75%, tersisa 2 dusun yang belum teraliri listrik PLN yaitu Dusun Limang dan Dusun Kabayan Kecamatan Kelapa. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2015 ditargetkan semua dusun yang ada di Kabupaten Bangka Barat sudah teraliri listrik PLN, sehingga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tahun 2015 yaitu 2 dusun tersebut.

III - 148


Tabel 3.81 Capaian Persentase Desa/Dusun yang telah dialiri Listrik PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 DESA / KELURAHAN No.

KECAMATAN

DUSUN

Jumlah Desa/Kel

% Listrik PLN

Jumlah Dusun

% Listrik PLN

1.

MUNTOK

7

100

17

100 %

2.

SIMPANGTERITIP

13

100

34

100 %

3.

JEBUS

11

100

26

100 %

4.

PARITTIGA

10

100

30

100 %

5.

KELAPA

14

100

28

92,86%

6.

TEMPILANG

9

100

27

100 %

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian indikator cakupan rumah tangga yang berlistrik PLN sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 84,6%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar 88% akhirnya menyebabkan semakin besarnya sisa target yang yang harus dicapai dikarenakan target indikator cakupan rumah tangga yang berlistrik PLN di tahun 2015 berada pada angka 95%. Sisa target di tahun 2015 harus dapat dilaksanakan dengan baik, agar pencapaian indikator lima tahunan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pencapaian indikator cakupan fasilitas umum berlistrik non PLN sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 71,52% dan tidak akan bertambah sampai dengan tahun 2015. Dengan kata lain bahwa pencapaian indikator cakupan fasilitas umum berlistrik non PLN sampai dengan tahun 2015 sebesar 90% akan sangat sulit direalisasikan. Pencapaian indikator cakupan fasilitas berlistrik non PLN pada lampu jalan perdesaan justru bertolak belakang dengan pencapaian indikator cakupan fasilitas umum berlistrik non PLN. Pencapaian indikator cakupan fasilitas berlistrik non PLN pada lampu jalan perdesaan sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 58,4% justru sudah melebihi target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar 55%. Sasaran Strategis 21 adalah ”Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi” Indikator kinerja serta target sebagai berikut :

III - 149


Tabel 3.82 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

1.

Cakupan rumah tangga pengguna air bersih

%

83,45

64

84,79

132,48

2.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

70,35

82

76,01

92,70

Sasaran meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi di tahun 2014 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 112,59% yaitu masuk dalam kategori sangat baik. Capaian cakupan rumah tangga pengguna air bersih adalah menggunakan data rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Indikator cakupan rumah tangga pengguna air bersih mencerminkan bahwa masyarakat telah menjalankan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu dalam menggunakan air bersih. Target tahun 2014 yaitu sebesar 64% dan terealisasi 84,79%, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 132,48% atau sangat baik. Sementara untuk indikator persentase rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang memiliki sanitasi yang juga merupakan salah satu indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Target tahun 2014 yaitu 82% dengan realisasi 76,01%. Capaian tersebut dihitung dari cakupan rumah tangga yang memiliki jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Target tersebut belum dapat mencapai target karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat khususnya untuk pemenuhan jamban sehat di tempat tinggalnya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013, maka realisasi di tahun 2014 tersebut lebih baik dengan peningkatan 5,66%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi maka pencapaian sampai dengan tahun 2014 sangat baik dengan pencapaian kinerja sebesar 109,93%. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

III - 150


Tabel 3.83 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

1.

Cakupan rumah tangga pengguna air bersih

%

84,79

65

130,45

2.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

76,01

85

89,42

Sasaran Strategis 22 adalah ”Lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan antar daerah” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.84 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Lancarnya Aksesibilitas dan Konektifitas Dalam dan Antar Daerah Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Cakupan jalan berkondisi baik

SATUAN %

CAPAIAN TAHUN TARGET 2013 2014 76,90

75

REALISASI

%

83,48

111,31

Untuk sasaran lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan antar daerah didukung oleh satu indikator yaitu cakupan jalan berkondisi baik dengan capaian indikator pada tahun 2014 yaitu 111,31%, dengan realisasi jalan berkondisi baik sebesar 83,48%. Cakupan jalan berkondisi baik diambil dari data jalan yang berkondisi baik ditambah dengan jalan yang berkondisi sedang yang terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa. Tabel 3.85 Data Jalan Berdasarkan Jenis dan Kondisi (km) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2014 NO.

URAIAN

I Jenis Permukaan a. Diaspal b. Kerikil c. Tanah d. Tidak Dirinci Jumlah I

2012

TAHUN 2013

543,112 248,925 26,205 0,279 818,521

587,790 246,905 21,865 0,446 857,006

2014 687,1 205,46 0,92 893,48 III - 151


NO. II a. b. c. d.

URAIAN Kondisi Jalan Baik Sedang Jumlah Baik Rusak Rusak Berat Jumlah Rusak Jumlah II

2012

TAHUN 2013

400,683 278,275 678,958 108,728 30,835 139,563 818,521

402,577 256,468 659,045 152,252 45,709 197,961 857,006

2014 635,92 109,92 745,84 51,67 95,96 147,63 893,47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi capaian indikator sasaran cakupan jalan berkondisi baik sampai dengan tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD di tahun 2015 sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target di tahun 2015 sebesar 80%, sampai dengan tahun 2014 telah mancapai 83,48%, dan diharapkan sampai dengan tahun 2015 pencapaian untuk jalan berkondisi baik dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.86 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Lancarnya Aksesibilitas dan Konektifitas Dalam Dan Antar Daerah Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

%

83,48

80

104,35

1. Cakupan jalan berkondisi baik

Sasaran Strategis 23 adalah ” Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.87 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Penataan Ruang yang Berkualitas dan Mampu Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2014


SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

Dokumen

0

-

1

100

Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang - RTRW

III - 152


- RDTR

Dokumen

CAPAIAN TAHUN 2013 1

- RTBL

Dokumen

-

1

-

0

%

100

100

100

100


2.

SATUAN

Cakupan Desa dan kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas

TARGET 2014 1

REALISASI

%

1

100

Rata-rata dari pencapaian sasaran strategis ”Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah ” adalah sebesar 100%. Sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu tersusunnya dokumen penataan ruang berupa RTRW/RDTR/RTBL dan batas desa/kelurahan yang jelas sebagai

pendukung

perencanaan

pembangunan

daerah.

Untuk

indikator

ketersediaan dokumen penataan ruang berupa RTRW seharusnya ditargetkan di tahun 2013, namun baru dapat direalisasikan di tahun 2014 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditargetkan 1 dokumen RDTR, dapat direalisasikan 100% yaitu penyusunan RDTR Kecamatan Muntok. Sementara untuk dokumen tata ruang berupa RTBL belum dapat direalisasikan karena dokumen RDTR belum ditetapkan/disahkan sesuai peraturan. Adapun cakupan desa/kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas di tahun 2014 telah mencapai 100% dimana seluruh desa/kelurahan yang ada di 6 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan pengukuran batas desa. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pengesahan melalui Surat Keputusan Bupati untuk batas beserta peta untuk seluruh kecamatan. Terakhir yaitu untuk Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip. Tabel 3.88 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Penataan Ruang yang Berkualitas dan Mampu Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang III - 153


-

RTRW

Dokumen

CAPAIAN s.d. TAHUN 2014 1

-

RDTR

Dokumen

2

2

100

-

RTBL

Dokumen

0

2

0

%

100

100

100


2.

SATUAN

Cakupan Desa dan kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas

RENCANA s.d. 2015 1

100

%

Jika dilihat dari pencapaian sasaran terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah, sampai dengan tahun 2014 hampir seluruhnya telah mencapai target kecuali untuk ketersediaan dokumen RTBL. Untuk perbandingan dengan target sampai dengan tahun 2015, diperkirakan indikator ketersediaan dokumen penataan ruang berupa RTBL tidak dapat direalisasikan dikarenakan dokumen RDTR yang belum disahkan/diperdakan meskipun dokumen telah disusun. Sasaran Strategis 24 adalah ” Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.89 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan Tahun 2014

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

1. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan bidang darat dan laut

%

60,25

73,97

73,97

100

2. Tersedianya unit pengujian kedaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

%

100

60

100

166,67


Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan yang terdiri dari 2 indikator di tahun 2014 sebesar 133,34%. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa kegiatan pengadaan fasilitas keselamatan perhubungan baik

III - 154


darat maupun laut. Dengan meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan secara tidak langsung diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Tabel 3.90 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fasilitas Keselamatan Perhubungan Rambu-Rambu lalu lintas Marka Jalan Warning Light Pagar Pengaman Jalan Deliniator Traffic Cone Traffic Light Median jalan Rambu Suar Rambu Pertama Penunjuk Jurusan

2012

2013

2014

75 buah 120 m1 412 m1 3 lks/simp 4 -

140 buah 5.700 m1 4 unit 888 m1 351 buah 130 buah 1 lks/simp 4 1 unit

100 buah 5.000 m1 10 unit 300 m1 -

4 buah

-

-


Untuk indikator Tersedianya unit pengujian kedaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, di tahun 2014 dapat direalisasikan sebesar 100% dikarenakan Kabupaten Bangka Barat telah memiliki alat uji KIR meskipun masih bersifat mobile. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.91 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan bidang darat dan laut

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

%

73,97

100

73,97

III - 155



SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

2. Tersedianya unit pengujian kedaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

%

100

100

100

Sasaran Strategis 25 adalah ”Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.92 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran serta Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Pembangunan dan kehidupan Keagamaan Tahun 2014 CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014


SATUAN

REALISASI

%

1. Peringkat MTQ di tingkat Propinsi Kep. Bangka Belitung

Peringkat

4

4

1

175

- Paket A

%

77,67

85

85

100

- Paket B

%

15

15

15

100

- Paket C

%

0

0

0

100

- Tidak Bersertifikat

%

7,33

0

0

100

- Haji

Orang

12

6

6

100

- Umroh

Orang

12

12

12

100

- Agama Lainnya

Orang

4

4

3

75

2. Cakupan ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat (TPA&TKA)

3. Perjalanan Rohani

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014, Kabupaten Bangka Barat mendapatkan peringkat ke 1 serta medali terbanyak pada lomba MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut juga terlihat pada pencapaian III - 156


indikator cakupan ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat (TPA & TKA) di tahun 2014 yang juga terealisasi 100%. Dari 900 orang ustad/ustadzah sampai dengan tahun 2014 ini sudah 765 orang yang memiliki sertifikat Paket A, dan 135 orang Paket B, sementara yang belum bersertifikat di tahun 2013 seluruhnya telah memiliki sertifikat tingkat A di tahun 2014. Namun jumlah ini sebenarnya bisa bertambah mengingat ada pihak lain seperti BKPRMI yang juga menyelenggarakan pelatihan paket bagi para Ustad/Ustadzah. Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan dianggap berprestasi, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memberangkatkan 6 orang untuk mengikuti ibadah haji dan 12 orang untuk mengikuti ibadah umroh. Sementara perjalanan rohani untuk agama lain, dari 4 orang yang ditargetkan, hanya terealisasi sebanyak 3 orang yaitu dari agama Kristen Katolik telah diberangkatkan 1 orang ke Yerusalem, 1 orang ke RRC China dari agama Kong hu cu, dan 1 orang agama Budha ke Taiwan. Diharapkan melalui pemberian penghargaan tersebut dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam turut serta berpartisipasi dan melibatkan diri dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan. Dengan demikian pada tahun 2014 capaian kinerja untuk indikator perjalanan rohani hanya sebesar 91,67%. Kendala utama pada kegiatan perjalanan rohani ini adalah dalam hal menentukan calon, karena terkadang calon-calon yang sudah dijaring dari kecamatan setelah diverifikasi banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.93 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran serta Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Pembangunan dan kehidupan keagamaan Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SASARAN

SATUAN


RENCANA s.d. 2015

1. Peringkat MTQ di tingkat Propinsi Kep. Bangka Belitung

Peringkat

1

4

175

%

85

85

100

%

2. Cakupan ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat (TPA&TKA) - Paket A

III - 157


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

- Paket B

%

15

0

-

- Paket C

%

0

15

-

- Tidak Bersertifikat

%

0

0

100

- Haji

Orang

18

30

60,00

- Umroh

Orang

36

48

75,00

- Agama Lainnya

Orang

10

15

66,67


3. Perjalanan Rohani

Pencapaian sasaran meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan sampai dengan tahun 2014 cukup baik dan sampai dengan tahun 2015 diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan target kecuali untuk indikator perjalanan rohani karena kegiatan penunjang untuk indikator tersebut tidak boleh dilaksanakan sesuai dengan arahan hasil evaluasi Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung.

Sementara

untuk

indikator

cakupan

ustad/ustadzah yang memiliki sertifikat dapat direalisasikan sesuai dengan tahapan target yang ditetapkan. Di tahun 2015 ustad/ustadzah yang sebelumnya memiliki sertifikat B sebesar 15% diharapkan seluruhnya meningkat dan memiliki sertifikat C. Sasaran Strategis 26 adalah ” Terfasilitasinya pembentukan desa mandiri” Indikator kinerja serta target sebagai berikut : Tabel 3.94 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terfasilitasinya Pembentukan Desa Mandiri Tahun 2014

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2013

TARGET 2014

REALISASI

%

%

31,67

50

48,33

96,66

2. Persentase Desa yang memiliki Pendapatan asli desa terhadap APBDesa sebesar 10%

%

0

15

0

0

3. Fasilitasi pembentukan BUMDes

Desa

7

5

6

120


Cakupan fasilitasi Desa mandiri

III - 158


Di tahun 2014, capaian dari sasaran terfasilitasinya pembentukan Desa Mandiri adalah sebesar 72,22% (baik). Jika di bandingkan dengan capaian sasaran di tahun 2013 yang lalu, pencapaian dari sasaran terfasilitasinya pembentukan Desa Mandiri ini mengalami peningkatan. Walaupun sebenarnya terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang hingga tahun 2014 tidak dapat terealisasi, yaitu Persentase Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa sebesar 10%. Sehingga angka pencapaian dari sasaran tersebut belum dapat dikatakan baik dikarenakan tenyata terdapat 1(satu) indikator yang sama sekali tidak dapat terealisasikan hingga tahun 2014. Capaian indikator cakupan fasilitasi Desa Mandiri sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 48,33% (29 desa) dari target yang telah ditetapkan sebesar 50% (30 desa). Adapun di tahun 2014 terdapat 11 Desa yang ditetapkan sebagai Desa Mandiri melalui Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/80/1.22.01/2014 tentang Penetapan Lokasi Desa Mandiri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014. Namun dari 11 (sebelas) Desa yang ditetapkan tersebut, terdapat 1 (satu) desa yang mengundurkan diri untuk ditetapkan sebagai Desa Mandiri yaitu Desa Kapit, Kecamatan Parittiga. Pada Tahun 2013, Desa Kapit juga pernah menolak untuk dijadikan sebagai Desa Mandiri dengan alasan ketidaksiapan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut, sehingga sampai saat ini Desa Kapit sudah 2 (dua) kali menolak untuk dicanangkan menjadi Desa Mandiri. Sehingga dengan menolaknya Desa kapit untuk dijadikan Desa Mandiri maka tingkat capaian cakupan fasilitasi Desa Mandiri s.d. tahun 2014 tidak mencapai 100% yaitu sebesar 96,66%.

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa

Grafik 3.39 Realisasi Fasilitasi Pembentukan Desa Mandiri s.d. Tahun 2014 III - 159


Seperti yang tertuang di dalam Petunjuk Tekhnis mengenai Desa Mandiri bahwa Desa Mandiri adalah desa yang aparatur dan masyarakatnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, mampu memenuhi segala kebutuhannya dan mampu membangun desanya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di desa diantaranya potensi Sumber Daya Alam (SDA); Sumber Daya Manusia (SDM); Sumber Daya Sarana/ Prasarana dan Sumber Daya Kelembagaan (Lembaga Desa) yang dilaksanakan bersinergi untuk mencapai suatu tujuan. Jika melihat pada definisi Desa Mandiri diatas tergambar dengan jelas bagaimana desa tersebut dapat mandiri dengan pemanfaatan potensi yang ada di desanya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Tetapi dalam pelaksanaanya seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang didefinisi dari Desa Mandiri tersebut. Desa yang telah ditetapkan menjadi Desa Mandiri hingga saat ini dianggap belum mampu secara optimal memanfaatkan potensi yang ada serta terkesan pelaksanaan Desa Mandiri tersebut hanya sebatas momentum saja bukan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Desa Mandiri. Tabel 3.95 Daftar Desa yang Difasilitasi menjadi Desa Mandiri s.d. Tahun 2014 NO. 1.

2.

3.

4.

KECAMATAN Muntok

Simpangteritip

Kelapa

Jebus

DESA

POTENSI UNGGULAN

TAHUN PENETAPAN

Air Putih

Perkebunan

2012

Belo Laut

Kelautan dan Perikanan

2012

Air Belo

Pertanian dan Peternakan

2013

Airlimau

Perkebunan

2014

Kundi

Perkebunan

2012

Rambat


2012

Air Nyatoh


2013

Bukit Terak


2013

Sp.Gong

Perkebunan

2014

Tuik

Pertanian

2012

Sinarsari

Perkebunan

2012

Beruas


2013

Mancung

Perkebunan

2014

Pusuk


2014

Air Kuang

Bio Gas

2012

Rukam

Perkebunan

2012

Ketap

Perkebunan

2012

Pebuar

Perkebunan dan Kehutanan

2013

III - 160


NO.

5.

6.

KECAMATAN

Tempilang

Parittiga

DESA

POTENSI UNGGULAN

TAHUN PENETAPAN

Tumbak Petar


2013

Sinarmanik

Perindustrian (UKM)

2014

Sungai buluh

Pertanian

2014

Tanjungniur

Kelautan

2012

Simpangyul

Perkebunan

2012

Benteng Kota


2013

Buyan Kelumbi

Perkebunan

2014

Air Lintang


2014

Bakit

Keluatan

2012

Kapit

Perkebunan dan Kehutanan

Air Gantang


2014

Cupat


2014

2013/2014

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk capaian indikator desa yang memiliki pendapatan asli desa terhadap APBDesa sebesar 10% hingga tahun 2014 belum dapat terealiasasi dikarenakan belum optimalnya penggalian potensi sumber daya alam desa. Walaupun sampai saat ini tidak ada Desa yang PADesnya mencapai 10%, namun pada tahun 2013 kemarin ada beberapa Desa yang memiliki PADes adalah Desa Mayang (2,07%); Desa Tumbak Petar (4,25%); Desa Sinar Manik (5,07%); Desa Dendang (1,83%); Desa Sinar Sari (2,26%); Desa Tempilang (8,26%); Desa Benteng Kota (5,54%) dan Desa Sekar Biru (2,03%). Sumber PADes yang ada pada beberapa desa tersebut di atas diantaranya berasal dari Jasa surat menyurat;pengelolaan kekayaan desa; usaha kebun sawit; kompensasi usaha serta penyertaan modal BUMDes. Sedangkan untuk data PADes tahun 2014 belum ada dikarenakan evaluasi

APBDes

Tahun

2014

merupakan

pertanggungjawaban APBDes Tahun 2014

bagian

dari

laporan

yang dilakukan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa masih dalam proses penyusunan. Pencapaian indikator fasilitasi pembentukan BUMDes pada tahun 2014 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 desa dari yang di targetkan di tahun 2014 sebanyak 5 desa dengan tingkat capaiaan 120%. Pencapaian sampai dengan Tahun 2014

jumlah Desa yang telah difasilitasi

dalam pembentukan BUMDes adalah sejumlah 25 Desa.

III - 161


Tabel 3.96 Daftar Desa yang difasilitasi dalam Pembentukan BUMDes s.d. Tahun 2014 No. 1

2

3

4 5

6

KECAMATAN Muntok

Simpangteritip

Jebus

Parittiga Kelapa

Tempilang

Nama Desa

Tahun Pelaksanaan

Desa Air putih

2012

Desa Belo Laut

2012

Desa Airbelo

2013

Desa Kundi

2012

Desa Rambat

2012

Desa Bukitterak

2013

Desa Airnyatoh

2013

Desa Berang

2014

Desa Ketap

2012

Desa Air Kuang

2012

Desa Rukam

2012

Desa Tumbakpetar

2013

Desa Pebuar

2013

Desa SinarManik

2014

Desa Bakit

2012

Desa Air gantang

2014

Desa Tuik

2012

Desa Sinar sari

2012

Desa Beruas

2013

Desa Pusuk

2014

Desa Tanjung Niur

2012

Desa Simpangyul

2012

Desa Bentengkota

2013

Desa Buyan kelumbi

2014

Desa Tempilang

2014

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 3.97 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terfasilitasinya Pembentukan Desa Mandiri Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2015


SATUAN


RENCANA s.d. 2015

%

1.

Cakupan fasilitasi Desa mandiri

%

48,33

65

74,35

2.

Persentase Desa yang memiliki Pendapatan asli desa terhadap APBDesa sebesar 10%

%

0

16,66

0

Fasilitasi pembentukan BUMDes

Desa

25

34

73,52

3.

III - 162


ANALISIS ATAS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2014 3.4.1 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Diharapkan dalam pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, walaupun pendanaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut adalah dari transfer pusat terutama untuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum. Sampai dengan Tahun 2014, ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap transfer dana pusat guna membiayai belanja semakin besar. Paket undang-undang tentang pengelolaan keuangan daerah dan yang terakhir dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mampu mendorong Kabupaten Bangka Barat lepas dari ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan tahun 2014, Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat, masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan umum pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Ini dikarenakan semua aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat, walaupun dalam aturan tersebut telah sedikit memberikan kebebasan daerah untuk berkreasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, namun tetap berpegang pada dasar aturan yang telah ditentukan oleh pusat, terutama dalam hal pendapatan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membatasi daerah dalam hal pendapatan daerah, ini semakin membuat daerah yang potensi Pendapatan Asli Daerahnya kecil semakin sangat tergantung pada alokasi dana perimbangan pusat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan kata lain, pembangunan daerah tersebut sangat bergantung pada alokasi dana pusat. Utamanya adalah terkait dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

III - 163


Walaupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang nantinya tentu akan bepengaruh pada Pemerintah Daerah pada tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) telah membuka kran otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan

yang

merupakan

penugasan

dari

pemerintah

provinsi

untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan namun Otonomi tersebut belum sepenuhnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, walaupun pendanaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut adalah dari transfer pusat terutama untuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum. Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014 atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2014. APBD Tahun 2014 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011. Dalam Penyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

III - 164


27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Bangka Barat berpedoman pada paket perundang-undangan yang utama yaitu : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. 13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Selain paket perundang-undangan diatas, masih banyak lagi peraturan perundangundangan teknis yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah

III - 165


Kabupaten Bangka Barat, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. A. Pengelolaan Pendapatan Daerah A. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, telah memperkecil ruang gerak pemerintah daerah dalam ekstensifikasi pendapatan daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut, daerah telah dibatasi dalam hal pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undangundang tersebut. Pemerintah Daerah lebih banyak dituntut untuk mencari terobosan baru dalam Intensifikasi Pendapatan Daerah dimana diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian

potensi

baru

sebagai

upaya

optimalisasi

peningkatan

pendapatan daerah. Dalam intensifikasi pendapatan daerah ini, pemerintah daerah dihadapkan pada dilema untuk menaikkan tarif pajak dan retribusi atau lebih mengedepankan pertumbuhan yang akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 terdapat penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih disebabkan karena karena adanya beberapa kebijakan seperti, dijadikannya RSUD sebagai BLUD, sehingga penurunan pendapatan retribusi kesehatan, selain itu kebijakan yang terkait dengan Pajak Mineral Batuan Bukan Logam yang tidak lagi memungut dari proyek-proyek yang didanai APBD. Pembebasan biaya pembuatan KTP dan akta yang terkait kependudukan sesuai dengan undang-undang yang berlakupun turut mempengaruhi PAD Kabupaten Bangka Barat yang. Selain itu, pada tahun 2014 ini masuk komponen pendapatan baru sebagai amanat undangundang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perkotaan dan Pedesaan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan, setelah sebelumnya BPHTB pada tahun III - 166


2013. Bagi hasil Pajak Rokok dari provinsi pun menjadi komponen pendapatan yang baru pada tahun 2014, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi hasil pajak rokok tersebut digunakan untuk sektor kesehatan. Tentu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan terus digiatkan baik untuk pajak dan retribusi yang telah ada maupun untuk pendapatan baru seperti PBB P2. Sumbangan pihak ketiga dari timah yang dimasukkan dalam komponen hibah dari perusahaan yang bergerak dalam timah terus mengalami penurunan dikarenakan tidak lagi dapat bersifat dipaksakan termasuk dari PT Timah yang pada tahun 2014 ini tidak terealisasi. A. 2. Target dan Realiasasi Pendapatan Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menargetkan pendapatan

sebesar

Rp.726.983.281.968,64

dan

terealisasi

Rp.672.405.269.026,03 atau 92,49%. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber

dari

Dana

Perimbangan

yang

ditargetkan

sebesar

Rp.577.377.857.804,85 realisasinya sebesar Rp 548.372.707.906,00 atau 94,98%

yang

memberikan

kontribusi

sebesar

81,55%,

sedangkan

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 31.713.105.115,00 realisasinya sebesar Rp 30.080.118.003,19 atau 94,85% baru dapat memberikan kontribusi sebesar 4,47%. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bangka Barat kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Laju pertambahan PAD sangat tidak seimbang dengan laju pertambahan dana transfer. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.98 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

PENDAPATAN

1.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

31.713.105.115,00

30.080.118.003,19

94,85

4,47

1.1.1.

Hasil Pajak Daerah

10.395.000.000,00

11.201.299.824,25

107,76

1,67

III - 167


No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

4.398.530.615,00

4.509.730.124,00

102,53

0,67

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

4.430.000.000,00

883.348.362,26

19,94

0,13

1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

12.489.574.500,00

13.485.739.692,68

107,98

2,01

1.2.

DANA PERIMBANGAN

577.377.857.804,85

548.372.707.906,00

94,98

81,55

1.2.1.

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

577.377.857.804,85

548.372.707.906,00

94,98

81,55

1.2.1.1.

Bagi Hasil Pajak

33.000.000.000,00

33.953.528.279,00

102,89

5,05

1.2.1.2.

Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

89.242.293.804,85

69.647.457.627,00

78,04

10,36

1.2.1.3.

Dana Alokasi Umum

413.680.194.000,00

413.680.194.000,00

100,00

61,52

1.2.1.4.

Dana Alokasi Khusus

41.455.370.000,00

31.091.528.000,00

75,00

4,62

1.3.

LAIN-LAIN SAH

117.892.319.048,79

93.952.443.116,84

79,69

13,97

1.3.1

Pendapatan Hibah

2.000.000.000,00

609.753.500,00

30,49

0,09

1.3.2

Pendapatan Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah Lainnya

33.731.682.303,79

28.009.223.916,84

83,04

4,17

1.3.4

Dana Penyesuaian Pendidikan

51.191.776.745,00

37.517.801.000,00

73,29

5,58

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

30.968.860.000,00

27.815.664.700,00

89,82

4,14

726.983.281.968,64

672.405.269.026,03

92,49

100,00

PENDAPATAN YANG

Total Pendapatan


A.2.1. Pendapatan Asli Daerah Secara Barat

keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka pada

Tahun

Anggaran

2014

terealisasi

sebesar

Rp.30.080.118.003,19 dari target sebesar Rp 31.713.105.115,00 (94,85%) atau terjadi penurunan sebesar Rp 15.261.499.074,41 (33,66%) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 yang sebesar Rp 45.341.617.077,60. Penurunan PAD secara umum disebabkan karena adanya beberapa kebijakan seperti, dijadikannya RSUD sebagai BLUD, sehingga pendapatan retribusi yang dapat mencapai lebih kurang 8 milyar tidak lagi menjadi komponen PAD, selain itu kebijakan yang terkait dengan Pajak Mineral Batuan Bukan Logam yang tidak lagi memungut dari proyek-proyek yang didanai APBD turut berpengaruh dari yang tadinya menyumbang kurang lebih sebesar 2,2 milyar. Pembebasan biaya pembuatan KTP dan akta yang terkait kependudukan sesuai dengan

III - 168


undang-undang yang berlakupun turut mempengaruhi PAD Kabupaten Bangka Barat yang tadinya dari sektor ini mampu menyumbang kurang lebih Rp 500 Juta rupiah. Adapun rincian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagai berikut : Tabel 3.99 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

PENDAPATAN

1.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

31.713.105.115,00

30.080.118.003,19

94,85

100,00

1.1.1.

Hasil Pajak Daerah

10.395.000.000,00

11.201.299.824,25

107,76

37,24

1.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

4.398.530.615,00

4.509.730.124,00

102,53

14,99

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

4.430.000.000,00

883.348.362,26

19,94

2,94

Lain-lain Pendapatan Asli 12.489.574.500,00 Daerah Yang Sah Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

13.485.739.692,68

107,98

44,83

1.1.4.

a. Pos Pajak Daerah; pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2014 di targetkan sebesar Rp 10.395.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.201.299.824,25 (107,76%) dan memberikan kontribusi 37,24% dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2014. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2014 dicapai oleh Pajak Mineral Batuan Bukan Logam yaitu 134,63%, sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya sebesar 92,58%. Penurunan

harga

walet

dipasaran

cukup

mempengaruhi

penadapatan dari pajak walet. Untuk pajak restoran dengan diterapkannya kebijakan bahwa makan minum rapat ataupun makan minum kegiatan yang didanai dari APBD dikenakan pajak restoran, cukup dapat meningkatkan pajak restoran dari tahun ketahun. Untuk PBB merupakan tahun pertama sejak PBB P2 dilimpahkan kepada daerah, dimana pendapatan kurang lebih Rp 1,2 milyar, masih diatas pencapaian PBB P2 sewaktu masih kewenangan pusat dimana setiap tahunnya pencapaian PBB P2 III - 169


kurang lebih sebesar Rp 1 milyar. Namun pencapaian PBB P2 dalam komponen PAD ini tidak seimbang dibanding sewaktu pemerintah kabupaten masih mendapatkan bagi hasil dari PBB P2 sewaktu masih kewenangan pusat, dimana bagi hasil PBB P2 waktu itu dapat mencapat kurang lebih Rp 4 milyar s.d Rp 5 milyar. Diharapkan kedepan pendapatan dari PBB dan BPHTB akan semakin meningkat dengan meningkatkan NJOP dari tanah bangunan terutama di sektor perkotaan mendekati harga pasar, selain itu dengan jalan pendataan obyek pajak baru yang masih banyak potensinya. Pendapatan BPHTB pun diharapkan dapat meningkat dengan jalan lebih meningkatkan kerjasama dengan notaris yang ada dan pemeriksaan lapangan atas transaksi suatu obyek pajak yang dikenakan BPHTB. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.100 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014 Menurut Jenis Pajak No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

Kontri-busi (%) 6 (4/Tot Real x100)

1

Pajak Hotel

100.000.000,00

117.147.680,00

117,15

1,05

2

Pajak Restoran

800.000.000,00

988.046.140,00

123,51

8,82

3

Pajak Hiburan

57.000.000,00

58.775.750,00

103,12

0,52

4

Pajak Reklame

323.000.000,00

316.813.635,25

98,08

2,83

5

Pajak Penerangan Jalan

6.700.000.000,00

7.148.230.049,00

106,69

63,82

6

Pajak Mineral Bukan Logam

110.000.000,00

148.093.881,00

134,63

1,32

7

Pajak Air Tanah

30.000.000,00

32.684.078,00

108,95

0,29

8

Pajak Sarang Burung Walet

375.000.000,00

347.158.700,00

92,58

3,10

9

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

700.000.000,00

796.619.330,00

113,80

7,11

10

Pajak Bumi dan Bangunan

1.200.000.000,00

1.247.730.581,00

103,98

11,14

10.395.000.000,00

11.201.299.824,25

107,76

100,00

Pajak Daerah

Batuan


III - 170


b. Pos Retribusi Daerah; target penerimaan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 4.398.530.615,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.509.730.124,00

(102,53%).

Realisasi

ini

menurun

Rp.7.344.440.631,00 (61,96%) dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 11.854.170.755,00. Penurunan itu lebih disebabkan karena tidak masuk lagi pendapatan retribusi kesehatan dari RSUD yang telah menjadi BLUD yang besarnya mencapai kurang lebih Rp 8 milyar. Selain itu penurunan juga dari pendapatan cetak KTP dan akta kependudukan yang telah digratiskan berdasarkan undang-undang, yang tahun sebelumnya dapat mencapai kurang lebih Rp 500 juta. Pendapatan dari IMB dan izin gangguan pun semakin menurun. Salah satu penyebab adalah dengan berlakunya izin gangguan selama usaha tersebut berjalan, sehingga peningkatan retribusi Izin Gangguan murni dari usaha baru yang muncul begitu juga dengan IMB, peningkatan retribusi IMB tahun-tahun yang lalu lebih disebabkan karena tindakan pengawasan

dan

tindakan

pendataan

sehingga

banyak

masyarakat yang membuat IMB untuk bangunan yang telah ada. Seiring dengan waktu retribusi IMB dan Izin Gangguan ini akan menurun pada posisi ideal dimana pertumbuhan pendapatan dari Retribusi IMB dan Izin Gangguan ini akan mengikuti atau berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, piutang pemerintah daerah dari IMB dan Izin Gangguan ini cukup besar sebagai dampak dari kebijakan tahun sebelumnya yang tidak diimbangan dengan sistem dan prosedur yang menunjang. Secara teori seharusnya retribusi tidak bisa menjadi piutang. Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

III - 171


Tabel 3.101 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014 Menurut Jenis Retribusi No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

1

Retribusi Kesehatan

Pelayanan

2.424.510.615,00

2.654.176.015,00

109,47

58,85

2

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

130.000.000,00

129.675.000,00

99,75

2,88

3

Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte Catatan Sipil

40.345.000,00

40.345.000,00

100,00

0,89

4

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

115.500.000,00

101.225.200,00

87,64

2,24

5

Retribusi Pelayanan Pasar

95.000.000,00

94.331.000,00

99,30

2,09

6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

155.000.000,00

136.505.820,00

88,07

3,03

7

Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI

15.000.000,00

11.149.500,00

74,33

0,25

8

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

70.000.000,00

30.720.000,00

43,89

0,68

9

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

235.440.000,00

240.195.900,00

102,02

5,33

10

Retribusi Tempat Pelelangan

13.000.000,00

12.191.000,00

93,78

0,27

11

Retribusi Terminal

178.000.000,00

163.736.889,00

91,99

3,63

12

Retribusi Rumah Potong Hewan

25.235.000,00

20.487.500,00

81,19

0,45

13

IMB

320.000.000,00

311.962.300,00

97,49

6,92

14

Retribusi Izin Gang-guan Keramaian

555.000.000,00

533.802.500,00

96,18

11,84

15

Retribusi Izin Trayek

4.000.000,00

2.375.000,00

59,38

0,05

16

Retribusi Izin Usaha Perikanan

500.000,00

937.500,00

187,50

0,02

17

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan

22.000.000,00

25.914.000,00

117,79

0,57

4.398.530.615,00

4.509.730.124,00

102,53

100,00

Retribusi Daerah


c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan BUMD; target penerimaan

pada

Rp.4.430.000.000,00

Tahun dan

Anggaran dapat

2014

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.883.348.362,26 (19,94%). Realisasi tersebut turun sebesar Rp.1.759.401.991,03 atau 66,57% dibanding tahun 2013 yang III - 172


sebesar Rp 2.642.750.353,29. Penurunan yang cukup drastis ini lebih disebabkan karena kebijakan PT Bank Sumsel Babel sendiri berdasarkan RUPS, dimana tidak ada lagi persekot dividen sehingga deviden akan dibagikan setelah tahun anggara. Realisasi pada tahun 2014 ini adalah kekurangan deviden pada tahun 2013, sedangkan deviden tahun 2014 akan dibagikan pada tahun 2015 sekaligus, dan hasil RUPS tersebut juga mengamanatkan bahwa persentase laba yang dibagikan sebagai deviden juga menurun sehingga ini mempengaruhi pendapatan deviden pemilik saham termasuk pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.102 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2014 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

1

Penyertaan Modal ke PT BPD Sumsel Babel

3.700.000.000,00

238.348.362,26

6,44

26,98

2

Penyertaan Modal ke PT BPR Syariah Bangka Belitung

730.000.000,00

645.000.000,00

88,36

73,02

4.430.000.000,00

883.348.362,26

19,94

100,00

Jumlah


d) Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari penerimaan jasa giro dan penerimaan lain-lain; target yang direncanakan sebesar Rp 12.489.574.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.485.739.692,68 atau 107,98%. Realisasi ini naik 16,01 % atau sebesar Rp 1.860.767.598,84 dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 11.624.972.093,84. Pendapatan pada pos ini masih disumbangkan terbanyak dari pendapatan bunga deposito yang ditempatkan pemerintah daerah dalam rangka manjemen kas, namun penempatan deposito tersebut sama sekali tidak mengganggu likuiditas maupun pembangunan

III - 173


Kabupaten Bangka Barat dan tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Tabel 3.103 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

1

Penerimaan Jasa Giro

1.200.000.000,00

839.178.489,00

69,93

6,22

2

Pendapatan Bunga Deposito

6.000.000.000,00

6.793.976.541,02

113,23

50,38

3

Penerimaan Lain-Lain (Denda dan Pengembalian)

4.889.574.500,00

5.682.832.662,66

116,22

42,14

5

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

400.000.000,00

169.752.000,00

42,44

1,26

12.489.574.500,00

13.485.739.692,68

107,98

100,00

Jumlah


A.2.2. Pendapatan Dana Transfer Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.104 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

577.377.857.804,85

548.372.707.906,00

94,98

85,45

1

Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan

2

Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Penyesuaian

51.191.776.745,00

37.517.801.000,00

73,29

5,85

Transfer Pemerntah Provinsi

64.700.542.303,79

55.824.888.616,84

86,28

8,70

693.270.176.853,64

641.715.397.522,84

92,56

100,00

3

Jumlah


III - 174


a. Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak pusat dan bagi hasil sumber daya alam serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pos Pendapatan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp 577.377.857.804,85 dan terealisasi sebesar Rp 548.372.707.906,00 (94,98%) dengan rincian sebagai berikut : 1) Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,00

dapat

terealisasi

sebesar

Rp 33.953.528.279,00 (102,89%) atau turun sebesar Rp.3.578.733.982,00 (9,54%) dari realisasi Tahun 2013 yang sebesar Rp 37.532.262.261,00. Penurunan ini sudah dapat diperkirakan dikarenakan tidak laginya PBB P2 di urus oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, tidak lagi mendapatkan bagi hasil PBB dari P2 yang cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya dimana berkisar Rp 4 milyar s.d Rp 5 milyar. Untuk bagi hasil PPh diharapkan kedepan Pemerintah Pusat perlu mengatur bahwa pajak penghasilan yang dibayar oleh pegawai ataupun masyarakat mengikuti KTP yang bersangkutan bukan mengikuti tempat terdaftarnya perusahaan tempat pekerja pegawai tersebut, sehingga bagi hasil dari PPh pun dapat lebih optimal. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

III - 175


Tabel 3.105 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

1

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

26.000.000.000,00

28.711.947.425,00

110,43

84,56

2

Bagi Hasil dari (PPh) Pasal 25 dan 29 dan PPh Pasal 21 Jumlah

7.000.000.000,00

5.241.580.854,00

74,88

15,44

33.000.000.000,00

33.953.528.279,00

102,89

100,00


a) Pajak Bumi dan Bangunan; bagi hasil pajak tersebut pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 26.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 28.711.947.425,00 (110,43%) atau terjadi penurunan sebesar Rp.2.488.754.797,00 atau

7,98%

dibanding

tahun

2013

yang

sebesar

Rp.31.200.702.222,00. b) Pajak Penghasilan Orang Pribadi termasuk PPh Pasal 21; pada

tahun

2014

dianggarkan

sebesar

terealisasi

sebesar

atau

sebesar

Rp.7.000.000.000,00

dan

Rp.5.241.580.854,00

(74,88%)

turun

Rp.1.089.979.185,00 (17,22%) dibanding tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp 6.331.560.039,00. 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2014 yang direncanakan sebesar Rp 89.242.293.804,85 hanya dapat terealisasi sebesar Rp 69.647.457.627,00 atau 78,04 %. Terjadi kenaikan dibanding tahun 2013, yaitu sebesar

Rp.17.285.319.495,00

(33,01%)

dari

semula

Rp.52.362.138.132,00.

III - 176


Meningkat atau menurunnya bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah

pusat,

perekonomian

Indonesia

bahkan

perekonomian global, sehingga terjadi realisasi yang sangat fluktuatif dan sulit untuk diprediksikan. Untuk bagi hasil SDA dari royalti timah, masih ada potensi penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari kurang bayar royalti yang belum dibagikan oleh pemerintah pusat akibat tidak adanya data sumber daerah ataupun wilayah timah yang diekspor ke luar negeri. Kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat

dan Pemerintah

Daerah

diharapkan

persentase pembagian untuk daerah penghasil terutama timah dapat meningkat. Sementara bagi hasil minyak, pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya mendapatkan pembagian dari sumber migas yang masuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bukan daerah penghasil migas. Menurunnya bagi hasi SDA dari kehutanan, dikarenakan semakin tahun tidak ada lagi izin yang diberikan terhadap perusahaan atas izin pengusahaan hutan oleh pemerintah pusat. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.106 Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

1

Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan

500.000.000,00

13.791.818,00

2,76

0,02

2

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

402.414.468,00

383.182.410,00

95,22

0,55

3

Bagi Hasil Sektor Pertambangan Minyak Bumi

2.961.613.345,00

3.885.136.079,00

131,18

5,58

III - 177


No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

85.378.265.991,85

65.365.347.320,00

76,56

93,85

89.242.293.804,85

69.647.457.627,00

78,04

100,00

4

Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum (Royalties dan Iuran Tetap/landrent ) Jumlah


a) Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.791.818,00 (2,76%). b) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 402.414.468,00 dan terealisasi

sebesar

Realisasi

Pungutan

Rp.383.182.410,00 tersebut

turun

(95,22%). sebesar

Rp.35.773.537,00 (10,30%) dari Tahun 2013 yang sebesar Rp 347.408.873,00. c) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 2.961.613.345,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.885.136.079,00 (131,18%). Dibanding tahun 2013, maka terjadi kenaikan sebesar Rp.1.829.479.769,00

(89,00%)

dari

sebesar

Rp.2.055.656.310,00. d) Bagi Hasil dari Pertambangan umum pada tahun 2014 dianggarkan

sebesar

Rp

85.378.265.991,85

dan

terealisasi sebesar Rp 65.365.347.320,00 (76,56%) atau naik sebesar Rp 15.436.426.612,00 (30,92%) dari realisasi

Tahun

2013

yang

sebesar

Rp.49.928.920.708,00. 3) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Penerimaan pada Tahun Anggaran 2014 untuk pos ini direncanakan sebesar Rp.413.680.194.000,00

dan

terealisasi

sebesar III - 178


Rp 413.680.194.000,00 (100%). Terjadi peningkatan sebesar Rp 55.528.503.000,00 (15,50%) dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 358.151.691.000,00. Pembagian DAU dari Pemerintah Pusat sangat tergantung dari penerimaan Negara dimana jumlah DAU yang dibagikan keseluruh daerah adalah 26 % dari penerimaan Negara dan juga sangat berpengaruh terhadap

jumlah

daerah

otonom

sebagai

pembagi.

Peningkatan DAU tahun 2014 dibanding tahun 2013 lebih untuk mengakomodir kenaikan gaji PNS dan jumlah PNS serta peningkatan jumlah penduduk.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerimaan

pada

pos

ini

di

Tahun

Anggaran

2014

direncanakan sebesar Rp 41.455.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 31.091.528.000,00 (75,00%). Realisasi DAK pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak 100% dikarena beberapa kegiatan DAK tidak jalan seperti di Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga serta Badan Lingkungan Hidup, sehingga 25 % tahap ketiga tidak dapat di mintakan ke Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dibandingkan tahun 2013, penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat sebesar

Rp

6.502.263.000,00

atau

26,44%

dari

Rp.24.589.265.000,00. Meningkat atau menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) sangat tergantung

pada

penerimaan

Negara

dan

perhitungan

kapasitas fiskal sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. b. Transfer Pemerintah Provinsi 1) Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi Penerimaan dari pos ini terdiri dari : i) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

III - 179


a) Bagi Hasil Pajak dari Penerimaan PKB pada Tahun Anggaran

2014

direncanakan

Rp.8.000.000.000,00

dan

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp.5.656.990.217,84 (70,71%). Terjadi penurunan dibanding

tahun

2013,

Rp.166.794.978,88

yaitu

sebesar

dari

semula

(2,86%)

Rp 5.823.785.196,72; b) Pembagian Penerimaan BBN KB pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 6.500.000.000,00 dan terealisir sebesar Rp 5.191.604.366,69 atau 79,87 %. Realisasi tersebut turun sebesar Rp 348.504.428,95 atau 6,29% dibanding realisasi tahun 2013 yang sebesar Rp 5.540.108.795,64; c) Pembagian penerimaan PBB KB pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar

96,84%.

Realisasi

Rp

13.557.264.132,08 tersebut

naik

atau

sebesar

Rp.2.006.206.902,15 atau 13,37 % dibanding realisasi tahun 2013 yang sebesar Rp 11.551.057.229,93; d) Pembagian Permukaan direncanakan

Penerimaan Tanah

Pajak

(PPAPT)

sebesar

Pengambilan

pada

Rp

tahun

Air

2014

200.000.000,00

dan

terealisasi sebesar Rp 218.181.925,28 (109,09%). Realisasi tersebut naik sebesar Rp 29.058.095,51 atau 15,36%

dibanding

tahun

2013

yang

sebesar

Rp.189.123.829,77; e) Pembagian Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp 5.031.682.303,79,00 dan realisasi sebesar Rp 3.385.183.274,95 atau 67,28%. Penerimaan Pajak Rokok ini merupakan komponen pendapatan yang baru ada ditahun 2014 yang sebelumnya

belum

ada

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan. III - 180


Secara keseluruhan, penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi pada tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp.33.731.682.303,79 Rp.28.009.223.916,84

dapat

terealisasi

sebesar

Realisasi

tersebut

(83,04%).

mengalami peningkatan sebesar Rp 4.905.148.864,78 atau 21,23% dibanding tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp 23.104.075.052,06. Penurunan PKB dan BBN KB ini lebih disebabkan karena lesunya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga pembelian akan

kendaraan

sebelumnya. pendapatan

menurun

Sementara Kabupaten

dibanding

Pajak

Rokok

Bangka

Barat

tahun-tahun merupakan untuk

tahun

pertama. Tidak tercapainya target Pajak Rokok lebih disebabkan karena belum dibaginya Pajak Rokok triwulan IV oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang baru akan dibagikan pada tahun 2015. Pendapatan Pajak Rokok ini, berdasarkan peraturan perundangundangan harus digunakan untuk bidang kesehatan. Tabel 3.107 Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

1

Bagi Hasil Pajak dari Penerimaan PKB

8.000.000.000,00

5.656.990.217,84

70,71

20,20

2

Pembagian Penerimaan BBN KB

6.500.000.000,00

5.191.604.366,69

79,87

18,54

3

Pembagian penerimaan PBB KB

14.000.000.000,00

13.557.264.132,08

96,84

48,40

4

Pembagian Penerimaan PPAPT

200.000.000,00

218.181.925,28

109,09

0,78

5

Pembagian Penerimaan Pajak Rokok

5.031.682.303,79

3.385.183.274,95

67,28

12,09

33.731.682.303,79

28.009.223.916,84

83,04

100,00

Jumlah


III - 181


a) Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Biaya Pembangunan yang merupakan Bantuan Keuangan Rp

dari

Provinsi

30.968.860.000,00

ini

direncanakan

dan

terealisasi

sebesar sebesar

Rp 27.815.664.700,00 (89,82%). Bantuan keuangan provinsi ini, diminta oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan realisasi riil dana yang terpakai. Sehingga tidak dapat terealisasi penuh 100%, terutama karena selisih pagu dengan harga kontrak dari proyek selain itu dana dari sektor pendidikan yang sifatnya

untuk

kesejahteraan

guru

tidak

dapat

direlaisasikan 100% karena perhitungan jumlah penerima yang kurang tepat. Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi tersebut

mengalami

peningkatan

sebesar

Rp.10.225.720.700,00 atau 58,13% dibanding dengan tahun

2013

yang

terealisasi

sebesar

Rp.17.589.944.000,00.

A. 3. Permasahan dan Solusi Permasalahan utama dalam peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Potensi yang ada tersebut tentunya juga harus didukung dengan perangkat hukum dan SDM yang berkualitas. Pemerintah pada saatnya nanti harus lebih mengedepankan pertumbuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah selain harus menaikkan tarif. Selain itu pemanfaatan kekayaan daerah perlu dipikirkan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kemudian hari. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan aturan yang ada berpeluang untuk meningkatkan PAD dengan didaerahkannya PBB dan BPHTB. Kesempatan ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Penyiapan infrastruktur baik sarana prasarana, SDM yang berkualitas maupun perangkat hukum, harus disusun dengan kajian mendalam agar dapat

III - 182


dengan optimal meningkatkan PAD, sehingga perangkat hukum yang disusun tidak menjadi kontradiktif dalam usaha peningkatan PAD. Penyesuaian NJOP mendekati harga pasar dan pendataan kembali obyek pajak untuk menjaring obyek pajak baru merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD dari PBB P2 dan BPHTB, selain kerjasama yang dijalin dengan pihak-pihak seperti notaris serta pemeriksaan lapangan atas transaksi obyek pajak yang dilakukan masyarakat. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten Bangka Barat untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar pengalihan pajak pusat kepajak daerah ini tidak merugikan. Yang perlu dicermati adalah perangkat hukum yang disusun harus mampu mengoptimalkan pendapatan BPHTB tersebut. Demikian juga nantinya dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada tahun 2014 dan tahun-tahu yang akan datang, selain sarana prasarana dan SDM, perangkat hukum yang disusun pun perlu dikaji dengan mendalam agar dapat optimal. Sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyiapkan hal itu semua mengingat potensi yang cukup besar, dan sekaligus potensi kehilangan pendapatan

apabila

ternyata

pemerintah

kabupaten

tidak

dapat

mengantisipasi dengan baik yang mengakibatkan pendapatan pajak daerah dari PBB P2 akan lebih sedikit dari pada bagi hasil PBB P2 apabila menjadi pajak pusat. Pemanfaatan kekayaan daerah pun perlu juga dijadikan alternatif dalam peningkatan PAD, namun tentunya juga harus didahului dengan perangkat hukum dan kajian-kajian akademis sehingga potensi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara umum permasalahan yang ada dalam pengelolaan pendapatan daerah lebih kompleks dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun

bukan

berarti

tidak

melakukan

sesuatu

untuk

mengatasi

permasalahan tersebut tetapi dibutuhkan suatu komitmen dari pengambil keputusan dan butuh waktu untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitu: 1. Perangkat hukum yang belum mengatur secara optimal sehingga pendapatan pun tidak optimal.

III - 183


2. Ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan, kontradiktif dalam peningkatan PAD. 3. Pola pikir pihak yang berkaitan dengan pendapatan baik dari pegawai maupun wajib pajak yang belum memahami secara keseluruhan hakikat dari PAD itu sendiri, sehingga ada potensi penyimpangan baik dari petugas ataupun wajib pajak dan adanya juga potensi tidak optimalnya pemungutan pajak dan retribus. 4. SDM dibidang pendapatan yang masih terbatas baik jumlah personil maupun keahlian dan pemahaman. 5. Persiapan administrasi terutama pemahaman akuntansi pada pegawai dengan semakin kompleksnya permasalahan pendapatan, khususnya terkait dengan piutang dan potensi piutang pada PBB P2. 6. Terbatasnya sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah. 7. Sentralisasi bidang pendapatan yang masih tinggi oleh Pemerintah Pusat. 8. Belum dihitungnya potensi terutama Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Barat. 9. Kesadaran dari wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah dalam membayar kewajibannya. 10. Penggunaan sistem dalam pengelolaan pendapatan yang belum optimal. Dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah tersebut, Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan beberapa hal seperti : 1. Peningkatan SDM melalui keahlian dengan mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan yang terkait dengan pendapatan. 2. Mengajukan penambahan pegawai. 3. Melakukan intensifikasi pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah. 4. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 5. Terus melakukan langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal pengoptimalan PBB dan BPHTB setelah menjadi pajak daerah.

III - 184


Selain itu permasalahan yang dihadapi Dalam pengelolaan Pendapatan Daerah yang ada pada Kabupaten Bangka Barat beberapa tahun yang lalu sebagian telah terpecahkan, misalnya dengan penggunaan aplikasi dalam pengelolaan pendapatan, sistem dan prosedur yang telah jelas dalam pengelolaan pendapatan, pembagian tugas pada bidang pendapatan yang jelas serta dasar hukum yang telah memadai walaupun belum optimal. Namun ada juga permasalahan yang belum juga dituntaskan seperti penghitungan potensi pendapatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Tahun 2014, tetap berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Selain itu dalam hal akuntansi, berpedomankan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut dijabarkan lagi secara teknis kedalam peraturan-peraturan lain seperti Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan dengan menekankas asas otonomi pengelolaan keuangan oleh SKPD, dengan tujuan untuk menjadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih mandiri dan mampu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD. B. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan, III - 185


Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. Berkaitan dengan fungsi pemerintah

yang

bertugas

memfasilitasi,

membuat

regulasi

dan

menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah secara umum masih sama dengan kebijakan pada tahun sebelumnya, yaitu diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut : 1. Seluruh SKPD diarahkan untuk menggunakan anggaran yang telah diamanatkan

dengan

lebih

efisien

dan

efektif,

dan

mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). 2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terkait dengan visi dan misi yang telah digariskan dalam RPJMD dan juga upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. 4. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. 5. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang)

yang

selama

ini

dilakukan

oleh

pemerintah,

dan

mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan

ekonomi

masyarakat,

dan

tidak

menciptakan

ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. 6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 7. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan

kegiatan

yang

berskala

kecil

kepada

masyarakat

III - 186


(swakelola), misalnya rehabilitasi sarana desa melalui tugas alokasi dana desa ataupun dana sharing PNPM. 8. Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa dan di bantuan untuk desa mandiri agar desa program desa mandiri tersebut berhasil guna. 9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 12. Pemberian bantuan, pinjaman kepada nelayan maupun petani sawit untuk lebih meningkatkan produksi yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup. 13. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 14. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan.

III - 187


b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2014 tetap lebih menekankan pada pelayanan publik yang tercermin dari lebih besarnya total belanja langsung dari pada total belanja tidak langsung terutama untuk bidang pendidikan yang mencapai sekitar 30,68% dari total anggaran dan bidang kesehatan yang mencapai sekitar 12,31% dari total anggaran. Pembelanjaan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik dan bantuan-bantuan sosial yang dititikberatkan pada bidang pendidikan maupun kesehatan tersebut lebih diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan dan keserahan, program Jaminan Kesehatan Rakyat, bantuan operasional sekolah, bantuan untuk siswa keluarga kurang mampu, siswa dan guru berprestasi, bantuan untuk keluarga miskin selain hibah kepada organinasi-organisasi yang mendukung program pemerintah. Pemerintah Daerah juga secara konsisten terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui program pendidikan pasca sarjana. Selain itu, pemerintah daerah juga tetap menitikberatkan pembangunan melalui APBD kepada urusan pilihan yaitu bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta industri, perdagangan dan UMKM. Program pinjaman dana bergulir dengan sistem chaneling pada BPR Syariah Babel yang dikeluarkan melalui pengeluran pembiayaan pada SKPKD yang dikucurkan bagi nelayan dalam hal alat tangkap ikan melalui III - 188


program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang dianggarkan melalui pembiayaan pada SKPKD. Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah juga meneruskan kebijakan dalam

penyertaan

modal,

terutama

penyertaan

modal

ke

Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (BPDSSBabel) dan Bank Syari’ah Bangka Belitung serta PDAM Tirta Sejiran Setason, sedangan BUMD Bangka Barat Sejahtera untuk tahun 2014 tidak di kucurkan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana akan sangat mempengaruhi neraca pemerintah daerah dengan meningkatnya jumlah aset yang dimiliki melalui pembangunan infrastruktur dan belanja modal, namun dilain sisi juga terjadi penghapusan aset ataupun penjualan kekayaan daerah, terutama untuk barang-barang yang telah rusak. Aktivitas investasi tercermin dari arus kas keluar yang digunakan untuk belanja modal/pembangunan. Sedangkan pengaruh penyertaan modal adalah pada meningkatnya investasi jangka panjang. Penyertaaan modal pemerintah daerah yang juga akan berpengaruh pada neraca dari sisi Ekuitas Dana Investasi untuk diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, serta pengaruh pada arus kas yaitu akan bertambahnya arus kas keluar dalam penyertaan modal serta arus kas masuk dalam pendapatan lain-lain. Secara umum, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada neraca menyebabkan meningkatnya aset lancar untuk Kas Pemerintah Daerah. Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ataupun kurang terencananya dengan baik perencanaan program dan kegiatan SKPD, tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2014 yang mencapai Rp 48.384.439.324,71 atau terjadi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar 13,97% dibandingkan

tahun

SILPA

Tahun

2013,

yaitu

sebesar

Rp.56.238.620.777,86. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 yang menurun tersebut karena : a. kelebihan/over target dari beberapa jenis pendapatan; b. penghematan dari belanja;

III - 189


c.

adanya kegiatan–kegiatan yang tidak dapat direalisasikan;

Penambahan Belanja Modal Daerah terutama pada Tahun Anggaran 2014 juga menyebabkan meningkatnya Aset Tetap dan Ekuitas Dana Investasi Pemerintah Daerah. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntasi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab terhadap

anggarannya

masing-masing

termasuk

dalam

pencatatan

akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) merupakan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan belanja ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) yang mengemban fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk tahun 2014 ini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dihadapi dengan usaha untuk mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Tahun 2013. Ini tentu menjadi kewajiban bersama dalam usaha untuk mempertahankan apa yang telah didapat pada tahun 2013. Dana

belanja

yang dikelola adalah yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran

III - 190


2014 sebesar Rp 777.069.402.746,50. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 32 (tiga puluh dua) yang terdiri dari 2 (dua) sekretariat, 1 (satu) inspektorat, 6 (enam) badan, 12 (dua belas) dinas, 10 (sepuluh) kantor (termasuk kantor kecamatan), dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang juga telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan belanja daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA). Pengelolaan Belanja Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah. Diantaranya adalah pemberlakuan penyusutan terhadap aset karena Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat belum dilakukan penyusutan. B. 2. Target dan Realisasi Belanja Dalam Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, sebesar

Rp

total

777.069.402.746,50

anggaran

dan

belanja

terealisasi

daerah sebesar

Rp.676.949.715.258,63 (87,12%), yang dialokasikan sebesar 39,13% untuk belanja tidak langsung dan 60,87% untuk belanja langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

III - 191


Tabel 3.108 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontri-busi (%)

1

2

3

4

5 (4/3x 100)

6 (4/Tot Real x100)

2

BELANJA DAERAH

2.1.

Belanja Tidak Langsung

304.087.357.801,00

270.019.302.738,58

88,80

39,89

2.1.1.

Belanja Pegawai

256.767.007.171,00

223.989.411.641,58

87,23

33,09

2.1.2.

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Belanja Subsidi

2.1.4.

Belanja Hibah

2.1.5.

0,00

0,00

0,00

0,00

11.277.150.000,00

11.187.150.000,00

99,20

1,65

Belanja Bantuan Sosial

2.248.640.000,00

1.714.640.000,00

76,25

0,25

2.1.6.

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemdes

2.210.300.000,00

2.210.294.745,00

100,00

0,33

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemdes

28.034.260.630,00

27.998.424.352,00

99,87

4,14

2.1.8.

Belanja Tidak Terduga

3.550.000.000,00

2.919.382.000,00

82,24

0,43

2.2.

Belanja Langsung

472.982.044.945,50

406.930.412.520,05

86,04

60,11

2.2.1.

Belanja Pegawai

50.390.143.500,00

47.400.992.776,00

94,07

7,00

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

218.226.837.368,50

183.941.791.146,05

84,29

27,17

2.2.3.

Belanja Modal

204.365.064.077,00

175.587.628.598,00

85,92

25,94

777.069.402.746,50

676.949.715.258,63

87,12

100,00

Total Belanja


Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tersebut disajikan berdasarkan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK-SKPD). Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut diverifikasi kembali oleh Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebelum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Realisasi Belanja Tidak Terduga lebih disebabkan karena untuk penanggulangan bencana yang terjadi seperti banjir dan puting beliung, selain itu pembangunan jembatan yang roboh akibat banjir yang tersebar dibeberapa tempat. Penggunaan Belanja Tidak Terduga ini telah melalui prosedur seperti penetapan oleh Keputusan Bupati dan juga pemberitahuan

III - 192


kepada DPRD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk Bantuan Sosial yang tidak terealisasi adalah Bantuan Sosial yang tidak terencana, selain itu Bansos untuk UMKM dari program SATAM EMAS yang tidak terealisasi sebesar kurang lebih Rp 2 juta rupiah. Untuk belanja hibah, hibah kepada KONI terutama yang terkait dengan Pekan Olahraga Daerah, dicairkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak tercairkan 100 % seperti yang telah dianggarkan. Total Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 691.850.657.143,28. Masih terdapat sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang merupakan sisa kas dari kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total sisa anggaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 8.480.020.034,65 dan yang telah dikembalikan ke kas daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 8.429.510.654,65. Sedangkan yang akan masih dikembalikan pada tahun 2015 sebesar Rp 50.509.380,00.

B. 2.1. Belanja Tidak Langsung Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( P-APBD ) Tahun Anggaran 2014 bahwa jumlah Belanja Tidak Langsung Daerah dianggarkan sebesar

Rp.304.087.357.801,00.

Dalam

pelaksanaannya,

penganggaran diusahakan semaksimal mungkin untuk mempedomani ketentuan–ketentuan yang berlaku dan berpegang teguh pada garis kebijaksanaan anggaran seperti yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( P-APBD ) Tahun Anggaran 2014. Dari rencana pengeluaran sebesar Rp 304.087.357.801,00 telah terealisasi sebesar Rp 270.019.302.738,58,00 (88,80%). Secara keseluruhan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah 88,80 %. Realisasi ini sudah mendekati asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bahwa penyerapan dari Belanja Tidak Langsung terutama Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji PNS, TPP, Uang Makan, III - 193


Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Penghasilan Guru Non Sertifikasi sebesar kurang lebih 90 %. Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.109 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No.

SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

157.416.944.561,58

130.858.881.992,00

83,13

48,46

23.317.290.000,00

22.524.078.418,00

96,60

8,34

1


2

Dinas Kesehatan

3

Rumah Sakit Umum Daerah

9.700.000.000,00

9.463.638.589,00

97,56

3,50

4

Dinas Pekerjaan Umum

2.800.000.000,00

2.635.602.031,00

94,13

0,98

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.130.000.000,00

1.959.343.754,00

91,99

0,73

6


2.604.865.512,00

2.489.418.415,00

95,57

0,92

7

Badan Lingkungan Hidup Daerah

1.646.313.523,00

1.538.452.354,00

93,45

0,57

8


1.721.663.171,00

1.598.061.605,00

92,82

0,59

9

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

2.112.578.492,00

1.992.300.803,00

94,31

0,74

10


2.199.429.304,00

2.067.088.791,00

93,98

0,77

Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

931.804.901,00

812.845.622,00

87,23

0,30

11 12

Kantor Satpol PP

1.339.098.978,00

1.213.562.603,00

90,63

0,45

13

DPRD

4.215.973.694,00

4.019.212.543,00

95,33

1,49

14

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

477.317.240,00

459.925.399,00

96,36

0,17

15

Sekretariat Daerah

7.737.721.900,00

7.212.356.675,00

93,21

2,67

16

Sekretariat DPRD

1.820.004.764,00

1.666.565.396,00

91,57

0,62

17


1.020.303.578,00

921.446.022,25

90,31

0,34

19

Kecamatan Simpang Teritip

1.566.608.750,00

1.459.297.321,00

93,15

0,54

20

Kecamatan Jebus

1.169.936.912,00

1.060.903.206,00

90,68

0,39

21

Kecamatan Kelapa

2.169.870.863,82

2.030.591.580,00

93,58

0,75

22

Kecamatan Tempilang

1.357.390.000,00

1.234.163.979,00

90,92

0,46

23

Kecamatan Parittiga

1.532.699.500,00

1.419.413.227,00

92,61

0,53

24

Kecamatan Muntok

1.903.568.784,00

1.778.540.645,00

93,43

0,66

25

Inspektorat Kabupaten

2.296.735.215,00

2.118.393.515,00

92,23

0,78

26


52.154.157.800,00

50.252.925.271,33

96,35

18,61

27

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

1.935.661.452,00

1.798.215.763,00

92,90

0,67

28

Badan Pemberdayaan

1.605.455.710,00

1.468.447.489,00

91,47

0,54

III - 194


No.

SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kantor Arsip dan Perpusatakaan Daerah

777.299.370,00

677.526.642,00

87,16

0,25

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

3.118.985.215,00

2.867.595.252,00

91,94

1,06

31

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

2.028.474.408,60

1.795.377.212,00

88,51

0,66

32

Dinas Kehutanan

2.031.855.787,00

1.854.426.591,00

91,27

0,69

33

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

1.653.728.500,00

1.497.980.272,00

90,58

0,55

34

Dinas Kelautan dan Perikanan

1.951.894.740,00

1.794.005.395,00

91,91

0,66

35


1.641.725.274,00

1.478.718.366,00

90,07

0,55

304.087.357.801,00

270.019.302.738,58

88,80

100,00

29 30

Total Belanja Tidak Langsung


B. 2.2. Belanja Langsung Bagian Belanja Langsung seperti tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( P-APBD ) Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp 472.982.044.945,50 dan terealisasi sebesar Rp 406.930.412.520,05 atau 86,04%. Anggaran dan realisasi belanja langsung pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.110 Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (%)

Kontribusi (%)

70.930.076.356,00

87,62

17,00

43.744.797.000,00

40.620.300.163,05

92,86

9,73

18.918.360.342,50

18.538.964.056,00

97,99

4,44

143.080.138.000,00

123.271.843.158,00

86,16

29,54

6.460.797.500,00

5.894.255.503,00

91,23

1,41

No.

SKPD

Anggaran (Rp)

1


80.955.870.070,00

2

Dinas Kesehatan

3

Rumah Sakit Umum Daerah

4

Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi (Rp)

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6


14.630.607.000,00

11.545.164.601,00

78,91

2,77

7

Badan Lingkungan Hidup Daerah

12.751.270.500,00

11.408.100.412,00

89,47

2,73

8


1.817.934.000,00

1.766.408.899,00

97,17

0,42

III - 195


No.

SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

9

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

2.928.467.250,00

2.813.118.432,00

96,06

0,69

10


6.779.654.500,00

6.061.617.145,00

89,41

1,49

Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

2.185.398.100,00

2.101.927.339,00

96,18

0,52

11 12

Kantor Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat

4.751.753.800,00

4.477.381.739,00

94,23

1,10

13

DPRD

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Sekretariat Daerah

28.332.130.800,00

25.172.928.411,00

88,85

6,19

16

Sekretariat DPRD

23.802.050.100,00

17.351.097.591,00

72,90

4,26

17


2.206.574.000,00

1.902.338.519,00

86,21

0,47

18

Kecamatan Muntok

4.167.766.000,00

3.683.287.056,00

88,38

0,91

19

Kecamatan Simpang Teritip

1.824.432.750,00

1.495.505.234,00

81,97

0,37

20

Kecamatan Jebus

2.015.749.760,00

1.342.408.815,00

66,60

0,33

21

Kecamatan Kelapa

2.240.191.896,00

2.203.498.700,00

98,36

0,54

22

Kecamatan Tempilang

1.605.411.300,00

1.459.584.514,00

90,92

0,36

23

Kecamatan Parittiga

1.996.522.800,00

1.457.153.750,00

72,98

0,36

24

Inspektorat Kabupaten

3.059.537.650,00

2.946.436.869,00

96,30

0,72

25


7.128.005.240,00

6.173.386.427,00

86,61

1,52

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

11.875.400.960,00

9.860.016.628,00

83,03

2,42

26

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa

4.457.765.100,00

4.150.742.468,00

93,11

1,02

27 28

Kantor Arsip dan Perpusatakaan Daerah

1.816.585.900,00

1.747.097.083,00

96,17

0,43

29

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

8.990.338.388,00

7.494.119.017,00

83,36

1,84

30

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

3.056.474.000,00

2.815.431.458,00

92,11

0,69

31

Dinas Kehutanan

4.085.438.500,00

1.819.410.306,00

44,53

0,45

32

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

5.766.037.200,00

2.959.586.347,00

51,33

0,73

33

Dinas Kelautan dan Perikanan

9.531.451.164,00

5.811.900.348,00

60,98

1,43

6.019.133.375,00

5.655.325.176,00

93,96

1,39

34


472.982.044.945,50

406.930.412.520,05

86,04

100,00

Total Belanja Langsung


III - 196


Secara umum, realisasi Belanja Langsung sebesar 86,04 %, dimana yang terendah adalah Dinas Kehutanan dimana program DAK tahun 2014 sebesar kurang lebih Rp 1,8 milyar tidak dapat terlaksana. Berikutnya adalah Dinas ESDM yang hanya terealisasi sebesar 51,33 %, sebagai akibat kegiatan jaringan listrik di menumbing sebesar kurang lebih Rp 3 milyar tidak terlaksana. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya terealisasi sebesar 60,98 %, dikarenakan pembangunan Jetty sebesar kurang lebih Rp 3 milyar yang didanai dari DAK tidak terlaksana. Realisasi keseluruhan Belanja Langsung yang sebesar 86,04 % tidak sesuai dengan asumsi sewaktu penyusunan APBD Tahun 2014 dimana diasumsikan Belanja Langsung akan terserap sebesar kurang lebih 92 %. Hal ini lebih disebabkan karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan, terutama yang didanai dari DAK. B.3

Pengelolaan Pembiayaan Daerah Bagian Pembiayaan Daerah seperti yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( P-APBD ) Tahun Anggaran 2014 meliputi jenis-jenis belanja sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. SiLPA Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 56.238.620.777,86 dan terealisasi sebesar Rp 56.238.620.777,86 (100%). 2. Penerimaan

kembali

Rp.2.000.000.000,00

pinjaman terealisasi

daerah sebesar

dianggarkan Rp

sebesar

3.817.764.779,45,00

(190,89%) yang merupakan pengembalian dari pinjaman daerah berupa dana perkuatan modal di Disperindagkop dan UKM dan pinjaman kepada kelompok nelayan dan KKSR. 3. Penyertaan

Modal

(Investasi)

Pemerintah

Daerah

telah

dianggarkan

sebesar

Rp 7.302.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.302.500.000

(86,31%).

Penyertaan

modal

yang

tidak

terealisasi

adalah

sebesar

Rp.1.000.000.000,00 ke BUMD Bangka Barat Sejahtera. Sementara untuk Bank Sumsel Babel sebesar Rp 3.300.000.000,00, untuk BPR Syariah Babel sebesar Rp 502.500.000,00 dan kepada PDAM Sejiran Setason sebesar Rp.2.000.000.000,00 terealisasi sepenuhnya. III - 197


4. Pemberian

pinjaman

daerah

Tahun

2014

dianggarkan

sebesar

Rp 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 825.000.000,00 atau 97,06% yang terdiri dari pinjaman untuk nelayan. Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.111 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 No.

SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Kontribusi (%)

A

Penerimaan Daerah

58.238.620.777,86

60.056.385.557,31

103,12

100,00

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

56.238.620.777,86

56.238.620.777,86

100,00

93,64

1 2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

2.000.000.000,00

3.817.764.779,45

190,89

6,36

B

Pengeluaran Daerah

8.152.500.000,00

7.127.500.000,00

87,43

100,00

1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.302.500.000,00

6.302.500.000,00

86,31

88,43

2

Pemberian Pinjaman Daerah

850.000.000,00

825.000.000,00

97,06

11,57

50.086.120.777,86

52.928.885.557,31

105,68

Total Pembiayaan

57,61


B.4. Permasalahan dan Solusi Seperti halnya pada pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dalam hal belanja pun mengalami pasang surut. Beberapa permasalah pada tahun-tahun sebelumnya dapat diatasi seperti penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur penatausahan yang jelas, model dan kebijakan akuntansi yang lebih jelas dan produk-produk hukum yang lebih memadai. Namun Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2014 masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang secara umum tidak jauh berbeda dengan permasalah pada tahun sebelumnya seperti : a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada masing– masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga penerapan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum III - 198


optimal, terutama kesiapan SDM dalam menghadapi penerapan sistem akural basis pada akuntansi pengelolaan keuangan di tahun 2015. b. Masih kurangnya kesadaran dari pimpinan SKPD untuk menerapkan administrasi dan akuntansi SKPD yang memadai, terbuka, bertanggungjawab dan akuntabel. c. Kurangnya matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD sehingga bias dari tujuan pada visi dan misi yang telah digariskan dalam RPJMD. d. Kurang sinkronnya perencana, pelaksana dilapangan dan pelaporan untuk program kegiatan yang disusun oleh SKPD. e. Kurangnya tenaga-tenaga bersertifikat ahli pengadaan yang akhirnya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan juga akhirnya mengganggu pengelolaan keuangan di SKPD. f. Masih kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut mengakibatkan ketergantungan SKPD kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) terhadap SKPD masih tinggi, walaupun tingkat ketergantungan tersebut semakin berkurang setiap tahunnya, namun tetap membutuhkan waktu untuk meminimalkan ketergantungan tersebut. g. Otonomi dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya dilimpahkan kepada daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan keuangan daerah yang harus mengacu pada kebijakan pusat walaupun secara notabene berbeda ruang lingkup sosial kultural masyarakat serta keadaan alamnya. h. Belum maksimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi sehingga pengelolaan keuangan masih sangat dimungkinkan terjadinya human error. Solusi yang diambil dari permasalahan yang ada masih terus dilakukan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya adalah : a. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus terus memberikan pelatihanpelatihan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

dan

memberikan

bantuan

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan

III - 199


bimbingan teknis dengan memperhatikan kondisi organisasi maupun aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terutama dalam menghadapai akuntansi akrual basis pada tahun 2015. b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah harus tanggap dan memberikan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap aturan– aturan terbaru dengan melakukan assistensi yakni terjun langsung ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta evaluasi dan rekonsiliasi dalam hal pengelolaan keuangan. c. Meningkatkan koordinasi antara DPPKA dengan SKPD dalam hal pengelolaan keuangan daerah. d. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama dalam hal pemahaman peraturan perundang-undangan yang tentu harus memperhatikan kondisi di Kabupaten Bangka Barat dalam penerapannya yang kemudian dijabarkan dalam peraturan ataupun keputusan kepala daerah yang lebih bersifat teknis. e. Mengoptimalkan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah yang memiliki standarisasi nasional dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. f. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten seperti Kanwil Perbendaharaan dan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3.4.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN SASARAN STRATEGIS Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2014 didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014. Program-program strategis yang menunjang pencapaian target indikator dari sasaran strategis pembangunan tahun anggaran 2014 antara lain :

III - 200


Tabel 3.112 Capaian Kinerja Keuangan Program per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2014 NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengendalian Penyakit tidak menular Program Pengawasan Tempat-tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Program standarisasi pelayanan kesehatan

4.734.092.000,00

4.407.689.500,00

292.015.000,00

276.302.600,00

2.780.645.000,00

2.507.276.644,00

24.561.017.500,00

23.115.894.775,21

486.499.000,00

471.302.000,00

1.049.000.000,00

958.373.192,84

908.151.500,00

685.431.640,00

121.618.000,00

63.281.300,00

8.318.882.500,00

7.920.786.550,00

3.413.181.500,00

3.222.590.100,00

76.026.000,00

71.934.100,00

34.860.000,00

33.417.500,00

43.267.000,00

33.539.800,00

638.712.000,00

549.947.250,00

23.350.000,00

12.938.000,00

17.196.000,00

15.930.500,00

10.390.000,00

6.456.800,00

III - 201


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

2

3

Meningkatknya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga

Meningkatnya produktivitas pertambangan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana APBN dan block grant Program peningkatan peran serta kepemudaan

8.343.859.900,00

8.159.143.387,00

184.993.502,50

184.529.800,00

3.688.540.000,00

3.576.825.000,00

3.144.067.770,00

2.815.611.050,00

32.409.713.300,00

30.277.723.300,00

11.694.724.500,00

10.945.835.000,00

507.450.000,00

479.936.500,00

624.000.000,00

361.500.000,00

8.654.026.750,00

6.583.127.250,00

1.040.337.750,00

1.004.484.350,00

15.382.198.100,00

11.357.135.986,00

357.112.000,00

314.993.900,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.631.537.500,00

1.485.861.300,00

451.180.000,00

435.392.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

746.335.000,00

721.867.300,00

220.932.000,00

209.437.000,00

103.275.000,00

89.870.000,00

Penelitian dan Pengembangan bidang ESDM Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Mineral dan Energi

227.360.000,00

197.988.000,00

25.000.000,00

21.666.400,00

III - 202


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

4

Meningkatnya produktivitas perkebunan dan pertanian rakyat

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Program Pengembangan Ekonomi masyrakat pesisir

1.323.950.000,00

1.116.148.210,00

3.956.985.000,00

3.363.451.000,00

4.012.920.000,00

3.371.443.200,00

697.674.000,00

653.937.000,00

892.292.500,00

816.312.200,00

643.003.250,00

607.779.180,00

401.220.000,00

355.686.500,00

6.814.903.914,00

3.414.932.700,00

332.210.000,00

295.948.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

672.000.000,00

547.335.500,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

767.525.000,00

674.715.700,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kemitraan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

586.350.000,00

480.664.500,00

5.721.915.000,00

4.219.967.623,00

377.650.000,00

356.504.000,00

149.000.000,00

142.718.698,00

194.800.000,00

38.320.000,00

482.913.000,00

455.145.000,00

241.390.500,00

234.451.700,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

130.311.000,00

97.808.800,00

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

28.257.000,00

11.560.000,00

5

6

7

Meningkatnya produktivitas kelautan dan perikanan

Berkembangnya destinasi wisata dan keragaman budaya

Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan

III - 203


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan 8

9

Meningkatnya ketahanan pangan utama daerah

Meningkatnya fungsi serta daya dukung hutan dan lingkungan

421.705.500,00

402.325.500,00

1.747.352.000,00

1.693.997.400,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

654.591.000,00

589.348.700,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

102.410.500,00

101.100.000,00

141.801.000,00

140.702.198,00

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

506.700.388,00

490.697.100,00

968.977.000,00

916.055.000,00

349.100.000,00

0,00

8.222.157.000,00

7.646.694.720,00

1.628.200.000,00

1.093.281.270,00

337.994.000,00

295.797.600,00

254.000.000,00

226.474.900,00

148.000.000,00

88.750.400,00

540.632.000,00

502.891.500,00

610.920.000,00

554.860.290,00

2.233.024.500,00

81.687.200,00

75.000.000,00

72.710.000,00

97.545.000,00

84.845.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

III - 204


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

10

11

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Program Pengembangan Sarana dan Prasaran Penyuluhan Kehutanan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

66.380.000,00

60.037.600,00

3.348.765.460,00

2.596.463.679,00

5.627.641.500,00

4.575.561.037,00

168.157.900,00

166.803.500,00

584.750.000,00

560.503.200,00

196.000.000,00

169.291.100,00

Program kerjasama informasi dengan mas media Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.015.674.000,00

980.726.600,00

150.280.000,00

141.713.250,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program kerjasama pembangunan

69.550.000,00

66.680.000,00

163.221.000,00

163.177.107,00

99.994.900,00

91.819.900,00

18.194.777.800,00

12.679.108.174,00

222.183.500,00

202.008.534,00

1.020.000.000,00

797.361.550,00

Program perencanaan pembangunan daerah

547.700.000,00

520.443.100,00

Program perencanaan sosial dan budaya

591.800.000,00

536.196.400,00

Program penyempurnaan kualitas pelayanan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

982.578.500,00

976.566.400,00

160.000.000,00

153.963.800,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

III - 205


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

345.000.000,00

320.925.000,00

560.666.000,00

506.224.465,00

1.449.771.250,00

229.570.418,00

15.686.000,00

0

458.479.000,00

422.577.750,00

1.839.894.750,00

1.800.447.900,00

1.434.099.500,00

1.368.000.487,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

505.000.000,00

499.853.090,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

836.770.450,00

750.868.771,00

Program Penataan Wilayah dan Kelembagaan

318.075.000,00

202.687.000,00

Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah Program peningkatan/perkuatan hubungan dan layanan kemasyarakatan oleh KDH/WKDH

126.800.000,00

124.545.800,00

1.104.475.000,00

966.620.000,00

245.000.000,00

215.288.300,00

12.265.000,00

10.565.000,00

1.908.594.000,00

1.873.248.522,00

270.408.000,00

255.449.900,00

4.947.684.790,00

4.121.832.745,00

344.310.000,00

332.190.800,00

Program Pelaksanaan HariHari Besar Nasional Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan daerah

Program Pengembangan data dan Informasi Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

12

13

Meningkatnya penerimaan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan administrasi publik

Program Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Penadaan Secara Elektronik Program Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

III - 206


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

Program Pembinaan dan peningkatan kesadaran Masyarakat

14

15

16

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Terpenuhinya pelayanan dasar Keluarga berencana

92.713.000,00

71.726.500,00

294.074.000,00

248.529.400,00

623.385.500,00

506.094.100,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.219.690.000,00

1.132.276.300,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan

1.040.979.500,00

1.023.473.300,00

489.994.000,00

476.673.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

200.450.000,00

184.489.750,00

Program Peningkatan Kesetaraan Kesejahteraan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

89.960.000,00

84.880.000,00

999.426.000,00

962.989.152,00

Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

204.500.000,00

185.948.300,00

151.630.000,00

140.115.000,00

Program Keluarga Berencana

469.310.000,00

454.125.700,00

39.062.500,00

32.917.500,00

57.000.000,00

55.671.400,00

93.900.000,00

93.900.000,00

133.657.500,00

131.252.500,00

766.448.250,00

721.984.850,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perizinan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program peningkatan sarana pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan

III - 207


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

17

18

19

20

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Tersedianya SDM yang mampu mengelola SDA

Meningkatnya peluang investasi dan usaha ekonomi kerakyatan

Meningkatnya ketersediaan energi listrik

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.954.360.000,00

1.780.697.650,00

2.142.057.000,00

1.813.475.259,00

49.050.000,00

49.050.000,00

49.700.000,00

46.070.000,00

220.140.000,00

211.360.150,00

335.135.000,00

193.010.000,00

369.930.000,00

357.995.000,00

162.523.000,00

155.595.800,00

170.054.250,00

147.102.550,00

620.948.500,00

590.694.800,00

860.513.000,00

747.823.600,00

44.851.000,00

36.507.510,00

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

39.000.000,00

31.960.000,00

228.711.000,00

193.221.200,00

4.176.126.500,00

1.493.267.897,00

III - 208


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

21

Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi

Program Lingkungan Sehat Perumahan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

2.100.000.000,00

1.965.428.000,00

485.000.000,00

482.139.567,00

206.006.000,00

194.781.800,00

75.039.240.000,00

62.528.184.538,00

7.131.330.000,00

6.718.793.000,00

2.975.320.000,00

2.249.393.500,00

32.193.245.000,00

30.258.747.600,00

Program Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten

1.481.500.000,00

1.461.189.750,00

Program Pengendalian Banjir

6.104.090.000,00

5.657.895.000,00

Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Fasilitas Umum Program Perencanaan Tata Ruang

5.525.520.000,00

3.389.899.945,00

699.750.000,00

668.023.362,00

Program Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah

486.085.000,00

139.391.400,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

662.260.000,00

6.950.000,00

166.110.000,00

148.680.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan

334.531.000,00

304.891.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.199.976.000,00

1.174.269.900,00

Meningkatnya peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan keagamaan

Program pembinaan kehidupan beragama

2.911.943.500,00

2.778.710.500,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.813.270.000,00

3.439.247.948,00

Terfasilitasinya pembentukan desa mandiri

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

305.465.000,00

301.987.200,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

3.648.925.000,00

3.028.641.950,00

Program pengembangan lingkungan sehat 22

Lancarnya aksesibilitas dan konektifitas dalam dan antar daerah

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

23

24

25

26

Terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan mampu mendukung perencanaan dan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

III - 209


NO.

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

318.909.150,00

318.137.950,00

63.160.000,00

60.464.600,00

74.247.500,00

72.287.300,00

6.684.023.900,00

4.990.347.940,00

84.000.000,00

83.600.000,00

83.000.000,00

83.000.000,00

361.875.800,00

331.071.800,00

Program Perencanaan Pembangunan Desa

301.880.000,00

299.762.000,00

Program Desa Mandiri

298.360.000,00

255.111.800,00

35.000.000,00

35.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Nasional Pembangunan Masyarakat

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

III - 210

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents