Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik. setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk accountable kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input terutama dana yang selama ini dijalankan hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik berupa output maupun outcome. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian PU. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.1

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1 EVALUASI DAN ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PU Seiring dengan gelombang menuju kepemerintahan yang baik instansi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kinerja yang telah diperjanjikan dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar-benar telah terpenuhi. Untuk mengukur kinerja dfigunakan alat ukut yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah instansi pemerintah berhasil atau gagal memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja akan memberikan gambaran/ informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah atau seseorang apakah berhasil atau tidak. Dengan adanya informasi tersebut instansi dapat membuat keputusan-keputusan yang adapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimaasa yang akan datang. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya maing-masing. Dengan ditetapkannya IKU secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sesuai Dokumen Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014 Kementerian PU mempunyai 15 Sasaran Strategis dan 33 IKU Kementerian PU yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun perencanaan dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian PU.

BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.2

Target dan realisasi pencapaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PU dijelaskan sebagai berikut:

No

Program/ Sasaran Strategis

Uraian Indikator Kinerja Outcome/ IKU

Target

Realisasi

Ha

Ha

% Capaian

Program Pengelolaan Sumber Daya Air 1

2

3

Meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa

luas cakupan layanan jaringan irigasi

Meningkatnya layanan air baku dan kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara untuk domestik, perkotaan dan industri.

Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara

miliar m3

miliar m3

Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum

M3/det

M3/det

Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir

Luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir

ha

ha

88,50%

87,72%

99,12

100%

100%

100

miliar kend km

miliar kend km

3.243km

3.291,85km

101,51

423 km

394,07km

93,16

Program Penyelenggaraan Jalan 4

Meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan Pengelolaan jalan daerah

Tingkat kemantapan jalan

tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap Tingkat penggunaan jalan nasional 5

Meningkatkan kapasitas jalan Nasional

Panjang jalan yang ditingkatkan/ direhabilitasi kapasitasnya (struktur dan lebar) Panjang jalan baru yang dibangun


Halaman

3.3

No



Target

Realisasi

% Capaian

Program Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Permukiman 6

Meningkatnya Kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

Peningkatan jumlah pelayanan air minum

Liter/det Kota/IKK

Liter/det Kota/IKK

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

Kab/kota Kws

Kab/kota KWS

Pemda/PDAM

Pemda/PDAM

Twin blok unit

Twin blok unit

KWS

KWS

desa

desa

Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah Pulau/ Kepulauan dan kawasan strategis Nasional.

25 Raperpres (3 RTR Pulau, 18 Raperpres KSN non Perkotaan, 4 Raperpres Perkotaan, 7 RPI2JM (4 Pulau /Kepulauan) 3 KSN Perkotaan)

25 Raperpres (3 RTR Pulau, 18 Raperpres KSN non Perkotaan, 4 Raperpres Perkotaan, 8 RPI2JM (4 Pulau /Kepulauan) 4 KSN Perkotaan)

107,14

Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang mendapat Pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

15 Provinsi 241 Kabupaten 49 Kota

16 Provinsi 262 Kabupaten 44 Kota

101,73

Pembinaan kemampuan Pemda/ PDAM 7

8

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang.

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

Pembangunan rusunawa Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Peningkatan infrastruktur permuklman perdesaan/ kumuh/ nelayan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU


Halaman

3.4

No 10

Program/ Sasaran Strategis Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan BMN

Uraian Indikator Kinerja Outcome/ IKU Penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman (jangka menengah dan tahunan)

% Capaian

100

1Lap keuangan 1LAKIP Kem.PU 2Ped. Sist. Perc 3 Lap. BMN

1Lap keuangan 1LAKIP Kem.PU 2Ped. Sist. Perc 3 Lap. BMN

100

20 Dok

20 Dok

100

Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur

5.900 Pegawai

5.694 Pegawai

Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyusunan tata laksana

30.975 Pegawai 15 SOP


Penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang PU dan Permukiman Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM aparatur

Realisasi 1 Renstra Kem.PU 8 Renja Satminkal 1022 RKAKL 1 RKP 1 Nota Keuangan

Penyusunan dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan BMN dan laporan triwulan

11

Target

1 Renstra Kem.PU 8 Renja Satminkal 1022 RKAKL 1RKP 1 Nota Keuangan

96

75

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU 12

Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik

Penyusunan Peta profil Infrastruktur dan layanan jaringan LAN

Pelayanan informasi publik

588 Peta 2.500 Unit PC

588 Peta 2.500 Unit PC

200 buku 191 temu pers


Peningkatan pemeliharaan bangunan gedung kantor 61.000 m2 Kementerian PU

48.634 m2

178

97,12

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU


Halaman

3.5

No 13

Program/ Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggara infrastruktur yang bebas KKN


Target

Realisasi

%

%

penurunan tingkat kebocoran dan peningkatan tertib administrasi (3E dan 2K) dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU

% Capaian

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU 14

Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai

Prosentase IPTEK yang masuk bursa teknologi di Balitbang PU

%

%

Prosentase penambahan SPMK yang diberlakukan oleh instansi berwenang

%

%

Prosentase rekomendasi/ advis teknis yang diterima stakeholder

%

%

Prosentase kesiapan IPTEK digunakan oleh instansi berwenang

%

%

Provinsi Kab/kota

Provinsi Kab/kota

orang

orang

point infrastructure GCI

point infrastructure GCI

Program Pembinaan Konstruksi 15

Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di pusat dan daerah

Jumlah provinsi dan Kabupaten/ kota yang terbina sesuai dengan peraturan [perundangundangan Jumlah SDM jasa konstruksi yang terlatih

Tingkat daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global

Berikut di bawah ini dijelaskan mengenai evaluasi dan analisis masing-masing Indikator Kinerja Utama Kementerian PU yang terkait dengan masing- masing Direktorat yang menaunginya.


Halaman

3.6

3.1.1. Evaluasi Pencapaian Iku Program Pengelolaan Sumber Daya Air Data pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang tertuang dalam PK (Penetapan Kinerja) tahun 2011 pada umumnya menunjukkan peningkatan Ada 10 IKU yang meningkat realisasi outcomenya, yaitu : pembangunan/peningkatan embung/situ, OP tampungan sumber air, rehabilitasi embung, penyelenggaraan SDA terpadu pembangunan/peningkatan sarana/prasarana air baku untuk air minum, operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana air baku untuk air minum, pembangunan/peningkatan jaringan reklamasi rawa serta rehabilitasi reklamasi rawa.pembangunan waduk, rehabilitasi waduk, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir, operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian banjir serta rehabilitasi sarana/prasarana pengendalian banjir. 3.1.2. Evaluasi Pencapaian IKU Program Penyelenggaraan Jalan Evaluasi terhadap pencapaian IKU program penyelenggaraan jalan diukur dengan pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan pada program ini yaitu: 1. Sasaran meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan Pengelolaan jalan daerah. 2. Sasaran meningkatkan kapasitas jalan Nasional. Adapun pencapaian setiap sasaran strategis yang mendukung program penyelenggaraan jalan sebagai berikut :

No



Target

Realisasi

% Capaian

88,50%

87,72%

99,12

100%

100%

100

84,60 miliar kend km

miliar kend km

3.243 km

3.291,85 km



Tingkat kemantapan jalan Tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah Tingkat penggunaan jalan nasional

2



Panjang jalan yang ditingkatkan/ direhabilitasi kapasitasnya (struktur dan lebar)

Halaman

101,51

3.7

No


Uraian Indikator Kinerja Outcome/ IKU Panjang jalan baru yang dibangun

Target

Realisasi

% Capaian

423 km

393,07 km

93,16

Pencapaian Sasaran “meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan Pengelolaan jalan daerah” didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut : Tingkat kemantapan jalan. Tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah. Tingkat penggunaan jalan nasional.

3.1.3. Evaluasi Pencapaian IKU Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Terhadap pencapaian outcome sebagaimana tersebut pada subbab diatas, maka dapat disimpulkan pencapaian IKU Outcome Ditjen Cipta Karya Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel Pencapaian IKU Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Sasaran IKU Outcome Target Realisasi Prosentase 1 2 3 4 5 Meningkatnya kualitas Peningkatan jumlah 5.523 3.938 71,30% layanan air minum dan pelayanan air minum l/det l/det 107,87% sanitasi permukiman 165 IKK 178 IKK perkotaan Peningkatan jumlah 213 203 Kwsn 107,58% pelayanan sanitasi Kwsn 156 95,30% 145 Kab/Kota Kab/Kota Jumlah pemda/PDAM yang 92 103 111,95% dibina kemampuannya PDAM PDAM Meningkatnya kualitas Jumlah rusunawa yang 70 TB 65 TB 92,85% permukiman dan penataan dibangun ruang Jumlah kawasan 207 293 Kwsn 141,54% permukiman dan Kwsn penataanbangunan yang direvitalisasi Meningkatnya kualitas Jumlah kel/desa yang 14.848 16.792 113,09% BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.8

infrastruktur permukiman ditingkatkan infrastruktur kel/desa perdesaan/kumuh/nelayan permukiman dengan pla pemberdayaan perdesaan/kumuh/nelayan masyarakat Sumber: LAKIP Eselon II Tahun 2011

kel/desa

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa ada indikator outcome yang pencapaian kinerjanya tidak maksimal di tahun 2011 yaitu Peningkatan jumlah pelayanan air minum dengan indicator cakupan pelayanan air minum (l/det) yang hanya tercapai 71,30%, Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi dengan indicator cakupan pelayanan sanitasi (kawasan) yang hanya tercapai 95,30% dan Jumlah rusunawa yang dibangun yang hanya tercapai 92,85%. Beberapa penyebab tidak maksimalnya pencapaian IKU Outcome ini adalah: - Adanya permasalahan lahan dan sanggah yang berlarut-larut (Rusunawa) - Loan USRI yang baru efektif tanggal 15 November 2011 dan belum siapnya perencanaan maupun lamanya proses persetujuan pelelangan oleh Lender (MSMHP dan WASAP-D). 3.1.4. Evaluasi Pencapaian IKU Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pencapaian kinerja Ditjen Penataan Ruang dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang 2011 berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk sangat baik (106,26 %), Indikator , dengan pencapaian untuk indikator kerja utama (IKU) sebagai berikut: Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-1 yaitu Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional, dengan capaian 107, 14%, yaitu 25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 4 KSN Perkotaan), yang bila telah dilegislasi merupakan produk yang akan menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi RTRWN, berikut capaian kinerja IKU 1 Program penyelenggaraan Penataan Ruang: A.

Raperpres Pulau

1. Raperpres Pulau Papua 2. Raperpres Kepulauan Maluku 3. Raperpres Kepulauan Nusa Tenggara


KSN Non Perkotaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Raperpres Perbatasan Negara Riau-Kepri Raperpres Perbatasan Negara NAD-Sumut Raperpres Perbatasan Sulut Raperprers Perbatasan Maluku Raperpres Perbatasan Maluku Utara Raperpres Perbatasan Papua Raperpres Perbatasan NTT Raperpres KSN Borobudur Raperpres Kws Danau Toba

KSN Perkotaan 1. Raperpres Mamminasata 2. Raperpres Sarbagita 3. Raperpres Mebidangro 4. Raperpres Cekungan Bandung

Halaman

3.9

Pulau

KSN Non Perkotaan

KSN Perkotaan

10. Raperpres Kws. Pacangsanak 11.Raperpres KAPET Khatulistiwa 12.Raperpres KAPET Batulicin 13.Raperpres KAPET Sasamba 14.Raperpres KAPET Manado Bitung 15.Raperpres KAPET Pare-pare 16.Raperpres Sorowako 17.Raperpres Timika 18. Raperpres Raja Ampat

Pada tahun ini 5 KSN/Pulau dengan tingkat pencapaian yang cukup produktif sehingga telah diterbitkan Perpres untuk yaitu: 1. Perpres No. 45/2011 tentang RTR KSN Sarbagita 2. Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Mebidangro 3. Perpres No. 55/2011 tentang RTR KSN Metropolitan Mamminasata 4. Perpres No. 87/2011 tentang RTR Kawasan BBK (Batam Bintan Karimun) 5. Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi

B. RPI2JM Pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menyelesaikan 8 (delapan) RPI2JM yaitu: Pulau

KSN Perkotaan

1. RPI2JM Pulau Sumatera,

1.

RPI2JM Jabodetabekjur,

2. RPI2JM Pulau Jawa-Bali,

2.

RPI2JM Mamminasata,

3. RPI2JM Pulau Kalimantan dan

3.

RPI2JM Sarbagita, dan

4. RPI2JM Pulau Sulawesi

4.

RPI2JM Mebidangro


Halaman

3.10

Dengan telah tersusunnya dokumen RPI2JM tersebut diatas, yang telah dibahas dengan Kementerian/Lembaga yang menangani infrastruktur di tingkat Pusat dan juga dengan Pemerintah Daerah terkait, dan disepakati oleh seluruh stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat terlaksana keterpaduan program pengembangan infrastruktur dalam upaya pengembangan Pulau dan KSN tersebut.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama ke-2 yaitu Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan penataan ruang. Terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan penataan ruang terhadap provinsi/ kabupaten/kota, memperhatikan amanat Undang- Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang , pada pasal 78 ayat 4 butir b: semua peraturan daerah Provinsi tentantang rencana tata ruang wilayah Provinsi disusun atau disesuaiakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan c: semua peraturan daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaiakan paling lambat dalam waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan, serta capaian persetujuan substansi RTRW Provinsi/kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2010 yaitu: 17 Provinsi, 39 Kabupaten dan 11 Kota. Ditjen Penataan Ruang pada tahun 2011 melakukan pembinaan/pendampingan terhadap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota secara komprehensif dalam rangka penyelesaian percepatan penyelesaian RTRW. Perlakuan khusus diberikan kepada Kabupaten dan Kota yang menghadapi kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pembiayaan melalui pelaksanaan pendampingan dengan penempatan Konsultan Managemen Regional (KMR) di provinsi dan Tenaga Pendamping Daerah (TPD) di kabupaten/kota yang para personilnya terdiri dari multi disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam penysunan materi teknis RTRW sebelum dimobilisasi ke daerah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan. Serta dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan sistem kelola nasional yang meliputi manejemen pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agar hasilnya dapat tercapai sesuai target. Upaya tersebut menghasilkan suatu capaian yang signifikan dengan realisasi capaian 101,73% yaitu: 16 provinsi, 262 kabupaten, 44 kota yang telah mendapatkan persetujuan substansi RTRW oleh Menteri Pekerjaan Umum, yang selanjutnya akan dibahas dengan DPRD untuk proses legislasi menjadi Perda.


Halaman

3.11

Pada tahun ini juga telah terbit 6 Perda RTRW Provinsi, 54 Perda RTRW Kabupaten, dan 21 Perda RTRW Kota, yang juga capaian kinerjanya signifikan.


Halaman

3.12


Halaman

3.13

3.1.5. Evaluasi Pencapaian IKU Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU

3.1.6. Evaluasi Pencapaian IKU Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU

3.1.7. Evaluasi Pencapaian IKU Program Penelitian dan Pengembangan

3.1.8. Evaluasi Pencapaian IKU Program Pembinaan Konstruksi

3.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM 3.2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan target/sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan sumber daya air sebagai tolok ukur pencapaian kinerja di Tahun 2011. Untuk mencapai target/sasaran tersebut telah dilakukan dalam program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan utamanya, yaitu: 1.

Pelaksanaan Kegiatan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta menjamin kemampuan


Halaman

3.14

keterbaharuan dan keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, serta eksploitasi air tanah yang terkendali; selain itu juga ditujukan untuk mengurangi tingkat resiko dan periode genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman dan sarana publik lainnya, sehingga dampak bencana banjir dan kekeringan dapat dikurangi dan terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis. 2.

Pelaksanaan Kegiatan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah. Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, serta jaringan pengairan lainnya dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat meningkat, dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi dapat terkendali; selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemenuhan air baku untuk rumah tangga, permukiman, dan industri dengan prioritas untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga, permukiman dan industri dapat terkendali. Kegiatan ini juga sejalan dengan agenda MDGSs (Millenium Development Goalss).

3.

Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Kegiatan ini ditujukan untuk mewujudkan mempertahanakan fungsi imfrastruktur Sumber Daya Air dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Air Baku, Irigasi Air Tanah, Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai.

Berikut ini uraian tentang pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam mewujudkan infrastruktur Sumber Daya Air yang memadai, yaitu : 1. Pelaksanaan Kegiatan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai. a) Telah dimulai pelaksanaan Pembangunan Waduk 8 buah dari target 8 buah, a.l Rajui (Aceh), Jatigede (Jabar), Jatibarang, Bendo (Jateng), Bajulmati (Jatim), Marangkayu (Kaltim), Titab (Bali), dan Pandanduri Swangi (NTB). Pembangunan ke-8 waduk tersebut sampai saat ini belum selesai karena memang merupakan diprogramkan untuk selesai dalam beberapa tahun (multi year).


Halaman

3.15

b) Telah diselesaikannya pelaksanaan Pembangunan Waduk 1 buah dari target 1 buah, yaitu : Gonggang (Jatim). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu tersedia air sebanyak 2,2 juta m3 yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi, air minum, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air.

c) Telah dilaksanakan Pembangunan Embung 108 buah dari target 34 buah, a.l Embung Pulau Dompak (Kepri), Garuntang (Sumbar), Embung Desa Negeri Batin & Desa Blambangan Umpu, Embung Desa Serupa Indah & Desa Pakuan Baru, Embung Desa Gedung Sari & Desa Karang Anyar (Lampung), Sindangsari, Cigangsa, Cariang, Gununghayu, Kosambi (Jabar), Embung Eks Kali Mati (Jateng), Sukorejo, Serut (DIY), Wain (Kaltim), Embung Konservasi Bia, Embung Konservasi Nase, Embung Konservasi Lawalanae (Sulsel), Bedeg Dukuh (Bali), Panijara, Jeropuri, Uwung, Aweng, Enem (NTB), 75 buah embung kecil (NTT), serta Embung di Desa Namtabung, di Desa Ohoidertutu, di Desa Kandar (Maluku). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu tersedia air sebanyak .............. m3 yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi, air minum, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air.

d) Telah dilaksanakan Rehabilitasi Waduk 18 buah dari target 23 buah, al. Batutegi (Lampung), Cipancuh, Mahalayu (Jabar), Krisak, Nglambangan, Cengklik, Plumbon, Ketro, Wadas Lintang, Sempor, Botok, Delingan, Lalung, Losari, Telogo Ngebel (Jateng), serta Sengguruh, Sampean Baru , Gondang (Jatim). BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.16

Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% waduk dari sebelumnya berfungsi kurang dari 100%; sehingga dapat menyediakan air sebanyak .............. m3 yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi, air minum, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air. e) Telah dilaksanakan Rehabilitasi Embung 32 buah dari target 50 buah, al. Tabek Bampang, Talago Janik, Tabek Gadang, Lurah Basuang, Calau Sawah (Sumbar), Ciherang, Cijoro, Cikadongdong, Situ Terate, Situ Cibeber, Situ Cigambar (Banten), Situ Garukgak, Situ Sidomukti (DKI Jakarta), Kaligombong, Bewok, Citapen, Cipule, Selabenda (Jabar), B.Wn.5.A, B.Kdb 2, B.SK.3, Ngampon, Jurangjero, Rondokuning, Sekarsari, Setampah, Kajengan (Jateng), Ledok, Dengok, Bete, (DIY), Prambon, Sumber Agung (Jatim), Embung Mesjid (NTB), 4 buah embung kecil (NTT), dan Embung Lalue (Sulut). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% embung dari sebelumnya berfungsi kurang dari 100%; sehingga dapat menyediakan air sebanyak .............. m3 yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi, air minum, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air.

f) Telah dilaksanakan Sumber air yang dikonservasi di 12 kawasan dari target 9 kawasan, a.l Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulsel dan NTB. g) Telah dilaksanakan Pembangunan prasarana pengendali banjir ............ km dari target 13,73 km, al. Kr. Seunagan, Kr. Rukoh, Kr. Meureubo (Aceh), S. Belumai, S. Gambus, S. Tanjung (Sumut), S. Selangat, Batam Center (Kepri), S. Batanghari, BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.17

Batang Tebo, Batang Bungo (Jambi),BT. Naras, (Sumbar), Air Lais, Air Musi Lubuk Kembang, Air Selagan(Bengkulu) S. Musi, S. Lempuing, S. Muara Beliti (Sumsel), S. Mayang, S. Pepabrik (Babel), Way Bulok, Way Mada, Way Kuputundan (Lampung), S. Ciujung (Banten), Kali Pesanggrahan, K. Angke, Kali Sunter (DKI Jakarta), Sungai Cisanggarung, Sungai Cimanuk, s. Cilutung, S. Cijolang, S. Cipari, S. Cikawung, S. Ciharus, (Jabar), Kali Lorog, Kali Lamong (Jateng), Bangil Tak, K.Kedunglarangan dan K. Wrati Kab. Pasuruan (Jatim), Sei Barito, Sungai Kahayan (Kalteng), Sungai Riam Kiwa, Sungai Barito (Kalsel), Sungai Andegile, Sungai Alopohu (Gorontalo), Tukad Badung, Tukad Mati (Bali Penida), S. Unus (NTB), S.Ponu (NTT), S.Sloy (Maluku), S. Mancalele (Malut), S.Tami, (Papua) dan S. Maimari (Papua Barat) Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terlindunginya kawasan seluas ……….. ha dari bahaya banjir dengan kala ulang 5-tahunan. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

h) Telah dilaksanakan Rehabilitasi pengendali banjir 95 km dari target 153 km, al. Riau, Sumbar, Jambi,Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya kembali 100% infrastruktur pengendali banjir dari semula hanya berfungsi 0% sampai 50%; sehingga dapat melindungi kawasan seluas ……….. ha dari bahaya banjir dengan kala ulang 5-tahunan. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

i) Telah dilaksanakan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 60,42 km dari target 36,92 km, al. Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Kepri, Riau, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulbar, Gorontalo, Sulteng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Bali,NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.18

Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terlindunginya kawasan seluas ……….. ha dari bahaya abrasi air laut. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

j) Telah dilaksanakan Rehabilitasi pengaman pantai 2,28 km dari target 9,20 km, al. Bengkulu, Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Gorontalo, Sulut dan Bali. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya kembali 100% infrastruktur pengamanan pantai dari semula hanya berfungsi 0% sampai 50%; sehingga dapat melindungi kawasan seluas ……….. ha dari bahaya abrasi air laut. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

k) Telah dilaksanakan Pembangunan Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen 31 buah dari target .... buah, al. 4 bh Jabar, 4 bh Jateng, 3 bh Jatim, 10 Sulut, Gorontalo, Sulteng dan 8 Sulsel. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terlindunginya kawasan seluas ……….. ha dari bahaya banjir lahar/sedimen akibat adanya debrisflow/mudflow. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya. l) Telah dilaksanakan Rehabilitasi prasarana pengendali lahar / sedimen gunung berapi 34 buah dari target .... buah, al. DIY, Jateng, Jatim, Gorontalo, Sulteng dan Maluku. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya kembali 100% infrastruktur pengendali lahar/sedimen dari semula hanya berfungsi 0% sampai 50%; sehingga dapat melindungi kawasan seluas ……….. ha dari bahaya banjir lahar/sedimen akibat adanya debrisflow/mudflow. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah. a) Telah dilaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi 66.249,00 ha dari target 65.867 ha, al. Lhok Guci, DI. Susoh (Aceh), Namu Sira – Sira (Sumut), DI Okak Primer, DI Okak Sekunder (Riau), D.I. Kelarik (Kepri), DI.BT.Sinamar, DI.BT.Anai II (Sumbar), D.I. Mukomuko Kanan, D.I. Air Nokan Kanan (Bengkulu), DI. Saheng, Leuwigoong (Jabar), DI Lanang (Jateng), D.I BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.19

Kedung Brubus, D.I Bengawan Jero, Nipah (Jatim), D.I. Karau, D.I.Kalamus, DI Montalat, DI Tanjung Harapan (Kalteng), D.I. Batang Alai, D.I. Pitap (Kalsel), DI Pesap, DI Muara Bangun (Kaltim), Paguyaman Kiri, Paguyaman Kanan (Gorontalo), dan DI. Karaopa (Sulteng). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terdapat lahan irigasi baru seluas 66.249,00 ha; sehingga memberikan potensial potensial impact adanya peningkatan produksi padi sebesar 503.492,40 ton (dengan asumsi produksi sebesar 4,75 ton/ha, luas tanam 100%, serta pola tanamnya padi-padi-padi (10%), padi-padi-padi/palawija (25%) dan padi-padi-palawija(65%)).

b) Telah dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 284.137,26 ha dari target 186.999 ha, al. D.I. Jeuram (Aceh), Batang Ilung (Sumut), DI Kaiti Samo (Riau), DI.Koto Kandis (Sumbar), D.I. Mukomuko Kiri (Bengkulu), SS. Rawa Baru, Cikunten I, DI. Rentang, Cikeusik, Seuseupan, Ciwaringin, Cikandung Girang, (Jabar), DI. Ciliman (Banten), Kapuh Kedaung (DKI Jakarta), DI Comal (Jateng), DI Sempor (DIY), D.I Sungkur, Pondok Waluh (Jatim), D. I. Tendrehean, (Kalteng), D.I. Riam Kanan (Kalsel), Kedewatan (Bali), DI. Bongo (Gorontalo), MalosoKanan, Kalaena, Matajang (Sulsel), Pengga, Jurangsate, Batujai, Surabaya, Mujur II (NTB), Haekesak, Mena, Tilong, Wae Mese, Wae Mantar, Kadumbul (NTT), Way Meten, Matakabo, Kobi, Way Pure (Maluku), serta Koya Timur & Barat, Kalibumi, Yahukimo (Papua). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% jaringan irigasi seluas 284.137,26 ha dari sebelumnya berfungsi hanya sebesar 50%; sehingga memberikan potensial potensial impact adanya peningkatan produksi padi sebesar 1.180.945,49 ton (dengan asumsi produksi sebesar 4,75 ton/ha, luas tanam 100%, serta pola tanamnya padi-padi-padi (10%), padi-padi-padi/palawija (25%) dan padi-padi-palawija(65%)).

c) Telah dilaksanakan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Rawa 70.510 ha dari target 38.333 ha, al. DR. Trumon, DR. Bakongan (Aceh), DR. Sialang Panjang, DR. Kuala Lahang, DR. Pedamaran, DR. Melai dan Cina (Riau), Rawa Batu Betumpang , Rawa Paleh BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.20

(Bengkulu), Pasut Lebung Hitam, Pasut Lebak Burai (SumSel), Rawa Ulim Permai, Rawa Dungun Raya (Babel), DR. Handil Rakyat, DR. Terusan Tengah , UPT Lamunti-Dadahup, PLG DR. SP Palingkau , DR. Unit Belanti II, DR. Unit Pangkoh II , DR. Tatas (Kalteng), Rawa Sebakung, Rawa Petung, DR. Tanjung Buka Buka (Kaltim), Rawa Oyom Lampasio (Sulteng), Rawa Wawolemo, Rawa Tinondo (Sultra), Rawa Randangan (Gorontalo), serta Rawa Semangga, Rawa Salor, D.R. Tanah Miring, Rawa Sermayam, Rawa Kuprik, Rawa Tanah Miring (Papua). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terdapat lahan rawa baru seluas 70.509,53 ha; sehingga memberikan potensial potensial impact adanya peningkatan produksi padi sebesar 458.311,95 ton (dengan asumsi produksi sebesar 3,25 ton/ha, luas tanam 100% dan pola tanam padi-padi-palawija (100%)).

d) Telah dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan Rawa 120.810,00 ha dari target 108.153 ha, al. DR. Keutungga (Aceh), Sei Kualuh (Sumut), DR. Sei Jermal (Riau), Rawa Silaut (Sumbar), Rawa Peninjauan (Bengkulu), DR. Rantau Rasau, DR. Kubu Komplek, DR. Kapuas Kecil (Kalbar), DR. Jabiren (Kalteng), DR. Alalak Padang (Kalsel), Saembalawati (Sulteng), Wuura, Poleang, Tinanggea, Paku Jaya (Sultra), Tambak Wiritasi (Sulsel)dan Jagrbob (Papua). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% jaringan rawa seluas 120.810,00 ha dari sebelumnya berfungsi hanya sebesar 50%; sehingga memberikan potensial potensial impact adanya peningkatan produksi padi sebesar 392.632,50 ton (dengan asumsi produksi sebesar 3,25 ton/ha, luas tanam 100% dan pola tanam padi-padi-palawija (100%)).

e) Telah dilaksanakan Pembangunan Prasarana Irigasi Air Tanah 131 sumur (4.156 Ha) dari target 208 sumur (2.340 Ha), al. Aceh, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Gorontalo, Sulsel dan Sultra. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terdapat lahan irigasi air tanah baru seluas 4.156 ha; sehingga memberikan potensial potensial impact adanya peningkatan BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.21

produksi jagung sebesar 40.561,17 ton (dengan asumsi produksi sebesar 5,14 ton/ha, luas tanam 100%, pola tanam jagung-jagung-palawija (90%) dan jagung-palawijapalawija (10%)).

f) Telah dilaksanakan Rehabilitasi Prasarana Irigasi Air Tanah 385 sumur (9.027 Ha) dari target 439 Sumur (6.520 Ha), al. Aceh, Sumbar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sultra dan Sulsel. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% jaringan irigasi air tanah seluas 9.027 ha dari sebelumnya berfungsi hanya sebesar 50%; sehingga memberikan potensial potensial impact adanya peningkatan produksi jagung sebesar 44.050,26 ton (dengan asumsi produksi sebesar 5,14 ton/ha, luas tanam 100%, pola tanam jagung-jagung-palawija (90%) dan jagung-palawija-palawija (10%)).

g) Telah dilaksanakan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak 13.170 dari target 8.272 Ha, al. .................................................. . Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu terdapat lahan tambak baru seluas 13.170 ha; sehingga memberikan potensial impact adanya peningkatan produksi udang sebesar 23.047,50 ton (dengan asumsi produksi sebesar 0,88 ton/ha, luas panen 100% dan intensitas panen setahun 2 kali).

h) Telah dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan Tata Air Tambak 5.905 Ha dari target 7.552 Ha, al. Lampung, Jabar, Jateng, Sulsel, Sulbar dan Sultra. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% jaringan tata air tambak seluas 5.905 ha dari sebelumnya berfungsi hanya sebesar 50%; sehingga memberikan potensial impact adanya peningkatan produksi udang sebesar 5.166,88 ton (dengan asumsi produksi sebesar 0,88 ton/ha, luas panen 100% dan intensitas panen setahun 2 kali).

i) Telah dilaksanakan Pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 8,43 m3/det dari target 7,43 m3/det, al. Embung Lambadeuk, Embung Leubok (Aceh), Samosir (Sumut), Cibeureum, Cibodas (Jabar), Bendung Karet Cisangkuy (Banten), Balongbendo, Krikilan Driyorejo, Kemuning/Sidoarjo, Ngantang, Panggungrejo, Sendang/ Malang, Doko, Puncu/Kediri (Jatim), Kawasan Bregas/Brebes-Tegal-Slawi (Jateng), Guntung, BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.22

Kampar, Pulau Kijang (Riau), Tanjung Uban, Galang Batang (Kepri), Blok Kadumernah (Banten), Embung Sidorejo, Tegal (Jateng), Sumber Gentong (Jatim), Seropan (DIY), Palingkau (Kalteng), Tanah Laut (Kalsel), Piloliyanga (Gorontalo), Kota Bau-Bau (Sultra) dan Telagawaja (Bali).

Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu tersedianya infrastruktur penyedia air baku yang baru dengan kapasitas pelayanan sebesar 8,43 m3/detik; sehingga memberikan potensial impact pada tersedianya air baku untuk air minum dalam rangka mendukung agenda MDGS(Millenium Development Goals). j) Telah dilaksanakan Rehabilitasi prasarana air baku dengan kapasitas 4,74 m3/det dari target 1,65 m3/det, al. Sei Pulai (Kepri), Bendung Karet Rambatan, Bendung Curug (Jabar), Air Kesesi, Pekalongan (Jateng), Biting Pasuruan (Jatim), Barito Timur (Kalteng), Embung Sarimurni dan Iloheluma (Gorontalo). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu berfungsinya 100% infrastruktur penyedia air baku dengan kapasitas pelayanan sebesar 4,74 m3/detik; sehingga memberikan potensial impact pada tersedianya air baku untuk air minum dalam rangka mendukung agenda MDGS(Millenium Development Goals).

3. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. a) Telah dilaksanakan OP Jaringan Irigasi 2,08 juta ha dari target 2,15 juta ha, a.l NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, JawaTengah, DIY, JawaTimur, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara,Papua Barat dan Papua. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.23

Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya jaringan irigasi sebesar 100% sampai 75 % dari lahan irigasi seluas 2,08 juta ha; sehingga memberikan potensial impact adanya peningkatan produksi padi sebesar 13.004.906,25 ton (dengan asumsi produksi sebesar 4,75 ton/ha, luas tanam 100%, serta pola tanamnya padi-padi-padi (10%), padi-padi-padi/palawija (25%) dan padi-padipalawija(65%)).

b) Telah dilaksanakan OP Jaringan Rawa seluas 1,03 juta ha dari target 0,88 juta ha, a.l Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sulsel, Sultra dan Papua. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya jaringan rawa sebesar 100% sampai 75 % dari lahan rawa seluas 1,03 juta ha; sehingga memberikan potensial impact adanya peningkatan produksi padi sebesar 5.021.250,00 ton (dengan asumsi produksi sebesar 3,25 ton/ha, luas tanam 100% dan pola tanam padi-padipalawija (100%)).


Halaman

3.24

c) Telah dilaksanakan OP Prasarana Irigasi Air Tanah 391 sumur (2.733 Ha) dari target 9.888 ha, al. Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulteng, Sultra, Sulsel, Bali, NTB dan NTT. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya jaringan irigasi sebesar 100% sampai 75 % dari lahan irigasi air tanah seluas 2.733 ha; sehingga memberikan potensial impact adanya peningkatan produksi jagung sebesar 57.653,43 ton (dengan asumsi produksi sebesar 5,14 ton/ha, luas tanam 100%, pola tanam jagung-jagung-palawija (90%) dan jagung-palawija-palawija (10%)).

d) Telah dilaksanakan OP Jaringan Tata Air Tambak 64.993 dari target 0 Ha, al. .................................................. . Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya jaringan tata air tambak sebesar 100% sampai 75 % dari lahan tambak seluas 64.993 ha; sehingga memberikan potensial impact adanya peningkatan produksi udang sebesar 85.303,31 ton (dengan asumsi produksi sebesar 0,88 ton/ha, luas panen 100% dan intensitas panen setahun 2 kali).

e) Telah dilaksanakan O & P Prasarana Air Baku dengan kapasitas 13,17 m3/det dari target 7,18 m3/det, al. Indragiri Hulu (Riau), Cisirih, Cibanten (Banten), Cabang Bungin, Kumpul Kuista – Winong (Jabar), DAS Opak (DIY), Seropan (Jateng), Peksamdur (Jatim) dan Guyangan (Bali). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya infrastruktur penyedia air baku sebesar 100% sampai 75 %; sehingga memnerikan potensial impact pada tersedianya air baku untuk air minum dalam rangka mendukung agenda MDGS(Millenium Development Goals).

f) Telah dilaksanakan Operasi dan pemeliharaan pengendali banjir 647,88 km dari target 1.000 km, al. Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, DKI Jakarta, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.


Halaman

3.25

Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya infrastruktur pengendali banjir sebesar 100% sampai ….. %; sehingga dapat melindungi kawasan seluas ……….. ha dari bahaya banjir dengan kala ulang 5-tahunan. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

g) Telah dilaksanakan Operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali lahar / sedimen gunung berapi 5 buah dari target 20 buah, al. Dam Konsolidasi K. Kuning, K. Boyong(DIY), BPS Sungai Batuawang, Sungai Kalekube dan BPS Sungai Kahetang (Sulut). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya infrastruktur pengendali lahar/sedimen sebesar 100% sampai ….. %; sehingga dapat melindungi kawasan seluas ……….. ha dari bahaya banjir lahar/sedimen akibat adanya debrisflow/mudflow. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

h) Telah dilaksanakan pemeliharaan pengaman pantai 25,35 km dari target 19,35 km, al. Riau, Kepri, Bengkulu, Jabar, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Bali ,Maluku dan Papua. Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya infrastruktur pengamanan pantai sebesar 100% sampai ….. %; sehingga dapat melindungi kawasan seluas ……….. ha dari bahaya abrasi air laut. Kawasan yang terlindungi terdiri dari kawasan perkotaan, pedesaan, pemukiman, lahan irigasi dan lainnya.

i) Telah dilaksanakan OP Waduk 63 buah dari target 63 buah, al. Danau Gunung Tujuh, Danau Air Lingkat, Danau Belibis, Danau Kerinci (Jambi), Batutegi, Way Rarem, Way Jepara Way Tengkorak (Lampung), Darma, Malahayu (Jabar), Cacaban, Penjalin, Panohan, Kedungombo, Sanggeh, Simo, Nglangon, Tempuran, Greneng, Gunungrowo, Gembong, Klego, Lodan, Kd.Brubus, Pondok, Sempor, Wadaslintang, Ngancar, Nawangan, Parang Joho, Kedung Uling, Delingan, Pulmbon, Cengklik, Krisak, Ketro (Jateng), Ngluyu, Gondang (Jatim), Merancang, Sambutan, Bendali I, Bendali II, Bendali III, Babulu Darat, Manggar, Lempake (Kaltim), Salomekko, Bili-Bili, Kalola, Tunggu


Halaman

3.26

Pampang, Ponre-ponre (Sulsel), Telaga Tunjung, Muara Nusa Dua (Bali), serta Batujai, Pengga (NTB). Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya waduk sebesar 100% sampai ….. %; sehingga dapat menyediakan air sebanyak .............. m3 yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi, air minum, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air.

j) Telah dilaksanakan OP embung 298 buah dari target 116 buah, al. Leubok (Aceh), Gunung Malelo, 5 buah (Sumbar), Danau Kerinci, Danau Belibis, Danau Air Lingkat, Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Kenali, Danau Diatas, Embung Lubuk Bulang, Embung Lubuk Mato Kuciang, Embung Batu Anyuik, Embung Sijawi-jawi, Embung Air Menghilang, Embung Kilis, Danau Gunung Tujuh (Jambi), Danau Dendam Tak Sudah, Danau Nibung, Danau Lebar, Danau Mas Bastari, Danau Tes, Danau Picung, Danau Rukis (Bengkulu), 4 buah (Sumsel), Wanayasa, Cibeber, Cigangsa, Sukamelang, Situ Jati, Cikokok, Betok, Bogo, Selang Mekar Wangi, Malangbong, Pabuaran, Cibogo, Euteul, Cisanti, Cimeuhmeul (Jabar), Banyukuwung, Kenteng, Patujungan, Pakijangan, Rawa 3 Kanan, Begal, Grawan, Suruhan, Setampah, Sumbreng, Rowo Bolodewo, Bruk, Tempel, Kedungrejo, Bogem, Karanggeneng, Rondo Kuning, Rowosetro, Sendang Mulyo, Kasur, Tawangrejo, Guo Landak, Kulur, Nglaroh Gunung, Kedung Waru, Ngempon, Kaliombo, Butak, Kalimati, Ciasem, Grobog, Pendil Wesi, Jarot, Wadas, Sawojajar, Pendawa, Godog (Jateng), 51 buah (Jatim), Tanah Laut (Kalsel), Sababilah, Sirau, Matarah, Langsat Besar (Kalteng), Persemaian, Bilal (Kaltim), Loukena, Tulang, Sumesempot, Tandengan, Daudsendow (Sulut), Tapadaa, Iloheluma (Gorontalo), Danau Talaga, Embung Ngia & Watutela, Danau Lindu (Sulteng), 41 buah embung di Pulau Lombok, 35 buah embung di Pulau Sumbawa (NTB), 18 buah (NTT), Tumbur, Sangliatdol, Atubuldol, Rumngeur, Kaiwatu, Tutuaru, Tomra, Elo, Mahaleta, Rotnama, Abusur (Maluku), Sentani (Papua), serta Tanjung Kasuari cs, Klamalu cs, Sisipan cs, Majaran cs, Malaos cs, Matawolot cs, Majener cs, Klasari cs (Papua Barat) Dari kegiatan tersebut memberikan outcome, yaitu mempertahankan berfungsinya embung sebesar 100% sampai ….. %; sehingga dapat menyediakan air sebanyak .............. m3 yang dapat digunakan untuk keperluan irigasi, air minum, pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air.


Halaman

3.27

3.1.1.Evaluasi Dan Analisis Indikator Kinerja Utama Kementerian PU Terkait Bidang Sumber Daya Air Capaian pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air tidak terlepas dari upaya Kementerian PU dalam melaksanakan hasil sidang kabinet pada tanggal 6 September 2011 di Jakarta, dan pada Rakortas erberasan tanggal 7 September 2011. Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa surplus 10 juta ton beras harus direalisasikan pada tahun 2014. Target tersebut memerlukan peningkatan produksi padi minimal 7% per tahun terhitung mulai tahun 2011. Untuk itu, perlu disusun upaya- upaya peningkatan produksi, khususnya produktivitas pangan melalui serangkaian kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, yang melibatkan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, diperlukan dukungan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan areal panen melalui penambahan cetak sawah yang memerlukan dukungan irigasi.

Pencapaian di bidang Sumber Daya Air juga meliputi konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya; pengendalian banjir lahar gunung berapi dan pengaman pantai; serta penyediaan dan pengelolaan air baku. Konservasi SDA dilaksanakan melalui pembangunan bendungan, waduk, dan embung. Beberapa proyek pembangunan bendungan telah dimulai, antara lain: BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.28

Bendungan Jatigede dan Jatibarang. Bahkan, konstruksi pada beberapa proyek pembangunan prasarana Sumber Daya Air telah selesai, seperti: Bendungan Gonggang di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Embung Haekrit di Provinsi NTT dan rehabilitasi Waduk Situ Gintung, Provinsi Banten. Pembangunan prasarana Sumber Daya Air juga memperhatikan upaya pengendalian daya rusak air. Upaya-upaya tersebut bisa dilihat melalui beberapa program dan kegiatan, seperti: program normalisasi Sungai Citarum dan perlindungan abrasi pantai di Sumatera Barat. Begitu juga peranan bidang Sumber Daya Air dalam hal penyediaan dan pembangunan prasarana air baku. Kementerian PU telah membangun prasarana air baku antara lain di Bendung Karet Cisangkuy (Banten), Seropan (DIY), Palingkau (Kalteng).

No



Target

Realisasi

% Capaian


3.938.555 Ha

3.941.065 Ha

100


miliar m3

miliar m3

97


M3/det

M3/det

139


ha

ha

91


2

3

Meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa. Meningkatnya layanan air baku dan kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir

Pencapaian Sasaran “meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa” didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut :

No

Sasaran


Uraian indikator kinnerja outcome/ IKU

Target

Realisasi

Halaman

% Capaian

3.29

No

1

Sasaran

Meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa

Uraian indikator kinnerja outcome/ IKU

Target

Realisasi


Ha

Ha

% Capaian

Pencapaian sasaran Meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa didukung oleh satu indikator kinerja outcome. Indikator outcome yang dimaksud adalah luas cakupan layanan jaringan irigasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100 % menunjukkan bahwa kinerja untuk pencapaian Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa serta layanan air baku untuk kebutuhan pokok sudah baik, namun masih perlu dilakukan upaya peningkatan dan pemeliharaan terhadap jaringan yang sudah dibangun melalui operasi dan pemeliharan, agar kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja outcome luas cakupan layanan jaringan irigasi merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator luas cakupan layanan jaringan irigasi, luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah, luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ ditingkatkan dan dijaga/ dipelihara. Dengan peningkatan kinerja outcome luas cakupan layanan akan dapat mendukung kebutuhan air untuk perluasan areal pertanian dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Di bawah ini dijelaskan mengenai target dan capaian masing masing indikator kinerja outcome yang mendukung sasaran tersebut di atas.

No

Uraian Indikator Outcome

Target

Realisasi

Persentase Pencapaian %

1

Tambahan luas cakupan layanan jarinagn irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara

2.723.044 Ha

2.723.044 Ha

100

14.415 Ha

22.572 Ha

156,59

1.201.096 Ha

1.195.449 Ha

99,53

2

3

Tambahan luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan dan dijaga/ dipelihara. Tambahan luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ ditingkatkan dan dijaga/ dipelihara

Dalam pencapaian sasaran “meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa serta layanan air baku untuk kebutuhan pokok sehari hari perkotaan dan industri”, pencapaian indikator kinerja outcomenya didukung dengan pencapaian output yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.30

pembangunan prasarana sumber daya air. Adapun output yang dihasilkan dapat sebagaimana digambarkan dalam tabel dari tahun 2010 s/d tahun 2011 sebagai berikut :

No 1

2

3

Kegiatan

Satuan

2010

2011

Penanganan irigasi Peningkatan Jaringan

Ha

115.000

66.249

Rehabilitasi Jaringan

Ha

293.044

284.147

OP Jaringan

Ha

2.315.000

2.143.589

Peningkatan/Rehabilitasi

Ha

79.373

191.319

OP Jaringan

Ha

1.107.996

1.040.005

Pembangunan Jaringan

Ha

2.246

3.027

Rehabilitasi Jaringan

Ha

8.882

10.740

Ha

9.180

2.733

Penanganan Irigasi Rawa

Penanganan Irigasi Air Tanah

OP Jaringan

Perkembangan penanganan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan irigasi air tanah dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

Dalam grafik kelihatan setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melakukan upaya-upaya mempertahankan dan menambah luas areal yang diairi melalui peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pertambahan luas areal irigasi yang ditangani oleh kegiatan BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.31

operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, karena untuk mempertahankan luas irigasi yang sudah dibangun dan ditingkatkan jaringannya agar tetap berfungsi dalam melayani kebutuhan air irigasi untuk mengairi areal pertanian.

Dalam grafik diatas kelihatan setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melakukan upaya-upaya untuk mempertahnakan dan menambah luas areal yang diairi melalu peningkatan jaringan irigasi rawa, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.


Halaman

3.32

Dalam grafik diatas kelihatan setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan menambah luas areal yang diairi melalui penanganan jaringan irigasi air tanah, berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan air tanah serta operasi dan pemeliharaan jaringan air tanah. Pencapaian Sasaran Meningkatnya layanan air baku dan kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut :

No


2 Meningkatnya layanan air baku dan kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara

Uraian Indikator Kinerja Outcome/ IKU Kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara

Target

0.86 miliar m3


% Capaian

Realisasi

0.83 miliar m3

14,28 M3/det

97

19,95 M3/det

139

Indikator kinerja utama meningkatnya kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara sebesar 97 % dan pencapaian ini, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, namun sudah dapat mengurangi kebutuhan air untuk keperluan air irigasi, Kegiatan

Satuan

2010

2011

Penyediaan Air Baku -

Pembangunan Saluran

m3/det

6,31

8,6

-

Rehabilitasi Prasarana

buah

87

4,74

-

Pembangunan Embung/Bendung

buah

32

105

-

Rehabilitasi Embung/Bendung

buah

21

41

permukiman dan perkotaan serta industri karena ada penambahan kapasitas air sebanyak 0,83 Miliar m3. Pencapaian sasaran “meningkatnya kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara”, pencapaian indikator kinerja outcomenya didukung dengan pencapaian output yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air. Adapun output yang dihasilkan dapat sebagaimana digambarkan dalam tabel dari tahun 2005 s/d tahun 2010 sebagai berikut :


Halaman

3.33

Dalam grafik diatas kelihatan setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kebutuhan air baku dalam rangka mendukung kebutuhan air irigasi, permukiman dan perkotaan serta industri melalui pembangunan saluran distribusi, rehabilitasi prasarana, pembangunan dan rehabilitasi embung/waduk.

No

Uraian Indikator Outcome

2

Tambahan kapasitas debit layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum yang dibangun/ ditingkatkan Tambahan kapasitas debit layanan sarana/ prasarana air baku untuk air minum yang direhabilitasi.

3

Tambahan kapasitas debit layanan sarana/ prasarana air baku untuk air minum yang dipelihara.

1

Target

Realisasi


6,43 M3/det

6,31 M3/det

98,13

2,35 M3/det

3,76 M3/det

160

5,50 M3/det

9,88 M3/det

179,64

Pencapaian kinerja dalam memenuhi indikator Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum, memperlihatkan bahwa berapa pentingnya kebutuhan akan air baku untuk kebutuhan air minum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian Sasaran Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut : BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.34

No

Uraian Indikator Outcome (IKU)

Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir.

Target

Realisasi


34.000 ha

30.940 ha

91

Pencapaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Sumber daya Air untuk sasaran berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir sebesar 91 %. Pencapaian indikator outcome ini tidak memenuhi target yang yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2010, karena berbagai hambatan pelaksanaan di lapangan antara lain masalah lahan yang belum siap dan adanya masalah sosial serta adanya perubahan cuaca sehingga pelaksanaannya mengalami gangguan. Namun upaya-upaya sudah dilakukan dengan memperhatikan perubahan iklim yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2010. Perubahan iklim ini menyebabkan terhambatnya pembangunan prasarana banjir akibat adanya anomali cuaca sehingga mengakibatkan hujan ekstrim di lokasi kegiatan yang sebagian besar kegiatannya berada di alur sungai. Lokasi di 31 BBWS/BWS; contohnya : BKT, penanganan Pasca Banjir Sub DAS Bengawan Solo Hulu, Civil Works Bojonegoro (BJ-1), Perbaikan dan pengaturan S. Bengawan Solo Hilir utk pengamanan Kota Cepu. Pencapain indikator outcome sebesar 89 % sudah dapat mengurangi luas kawasan yang terkena dampak banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran “ berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir”, pencapaian indikator kinerja outcomenya didukung dengan pencapaian output yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air. Adapun output yang dihasilkan dapat sebagaimana digambarkan dalam tabel dari tahun 2005 s/d tahun 2010 sebagai berikut : Kegiatan

Satuan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Penanganan Sungai dan Pantai -

Pembangunan Waduk

buah

0

2

4

3

4

0

1

-

Pembangunan Embung/Situ-situ

buah

69

130

121

111

11

39

108

-

Pembangunan Prasarana

228

555

99

59

72

129

463,06

Pengendali Banjir -

OP Sungai

Km

123

225

139

48

163

611

648

-

OP Waduk

buah

16

9

47

116

48

14

71


Halaman

3.35

Dalam grafik diatas kelihatan setiap tahunnya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melakukan upaya-upaya mempertahankan dan mengurangi luas kawasan yang terkena dampak banjir, melalui pembangunan prasarana pengendalian banjir, pembangunan waduk dan embung situ2 dalam rangka mempertahankan daerah hulu agar tetap berfungsi sebagai daerah penyangga air, operasi dan pemeliharaan sungai dan waduk agar tetap berfungsi dalam menampung air yang mengalir dari hulu sungai. 1. Ditjen SDA a) Belum efektifnya Loan WISMP, sehingga tersendatnya implementasi: DOISP (7669 IND), (FMSC (IP-543), Lower Solo Improvement Project (IP-522), dan Komering Irrigation Project (IP-523); b) Pembangunan Waduk Jatigede dengan permasalahan pembebasan lahan milik kehutanan seluas 1.176 ha (yang perlu lahan pengganti) dan lahan masyarakat seluas 130 ha (yang harus segera dibebaskan). c) Terdapat Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project I (ICWRMP-I) yang pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dengan pendekatan partisipatif, yaitu Kontribusi Masyarakat sebesar 4% cash dan 16% in-kind) lemah dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. d) Proses pelelangan (terdapat sanggahan dan lelang ulang) sehingga terlambatnya penandatanganan kontrak, bahkan juga terdapat gagal lelang; BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.36

e)

Review desain seperti pada pembangunan Bendungan Bajulmati sehingga perlu audit BPKP (perubahan biaya).

3.2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan Laporan Global Competitiveness Index, peringkat Indonesia di bidang infrastruktur secara umum semakin membaik, termasuk kualitas jalan. Bila pada tahun 2010 Indonesia berada di peringkat ke-84, pada tahun 2011 naik ke peringkat ke-83. Hal ini indikasi baik atau menunjukkan bahwa kinerja pembangunan infrastruktur (dari segi kuantitas dan kualitas) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sekadar mengingatkan, pada tahun 2009, peringkat Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur berada di nomor 94. Berikut ini adalah gambaran kondisi jalan di Indonesia:

Pada tahun 2011, beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian PU dilaksanakan untuk menunjang kelancaran arus orang, barang dan jasa melalui kegiatan preservasi jalan, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, dan pembangunan jalan tol. Kegiatan di bidang jalan meliputi: Preservasi Jalan 35.671 Km & Jembatan 408.228 m pada seluruh ruas jalan nasional dan strategis nasional; Pelebaran Jalan 3.160 Km, yang sebagian besar di P. Sumatera menjadi 7,0 m; P. Kalimantan dan P. Sulawesi menjadi 6,0 m; Ruas Tohpati – Kusamba dari 2 lajur menjadi 4 lajur Pembangunan Jalan Baru 337 Km dan jembatan 7.837 m, termasuk jalan-jalan dan jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terpencil. Jalan baru tersebut antara lain Lingkar Ambarawa, lingkar Brebes, Lingkar Nagrek, Akses Kuala BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.37

Namu, jalan strategis lintas selatan Jawa. Fly Over/Underpass yang dibangun 3.494 m antara lain FO Merak & Balaraja (Banten), FO Gebang (Jabar), FO Rawa Buaya, FO Tarumbarat, Akses Bandara Kualanamu Pembangunan jalan tol pada tahun 2011 mengalami kemajuan yang cukup berarti dengan telah ditandatanganinya amandemen 22 PPJT berdasarkan hasil evaluasi terhadap 24 ruas PPJT. Masih menunggu persetujuan yaitu Ruas Semarang – Solo dan Semarang – Batang. Selain itu, kemajuan pembangunan jalan tol dapat dilihat dengan pengoperasian ruas jalan ruas Surabaya-Mojokerto Seksi IA-1 sepanjang 1,89 km dan jalan Tol ruas Semarang-Solo Seksi (Semarang-Ungaran) sepanjang 11 km sehingga total panjang tol yang telah beroperasi menjadi 769,86 km. Sedangkan jalan tol dalam penyelesaian akhir ruas simpang susun (ss) Cimanggis – ss Raya Bogor sepanjang 3,7 km. Kemajuan lainnya adalah telah dimulainya proses konstruksi beberapa ruas jalan tol yakni seksi II tol Semarang – Solo (Ungaran – Bawen), JORR W2 Utara, Cikampek – Palimanan, dan Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa. Dari target yang ditetapkan dalam RKP 2011, kegiatan yang belum memenuhi sasaran adalah pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan dari target 4.551 km terealisasi 3.494 km yang diakibatkan penyediaan lahan yang belum ada kesepakatan, yakni pada Flyover Kalibanteng Semarang dan Flyover Pasar Kembang Surabaya

Flyover Merak, Banten Dibandingkan realisasi pencapaian dengan target yang ditetapkan, indikator kinerja telah mencapai 100 %, hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menunjukan kinerja yang baik dalam rangka mendukung sasaran peningkatan kualitas layanan jalan Nasional dan pengelolaan jalan daerah. Peningkatan kinerja yang baik ini, menunjukan bahwa pelayanan terhadap kelancaran mobilitas arus barang BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.38

dan jasa serta orang dan kendaraan yang melewati jalan tersebut sudah memadai, namun untuk tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan lagi sehingga kemantapan jalan dapat dipertahankan setiap tahun dalam mencapau sasaran yang ditetapakan dalam 5 (lima) tahun ke depan). Dengan semakin baiknya kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum akan memberikan implikasi terhadap peningkatan dan pertumbuhan

Jembatan Pabelan, Magelang

perekonomian di daerah serta berkembangnya daerah-daerah atau wilayah yang terisolir. Perkembangan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan pengelolaan jalan daerah dapat dilihat dari pencapaian outcome atau output dari setiap indikator kegiatan seperti di bawah ini : Perkembangan Pencapaian sasaran outcome/output pada sasaran meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan pengelolaan jalan daerah NO 1.

2.

URAIAN JALAN Kecepatan tempuh ratarata: Perkotaan: -Metro -Non Metro Antar Kota -Metro -Non Metro Antar Kota

SATUAN

Kondisi jalan mantap

%


2006

2007

2008

2009

2010

Km/Jam

30,00 35,00 43,75 80,80

30,00 35,00 44,90 82,22

29,22 34,21 45,40 83,23

29,35 34,56 45,52 86,02

Halaman

87,04

3.39

3.

4.

Meningkatnya mobilitas kawasan perkotaan Meningkatnya mobilitas kawasan telah berkembang

%

100

100

100

89

-

%

100

100

100

77

-

Dalam tabel kelihatan setiap tahunnya adanya peningkatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jalan agar lebih nyaman dan efisien terhadap waktu yang digunakan untuk menempuh jarak. Perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Kondisi jalan yang terus diupayakan kemantapannya setiap tahun akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan untuk melakukan mobilisasi barang & jasa dan orang dari pusat produksi ke pemasaran. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan kapasitas jalan Nasional” didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut : Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (struktur dan lebar). Panjang jalan baru yang dibangun.


Halaman

3.40

Pencapaian indikator kinerja untuk indikator panjang jalan yang ditingkatkan/ direhabilitasi kapasitasnya (struktur dan lebar) sebesar 97 % dan indikator panjang jalan baru yang dibangun (termasuk jalan Tol yang dibangun oleh swasta) sebesar 173 %, memperlihatkan pencapaian kinerja belum optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Namun untuk mencapai sasaran ini, telah dilakukan upaya-upaya agar realisasi dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Adapun masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja antara lain : Lahan yang belum tuntas dalam pembebasan, sehingga pelaksanaannya fisiknya belum dapat dilakukan pembangunan dan peningkatannya. Dana yang berasal dari luar negeri yang diblokir, disebabkan Bank yang memberikan pinjaman masih menunggu kelengkapan data.

NO URAIAN 1. Jumlah lajur kilometer

SATUAN LajurKm

2.

Milyar kendkm/thn

Jumlah kendaraan kilometer

2006 76.590

2007 78.780

2008 82.190

2009 84.646

2010 94.570

66,9

70,9

75,1

79,0

83,3

Perkembangan Jumlah Lajur Kilometer dan Jumlah Kendaraan Kilometer Berdasarkan tabel diatas, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka melakukan mobilisasi barang & jasa dan manusia dari pusat produksi ke pusat pemasaran dan pelabuhan. Pertambahan penanganan ini dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :


Halaman

3.41

Pertambahan lajur jalan akan terus ditingkatkan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya mobilitas dan aksesbilitas barang & jasa serta manusia dari pusat produksi ke pusat pemasaran dan pelabuhan.

Dilihat dari jumlah kendaraan kilometer setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2006 dari 66,9 milyar kilometer menjadi 83,2 milyar kilometer pada tahun 2010. 2. Ditjen Bina Marga a) Kelemahan mitra kerja dan lemahnya manajemen pelaksanaan kontrak menyebabkan beberapa paket putus kontrak yaitu pada pekerjaan Peningkatan jaringan jalan-jalan strategis di Banten dan Lampung melalui Strategic Road Infrastructure Project (SRIP) dan Paket Cilegon – Pasuruan karena kontraktor PT. Istaka Karya (dalam proses pailit/tidak pailit); b) Keterlambatan proses JICA di NAD (lintas tengah); c) Kendala dalam proses pembebasan lahan menghambat pengerjaan proyek tol diantaranya adalah ruas tol Kertosono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto, SemarangSolo, Solo-Kertosono dan ruas tol Cinere-Jagorawi; d) Alokasi dana untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan jalan sebesar Rp. 827 M. Hal ini disebabkan adanya kertelambatan pembebasan lahan dari BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.42

e)

Pemerintah Daerah, ketidakpastian status kepemilikan lahan dan Proses negosiasi yang berlarut; Proses pelelangan yang mendapat sanggahan dan harus lelang ulang.

3.2.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Ditjen CIpta Karya 2010-2014, Ditjen Cipta Karya melaksanakan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Program ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim); 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Adapun keberhasilan yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini di tahun 2011 adalah: a. Terhadap keberhasilan tujuan pertama, diindikasikan dari: - Tersusunnya peraturan bidang pengembangan permukiman sebanyak 1 NSPK - Tersusunnya peraturan bidang penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 8 NSPK - Tersusunnya peraturan dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan sebanyak 2 NSPK - Tersusunnya peraturan dalam pengembangan pengelolaan persampahan sebanyak 2 NSPK - Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) sebanyak 5 buah NSPK - Tersusunnya kebijakan, program dan anggran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman sebanyak 215 laporan b. Terhadap keberhasilan tujuan kedua, diindikasikan dari: - Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan di 398 kawasan dan pembangunan rusunawa sebanyak 65 twin blok dengan potensi penghuni sebanyak 24.960 orang - Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan berupa 53 kab/kota telah menyusun Ranperda Bangunan Gedung, 42 kab/kota BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.43

-

telah menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), 42 kab/kota telah memiliki Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan yang ditujukan untuk kaum difabel Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau di 234 kawasan Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) di 18 Kab/Kota Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera di 10.930 kelurahan/desa dengan jumlah masyarakat yang diberdayakan sebesar 81.686.014 jiwa Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah di 129 Kab/Kota Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase di 55 Kab/Kota Terwujunya peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan berupa TPA di 91 Kab/Kota dan TPST 3R di 86 kawasan Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 322 kawasan dan 171 IKK Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR perdesaan di 1.807 desa

c. Terhadap keberhasilan tujuan ketiga, diindikasikan dari: - Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana di 17 kawasan - Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan di 151 kawasan agropolitan - Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di 5.862 desa dan 32 kawasan (237 kecamatan) pendukung kegiatan social ekonomi (RISE) - Tersedianya prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik social sebanyak 25 paket. Selain pencapaian keberhasilan ketiga tujuan tersebut, Ditjen Cipta Karya juga telah menghasilkan kemajuan-kemajuan sebagai berikut: - Keberhasilan sektor AM dalam mendorong badan usaha/swasta untuk terlibat dalam pengembangan SPAM melalui KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Tercatat ada 17 proyek KPS SPAM selama tahun 2011 dengan berbagai kondisi. Adapun ke-17 proyek KPS SPAM tersebut adalah : SPAM Regional Jatigede, SPAM Kota Semarang Bagian Barat, KarianSerpong Water Conveyance, Kota Pontianak, Kab. Bekasi Wilayah Utara, Kab. Sukabumi, Regional Kebumen Purworejo, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru (PDAM Intan Banjar), Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kota Sampit, Kota Palangkaraya, dan Kab. Rembang Kab. Semarang, dan Kabupaten Gresik, SPAM DKI Jakarta, Bekasi, Karawang (KPS Jatiluhur) dan SPAM Kota Bekasi, SPAM Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung dan SPAM Kabupaten Tangerang. Khusus untuk SPAM Umbulan, menjadi prioritas penanganan di Tahun 2011 karena masuk ke dalam salah satu program prioritas Master Plan Percepatan dan Perluasn Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan status pembangunannya saat ini baru memasuki proses BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.44

lelang. Dari total potensi mata air umbulansebesar 4600 lt/dtk, akan dibangun SPAM berkapasitas 4000 lt/dtk dengan nilai investasi Rp.1,9 trilyun yang akan dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta(KPS) dan bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum permukiman di 5 Kab/Kota yaitu: Kota Pasuruan (kapasitas 110 lt/dtk), Kab. Pasuruan (kapasitas 420 lt/dtk), Kab. Sidoarjo (kapasitas 1370 lt/dtk), Kota Surabaya (kapasitas 1000 lt/dtk), Kab. Gresik (kapasitas 1000 lt/dtk). Sementara itu pemanfaatan air mata umbulan saat ini : PDAM Surabaya (kapasitas 110 lt/dtk), PDAM Kota Pasuruan (kapasitas 175 lt/dtk), Kanal Timur (kapasitas 100 lt/dtk), Kanal Utara (kapasitas 50 lt/dtk), Balai Benih Ikan Prop. Jatim (kapasitas 60 lt/dtk). Sedangkan untuk Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Tangerang yang berkapasitas 900 lt/dtk, dengan investasi Rp 520 miliar telah dibangun oleh PT Aetra Tangerang (swasta murni) dengan sistem KPS yang diterapkan berbeda dengan KPS yang mengacu pada Perpes No 10 tahun2010 tetapi sesuai Perpres No67/2005 yang belum mengikutsertakan kontribusi pemerintah didalamnya. Penyaluran air Tahap pertama (September 2011), dengan produksi air 350 liter per detik yang akan dialirkan untuk 15.000 pelanggan. Tahap kedua diproduksi tahun 2012, masing-masing sebesar 250 liter per detik pada pertengahan dan akhir tahun. Total produksi air SPAM Tangerang mencapai 900 liter per detik dengan total layanan sambungan sepanjang 72.000 km saat ini total layanan pipa terpasang baru mencapai 127 km. Dengan rincian 27 km untuk pipa besar dan 100 km pipa kecil dari rencana 350 km pipa terpasang. Aetra Tangerang mendapat konsesi selama 25 tahun dengan sistem build operate dan transfer (BOT) dimana setelah 25 tahun proyek akan diserahkan ke pemerintah setempat. -

Adanya Penandatanganan kerjasama SPAM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang memungkinkan penyederhanaan proses kerjasama Business to Business dengan azas win-win solution dimana percepatan pencapai target pelayanan diharapkan dapat tercapai sesuai target Business plan PDAM yang meliputi SPAM Kabupaten Bekasi, Kota Banjarmasin, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Miranti (Prop. Kepulauan Riau), Kab. Siak, Kota Medan, Kota Makassar, Kab. Lebak, Kota Surakarta, dan Kab. Indramayu

-

Dukungan pengembangan SPAM melalui pola pebankan sebagai alternatif dalam pembiayaan pengembangan SPAM sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Pendampingan perbankan dilakukan terhadap 17 PDAM/Kab/Kota yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Malang,Kabupaten Banjarmasin, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Serang, Kota Bandung, Kota Tarakan,Kabupaten Banjarbaru. Di tahun 2011, perkembangan pengembangan SPAM melalui skema perbankan dapat dilaporkan sebagai berikut:. 3 (tiga) PDAM belum melakukan penandatangan kredit dan 3 PDAM lainnya sudah melakukan penandatangan kredit. Tiga PDAM yang masih proses adalah Pertama PDAM Kota Malang belum dapat menyampaikan Draft Perjanjian Kredit kepada Kemenkeu karena masih melakukan pembahasan dengan BNI Kanwil Surabaya.


Halaman

3.45

Kedua PDAM Kabupaten Tasikmalaya belum dapat menyampaikan Draft Perjanjian Kredit karena masih dalam proses penyusunan DED serta menyiapkan surat kuasa Bupati Tasikmalaya kepada Pjs Direktur PDAM. Ketiga PDAM Kota Banjarmasin, saat ini sedang dievaluasi dan sedang dilakukan pembahasan plafon subsidi bunga pinjaman Bank Daerah Kalimantan Selatan. Dan pada tanggal 13 Oktober 2011 telah ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) oleh 3 (tiga PDAM) pada penyelenggaraan acara pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta. Ke tiga (3) PDAM tersebut adalah pertama PDAM Ciamis dengan nilai pinjaman sebesar Rp 14,7 miliar, kedua PDAM Lombok Timur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 11,18 miliar, dan ketiga PDAM Kabupaten Bogor dengan nilai pinjaman terbesar Rp 24 miliar dari Bank BNI, BRI dan Jabar Banten. Dan pada akhir Desember 2011 surat jaminan dari Kemenkeu telah disetujui, sehingga PDAM sudah dapat mencairkan pendanaan melalui perbankan ini. Penandatangan perjanjian kredit ini diselenggarakan dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. -

Tersedianya perangkat hokum berupa Draft RUU tentang Arsitek, Draft Permen PU tentang perizinan penyelenggaraan SPAM, Uji Coba Perda Bidang Air Minum , Rapermen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Air Limbah Permukiman, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

-

Terselenggaranya Sistem Perkantoran yang terintegrasi efektif dan efisien berupa Tersedianya aplikasi tata naskah dinas elektronik serta Tersedianya Absensi elektronik dlm rangka mendukung RB

-

Teridentifikasinya BMN DJCK berupa Total BMN yang akan dialihstatuskan/dihibahkan tahun 2005-2010 : Rp 10.35 triliyun (Rp 928,4 Milyar/9% sedang dalam proses)

Pembangunan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan Kementerian PU pada tahun 2011 tidak terlepas dari upaya mencapai target Millennium Development Goals (MDG’s) 2015 dan pelaksanaan Kebijakan Pro-Rakyat, yaitu KLASTER IV. Dalam Kebijakan Pro Rakyat (KLASTER IV- Program Murah untuk Rakyat) Kementerian Pekerjaan Umum turut serta dalam Program Air Minum untuk Rakyat dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Pencapaian indikator MDG’s dan indeks pembangunan manusia (IPM) menurut BPS disampaikan dalam tabel berikut:

No

Indikator

Kondisi 2009

Target MDGs 2015

2020

A

(%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih

47,71

68,87

B

(%) Penduduk Dilayani Perpipaan

25,56

41,03

C

(%) Rumah Tangga Bersanitasi

51,19

62,41


Halaman

3.46

D

(%) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

12,12

8,26

6,00

Beberapa hasil-hasil pembangunan di bidang infrastruktur permukiman di tahun 2011 meliputi, antara lain: penyelenggaraan pengembangan permukiman; penataan bangunan dan lingkungan; pengembangan infrastruktur pengelolaan sanitasi dan persampahan; serta sistem penyediaan air minum. Terkait dengan pengembangan permukiman, Kementerian PU telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

• •

•

•

• • • •

•

Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dari target 70 twin block (TB) terealisasi 65 TB (92,86%) karena adanya 5 TB yang gagal dilaksanakan disebabkan hambatan penyediaan lahan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari target 1.500 desa tercapai 5.873 desa (391,53%) karena adanya penetapan kebijakan pemerintah untuk percepatan desa-desa tertinggal. Sarana dan Prasarana Lingkungan dari target 231 kawasan tercapai 261 kawasan (112,99%) karena adanya revisi lokasi dan pengalihan belanja barang menjadi belanja modal. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), capaiannya sesuai dengan RKP yaitu 10.948 desa (100%). Infrastruktur Air Limbah dari target 93 kab/kota tercapai 119 kawasan dikarenakan ada perubahan terhadap satuan dari kab/kota menjadi kawasan. Pembangunan Drainase Perkotaan dari target 20 kab/kota tercapai 55 kab/kota (275,00%). Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dari target 60 kab/kota tercapai 91 kab/kota (151,67%). Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) dari target 170 IKK tercapai 171 IKK (100,59%) terjadi akibat adanya penambahan lokasi untuk pencapaian MDG’s. SPAM Perdesaan (Rawan Air + Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS) dari target 1.283 desa tercapai 1.807 desa (140,84%) dikarenakan adanya tambahan loan untuk PAMSIMAS, kebijakan pro rakyat melalui pembangunan SPAM di daerah desa tertinggal (PDT).


Halaman

3.47

Peningkatan jalan dan jembatan dilakukan secara swadaya oleh warga Desa Damarkasiyan, Kabupaten Wonosobo.

IPA Tangerang

SPAM IKK Makassar


Halaman

3.48

SPAM IKK Takalar

Terhadap sasaran pertama, pencapaian Ditjen Cipta Karya selama tahun 2010 adalah sebesar 142,36%. Pencapaian sasaran I yang lebih dari 100 persen dikarenakan meningkatnya realisasi pelayanan air minum khususnya di perdesaan. Walaupun pencapaian sasaran pertama ini telah melebih target, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa:

Rusunawa Daya, Makassar


Halaman

3.49

-

kegiatan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Pacitan dikarenakan keterbatasan waktu. Rusunawa Kota Pangkal Pinang Dibangun dalam rangka menata kawasan kumuh perkotaan.

Pencapaian sasaranketiga yang melebihi target sebagian besar disumbang dari pelaksanaan kegiatan: -

-

Infrastruktur permukiman perkotaan dimana target semula adalah 226 kawasan dan terealisasi sebanyak 242 kawasan Kawasan kelurahan/desa P2KP-PNPM dimana target semula adalah 8.230 kel/desa dan terealisasi sebanyak 10.948 kel/desa Terdapat 9 desa PAMSIMAS yang batal dilaksanakan karena desa yang bersangkutan mengundurkan diri terkait APBD, dan 36 desa belum selesai pelaksanaan PAMSIMAS-nya dikarenakan dana tahap ke-III baru cair di tahun 2011.


Halaman

3.50

KEGIATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Peningkatan jalan poros dan drainase jalan Perumahan RSH BTN Lintas Asri Kws. Rimbo Tengah Kab. Bungo, Propinsi Jambi.

KEGIATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN Pembangunan Jembatan Kp. Ciherang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang

3. Ditjen Cipta karya a) Permasalahan pemindahan penduduk dari daerah genangan (5.891 KK) dan tumbuhnya rumah baru tanpa penghuni di daerah genangan menjadi kendala tersendiri; b) Adanya paket-paket yang masih mengalami tender ulang sehingga berpotensi tidak dapat terserap 100 % di akhir tahun; c) Adanya paket-paket yang dibatalkan karena ketidaksiapan lahan yang disiapkan Pemerintah Daerah dan ketidaksiapan Detail Engiinering Design (DED).


Halaman

3.51

3.2.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang yaitu terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang yang dalam pencapaiannya didukung oleh indikator outcome. Pada Tahun Anggaran 2011, indikator outcome/output pada Rencana Kinerja Direktorat (RKT) Jenderal Penataan Ruang berdasarkan Renstra 2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) 2011 merupakan identifikasi dari paket pekerjaan yang ada pada DIPA/RKA-KL tahun 2011 sesuai dengan indikator outcome/output yang ada pada RKT dan penetapannya telah dilakukan pada bulan Maret 2011. Pada pertengahan tahun 2011 dilakukan revisi Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang semula ada 3 (tiga) indikator outcome setelah revisi menjadi 4 (empat) indikator outcome sebagai berikut semula: 1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3) Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, fasilitasi kemitraan, BMN, dan fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta fengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. menjadi: 1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Penataan Ruang 3) Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan /atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya. 4) Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi, dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang. Berdasarkan Permen PU No 22/ PRT/M/2010 tentang perubahan peraturan menteri PU Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PU BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.52

indikator outcome 1 dan 2 merupakan indikator kinerja utama,adanya revisi pada indikator outcome, juga terjadi restruktur pada output dan indikator output , yang selanjutnya dalam Pengukuran Kinerja akan dilakukan berdasarkan PK dan Renstra yang telah direvisi. Tahun 2011 yang merupakan tahun kedua dalam tahapan pembangunan 2010-2014, melaksanakan 943 paket pekerjaan dengan pembiayaan sejumlah Rp 669. 016. 729.000, dengan DIPA awal Rp 636.000.000. dan mendapat tambahan dana reward sebesar Rp. 32. 500.000.000, dan penerimaan PNBP Wisma Werdhapura Rp. 516.729.000. Target dan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang berdasarkan Penetapan Kinerja dari setiap indikator utama/outcome yang merupakan agregasi dari pencapaian kinerja setiap kegiatan/unit eselon II diukur untuk setiap indikator output penting saja dalam pencapaian indikator outcome terlihat pada tabel di bawah ini Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2011 Berdasarkan PK Sasaran Strategis Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

1

2

3

4

5

% Capaian 107,14%

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Indikator Outcome 1 IKU 1 Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional Indikator Output : Jumlah laporan RPIIJM Pulau/Kepulauan / KSN Perkotaan Jumlah laporan hasil pengawasan (monev) perwujudan penataan ruang wilayah nasional yang disosialisasikan ke sektor terkait. Jumlah Kajian/Materi Teknis KSN Non Perkotaan dan Review RTRWN Jumlah Draft Raperpres Kawasan Strategis Nasional Non Perkotaan Jumlah dokumen penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai amanat UU 26/2007

25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 7 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 3 KSN Perkotaan)

25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 4 KSN Perkotaan)

4 laporan / 3 Laporan


100%



100%

10 laporan

10 Laporan

100%

21 draft Raperpres

21 Darft Rapepres

100%

1 laporan / 4 Raperpres

1 Laporan , 4 Raperpres

100%


Halaman

3.53

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 6

1

2

3

4

Jumlah materi teknis Raperpres KSN perkotaan Indikator Outcome 2 IKU 2 Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Indikator Output: Jumlah kota yang dibina dan ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruang dan kelembagaannya Jumlah laporan fasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah. Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten Indikator Outcome IKU 3 Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan


Target

Realisasi

% Capaian

1 laporan / 6 materi teknis

1 laporan / 6 materi teknis

100%

15 Provinsi, 241 Kabupaten, 49 Kota

16 Provinsi, 262 Kabupaten, 44 Kota

101,73%

9 Kota

9 Kota

100%

6 laporan / 49 Kota

6 laporan / 44 Kota

94,9%

448 laporan

448 Laporan

100%

15 Provinsi, 242 Kabupaten,

16 Provinsi, 262Kabupaten,

107,4%

1 Revisi & Review Renstra, 1 Rencana Kerja Satminkal, 44 RKAKL, 1 Lakip DJPR, 4 Laporan Triwulan Elektronik Monitoring 5 Laporan Fasilitas Layanan dan Informasi Publik, 7 Laporan Pembinaan dan Pengelolaan

1 Revisi & Review Renstra, 1 Rencana Kerja Satminkal, 44 RKAKL, 1 Lakip DJPR, 4 Laporan Triwulan Elektronik Monitoring 5 Laporan Fasilitas Layanan dan Informasi Publik, 8b Laporan Pembinaan dan Pengelolaan

104,76%

Halaman

3.54

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS.

1

2

3

4

5

6

7

Indikator Output : Jumlah laporan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana, serta rencana program dan anggaran jangka menengah Jumlah dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Jumlah laporan perencanaan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan Ditjen Penataan Ruang Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang Jumlah laporan kegiatan penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik serta pameran bidang penataan ruang Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai


Target Administrasi Kepegawaian, 6 Laporan Akuntansi Keuangan, 6 Laporan Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN dan Administrasi Ketatausahaan, 2 Laporan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS

Realisasi

% Capaian

Administrasi Kepegawaian, 8 Laporan Akuntansi Keuangan, 6 Laporan Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN dan Administrasi Ketatausahaan, 2 Laporan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS

3 laporan

3 laporan

100%

1 laporan

1 Laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

4 laporan

4 laporan

100%

5 laporan

5 laporan

100%

7 laporan

8 Laporan

133%

Halaman

3.55

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 8

9

10

Jumlah laporan akuntansi keuangan Ditjen Penataan Ruang Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Pengelolaan BMN dan Administrasi Ketatausahaan DJPR Jumlah kegiatan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS Bidang Penataan Ruang

Target

Realisasi

% Capaian

6 laporan

8 Laporan

133%

6 laporan

8 Laporan

133%

2 laporan

2 laporan

100%

Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dilakukan dengan melihat tingkat realisasi pencapaian kinerja pada indikator outcome. Pencapaian kinerja pada masing-masing outcome merupakan perwujudan dari pencapaian target dari indikator output melalui pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Pencapaian kinerja indikator outcome Direktorat Jenderal Penataan Ruang dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Pencapaian Kinerja indikator outcome 1 “Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional” yaitu 107,14% yang meliputi 25 Raperpres (3 Raperpres Pulau, 18 Raperpres KSN Non Perkotaan, 4 KSN Perkotaan), 8 RPI2JM (4 Pulau/Kepulauan, 4 KSN Perkotaan).

Pencapaian Raperpres 3.

Pulau

4.

KSN Non Perkotaan

1. Pulau Papua

1.

Perbatasan Negara Riau-Kepri

2. Kepulauan Maluku

2.

Perbatasan

3. Kepulauan

Nusa

Tenggara

Negara

5. 1.

NAD- 2.

KSN Perkotaan Mamminasata Sarbagita

Sumut

3.

Mebidangro

3.

Perbatasan Sulut

4.

Cekungan Bandung

4.

Perbatasan Maluku

5.

Perbatasan Maluku Utara

6.

Perbatasan Papua

7.

Perbatasan NTT

8.

KSN Borobudur

9.

Kws Danau Toba

10. Kws. Pacangsanak 11. KAPET Khatulistiwa BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.56

12. KAPET Batulicin 13. KAPET Sasamba 14. KAPET Manado Bitung 15. KAPET Pare-pare 16. Sorowako 17. Timika 18. Raja Ampat

Pencapaian RPI2JM 8.

Pulau

9.

KSN Non Perkotaan

1. Pulau Sumatra

1. Jabodetabekjur

2. Pulau Jawa-Bali

2. Mamminasata

3. Pulau Kalimantan

3. Mebidangro

4. Pulau Sulawesi

4. Sarbagita,

10.

Pencapaian kinerja indikator outcome 2 “Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR” yaitu 101,73%, yaitu RTRW yang mendapat persetujuan substansi oleh Menteri Pekerjaan Umum meliputi 16 Provinsi, 262 kabupaten dan 44 kota. Pencapaian persetujuan substansi RTRW provinsi meliputi: 1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Kalimantan Tengan 4. DKI Jakarta 5. Provinsi Papua 6. Provinsi Sumatera Selatan 7. Provinsi Bangka Belitung 8. Provinsi Sulawesi Barat 9. Provinsi Sulawesi Utara 10. Provinsi Sumatera Utara 11. Provinsi Sulawesi Tenggara 12. Provinsi Kalimantan Timur 13. Provinsi Kalimantan Barat 14. Provinsi Jambi BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.57

15. Provinsi Riau 16. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Untuk tingkat kabupaten dan kota, tingkat pencapaian persetujuan substansi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Pencapaian Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten tahun 2011

Pencapaian Persetujuan Substansi RTRW Kota tahun 2011 Disamping pencapaian kinerja pada dua outcome utama tersebut, kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga didukung melalui pencapaian kinerja pada outcome 3 “Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS “ sebesar 104,76 %. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.58

Pada tahun 2011, dari 10 indikator output yang tercantum dalam Penetapan Kinerja, semua indikator output dapat direalisasikan sesuai rencana bahkan terdapat 4 indikator output, yaitu indikator output 7 (jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai), indikator output 8 (jumlah laporan akuntansi keuangan Ditjen Penataan Ruang), indikator output 9 (jumlah laporan kegiatan administrasi pengelolaan BMN dan administrasi ketatausahaan DJPR), dan indikator output 10 (jumlah kegiatan pelatihan dan operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang) realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan di akhir tahun anggaran ada kebijakan pelaksanaan efisiensi anggaran yang kemudian dialokasikan untuk paket pekerjaan baru dimana pada indikator output 7 terdapat tambahan 7 (tujuh) paket pekerjaan, pada indikator output 8 terdapat tambahan 2 (dua) paket pekerjaan, pada indikator output 9 terdapat tambahan 2 (dua) paket pekerjaan, dan pada indikator output 10 terdapat tambahan 1 (satu) paket pekerjaan. Dengan adanya tambahan paket pekerjaan ini maka realisasi indikator output 7 sebesar 200% (target 7 laporan, realisasi 14 laporan), indikator output 8 sebesar 133% (target 6 laporan, realisasi 8 laporan), indikator output 9 sebesar sebesar 133% (target 6 laporan, realisasi 8 laporan), dan indikator output 10 sebesar 150% (target 2 laporan, realisasi 3 laporan). Pada tahun 2011 selain dana reguler, Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga mendapatkan dana reward dari Kementerian Keuangan sebagai hasil dari optimalisasi anggaran tahun 2010. Dana tersebut dialokasikan di Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang, namun pemanfaatannya digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output pada Direktorat lainnya. Pengalokasian dana tersebut disebar kepada Direktorat-direktorat yang terkait sesuai dengan indikator output masing-masing Direktorat, yaitu Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II. Pencapaian kinerja pemanfaatan Dana Reward tersebut. Pencapaian Kinerja Dana Reward Direktorat Jenderal Penataan Ruang Tahun 2011 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

Pelaksana: Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan

Indikator Outcome : 3) Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi


Halaman

3.59

SASARAN STRATEGIS ruang

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output: 1

Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai

1

1

100%

2

Jumlah unit kerja yang tersedia sarana dan prasarananya

1

1

100%

3

Jumlah kegiatan layanan bantuan hukum bidang penataan ruang

2

2

100%

4

Rancangan legal drafting peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

1

1

100%

5

Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Balai Informasi Penataan Ruang

1

-

0%

6

Jumlah kegiatan Pelatihan dan Operasionalisasi PPNS Bidang Penataan Ruang

1

1

100%

1

1

100%

2

-

0%

Pelaksana: Direktorat Bina Program dan Kemitraan Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Indikator Outcome : 3)Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (jangka menengah dan tahunan), Dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, Keuangan, Layanan data dan informasi publik, Fasilitasi penyebarluasan informasi penataan ruang dan penyelenggaraan PNBP, Fasilitasi kemitraan, BMN, dan Fasilitasi legal drafting peraturan perundangan, serta Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan PPNS. Indikator Output: 1

2

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan


Halaman

3.60

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

penataan ruang Pelaksana: DirektoratrPembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Indikator Outcome : 1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional Indikator Output: 1

Jumlah laporan kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan KSN, Jumlah Laporan RPIIJM KSN KAPET *), dan Jumlah Laporan RPIIJM KSN Non KAPET *)

2

2

100%

2

Jumlah KSN yang Kabupaten/Kotanya mendapatkan pendampingan penyediaan peta dalam rangka penyusunan rencana rinci di KSN *)

3

3

100%

3

Jumlah kajian, penyepakatan, dan penyebarluasan jakstra PR yang dihasilkan yang disosialisasikan ke sektor terkait

1

1

100%

4

Jumlah Draft Raperpres Kawasan Strategis Nasional Non Perkotaan

2

2

100%

Pelaksana: Direktorat Pengembangan Perkotaan Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Indikator Outcome : 1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional 1

Jumlah kajian penyiapan kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan, dan laporan pemutakhiran basis data dan informasi perkotaan

3

3

100%

2

Jumlah KSN yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas penataan ruang serta kelembagaan KSN perkotaan

2

2

100%


Halaman

3.61

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

2

2

100%

Jumlah dokumen penyelesaian Raperpres KSN perkotaan sesuai amanat UU 26/2007

Indikator Outcome : Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan 1

Jumlah laporan pembinaan teknis peningkatan kualitas tata ruang dan kapasitas kelembagaan kota

1

1

100%

2

Jumlah kota yang terfasilitasi pemberian rekomendasi persetujuan substansi dan/atau pembahasan BKPRN tentang materi Raperda RTRW Kota

3

3

100%

3

Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi dan media sosialisasi penyusunan pedoman dan standar teknis bidang penataan ruang kota

1

1

100%

3

2

67%

Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Indikator Outcome : 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR 1

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pembahasan BKPRN dan/atau pemberian rekomendasi persetujuan substansi tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten

Pelaksana: Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis

Indikator Outcome : 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / RDTR


Halaman

3.62

SASARAN STRATEGIS bidang penataan ruang

INDIKATOR KINERJA 1

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang terfasilitasi pembahasan BKPRN dan/atau pemberian rekomendasi persetujuan substansi tentang materi Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten

TARGET

REALISASI 2011

% CAPAIAN

3

2

67%

Dengan total DIPA dan PNBP Tahun 2011 Rp. 669.016.729.000 dan realisasi pada tahun 2011 adalah Rp. 590.792.768. Untuk paket-paket pekerjaan tambahan yang berasal dari dana reward hasil optimalisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, terdapat 5 (lima) paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut. Berdasarkan gambaran diatas, dapat dilihat bahwa kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan mengacu pada Penetapan Kinerja yang disusun di awal tahun anggaran, target indikator outcome dapat tercapai seluruhnya bahkan pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada tahun 2011 adalah sebesar 110,16% . Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2011 Direktorat Jenderal Penataan Ruang mendapatkan tambahan dana reward serta pemanfaatan dana cadangan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun 2011. 4.4.1. Pengaturan Sejalan dengan implementasi UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan dalam rangka operasionalisasi RTRWN telah dilakukan penyusunan RTR/Raperpres/proses legislasi 39 RTR yang terdiri dari 7 Pulau/Kepulauan dan 32 KSN, dengan tingkat pencapaian yang cukup produktif sehingga telah diterbitkan Perpres untuk 5 KSN/Pulau yaitu: 6. Perpres No. 45/2011 tentang RTR KSN Sarbagita; 7. Perpres No. 62/2011 tentang RTR KSN Mebidangro; 8. Perpres No. 55/2011 tentang RTR KSN Metropolitan Mamminasata; 9. Perpres No. 87/2011 tentang RTR Kawasan BBK (Batam Bintan Karimun); 10. Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi. Dalam proses legislasi untuk penerbitan Perpres telah siap 3 RTR Pulau (Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali), sementara telah disepakati 6 Raperpres dalam pembahasan tingkat eselon I BKPRN yaitu: Raperpres RTR Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; serta Raperpres RTR KSN Danau Toba, Borobudur, dan Gunung Merapi. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.63

Pada tahun 2011 yang sudah pada tahapan draft Raperpres sejumlah 17 RTR KSN yaitu 7 RTR KSN Perbatasan Negara (Papua, NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, RiauKepri, NAD-Sumut), 6 RTR KSN Ekonomi (Cekungan Bandung dan 5 KAPET: Sasamba, Manado Bitung, Pare-pare, Khatulistiwa, Batulicin), dan 4 RTR KSN Non Perkotaan (KSN Lingkungan Hidup: Pacang Sanak dan Raja Ampat, KSN Pendayagunaan Sumber Daya Alam: Soroako dan Timika). Sedangkan 8 RTR KSN Ekonomi (KAPET: Bandar Aceh Darussalam, DAS KAKAB - Kalteng, Palapas - Sulawesi Tengah, Bank Sejahtera - Sultra, Bima - NTB, Mbay - NTT, Seram - Maluku, Biak - Papua) sudah dalam proses penyusunan materi teknis. 4.4.2. Pembinaan Dalam upaya pembinaan penataan ruang provinsi, telah dilakukan fasilitasi percepatan penyelesaian revisi/persetujuan substansi untuk 20 provinsi dengan pencapaian yang melebihi target yaitu 5 Perda RTRW Provinsi (Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara timur) sehingga Perda RTRW Provinsi yang telah disahkan sampai dengan tahun 2011 sejumlah 11 Provinsi; 13 Provinsi telah mendapatkan Persetujuan Substansi RTRW Menteri Pekerjaan Umum (Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua); dan 2 Provinsi (NAD dan Riau) telah dilakukan pembahasan BKPRN dan sedang menyelesaikan permasalahan kehutanan. Permasalahan kehutanan pada Provinsi NAD yaitu adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terkait rencana Pemerintah Provinsi untuk menambah/memperluas hutan lindung, namun berdasarkan hasil sementara Tim Terpadu di Kementerian Kehutanan, sekarang hampir seluruh Pemerintah Kabupaten dapat menerima. Saat ini dalam proses perbaikan di daerah. Adapun Provinsi Riau terdapat permasalahan Kehutanan yang memerlukan alih fungsi sebesar 60% dari TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) menyebabkan proses alih fungsi memerlukan waktu lama. Tim Terpadu di Kementerian Kehutanan akan berakhir awal Januari 2012. Pada tahun 2011 juga telah difasilitasi percepatan proses revisi RTRW/persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota untuk 457 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang capaiannya telah melampaui sasaran, dengan berhasil difasilitasi: 41 Perda RTRW Kabupaten/Kota sehingga Perda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disahkan sampai dengan tahun 2011 sejumlah 72 RTRW Kabupaten/Kota, 238 Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota oleh Menteri Pekerjaan Umum, 120 RTRW Kabupaten/Kotayang telah BKPRN, 26 RTRW Kabupaten/Kota dalam proses pembahasan di Provinsi, dan 32 RTRW Kabupaten/Kota sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.64

4.4.3. Pelaksanaan Dalam upaya pelaksanaan penataan ruang khususnya pemanfaatan ruang, telah dilakukan perumusan 7 Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) meliputi 4 RPI2JM Pulau (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi) dan 3 RPI2JM Perkotaan (Mebidangro, Mamminasata, dan Sarbagita). Telah terselesaikan kegiatan stock taking di 7 provinsi (Provinsi NAD, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat) dengan hasil teridentifikasinya konflik pemanfaatan ruang yang terjadi berdasarkan spatial gap analysis dan terumuskannya rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor. Pada tahun 2011 juga telah dimulai Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai bagian dari pelaksanaan penataan ruang dengan telah ada kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan 60 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten serta terindikasi peserta potensial sebayak 25 Kabupaten/Kota. 4.4.4. Pengawasan Telah berhasil dilatih sebanyak 102 orang Penyidik PNS melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

3.1.5. Evaluasi Dan Analisis Indikator Kinerja Utama Kementerian PU terkait dengan Sekretariat Jenderal 4.5.1. Perencanaan dan Penganggaran a) Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014 dalam rangka peningkatan perencanaan, pemograman dan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012. b) Peningkatan pemrograman dan penganggaran Kementerian PU; pengembangan dan pembangunan gedung di lingkungan Kementerian PU (2010 -2012); c) Penyempurnaan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri; Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang disesuaikan dengan Perpres No. 47/2009 dan Struktur Organisasi Baru di lingkungan Kementerian PU; No. 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bid. Infrastruktur;


Halaman

3.65

d) Penyempurnaan data dasar teknis, kriteria teknis dan indeks teknis DAK Bidang Infrastruktur; Monitoring program prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 145/2011) dan Inpres No. 03/2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan; e) Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan: E-Monitoring Bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP); Evaluasi Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan Bidang Pekerjaan Umum; f) Evaluasi dan monitoring kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN): Dana PHLN dalam DIPA 2011 yang disesuaikan dengan Annual Work Plan (AWP) dan Loan Agreement; Peningkatan Penyerapan PHLN; Kelengkapan usulan kegiatan yang didanai PHLN; Kesiapan kegiatan (readiness criteria) yang didanai PHLN; Melakukan proses perencanaan kegiatan yang meliputi penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM), penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPPHLN), dan pelaksanaan persiapan negosiasi (mencakup perkembangan realisasi penyerapan, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan). 4.5.2. Asset Hasil Pembangunan (Barang Milik Negara) Peningkatan pengelolaan aset hasil pembangunan melalui pendataan dan penilaian aset BMN; sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN; pemantauan dan evaluasi penatausahaan BMN; sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN. 4.5.3. Pengelolaan Keuangan (SAI) Peningkatan pelaporan keuangan yang konsisten dengan laporan aset (SIMAK BMN) menuju WTP; Pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyusunan LRA dan Neraca Eselon I dan Kementerian serta peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian PU; Diklat fungsional Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, Sosialisasi/pembinaan juklak administrasi pengelolaan keuangan; Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan fasilitasi pembinaan BUMN Perum di lingkungan Kementerian PU. 4.5.4. Peningkatan Pengelolaan Data Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Pengembangan sistem e-procurement; 278 peta tematik yang berbasis spasial/lokasi; 1 (satu) buah modul aplikasi sistem informasi geografis infrastruktur bidang pekerjaan umum (SIGI PU); Penguatan jaringan sistem informasi dan komunikasi Kementerian PU, al. Situation Room Kementerian PU. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.66

4.5.5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Reformasi Birokrasi Kementerian PU; Pengadaan dan peningkatan kompetensi pegawai; Perencanaan dan pengembangan pegawai. 4.5.6. Strategi Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan/sinkronisasi Renstra Kementerian PU dengan sistem penganggaran baru; Perubahan Iklim; Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs); Strategi mendukung pembangunan infrastruktur pusat-daerah; Kebijakan sistem pengendalian internal pemerintahan (manajemen resiko) dalam pembangunan infrastruktur PU; Tindak lanjut operasional pengembangan sistem transportasi Jabodetabek; Sistem Perencanaan Penganggaran dengan penerapan Pengembangan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK-SAKIP); Evaluasi dan monitoring (Pemantauan dan pengendalian percepatan progress pembangunan infrastruktur PU). 4.5.7. Peningkatan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Pendampingan Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang sedang disusun/dibahas (4 RUU, 3 RPP, 10 Raperpres, 54 Rapermen PU); Penanganan perkara/masalah hukum yang ditangani (5 perkara TUN, 34 perkara perdata, 5 perkara pidana, 3 perkara ditangani BANI, 1 perkara di KPPU, 2 uji materiil di MARI). 4.5.8. Peningkatan Pubikasi dan Pemberitaan Hasil Pembangunan Dukungan pelaksanaan UU Kebebasan Informasi Publik (UU No. 14/2008); Publikasi melalui media massa dan publikasi internal PU dengan multimedia; Pengenalan infrastruktur melalui media TV dan dialog di media elektronik; Penyelenggaraan pameran kementerian dan PKPD (PU Award); Publikasi media luar ruang dan iklan layanan masyarakat; Penyusunan laporan pimpinan dan peliputan kegiatan pimpinan. 4.5.9. Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan diklat penjenjangan karir untuk 4.430 orang yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan, antara lain: prajabatan, diklatpim 4, diklatpim 3, diklatpim 2, dan diklatpim 1. 4.5.10. Pelayanan administrasi pemerintahan Penyempurnaan sistem dokumentasi dan arsip kementerian PU; Peningkatan Kemampuan dan pengelolaan administrasi; Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka Reformasi Birokrasi.


Halaman

3.67

No



Target

Realisasi

% Capaian

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU 1.

2.

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan BMN

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM aparatur

Penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman (jangka menengah dan tahunan)

1 renstra Kem.PU 8 renja Satminkal 1127 RKAKL 1 RKP 1 Nota Keuangan


100

1 lap keuangan 1 LAKIP Kem.PU 8 Ev. LAKIP Es I 3 Ped. Sist. Perc

1 lap keuangan 1 LAKIP Kem.PU 8 Ev. LAKIP Es I 3 Ped. Sist. Perc

100

20 Dok

20 Dok

100


197 Angkatan

197 Angkatani

100

Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyusunan tata laksana (SOP)

6459 Pegawai 0 SOP

6459 Pegawai 0 SOP

100

Penyusunan dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan BMN dan laporan triwulan Penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang PU dan Permukiman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU 3.


Penyusunan Peta profil Infrastruktur dan layanan jaringan LAN Pelayanan informasi publik Peningkatan pemeliharaan bangunan gedung kantor Kementerian PU

198 peta 2500 Unit PC


100



100

75.941m2

75.941m2

100

Pencapaian sasaran ini dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Pusat Kajian Strategis, Biro Hukum, Biro Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.68

Kepegawaian dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Capaian indikator kinerja outcome pertama sasaran ini sebesar 100% dari target 100% yang berarti lebih dari 100% adalah kumulasi keberhasilan dari dua kegiatan yang dicakupnya yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN; dan Kegiatan Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya. Pencapaian indikator outcome sasaran ini juga dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Capaian sasaran sebesar 80% dari target 50% yang berarti tercapai lebih dari 100% adalah kumulasi keberhasilan dari kegiatan yang dicakupnya yaitu Kegiatan Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan permukiman. Ketercapaian outcome 100% adalah hasil dari hal-hal sebagai berikut: 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan di bidang perundang-undangan, analisis kebijakan publik dan sistem perencanaan kepada pegawai Pustra sehingga memudahkan pelaksanaan tugas Pusat Kajian Strategis yang pada umumnya di bidang kebijakan publik. 2. Mulai ditekankannya peran Pusat Kajian Strategis di bidang investasi dan pengaturan/perundang-undangan di lingkungan Kementerian PU. Kedua bidang tersebut sangat penting untuk ditunjang Pustra sesuai dua fungsinya, yaitu pelaksanaan kajian pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan fasilitasi keterpaduan pengembangan investasi bidang pekerjaan umum serta evaluasi pelaksanaan strategi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum. 3. Adanya kajian lebih lanjut dan dukungan nyata optimalisasi pemanfaatan kajian-kajian kebijakan sebagai salah satu produk Pusat Kajian Strategis. Saat ini, kajian-kajian tersebut telah dimanfaatkan secara langsung dan dapat dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan atau produk hukum. Pencapaian indikator outcome sasaran ini juga dilakukan oleh Biro Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Capaian sasaran sebesar 100% dari target 100% yang berarti tercapai tepat 100% adalah kumulasi keberhasilan dari kegiatan yang dicakupnya yaitu Kegiatan Pembinaan dan pengelolaan keuangan kementerian. Ketercapaian outcome 100% adalah hasil dari hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya perencanaan terhadap pengalokasian anggaran yang lebih baik sehingga proses revisi dapat dilakukan dengan cepat dan tidak memakan banyak waktu dengan demikian proses pelaksanaan kegiatan dapat tetap terus dilaksanakan. 2. Dukungan aplikasi-aplikasi keuangan yang terus disempurnakan dari Kementerian Keuangan membuat proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Keuangan menjadi BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.69

3.

4.

lebih mudah sehingga mampu mengurangi beban kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dinamisnya peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dapat diadaptasi dengan baik sehingga tidak menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan di lingkup internal Biro Keuangan selaku pelaksana maupun selaku pembina satuan kerja lainnya dalam pelaksanaan peraturan keuangan. Pelatihan SDM Biro Keuangan terhadap aplikasi keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang baru terus disempurnakan sehingga pelaksanaan anggaran yang tertib di lingkup internal Biro Keuangan selaku pelaksana maupun selaku pembina satuan kerja lainnya dalam penggunaan aplikasi keuangan dapat berjalan lancar.

Pencapaian indikator outcome sasaran ini juga dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Capaian sasaran sebesar 98,18% dari target 100% yang berarti hampir tercapai sepenuhnya adalah kumulasi capaian dari kegiatan yang dicakupnya yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU. Ketercapaian tersebut masih belum optimal karena adanya kendala sebagai berikut: Kendala yang bersifat internal antara lain : 1. Belum optimalnya penerapan Peraturan Perundang-undangan untuk menertibkan pengelolaan BMN. 2. Belum optimalnya SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan BMN. 3. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN. 4. Kurangnya perhatian terhadap masalah BMN. Kendala yang bersifat eksternal antara lain : 1. Adanya penguasaan BMN oleh pihak lain secara tidak prosedural. 2. Okupasi ilegal oleh sebagian masyarakat. Pencapaian sasaran ini juga dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Ortala di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Capaian sasaran sebesar 119,61% dari target 100% yang berarti tercapai lebih dari 100% adalah kumulasi keberhasilan dari kegiatan yang dicakupnya yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata laksana. Ketercapaian outcome lebih dari 100% adalah hasil dari penguatan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Proses perencanaan alokasi anggaran terhadap kegiatan memiliki peran yang penting pada saat pelaksanaan kegiatan. Perencanaan alokasi anggaran telah mempertimbangankan kemungkinan terjadinya revisi sehingga dapat meminimalisir dampak yang terjadi apabila harus terjadi revisi anggaran. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.70

2.

Pelatihan SDM Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana telah dilakukan secara terencana sehingga terjadi peningkatan kualitas tatanan organisasi dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup internal Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana. 3. Efektifnya Komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. 4. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kendala sarana dan prasaran dalam pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan hasil yang baik dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran ini juga dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Capaian sasaran sebesar 100% dari target 100% yang berarti tercapai tepat 100% adalah kumulasi keberhasilan dari kegiatan yang dicakupnya yaitu Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. Ketercapaian outcome lebih dari 100% adalah hasil dari hal-hal sebagai berikut: 1. Data realisasi diklat dan pencapaian kinerja 2010 Pusdiklat-Balai di luar DIPA mencapai angka yang cukup banyak dimana terdapat tambahan pencapaian sebanyak 1.221 orang yang dihasilkan dari kegiatan Diklat KERJASAMA. Di mana peserta diklat kerjasama Balai Diklat Wilayah II Bandung mencapai 760 orang yang terbagi dalam 19 angkatan dan peserta diklat kerjasama Balai Diklat Wilayah VI Jakarta mencapai 461 orang yang terbagi dalam 11 angkatan. 2. Kegiatan diklat teknis substatif yang dikoordinasi oleh Pusdiklat (kegiatan DIPA luar dan kerja sama) semakin banyak untuk semakin meluasnya standarisasi kurikulum. 3. Semakin baiknya kualitas maupun kuantitas kerjasama intra instansi yaitu dengan DitjenDitjen dan antar instansi terutama Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten yang menangani bidang Pekerjaan Umum. 3.1.6. Evaluasi Dan Analisis Indikator Kinerja Utama Kementerian PU Terkait dengan Inspektorat Jenderal 4. Peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengawasan guna terwujudnya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 5. Pelaksanaan sistem pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel; 6. Peningkatan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan; 7. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 1.023 Satker; 8. Pelaksanaan audit berdasarkan Risk Based Internal Audit (RBIA) pada 33 Provinsi; BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.71

9. Pembinaan pengawasan bidang PU untuk inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

No



Target

Realisasi

% Capaian

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU 1.

Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggara infrastruktur yang bebas KKN


10%

8%

120

Pencapaian Sasaran Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggara infrastruktur yang bebas KKN didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut : Pencapaian sasaran dan IKU ini mencapai lebih dari 100%. Penurunan tingkat kebocoran dan peningkatan tertib administrasi yang menurun memperlihatkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melalui Inspektorat Jenderal telah berhasil dalam pembinaan dan sosialisasi kepada para kuasa pengguna anggaran, khususnya para pejabat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umu. Ini membuktikan kinerja Kementerian PU semakin baik dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan maka diperlukan langkah-langkah yang simultan dengan berbagai pihak yaitu diantaranya : 1. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung dan Kepolisian) dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan tindak pidana korupsi maupun dalam penanganan pengaduan masyarakat. 2. Mengefektifkan pengawasan melekat melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60/ Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen dan No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PU. 3. Melakukan apresiasi dan evaluasi atas pemahaman good governance dan good corporate governance kepada para pejabat dan penyedia jasa di lingkungan Kementerian PU.


Halaman

3.72

4. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya (BPKP dan Bawasda Provinsi) untuk menghindari pemeriksaan yang berulang-ulang dalam satu obrik. 5. Menambah jumlah auditor khususnya yang mempunyai pendidikan S1 teknik, untuk menyeimbangkan jumlah auditor dengan beban tugas yang ada serta meningkatkan ketajaman pemeriksaan substansi objek yang diperiksa. 6. Kebutuhan tambahan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian PU sebanyak (200-122) = 78 orang perlu segera dipenuhi untuk menutup kekurangan dan mengganti yang pensiun agar pemeriksaan dapat menjangkau populasi yang mewakili seluruh Satker dan PPK. 7. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP maupun BPK-RI dengan memberikan sanksi sesuai surat edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2005. 8. Pemanfaatan tenaga fungsional dan kerjasama dengan Litbang dalam rangka pemeriksaan keteknikan/pengujian mutu konstruksi. 3.1.7.Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Kementerian PU terkait Badan Penelitian dan Pengembangan 3.3.3 Gambaran Hasil kegiatan T.A. 2011 dan Kemanfaatannya Output dari suatu kegiatan layaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh penggunanya. Demikian pula output yang telah dicapai oleh puslitbang permukiman yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dapat dikategorikan sebagai berikut : A. Hasil litbang, Pada tahun anggaran 2011 Pusat Litbang Permukimanmenghasilkan output penelitian yang dibangun pada skala penuh, diantaranya :


Halaman

3.73

• Aplikasi Green building di Turangga, Bandung

Prototipe Green Building Dalam kegiatan ini dilaksanakan pembangunan gedung dimana didalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek melindungi, menghemat, mengurangi LAKIP-2011-PUSKIM Penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu baik bangunan maupun mutu dari kualitas udara didalam ruangan dan memperhatikan kesehatan penggunanya berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan green building ini diaplikasikan teknologiteknologi hasil litbang bidang permukiman. Kemanfaatan dengan adanya bangunan ini adalah dapat menjadi contoh atau rujukan dalam pengembangan teknologi hijau untuk bangunan gedung dengan memanfaatkan teknologi hasil litbang bidang permukiman. Untuk lebih mengoptimalkan kemanfaatan teknologi secara terpadu, pada tahun 2012 dengan mengintegrasikan dengan bangunan yang sudah ada akan dilengkapi dengan system plambing hemat air dan juga penataan lansekap kawasan serta sub reservoar dengan konsep zero run off • Aplikasi Tekno Green Building berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan


Halaman

3.74

Prototipe : Bangunan kantor

Sebuah prototipe bangunan yang menerapkan teknologi Puslitbang Permukiman dengan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan berdasarkan konsep bangunan hijau. Aplikasi Teknologi ini dilaksanakan oleh Satker Loka Medan. Kegiatan tahun anggaran 2011 ini merupakan tahap awal dari pengembangan bangunan hijau dengan memanfaatkan teknologi hasil litbang terutama teknologi RISHA. Dengan demikian kemanfaatan teknologi ini secara penuh akan dapat dilihat pada tahun 2012, dengan dilanjutkannya pengembangan bangunan dengan teknologi yang terintegrasi sehingga dapat menjadi contoh atau rujukan dalam pengembangan teknologi hijau untuk bangunan gedung dengan memanfaatkan teknologi hasil litbang bidang permukiman. • Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem Mobile Protipe : IPA dan Toilet system mobile Mengembangkan prototipe unit Instalasi Pengolah Air Minum (IPA)dan Toilet system mobile yang inovatif untuk menunjang program tanggap darurat pasca bencana. Kemanfaatan teknologi ini adalah dapat menjadi rujukan aplikasi teknologi bidang permukiman yang dapat direplikasi oleh pihak-pihak terkait serta dapat dimanfaatkan langsung untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana dalam hal penyediaan air minum dan pengolahan limbah. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.75

• Pengembangan Prototipe Sistem Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal

Prototipe: Sistem sambungan rumah Mengembangkan sistem sambungan rumah yang optimal, tahan terhadap fluktuasi tekanan, dapat mengalirkan air yang konstan serta mudah dioperasikan dan dipelihara. Kemanfaatan teknologi ini adalah dapat mendukung penyediaan sistem sambungan rumah dalam penyediaan air minum ke pelanggan PDAM. Hal ini dalam upaya untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan PDAM serta meminimalkan terjadinya kebocoran.


Halaman

3.76

Prototipe: Down-Flow Hanging Sponge (DHS) Pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem DHS yang tepat guna dengan menggunakan media sponge setempat. Kemanfaatan teknologi ini adalah untuk mendukung upaya pengolahan air limbah dalam rangka mengurangi beban pencemaran air tanah maupun air permukaan. • Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja Prototipe : Rumah Tongkonan Toraja Meningkatkan kualitas perumahan tradisional di Toraja dengan teknologi pengawetan bamboo pada bagian atap dan penggunaan pasak dari kayu cemara sebagai perkuatan sambungan kayu pada bagian struktur atap. Kemanfaatan teknologi ini adalah dapat menjadi rujukan dalam pengembangan rumah tradisional Tongkonan dalam upaya meningkatkan kehandalan bangunan rumah tradisional. Penerapan prototipe teknologi ini dilaksanakan oleh Satker Balai PTPT Makasar • Penataan kawasan berbasis eco-settlements


Halaman

3.77

Prototipe : Penataan jalan lingkungan Penataan jalan lingkungan ini dalam rangka memberikan percontohan bahwa penataan kawasan permukiman mampu menjaga fungsi konservasi dihulu DAS. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2010 yang berupa penataan bangunan dan sistem sanitasi. Pelaksanaan kegiatan ini berupa penerapan teknologi yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat baik pada masa konstruksi maupun pasca konstruksi berupa upaya pemanfaatan dan pemeliharaannya. Kemanfaatan penerapan teknologi ini adalah sebagai stimulant bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam upaya menata lingkungan untuk menujang kelestarian hulu DAS berbasiskan peran serta masyarakat. • Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir

Model Instalasi Daur Ulang Air Limbah (DUAL) Kegiatan ini berupa penyediaan air bersih dengan mengolah air limbah domestik menggunakan teknologi daur ulang dengan media biofilter yang berasal dari bahan baku lokal. Kemanfaatan teknologi ini dapat dirasakan langsung terutama oleh PDAM Kota Cirebon sebagai lokasi ujicoba dalam melakukan daur ulang limbah. Untuk selanjutnya model ini dapat direplikasikan pada kawasan-kawasan dengan karakteristik yang relatif sama. • Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di


Halaman

3.78

Wilayah Kerja di NTB (Techno Village)

Penerapan konsep eco-techno village melalui aplikasi teknologi Risha, Laminated Veneer Lumber (LVL) dan aplikasi batu apung sebagai komponen bangunan berbasis kearifan lokal dengan pembuatan prototipe Ruang Pertemuan/Bale Sangkep dan Bangunan Tradisional Berugaq. Penerapan prototipe teknologi ini dilaksanakan oleh Satker Balai PTPT Denpasar. Kemanfaatan penerapan prototipe teknologi ini adalah sebagai sarana sosialisasi teknologi yang diharapkan dapat direplikasi oleh para pemangku kepentingan. Sedangkan manfaat langsungnya adalah bangunan ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

•

Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo


Halaman

3.79

Prototipe : Bangunan Mesjid dengan memanfaatkan LUSI dan Teknologi RISHA dan LVL

Konsep : Penerapan teknologi struktur rangka panel Risha dan LVL serta pemanfaatan lumpur sidoarjo sebagai bahan alternatif pengisi dinding. Kegiatan ini merupakan kerjasama Satker Loka Cilacap, Satker Puslitbang Permukiman dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Satker Loka Cilacap melaksanakan penerapan teknologi RISHA sebagai rangka struktur serta LUSI untuk alternatif pengisi dinding, Satker Puslitbang Permukiman menerapkan teknologi LVL sedangkan Pemkab Sidoarjo melaksanakan finishing bangunan sehingga dapat langsung digunakan. •

Inovasi Tungku Nirracun

Model Tungku Nirracun Tungku nirracun merupakan tungku pembakaran sampah yang ramah lingkungan (zero waste) karena dalam proses pembakarannya tidak menggunakan bahan bakar minyak dan dapat meminimalisir timbulnya gas beracun. Hasil inovasi ini sudah banyak dilamarkan oleh pihak-pihak yang tertarik seperti Pengelola Paris van Java dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk diterapkan dalam lingkungan kerjanya. Hasil litbang inovasi ini juga pernah dimuat dalam artikel di Haruan Umum Kompas pada tanggal 13 Juni 2011. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.80

B.

PULSA

Selain penelitian, puslitbang permukiman juga melakukan aktivitas Pelayanan Uji Laboratorium,Sertifikasi dan Advis Teknis atau yang dapat disingkat menjadi “PULSA”. Hasil dari PULSA tersebut dapat dirasakan langsung oleh pengguna karena penggunalah yang meminta Puslitbang Permukiman untuk melakukan uji laboratorium, serifikasi maupun advis teknis sesuai kebutuhan pengguna. Tabel 3.5Jumlah Pelayanan Uji Laboratorium,Sertifikasi dan Advis Teknis (PULSA) Lingkup 1. Tata Bangunan 2. Bahan Bangunan 3. Struktur dan Konstruksi Bangunan 4. Air Minum dan PLP TOTAL

Uji Laboratorium* 44 Pengujian 113 Pengujian

PELAYANAN Sertifikasi*

Advis Teknis

-

23 Advis Teknik

5 Sertifikasi 5 Sertifikasi

1 Advis Teknik 24 Advis Teknik

52 Pengujian 190 Pengujian 399 Pengujian

Total layanan advis teknis pada tahun 2011 mencapai 24 kegiatan baik yang berasal dari permintaan lembaga pemerintah maupun swasta, diantaranya : 1. Pemerintahan a. Pusat • Kementerian Keuangan berupa advis teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi gedung Dirjen Perbendaharaan. • Lemhanas berupa advis teknis dalam rangka kelaikan fungsi gedung. • Sekretariat Negara berupa advis teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi Mesjid Istiqlal. b. Daerah • Dinas PU-Provinsi NTT berupa advis teknis dalam rangka penilaian kelaikan bangunan gedung. • SMAN 5 Tangerang Selatan berupa advis dalam rangka kelaikan fungsi gedung. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.81

•

GSD Kota, DPU Tanjung Pinang berupa advis teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi Gedung Serba Guna.

2. Non Pemerintahan • GKI Jl. Guntur berupa advis teknis dalam rangka penilaian kelaikan bangunan gedung. • PT. Pasundan Harapan berupa advis teknis dalam rangka penilaian kelaikan bangunan gedung.

C. Diseminasi dan sosialisasi Pelaksanaan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya dan diterima oleh stakeholders adalah kegiatan diseminasi NSPM dan sosialisasi hasil litbang. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya meliputi : Tabel 3.6Diseminasi NSPM dan Teknologi Hasil LItbang Diseminasi NSPM No. 1

2

3

4

5

6 7

Materi

Diseminasi tentang SNI Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung Revisi SNI 03-17262002 Bimbingan Teknis Pembuatan Bahan Bangunan Lokal (Kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan KetransmigrasianDirjen Pembinaan Pelatihan dan ProduktivitasKemenakertrans) Diseminasi tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Tinggal Tahan Gempa ( Modul Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman ) Diseminasi tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Tinggal Tahan Gempa ( Modul Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman) Diseminasi tentang SNI Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung Revisi SNI 03-17262002 Diseminasi tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Rumah Tinggal Tahan Gempa ( Modul Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman ) Diseminasi tentang SNI Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung Revisi SNI 03-17262002


Lokasi Surabaya

Jakarta

Lampung

Mamuju

Kendari

Gorontalo

Sumatera Utara

Halaman

3.82

Diseminasi Teknologi Hasil Litbang

No. 1 2

Materi Product Expose Puslitbang Permukiman (Risha, Bahan Bangunan, Bambu Laminasi dan Pengolahan Sampah) Product Expose Puslitbang Permukiman (Risha, Bahan Bangunan, Bambu Laminasi dan Pengolahan Sampah)

Lokasi Bandung Solo

NSPM yang telah didiseminasikan pada tahun 2011 meliputi NSPM dalam lingkup Gempa (15 judul SNI dan pedoman), Kehandalan Gedung ( 14 judul SNI dan pedoman) dan Analisa Biaya Konstruksi ( 9 judul SNI dan pedoman) . Total jumlah SNI yang telah didiseminasikan pada tahun anggaran 2011 mencapai 38 judul SNI dan pedoman. Hal tersebut melebihi dari target NSPM yang didiseminasikan pada tahun anggaran 2011. Judul NSPM yang telah didiseminasikan pada tahun 2011 terdapat pada lampiran 4. Selain Diseminasi NSPM dan Teknologi Hasil litbang melalui metoda tatap muka, pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi teknologi bidang permukiman juga dilaksanakan melalui pelaksanaan pameran dan pelatihan. Keikutsertaan pada pameran tahun 2011 antara lain terdiri dari : 1. Pameran ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DiREX)

Keikutsertaan Puslitbang Permukiman dalamASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DiREX) di Manado pada tanggal 13-15 Maret 2011. Dalam pameran tersebut Puslitbang Permukiman melakukan Expose Hasil Litbang Rumah Tahan Gempa RISHA

dan Demonstrasi Keluarga.

Pemasangan


Tenda

Halaman

3.83

2. Pameran Hari Air Sedunia

Puslitbang Permukiman ikut serta pada Pameran hari Air Sedunia tahun 2011 yang diselenggarakan di Jakarta Gedung Sumber Daya Air – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tanggal 5 – 7 Mei 2011. Dalam pameran ini banyak menampilkan tentang penangan air sebagai kebutuhan pokok sehari hari dengan berbagai teknologi di bidang keairan, antara lain seperti Bendungan Bawah Tanah (subsurface dam) dari Pusair, Mobil Unit penyediaan Air , Sumur resapan air hujan , Biority,dan lain – lain. Buku – buku hasil penelitian litbang seperti NSPM. 3. Pameran Teknologi Tepat Guna Nasional Dalam Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke 13 tahun 2011 banyak ditampilkan teknologi yang pada umumnya merupakan hasil inovasi masyarakat yang disaring melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan temuan yang menjawab kebutuhan dan tantangan perubahan zaman, seperti biogas atau yang berasal dari kotoran ternak, pompa air hidraulik dan inovasi lainnya. Ajang pameran ini diselenggarakan di lapangan eks MTQ Kendari,Sulawesi Tenggara, adapun penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 – 16 Oktober 2011.


Halaman

3.84

4. Pameran Tata Ruang 2011 Pada tanggal 15 – 16 Oktober 2011, Puslitbang Permukiman mengikuti pameran dalam rangka memperingati hari Tata Ruang. Pameran ini dilaksanakan di Pantai Losari, Makasar, Sulawesi Selatan.

5. International Course on Appropriate Technology for Sustainable Low Cost Housing Pelatihan yang dilaksanakan oleh Puslitbang Permukiman pada tahun 2011 adalah International Course on Appropriate Technology for Sustainable Low Cost Housing.


Halaman

3.85

Berdasarkan MoU No: 15/KS-NK/Lp/2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Bidang Perumahan dan Permukiman, maka pada 29 September – 20 Oktober 2011 dilaksanakan International Course on Appropriate Technology for Sustainable Low Cost Housing di Bandung, Indonesia. Pelatihan ini merupakan realisasi kerjasama Puslitbang Permukiman dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara. Pelatihan diikuti oleh15 Peserta yaitu delegasi dari negara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, serta Indonesia. D. Seminar dan Kolokium Dalam tahun anggaran 2011, Puslitbang permukiman mengadakan kolokium hasil litbang dan seminar. Kolokium merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Permukiman setiap tahun sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dalam tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan penyelenggaraan seminar nasional dan workshop bertujuan untuk berbagi pengalaman, informasi, dan gagasan baik sebagai hasil riset maupun hasil kegiatan nyata dalam bidang perumahan permukiman sekaligus sebagai upaya penyebarluasan Hasil/Produk, Teknologi, Struktur, dan Norma Standar Pedoman (NSP). 1. Kolokium Hasil Litbang Bidang Permukiman tahun 2011 Kolokium diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2011 di Kantor Puslitbang Permukiman dengan tema “Meningkatkan Kemanfaatan Hasil Litbang Perumahan dan Permukiman untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.86

310 peserta yang berasal dari akademisi dan asosiasi profesi di bidang tata ruang, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; praktisi penyelenggara infrastruktur permukiman yang meliputi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. 2. Seminar Nasional “Kebijakan & Strategi Pengadaan Perumahan Berkelanjutan diIndonesia”

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Puslitbang Permukiman dengan Universitas Parahyangan, Bandung. Seminar Perumahan diselenggarakan pada tanggal 22-23 November 2011 di Aston Primera Hotel Pasteur, Bandung. Kegiatan seminar ini diselenggarkan dengan tujuan untuk berbagi pengalaman, informasi, dan gagasan baik sebagai hasil riset maupun hasil kegiatan nyata dalam bidang perumahan sebagai salah satu langkah pemecahan terhadap permasalahan bidang perumahan; dan penyebarluasan Hasil/Produk, Teknologi, Struktur, dan Norma Standar Pedoman (NSP). Peserta seminar terdiri dari praktisi penyelenggara infrastruktur permukiman yang meliputi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; akademisi dan asosiasi profesi di bidang perumahan dan permukiman. Jumlah peserta pada hari pertama sebanyak 150 orang hadir, sedangkan pada hari kedua sebanyak 100 orang hadir. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.87

3. Seminar dan Lokakarya Nasional Arsitektur Kegiatan seminar ini diselenggarakan oleh Balai PTPT Denpasar dengan Tema (Re) Kontekstualisasi Arsitektur Nusantara di Wisma Werdhapura Bali. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untukMengidentifikasi konsep/pola pengembangan dan konservasi lingkungan perumahan tradisional; Merumuskan konsep/pola pengembangan dan konservasi lingkungan perumahan tradisional; Merumuskan pola peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional berbasis kearifan lokal; Merumuskan usulan ataupun rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan peraturan daerah di masa yang akan datang. Kegiatan ini dihadiri oleh para undangan dan nara sumber berasal dari akademisi, instansi pemerintah dan organisasi profesi yang terkait. 4. Penerapan Pengelolaan Leachate untuk Kota-kota di Indonesia Workshop diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2011 di Gedung Baru SDA dan Tata Ruang lantai 8, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi permasalahan pengolahan leachate untuk kota-kota di Indonesia, mengembangkan opsi-opsi teknologi pengolahan leachate yang dapat diterapkan di TPA untuk kota-kota di Indonesia, serta merumuskan konsepkonsep penanganan leachate dan persiapan penyusunan SOP penanganan leachate. Peserta yang menghadiri kegiatan ini adalah sebanyak 80 orang yang terdiri dari Dinas BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.88

pemerintah daerah yang terkait; Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman seluruh provinsi di Indonesia; Direktorat PPLP Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PU; dan Pusat Litbang Permukiman, Kementerian PU. 1. Penyediaan produk litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai (256 buah); 2. Penyediaan produk kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholders melalui instansi yang berwenang (11 buah); 3. Penyediaan produk NSPK dan teknologi yang diberlakukan oleh stakeholders melalui instansi yang berwenang (17 buah); 4. Penyediaan produk rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholders (7 buah); 5. Penyediaan produk peningkatan kapasitas (SDM, sarana, prasarana dan manajemen) sebanyak 183 dokumen.

No



Target

Realisasi

% Capaian




27%

27%

100


38%

38%

100


43%

43%

100


52%

52%

100

Pencapaian Sasaran Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut : Pada tahun 2010 Badan Litbang PU telah melaksanakan 5 jenis kegiatan dengan 16 luaran sebagai output kegiatan litbang yaitu Advis Teknis, R0, Manual, Prototipe, Teknologi, Model Sistem, Model Fisik, Kriteria Desain, Naskah Ilmiah, Prosiding DSP, Prosiding ATSE, Naskah Kebijakan, Pedoman, Dokumen, Unit, dan Bulan. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) Badan Litbang tahun 2010 adalah sebesar 100 %.


Halaman

3.89

Persentase Pencapaian output sebesar 100 % dan kinerja outcome sebesar 100 % . Seiring dengan bertambahnya pagu anggaran Badan Litbang, pencapaian tahunan juga mengalami peningkatan dari tahun–tahun sebelumnya, dan menjadi semangat untuk Badan Litbang berupaya meningkatkan kinerjanya terus-menerus. Badan Litbang PU juga memiliki sarana dan prasarana (laboratorium, perpustakaan dan pusat data informasi) yang memadai serta didukung oleh balai dan loka yang tersebar di wilayah Indonesia. Dalam bidang SDA terdapat laboratorium : Mekanika Tanah, Mekanika Batuan, Uji Model Hidraulik Fisik, Bahan Bangunan, Uji Model Numerik, Pengujian Kualitas Sumber-sumber Air dan Air Limbah, Aspal, Beton, Hidraulika, Tanah, Kalibrasi Current Meter dan Hidrometrology di Ciparay, Geo-hidrologi, Stasion Monitoring Sistem Telemetring, HidrometriPemancar Telemetring lapangan, Pos Klimatologi, Indoor (Sungai, Mekanika Tanah) dan Outdoor (Saluran Kalibrasi Current Meter, Kolam Tando Air, Rumah Pompa, Alat). . Dalam bidang Jalan dan Jembatan terdapat laboratorium : Bahan dan Perkerasan jalan, Geoteknik, Uji Jembatan dan Bangunan Jalan, Transportasi dan Lingkungan Jalan. Dalam bidang Permukiman terdapat laboratorium : Tata Ruang Bangunan dan Kawasan, Bahan Bangunan, Lingkungan Permukiman, Pengujian Pipa dan Meter air, Struktur dan Konstruksi Bangunan, Api dan Fisika Bangunan. Sedangkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi di dukung oleh Balai Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, serta Permukiman. Lingkup kegiatan Badan Litbang saat ini terbagi dalam 3 cluster yaitu Consulting Services, Research and Development, dan Education yang pelaksanaannya dapat melayani 3 unsur yaitu unit operasional PU (Direktorat Jenderal) , masyarakat pengguna dan masyarakat profesional. Balitbang sebagai lembaga penelitian dan pengembangan mempunyai produk akhir berupa Standar, Pedoman dan Manual (SPM) dimana perumusannya melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat standar melalui konsensus oleh Pantek. Strategi penerapan SPM harus dilakukan terhadap sektor lain terutama sektor industri, pemanfaat dan profesional. Dimana pembangunan infrastruktur yang handal akan terwujud jika SPM yang ada mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan dan secara konsisten diterapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk mendorong industri dalam penerapan standar, perlu dikembangkan berbagai bentuk insentif dalam penerapannya melalui bimbingan, pelatihan, sosialisasi, dan lain-lain. Hingga saat ini Badan Litbang PU telah menghasilkan capaian target Renstra tahun 2010 - 2014 yaitu berbagai produk teknologi berupa hardware maupun software yang potensial untuk BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.90

dikembangkan dan dimanfaatkan oleh daerah, industri jasa konstruksi dan masyarakat pengguna, sbb : Advis Teknis, R0, Manual, Prototipe, Teknologi, Model Sistem, Model Fisik, Kriteria Desain, Naskah Ilmiah, Prosiding DSP, Prosiding ATSE, Naskah Kebijakan, dan Dokumen. Adapun pengembangan dan penerapannya, menjadi salah satu tugas Puslitbang SELING yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan pemasaran di bidang pekerjaan umum dan Permukiman. Program litbang sosial ekonomi harus dapat mengawal setiap tahapan pembangunan PU dalam mendukung sektor-sektor lain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang orientasinya profit, regulasi dan hajat hidup. Program dan kegiatan pokok yang dimiliki Badan Litbang PU saat ini memungkinkan kemampuan SDM yang ada untuk mengembangkan kompetensi dan kepakaran / keahlian di bidang teknologi. Disamping pencapaian kinerja outcome di atas, maka berikut ini disajikan outcome Balitbang Kementerian PU pada tahun 2010 yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, diantaranya adalah : 1. Peta Kerentanan Bangunan dan Peta Mikrozonasi Gempa. Meliputi Analisis hazard kegempaan di Indonesia untuk perencanaan struktur bangunan tahan gempa dan Analisis kerentanan bangunan gedung pada wilayah rawan gempa. 2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R. Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah yang berbasis 3R melalui penanganan dan pengurangan timbulan sampah mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan kerjasama antara Pemda, swasta dan masyarakat. Penerapan konsep ini di Kota Banjar sejak tahun 2008 dan dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Litbang maka hasil kinerja tahun 2010 ini menjadi suatu keberhasilan untuk menuju terwujudnya visi Balitbang kedepan. 3.1.8. Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Kementerian PU terkait Badan Pembinaan Konstruksi 1. Penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi pembinaan konstruksi di 33 provinsi; 2. Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi di 33 provinsi; 3. Pembinaan keahlian dan teknologi konstruksi sebanyak 50 angkatan; 4. Pembinaan keterampilan dan teknisi konstruksi sebanyak 120 angkatan;


Halaman

3.91

5. Pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi pusat dan daerah di 33 provinsi; 6. Pengaturan mengenai implementasi PP 29/2000, PP 30/2000, dan PP 92/2010 sebanyak 11 NSPK.

No



% Capaian

Target

Realisasi

Jumlah provinsi dan Kabupaten/ kota yang terbina sesuai dengan peraturan [perundangundangan

19 Provinsi 106 Kab/kota


151

Jumlah SDM jasa konstruksi yang terlatih

6320 orang

6320.orang

100

1 point infrastructure GCI

3point infrastructure GCI

300

Program Pembinaan Konstruksi 1.



Pencapaian Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di pusat dan daerah didukung oleh indikator outcome dan pencapaian indikator outcome sebagai berikut : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Pu terkait Badan Pembinaan Konstruksi ini Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terbina sesuai dengan peraturan perundangundangan, dari 15 provinsi menjadi 19 provinsi dan dari 50 kabupaten/kota menjadi 106 kabupaten/kota. Pencapaian realisasi dari outcome ini adalah 16 provinsi dan 160 kabupaten/kota (140,80%) yang dipenuhi dari pelaksanaan uji dekonsentrasi di 11 provinsi yang sekaligus mengundang seluruh kabupaten/kota di provinsi terkait dan dari pelaksanaan kegiatan diseminasi peraturan-peraturan jasa konstruksi di 5 provinsi. Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki Perda IUJK menjadi 32% dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Outcome ini berhasil direalisasikan menjadi 31% (96,88% terhadap target rencana) dari 491 kabupaten/kota diseluruh Indonesia.


Halaman

3.92

Untuk mencapai sasaran ini BP Konstruksi telah melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai target sasaran. Kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan FJKN/FJKD, dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi. Sampai dengan tahun 2010 ini telah Terbentuknya tim pembina jasa konstruksi di 32 provinsi serta di 209 kabupaten dan 50 kota, serta telah ditetapkan Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi di 104 Kabupaten/kota dan SK Bupati/Walikota tentang IUJK di 32 Kabupaten/Kota Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2009 dan 2010 yang dipublikasikan oleh World Economic Forum bahwa terjadi peningkatan posisi Indonesia yang pada tahun 2009 sektor Infrastruktur Indonesia berada di Ranking 84 dengan Skor 3.20 dan pada tahun 2010 sektor Infrastruktur Indonesia berada di Ranking 82 dengan Skor 3.56. Hal ini tidak lepas dari Pencapaian pembangunan berbagai Infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami peningkatan yang signifikan. Termasuk kualitas jalan yang sebelumnya memperoleh peringkat 94, tahun 2010 peringkat itu meningkat menjadi urutan 84. Pencapaian pembangunan infrastruktur bidang SDA tahun 2010 ini dapat dilihat dari Surplus Beras tahun 2010 yang mencapai 4,32 juta Ton. Kementerian PU juga melalui Dirjen SDA telah pula melakukan pencapaian upaya pengendalian Banjir dan Abrasi Pantai dengan menyelesaikan pembangunan Waduk Gonggang di Magetan, pembangunan Prasarana Pengendali Banjir sepanjang 321 KM di balai besar wilayah sungai (BBWS) maupun balai wilayah sungai (BWS). Juga telah dilakukan pembangunan prasarana pengendali banjir dengan membuat 10 Sabo Dam di Kawasan Merapi, dua Sabo Dam dan satu konsolidasi Sabo Dam di Bawakaraeng. Dalam upaya penyediaan air baku, telah dilakukan pelaksanaan pembangunan Bendungan Jatigede dengan kapasitas 980 juta meter kubik di Provinsi Jawa Barat, pembangunan waduk Rajui dengan kapasitas 2,6 juta meter kubik di Aceh serta Waduk Jatibarang di Jawa Tengah dengan kapasitas 20,4 juta meter kubik, dan Waduk Marangkayu di Kalimantan Timur dengan Kapasitas 9,3 juta meter kubik. Pencapaian pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk mendukung aksebilitas kelancaran arus transportasi orang dan barang, PU dalam tahun 2010 telah melakukan pembangunan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.300 Km, pembangunan jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, dan daerah terpencil sepanjang 184 Km.


Halaman

3.93

Terkait upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian PU telah melakukan penyediaan infrastruktur permukiman di 95 kawasan kumuh perkotaan, dan membangun 3.960 unit rusunawa serta menyediakan infrastruktur permukiman di 104 Kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya, juga telah membangun prasarana permukiman di 3.900 desa tertinggal beserta infrastruktur pendukungnya. Pengelolaan sumber dana setiap tahun anggaran selalu di evaluasi dengan melihat pencapaianpencapain pada tahun sebelumnya, apabila pada satu paket kegiatan pada tahun sebelumnya tidak maksimal dalam pelaksanaan maupun penyerapan keuangan maka pada tahun berikutnya paket kegiatan tersebut dengan target pelaksanaan yg sama akan mengalami pengurangan dana untuk efisiensi penyerapan. Disamping itu setiap tahun dilakukan penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas aparatur yang akan mengelola sumber dana. Kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai dengan tupoksi pada setiap satker dikurangi dan dipindahkan sesuai dengan tupoksinya. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian PU ini didukung oleh kegiatan kegiatan dan indikator output seperti di bawah ini : 3.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN BERJALAN (Tahun 2010+Tahun 2011) DENGAN TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN 2014 PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (2010+2011) DGN TARGET KINERJA RENSTRA 2014

No



Target RENSTRA 2014

Realisasi (2010)

6.649.340 Ha

3.941.065 Ha

25.6 miliar m3

0.83 miliar m3

Realisasi (2011)

Total realisasi (2010+2011)


2

Meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa.


Meningkatnya layanan air baku dan kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara untuk domestik, perkotaan dan



Halaman

3.94

% Capaian

No


industri.

3

Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir

Target RENSTRA 2014

Realisasi (2010)


57.05 M3/det

19,95 M3/det


120.400ha

30.940 ha

94%

87,04%

60%

56 %


Realisasi (2011)




Tingkat kemantapan jalan

Tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah MENUJU 60% kondisi mantap

Tingkat penggunaan jalan nasional 5


Panjang jalan yang ditingkatkan/ direhabilitasi kapasitasnya (struktur dan lebar) Panjang jalan baru yang dibangun

91,55 83,3 miliar kend km miliar kend km

19.370 km

2.808 km

1435 km

320 km

Program Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Permukiman 6

Meningkatnya Kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

Peningkatan jumlah pelayanan air minum Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi Pembinaan kemampuan Pemda/ PDAM

7

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan bangunan.

Pembangunan rusunawa Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan


8.200Liter/ det 200Kota/IK K Kws

2.576 Liter/det 170 Kota/IKK 37 KWS

201Kab/kot a

87 Kab/kota

410 Pemda/PDA M 250 Twin blok unit

87 Pemda/PD AM 40 Twin blok unit

250 KWS

137 KWS

Halaman

3.95

% Capaian

No

8


Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

Target RENSTRA 2014

Realisasi (2010)

13.190 desa

14.848 desa

Penyusunan rencana tata ruang dan program jangka menengah pembangunan infrastruktur PU Kawasan Strategis nasional.

58 Raperpres (7 RTR Pulau, 51 RTR KSN) dan 83 RPIJM

9 Raperpres (4 RTR Pulau, 5 RTR KSN)

Pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/ Kabupaten/Kota

520 RTRW Prov/Kab/K ota

48 RTRW Prov/Kab/ Kota


Peningkatan infrastruktur permuklman perdesaan/ kumuh/ nelayan

Realisasi (2011)


Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU 10

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan BMN

Penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman (jangka menengah dan tahunan)

3 renstra Kem.PU 40 renja Satminkal 5.635 RKAKL 5 RKP 5 Nota Keuangan


Penyusunan dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan BMN dan laporan triwulan

5 lap keuangan 1 LAKIP Kem.PU 8 Ev. LAKIP Es I 15 Ped. Sist. Perc 26 Dok

1 lap keuangan 1 LAKIP Kem.PU 8 Ev. LAKIP Es I 3 Ped. Sist. Perc 20 Dok

Penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang PU dan Permukiman


Halaman

3.96

% Capaian

No

11


Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM aparatur


Target RENSTRA 2014

Realisasi (2010)


9.850 Pegawai

7.880 Pegawai

Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyusunan tata laksana (SOP)


6.459 Pegawai 0 SOP

Realisasi (2011)


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU

12


Penyusunan Peta profil Infrastruktur dan layanan jaringan LAN



Pelayanan informasi publik



Peningkatan pemeliharaan bangunan gedung kantor Kementerian PU

75.941m2

75.941m2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU 13

Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggara infrastruktur yang bebas KKN


2%

8%


78%

27%


62%

38%




Halaman

3.97

% Capaian

No


Target RENSTRA 2014

Realisasi (2010)


63%

43%


69%

52%

Jumlah provinsi dan Kabupaten/ kota yang terbina sesuai dengan peraturan [perundangundangan



Jumlah SDM jasa konstruksi yang terlatih

29.260 orang

6.320.ora ng

10 point infrastructu re GCI

3point infrastruct ure GCI


Realisasi (2011)


% Capaian

Program Pembinaan Konstruksi 15



Adapun evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada tahun berjalan (2010) dengan target total renstra (2014) sebagaimana dijelaskan di bawah ini untuk tiap program yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu : 3.2.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Realisasi program pengelolaan sumber daya air yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (a) Meningkatnya dan terjaganya kualitas layanan jaringan irigasi dan rawa, (b) Meningkatnya layanan air baku dan kapasitas tampung sumber air yang dibangun dan dijaga/ dipelihara untuk domestik, perkotaan dan industri, dan (c) Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian ini sangat mendukung dalam mempertahankan ketahanan pangan dan ketersediaan air baku serta mengurangi kawasan yang terkena genangan air pada akhir tahun 2014 nantinya.


Halaman

3.98

3.2.2. Program Penyelenggaraan Jalan Realisasi program penyelenggaraan jalan yang didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu (a) Meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan Pengelolaan jalan daerah, dan (b) Meningkatkan kapasitas jalan Nasional, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator kinerja penambahan kemantapan jalan dan panjang jalan yang dibangun akan bertambah. Pencapaian ini sangat mendukung dalam meningkatkan mobilitas dan aksebilitas dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat pemasaran dan pelabuhan serta mendukung pembukaan akses jalan pada kawasan-kawasan strategis. 3.2.3. Program Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Permukiman Realisasi program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (a) Meningkatnya Kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan, (b) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan bangunan dan (c) Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator kinerja pengembangan infrastruktur permukiman dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan permukiman di perdesaan dan perkotaan. Pencapaian indikator ini, akan menambah kapasitas terpasang air minum dan meningkatkan jumlah layanannya, dan perbaikan lingkungan permukiman termasuk sanitasi, drainase dan kawasan kumuh. 3.2.4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Realisasi program penyelenggaraan penataan ruang yang didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu (a) Penyusunan rencana tata ruang dan program jangka menengah pembangunan infrastruktur PU Kawasan Strategis nasional., dan (b) Pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/ Kabupaten/Kota, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator ini, akan menambah terbentuknya peraturan yang dapat mengatur penggunaan ruang pada Kawasan Strategis Nasional dan


Halaman

3.99

terbitnya peraturan daerah yang dapat mengatur menggunaan ruang pada wilayah kabupate/kota. 3.2.5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU Realisasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PU yang didukung dengan 2 dua) sasaran yaitu (a) Penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman (jangka menengah dan tahunan), dan (b) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM aparatur, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator ini, akan meningkatkan kualitas perencanaan, pemrograman serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang lebih baik di akhir tahun 2014. 3.2.6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU Realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PU yang didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator kinerja ini, akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik (internet, dan peningkatan layanan prasarana dan sarana dalam mendukung kegiatan administrasi pemerintahan. 3.2.7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU Realisasi program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PU yang didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu penurunan tingkat kebocoran dan peningkatan tertib administrasi (3E dan 2K) dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator kinerja ini, akan menurunkan tingkat kebocoran dalam penggunaan anggaran, sehingga pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dapat berdayaguna untuk pelayanan masyarakat.


Halaman

3.100

3.2.8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU Realisasi program penelitian dan pengembangan Kementerian PU yang didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator kinerja ini, akan memberikan pengembangan iptek yang dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder atau mitra kerja. 3.2.9. Program Pembinaan Konstruksi Realisasi program pembinaan konstruksi yang didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di pusat dan daerah, bila dibandingkan dengan rencana 5 (lima) tahun ke depan atau Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014, realisasinya pencapaiannya masih baik, karena indikator pencapaiannya diatas 20 % dari rencana lima tahunan. Pencapaian indikator kinerja ini, akan memberikan pembinaan terhadap dunia jasa konstruksi dalam pengelolaan dan penanganan pembangunan konstruksi di Indonesia. 3.3.

EVALUASI ANGGARAN PER PROGRAM.

Pada awal Tahun Anggaran 2011 (pagu definitif), Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 57,961 triliun (RPM sebesar Rp 47,567 triliun dan PHLN sebesar Rp 10,394 triliun). Pada akhir tahun anggaran, alokasi anggaran Kementerian PU Tahun 2011 sesuai APBN-P adalah sebesar Rp 56,912 triliun (RPM sebesar Rp 48,560 triliun dan PHLN sebesar Rp 8,352 triliun), karena dilakukan perubahan alokasi APBN-P dari pagu definitif tersebut akibat penyesuaian/ pengurangan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Berdasarkan jenis belanja, pagu Kementerian PU terbagi menjadi: a. Belanja Pegawai = Rp 1.249 miliar b. Belanja Barang = Rp 8.452 miliar c. Belanja Modal = Rp 43.871 miliar d. Belanja Bantuan Sosial = Rp 3.340 miliar


Halaman

3.101

Sedangkan, lokasi anggaran Kementerian PU berdasarkan program dipergunakan untuk:pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp 13.023 miliar; Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp27.975 miliar; Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp 13.527 miliar;Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp 669 miliar; Penelitian dan Pengembangan Rp435 miliar; Pembinaan Konstruksi Rp 315 miliar; Dukungan Manajemen sebesar Rp 409 miliar;Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp 435 miliar; Peningkatan dan Pengawasan sebesarRp 123 miliar.

Realisasi pada akhir tahun anggaran 2011, sebesar Rp. 51,237 triliyun, sehingga terdapat sisa alokasi sebesar Rp. 5,675 triliyun sisa anggaran tersebut terdiri dari: • Pagu Blokir Rp. 492 M a) Sisa alokasi eskalasi untuk Jembatan Suramadu Rp 55 M, Waduk Jatigede, Waduk Bajulmati; b) Renovasi Gedung Kantor/Workshop Rp 22,5 M (SDA Rp 15,5 M dan BM Rp 7 M); c) Rencana alokasi kenaikan Tunjangan Kompensasi Karya (TKK) Kementerian PU Rp 68,6 M (SDA Rp 48 M; BM Rp 7,5 M; Setjen Rp 13,1 M); d) Cadangan Penanganan Darurat Rp 21,5 M (CK Rp 9,3 M; SDA Rp 3 M; Setjen Rp 9,2 M); e) Sisanya sebesar Rp 324,4 M merupakan paket-paket lainnya seperti penyelenggaraan operasional/administrasi, pengadaan alat/kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi, sosialisasi/diseminasi, dll. • Dana pembebasan tanah sebesar Rp. 827 M yang disebabkan negosiasi harga berlarutlarut, ketidakjelasan pemilik tanah, masalah sosial. • Sisa lelang sebesar Rp. 1.009 M yang merupakan efisiensi. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.102

• Gagal lelang dan putus kontrak Rp. 445 M karena kontrak pailit. • Pelaksanaan pekerjaan terhambat sebesar Rp. 1.162 M akibat proses lelang dan pengadaan tanah yang berlarut-larut, serta terbitnya DIPA Revisi APBN-P yang persetujuannya menyisakan waktu yang tidak mencukupi. • Pinjaman luar negeri sebesar Rp. 1.650 M akibat loan belum efektif dan proses persetujuan dokumen kontrak membutuhkan waktu cukup panjang. Dengan anggaran sebesar Rp. 51,237 triliyun secara umum sasaran RKP 2011 dapat tercapai dengan uraian capaian fisik seperti penjelasan selanjutnya. I.

PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2011 DAN UPAYA PENYELESAIAN

Total pagu akhir Kementerian PU per tanggal 25 November 2011 berdasarkan revisi DIPA adalah Rp. 56.912 miliar. Dalam perkembangannya di tahun berjalan sampai dengan akhir tahun 2011, dilaporkan dalam status e-monitoring per tanggal 3 Januari 2011 tercatat bahwa 89,13% dari total pagu TA 2011 telah terserap dengan pekerjaan fisik selesai 89,78%. Cukup besarnya anggaran yang tidak terserap dikarenakan beberapa hal, antara lain: A. Permasalahan Utama Penyerapan Anggaran. Prediksi dana yang tidak terserap adalah sebesar Rp 5.993 M, yang berasal dari: 1. Pagu Blokir sebesar Rp 493 M, meliputi: a) Sisa alokasi eskalasi untuk Jembatan Suramadu Rp 55 M, Waduk Jatigede, Waduk Bajulmati; b) Pembangunan Gedung Kantor/Workshop Rp 22,5 M (SDA Rp 15,5 M dan BM Rp 7 M); c) Rencana alokasi kenaikan Tunjangan Kompensasi Karya (TKK) Kementerian PU Rp 68,6 M (SDA Rp 48 M; BM Rp 7,5 M; Setjen Rp 13,1 M); d) Cadangan Penanganan Darurat Rp 21,5 M (CK Rp 9,3 M; SDA Rp 3 M; Setjen Rp 9,2 M); e) Sisanya sebesar Rp 198 M merupakan paket-paket lainnya seperti penyelenggaraan operasional/administrasi, pengadaan alat/kendaraan bermotor, monitoring dan evaluasi, sosialisasi/diseminasi, dll. Pagu yang masih di blokir sebesar Rp. 493 M disebabkan oleh beberapa persyaratan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik seperti halnya: ketersediaan data dukung, kesiapan perencanaan, dan regulasi yang terkait eskalasi (yang menyebabkan kenaikan total nilai kontrak). Hal yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut adalah persiapan perencanaan dan data dukung yang baik, akurat dan dapat diandalkan. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.103

2. Sisa Lelang, yang merupakan selisih antara jumlah pagu paket terkontrak dengan jumlah nilai paket terkontrak sebesar Rp 1.009 M, meliputi: (i) Setjen Rp 5,63 M; (ii) Itjen Rp 1,43 M; (iii) Ditjen Penataan Ruang Rp 4,16 M; (iv) Ditjen SDA Rp 365,09 M; (v) Ditjen Bina Marga Rp 424,68 M; (vi) Ditjen Cipta Karya Rp 261,94 M; (vii) Balitbang Rp 6,12 M; dan (viii) Bapekon Rp 1,97 M. Terdapat peraturan yang membatasi pemafaatan dana sisa lelang, Berdasarkan PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 (PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011), penggunaan hasil optimalisasi pada tahun anggaran yang sama untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda yang Revisi Anggaran-nya merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Diperlukan percepatan persiapan proses pengusulan pemanfaatan dana sisa lelang sebagai hasil optimalisasi. 3. Putus Kontrak, yang merupakan jumlah dari nilai terkontrak dikurangi penyerapan kontrak-kontrak yang pelaksanaannya tidak selesai (fisik tidak 100%) sebesar Rp 125 M. Beberapa paket mengalami putus kontak karena kelemahan mitra kerja dan lemahnya manajemen pelaksanaan kontrak. 4. Sisa pagu paket tidak terserap, yang merupakan jumlah pagu paket (Kontrak/Swa/AU) dikurangi jumlah prediksi dan/atau penyerapan akhir, sebesar Rp 3.216 M. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pekerjaan yang belum terlaksana karena terkendala proses dalam manajemen PHLN, status pembebasan lahan, komitmen kerjasama pemerintah daerah, dan lemahnya pendekatan terhadap permasalahan sosial, dan permasalahan perbedaan manajemen konsultan dengan Donor. 5. Alokasi lahan tidak terserap, yang merupakan dana yang dialokasikan untuk pembebasan lahan/tanah namun tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai sebab, sebesar Rp 827 M. 6. Pagu paket gagal lelang, yang merupakan paket-paket tidak jadi dilelang atau masih dalam proses lelang sebesar Rp 323 M. Hal tersebut disebabkan oleh terlambatnya persetujuan dan penerbitan DIPA Revisi APBN-P sehingga menyebabkan waktu yang tersisa untuk pelaksanaan proses lelang semakin terbatas. Hal lain yang menjadi kendala adalah karena proses sanggahan yang memakan alokasi waktu khusus, sehingga menyebabkan mundurnya waktu penandatanganan kontrak lelang. Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 36.092.102.070.000,- terdiri anggaran rupiah murni sebesar Rp. 28.547.377.780.000,- dan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp. 7.544.724.290.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terdapat alokasi anggaran uyang diblokir oleh Kementerian Keuangan dan sisa tender sebesar Rp. 2.239.465.754 BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.104

terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 1.996.368.201.000,- dan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp. 243.097.553.000,-. Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 32.859.459.165.000,- atau terhadap pagu awal tahun 2010 sebesar 91,04 % sedangkan terhadap pagu efektif yang dapat digunakan (setelah dikurangi anggaran yang diblokir dan sisa lelang) progresnya sebesar 97,07 %. Pemanfaatan pagu yang diblokir pada tahun anggaran 2010 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum pada umumnya harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, sedangkan sisa lelang yang merupakan penghematan dari dana yang disediakan dalam anggaran tahun 2010 adalah anggaran yang tidak dapat dipergunakan dan harus dikembalikan ke negara. Pemblokiran anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 533.830.222.000,- oleh Kementerian Keuangan dikarenakan : Persiapan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum masih menunggu kelengkapan data dan adanya permasalahan sosial di masyarakat setempat. Disamping itu adanya eskalasi harga terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan yang masih menunggu hasil audit BPKP. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang belum memiliki nomor registrasi dan alokasi anggarannya tidak dapat dimanfaatkan karena harus menunggu persetujuan dari Bank pemberi pinjaman. Besarnya anggaran yang tidak efektif dalam tahun 2010 akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, karena anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan dalam melaksanakan program-program pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum. 3.3.1.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air

PROGRAM

Pengelolaan Sumber Daya Air

PAGU (x Rp 1.000) AWAL

EFEKTIF

REALISASI ANGGARAN (x Rp 1.000)

8.760.557.318

7.578.203.885

7.521.540.593

% PENCAPAIAN THD PAGU EFEKTIF 99.25

Pencapaian anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2010 adalah sebesar 99,25 terhadap pagu efektif. Perbedaan pencapaian ini di sebabkan adanya pengurangan pagu awal menjadi pagu efektif karena adanya Dana Blokir (termasuk dana cadangan); terdapat dana sisa lelang dan terdapat dana yang tidak terserap. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.105

Permasalahan terhadap penyerapan dana tersebut tidak mempengaruhi kinerja program pengelolaan Sumber daya air secara keseluruhan, namun penjelasan permasalahan utama dalam penyerapan dana tersebut sebagai berikut : 1. Tender Ulang Kontrak Tahun Jamak di SNVT PPSDA Bali Penida untu pembangunan bendungan Titab di Kab.Buleleng. 2. Adanya dua kepemilikan tanah (sertifikat ganda) serta kurangnya tenaga pengukuran di SNVT PPSDA Cidanau-Ciujung-Cidurian. 3. Keterlambatan realisasi anggaran pada Pembangunan Waduk Jatigede anatra lain : Menunggu keputusan dari Pemerintah Provisni Jawa Barat mengenai pembebasan bangunan lama dan rumah tumbuh yang harus dibebaskan; Kesepakatan harga di beberapa desa dalam rangka relokasi jalan belum mendapatkan persetujuan dari masyrakat. Terdapatnya perbedaan luas kepemilikan lahan antara data yang tercantum dalam akte kepemilkan dengan data pengukuran yang dilakukan oleh SNVT Pembangunan Waduk Jatigede 4. Pembangunan Waduk Bajulmati pada SNVT PPSDA Brantas yang merupakan proyek pembangunan yang bersifat multiyears, proses usulan kontrak multiyears belum selesai dan Sertifikasi Revisi Desain Bangunan Waduk masih dalam menunggu persetujuan dari SNVT PPSDA Brantas. 5. Keterlambatan penerbitan Ijin Kontrak tahun jamak pada SNVT PPSDA Kalimantan II Kalimantan Tengah diakibatkan belum selesainya pembebasan lahan, sehingga pelaksanaan pembangunannya mengalami penundaan. 6. Proses lelang yang menunggu keputusan Menteri akibat adanya sanggah banding menyebabkan pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya airpada SNVT PPSDA Pompengan – Jeneberang Sulsel, sehingga proses kontrak baru dapat dilaksanakan pada tgl 29 Des 2010. 1. Perubahan iklim akibat adanya anomali cuaca (hujan ekstrim) pada tahun 2010, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan fisik pembangunan prasarana sumber daya air, seperti : Waduk Gonggang, DI Alabio.Pengadaan Tanah yang belum siap, : Waduk Tibtab, Wdk Jatibarang, Waduk Jatigede, Waduk Nipah, Kegiatan IP-534, IP-551, Pemb. Kanal Tamalate, Waduk Bajulmati. 8. Pelaksanaan tender yang dilakukan Tender Ulang akibatnya karena adanya sanggahan dan pesertab lelang yang tidak memenuhi syarat di beberapa paket konstruksi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan, seperti Waduk Tibtab, Bendung Gerak Tempe, Pompa Banjir Bengawan Solo. 9. Revisi DIPA APBN-P yang mengalami keterlambatan menyebabkan progres realisasi penyerapan menjadi rendah, seperti : Waduk Gonggang, Pompa Bengawan Solo BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.106

10. Terjadinya pengalokasian dana PHLN yang sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan tidak terserapnya dana PHLN beberapa satker, seperti : Waduk Jatibarang, Waduk Jatigede dan Dit. SDW. 11. Perubahan desain yang disesuaikan kondisi sekarang di lapangan, mengakibatkan pelaksanaan kontruksinya mengalami keterlambatan, Seperti : Waduk Bajulmati. 12. Terjadinya revisi DIPA pada kegiatan WISMP dan PISP komponen Ditjen SDA baru terlaksana pada bulan Desember 2010, sehingga penanggihannya mengalami keterlambatan, namun saat ini sudah masuk ke dalam proses penagihan/pembayaran. 13. Pada Program DOISP terdapat dokumen Pengadaan Konsultan Supervisi belum memperoleh persetujuan dari negara donor, disebabkan karena ketidak sesuaian antara AWP 2010 dengan RKA-KL/ DIPA 2010, sehingga penerbitan NOL mengalami keterlambatan. 14. Terdapatnya kesalahan pencantuman pembanyaran dari direct payment ke Rekening Khusus pada Program ICWRMIP 2500-INO; 2501-INO (SF), Disamping itu juga disebabkan karena Paket kontrak konsultan dengan ICB memerlukan makan waktu yang lama, antara lain adanya satu diantara peserta tender terdapat masalah dengan pemenang usulan ke second in line yang tidak mendapatkan persetujuan ADB 3.3.2.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Penyelenggaraan Jalan PAGU (x Rp 1.000) AWAL

EFEKTIF


17.441.925.179

16.562.392.825

16.058.110.695

PROGRAM

Penyelenggaraan Jalan


Pencapaian anggaran Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2010 adalah sebesar 96,96% terhadap pagu efektif. Perbedaan pencapaian ini di sebabkan karena : Adanya pengurangan pagu awal menjadi pagu efektif akibat adanya Dana Blokir (termasuk dana cadangan); Adanya sisa lelang yang tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana jalan dan juga adanya dana yang tidak terserap. Beberapa pertimbangan dan alasan dalam penyerapan anggaran bidang Bina Marga tahun 2010, antara lain, sebagai berikut: a. Percepatan penyelesaian masalah tanah dan utilitas diharapkan selesai sebelum konstruksi dimulai untuk Proyek Tanjung Priok Access Road Construction Projet I (TPARCP I) pada BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.107

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Loan JBIC IP-529 dan Proyek Tanjung Priok Access Road Construction Projet I I(TPARCP II) pada Loan JBIC IP-531. Terlambatnya progres fisik proyek Road Rehabilitation Project (RR2P) Loan ADB 2184-INO yang disebabkan karena kurangnya kinerja kontraktor, serta adanya relokasi alokasi antar kategori terkait perubahan nilai civil works. Terlambatnya progres fisik proyek Eastern Indonesia Region Transport Project II (EIRTP II) yang disebabkan karena kurang optimalnya kinerja kontraktor dan pembayaran pekerjaan yang terlambat mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terhenti sementara. Ketersediaan material konstruksi jalan yang tidak merata di seluruh wilayah sehingga untuk daerah tertentu harus didatangkan dari tempat lain, sebagai contoh untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi masih harus mendatangkan material dari pulau Jawa. Adanya perubahan-perubahan tata cara, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran, menyebabkan dibutuhkannya waktu yang cukup untuk dapat menyesuaikan dengan prosedur yang baru. Adanya peningkatan kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam menyebabkab alokasi anggaran yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat. Terjadinya kerusakan jalan pada ruas-ruas tertentu akibat adanya kelebihan muatan atau overloading, sehingga lifetime ruas-ruas jalan tersebut menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan lebih cepat. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang didanai dana pinjaman luar negeri (PLN) atau LOAN, disebabkan antara lain dikarenakan keterlambatan dalam penyediaan tanah, pemenuhan rupiah pendamping, keterlambatan penerbitan DIPA, persyaratan administrasi LOAN yang tidak terpenuhi, permasalahan dalam desain, keterlambatan pengadaan konsultan, dan retender (akibat penajaman prioritas program, ketersediaan lahan, dana dan manfaat). Adanya tuntutan pemenuhan Restrukturisasi program dan dalam rangka menuju reformasi birokrasi di masing-masing kementrian/lembaga bahkan di level eselon I dan II, termasuk Ditjen Bina Marga.

3.3.3.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

PROGRAM



EFEKTIF


% PENCAPAIAN THD PAGU EFEKTIF

Halaman

3.108

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

8.408.037.804

8.280.516.753

7.931.337.714

95.78

Permukiman.

Pencapaian anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2010 adalah sebesar 95,78 % terhadap pagu efektif. Perbedaan pencapaian ini di sebabkan karena : adanya pengurangan pagu awal menjadi pagu efektif akibat terdapatnya Dana Blokir (termasuk dana cadangan); Terdapat dana sisa lelang dan terdapat dana yang tidak terserap. Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, disebabkan karena : 1. Dalam mendukung kegiatan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), masih terkendala dengan akumulasi penyiapan lahan siap bangun yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 2. Dalam pelaksanaan di beberapa daerah terjadinya letusan Gunung Merapi dan cuaca yang diluar perkiraan yang sudah ditentukan oleh Badan Meterologi dan Geofiska yaitu terjadinya anomali cuaca. 3. Dalam pembangunan rusunawa masih mengalami keterlambatan pada penetapan lokasi Rusunawa dan juga adanya pemindahan lokasi, sehingga memperlambat pelaksanaan pemabngunannya dan akhirnya penyerapannya menjadi terhambat. 4. Paket-paket yang bersifat multiyears yang harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan, sehingga memperngaruhi realisasi penyerapannya karena masih menunggu panandatanganan kontrak multiyears. 5. Dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah daerah masih dirasakan kurang sehingga pembangunannya mengahdalami keterlambatan. 6. Pada pembangunan infrastruktur air limbah terdapat kendala persetujuan Loan (Loan Agreement) yang baru ditandatangani pada tanggal 21 September 2010, sehingga pelaksanaan fisik di lapangan tidak dapat segera dilaksanakan antara lain di 4 kawasan yaitu Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang tergabung dalam kegiatan Metropolitan Sanitation Management Health Project (MSMHP). Dismapingb itu adanya penundaan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Terpusat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kawasan Boulevard Kota Manado yang BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.109

dihentikan oleh Pemerintah Kota Manado, sehingga akan mempengaruhi penyerapan anggaran. 7. Pemblokiran dana pada kegiatan Jakarta Urgent Flood & Mitigation Project (JUFMP) akibat belum efektifnya Loan untuk kegiatan infratruktur drainase mengakibatkan anggaran tidak dapat terserap dan disamping itu juga terjadinya gagal lelang, sehingga pembangunan drainase Tukad Teba, alokasi anggarannya juga tidak terserap. 8. Pembangunan sistem penyediaan air minum pada umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air dan kesesuaian design dengan spesifikasi teknis prasarana sertabelum semua provinsi memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum. Disamping itu Pemerintah Daerah kurang komitmen untuk mendukung KPS. 3.3.4.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

PROGRAM

Penyelenggaraan Penataan Ruang


EFEKTIF


364.740.590

355.535.154

336.932.004


Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 355.535.154.000,- Pencapaian realisasi program penyelenggaraan penataan ruang direalisasikan sebesar Rp.336.932.004,-, dibandingkan dengan pagu efektif sebesar 94,77 %. Alokasi anggaran tersebut diamanatkan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana telah ditetapkan baik di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RPJM, Renstra dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) bidang penataan ruang tahun 2010. Permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, disebabkan karena : 1.

Terdapatnya alokasi anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan sebesar Rp. 1.466.074.000,-, untuk kegiatan yang terdapat di 6 (enam) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, sehingga mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.


Halaman

3.110

2.

Adanya sisa anggaran dalam pelaksanaan tender yang tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja program penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam pencapaian program penyelenggaraan penataan ruang, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah berusaha dalam pencapaian realisasi anggaran yang sudah ditetapkan, namun masih dihadapi kendala dan tantangan antara lain : 1.

Koordinasi yang belum berjalan dengan baik sehingga proses perencanaan yang tidak matang dalam pelaksanaannya.

2.

Terjadinya restrukturisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga mempunyai dampak terhadap struktur organisasi di Direktorat Jenderal Penataan Ruang, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

3.3.5.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian PU dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum. PAGU (x Rp 1.000) AWAL

EFEKTIF


PROGRAM

% PENCAPAIAN THD PAGU EFEKTIF

1.

Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian PU

285.872.578

285.401.232

276.455.434

96,86

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

151.835.673

150.457.877

148.718.956

97,95

437.708.251

435.859.109

425.174.390

97.14

Jumlah

Alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian PU dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 435.859.109.000,-. Pencapaian realisasi program Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian PU dan Program Peningkatan BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.111

Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum, terealisasi sebesar Rp. 425.174.390.000,- dibandingkan dengan pagu efektif sebesar 97,55 %. Pencapaian lebih dari 95 % merupakan prestasi bagi Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian PU dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini memperlihatkan kedua program ini dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan dalam pagu anggaran tahun 2010. Namun kinerja ini masih dihadapi beberapa permasalahan antara lain : 1. Terdapatnya dana yang diblokir oleh Kementerian Keuangan, karena kurang lengkapnya data untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Pelaksanaan tender untuk Pembangunan Gedung Menteri dilakukan kembali tender ulang (re-tender), karena adanya masalah prosedur lelang/tender yang tidak memenuhi persyaratan lelang, sehingga Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan tender ulang. Hal ini mempengaruhi penandatangan kontrak mengalami keterlambatan dan akhir penyerapan anggaran di tahun 2010 dapat berkurang. 3.3.6.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU

PROGRAM

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU


EFEKTIF


76.600.000

74.672.865

59.325.665


Alokasi anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 74.672.865.000,-. Pencapaian realisasi program penyelenggaraan Program Pembinaan Konstruksi, terealisasi sebesar Rp.59.325.665.000,- atau dibandingkan dengan pagu efektif sebesar 79,45 %.


Halaman

3.112

Pencapaian kinerja anggaran yang terkait dengan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PU dan dilaksanakan oleh Inspektorat jenderal belum mencapai penyerapan yang optimal. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya : 1. Pelayanan pemeriksaan keteknikan dan pengujian mutu konstruksi belum mencapai target yang ditetapkan karena rasio antara jumlah auditor dengan jumlah satker yang belum memadai. 2. Terdapatnya Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) dan auditor yang belum mengikuti Diklat Teknis yang diperuntukkan bagi CPNS dan beberapa auditor. 3. Kalender kegiatan di beberapa provinsi yang sudah begitu padat, sehingga Pelaksanaan Koordinasi dan Rekonsiliasi tidak memenuhi target yang ditetapkan dan kegiatan tersebut tidak bisa lagi diprogramkan pada tahun 2010. 3.3.7.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU PAGU (x Rp 1.000) AWAL

EFEKTIF


318.808.107

311.817.696

297.120.771

PROGRAM

Penelitian dan Pengembangan Kem. PU


Alokasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 311.817.696.000,- Pencapaian realisasi Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU, terealisasi sebesar Rp.297.120.771.000,- atau dibandingkan dengan pagu efektif sebesar 95,29 %. Penyerapan anggaran masih dibawah berdasarkan pagu efektif di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu 97,07 %, disebabkan karena masih ada kendala-kendala antara lain : 1. Terjadinya ketidaksesuaian dalam pembayaran kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU, sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tidak dapat merealisasikannya. Hal ini diakibatkan adanya pemahaman yang berbeda mengenai Bagan Akun Standar dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sehingga pelaksanaan swakelola tidak dapat direalisasikan anggarannya pada akun subkomponen kegiatan tersebut. 2. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat II., tidak dapat dilaksanakan karena pesertanya tidak mendapatkan panggilan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), sehingga alokasi anggarannya dikembalikan ke negara. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.113

3. Spesifikasi dan harga peralatan laboratorium yang berasal dari luar negeri sulit diperoleh informaisnya, sehingga mempengaruhi harga satuan dalam pengadaan barang peralatan laboratorium. 4. Terjadinya perubahan lokasi untuk penerapan model sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelelangan. 3.3.8.Evaluasi Dan Analisis Anggaran Program Pembinaan konstruksi

PROGRAM

Pembinaan Konstruksi


EFEKTIF


210.724.821

209.707.544

190.910.006


Alokasi anggaran Program Pembinaan Konstruksi pada Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 209.707.544.000,-. Pencapaian realisasi program penyelenggaraan Program Pembinaan Konstruksi, terealisasi sebesar Rp.190.910.006.000,- atau, sedangkan dibandingkan dengan pagu efektif sebesar 91,04 %. Secara umum penyebab belum optimalnya penyerapan ini adalah: 1. Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan dari semua yang direncanakan sehingga dengan adanya perubahan lokasi pelaksanaan, berdasarkan permintaan atau tugas adhoc lainnya sehingga terjadi penghematan pada biaya perjalanan dinas. 2. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam substansi kegiatan, pelaksanaan pengadaan sehingga dengan kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan dalam satu periode. Juga perlu dipertimbangkan jumlah sdm untuk pengadaan barang/jasa lainnya untuk ditingkatkan kembali secara kualitas dan kuantitas sehingga tidak menjadi kemdala dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Perencanaan yang kurang tepat dengan merencanakan kegiatan pada kuartal kedua dan ketiga. Sehingga ketika terjadi kebijakan baru pada pertengahan kuartal kedua, maka banyak kegiatan pada kuartal ketiga tidak dapat diselenggarakan atau harus dikurangi volumenya. II.

DUKUNGAN KHUSUS KEMENTERIAN PU


Halaman

3.114

6.1. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU UNTUK SEA GAMES KE-26 Kementerian PU ikut berperan aktif dengan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dalam menunjang pelaksanaan Sea Games di Jawa Barat dan Sumsel, antara lain: (i) Penyiapan venue untuk cabang olahraga dayung, berupa pembangunan fasilitas venue di kawasan situ Cipule (Kabupaten Karawang, Jawa Barat) dengan dana sebesar Rp. 254,26 milyar; (ii) Pembenahan kawasan kompleks olah raga JakaBaring, dengan pembangunan kolam retensi dan pintu air, pembangunan jalan akses kekawasan, peningkatan infrastruktur pelayanan air minum, dan pembangunan saluran drainase primer di kawasan Jakabaring, dengan total alokasi biaya sebesar Rp. 45,23 milyar. 6.2. DUKUNGAN KEMENTERIAN PU UNTUK PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk tanggal 8 April 2007 (Perpres 14/2007) telah meningkatkan upaya penanganan dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Perpres RI No. 14/2007, BPLS bertugas (a) menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, (b) menangani luapan lumpur, (c) menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo. Dalam pelaksanaan tugas BPLS, telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap Peraturan Presiden tentang BPLS, terakhir adalah Perpres 68/2011 yang utamanya mengatur penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 termasuk beberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi. 6.3. DUKUNGAN KEMENTERIAN PU UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM Dalam penanggulangan bencana alam di tahun 2011, Kementerian PU telah berperan serta secara aktif dalam upaya re-planning, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, antara lain: a) Pasca erupsi dan lahar dingin gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, telah dilakukan penanganan tanggap darurat berupa penyediaan air bersih, penyediaan hunian sementara, penyusunan tata ruang kawasan Merapi sebagai acuan dalam pengelolaan Merapi ke depan, penanganan dampak akibat lahar dingin dengan mensiagakan alat-alat berat untuk pembersihan dan pengerukan kembali, pembangunan beberapa jembatan yang putus akibat terkena lahar dingin seperti Kali Pabelan dan Kali Putih. Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi dampak bencana Merapi sampai saat ini sebesar Rp. 153,3 milyar; b) Pasca gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, telah dilakukan kegiatan tanggap darurat maupun pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain: penyiapan hunian sementara, penyusunan rencana tata ruang, pembangunan hunian tetap, dan pembangunan jalan. Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi pasca gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai sampai saat ini sebesar Rp. 24,55 milyar; BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.115

c) Pasca banjir bandang di Wasior, Papua Barat, telah dilakukan kegiatan baik pada saat tanggap darurat maupun pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain: penyiapan hunian sementara, penyusunan rencana tata ruang, pembangunan hunian tetap, dan pembangunan jalan. Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi pasca banjir bandang di Wasior sampai saat ini sebesar Rp. 49,6 milyar. 6.4. DUKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR Berdasarkan PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan, maka Kementerian PU turut berperan dalam pembinaannya untuk penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur. Sesuai amanah tersebut, telah diterbitkan Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur. Kementerian PU bersama-sama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan menyusun Arah Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur sampai menjadi Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kementerian PU dalam pembinaannya tiap tahun, melakukan: (i) menyusun Kriteria Teknis yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah; (ii) memperbaharui data dasar teknis; (iii) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daerah; dan (iv) menyelenggarakan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur. Hal tersebut didukung pula oleh Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK, dimana Kementerian PU terlibat dalam pelaksanaannya. Saat ini, terdapat kegiatan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang didanai oleh Bank Dunia, dikoordinir oleh Kementerian Keuangan, dimana kegiatan P2D2 yang dipilih menjadi pilot project adalah DAK Bidang Infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang diminta oleh Bank Dunia, maka Kementerian PU menerbitkan SE No: 19/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah Dan/Atau Relokasi, Dan Penanganan Masyarakat Adat Rentan, merupakan Suplemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen PU No 15/PRT/M/2010. Ruang lingkup P2D2 adalah melakukan asistensi penyelenggaraan dari perencanaan hingga pelaksanaan fisik untuk daerah. Untuk DAK Subbidang Sanitasi tidak dijadikan contoh kegiatan dikarenakan pelaksanaannya diwajibkan dengan pelibatan masyarakat (swakelola), sedangkan contoh kegiatan yang diambil hanya kegiatan yang dilaksanakan dengan kontrak. Ini juga merupakan bagian dari pembinaan Kementerian PU ke daerah. 6.5. PERAN KEMENTERIAN PU DALAM MENDUKUNG MP3EI Dalam Perpres No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, unsur kegiatan yang paling dominan adalah penyediaan insfrastruktur dasar untuk pembangunan dalam rangka menunjang konektivitas untuk BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.116

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kegiatan pembangunan infrastruktur Kementerian PU yang menunjang dalam pencapaian tujuan MP3EI antara lain: a) Bidang SDA: pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; pembangunan sarana dan prasarana air baku baik untuk irigasi maupun industri/masyarakat; pembangunan intake dan transmisi air baku; pembangunan waduk, situ, dan embung; rehabilitasi saluran; penanganan banjir; dan penanganan akibat abrasi pantai; b) Bidang Jalan: penanganan jalan baik peningkatan maupun pemeliharaan, terutama yang mendukung langsung kawasan-kawasan pengembangan di setiap koridor ekonomi; pembangunan jalan baru dan jalan lingkar di beberapa kota; dan penyediaan tanah dan pembangunan untuk jalan tol; c) Bidang Cipta Karya: Penyediaan SPAM di beberapa kota; pembangunan IPA di beberapa kawasan. 3.4. PENILAIAN KINERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010. Sesuai dengan Nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, lebih memfokuskan pada pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan yang akan menjadi dasar dalam kesinambungan dan penajaman Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembangunan tersebut harus mencakup program yang pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals – MDGs). 3.4.1.Pembangunan yang pro rakyat. Pembangunan yang pro rakyat yang memerlukan dukungan prasarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat. Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung program ini adalah pemantapan PNPM Mandiri dan peningkatan integrasi PNPM penguatan. Indikator keberhasilan untuk mencapai target pemantapan PNPM Mandiri diukur dengan indikator sebagai berikut : • Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pendampingan dengan target 8.230 kelurahan dan realisasi pencapaian sebanyak 8.198 kelurahan atau 99,61 %. • Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial dengan target 237 kecamatan dan realisasi pencapaian sebanyak 237 kecamatan atau 100 %. Indikator keberhasilan peningkatan integrasi PNPM penguatan diukur dengan indikator sebagai berikut : BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.117

•

•

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site (kab/kota) dengan target pelaksanaan air limbah dengan sistem on-site di 30 kawasan dengan realisasi pencapaian sebanyak 26 lokasi kegiatan pemberdayaan dan 3 lokasi pembangunan/rehabilitasi IPAL atau 97,09 %. Jumlah desa yang terfasilitasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan target fasilitasi air minum berbasis masyarakat di 1.320 desa dengan realiasi pencapaian sebanyak 1.311 lokasi atau 97 %.

3.4.2. Pencapaian tujuan pembangunan milenium. Sasaran Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals atau MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Dukungan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup : Penataan Otonomi Daerah melalui percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di tingkat pusat dan daerah. Keberhasilan diukur dari indikator penetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di bidang tata ruang dengan target penyelesaian 1 buah peraturan perundangan dan realisasinya sudah diselesaikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tanggal 28 Januari 2010. Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu melalui peningkatan air minum dan sanitasi. Keberhasilan diukur dari • Indikator semakin banyak jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum dengan target 314 lokasi dan realiasi pencapaian sebanyak 314 lokasi atau 100 %, dan • Indikator semakin banyak jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase) dengan target jumlah kawasan yang terfasilitasi pembangunan prasarana sanitasi air limbah di 9 kab/kota (Kota Medan, Cirebon, Kota Bandung, Kota Surakarta, Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar) dan drainase di 10 kab/kota) (Banda Aceh, Lhoksumawe, Meulaboh, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makasar, Kab. Pinrang, Kota Denpasar) dan realiasasi pencapaian adalah pembangunan air limbah di 9 kab/kota dan drainase di 10 kab/kota yang mencapai 100% . Peningkatan produksi pangan melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Keberhasilan diukur dengan : • Indikator luas layanan jaringan irigasi yang meningkat, dengan target meningkatnya layanan jaringan irigasi seluas 115.000 hektar dan realiasi pencapaian sebesar 115.000 hektar atau 100 %. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.118

• Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi, dengan target meningkatnya layanan jaringan irigasi seluas 293.044 hektar dan realisasi pencapaian sebesar 293.044 hektar atau 100 %. • Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara, dengan target terjaganya cakupan layanan jaringan irigasi seluas 2.315.000 hektar dan realisasi pencapaian sebesar 2.315.00 hektar atau 100 %. • Peningkatan layanan jaringan rawa, dengan target meningkatnya layanan jaringan irigasi rawa seluas 8.100 hektar dan realisasi pencapain sebesar 81.00 hektar atau 100 %. • Rehabilitasi layanan jaringan rawa, dengan target meningkatnya layanan jaringan irigasi rawa seluas 85.000 hektardan realisasi pencapaian sebesar 85.000 hektar atau 100 %. • Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan rawa, dengan target terselesaikannya operasi dan pemeliharaan layanan jaringan rawa seluas 1.107.996 ha dan realisasi pencapaian sebesar 1.107.996 hektar atau 100 % • Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun dan ditingkatkan, dengan target meningkatnya layanan jaringan irigasi seluas 234 hektar dan realisasi pencapaian sebesar 234 hektar atau 100 % • Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi, dengan target meningkatnya layanan jaringan irigasi seluas 555 hektar dan realisasi pencapaian sebesar 555 hektar. • Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara, dengan target terjaganya cakupan layanan jaringan irigasi seluas 5.120 hektardan realisasi pencapaian sebesar 5.120 hektar. Penataan tata ruang dan pertanahan melalui percepatan penyelesaian RTRW provinsi, kabupaten dan kota serta Kawasan Strategis Nasional, dengan target RTRW Provinsi sudah dituntaskan oleh BKPRN dan mendapatkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan realisasi pencapaian sebanyak RTRW Provinsi sudah dituntaskan oleh BKPRN dan mendapatkan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum. Peningkatan domestic connectivity melaui penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT serta pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional, dan penyempurnaan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dengan indikator keberhasilan : • Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran), dengan target panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 1.368,72 km dan realisasi pencapaian sepanjang 1.368,72 km atauy 100 %. • Panjang jembatan yang dibangun, dengan target panjang jembatan yang dibangun sepanjang 4.921 m dan realisasi pencapaian sepanjang 4.921 m. • Panjang flyover/underpass yang dibangun, dengan target panjang flyover/underpass yang dibangun sepanjang 3.262 m dan realisasi epncapaian sepanjang 3.262 m. • Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun, dengan target panjang jalan strategis di lintas selatan jawa, perbatasan, BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.119

terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 184 km dan 491 m jembatan dan realisasi pencapaian 100% dari pelaksanaan pembangunan 184 km jalan dan 491 m jembatan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar. • Terbentuknya unit pengelola preservasi jaringan jalan, dengan target terselesaikannya Draft Perpres tentang pembentukan unit pengelola dana preservasi jalan dan realisasi pencapaian terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan unit pengelola dana preservasi jalan. • Panjang jalan yang dipreservasi, dengan target panjang jalan yang dipreservasi sepanjang 32.349 km dan realisasi pencapaian sepanjang 32.349 km. • Panjang jembatan yang dipreservasi, dengan target panjang jembatan yang dipreservasi sepanjang 94.069 m dan realisasi pencapaian sepanjang 94.069 m. Penyempurnaan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, melalui penyempurnaan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan target terbentuknya BLU bidang pendanan sekretariat BPJT secara penuh beserta Program Kerja 5 tahun (Renstra 2010-2014) dilengkapi dengan Rencana bisnis Anggaran (RBA) dan realisasi pencapaian Tata laksana dan program kerja 5 tahun (2010-2014) termasuk Rencana Bisnis Anggarannya (RBA) disahkan Menteri PU. Pengembangan perumahan dan permukiman melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, melalui indikator jumlah rusunawa terbangun (Twin Block) di kawasan kumuh, dengan target pembangunan 37 TB rusunawa di kawasan kumuh telah mencapai 40% dan pembangunan 3 TB rusunawa selesai dan realisasi pencapaian pembangunan 37 TB rusunawa di kawasan kumuh telah mencapai 40% dan pembangunan 3 TB rusunawa telah mencapai 100%. Pengendalian banjir mencakup • Penyelesaian banjir kanal timur, melalui indikator terselesaikannya proses administrasi dan keuangan Paket 22-29, dengan target penyelesaian proses administrasi dan keuangan Paket 22-29 dan realisasi pencapaian Proses administrasi dan keuangan Paket 22-29 KBT selesai atau 100 %. • Pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo melalui : Indikator keberhasilan terselesaikannya Waduk Gonggang di Lokasi Kabupaten Magetan, dengan target penyelesaian peninggian timbunan, penyelesaian Morning Glory, perkerasan puncak bendung, plugging dan realisasi pencapaian 100% progres Peninggian timbunan, penyelesaian Morning Glory, perkerasan puncak bendung, plugging. Indikator keberhasilan Pengadaan 2 unit pompa dan Pembangunan Rumah Pompa di Lokasi Desa Glonggong Kec. Balerejo Kab. Madiun, dengan target perakitan dan uji coba dan finishing rumah pompa dan realisasi pencapaian 100% progres Perakitan dan uji coba dan finishing rumah pompa. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.120

Peningkatan Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP melalui • Indikator penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP, melalu indikator keberhasilan Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit pelaksana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS di Kementerian Pekerjaan Umum, dengan target terbentuknya Unit Pelaksana Pembangunan Proyek-proyek Infrastruktur di Kementerian Pun dan realisasi pencapaian Pembentukan Unit Pelaksana Pembangunan Proyekproyek Infrastruktur di Kementerian PU yaitu BPJT dan BPPSPAM. • Indikator panduan pelaksanaan KPS sektor Pekerjaan Umum, dengan target selesainya Pedoman Pelaksanaan KPS: 1) Jalan Tol dan 2) Air minum dan Sanitasi dan realisasi pencapaian Penetapan Pedoman Pelaksanaan KPS untuk 1) Jalan Tol dan 2) Air minum dan Sanitasi melalui Peraturan Menteri PU. Peningkatan pembangunan wilayah Papua melalui pembangunan Jalan, melalui indikator keberhasilan, melalui indikator keberhasilan panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya, dengan target panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 323 km dan realisasi pencapaian 100% progres pelaksanaan peningkatan kapasitas 323 km jalan. 3.4.3.Program Penjaminan Kelestarian Lingkungan Hidup. Gerakan menanam pohon melalui Penanaman dan pemeliharaan pohon di sepanjang ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kab/kota serta di sepanjang dataran sungai; melalui indikator keberhasilan : • Teridentifikasinya lokasi, potensi lahan, dan jumlah pohon, dengan target a. Tersedianya lokasi dan rencana penanaman pohon di semua ruas jalan dan realisasi pencapaian 100% selesai identifikasi lokasi, potensi lahan dan jumlah penanaman pohon. • Tertanamnya dan terpeliharanya pohon di sepanjang ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kab/kota dan sepanjang dataran sungai, dengan target Penanaman pohon pada ruas jalan nasional telah tertanami pohon, dengan realisasi pencapaian 00% progres dari penanaman 30.000 pohon pada ruas jalan nasional. Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui Peningkatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menerapkan sanitary land fill dan mengoptimalkan program 3R (reduce, reuse, recycle), dengan indikator keberhasilan • Jumlah Kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan (TPA regional), dengan target 49 kabupaten terlayani infrastruktur persampahan (sanitary landfill) dan realisasi pencapaian Pembangunan fisik telah mencapai 100% di 49 kabupaten terlayani infrastruktur persampahan (sanitary landfill). • Jumlah lokasi prasarana persampahan terpadu 3R, dengan target 50 lokasi prasarana persampahan dan realisasi pencapaian pembangunan fisik rata-rata mencapai 94,23%. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.121

3.5. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA. Sepanjang tahun 2011 terdapat beberapa catatan penting terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan perhatian guna pelaksanaan di tahun berikutnya, yaitu: 1. Besarnya pengelolaan anggaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU memerlukan perhatian khusus dalam hal pengawasan dan pemanfaatan anggaran yang lebih ketat dari berbagai pihak; 2. Beberapa kendala pembangunan yang terjadi pada tahun 2011, antara lain: gagal kontrak, kontrak yang diputus ditengah jalan, pembebasal lahan, dll, memang tidak dapat dihindari, untuk itu Kementerian PU berupaya melakukan persiapan-persiapan sedini mungkin dalam berbagai hal untuk menghadapi tahun 2012. 3. Pembebasan lahan merupakan salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Untuk mengatasi hal ini yang perlu dilakukan baik dilihat dari segi hukum maupun dari segi lainnya, adalah: melibatkan pengadilan untuk mengatasi kebuntuan musyawarah, perencanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemilik tanah, penentuan kriteria ganti rugi sesuai undang-undang pertanahan yang baru disyahkan. Di samping itu, Pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan untuk memastikan biaya pengadaan tanah yang harus ditanggung oleh Badan Usaha dan Pemerintah berupa kebijakan land capping. 4. Dalam kaitannya dengan Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah (Turbinwas), maka perlu dipertimbangkan: a. Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di dalam penyelenggaraan DAK; b. Memperkuat peran monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan DAK; c. Meningkatkan koordinasi antara satuan kerja daerah dengan satuan kerja pusat; d. Perlu memperkuat mekanisme dekosentrasi dan TP; 5. Untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol, maka kedepan perlu dilakukan: a. Peningkatan kapasitas BLU secara penuh sesuai PP 23/2005 dan menambah alokasi dana BLU dengan APBN atau sumber lain; b. Perkuatan badan usaha melalui aliansi dengan mitra strategis atau melaksanakan tender ulang; c. Implementasi skema DBL (design-build-lease) dengan memanfaatkan pinjaman Pemerintah berbungan rendah dan tenor panjang; d. Peningkatan alternatif pembiayaan yang bersumber dari kompensasi sumber daya alam, pengembangan kawasan dan alternatif lainnya; e. Penyelesaian pembangunan jalan tol trans jawa dan pembangunan jalan tol trans Sumatera;


Halaman

3.122

f. Penerapan kebijakan Land Capping untuk memberikan kepastian besaran biaya pengadaan tanah yang dapat mengurangi resiko ketidak pastian harga tanah sehingga meningkatkan kepastian investasi. 1. Arahan Presiden RI kepada Menteri Pekerjaan Umum: a. Hambatan infrastruktur: Carikan solusinya dengan bijak, agar rampung, tidak terhenti, dan tidak merugikan rakyat; Terdapat dua hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur, yaitu ketersediaan lahan dan masalah keterbatasan anggaran/dana. Masalah lahan menjadi momok utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur yang tidak bisa berjalan akibat terdapat salah satu bagian lahannya (yang bahkan hanya sebagian kecil) belum dapat dibebaskan. Sebagai contoh kendala lahan menghambat pengerjaan proyek tol diantaranya adalah ruas tol Surabaya-Mojokerto, Semarang-Ungaran dan ruas tol Cinere-Jagorawi. Masalah pendanaan juga merupakan masalah yang telah menjadi perdebatan ditingkat perencanaan. Menurut RPJMN 2010-2014, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp.1400 Triliun sementara pendanaan yang dapat disediakan oleh pemerintah (APBN) hanyalah Rp.600 Triliun. Sementara sisa kebutuhan pendanaan Rp.900 Triliun harus digantungkan kepada BUMN dan Swasta. Namun partisipasi swasta sendiri masih belum memenuhi harapan untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur Indonesia. Beberapa solusi yang diharapkan terkait dengan dua hambatan/masalah di atas adalah terselesaikannya UU tentang Pengadaan Lahan yang diharapkan dapat menuntaskan permasalahan lahan selama ini. Dalam UU ini diatur dalam empat (4) proses pengadaan lahan, yaitu perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Lama waktu yang ditargetkan oleh UU ini untuk membebaskan paling cepat 238 hari, dan paling lama (dengan estimasi ada keberatan dari pemilik lahan) mencapai 512 hari. Lama waktu tersebut akan mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun. b.

Membangun Konektivitas: untuk menggerakkan perekonomian daerah dan memastikan MP3EI dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, berikan atensi pada implementasi koridor Papua-Maluku dalam MP3EI; Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap MP3EI meliputi dua hal, yakni regulasi/kebijakan dan infrastruktur (konektivitas). Dukungan regulasi diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen RTRW. Sampai dengan 31 Desember 2011, status RTRW Prov. Papua dan RTRW Prov. Papua Barat sudah mendapatkan persetujuan substansi


Halaman

3.123

dan sedang proses kehutanan. Sementara untuk RTRW kab./kota sebagian besar sudah melalui proses pembahasan dengan BKPRN. Terkait dengan dukungan infrastruktur (konektivitas), maka kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Papua diantaranya: Peningkatan jalan Marauke-Muting-Waropko sepanjang 511,4 km di Papua (sampai dengan 2016); Mendukung Pemanfaatan Sumber Energi dan Gas Peningkatan jalan Kokas-Fakfak-Bomberai sepanjang 140 km, Penanganan jalan Manokwari-Kebar-Sorong (606,2 km) Papua Barat, Penanganan jalan Merauke-Okaba (Buraka)-Wanam-Bian-Wogikel (152 km) (Pelabuhan Ekspor) Jalan provinsi (Mendukung MIFEE)-Papua, Penanganan Jalan Depapre-Bonggrang dan ring road Jayapura (137,1 km) di Papua (Mendukung Kelapa Sawit), Peningkatan Jalan Timika-PotowaiburuEnarotali-Nabire (427,7 Km) di Papua (Mendukung Pabrik Semen, Pertambangan emas dan tembaga), Penanganan jalan Maruni-Bintuni (217,1 km) di Papua (mendukung Gas Alam). Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan di koridor Maluku diantaranya: Peningkatan Daco-Bere-Bere (55,7 km) di Maluku Utara (Mendukung Perikanan di Morotai), Peningkatan Jalan Dariba-Wayabula (Jalan Strategis Nasional) - 52 km di Maluku Utara (mendukung Perikanan Morotai), Penanganan Jalan Masohi-Haya-Laimu di Maluku (Mendukung Perikanan dan Rumput Laut), Pembangunan Trans Maluku, Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pendukung Trans Maluku, RingRoad Pulau Morotai, Jalan sepanjang 243,59 Km, Jembatan sepanjang 275 m untuk menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata di Maluku Utara. c. Percepat Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Daerah Tertinggal: Perlu kebijakan khusus, anggaran khusus dan intensifikasi untuk peningkatan kesejahteraan di wilayah-wilayah tersebut; Dalam rangka melaksanakan komitmen untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia dan daerah Tertinggal, maka telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan ini bertugas melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Saat ini, BNPP telah mempunyai Rencana Induk dan Rencana Aksi tentang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Dokumen rencana tersebut akan menjadi instrumen dalam melakukan sinkronisasi antar sektor dan antar pusat-daerah. Kementerian PU berkomitmen untuk mendukung rencana tersebut. Selain dukungan infrastruktur, Kementerian PU juga memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan berupa percepatan penyelesaian penyusunan RTR Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Nasional.


Halaman

3.124

Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU meliputi seluruh kawasan termasuk di kawasan pulau-pulau kecil terpencil dan kawasan perbatasan Indonesia, berikut adalah beberapa capaian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PU yaitu pembangunan/pelebaran jalan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar & terdepan sepanjang 293 km dari 134 km yang direncanakan. Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil di 6387 desa dari 1500 desa yang direncanakan. Jumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di 35 kawasan dari 25 kawasan yang direncanakan. Kebijakan khusus dan intensifikasi untuk peningkatan kesejahteraan di wilayah-wilayah Papua, Papua Barat dan rekonstruksi daerah bencana di Wasior telah dilaksanakan pada Tahun 2011 oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). d. Terkait pengurangan kemiskinan: evaluasi dan tertibkan pos kegiatan di berbagai Kementerian yang judulnya sama; Kementerian PU merupakan kementerian pelaksana kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan fisik maupun non fisik. Dalam pelaksanaannya Kementerian PU melakukan koordinasi internal dan eksternal bersama lembaga maupun kementerian lain. Terkait kegiatan upaya pengentasan kemiskinan, beberapa kegiatan Kementerian PU mendukung kinerja dari kementerian lain, antara lain: pembangunan kegiatan sarana dan prasarana pengentasan kemiskinan perkotaan melalui kegiatan Ke-Cipta-Karya-an yang terkait dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi bekerjasama dengan Kementerian Pertanian yang mampu meningkatkan hasil produk pertanian (khususnya padi) yang pada akhirnya meningkatkan kesejateraan petani. Dalam hal pemeliharaan maupun peningkatan jaringan jalan, Kementerian PU bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya meningkatkan akses distribusi produk barang dan jasa maupun produk pertanian. Industri yang berkembang dengan adanya pemeliharaan maupun pertambahan panjang jalan yang terbangun tentunya menyerap tenaga kerja dan menjadi faktor pendukung dalam pengentasan kemiskinan. e. Peningkatan produksi beras dan pangan dengan membangun infrastruktur, jaringan distribusi dan transportasi. Kementerian PU berusaha meningkatkan jumlah produksi nasional melalui pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan khususnya pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai lumbung beras nasional. Pembangunan jaringan irigasi dilakukan dengan meningkatkan luas layanan jaringan irigasi sebesar 56.780 Ha. Luas layanan


Halaman

3.125

jaringan irigasi yang direhabilitasi sebesar 161.900 Ha. Untuk luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara sebesar 2.153.147 Ha. Sedangkan untuk jaringan jalan dilakukan dengan menjaga kualitas jalan dipreservasi yang hanya sepanjang 35.886 km (rencana 35.961 km) dan jembatan yang dipreservasi sebesar 424.602 m (rencana 121.360 m). Meningkatkatnya jalan dan jembatan nasional juga mempengaruhi produksi pangan, sehingga jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebarannya pun bertambah sepanjang 3.160 km (rencana 2.613 km). Jumlah jalan nasional yang dibangun sepanjang 58,150 km (rencana 38,30 km). Jumlah jembatan yang dibangun sebesar 8.180 m (rencana 2.119 m). Jumlah “underpass/flyover” yang dibangun sepanjang 3.624 km (rencana 4.551 km). Jumlah jalan strategis di lintas SelatanJawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 294 km (rencana sepanjang 134 km). Selain itu Kementerian PU juga melakukan program PNPM Mandiri dimana program ini membantu daerah dalam membangun aksesibilitas, khususnya untuk jalan lokal dan irigasi dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan program ini diharapakan tingkat produksi pangan nasional dapat meningkat. 2. Berdasarkan dokumentasi B09 yang diterima UKP4, dua arahan Presiden yang harus ditindaklanjuti adalah: a. Perhitungan jumlah lowongan kerja sebagai dampak pembangunan infrastruktur sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan pada beberapa asumsi yang digunakan, maka Kementerian PU mendorong terbukanya kesempatan tenaga kerja sebanyak 1.696.473 orang pertahun 2011 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2. Porsi yang paling besar terdapat pada penyerapan tenaga kerja untuk jenis pekerja yakni staf pembantu (supporting staff), termasuk tukang, kurir, office boy, supir dan setara sebanyak 1.449.847 orang. Selanjutnya tenaga kerja semi profesional yakni spesialis pekerjaan di satu bidang dengan pendidikan minimum SMU/STM/SMEA hingga Diploma I/II/III sebanyak 275.457 orang. Sebagai Jenis tenaga kerja Profesional yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi terserap sebanyak 141.623 orang. Tabel 2. Perhitungan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2010-2014 No

Jenis Pekerjaan

1 Profesional 2 Semi Profesional 3 Pekerja Total Jumlah Tenaga Kerja Penambahan TK dari tahun sebelumnya Pagu Kementrian Pekerjaan Umum


Satuan Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Rp. (Miliar)

2010* 121.884 190.635 552.816 865.335 37.773*)

2011

2012

130.020 251.108 1.315.345 1.696.473 831.138 56.912

141.623 275.457 1.449.847 1.866.927 170.454 62.563

2013**)

2014**)

158.743 310.972 1.645.414 2.115.129 248.202 70.596

163.174 319.385 1.688.231 2.170.790 55.661 72.728

Halaman

3.126

Penambahan Pagu Rp. (Miliar) 19.139 5.651 8.033 2.132 Catatan : *) Jumlah Tenaga Kerja Pagu Berdasarkan RKA-KL ta 2010 adalah 865.335 Orang/Tahun, semula Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pagu Satuan 3 Kementrian PU adalah 797.471 Orang/Tahun) **) Perpres No. 29 Tentang RKP TA

Pada Tabel 2 di atas dapat terlihat bahwa Kementerian PU setiap tahun memberikan dukungan terhadap pembukaan tenaga kerja yang jumlahnya terus meningkat yang berbanding lurus dengan peningkatan pagu angggaran Kementerian PU. Jumlah tenaga kerja hanya dihitung dalam satu kali proses (terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur). Jumlah tenaga kerja industri menengah dan kecil yang terserap sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur belum diperhitungkan, sehingga angka penyerapan tenaga kerja akibat pembangunan infrastruktur dapat lebih besar lagi (multiplayer effect). b.

Penerbitan Peraturan Presiden tentang standarisasi bangunan gedung dan fasilitas perkantoran pemerintah. Berdasarkan arahan Presiden tentang Standarisasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Perkantoran Pemerintah, maka Kementerian PU telah mendukung diterbitkannya Perpres 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut peraturan ini proses penyelenggaraan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara yang dibangun oleh Kementerian/Lembaga, dilakukan dengan melaporkan bangunan gedung negara yang telah selesai kepada Menteri. Sedangkan pendaftaran bangunan gedung negara yang dibangun oleh SKPD, dilakukan dengan melaporkan bangunan gedung negara kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang dihadapi dengan masalah dan kendala dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu dilakukan perhatian terhadap pencapaian program-program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Starategi (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum. Apalagi dengan semakin meningkat dan bertambahnya alokasi anggarran di Kementerian Pekerjaan Umum setiap tahunnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian PU dimasa yang akan datang yaitu : 3.5.2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :


Halaman

3.127

Peningkatan kinerja perlu terus dilakukan dengan mengevaluasi hasil kinerja tahun-tahun yang lalu dengan mencari sisi-sisi kekurangannya untuk diperbaiki dan mengetahui kelebihannya untuk terus dapat ditingkatkan, sehingga dengan demikian kinerja kedepan dapat lebih disempurnakan. Untuk program pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Perumusan indikator kinerja perlu lebih disempurnakan terus sehingga tercapai rumusan indikator yang tepat , dengan demikian informasi keberhasilan Ditjen SDA dapat lebih mudah terukur dengan baik. Kurang tepatnya pemilihan indikator kinerja akan dapat menyebabkan bias dalam penilaian kinerja. Indikator sebaiknya dapat mudah diukur sehingga kinerja yang dicapai dapat lebih kelihatan. 2. Pembebasan lahan yang belum sempurna banyak menghambat kinerja sehingga pada era reformasi ini, masalah pengadaan tanah untuk konstruksi perlu dituntaskan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. 3. Proses revisi jika tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan hambatan sehingga perlu ditangani dengan lebih serius. Perlu dilihat apakah revisi harus diproses di pusat atau cukup di daerah, hal ini dapat menghindari pemborosan waktu dan mencegah proses yang tidak perlu. 4. Masalah lelang dini perlu lebih direncanakan sejak awal agar capaian kinerja dapat ditingkatkan sebab kegiatan fisik dapat dilakukan lebih awal. Hal ini kecuali memperbaiki penyerapan juga dapat meningkatkan mutu pelaksanaan karena pelaksanaan kegiatan dapat lebih tenang, menghindari overhead yang kurang perlu 5. Dokumen detail design untuk pelaksanaan perlu dicermati validitasnya yang mungkin berubah karena sudah terdapat perubahan kondisi lingkungan atau beberapa prediksi atau perencanaan awal kurang akurat. 6. Supervisi

perlu lebih diintensifkan karena menghindari

keterlambatan waktu

penyelesaian dan akan menjaga kualitas hasil kegiatan.

7. Masalah yang berhubungan dengan perencanaan anggaran untuk dapat lebih dicermati seperti kesesuaian alokasi anggaran, kesesuaian mata anggaran, kesesuaian dengan Annual Work Plan.

8. Peningkatan laju emisi GRK ke atmosfer merupakan akibat dari meningkatnya aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) serta kegiatan lain yang berhubungan dengan industri dan kehutanan. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global saat ini telah menjadi suatu keniscayaan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi sehingga BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.128

diperkirakan akan meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian iklim ekstrim seperti kemarau panjang dan curah hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan masalah banjir dan tanah longsor.Akibat efek GRK diperkirakan akan menyebabkan kecenderungan kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 berkisar antara 5 cm sampai dengan 15 cm dan kenaikan suhu antara 0,5 sampai dengan 1,5 derajat Celcius. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan iklim dan degradasi lingkungan serta dampaknya di masa yang akan datang mengakibatkan eskalasinya akan berjalan lebih cepat dan besar, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut : a. Identifikasi opsi mitigasi dan adaptasi terhadap anomali cuaca , banjir dan kekeringan, tanah longsor, dan kenaikan muka air laut pada prasarana dan sarana SDA. b. Menyusun Masukan bagi penyusunan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi terhadp perubahan iklim yang extrem. c. Dalam jangka panjang diharapkan akan dapat mendorong munculnya kesadaran membangun dengan mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi terhadap anomali iklim, curah hujan extrem serta tingginya gelombang laut. d. Penggunaan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum masih dihadapi dengan kendala pembebasan lahan sehingga akan menghambat peningkatan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum. Dimasa datang pembebasan lahan harus mendapatkan perhatian sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai masalah pengadaan tanah untuk konstruksi ini, perlu dituntaskan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial.

3.

4.

Dokumen detail design untuk pelaksanaan perlu dicermati validitasnya yang kemungkinan mengalami perubahan, dengan adanya perubahan kondisi lingkungan atau beberapa prediksi atau perencanaan awal kurang akurat. Supervisi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sumber daya air, perlu lebih diintensifkan dan ditingkatkan untuk menghindari keterlambatan waktu penyelesaian dan juga dalam rangka menjaga kualitas hasil kegiatan.

3.4.3. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut : Peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, masih harus menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas jaringan jalan. Dalam penyelenggaraan program ini, terdapat BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.129

beberapa hal yang memerlukan perhatian didalam upaya meningkatkan kinerja, antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. NO

POTENSI PERMASALAHAN

1

Tanah

UPAYA ANTISIPASI

• •

Dibentuknya satgas pada tiap provinsi yang mempunyai alokasi anggaran pembebasan tanah Koordinasi dan pendekatan kepada masyarakat

2

Loan

•

Mempercepat proses penyiapan kelengkapan dokumen

3

Blokir

•

Mempercepat proses buka Blokir dengan memperhatikan kelengkapan data pendukung

4

Aspal

•

Setiap satker/PPK fisik harus menghitung kebutuhan aspal tahunan sesuai volume pekerjaan yang dilaksanakan dan membuat rincian kebutuhan bulanan Monitoring pengadaan aspal harus dilakukan sejak dini koordinasi dengan Pertamina (pihak terkait) untuk menjamin pemenuhan kebutuhan

• •

5

Pengadaan Barang dan Jasa

• • •

Mempercepat pelaksanaan dalam proses lelang Memperhatikan jadwal lelang yang telah direncanakan Meningkatkan pemahaman pokja terhadap dokumen lelang

6

Kinerja Penyedia Jasa

•

Mempertimbangkan kemampuan dalam memilih penyedia jasa

7

Pengendalian

•

Memperhatikan Permen 6,7 dan 8 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian PU

8

Penyelenggaraan Jalan

•

Antisipasi resiko yang mungkin terjadi pada TA. 2012

PRIORITAS PENANGANAN TA. 2012 Mengutamakan Program Preservasi (pemeliharaan) seluruh Jalan Nasional agar Kondisi Jalan Tetap Fungsional serta upaya penanganan Tanggap Darurat dan Paska Bencana; Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan pendekatan proaktif preventif yang berkesinambungan serta mengoptimalkan fungsi Penilik Jalan; Menjaga kondisi serta memanfaatkan semua peralatan yang ada secara optimal (DRU, UPR, AMP, dll) untuk pemeliharaan jalan sehingga tidak ada alat yang idle; Khusus Jalan Unpaved dengan traffic rendah, pemeliharaan rutin jalan dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan peralatan, setidaknya 4 unit alat (grader, mobil tangki air, dump truck, pemadat) agar jalan tetap fungsional; Penajaman Program sesuai dengan kebutuhan (kondisi jalan) untuk mewujudkan kualitas perencanaan (quality of planning) dan kualitas belanja (quality of spending) yang semakin baik melalui: BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.130

Penajaman Survey Kondisi Jalan oleh P2JN yang dilakukan 2x dalam satu tahun yang harus diverifikasi secara berjenjang dari Satker, Balai, sampai Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah sehingga data kondisi jalan menjadi lebih akurat sebagai masukan dalam penyusunan program; Peningkatan kemampuan Satker/PPK sebagai Manager Wilayah; Tidak ada kompromi masalah mutu sehingga pengawasan harus ditingkatkan; Menerapkan Extended Waranty period dan Performance Based Contract (PBC) pada lokasi tertentu; Mengoptimalkan penerapan teknologi tepat guna (Recycling, Teknologi Preventive untuk pemeliharaan dan Teknologi perkerasan beton pada konstruksi jalan); Peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan selama pelaksanaan proyek dengan pemasangan rambu-rambu serta peningkatan kebersihan lokasi pelaksanaan; Mendukung Program Penanaman Pohon, Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Konsep Pro-Green) serta penerapan Konsep Beautifikasi pada penanganan Jalan dan Jembatan, khususnya di perkotaan; Meminimalisir polusi udara maupun suara (berwawasan lingkungan) serta yang terkait dengan perubahan iklim global (RAN MAPI); Amanat Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Penanganan Blackspot untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan percepatan perbaikan jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan Upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut : 1. Kesetersediaan material konstruksi jalan yang tidak merata di seluruh wilayah yang harus didatangkan dari tempat lain untuk memenuhi material setempat, sebagai contoh untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi masih harus mendatangkan material dari pulau Jawa. Hal ini tentu saja akan mengurangi kinerja dalam pelaksanaannya karena harus menunggu datangnya material dari luar daerah. 2. Percepatan penyelesaian masalah tanah dan utilitas seyogyanya dapat diselesaikan sebelum konstruksi dimulai, sehingga tidak menghambat pekerjaan konstruksi, begitu juga masalah sosial dengan masyarakat setempat. 3. Perubahan-perubahan tata cara, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran seyogyanya dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga dapat disesuaikan dengan waktu yang cukup untuk dilakukan penyesuaian dengan prosedur yang baru. 4. Adanya peningkatan kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam menyebabkab alokasi anggaran yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat.


Halaman

3.131

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang didanai dana pinjaman luar negeri (PLN) atau LOAN, disebabkan antara lain dikarenakan keterlambatan dalam penyediaan tanah, pemenuhan rupiah pendamping, keterlambatan penerbitan DIPA, persyaratan administrasi LOAN yang tidak terpenuhi, permasalahan dalam desain, keterlambatan pengadaan konsultan, dan retender (akibat penajaman prioritas program, ketersediaan lahan, dana dan manfaat). Pemilihan dan penentuan kriteria Sumber Daya Manusia untuk pimpinan Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk : Kegiatan pelaksanaan, Pengelolaan keuangan secara umum khususnya pinjaman luar negeri. Desain perencanaan seyogyanya sedini mungkin dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Mobilisasi peralatan dari satu daerah ke daerah lain sedapat mungkin dapat dilakukan segera mungkin untuk menghindari keterlambatan datangnya peralatan. Pemindahan utilitas yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dapat diantisipasi segera mungkin, terutama di daerah perkotaan. Pengendalian mutu seyogyanya disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja kontraktor dapat menghambat penyerapan dan seyogyanya dapat dilakukan dengan pembayaran MC setiap bulannya. Kemampuan kontraktor, konsultan dan pelaksana proyek masih memerlukan peningkatan terutama dalam manajemen penanganan proyek. Konsultan pengawas sering mengalami keterlambatan dalam pengadaannya, sehingga pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan belum ada konsultannya. Peningkatan kemampuan teknis pengawasan lapangan dalam rangka mendukung kualitas dan kinerja pelaksanaan pembangunan di lapangan.

3.5.4. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman adalah sebagai berikut : 3.1.

HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Dari rangkaian uraian terhadap pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya tahun 2011 sebagaimana disebut diatas, terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja yang kurang optimal maka diperlukan upaya peningkatan kinerja. Hal-hal yang memerlukan perhatian untuk


Halaman

3.132

peningkatan kinerja tersebut didasari atas kondisi serta tantangan yang ada baik saat ini maupun dimasa depan yaitu: a. SEKTOR AIR MINUM Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat BPPSPAM sebagai berikut: a. Memanfaatkan waktu, dana dan sumberdaya lainnya secara optimal bagi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. b. Memantapkan proses penyiapan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan mengacu pada kebijakan dan program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Cipta Karya dan Renstra Kementerian PU. c. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana pekerjaan dan pembinaan SDM di lingkungan Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan SPAM di masa mendatang. d. Meningkatkan upaya tertib administrasi kegiatan dimasa mendatang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM sebagai berikut: a. Bagi PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. b. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. c. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. d. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, yang masih mempunyai tunggakan direkomendasikan untuk mengikuti program penghapusan terhadap tunggakan bunga pinjaman dan denda. e. Bagi PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, yang tingkat efisiensi produksinya masih rendah diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. f. Terkait dengan RPIJM terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:


Halaman

3.133

g. h. i.

j.

− Konsistensi dalam hal penentuan lokasi dan komitmen pendanaan dan pemanfaatan sumber pembiayaan (APBN, APBD, PDAM, dll); − Pemerintah mendorong kompetisi antar daerah dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengemb. SPAM; Pemerintah mendorong Pemda dalam penyusunan RI SPAM (Pemerintah mengalokasikan dana pendampingan penyusunan RI SPAM) yang mengacu pada RTRW. DED harus sudah disiapkan pada tahun sebelumnya dan harus mengacu pada standar (Permen PU 18/2007) dan peraturan lainnya yang berlaku. Penyusunan dokumen tender mengacu pada dokumen tender standar yang disiapkan Direktorat PAM. Modifikasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan pasar. Melanjutkan kembali sinkronisasi dan koordinasi penyediaan air baku dengan Ditjen SDA.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM dengan skema KPS sebagai berikut: a. Diperlukan pemahaman KPS yang utuh dari pemangku kepentingan penyelenggaraan SPAM baik dari unsur Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan DPRD), unsur PDAM, unsur Swasta, Perbankan, dan lainnya. Proses memahamkan KPS sebagai upaya pengembangan SPAM bisa dilakukan melalui sosialisasi serta asistensi kepada Pemda dan unsur lainnya. b. Perlu adanya kepastian terkait komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam memberikan dukungan kepada PDAM dalam proses pengadaan badan usaha penyelenggaraan SPAM/KPS. c. Perlu adanya konsistensi pemenuhan ketentuan dalam perjanjian (PKS) baik oleh pihak Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta. Persiapan penyusunan kontrak kerja sama harus dirumuskan secara bersama dan komprehensif sehingga meminimalkan tafsir ganda PKS. d. Diperlukan penyiapan proyek secara matang baik dari sisi proyek maupun dari sisi pembiayaan, untuk memenuhi sumber pembiayaan non pemerintah yang hanya bisa terwujud manakala pasar terbuka luas dan kinerja keuangan perusahaan harus layak sesuai permintaan pasar. b. SEKTOR AIR LIMBAH, DRAINASE, PERSAMPAHAN Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan air limbah, drainase dan persampahan sebagai berikut: 1. AIR LIMBAH


Halaman

3.134

-

Melaksanakan kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian segenap stakeholder dalam upaya meningkatkan akses penduduk terhadap PS air limbah baik secara komunal maupun skala kota didaerah perkotaan - Fasilitasi penyusunan perencanaan yang komprehensif terkait pengembangan PS air limbah meliputi master plan, feasibility study dan DED - Fasilitasi peningkatan kelembagaan untuk pengelolaan air limbah - Penyusunan produk-produk pengaturan air limbah yang bersifat operasional - Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan PS air limbah - Meningkatkan alokasi biaya investasi PS air limbah dari berbagai sumber pendanaan yang potensial 2. DRAINASE - Fasilitasi penyusunan Master Plan drainase untuk kota-kota yang merupakan ibukota propinsi dan kota-kota besar yang potensial - Fasilitasi penyusunan outline plan drainase untuk kota-kota yang memerlukan penanganan segera - Pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dalam rangka penanganan banjir secara keseluruhan dan konservasi sumber daya air - Fasilitasi peningkatan kinerja institusi pengelola drainase, khususnya terkait dnegan operasi dan pemeliharaan PS drainase perkotaan 3. PERSAMPAHAN - Fasilitasi peningkatan kinerja TPA sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill untuk memenuhi amanat UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan - Fasilitasi penanganan sampah melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA - Fasilitasi peningkatan peran serta masyarkaat dan dunia usaha dalam penanganan sampah - Fasilitasi peningkatan kinerja institusi pengelola persamapahan sebagai tolak ukut penyediaan pelayanan yang efektif dan efisien - Perkuatan dan penerapan hokum, untuk mendukung terlaksananaya pelayanan dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konsisten

c. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan permukiman sebagai berikut;


meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

Halaman

3.135

1. PERLUNYA PANDUAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI PUSAT DAN DAERAH Permasalahan substansi Pengembangan Permukiman adalah belum selarasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Pengembangan Permukiman yang melibatkan dan disepakati bersama oleh kabupaten/kota. Misalnya kriteria batasan kawasan yang akan ditangani oleh Satker pelaksana di lingkungan Direktorat Pengembangan Permukiman. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur Pengembangan Permukiman dan issue issue strategis yang dikandungnya, memerlukan panduan yang memberikan kejelasan dan ketegasan untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman. 2. PERCEPATAN PROSES PENGADAAN Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh karena itu pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat mulainya proses pengadaan penyedia jasa untuk menghindari tidak terlaksananya kegiatan. 3. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DI DAERAH Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Pokjanis yang telah terbentuk pada saat penyusunan SPPIP dan RPKPP diharapkan selanjutnya dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat didalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai. 4. PERSIAPAN ORGANISASI PELAKSANA DI DAERAH Mengingat beberapa komponen kegiatan Direktorat Pengembangan Permukiman dilaksanakan melalui mekanisme SKPA, pembentukan dan penetapan organisasi pelaksana di Daerah perlu disiapkan sejak awal tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyerapan dana SKPA. d. SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai berikut : 1. ASPEK ORGANISASI Organisasi idealnya selaras dengan fungsi dan peran, tugas dan tanggungjawab yang diemban, sehingga kinerja organisasi dapat efektif dan efisien. Melihat rentang kegiatan, baik dari sisi jenis, jumlah, volume dan jangkauan wilayah program yang begitu luas maka perlu kiranya dilakukan review ulang tata organisasi terkait dengan tupoksi dan kegiatan yang dilakukan. Review juga dilakukan agar organisasi menjadi lebih fokus dan profesional sehingga kinerja organisasi dapat selalu ditingkatkan. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.136

2. ASPEK SOSIAL – BUDAYA Kegiatan utama Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan sangat dekat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, baik kegiatan tata bangunan maupun lingkungan permukiman. Di lihat dari jenis dan materi kegiatan, banyak kegiatan dalam lingkup tugas direktorat PBL telah merespon secara cerdas aspek sosial budaya masyarakat baik dalam pendekatannya maupun dalam pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini tentunya perlu terus dilanjutkan agar dukungan masyarakat terhadap kegiatan PBL dapat terus meningkat dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari aspek sosial-budaya dapat dihindarkan. 3. ASPEK HUBUNGAN PUSAT – DAERAH Dampak pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan. Departemen dan instansi yang memiliki kegiatan di daerah pada saat ini merasakan hal yang sama. Situasi euphoria sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah ini perlu di kelola secara baik dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan menegaskan perubahan paradigma pelaksanaan pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance dan prinsip-prinsip peran fasilitasi yang efektif. 4. ASPEK LINGKUNGAN STRATEGIS Dalam kajian tentang issue-issue strategis selalu dimintakan perhatian adanya dampak dari globalisasi, baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan. Aspek perubahan lingkungan strategis dengan variable utamanya globalisasi perlu diterus direspon dengan efektif agar pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan tidak terlepas dari situasi serta persoalan yang berkembang dalam masyarakat. e. SEKTOR DUKUNGAN PROGRAM DAN MANAJEMEN Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja dukungan program dan manajemen adalah: 1. Diperlukan dasar hukum yang mendasari implementasi Perencanaan dan Pengendalian pada tataran DJCK, termasuk pedoman yang mampu memberikan dasar pelaksanaan RANDAL. 2. Perlunya peningkatan kualitas isi dokumen RPIJM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan dalam buku panduan maupun perbaikan proses penyusunan dokumen RPIJM. 3. Koordinasi antar stakeholder perlu dioptimalkan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan komitmen kabupaten/kota. 4. Mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan pada paket-paket PLN sebelumnya sehingga percepatan penerbitan NOL dapat dilakukan.


Halaman

3.137

5. Perlunya pelaporan triwulanan agar dapat melakukan revisi anggaran secepatnya setelah mengetahui adanya sisa dana pada pekerjaan swakelola dan kontrak. 6. Diberlakukannya sistem reward and punishment bagi Kab/Kota yang melanggar komitmen terutama dalam penyediaan DDUB sesuai yang tercantum dalam dokumen RPIJM. 7. Mempersiapkan data-data pendukung yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan dana PHLN pada kegiatan penanggulangan darurat permukiman 8. Menyusun perencanaan kas yang baik sesuai engan peraturan yang berlaku (Permen Keuangan No 192 Tahun 2009 sehingga dapat dihindari terjadinya penolakan dari KPPN) 9. Terhadap Balai Pembinaan Tehnik, diperlukan peningkatan asset sarana dan prasarana balai baik kuantitas maupun kualitas dalam usaha mendukung tingkat keberhasilan penyelenggaran pembinaan tehnik 10. Untuk menunjang program balai tehnik, diperlukan suatu perencanaan dan pelaksanaan yang matang baik di tingkat internal balai maupun eksternal balai berupa koordinasi program balai. 11. Perlunya Panduan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman di Pusat dan Daerah Permasalahan substansi Pengembangan Permukiman adalah belum selarasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Pengembangan Permukiman yang melibatkan dan disepakati bersama oleh kabupaten/kota. Misalnya kriteria batasan kawasan yang akan ditangani oleh Satker pelaksana di lingkungan Direktorat Pengembangan Permukiman. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur Pengembangan Permukiman dan issue issue strategis yang dikandungnya, memerlukan panduan yang memberikan kejelasan dan ketegasan untuk pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman. 12. Percepatan Proses Pengadaan Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh karena itu pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat mulainya proses pengadaan penyedia jasa untuk menghindari tidak terlaksananya kegiatan. 13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Daerah Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Pokjanis yang telah terbentuk pada saat penyusunan SPPIP dan RPKPP diharapkan selanjutnya dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat didalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai. 14. Persiapan Organisasi Pelaksana di Daerah BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.138

Mengingat beberapa komponen kegiatan Direktorat Pengembangan Permukiman dilaksanakan melalui mekanisme SKPA, pembentukan dan penetapan organisasi pelaksana di Daerah perlu disiapkan sejak awal tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari keterlambatan penyerapan dana SKPA. a. Hubungan Pusat Dan Daerah Pembangunan bidang Cipta Karya yang dilakukan oleh Direktorat Cipta Karya, pelaksanaannya tidak dsapat terlepas dari keberadaan hubungan antara Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah terlebih dengan adanya peran Ditjen Cipta Karya yang baru yaitu sebagai pembina, regulator, pengawas dan fasilitator. Dengan hubungan ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan sangat besar dalam pembangunan bidang Cipta Karya. Karena itu, kedepan strategi untuk meningkatkan hubungan antara Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah ditekankan kepada: - Pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab komponen output tertentu agar disepakati secara jelas, baik anggaran, waktu maupun personil - Peningkatan peran Satker Randal Propinsi sebagai kepanjangan tangan Ditjen Cipta Karya untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kab/Kota - Sinergi antara beberapa konsultan manajemen pusat di daerah yang ditugaskan oleh lebih dari satu unit Eselon II - Perancangan distribusi pengawai yang diperbantukan ke daerah, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja b. Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) Strategi peningkatan kemitraan dengan pihak swasta (KPS) kedepan dilakukan dengan: - Pendekatan kepada pihak swasta potensial untuk memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain melalui sosialisasi tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya - Pemberdayaan Pemerintah Daerah mengenai perlu dan pentingnya KPS - Alokasi anggaran APBN untuk kegiatan yang mendorong KPS, seperti pemberdayaan masyarakat di sector sanitasi dan air minum (pola Sanimas dan Pamsimas) - Sinergi antara BPPSPAM dan Direktorat Pengembangan Air Minum c. Pemberdayaan Masyarakat


Halaman

3.139

3.5.5. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Secara garis besar, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta perhitungan aspek keuangan, dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator output penting pada masing masing indikator outcome sesuai dengan penetapan kinerja adalah sebesar 110,16%. Dengan melihat pencapaian tersebut, maka evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang tahun 2011 dapat dikategorikan sangat baik dalam arti dapat memenuhi, bahkan melebihi, target pada indikator output yang ditetapkan dengan pagu anggaran (input) tetap. Namun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Hal-hal yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang, terutama adalah: 1. Struktur organisasi DJPR terisi lengkap pada pertengahan pebruari 2011 sebagai implikasi adanya perubahan stuktur berdasarkan Permen PU No. 08/ 2010 yang menyebabkan keterlambatan penetapan pejabat inti satker , sedangkan untuk SKPD Dekonsentrasi juga penetapan oleh gubernur relatif terlambat. 2. Penyiapan grand design pelaksanaan kegiatan yang lebih rinci dan terukur dan perlu disiapkan strategi mitigasi apabila rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. 3. Kebijakan-kebijakan terkait pendanaan, baik berbentuk dana efisiensi, dana reward, dana APBN-P, dll sebaiknya tidak baru dapat dilaksanakan di triwulan ke-empat (mendekati akhir tahun anggaran) sehingga waktu pelaksanaannya tidak terlalu pendek; 4. Perpercepatan proses pengadaan penyedia jasa konsultasi terutama berkaitan dengan persetujuan penetapan pemenang oleh ULP; 5. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di beberapa SKPD Provinsi sehingga mengakibatkan keterlambatan kegiatan baik swakelola maupun kontraktual 6. Pembinaan kepada penyedia jasa sebagai mitra kerja agar dalam mengajukan penawaran benar-benar memperhatikan pencapaian target pelaksanaan pekerjaan, terutama ruang lingkup kegiatan serta standar-standar pembiayaan pelaksanaan pekerjaan; 7. Pengawasan yang lebih intensif kepada penyedia jasa sebagai mitra sehingga target pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai tepat waktu. 8. Meningkatkan koordinasi serta peran aktif instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontraktual maupun swakelola perlu lebih ditingkatkan, terlebih dalam proses BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.140

penyusunan Raperpres RTR KSN serta penyusunan RPI2JM dimana keduanya merupakan target outcome Ditjen yang memerlukan peran aktif seluruh stakeholder terkait baik di tingkat pusat maupun daerah; dan Sebagai antisipasi atas segala permasalahan yang muncul dan mungkin terjadi maka langkahlangkah yang dapat ditempuh antara lain adalah sebagai berikut : • Perlunya ketegasan dari para pengambil keputusan khususnya dalam hal sistem penganggaran kegiatan. • Memanfaatkan waktu, dana dan sumberdaya lainnya secara lebih optimal bagi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen penataan Ruang. • Memantapkan proses penyiapan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Ditjen penataan Ruang dengan mengacu kepada Agenda Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Renstra Departemen Pekerjaan Umum 2010-2014, Renstra Ditjen penataan Ruang, serta kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah (seperti MP3EI, kebijakan antisipasi Perubahan iklim, dsb) dan sejalan dengan upaya pemecahan permasalahan penataan ruang yang terjadi. • Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pekerjaan termasuk sumber daya manusia di lingkungan Ditjen penataan Ruang, untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan ruang di masa mendatang. • Meningkatkan kemampuan dan kompetensi staf profesional Ditjen penataan Ruang, terutama mengenai substantif pekerjaan. • Meningkatkan kinerja konsultan, melalui pengawasan yang lebih ketat, agar dihasilkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan. • Memanfaatkan produk-produk juknis/pedoman yang telah dihasilkan untuk memperlancar serta memantapkan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran. 3.5.6. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : Peningkatan kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang Pekerjaan Umum terutama adalah:


Halaman

3.141

Di samping terdapat tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, pada tahun 2011 Sekretariat Jenderal dihadapkan pada dihentikannya perekrutan CPNS baru yang dikenal sebagai kebijakan moratorium. Oleh karena tidak dapat meningkatkan aparatnya secara kuantitas, kebijakan yang bisa ditempuh selanjutnya adalah peningkatan kualitas SDM. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang Pekerjaan Umum terutama di bidang pengembangan kualitas SDM dan aspek lainnya adalah: 1. Peningkatan kapasitas SDM yang proporsional antara substansi dan pengetahuan rencana makro hingga ke teknis sektor bidang. Peran Sekretariat Jenderal tidak hanya terbatas pada aspek administrasi, namun juga mencakup ke substansi-substansi terkait pelaksanaan pembangunan. Dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal akan tepat sasaran jika SDM pelaksananya sesuai dengan karakteristik substansi yang dibutuhkan. 2. Peningkatan pelatihan-pelatihan teknis lapangan untuk mendukung substansi kebijakan yang lebih tajam. Penguasaan terhadap permasalahan yang sebenarnya, menjadi faktor utama keberhasilan suatu rumusan kebijakan. Pendidikan dan pelatihan terkait substansi kebijakan yang menjadi bagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur negara Sekretariat Jenderal Kementerian PU. 3. Peningkatan Kesempatan pengembangan karier yang sistematik. Dengan penjenjangan kepegawaian yang jelas, akan meningkatkan kinerja individu melalui perlombaan yang sehat dalam unjuk prestasi terbaik di antara para pegawai. Promosi diberikan berdasarkan prestasi yang dinilai secara obyektif. Situasi yang demikian akan memicu peningkatan kompetensi yang profesional dari aparatur Sekretariat Jenderal. 4. Peningkatan kualitas produk maupun kekuatan kebijakan untuk pimpinan yang dapat diimplementasikan. Ketepatan dan akurasi informasi suatu pelaporan menentukan kualitas kebijakan yang akan diputuskan oleh pimpinan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan gambaran yang sejelas-jelasnya dari suatu peristiwa yang akan dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pimpinan. 5. Penguatan dan pelaksanaan yang konsisten dengan komitmen reformasi birokrasi di internal Sekretariat Jenderal. Prinsip reformasi birokrasi harus dijiwai pada seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang signifikan dalam bidang keadministrasian. Budaya kerja yang sehat akan membawa semangat yang besar menuju perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.


Halaman

3.142

3.5.7. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : Peningkatan kinerja Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, walaupun sudah baik kinerjanya, namun masih memerlukan perhatian antara lain : 1. Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat. 2. Mengefektifkan pengawasan melekat melaui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 603/PRT/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen dan Nomor : 604/PRT/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 3. Memberikan apresiasi terhadap evaluasi atas pemahaman good governance dan good corporate governance kepada pejabat dan penyedia jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya (BPKP dan Bawasda Provinsi) untuk menghindari pemeriksaan yang berulang-ulang dalam satu obrik. 5. Menambah jumlah auditor, khususnya yang mempunyai pendidikan S1 teknik, untuk menyeimbangkan jumlah auditor dengan beban tugas yang ada serta meningkatkan ketajaman pemeriksaan substansi obyek yang diperiksa. 6. Melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP maupun BPK-RI dengan memberikan sanksi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/SE/M/2005. 3.5.8. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut : Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Badan Litbang PU sejalan dengan reformasi birokrasi, maka diperlukan peningkatan kinerja pada aspek keuangan, tatalaksana, dan sumber daya lainnya. Untuk mewujudkan visi Badan Litbang sebagai lembaga terkemuka dalam menyediakan jasa keahlian dan teknologi, tentunya Sekretariat Badan Litbang mempunyai


Halaman

3.143

peran yang cukup menentukan terutama dari sisi manajerial baik sumber daya maupun fungsional. Tugas ini tentunya harus ditunjang oleh SDM Sekretariat yang handal. Saat ini Sekretariat Badan Litbang didukung oleh 77 karyawan sedangkan SDM di Pusat Litbang sebanyak 1271 orang, sehingga kalau diperbandingkan 1 orang staf Sekretariat harus melayani 16 orang Staf Pusat Litbang. Dari sisi profesional terlihat SDM Sekretariat 70% berpendidikan diatas S1, masih diatas persentase Balitbang yang hanya 57%. Demi terwujudnya visi dan misi Sekretariat khususnya pencapaian target-target program di tahun mendatang, maka perlu melakukan strategi sebagai berikut : • Terkait dengan telah diperolehnya sertifikat ISO 9001-2008 dalam penerapan SMM di di Sekretariat Balitbang, maka perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen staf dan pejabat dalam keberlanjutan penerapan SMM sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang sedang dilaksanakan. Karena dalam perjalanan kedepan, untuk mempertahankan ISO tersebut akan dilakukan beberapa kali Audit Internal dan Eksternal kembali; • Perkuatan SDM Sekretariat Badan Litbang untuk menunjang kelancaran pelayanan bagi Pusat-pusat Litbang baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga program pembinaan dan pengembangan SDM melalui sekolah maupun diklat formal/informal perlu diprogramkan secara matang dan berkelanjutan; • Perlu mempercepat proses akreditasi laboratorium dilingkungan Badan Litbang secara keseluruhan sehingga memenuhi standar untuk digunakan oleh stakeholders; • Mengembangkan hubungan kemitraan dengan stakeholder melalui publikasi, pameran dan media elektronik lainnya agar produk-produk litbang dapat dimanfaatkan masyarakat dan stakeholder terkait; • Perlunya disusun Jadwal Kegiatan Tahunan yang lebih terintegrasi antar Bagian di Sekretariat Balitbang, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Puslitbang maupun Satker Daerah tidak dalam waktu yang bersamaan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan penyerapan; 3.5.9. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Program Pembinaan Konstruksi adalah sebagai berikut : Peningkatan kinerja pembinaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, walaupun sudah baik kinerjanya, namun masih memerlukan perhatian antara lain : 1. Pengembangan kapasitas staf unit Eselon III di masing-masing unit Eselon II terkait dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah.


Halaman

3.144

2. Pengembangan kapasitas tim penyusun LAKIP di masing-masing unit Eselon II di lingkungan BPKSDM. Tim penyusun LAKIP hendaknya dipimpin oleh salah satu Eselon III dengan melibatkan Eselon IV dan staf senior. 3. Perlu adanya pelatihan peningkatan kapasitas staf dalam menghadapi kegiatan yang sangat padat dengan waktu yang relatif singkat. Pelatihan tersebut dapat berbentuk achievment motivation training atau pun pelatihan keterampilan pengelolaan kegiatan-kegiatan kantor. Untuk staf yang memenuhi syarat dapat pula diikutkan dalam program pendidikan S1, S2 maupun S3. 4. Rencana Strategis yang telah disusun hendaknya disosialisasikan kepada seluruh elemen BPKSDM agar dicapai pemahaman yang sama mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran BPKSDM untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi sumberdaya yang ada. 5. Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan keluarnya dokumen kegiatan seperti POK, persiapan dilakukan dengan menyusun seluruh rencana kegiatan secara matang, sehingga ketika POK keluar, kegiatan sudah siap diselenggarakan. 6. Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua komponen Badan dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat kerja triwulan atau minimal catur wulanan.

3.6. PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA KEMENTERIAN PU Penyelenggaraan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan tugas-tugas pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan selalu melibatkan seluruh tatanan masyarakat termasuk dunia usaha konstruksi, agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna dari hasil pembangunan tersebut. Pelaksanaan manajemen pembangunan dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan tugas-tugas pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan tata ruang merupakan sesuatu hal yang harus diterapkan dalam rangka transparansi dan keterbukaan serta akuntabel dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan di Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu berbagai penghargaan yang telah diterima Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka melaksanakan transparansi dan keterbukaan serta akuntabel penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penghargaan yang diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain :

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah-Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang


Halaman

3.145

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap kedudukan penting penataan ruang menuntut kehadiran sebuah proses penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan nuansa yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, karakteristik daerah sangat menentukan improvisasi Daerah dalam melaksanakan otonominya.

Pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotamerupakan isu penting dalam Otonomi Daerah. Begitu pun dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang, yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota, sesuai dengan tingkat kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan-perundangan. Oleh karena itu pembagian tugas harus dilakukan secara proporsional yang berasaskan pada eksternalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dinamika yang terjadi hampir di setiap daerah yaitu tuntutan kebutuhan akan kinerja institusi bidang penataan ruang semakin meningkat. Berdasarkan pada jiwa otonomi daerah sebagaimana diuraikan di atas, memacu munculnya kreativitas dan inovasi-inovasi yang beragam di daerah, yang sudah barang tentu harus terus mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Pusat. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Daerah merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya berdimensi motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan penataan ruang daerah. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD)


Halaman

3.146

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Ditjen Penataan Ruang setiap tahun. Tahun 2011 merupakan tahun ke-7 PKPD, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Dari tahun ke tahun, tema PKPD-PU Bidang Penataan Ruang mengalami perubahan pada tahun 2011, tema PKPD-PU bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang fokus pada tema Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dengan target sasaran Pemerintah Propinsi dan Kota. Sedangkan untuk Tingkat Kabupaten pada tahun ini dalam bentuk apresiasi. Tema ini menjadi penting mengingat peran strategis Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan penataan ruang adapun mekanisme penilaiannya adalah diawali dengan penetapan daftar panjang daerah-daerah yang telah memenuhi syarat, yakni provinsi kabupaten dan kota yang ukurannya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) darah yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan substansi telah mendapatkan persetujuan substansi dari menteri Pekerjaan Umum dan seleksi admnistratif dari data-data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Selanjutnya tahap penilaian shortlist yang menggunakan penilaian kuantitatif serta profisional judgement oleh tim juri. Dan hasil pemenang PKPD PU tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Provinsi Bali (Pemenang I) Kategori Provinsi

Kategori Kota

Penerima Apresiasi Kabupaten

Provinsi Gorontalo (Pemenang II) Provinsi Sulawesi Selatan (Pemenang III) Kota Banda Aceh (Pemenang I) Kota Yogyakarta (Pemenang II) Kota Salatiga (Pemenang III) Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Pesisir Selatan

3.7.2. Prakarsa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Undang-Undang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30 % RTH ini ditetapkan dalam Peraturan daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan.


Halaman

3.147

Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan Kota Hijau.

Kota Hijau (berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atauatau mengorbankan aset kota-wilayah (city-region), melainkan terus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun sumber daya alam,lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Kota Hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Pengembangan Kota Hijau berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Dalam prosesnya upaya ini memerlukan prakarsa yang bertitik tolak dari berbagai praktek dalam penerapan nilai-nilai pembangunan perkotaan berkelanjutan. Oleh karenanya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang saat ini dirintis Direktorat jenderal penataan Ruang – kementerian Pekerjaan Umum, merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah bersama-sama pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota guna memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait RTH Publik, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim Indonesia. Bentuk kegiatan P2KH akan disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan kabupaten/kota masingmasing. Tahun 2011 P2KH diawali dengan penggalangan prakaesa dan komitmen kabupaten/kota melalui perumusan local action plan atau rencana aksi kota hijau (RAKH). Dengan demikian, RAKH sesungguhnya merupakan salah satu bagian implementasi RTRW yang utama memuat prakarsa, program dan komitmen daerah sebagai langkah awal mewujudkan Kota Hijau. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.148

Lingkup Kabupaten/ Kota dalam P2KH, untuk Kabupaten yaitu ibukota kabupaten sebagai kawasan pekotaan, dan untuk kota adalah batas admministrasi (city Wide), dengan kriteria kabupaten/kota peserta yaitu: kabupate/kota pemenang PKPD (sejak 2008), Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RTRW yang telah disesuaikan dengan UUPR no.26 tahun2007, Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan substansi RTRWnya dari Menteri pekerjaan Umum.

Tahun2011, ada sebanyak 60 kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dan berkomitmen terhadap perwujudan kota hijau melalui penandatanganan PiagamKomitmen Kota Hijau, antara Direktur Jenderal Penataan Ruang dengan Bupati/Walikota pada bulan November 2011 yaitu:

Kota

Kota Banda Aceh (Pemenang PKPD), Kota Medan, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Bogor, Kota Salatiga (Pemenang PKPD), Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Yogyakarta (Pemenang PKPD), Kota Mataram, Kota Gorontalo, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Baubau, Kota Kendari, Kota Palu, dan Kota Ambon.


Halaman

3.149

Kabupate n

3.5.3

Kab. Pesisir Selatan (Pemenang PKPD)*, Kab. Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Tasikmalaya, Kab. Banyumas, Kab. Blora, Kab. Brebes, Kab. Jepara, Kab. Kendal, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Rembang, Kab. Sukoharjo, Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Probolinggo, Kab. Sampang, Kab. Malang, Kab. Sidoarjo (Pemenang PKPD)*, Kab. Bangkalan (Pemenang PKPD)*, Kab. Kulonprogo, Kab. Badung, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa, Kab. Pohuwato, Kab. Luwu Timur

Kinerja Lainnya Sekretariat Jenderal Selain kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum juga mempunyai prestasi yang telah diakui oleh berbagai pihak/lembaga di luar Kementerian PU. Berikut beberapa kinerja tersebut. 1. Sertifikat International Organization for Standardization (ISO) Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk mencapai good governance di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Sekretariat Jenderal beserta jajarannya sebagai bagian dari Kementerian PU telah melakukan beberapa hal peningkatan yang diharapkan mampu memberikan andil dalam upaya pencapaian tersebut. Peningkatan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) beserta jajarannya berupa implementasi dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai core bussines maupun dalam hal tata kelola organisasi. Pengakuan terhadap pemeliharaan SMM Pusdiklat PU dibuktikan pada tanggal 1 Desember 2011, bahwa Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008/SNI Nomor: 3711186 diberikan di Jakarta dengan ruang lingkup kegiatan “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan” yang merupakan


Halaman

3.150

Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dari Indah Karya Register Certification Service (IKRCS). Hal ini menandakan bahwa Pusdiklat layak sehingga mendapat pengakuan dalam memelihara SMM dan Tata Kelola Organisasi dalam hal penyelenggaraan diklat yang didukung pula oleh sistem kelola pengarsipan/tata administrasi yang lebih rapi, pembagian job description yang sistematis, dan pengelolaan organisasi yang sesuai prosedur. Hal ini merupakan suatu bentuk komitmen nyata dari jajaran Pusdiklat PU untuk mencapai kebijakan mutu Pusdiklat PU yang berbunyi : “Seluruh jajaran Pusdiklat Kementerian Pekerjaan Umum bertekat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Diklat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional”.

Gambar 3.17 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) Selain Pusdiklat yang berkomitmen dalam hal pemeliharaan sistem Manajemen Mutu, komitmen nyata dari balai diklat wilayah pun telah menghasilkan perolehan sertifikat ISO 9001:2008/SNI. Adapun balai diklat yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008/SNI adalah sebagai berikut : 1. BDW I Medan dengan Nomor Sertifikat : 3711182 diberikan di Medan pada tanggal 17 November 2011; 2. BDW II Bandung dengan Nomor Sertifikat : 3711156 diberikan di Bandung pada tanggal 22 Februari 2011; BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.151

3. BDW III Yogyakarta dengan Nomor Sertifikat : 3711183 diberikan di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2011; 4. BDW IV Surabaya dengan Nomor Sertifikat : QSJ 1807 diberikan di Surabaya pada tanggal 25 November 2011; 5. BDW V Makassar dengan Nomor Sertifikat : QMS / 341 diberikan di Makassar pada tanggal21 November 2011 ; 6. BDW VII Palembang dengan Nomor Sertifikat : 3711185 diberikan di Palembang pada tanggal 30 November 2011; dan 7. BDW VIII Banjarmasin dengan Nomor Sertifikat : 3711187 diberikan di Banjarmasin pada tanggal 1 Desember 2011.

Gambar 3.18 Sertifikat ISO Balai Diklat

Sertifikat ISO 9001:2008/SNI yang telah diperoleh oleh Balai Diklat Wilayah di lingkungan Pusdiklat PU merupakan Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang tidak hanya dalam hal penyelenggaraan dan tata laksana diklat sesuai tugas dan fungsi Balai Diklat Wilayah pada Permen PU Nomor: 8/PRT/M/2010, namun dinilai juga dari aspek tata administrasi kantor, job description pegawai maupun tata kelola organisasi yang akhirnya bermuara pada pencapaian Kebijakan Mutu Pusdiklat PU. Sertifikat ISO 9001:2008/SNI yang telah dicapai ini berlaku selama 1 tahun ke depan dengan 2 (dua) kali kunjungan audit pengamatan yang bertujuan agar seluruh BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.152

jajaran Pusdiklat PU mampu terus memelihara bahkan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu yang telah diterapkan saat ini agar dapat menyelenggarakan diklat yang berkualitas dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional.

2. Apresiasi Terhadap Sistem Aplikasi e-Monitoring Pelaksanaan e-monitoring di lingkungan Kementerian PU terus dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor: 01/SE/SJ/2011 Perihal Penuntasan Pelaporan e-Monitoring TA 2010 dan Rencana Pengendalian Pelaporan e-Monitoring TA 2011 Kementerian Pekerjaan Umum. Penerapan e-monitoring ini dinilai bermanfaat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi karena dapat menyajikan data kinerja keuangan dan kinerja fisik secara real time. Sistem aplikasi e-Monitoring Kementerian Pekerjaan Umum telah dikenal di Indonesia yang dibuktikan dengan: a. Surat dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Nomor B-13/UKP-PPP/D.4/11/2011 tanggal 10 November 2011 Perihal Pertemuan Inovasi Keterbukaan dan Tatakelola Pemerintah; b. Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128114/A/A2.4/LN/2011 tanggal 16 Desember 2011 Perihal Aplikasi eMonitoring Kementerian Pekerjaan Umum.


Halaman

3.153

Gambar 3.19 Apresiasi Sistem Aplikasi e-Monitoring BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.154

3. e-Government Award 2011 Kementerian Pekerjaan Umum meraih peringkat II untuk kategori kementerian dalam penghargaan e-Government Award 2011 yang diselenggarakan majalah Warta Ekonomi. e-Government Award adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dalam memberikan layanan publik. e-Government merupakan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif dan efisien, serta sebagai bagian dalam upaya peningkatan daya saing. Penilaian e-Government Award ini dinilai melalui tiga tahap. Pertama penilaian website, implementasi e-government, dan penilaian infrastruktur e-government. Kedua, penilaian lapangan, berupa verifikasi implementasi dan infrastruktur egovernment melalui kunjungan ke lembaga Pemerinah. Dan ketiga, diskusi peserta dengan dewan juri.

Gambar 3.20 Sertifikat e-Government Award 2011

`

4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum meraih penghargaan sebagai Badan Publik terbaik terkait pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Penghargaan tersebut didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini diserahkan pada Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right To Know Day). BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.155

Hak untuk tahu adalah hak asasi setiap warga yang telah dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ’setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkrit dari amanat konstitusi itu. Dengan demikian hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh Undang-Undang. Masyarakat perlu lebih menyadari akan pentingnya informasi tentang kebijakan publik.

Gambar 3.21 Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

5. Penghargaan Green Building Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan peningkatan prasarana fisik berupa pembangunan Gedung Menteri dan Gedung Parkir di lingkungan kampus pusat Kementerian PU. Gedung yang akan digunakan sebagai fasilitas perkantoran kegiatan rutin harian ini telah mendapatkan Sertifikat Penghargaan dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Nomor: 701/IX/GBC/Rating/2011 Perihal Pengakuan Atas Desain dan Perencanaan Yang Memenuhi Kaidah Greenship untuk Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dengan peringkat Platinum pada tanggal 20 September 2011 di Jakarta. Penghargaan tersebut dicapai atas pemenuhan pada enam kriteria seperti terlihat pada tabel 3.14 berikut ini. BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Halaman

3.156

Tabel 3.14 Kriteria Greenship Gedung Menteri dan Gedung Parkir No.

Kriteria Greenship

Nilai

1.

Tepat guna lahan (Appropriate Site Development - ASD)

15 point

2.

Efisiensi dan konversi energi (Energy efficiency and 16 point conservation – EEC)

3.

Konservasi air (Water conservation – WAC)

4.

Sumber dan siklus material (Material Resource and Cycle – 3 point MRC)

5.

Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang (Indoor health and 6 point comfort – IHC)

6.

Manajemen lingkungan bangunan (Building environment 5 point management – BEM)

18 point

Jumlah 63 point

Gambar 3.22 Sertifikat Penghargaan Green Building


Halaman

3.157

_______________________________________________________________________ Penyelenggaraan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan tugas-tugas pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan selalu melibatkan seluruh tatanan masyarakat termasuk dunia usaha konstruksi, agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna dari hasil pembangunan tersebut. Pelaksanaan manajemen pembangunan dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan tugas-tugas pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan tata ruang merupakan sesuatu hal yang harus diterapkan dalam rangka transparansi dan keterbukaan serta akuntabel dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan di Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu berbagai penghargaan yang telah diterima Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka melaksanakan transparansi dan keterbukaan serta akuntabel penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penghargaan yang diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum antara lain : 1.

E-Government Award berupa penghargaan Platinum pada tahun 2008, karena Kementerian Pekerjaan Umum menerima e-Government Award berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Warta Ekonomi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini sejak tahun 2001 dengan peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).


Halaman

3.158

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents