Lampiran : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA NO 1 1
2
3 4
5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
3 Rasio masjid per satuan penduduk Rasio gereja per satuan penduduk Rasio pura per satuan penduduk Rasio wihara per satuan penduduk Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya, Jumlah lembaga kesenian dan lembaga dan pengelolaan kekayaan budaya serta keragaman kebudayaan (lembaga) budaya. Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk Prasarana pertunjukan seni dan budaya (unit) Jumlah benda cagar budaya Terlaksananya fasilitasi kegiatan Dewan Kesenian Sumbawa (DKS) Penyelenggaraan event seni dan budaya (kali)
Berkembangnya masyarakat yang menghargai pluralitas Membaiknya kesadaran gender masyarakat.
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Harmonisasi hubungan antar wilayah Kab/ Kota(%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah perempuan pada jabatan struktural Persentase partisipasi perempuan di lembaga swastakekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rasio Jumlah desa/kelurahan sadar hukum Angka kriminalitas Jumlah demonstrasi Rasio Polisi pamong praja per 10.000 penduduk
6
Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan
TARGET 4 3.17 0.37 0.84 0.02 112
4.76 20 43 aktif 11 meningkat 66,3 119,61 481 64.18 0.053 10% 0,0032 20 10.39
Rasio linmas per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar Angka melek huruf (%)
154.91 10.39 Intensif
Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
6 3 3 75 292,8 276,22 199,59 255,89
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Guru SMP/MTs kualifikasi non S1 keguruan Angka Putus Sekolah (Drop Out) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMP/MTs (%)
213,09
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK
100
129,16 255,55 212,96 208.81 134,9
0,05 0,21 100 100 0,62
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMA/MA/SMK kualifikasi non S1 keguruan
7
8
9
Meningkatnya mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.
Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan.
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMA/SMK/MA (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK Jumlah perpustakaan (unit) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp) Jumlah pengunjung perpustakaan (orang) Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas
Jumlah frkuensi pengawasan obat dan makanan (%) Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 10
11
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Persentase Penduduk berakses air bersih Balita gizi buruk (kasus) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Menurunnya kasus malaria (%) Dilaksanakannya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular :ISPA, Diare,Kusta dan TBCBTA (+), Kecacingan (%) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Keluhan pelayanan rumah sakit daerah Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%) Rasio posyandu per satuan balita Rasio Sarana Puskesmas Rasio sarana Pustu Rasio sarana Polindes Rasio sarana Poliklinik Rasio sarana Posyandu Kualitas pelayanan kesehatan lansia Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (%) BOR AvLOS BTO
59,56 2.529,14 3.172
0,62 100 208,81 134,9 59,56 100 100 100 3.01 4.111 3.172 2,486.68 2,432.28 2,529.14 116 214.929 155.085 58.94
100
116.55 43,5 124.97 62.63 1,61 47.89
10.12 rendah 6.05 50.23 100 29.79 29.79 0.582 34.61 0.0063 21.17 baik 1.97 0.15 baik 53.06 60%-85% 6-9 hari 1/40 - 1/50 kali
12
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak.
TOI NDR GDR Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga Rasio akseptor KB Peserta KB aktif (%) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok UPPKS (%) Cakupan penyampaian informasi KB/KS/KR (%)
13
14
15
Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi.
16
Terlaksananya agenda reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pencegahan korupsi
17
Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik
18
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
19
Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
20
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan, aset dan penerimaan Daerah
21
Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1-3 hari <25/1000 <45/1000 2,00 100 248.60 50.00 20
Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa)
553.845 279.264
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(jiwa) Jumlah penyandang cacat (%) Jumlah Anak terlantar (%) Jumlah karang taruna (kelompok) Jumlah organisasi pemuda Pembinaan pemuda Pelopor keamanan lingkungan (%) Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup (skill life) (%) Pembinaan olahraga sekolah SD, SMP, SMP dan Mahasiswa Jumlah organisasi olahraga Jumlah klub olahraga Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk
175.741 2.22 32.117 0.06 4.04 418 21 28.74 5.60
1 keg. 25 710 42.90 37.12
Rasio gedung olah raga per 10.000 penduduk Adanya evaluasi beban kerja Penanganan kasus pelanggaran disiplin (%) Jumlah aparatur pengawasan yang dilatih Survey indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
0.45 ada 15.00 10% ada
Ujian kedinasan Data Base informasi kearsipan kepegawaian UPT yang dibina Aparatur kecamatan terampil dan profesional
10 20 11 20%
Tercapainya hasil pembaangunan secara memadai Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) Sarana/prasarana kecamatan dalam keadaan baik Kasus pengaduan masyarakat yang diselsaikan
20%
Pembangunan kecamatan bidang sosial ekonomi Pembahasan Perda yang dilaksanakan Jumlah Perda dan Perbup Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Perda yang diselesaikan dalam Prolegda Dokumen keuangan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Proporsi realisasi PAD terhadap APBD (%) Jumlah pajak daerah (jenis) Retribusi daerah (jasa umum, jasa usaha, perijinan tertentu) (jenis) Perda APBD Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
20% 80% 100% 20% 15% 291 11 3 1 100% ada WTP 12 12 35 tepat waktu 1 1
Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
RKPD LAKIP Laporan Evaluasi Kinerja Laporan midterm review LKPJ LPPD SIMRENAS Statistik ekonomi daerah Kebijakan umum anggaran Prioritas dan plafon anggaran sementara Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor sosial dan budaya Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Pelayanan protokoler kedinasan KDH/WKDH Koordinasi kegiatan pembangunan daerah (%)
22
Meningkatnya pelayanan adminsitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, dan kearsipan daerah.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 53,06
Tingkat kemiskinan (%) Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan (%) Dokumentasi kegiatan Daerah Dalam Angka (DDA) Kecamatan Dalam Angka PDRB Kabupaten Sumbawa PDRB Kecamatan Profil Daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Gini Rasio Indeks Harga Konsumen Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Minimum Indeks Pelayanan Publik Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa
-23.28 3.36
PDRB ADHK (juta) PDRB ADHB (juta) Pertumbuhan PDRB ADHK (%) Pertumbuhan PDRB ADHB (%) Laju inflasi (%) PDRB per kapita ADHK (Rp) PDRB perkapita ADHB (Rp) Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK (%) Pertumbuhan PDRB perkapita ADHB (%) Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Rasio ketergantungan (%) Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan (%) Jumlah Bank umum - Jumlah kantor Jumlah BPR - Jumlah kantor Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
2.459.649 7.435.952 6,2 12,42 5,85 5.780.032 17.796.108 5,87 12,46 553.845 279.264 175.741 2.22 36.39 3.36
Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar)
500
Rasio penerbitan sertifikat terhadap pengajuan sertifikat Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar)
100
Penyelesaian batas wilayah kabupaten Batas desa yang sudah di Perda-kan Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun Rasio kepemilikan KTP Rasio kepemilikan akte perkawinan Rasio kepemilikan akte kelahiran
60.81 1 ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada
60.81 10 25 14 25 27
500 879,902 211.85 2.93 3.28
23
24
Meningkatnya efisiensi pelayanan administrasi perkantoran dan memantapkan manajemen SKPD
Peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi
25
Meningkatnya kualitas pekerjaan jasa konstruksi
26
Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni
27
28
Meningkatnya pemanfataan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan
Berkembangnya industri daerah dan Meningkatnya kelancaran lalulintas perdagangan barang dan jasa seiring dengan upaya perlindungan terhadap konsumen.
Rasio kepemilikan akte kematian Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%) Persentase pengelola arsip terpadu Ketersediaan informasi kearsipan Indeks Kepuasan Masyarakat Proporsi panjang jalan Kabupaten terhadap panjang jalan Ketersediaan saluran drainase/gorong-gorong (%) Kondisi kemantapan jalan kabupaten (%) Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik Peningkatan panjang jalan kabupaten rata-rata pertahun (%) Tersedianya dokumen inspeksi jalan secara lengkap Meningkatnya daya dukung ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan Rasio saluran induk terhadap luas irigasi Rasio saluran induk terhadap luas irigasi Rasio saluran induk thdp luas baku Rasio saluran sekunder terhadap luas baku
2.86 100 100 26.42 baik 64 53.06 60.00 0,70 9 ada memadai
11.34 9.49 28.05
Rasio saluran sekunder terhadap luas irigasi Rasio panjang jalan terhadap ketersediaan sarana angkutan Ketersediaan sumberdaya air Terbangunnya bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing pantai Terlaksanya pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat desa Konstruksi tepat waktu Aparatur yang memiliki sertifikasi setiap SKPD
33.44 12.90
Rasio rumah layak huni per 10.000 penduduk Persentase rumah tangga menggunakan listrik
541.50 100
Persentase rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
90 124.967
Terbangunnya taman kota di ibu kota kecamatan Cakupan pelayanan penerangan jalan di ibu kota kabupaten Rasio ijin trayek Rasio terminal klas A thdp AKAP Rasio terminal klas B thdp Angkutan AKDP Rasio terminal klas C dan Shelter thdp Angkt Kota dan Angkutan Perdesaan Jumlah uji kir angkutan umum (unit) Ketersediaan terminal angkutan darat Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun Jumlah arus barang (darat, laut, udara) Jumlah ijin trayek Jumlah usaha mikro perdagangan (unit) Jumlah usaha kecil perdagangan (unit) Jumlah usaha menengah perdagangan (unit) Jumlah usaha besar (unit) Persentase tera/tera ulang Ketersediaan sarana pasar tradisional (unit) Perda yang mendukung iklim usaha Berkembangnya teknologi dalam pengolahan/produksi Jumlah unit usaha sentra industri Jumlah IKM (unit) Jumlah frkuensi pengawasan obat dan makanan (%) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK (%) Kontribusi sektor Industri (tanpa migas) terhadap PDRB ADHB (%)
20% 20% 20%
100%
1 Kec. 1 Kec. 19.35 2.91 2.88 2.88 6,051 24 1,171,073 801000 804 18.061 15.449 711 50 100 40 11
7.354 9.930.382 100 25.05 28.49 5.34
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Meningkatnya pelayanan perizinan dan realisasi investasi
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan
Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan migas
Kontribusi sektor Industri (tanpa migas) terhadap PDRB ADHK (%) Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah even promosi yang diikuti setahun (kali)
6.55 2 262 87.13 2
Jumlah investor (PMDN/PMA) (rata-rata) Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar)
15.23 1,776
Terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal (%) UPT yang dibina (UPT Transmigrasi) Kondisi infrastruktur dasar Berkembangya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Inventarisasi kegiatan penambangan skala kecil (%) Jumlah desa terlayani listrik PLN Jumlah pelanggan PLN (sambungan) Persentase rumah tangga menggunakan listrik
53.06 11 berkembang 37.0 158 177,193 100
Rasio elektrifikasi (%) Jumlah frekuensi pembinaan dan pengawasan pengusaha migas (%) Dokumen Mitigasi bencana alam geologi Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan Jumlah BPR/LKM (unit) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan agrobisnis. manajemen pengelola koperasi (%) ketersediaan sarana dan prasarana UMKM (%)
155.60 37.0
Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK (%) Produktivitas padi (Ton/Ha) Produksi Padi (Ton) Produktivitas jagung (Ton/Ha) Produksi jagung (Ton) Pencetakan sawah baru (Ha) Produksi GKG (ton)
125.25 12.043 80.987
Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan.
Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
Produksi Beras (ton) Surplus (Defisit) (kg) Meningkatnya kesejahteraan peternak Populasi kerbau Sumbawa (ekor) Populasi sapi Sumbawa (ekor) Populasi sapi bali (ekor) Populasi kuda Sumbawa (ekor) Ketersediaan Lar ternak (Ha) Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah (ekor) Penyakit ternak yang ditangani (kasus) Meningkatnya kesejahteraan nelayan, budidaya ikan, pengolah dan pemasar perikanan Produksi perikanan tangkap (%) Produksi perikanan budidaya pertahun Tingkat konsumsi ikan per kapita / tahun (Kg) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK (%) Pemanfaaatan sumberdaya lahan perikanan (Ha) Jumlah produksi perikanan (ton) Luas potensi sumberdaya lahan perikanan (Ha)
Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan
Data base dan dokumen statistik perikanan (dok) Dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan (dok) Produktivitas areal perkebunan (%) produksi komoditas perkebunan (ton) Luas areal komoditas perkebunan (Ha) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHB (%)
1 122 66.09 41.33
68.191 6.20 395.140 4.01 122.59 2.500 1,009,519 635,997 395.140 58.516 3,412 290.485 48,933 27,283 333.753 830 156.319
9.43 12.53 1.389.661
9.014.117 1 1 50.28 14.746 21.596 8,07
38
39
40
41
42
43 44
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan
Meningkatnya pelaku industri kepariwisataan daerah.
Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
3 4 5 6
7,74
Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap (klpk) Jumlah kelompok tani binaan (klpk) Cakupan bina kelompok peternak (klpk) PPL dan petani yang mengikuti pelatihan (%) Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut (klp) Cakupan desa pesisir yang diberikan penyuluhan (%) Cakupan penyuluhan budaya kelautan (%) Tingkat hunian hotel (orang) Obyek wisata yang ditangani (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHB (%) dan Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan rekreasi) terhadap PDRB ADHK (%) Standarisasi pelayanan kepariwisataan (%) ketersediaan restoran dan rumah makan Jumlah penginapan/ hotel Dokumen perencanaan tata ruang: 1. Perda RTRWbangunan 2. Perda RDTRK Rasio ber- IMB per satuan bangunan
569
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Meningkatnya kebersihan lingkungan Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit) Rata-rata daya tampung TPS (m³) Rasio TPS per penduduk Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Jumlah daya tampung TPS (m³) Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kegiatan sosialisasi peraturan pertambangan (%) pertambangan serta mitigasi bencana geologi. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK (%) Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan Kewaspadaan, antisipasi dini bencana dan penanggulangan bencana bencana Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan Pengembangan hutan tanaman (%) serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Perencanaan pengembangan hutan sekitar hutan kemasyarakatan (%) Luas kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Kecenderungan illegal logging (%) Tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan Pemanfaatan kayu dan non kayu secara legal Dokumen statistik kehutanan dan perkubunan Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHK (%)
Program 1 2
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHK (%) Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut (klp)
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Anggaran (Rp.) 1.899.075.800,00 32.444.698.428,00 17.027.270.690,00 449.124.425,00 3.412.240.100,00 946.821.900,00
155
2.381 448 24,5 155 52.87 37.78 84,574 74.81 2.93 2.96 2.79 200 35 ada 0,04 23.10 306.65 194.14 8.54 62.63 26,015 211.64 2.686 1 dok 23.10 10.57 8.27 8.67 4 zona 13.75 10.57 398,108 211.64 2,686 7.72 21.93
28.82 1 2,934 2,987
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat Dan Makanan Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
2.287.160.500,00 901.604.100,00 98.710.600,00 246.580.400,00 212.549.800,00 188.163.850,00 546.173.200,00 233.511.500,00 20.510.709.551,00 7.213.144.600,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
26.209.900,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
864.092.100,00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
74.299.500,00
175.848.300,00 4.654.875.000,00 39.808.727.000,00 1.442.784.000,00 2.572.130.000,00 62.650.265.500,00 92.234.000,00 108.232.475,00 7.822.397.000,00
5.849.937.600,00 238.024.000,00
