PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD
Jabatan
:
Bupati Bangkalan
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bangkalan,
Maret 2016
BUPATI BANGKALAN
R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Orang
39.028
%
1:28
%
1:44
%
0,11
%
67,45
%
20,55
%
12
URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1
Meningkatnya kualitas dan Pemerataan Pendidikan
Jumlah peserta didik anak usia dini % Gedung sekolah yg layak meliputi: ~ Rasio ruang kelas yang layak dibanding jumlah siswa SD/MI ~ Rasio ruang kelas yang layak dibanding jumlah siswa SMP/MTs ~ Rasio ruang kelas yang layak dibanding jumlah siswa SMA/MA Kondisi Gedung : ~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik ~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan sedang ~ Sekolah/pendidikan SD/MI kondisi bangunan rusak
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik ~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan sedang ~ Sekolah/pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan rusak
%
22,8
%
34,25
%
43,00
~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik ~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan sedang ~ Sekolah/pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan rusak
%
52,30
%
28,25
%
19,45
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
%
99,65
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts
%
87
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
%
51
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
%
97,6
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts
%
79
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
%
44
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
APS (Angka Putus Sekolah) SD/MI
%
0
APS (Angka Putus Sekolah) SMP/ MTs
%
0
APS (Angka Putus Sekolah) SMA/ MA/SMK
%
0,3
Angka melanjutkan dari SD/MI ke jenjang SMP/MTs
%
67,3
Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/Mas
%
73
Tingkat Kelulusan SD/MI
%
100
Tingkat Kelulusan SMP/MTs
%
99,95
Tingkat Kelulusan SLTA/MA
%
99,99
Nilai Rata-rata UAN/UAS SD/MI (3 MP)
%
25,84
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMP/MTs (4 MP)
%
35,47
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMA (6 MP)
%
52
Nilai Rata-rata UAN/UAS SMK (4 MP)
%
34
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Orang Orang Orang
219 1120 1.352
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV : ~ SD/MI ~ SMP/MTs ~ SMA/K/MA
% % %
1 1 1
Guru yang telah lulus Sertifikatsi untuk jenjang Pendidikan : ~ SD/MI ~ SMP/MTs ~ SMA/K/MA
% % %
1 1 1
Orang Orang Orang Orang
0,05 0,05 0 0
Orang
0,07
Orang
0,07
Jumlah peserta paket A, B dan C : ~ Paket A ~ Paket B ~ Paket C
~ Rasio guru/murid SD/MI ~ Rasio guru/murid SMP/MTs ~ Rasio guru/murid SMA/SMK/MA ~ Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI ~ Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs ~ Rasio murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Bayi
949,69
Angka kematian bayi (per 1000 KH)
%
50,31
Angka kematian Balita (per 1000 KH)
%
0.73
Angka kematian ibu melahirkan (per 100000 KH)
%
30,82
Rasio posyandu per satuan balita
%
15,00
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi >24 jam ~ DBD ~ Terlacaknya KLB dan PD3I < 24 jam
% %
11.03 11,74
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan/perawatan
%
100,00
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyrakat miskin
%
71,03
URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka kelangsungan hidup bayi
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
% %
40,91 8,57
% % %
100,00 122,00 24,91
Unit
1 : 3.020
%
11,45
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
Kunjungan
73.752,00
Jumlah kunjungan Rawat Inap
Kunjungan
20.108,00
%
0,69
Bulan
01 Maret
ALOS (Average Length of Stay)
Hari
4-5 Hr
NDR (Net Death Rate)
Mil
<25/mil
Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya : ~ Puskesmas dengan kondisi baik ~ Puskesmas Pembantu dengan kondisi baik ~ Cakupan Poskesdes ~ Cakupan puskesmas ~ Cakupan puskesmas pembantu
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYAMRABU 1
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Rasio tempat tidur pasien per jumlah penduduk (Standart 1 tempat tidur untuk 1000 org) Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD
BOR (Bed Occupancy Rate) TOI (Turn Over Interval)
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
CRR (Cost Recovery Rate)
%
93,00
Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD
%
6
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat tingkat I
Orang
20.690,00
Ratio Kecukupan tenaga Medis
Orang
1 : 1.07
%
85,00
%
79,50
Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
%
55,00
Drainase jalan Kabupaten IKK kecamatan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
%
11,40
Indek kepuasan masyarakat
URUSAN PEKERJAAN UMUM DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN 1
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Prosentase panjang jalan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
%
97,22
% Meter
52,78 44.124,00
Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik
%
40,00
Prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik
%
55,00
Rumah tangga pengguna air bersih
%
50,00
Prosentase penduduk berakses air minum
%
37,00
Cakupan rumah layak huni
%
48,11
Prosentase penanganan bahaya kebakaran
%
70,00
Prosentase gedung berstandar pencegahan kebakaran
%
70,00
Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
URUSAN PERUMAHAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1
Meningkatnya kualitas permukiman
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Dokumen
5
Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan
Kali
2
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Dokumen
1
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Dokumen
1
URUSAN PETATAAN RUANG DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1
Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1
Terwujudnya manajemen perenc. yang efektif
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Unit
2.707
Lama pengujian angkutan umum (KIR)
Menit
30
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Orang
2.750.000
Jumlah angkutan darat
Unit
8.193
Jumlah rambu yang terpasang
Unit
200
Prosentase penanganan sampah
%
76,00
Prosentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis serta daya dukung lingkungan
%
100
Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan
%
100
URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 1
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
Jumlah uji kir angkutan umum
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1
Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Prosentase jumlah sumber air yang dilindungi dengan jumlah semua sumber air
%
31
Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan
%
14
Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan Penduduk wajib e-KTP
%
79
Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran
%
44
Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga
%
64
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
%
93,00
Rasio KDRT
%
0
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1
Meningk. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
%
20
Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
2
Cakupan Organisasi/Lembaga Wanita yang dibina
%
33
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
62,1
Rata-rata jml kelompok binaan PKK
%
2,7
Rata-rata jumlah anak per keluarga
%
2,40
Rasio akseptor KB (permix kontrasepsi)
%
0,60
Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS)
%
74,58
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
%
56,25
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1
Meningk. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Orang
40
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Orang
45
Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan
Yayasan
20
Besaran naker yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kewirausahaan
Orang
127
Pencari kerja yang ditempatkan
Orang
556
Tingkat pengangguran terbuka
Orang
34.815
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Orang
1.990
Jumlah perusahaan yang merapkan Jamsostek
Perusahaan
145
URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS
URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1
Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja / berusaha
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
UMKM
1.000
LKM/KSP
25
PAKET / UKM
75
%
2
Jumlah modal koperasi dan UMKM
Rp.
146.850
Volume usaha koperasi dan UMKM
Rp.
5.219.400
Jumlah Proyek PMDN, PMA dan Investasi Daerah
Proyek
500
Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah
Rp.
600 Milyard
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 1
Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Jumlah LKM non BPR/KSP Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM Prosentase koperasi aktif
URUSAN PENANAMAN MODAL BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN KERJASAMA 1
Meningkatnya investasi / penanaman modal daerah
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Kelompok
2
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
%
2
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Event
4
Club
2
Jumlah organisasi olahraga
Organisasi
1
Jumlah organisasi pemuda
Organisasi
2
URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1
Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah
Jumlah kelompok kesenian
URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1
Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah
Jumlah klub olahraga
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Unit
957
%
100
Hari
2
Kasus
117
Frekuensi penyelenggaraan forum antar Umat Beragama
Kec.
4
Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat)
Lokasi (Eks KWD)
5
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR SATPOL PP 1
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah pelanggar Perda
BADAN KESBANG LINMAS 1
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Orang
400
%
100
Jumlah kegiatan pelayanan sosial
Kegiatan
5
Jumlah kegiatan keagamaan
Kegiatan
8
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1
Meningkatnya pemahanan masy. dalam penanggulangan bencana
Jumlah masyarakat memahami pencegahan dini terhadap bencana
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM …………… BAGIAN UMUM 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
Terselenggaranya kegiatan KDH / WKDH selama 1 tahun
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
%
100
Jumlah batas wilayah administrasi yang dibangun
Titik
56
Frekuensi sosialisasi, monitoring dan evaluasi
Kali
90
Jumlah RAPERDA yang disahkan
Perda
7
Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan
Perbub dan SK
450
Jumlah Kasus yang terselesaikan
Kasus
6
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
Ketepatan waktu penyusunan LPPD
BAGIAN PEREKONOMIAN 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
BAGIAN HUKUM 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Sistem Informasi Manajemen Pemda/ SKPD yang telah menetapkan SOP
SKPD
4
Jumlah Analisa Jabatan
SKPD
5
%
100
Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (LAKIP Kabupaten, LKPJ, Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat)
%
100
Terpublikasinya informasi keberhasilan pembangunan
%
100
BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
BAGIAN PERLENGKAPAN 1
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi)
BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
SKPD
61
Dokumen
2
Perda
19
Risalah
1.040
Cakupan ijin yang diterbitkan
%
100
Lama Pengurusan Perijinan : ~ IMB ~ SIUP ~ TDP
Hari Hari Hari
45 3 3
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Ketepatan penerbitan dokumen laporan keuangan Monitoring & evaluasi sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan
SEKRETARIAT DEWAN 1
Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif
Jumlah PERDA yang dihasilkan Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Jumlah peserta diklat struktural yang dilaksanakan
Orang
240
Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan
Orang
30
Jumlah jabatan struktural yang terisi
% Orang
100 977
Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat dan APIP lainnya
Temuan
343
Jumlah sertifikat yang dimiliki oleh pengawas
Sertifikat
8
%
13,70
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian
INSPEKTORAT 1
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
KANTOR PENGELOLAAN PASAR 1
Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
Cakupn. pasar (fasilitas Perdagangan) yang diperbaiki
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
DINAS PENDAPATAN 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
105.551.296.089
Realisasi PAD
Rp
Rasio PAD terhadap APBD
%
6
Rasio PAD terhadap pendapatan
%
6
Orang
200
Sistem Tata Kelola Keuangan yang terbangun
%
100
Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun
%
100
Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan
%
100
Realisasi Belanja
%
93.78
SEKRETARIAT DEWAN KORPRI 1
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota Korpri
Jumlah anggota korpri yang dibina
BADAN PELAKSANA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1
2
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Unit
10
%
89.5
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton
140.530 154.230 5.926 39.102 2.669 44.583 13.182
%
68
Orang
981
URUSAN KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 1
Meningk. ketahanan pangan daerah
Lumbung Pangan Desa Skor pola pangan harapan Ketersediaan pangan utama : ~ Beras ~ Jagung ~ Kedelai ~ Kacang Tanah ~ Kacang Hijau ~ Ubi Kayu ~ Uni Jalar Penurunan Daerah Rawan Gizi Jml pelatihan bagi tenaga penyuluh
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
%
8,80
Pokmas
27
%
65,90
%
100
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah BUMDes/UED Cakupan aparatur desa yang mendapat pembinaan
URUSAN STATISTIK BAGIAN PENGOLAH DATA DAN STATISTIK 1
Terpenuhinyan kebutuhan data statistik
Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (Bangkalan Dalam Angka, PDRB, IPM, Profil Kecamatan)
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Arsip/Tahun
9.099
Orang
163
SKPD Akses Point Km Kali Terbit/Thn
30 5 50 26
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Orang
30.773
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Buku
33.808
URUSAN KEARSIPAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan SKPD
Jumlah arsip yang dikelola Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 1
Meningkatnya system komunikasi, informasi dan media masa
Website Instansi Pemerintah Daerah Jangkauan penyiaran radio lokal Jumlah penerbitan media masa lokal (Lensa Madura)
URUSAN PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1
Meningkatnya minat baca bagi masyarakat
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Cakupan bina kelompok petani
%
3,25
Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian
Unit Usaha
4
Kw/Ha Kw/Ha
57,93 27,18
Ha
8.060
(Kg/Ekor) (Kg/Ekor) (Kg/Ekor) Kg/Ekor/Tahun Lt/Ekor/Tahun
163,75 15 1,1 13,50 1.743,50
URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1
Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya : ~ Padi ~ Jagung Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis Produktivitas hasil peternakan ~ Sapi Potong ~ Kambing ~ Ayam pedaging ~ Telur ~ Susu
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha
71.831,07 65.885,00 848,17 2.386,00 713,02 1.999,77
Produksi hasil hutan kayu
M3
3.334,76
Produksi hasil hutan non kayu
Kg
665
Rehabilitasi lahan kritis
%
0,62
Jumlah sumur air tanah yg dibangun
Unit
7
Jumlah pemasangan dan pengembangan jaringan listrik pedesaan
Desa
4
RT
45
URUSAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1
Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
Produktivitas hasil perkebunan ~ Tebu ~ Kelapa ~ Jambu Mente ~ Cabe Jamu ~ Pocok
URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi
Jumlah rumah tangga pengguna energi terbarukan
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Jumlah Obyek Wisata
Obyek
1
Kunjungan wisata
Orang
125.500
Ton
3.246,40
Kg/Kapita/Thn
24,10
Ton
24.439
%
15
Kali
18
Kali
1
URUSAN PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1
Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
Produksi perikanan budidaya Konsumsi ikan perkapita Produksi perikanan perairan tangkap Cakupan bina kelompok nelayan
URUSAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1
Peningk. perlindungan konsumen, Frekwensi pengawasan barang pelayanan perdagangan dan peningk. kadaluarsa volume perdagangan Frekuensi operasi pasar
KET
NO
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Kali Orang
1 60
Kerjasama
20
Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif
Orang
170
Cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil, menengah dan kreatif Peningkatan / pertumbuhan jumlah industri kecil, menengah dan kreatif Jumlah kegiatan promosi hasil industri kecil, menengah dan kreatif
%
6,00
%
3,19
Kali
3
Orang
10
Jumlah Promosi Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Jumlah Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (Pemda lain, instansi pusat, lembaga/perguruan tinggi)
URUSAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1
Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif
URUSAN KETRANSMIGRASIAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1
Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan
Jumlah calon transmigrasi yang terdata
KET
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
URUSAN KESEHATAN Dinas Kesehatan 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 9 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 10 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 11 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1 2 3 4 5 6 7
RS Syarifah Ambami Rato Ebu Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
44.614.466.625 9.417.602.900 24.986.152.325 3.230.750.000 70.000.000 1.200.500.000 5.709.461.400
108.328.435.065 11.085.977.375 78.734.433.276 105.913.000 2.092.276.950 620.257.200 1.016.779.864 413.000.000 90.000.000 13.828.097.400 266.700.000 75.000.000 110.369.179.095 10.156.324.495 59.470.900 461.646.500 15.094.037.200 84.000.000.000 5.200.000 592.500.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 1 Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3 Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5 Program Pembangunan turap/talud/brojong 6 Progran Pembangunan Infrastuktur Perdesaan/Perkotaan 7 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 9 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 10 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya 11 Program Pengendalian Banjir
225.276.911.363 18.676.550.000 2.310.000.000 1.654.640.000 131.331.156.462 731.550.000 51.570.000.000 100.000.000 17.501.105.500 800.000.000 201.909.401 400.000.000
1 2
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan
21.924.000.000 1.920.000.000 20.004.000.000
1 2 3
URUSAN PERUMAHAN Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
33.515.797.000 1.170.000.000 540.000.000 31.805.797.000
1 2
URUSAN TATA RUANG Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
15.640.500.000 625.000.000 15.015.500.000
5 6 7 8 9
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Program Pengembangan Data/Informasi Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1 2 3 4 5 6 7
URUSAN PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Program Perencanaan Transportasi
1 2 3 4
5
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 2 3 4
2.814.124.800 732.000.000 50.000.000 60.000.000 669.430.800 270.000.000 450.000.000 282.694.000 300.000.000
8.152.022.825 147.028.400 500.337.000 584.517.025 3.203.630.600 273.990.000 3.342.725.800 99.794.000
10.654.944.363 6.129.734.938 1.193.617.800 375.725.000 170.655.000 2.785.211.625
913.384.036 913.384.036
1 2 3 3
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningk. peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KS Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 Program Keluarga Berencana 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3 Program Pelayanan kontrasepsi 4 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5 Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 9 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1 2 3 4
URUSAN SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan eks PMKS Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 2 3
URUSAN KETENAGAKERJAAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
295.000.000 185.000.000 40.000.000 50.000.000 20.000.000
1.949.324.100 364.225.000 53.310.000 318.200.000 351.435.200 25.000.000 532.913.200 224.751.400 48.339.300 31.150.000
751.756.000 172.076.500 173.654.000 245.647.900 160.377.600
2.703.594.750 2.488.747.150 172.235.900 42.611.700
4
URUSAN KOPERASI DAN UKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 2
URUSAN PENANAMAN MODAL Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
623.360.800 449.979.400 173.381.400
1 2 3
URUSAN KEBUDAYAAN Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
614.217.000 143.760.000 369.832.000 100.625.000
1 2 3
1 2 3 4 5 6
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.159.560.275 247.769.525 269.600.000 78.650.000 563.540.750
772.687.500 58.935.000 218.373.000 68.632.700 285.096.800 63.780.000 77.870.000
1 2
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
590.755.500 172.961.200 346.794.300
4
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
125.000.000
1 2 3
Perlindungan Masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat
524.838.100 39.802.500 54.060.600 430.975.000
1 2 3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
3
71.000.000
5.725.373.550 85.668.150 146.458.800 5.493.246.600
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1
1 2 3 4
SEKRETARIAT DAERAH Bagian Umum Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial Program Pengembangan Wawasan Keagamaan Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan
1.362.455.718
684.807.000 110.800.000 20.000.000 536.007.000 18.000.000
1
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Program Penataan Daerah Otonomi Baru
451.920.000
1
Bagian Perekonomian Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
141.500.000 574.502.800 207.561.900
2
Bagian Hukum Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 2 3 4 5
Bagian Organisasi dan Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
887.103.400 151.000.000 172.600.000 62.000.000 403.990.000 97.513.400
1 2
Bagian Perlengkapan dan Asset Program Peningk Pelatanan Kedinasan Kepala Daerah/Wk. Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah
1
Bagian Penanaman Modan dan Kerjasama Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1
1
Bagian Pengolah Data dan Statistik Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
1
Bagian Humas dan Protokol Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
366.940.900
2.921.251.300 1.369.800.000 1.551.451.300
70.000.000
258.000.000
498.389.057 498.389.057
1 2 3 4
1 2
Bagian Administrasi Pembangunan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Baru SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
417.655.640 78.135.500 159.293.800 120.226.340 60.000.000 21.557.800.027 20.428.772.445 1.129.027.582
1 2
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat
1 2 3
Badan Kepegawaian Daerah Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2.015.129.400 245.359.600 1.271.827.200 497.942.600
Inspektorat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.328.860.775 1.130.150.675
1
Kantor Pengelolaan Pasar Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7.462.737.200 7.462.737.200
1 2
Dinas Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.464.404.000 733.066.000 731.338.000
1
Sekretariat Dewan Korpri Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 2
80.000.000 50.000.000 30.000.000
198.710.100
103.999.100 103.999.100
1 2
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah
3.424.731.920 1.561.647.620 1.863.084.300
1 2 3 4 5 6
URUSAN KETAHANAN PANGAN Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Program Pemberdayaan Penyuluhan Program Pembinaan dan Penguatan kelembagaan
3.664.655.750 95.895.000 1.576.445.450 165.225.300 18.300.000 1.458.390.000 350.400.000
1 2 3 4 5 6
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Desa
4.578.291.550 958.121.850 262.313.300 115.357.200 2.929.687.500 296.811.700 16.000.000
1
URUSAN STATISTIK Bagian Pengolah Data dan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
265.000.000 265.000.000
1 2 3 4
URUSAN KEARSIPAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
291.234.150 95.865.950 141.098.200 25.720.000 28.550.000
1 2 3 4
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa
1.577.362.750 1.063.776.350 97.174.400 50.242.400 366.169.600
1
URUSAN PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
528.682.600 528.682.600
URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Peternakan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 5 Program peningkatan produksi pertanian 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7 Program peningkatan produksi hasil peternakan 8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 9 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 10 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan, Lahan & Perlindungan Tanaman Program perencanaan dan pengembangan hutan dan lahan Program Pembenihan Kehutanan / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Program Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil Kehutanan/ Perkebunan Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
14.028.607.350 37.337.500 1.291.367.700 105.600.000 140.000.000 6.330.207.000 100.000.000 305.654.050 106.490.000 2.474.105.500 3.137.845.600
3.811.284.945 25.635.900 311.018.500 2.500.345.700 103.841.405 367.845.000 12.354.800 126.000.000 68.237.900 296.005.740
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pertambangan dan Energi Program Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan Energi Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas Program Pembinaan Pengawasan Kelistrikan dan Migas Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah Program Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi URUSAN PARIWISATA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 4 Program pengembangan budidaya perikanan 5 Program pengembangan perikanan tangkap 6 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 7 Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 10 Program Peningkatan Sarana Penyuluhan Perikanan
10.046.855.600 208.010.500 84.496.300 3.047.612.950 93.999.950 2.373.205.000 261.078.100 3.978.452.800
1.752.111.500 242.972.500 1.009.627.000 499.512.000
3.707.186.618 145.920.000 200.000.000 19.352.800 107.105.800 55.961.000 150.000.000 61.848.000 1.933.441.500 346.799.500 686.758.018
1 2 3 4
URUSAN PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1 2 3 4 5 6
URUSAN PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
1
URUSAN KETRANSMIGRASIAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal
550.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000
3.395.878.900 155.000.000 2.045.878.900 275.000.000 490.000.000 250.000.000 180.000.000
30.812.200 30.812.200
Bangkalan, Maret 2016 BUPATI BANGKALAN
R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD
