PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Heri Eka Siswanta, S.H.,M.H.

Jabatan

: Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Drs. H. Adnan Qohar, S.H.,M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Pertama. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Nganjuk, 2 Januari 2015 Pihak Kedua,

Drs. H. ADNAN QOHAR, S.H.,M.H. NIP. 19581221 198703 1 002

Pihak Pertama,

HERI EKA SISWANTA, S.H.,M.H. NIP. 19681022 200112 1 002

KATA PENGANTAR Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Nganjuk Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Nganjuk, 02 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Nganjuk


i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

i ii

Bab I

Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan

1 1 5

Bab II

Visi, Misi dan Tujuan 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Visi Misi Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

10 10 10 11 12 15

Bab III

Arah Kebijakan dan Strategi 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Nganjuk

19 19 26 33

BAB IV

Penutup

37

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019

ii

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK Nomor : W13-A22/34/OT.00/SK/I/2015 TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015-2019 KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK Menimbang

:

Mengingat

:

1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis; 2. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI; MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015 – 2019. Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini; Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Nganjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut; Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya; Ditetapkan di Pada tanggal KETUA,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

: Nganjuk : 02 Januari 2015


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK Nomor : W13-A22/25/OT.00/SK/I/2015 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK Menimbang

:

Mengingat

:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Nganjuk; 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005

tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Rencana

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraturan Presiden Mahkamah Agung.

Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 14. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan

:

Hasil Rapat Tanggal 29 Desember 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019.

Kedua

:

Ketiga

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk Pada tanggal : 02 Januari 2015 KETUA,

Drs. H. ADNAN QOHAR, S.H.,M.H. NIP. 19581221 198703 1 002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA NGANJUK INDIKATOR KINERJA NO KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya peningkatan Prosentase sisa perkara penyelesaian sisa perkara yang tahun lalu yang diselesaiakan sederhana, tepat waktu, tepat waktu transparan dan akuntabel 2 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu

3 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

4 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu

5 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum yang diselesaiakan tepat waktu

PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Prosentase penyelesaian Majelis Hakim dan Laporan Bulanan dan sisa perkara tahun lalu Panitera Pengganti Laporan Tahunan. yang diputus tahun berjalan Prosentase penyelesaian Majelis Hakim dan perkara masuk yang Panitera Pengganti diputus pada tahun berjalan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Prosentase antara jumlah Ketua, Majelis Hakim, pemohon prodeo dengan Panitera, Kasir, dan jumlah pemohon prodeo Bendahara Pengeluaran yang dilayani


Prosentase penyelesaian Majelis Hakim dan perkara yang putus Panitera Pengganti maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan

Laporan Tahunan.

Prosentase antara jumlah Ketua dan Panitera pemohon posyankum dengan jumlah pemohon posyankum yang dilayani


6 Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan

Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran


7 Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus

Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti


8 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

Prosentase jumlah Ketua dan PPID pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi



Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

Prosentase perkara yang Majelis Hakim dan diminutasi dengan Panitera Pengganti perkara putus Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima

9 Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu

10 Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara

Panitera, Wakil Panitera, Laporan Bulanan dan Panmud Gugatan dan Laporan Tahunan. Permohonan

11 Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang Majelis Hakim dan disidangkan dengan Panitera Pengganti perkara yang diterima

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus

13 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

14 Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

1. Prosentase jumlah Panitera, Panitera penyampaian salinan Pengganti, dan Panmud putusan dengan perkara Hukum yang putus 2. Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan

Prosentase peningkatan Prosentase akta cerai Panitera, Panitera penerbitan akta cerai secara yang diterbitkan dengan Pengganti, dan Panmud cepat dan tepat waktu jumlah putusan cerai Hukum gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan

12 Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

15 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak


Ketua, Wakil Ketua, Laporan Bulanan dan Panitera, Wakil Panitera, Laporan Tahunan. Panmud Gugatan dan Permohonan Buku Kontrol Penyampaian Salinan Putusan

Buku Kontrol Penyampaian Akta Cerai

Prosentase akta cerai Panitera, Wakil Panitera, Laporan Bulanan dan yang diserahkan dengan dan Panmud Hukum Laporan Tahunan. jumlah pemohon akta cerai

16 Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

17 Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Prosentase putusan yang Prosentase putusan yang Majelis Hakim dan tidak diajukan upaya banding tidak diajukan banding Panitera Pengganti dengan perkara yang diputus


19 Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

18 Terwujudnya peningkatan Prosentase pelayanan pelayanan permohonan permohonan eksekusi yang eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti telah berkekuatan hukum tetap

Prosentase mediasi yang Majelis Hakim dan dilayani dengan perkara Panitera Pengganti yang seharusnya dimediasi


Prosentase penyelesaian Ketua, Panitera, eksekusi yang telah Jurusita/Jurusita dilaksanakan Pengganti


Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

Laporan Pengaduan Masyarakat

Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Hakim Pengawas, dan Panmud Hukum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN AGAMA NGANJUK No. 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Z

3

Target 4

1

Terwujudnya penlngkatan pcnyelesaian Prosentase sisa perkara tahun lalu yang sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, diselesaiakan tepat waktu transparan dan akuntabel

80%

2

Terwujudnya penlngkatan penyelesaian Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat perkara yang sederhana, tepat waktu, waktu transparan dan akuntabel

83%

3

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

4

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpmggtrkan yang

Prosentase peningkatan perkara yang dlselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara

1%

tpn:>t",,:>kh,

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpmggirkan yang diselesaiakan tepat waktu

75%

Itli~.,I"~:>ik,m ~.,r"r" hm:>t-"",,,kh

5

Terwujudnya peningkatan pelayanan Prosentase peningkatan perkara miskin dan perkara miskin dan terpinggirkan yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan mendapatkan layanan posbakum secara posyakum yang diselesaiakan tepat waktu

6

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dengan eara sidang keliling

7

Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke

8Q%

8

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan

80%

9

Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu


0%

.(,.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan eara sidang di luar gedung

0%

v~n'" tiinllh.<:

tlpno:>nnprk:>r"

10 Terwujudnya peningkatan administrasi Prosentase peningkatan penyelesaian penerimaan perkara yang efektif,efesien adminitrasi I registrasi penerimaan perkara dan akuntahol 11 Terwujudnya persidangan perkara secara Prosentase persidangan perkara secara

sederhana, tepat waktu, dan transparan

13 Terwujudoya peningkatan pelayanan penyampaian salinan I putusan tepat

80%

100%

sederhana, tepat waktu,tranparan dan akuntabel

12 Terwujudnya penlngkatan penyelesaian Prosentase penyclesaian adminlstrasi putusan administrasi putusan perkara yang efektif.efesien dan akuntabel

90%

90%

perkara


90%

w:>ktJl

14 Terbitnya akta cerai secara cepat dan

Prosentase peningkatan penerbitan akta eerai tenatwaktu Isecara cenatdan tenatwaktu Prosentase penfngkatan penyerahan akta eerai 15 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan kepada para pihak

100% 80%

hm, 'w
16 Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi 17 Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

10% 1%

.k"ruotl"

•

18 Terwujudnya peningkatan pelayanan Prosentase pelayanan permohonan eksekusi permohonan eksekusi atas putusan yang yang telah ditindaklanjuti ltelahh"rk.,I",,,hn

1%

h..k",,, t-.,t-""

19 Terwujudnya peningkatan pelayanan loenaaduan m".v:>."k"t

Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

1%

Keglatan 1 Penanganan perkara prodeo: 2 Penvelesaian administrasi nerkara: 3 Penvelesaian putusan;

4 [umlah pelaksanaan sidang di luar aedunz oensadilan: 5 dst.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dr. H. M. RUM NESSA. S.H.. M.H. NIP. 19510702 1976011001

Anggaran Rp. 6.000.000,Rp. 4.625.000

Rp. Rp. Rp.

KATA PENGANTAR Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Nganjuk, 28 Pebruari 2015 Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Drs. H. ADNAN QOHAR, S.H.,M.H NIP. 19581221 198703 1 002

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Nganjuk disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Uraian / Sasaran Target Realisasi Capaian No. Indikator Kinerja Strategis 2014 2014 2014% 1 Terwujudnya peningkatan Prosentase sisa 606 521 100 % penyelesaian sisa perkara perkara tahun lalu (80 %) (83 %) yang sederhana, tepat yang diselesaiakan waktu, transparan dan tepat waktu akuntabel 2 Terwujudnya peningkatan Prosentase perkara 2593 2678 100 % penyelesaian perkara yang diselesaiakan (80 %) (100 %) yang sederhana, tepat tepat waktu waktu, transparan dan akuntabel 3 Terwujudnya peningkatan Prosentase 15 20 85 % penyelesaian perkara peningkatan perkara (80 %) (100 %) dalam jangka waktu 5 yang diselesaikan bulan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

ii

4

5

6

7

8

9

10

11

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu Terwujudnya peningkatan Prosentase pelayanan perkara miskin peningkatan perkara dan terpinggirkan yang miskin dan mendapatkan layanan terpinggirkan yang posyankum secara tepat mendapatkan waktu layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian perkara peningkatan perkara yang diselesaikan dengan yang diselesaikan cara sidang di luar gedung dengan cara sidang di dan diputus tepat waktu luar gedung yang diputus Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian putusan / peningkatan penetapan secara tepat penyelesaian putusan waktu yang di unggah ke / penetapan secara website tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan Prosentase kualitas pelayanan meja peningkatan informasi pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya peningkatan Prosetase penyelesaian minutasi peningkatan kualitas berkas perkara tepat dan kwantitas waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya peningkatan Prosentase administrasi penerimaan peningkatan perkara yang efektif, penyelesaian efesien dan akuntabel adminitrasi / registrasi penerimaan perkara Terwujudnya persidangan Prosentase perkara secara sederhana, persidangan perkara tepat waktu, dan secara sederhana, tranparan tepat waktu, tranparan dan akuntabel iii

20 (80 %)

17 (85 %)

85 %

0

0

0%

0

0

0%

2678 % (80 %)

2664 (99 %)

100 %

2593 (100 %)

2593 (100 %)

100 %

2593 (80 %)

2678 (100 %)

100 %

2500 (80 %)

2593 (100 %)

100 %

2593 (100 %)

2593 (100 %)

100 %

12

Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

13

14

Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

15

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

16 17

Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

18

19


2678 (100 %)

2678 (100 %)

100 %

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak Prosentase peningkatan pelayanan mediasi Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

2678 (100 %)

2678 (100 %)

100 %

2300 (100 %)

2301 (100 %)

86 %

2300 (90 %)

2000 (80 %)

86 %

10 %

11 %

100 %

2667 (100 %)

2667 (100 %)

100 %

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti

1 (1 %)

0 (0 %)

0%


10 (10 %)

4 (4 %)

40 %

* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%) Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa ada 6 (enam) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil ......., sedangkan indikator tidak tercapai yaitu : 1. …… 2. .....

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................... DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………….

i ii v

Bab I

1

Bab II

Bab III

BAB IV

Pendahuluan …………………………………………………………………………………………. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Perencanaan Kinerja ................................................................................... Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

9

Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………………………………… A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………………………….. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran .............................................................................. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

15 15

Penutup ………………………………………………………………………………………………….. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

30

LAMPIRAN

v

27

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masingmasing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 1

dengan misi: 1.

Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4.

Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses,

Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform. 1.

Masalah Akses. Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan

untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan. Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

sebagai

pengganti

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

144/KMA/SK/2007. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

2

Dengan

diterbitkannya

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

1-

144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan. 2.

Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik. Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. 3.

Masalah Integritas Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya

bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. 3

Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Nganjuk. Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan Agama Kelas I.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jl. Gatot Subroto, Nganjuk memiliki wilayah hukum terdiri 284 Kelurahan/Desa dan 20 Kecamatan, dengan luas wilayah 1 2 2 . 4 3 3 Km2 dan jumlah penduduk 1.017.030 jiwa. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Nganjuk terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

4

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut: 1. Ketua 1 orang; 2. Wakil Ketua 1 orang; 3. Hakim 6 orang; 4. Panitera 1 orang merangkap Sekretaris; 5. Wakil Panitera 1 orang; 6. Panitera Muda 2 orang; 7. Panitera Pengganti 6 orang; 8. Jurusita/Jurusita Pengganti 4 orang; 9. Wakil Sekretaris 1 orang; 10. Kasubbag 2 orang; Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Nganjuk saat ini masih jauh dari idel. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan,

Pola

Kelembagaan

Peradilan,

Administrasi

Kepegawaian

Peradilan,

Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I.B (dalam buku I hal. 57-60) terdiri : 1. Maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil ketua. 2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekterais, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti, 4. 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti; 5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara. 6. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun. 5

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas I.B idealnya sebanyak 82 orang Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Nganjuk bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010. 7. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan

hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Pengadialan Agama Nganjuk setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 2400 perkara. 6

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Nganjuk untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Nganjuk telah menetapkan visi ” Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung ” dengan misi : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Penetapan

visi

dan

misi

Pengadilan

Agama

Nganjuk

didasarkan

pada

permasalahan/isu utama (strategic issued): 1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien; 2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara; 3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara; 4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar; 5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan; 6. Optimalisasi fungsi ” One stop service ” bagi masyarakat pencari keadilan. Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Nganjuk Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Nganjuk memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang

7

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut: 1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaian tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS. 2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS. 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan 9

secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS. 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah

ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kwalitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni. 5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU; 6. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas 10

persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS; 7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntable, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line. 8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kwalitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS. 9. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS. 10. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui 11

kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS. 11. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntable dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100%.

Untuk dapat mencapai target yang

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS. 12. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS. 13. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah

ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS. 14. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfatan aplikasi SIADPA PLUS.

12

15. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan. 16. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 100%.

Untuk dapat mencapai target yang

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIADPA PLUS. 17. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait. 18. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinanaan, DDTK dan pengawasan. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015 dalam bentuk matrik, sebagai berikut: No.

Uraian / Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu

80 %

13

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel


83 %

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu

1%

75 %

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

0%

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

80 %

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

100 %

14

0%

80 %

90 % 80 %

90 %

13 14 15

16 17

18

19

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

90 % 100 % 80 %

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

10 %


1%


1%

15

1%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2014 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efesiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No. 1

2

3

4

Uraian / Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Target 2014 606 (80 %)

Realisasi Capaian 2014 2014% 521 100 % (83 %)


2593 (80 %)

2678 (100 %)

100 %


15 (80 %)

20 (100 %)

85 %

20 (80 %)

17 (85 %)

85 %

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu

5

6

7

8

9

10

11

12

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian perkara peningkatan perkara yang diselesaikan dengan yang diselesaikan cara sidang di luar gedung dengan cara sidang di dan diputus tepat waktu luar gedung yang diputus Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian putusan / peningkatan penetapan secara tepat penyelesaian putusan waktu yang di unggah ke / penetapan secara website tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan Prosentase kualitas pelayanan meja peningkatan informasi pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya peningkatan Prosetase penyelesaian minutasi peningkatan kualitas berkas perkara tepat dan kwantitas waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya peningkatan Prosentase administrasi penerimaan peningkatan perkara yang efektif, penyelesaian efesien dan akuntabel adminitrasi / registrasi penerimaan perkara Terwujudnya persidangan Prosentase perkara secara sederhana, persidangan perkara tepat waktu, dan secara sederhana, tranparan tepat waktu, tranparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian administrasi penyelesaian putusan perkara yang administrasi putusan efektif, efesien dan perkara akuntabel

17

0

0

0%

0

0

0%

2678 % (80 %)

2664 (99 %)

100 %

2593 (100 %)

2593 (100 %)

100 %

2593 (80 %)

2678 (100 %)

100 %

2500 (80 %)

2593 (100 %)

100 %

2593 (100 %)

2593 (100 %)

100 %

2678 (100 %)

2678 (100 %)

100 %

13

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

14


15


16 17

18

19



2678 (100 %)

2678 (100 %)

100 %

2300 (100 %)

2301 (100 %)

86 %

2300 (90 %)

2000 (80 %)

86 %

10 %

11 %

100 %

2667 (100 %)

2667 (100 %)

100 %


1 (1 %)

0 (0 %)

0%


10 (10 %)

4 (4 %)

40 %

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Dalam tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Nganjuk telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

18

SASARAN 1: Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian (%)

2014

2014

2014

2012

2013

80 %

83 %

100 %

100 %

100 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk yang belum diputus tahun 2013 sebanyak 606 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2014 diputus sebayak 2678 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 521 perkara.  Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 = sisa pkr th 2013 diputus th 2014/sisa perkara th 2013 blm diputus x 100 = 100 %  Capaian Kinerja = 100/100 x 100 % = 100 %. Sedang sisa perkara tahun 2011 sebanyak 483 perkara dan pada tahun 2012 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 2327 perkara sehingga sisa 548 perkara.  Adapun Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2011 yang diselesaikan tahun 2012 = 4831/548 x 100 % = 88 %.  Capaian Kinerja = 88/100 x 100 % = 88 %. Sedangkan sisa perkara tahun 2012

sebanyak 548 perkara dan yang dapat

diselesaikan / diputus tahun 2013 sebanyak 2384 perkara sehingga sisa perkara 606 perkara.  Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2012 yang diselesaikan tahun 2013 = 548/606 x 100% = 90 %.  Capaian Kinerja = 90/100 x 100 % = 90 %. Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2012 ( 88 %) ke tahun 2013 ( 90 %), mengalami kenaikan 0,2 % sedang penyelesaian sisa perkara dari tahun tahun 2013 (90 %) ke tahun 2014 (84 %) mengalami penurunan 6 %.

19

Dari uraian tersebut , baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut –turut belum bisa mencapai target 100% dikarenakan adanya beberapa sebab yaitu kuasa para pihak yang cenderung sering tidak hadir dalam persidangan, adanya para pihak yang bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk /tempat tinggal diluar negeri serta surat ijin atasan bagi pihak yang berstatus PNS yang cenderung lama proses penyelesaian ijin atasannya. Oleh karena itu, untuk merealisasi penyelesaian sisa perkara mencapai (100 %) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Meningkatkan kwalitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan. b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Indikator Kinerja 2. Prosentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

80 %

83 %

100 %

100 %

98 %

Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2014 menerima perkara sejumlah 2593 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2014 sejumlah 2678 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2014 adalah sejumlah 521 perkara.  Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014 = 2678/ 3199 x100 % = 83 %.  Capaian Kinerja tahun 2014 = 83/80 x 100 % = 100 %. Adapun perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 2392 perkara, dan yang diputus pada tahun 2012 sejumlah 2327 perkara sehingga sisa 548 perkara.  Realisasi penyelesaian perkara tahun 2012 = 2327/2875 x100 % = 80 %,  Capaian kinerja = 80/80 x 100 % = 100 %. 20

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2013 sebanyak 2442 perkara, yang diputus tahun 2013 sejumlah 2384 perkara sehingga sisa = 606 perkara.  Realisasi penyelesaian perkara tahun 2013 = 2384/ 2940 x 100 % = 79 %.  Capaian kinerja = 79/80 x 100% = 98 % Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2012 (80 %), tahun 2013 (79 %) dan tahun 2014 (100 %) mengalami kenaikan terakhir 21 % dan Capaian Kinerja tahun 2012 (100 %), tahun 2013 (98 %) serta tahun 2014 (98 %) juga mengalami penurunan terakhir 0 %. Penyelesaian perkara yang cenderung turun disebabkan karena perkara yang diterima setiap tahun bobot perkara berbeda, sehingga akan berpengaruh terhadap proses dimana penyelesaiannya menjadi tidak cepat waktunya. Selain itu Hakim dituntut lebih cermat dalam menerapkan Hukum Acara.Disamping itu keadaan tersebut tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yang memadai baik Hakim,Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti yang mana masih ada pejabat struktural merangkap menjadi Jurusita pengganti , sehingga beban tugas sangat berat serta sarana prasarana tidak seimbang. Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Nganjuk : a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah hari Jumat untuk tetap sidang dan menambah volume perkara tiap majelis. b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas. c. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

21

SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Indikator Kinerja 3. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

80 %

83 %

100 %

98 %

98 %

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2014 sejumlah 2658 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2014 dan diputus pada tahun 2014 sejumlah 2678 perkara sehingga tersisa 521 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.  Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = 20/521 x 100 % = 3,8 %.  Capaian Kinerja tahun = 3,8/80 x 100 % = 4,75 %. Adapun tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 2658 perkara dan perkara yang diterima serta diputus tahun 2014 sebanyak 2768 perkara sehingga 20 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.  Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = 2658/3199 x 100 % = 83 %.  Capaian Kinerja = 83/80 x 100 % = 100 % sedangkan pada tahun 2013, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 2349 perkara sedang perkara yang diterima dan diputus tahun 2013 sejumlah 2380 perkara sehingga 31 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.  Realisasi tahun 2013 = 31/2380 x 100% = 1,3 %.  Capaian Kinerja 2013 = 2349/2380 x 100 % = 98 %. 22

Untuk tahun 2014 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 27 ( pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih banyak dibanding perkara tahun 2013 . Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu : a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang. b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS. c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kwalitas pelayanan. SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu Indikator Kinerja 4. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat waktu No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

100 %

85 %

85 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin

sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk 20

perkara @ Rp. 300.000,- dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 6.000.000,- atau 17 permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA sehingga sisa anggaran Rp. 310.000,- kembali pada kas negara. Dalam DIPA pagu untuk perkara miskin sebanyak 20 perkara dan Pengadilan Agama Nganjuk bisa melayani yaitu 17 perkara dan semua bisa terlayani , dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.  Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2014 = 17/20 x100% = 85 %.  Capaian kinerja = 17/20 x100% = 85 %. 23

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai dengan baik. Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 6.000.000,-untuk 20 perkara @ Rp. 300.000,- dan terserap Rp 6.000.000,- ( 20 perkara @ Rp. 300.000,- ), sisa Rp 0,-.dari 0 perkara permohonan pelayanan perkara miskin telah dapat dilayani semuanya  Realisasi pelayanan perkara miskin = 20/20 x100% = 100 %  Capaian Kinerja = 20/20 x 100 % = 100 % . Adapun sisa anggaran yang belum terserap dikarenakan tidak ada yang mengajukan permohonan perkara miskin. Sedangkan pada tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan anggaran sebesar 6.000.000,-untuk 20 perkara @ Rp. 300.000,- dan terserap Rp 6.000.000,- ( 20 perkara @ Rp. 300.000,- ), sisa Rp 0,-.dari 0 perkara permohonan pelayanan perkara miskin telah dapat dilayani semuanya  Realisasi pelayanan perkara miskin = 20/20 x100% = 100 %  Capaian Kinerja = 20/20 x 100 % = 100 % . Adapun sisa anggaran yang belum terserap dikarenakan tidak ada yang mengajukan permohonan perkara miskin. Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2014, Pengadilan Agama Nganjuk berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA tapi miskin murni telah dapat terlayani sejumlah 20 perkara. Selain itu Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dengan dibiayai oleh Pemerintah Kota Nganjuk untuk melayani perkara

miskin dan telah diselesaikan dan mendapat

penetapan sejumlah 20 perkara. Berdasarkan hal itu untuk tahun yang akan datang pengadilan Agama Nganjuk mengadakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerima pelayanan perkara miskin kususnya perkara Pengesahan Nikah masyarakat yaitu

yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh anak-anak kedepan bisa memiliki akta kelahiran dan orangtua

yang memiliki surat nikah, dan walikota Surabaya mencanangkan Surabaya bebas dari pernikahan dibawah tangan/ siri yang tidak ada perlindungan hukum.

24

SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu Indikator Kinerja 5. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu No

Indikator Kinerja

1

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu

Target 2014 Nihil

Realisasi 2014 Nihil

Capaian(%) 2014 Nihil

Capaian(%) 2012 2013 Nihil Nihil

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun Aggaran 2014 tidak mendapatkan Alokasi anggaran posbakum. SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling Indikator Kinerja 6. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

Nihil

Nihil

0%

100 %

0%

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 0,Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan

25

yang mendapatkan layanan sidang keliling 0% karena tidak ada kegiatan. SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan Indikator Kinerja 7. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website No 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

90 %

99 %

99 %

70 %

80 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah memutus perkara sebanyak 2678 perkara, sedang pada tahun 2014 jumlah putusan yang telah diuplod dalam web sebanyak 2600 perkara  Realisasi putusan yang telah diuplod dalam web = 2600 / 2678 x 100 % = 99 %  Capaian Kinerja = 2600/2678 x 100% = 99 %. Adapun tahun 2012 Pengadilan Agama Nganjuk telah memutus perkara sebanyak = 2327 perkara, sedang yang diuplod dalam web sebanyak 1620 perkara.  Realisasi

putusan

yang

telah

diuplod

dalam

web

tahun

2012

= 1628 / 2327 x 100 % = 70 %.  Capaian Kinerja 1628/2327 x 100 % = 70 %. Sedangkan tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk telah memutus perkara sebanyak 2384 perkara, dan perkara yang telah diuplod dalam web sebanyak 1907 perkara.  Realisasi putusan yang telah diuplod dalam web tahun 2013 = 1907/2384 x 100% = 80 %  Capaian kinerja = 1907/2384 x 100 % = 80 %. Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama 26

Nganjuk telah mengalami kenaikan yaitu tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 10 % dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 19% sehingga dengan demikian sudah berhasil, walaupun belum mencapai 100 %. Hal ini disebabkan jumlah SDM kususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani demikian juga adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya

waktu pejabat dalam menyelesaikan tugasnya, oleh karena itu

alternatif solusi diambil langkah- langkah sbb : 1. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS. 2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT. 3. Perbaikan SOP. 4. Percepatan proses minutasi. SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi Indikator Kinerja 8. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara No 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

20 %

20 %

20 %

30 %

25 %

Jumlah permohonan pelayanan informasi Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2014 sebanyak 195 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2014 sebanyak 195 permohonan,  Realisasi pelayanan informasi tahun 2014 = 518/2593 x 100 % = 20 %.  Capaian Kinerja Pelayanan informasi = 518/2593 x 100 % = 20 %. Adapun untuk tahun 2012, jumlah permohonan informasi sebanyak 2392 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 717 permohonan.  Realisasi pelayanan informasi tahun 2012 = 717/2392 x 100 = 30 %  Capaian kinerja 717/2392 x 100 % = 30 %. 27

Sedangkan pada tahun 2013, Pengadilan Agama Nganjuk melayani permohonan informasi sebanyak 610 permohonan dan dari jumlah tersebut telah dilayani semuanya  Realisasi pelayanan informasi tahun 2013 = 610/2442 x 100 = 25 %  Capaian kinerja 610/2442 x 100 % = 25 %. Dari uraian tersebut mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 kinerja Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal pelaksanaan pelayanan publik telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, agar pelayanan informasi dapat memberikan data yang akurat maka diambil langkah- langkah : a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi. b. Mengadakan evaluasi secara berkala. c. Perbaikan SOP. d. Optimalisasi layanan secara online. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu Indikator Kinerja 9. Prosetase peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi berkas perkara No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah memutus perkara sebanyak 2678 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 2678 perkara .  Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2014 = 2678/2678 x 100 % = 100 %.  Capaian Kinerja = 2678/2678 x 100% = 100%. Sedangkan pada tahun 2012 Pengadilan Agama Nganjuk telah memutus perkara sebanyak 2327 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 28

2327 perkara.  Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2012 = 2327/2327 x 100 % = 100 %.  Capaian Kinerja = 2327/2327 x 100% = 100 %. Adapun pada tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk telah memutus perkara sebanyak 2384 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 2384 perkara.  Realisasi peningkatan kualitas dan kwantitas minutasi tahun 2013 = 2384/2384 x 100 % = 100 %.  Capaian Kinerja = 2384/2384 x 100% = 100 %. Berdasarkan uraian diatas capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0 % dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0 % sehingga dengan demikian capaian sudah berhasil. Jumlah SDM khususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani demikian juga adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya waktu pejabat dalam penyelesaian tugasnya, dan bobot perkara yang ditangani sulit sehingga perlu konsep dan pemeriksaan lebih teliti oleh Ketua Majlis. 1. Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama mengatur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

sejak putusan

diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah- langkah sbb : 1. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS. 2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT. 3. Perbaikan SOP. 4. Percepatan proses minutasi. Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka diharapkan realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Surabaya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi putusan pada tahun depan akan lebih baik. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Indikator 10 29

Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara No 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 2593 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2593 perkara, oleh karena itu :  Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2014

=

2593/2593 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2593/2593 x 100% = 100 %. Adapun pada tahun 2012 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima perkara sebanyak 2392 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2392 perkara  Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2012

=

2392/2392 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2392/2392 x 100% = 100 %. Sedangkan Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 telah menerima perkara sebanyak 2442 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2442 perkara .  Realisasi penyelesaikan administrasi penerimaan perkara tahun 2013 = 2442/2442 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2442/ 2442 x 100% = 100 %. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Ngnjuk Tahun 2014 adalah sebanyak 2593 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Nganjuk yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk

30

keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. Berdasarkan data tersebut mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2014 kinerja Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal penyelesaian administrasi penerimaan perkara telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik. Sehubungan hal tersebut untuk lebih meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara maka diambil langkah- langkah : 1. Pembinaan dan DDTK yang berkenaan dengan Pola Bindalmin ke para pegawai. 2. Melaksanakan percepatan proses administrasi penerimaan perkara. 3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus SASARAN 11 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan Indikator 11 Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel No 1

Indikator Kinerja Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 2593 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 2593 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2014 sejumlah 0 perkara.  Realisasi perkara yang telah disidangkan = 2593/2593 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2593/2593 x 100% = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 telah menerima perkara sebanyak 2392 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 2392 perkara, sehingga sisa 486 perkara tidak dapat disidangkan tahun 2012.  Realisasi perkara yang telah disidangkan = 2392/2392 x 100% = 100 %. 31



Capaian Kinerja = 2392/2392x100% = 100 %.

Dari uraian tersebut diatas bahwa jumlah perkara yang didaftar dan dapat diproses persidangan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan 5.91 % sedangkan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan 3.87 % perkara. Hal ini disebabkan karena pihak Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah RI ,sehingga tenggat waktu pendaftaran dengan hari sidang adalah 4 bulan, demikian juga perkara yang pihaknya berstatus sebagai PNS yang harus menunggu ijin atasan serta bobot kesulitan perkara sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian proses persidangan. Oleh karena itu perlu diambil langkahlangkah sebagai berikut : 1. Meningkatkan proses persidangan. 2. Melakukan pembinaan SDM baik hakim, Panitera Pengganti, Jurusita melalui DDTK maupun pelatihan/seminar. 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus. SASARAN 12 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Indikator 12 Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara No 1

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah memutus perkara sebanyak 2678 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak 2678 perkara  Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 = 2678/2678 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 2678/2678 x 100 % = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 telah memutus perkara sebanyak 2327 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi putusan perkara sebanyak 2327 32

perkara  Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2012 = 2327/2327 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2327/2327 x 100% = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 telah menerima perkara sebanyak 2384 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2384 perkara  Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2013 = 2384 /2384 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2384/2384 x 100% = 100%. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 memutus perkara sebanyak 2678 perkara. Proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Surabaya yaitu mulai dari memasukkan instrumen keuangan sesuai dengan transaksi dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal serta memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada pihak Penggugat /Pemohon dan menulis amar putusan dalam buku register perkara sesuai dengan jumlah perkara yang diputus,oleh karena itu proses administrasi putusan perkara telah dapat diselesaikan dengan mencapai target 100 %. Berdasarkan hal tersebut diatas selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 capaian Pengadilan Agama Nganjuk dalam proses administrasi putusan perkara telah terealisasi dan mencapai target dengan baik sehingga diharapkan penyelesaian administrasi putusan perkara tetap bisa bertahan baik, oleh karenanya maka diambil langkah- langkah : 4. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait 5. Percepatan proses administrasi putusan 6. Penyempurnaan SOP 7. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus SASARAN 13 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu Indikator 13 33

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu No 1

Indikator Kinerja Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

2013

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 2678 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2678 perkara.  Realisasi penyampaian salinan putusan = 2678/2678 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2678/2678 x 100% = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 telah telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan sebanyak 2327 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2327 perkara  Realisasi penyampaian salinan putusan = 2327/2327 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2327/2327 x 100% = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 telah menerima perkara sebanyak 2384 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 2384 perkara  Realisasi penyampaian salinan putusan = 2384 / 2384 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2384/2384 x 100% = 100 %. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Nganjuk telah dapat melayani pengambilan Salinan putusan/ penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100 %. Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak maka diambil langkah- langkah : 8. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan. 9. Penyempurnaan SOP. 10. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus.

34

SASARAN 14 : Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu Indikator 14 Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu No 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan penetbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 berhasil memutus 2678 perkara yang terdiri dari 2556 perkara gugatan dan 122 perkara permohonan, dimana dari 2678 perkara gugatan sebanyak 2301 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 377 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Nganjuk telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 2678 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan.  Realisasi penerbitan akta cerai 2014 = 2678/2678 x 100% = 100%.  Capaian Kinerja = 2678/2678 x 100% = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 berhasil memutus 2327 perkara yang terdiri dari 2187 perkara gugatan dan 140 perkara permohonan, dimana dari 2327 perkara gugatan sebanyak 2187 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 1611 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 576 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Nganjuk telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 2187 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan  Realisasi penerbitan akta cerai 2012 = 2187/2187 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2187/2187 x 100% = 100 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 berhasil memutus 2384 perkara yang terdiri dari 2322 perkara gugatan dan 62 perkara permohonan, dimana dari 2322 perkara gugatan sebanyak 2322 perkara telah diterbitkan akta cerainya yang terdiri dari 1629 perkara gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 693 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Nganjuk telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 2322 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap 35

dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan  Realisasi penerbitan akta cerai tahun 2013 = 2322/2322 x 100% = 100 %.  Capaian Kinerja = 2322/2322 x 100% = 100 %. Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan ,mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 telah diterbitkan akta cerainya, sehingga baik realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk telah mencapai target yang ditentukan dan berhasil dengan baik 100 %. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar berhasil baik maka diambil langkah- langkah : 1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS. 2. Penyempurnaan SOP. 3. Pembinaan dan DDTK pelayanan. SASARAN 15 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Indikator 15 Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak No 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

100 %

60 %

60 %

60 %

2013 75 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 melayani permintaan pengambilan akta cerai sebanyak 4602 Akta Cerai terdiri dari 1380 diminta oleh suami dan 1380 diminta oleh istri, dan semuanya telah dilayani dan diserahkan akta cerai tersebut baik kepada suami maupun istri.  Realisasi penyerahan akta cerai = 2716/4602 x 100% = 60 %.  Capaian Kinerja = 2761/4602 x 100% = 60 %. Adapun akta cerai yang diminta oleh Para Pihak di Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 sebanyak 4039 Akta Cerai , dan yang diminta oleh suami sebanyak 2015 dan yang diminta oleh pihak istri sebanyak 2015 perkara, yang semuanya telah diserahkan baik kepada pihak suami maupun istri. Realisasinya = 2423/4039 x 100% = 60 %. 36

 Capaian Kinerja = 2423/4039 x 100% = 60 %. Selanjutnya Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 melayani permintaan akta cerai sebanyak 3932 Akta Cerai, yang terdiri dari 1966 akta cerai pihak suami dan 1966 akta cerai untuk pihak istri, yang semuanya telah dilayani dan diserahkan.  Realisasi penyerahan akta cerai = 2949/3932 x 100% = 75 %.  Capaian Kinerja = 2949 /3932 x 100% = 75 %. Dari uraian tersebut diatas

baik realisasi maupun capaian kinerja dalam

pelananan penyerahan akta cerai Pengadilan Agama Nganjuk telah berhasil sesuai target yang ditentukan oleh karenanya untuk mempertahankan perlu diambil langkah- langkah : 1 Meningkatkan pelayanan dengan diadakan pembinaan secara rutin. 2 Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS. 3 Penyempurnaan SOP. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Nganjuk telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Nganjuk. SASARAN 16 : Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi (Indikator 16) Prosentase peningkatan pelayanan mediasi No 1

Indikator Kinerja Prosentase

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

20 %

11 %

11 %

10 %

10 %

peningkatan pelayanan mediasi Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 285 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 285 perkara  Realisasi indikator pelayanan mediasi = 285/2593 x 100 = 11 %  Capaian Kinerja = 285/2593 x 100% = 11 %. Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 239 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 239 perkara 37

 realisasi indikator pelayanan mediasi = 239/2392 x 100 = 10 %  Capaian Kinerja = 239/2392 x 100% = 10% Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 244 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 244 perkara  Realisasi indikator pelayanan mediasi = 244/2440 x 100% = 10 %  Capaian Kinerja = 244/2440 x 100% = 10 % Berdasarkan uraian diatas pelayanan Mediasi telah berhasil dengan baik baik realisasi maupun capaian kinerjanya, telah mencapai target yang ditentukan 60 %. Untuk mempertahankan pelayanan mediasi tersebut maka perlu diambil langkahlangkah : 1. Memperbaiki MOU dengan mediator. 2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator. SASARAN 17 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat (Indikator 17) Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding No

Indikator Kinerja

1

Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

1%

1%

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 berhasil memutus 2678 perkara yang terdiri dari 2556 perkara gugatan dan 122 perkara permohonan, dimana dari 2556 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 11 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2545 Perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 11/2556 x 100 = 0,4 %  Capaian Kinerja = 1/0,4 x 100% = 100% Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 berhasil memutus 2327 perkara yang terdiri dari 2229 perkara gugatan dan 98 perkara permohonan, dimana dari 2229 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 4 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2225 Perkara 38

 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 4/2229 x 100 = 0,1 %  Capaian Kinerja = 1/11 x 100% = 100% Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 berhasil memutus 2384 perkara yang terdiri dari 2285 perkara gugatan dan 99 perkara permohonan, dimana dari 2285 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 6 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 2279 Perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 6/2285 x 100 = 0,2 %  Capaian Kinerja = 1/0,2 x 100% = 100 % untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum .Oleh karena itu Pengadilan Agama Surabaya baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan walaupun belum 100 %, untuk itu akan diambil solusi alternatif antara lain : 1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan. 2. Optimalisasi penggunaan SIADPA PLUS.

SASARAN 18 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Indikator 18) Prosentase

pelayanan

permohonan

eksekusi

atas

putusan

yang

telah

ditindaklanjuti No

Indikator Kinerja

1


Target

Realisasi

Capaian(%)

Capaian(%)

2014

2014

2014

2012

2013

1%

0%

100 %

100 %

100 %

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2014 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan Pengadilan Agama Nganjuk telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 0 perkara. 39

 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0 %  Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 0/0 x 100% = 100 % Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2012 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan Pengadilan Agama Nganjuk telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 0 perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100% = 100 %  Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 0/0 x 100% = 100 % Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2013 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan Pengadilan Agama Nganjuk telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 0 perkara.  Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 100 % Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 0/0 x 100% = 100 %. Berdasarkan uraian tersebut diatas pelayanan permohonan eksekusi telah dilayanan Seluruh administrasinya dan realisasi maupun capaian kinerja mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 telah mencapai target yaitu 100 %, untuk tetap bisa melayani dengan baik maka perlu diambil langkah- langkah : 1. Pembinaan secara rutin . 2. Optimalisasi SOP. SASARAN 19 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat (Indikator 19) Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani No 1

Indikator Kinerja Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

Target

Realisasi

Capaian (%)

2014

2014

2014

2012

2013

1

0,6 %

100 %

100 %

100 %

Capaian(%)

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima pengaduan sebanyak 16 Kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 16 Kasus . 40

 Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = 4/10 x 100 = 100 %  Capaian Kinerja = 16/16 x 100% = 100 %. Adapun tahun 2012 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima pengaduan sebanyak 10 Kasus dan telah ditindak lanjuti sebanyak 4 Kasus  Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = 4/4 x 100 = 100 %  Capaian Kinerja = 4/10 x 100% = 40 % Sedangkan pada tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima pengaduan sebanyak 7 Kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 7 Kasus  Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = 7/7x100 = 100%  Capaian Kinerja = 7/7 x 100% = 100% Dari uraian tersebut diatas seluruh pengaduan masyarakat telah dapat dilayani sehingga baik realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Nganjuk telah mencapai target mulai tahun 2012 sampai tahun 2014. Untuk itu agar pelayanan pengaduan tetap dapat dilayani dengan baik maka diambil langkah- langkah : 1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait. 2. Penyempurnaan SOP Pengaduan. 3. Menyediakan sarana baik melalui SMS maupun email. 4. Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel

A. REALISASI ANGGARAN Adapun Realisasi Aggaran yang dinakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana DIPA 04 Tahun 2014 Dirjen Badan Peradilan Agama yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):  Pagu DIPA

: Rp. 10.625.000

 Realisasi DIPA

: Rp. 10.496.000

 Sisa dana DIPA

: Rp. 129.000

 Prosentase Realisasi DIPA

: 98,78 %

41

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana. antara lain : a.

Sisa Perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu.

b. Peningkatan perkara dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu c.

Peningkatan Kwalitas dan kwantitas minutasi berkas perkara.

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2015. 3.

Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain : a.

Peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

b. Peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak Ketidakberhasilan tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2015. B. PEMECAHAN 1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK; 2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan; 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIADPA Plus; 4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang melakukan pelanggaran; 5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nganjuk

42

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA NGANJUK No. 1

1

Indikator Kinerja Sasaran 3 2 Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan perkara yang sederhana, tepat waktu, tepat waktu transparan dan akuntabel

Target 4

80%

2

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


85%

3


Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam [angka waktu 5 bulan secara tepat waktu

1%

4

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling


75%


0%

Prosentase peningkatan perkara yang dlselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

0%

Prosentase peningkatan penyelesalan putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan loerkara Prosetase peningkatan kualltas dan kwantitas minutasi berkas pericara

80%


80%


100%

12 Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

Prosentase perweiesalan administrasi putusan perkara

90%

13 Terwujudnya peningkatan pelayanan


90%

Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

100%


10%

5

6

7

Terwujudnya peningkatan kemudahan aksesbagi masyarakat pencari keadilan

8


9


10 Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel 11 Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan

penyampaian salinan / putusan tepat waktu 14 Terbitnya akta ceral secara cepat dan tepat waktu 15 Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta ceral secara cepat dan tepat waktu 16 Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

80%

90%

80%

17

Terwujudi1ya

peningkatan

yang memenuhi

kualitas putusan


1%

Prosentase pelayanan permohonan

1%

rasa keadilan kepada

masyarakat 18

Terwujudnya

peningkatan

permohonan

eksekusi atas putusan yang

telah berkekuatan 19

Terwujudnya

pelavanan

eksekusi yang

telah ditindaklanjuti

hukum tetap

peningkatan

pelayanan

Prosentase peningkatan

pengaduan yang dilayani

1%

pengaduan masyarakat

Kegiatan

1Penanganan perkara prod eo; 2 Penyelesaian administrasi perkara; 3 Penyelesaian putusan; 4 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan; 5 dst.

Angaran Rp. 6.000.000.Rp.4.625.000,-

Rp. Rp.

Rp. Surabaya I 27 Pebruari 2015 Panitera / Sekretaris

HERI EKASISWANTA, S.H.,M.H. NIP. 196810222001121002

•

BAB I PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang

berpuncak

pada

Mahkamah

Agung

sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jl.Gatot Subroto Nganjuk yang mempunyai yurisdiksi 284 Kelurahan/Desa dari 20 kecamatan, dengan luas wilayah 1 2 2 . 4 3 3 Km² dan jumlah penduduk 1.017.030 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Pengadilan

Agama Nganjuk berkantor di salah satu ruang kecil yang berada disebelah utara masjid Agung Nganjuk, kemudian pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan gedung di Jalan Bromo, Kelurahan Ploso Kabupaten Nganjuk dengan Anggaran dari Departemen Agama, dengan luas tanah kurang lebih 500 m2 yang dipergunakan untuk kantor dan ruang sidang. Pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 tahun 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Pengadilan Agama Nganjuk mendapatakan Tanah untuk digunakan sebagai Gedung Kantor dan Balai sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas kurang lebih 3540 m2, mengingat jumlah pegawai 1

yang semakin bertambah dan diperlukan tempat yang representative untuk pelayanan kepada Pencari keadilan. Pada tahun 1995 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan Anggaran dari Departemen Agama untuk Pembangunan Gedung dan balai sidang yang terletak di Jalan Gatot subroto tersebut dan bangunan tersebut diresmikan oleh Bupati Nganjuk Drs. H. Soetrisno R pada tanggal 27 Desember 1997. Pada tahun 1998 mendapatkan anggaran untuk pembangunan ruang tunggu dan bangunan untuk ruang administrasi. Dan sejak itu sampai tahun 2012 Pengadilan Agama Nganjuk tidak pernah mendapatkan anggaran dana untuk pembangunan Gedung sedangkan Gedung Pengadilan Agama Nganjuk belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B sesuai dengan buku I Mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Nganjuk ke gedung yang baru pada tahun 1998, maka gedung lama yang berada di Jalan Bromo, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk difungsikan sebagai ruang arsip, akan tetapi pada tahun 2003 karena Pengadilan Agama Nganjuk tidak mempunyai rumah dinas maka gedung lama tersebut difungsikan sebagai rumah dinas, dan sesuai dengan Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 30/BUA/SK/III/2010 tanggal 26 maret 2010 tentang alih fungsi gedung kantor menjadi rumah dinas, karena rumah dinas keadaannya rusak parah maka pada tahun 2013

Pengadilan Agama Nganjuk

mendapatkan anggaran untuk Rehabilitasi rumah dinas yang semula hanya untuk ketua akhirnya bisa diperuntukkan untuk ketua dan wakil ketua tetapi karena terbatasnya anggaran pada tahun 2013 hanya untuk rumah dinas ketua yang sudah bisa ditempati sedangkan rumah dinas wakil Ketua masih menunggu anggaran penyelesaian dari DIPA. Status Tanah Yang ditempati Pengadilan Agama Nganjuk sejak tahun 1997 hingga hingga tahun 2013 belum bisa disertifikatkan atas nama Mahkamah Agung RI dan belum masuk kedalam asset Barang milik Negara Pengadilan Agama Nganjuk hal ini terkendala dengan surat pelepasan Hak yang seharusnya pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 003 tahun 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah 2

Tingkat II Nganjuk tidak ditindak lanjuti, sehingga menyulitkan proses pensertifikatan tanah. Sejak tahun 2000 Pengadilan Agama Nganjuk telah berusaha untuk pengurusan sertifikat akan tetapi belum berhasil dan pada akhir tahun 2011 Pengadilan Agama Nganjuk mengajukan Permohonan hibah kep Bupati Nganjuk dan alhamdulilah pada tahun 2013 SK Hibah

telah

ditanda

tangani

oleh

Bupati

Nganjuk

dengan

surat

nomor

:

188/391/K/411.013/2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk. Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk Kelas IB meliputi 20 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Nganjuk 2. Kecamatan Bagor 3. Kecamatan Sukomoro 4. Kecamatan Loceret 5. Kecamatan Pace 6. Kecamatan Wilangan 7. Kecamatan Berbek 8. Kecamatan Gondang 9. Kecamatan Rejoso 10. Kecamatan Tanjunganom 11. Kecamatan Kertosono 12. Kecamatan Ngetos 13. Kecamatan Sawahan 14. Kecamatan Baron 15. Kecamatan Patianrowo 16. Kecamatan Lengkong 17. Kecamatan Prambon 18. Kecamatan Ngronggot 19. Kecamatan Jatikalen 20. Kecamatan Ngluyu 3

Kebijakan satu atap menuntut tanggung jawab dan tantangan untuk mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan perbaharuan Peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019. Untuk itu dalam rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Nganjuk tahun 20152019 diperlukan analisis dan kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2013. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel atau data perkara Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut : No

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2010 2011 2012 2013 2014

Sisa Perkara yang lalu 353 414 483 548 606

Perkara Masuk 1957 2110 2392 2442 2593

Jumlah Perkara 2310 2524 2875 2990 3199

Perkara Di Putus 1755 2041 2327 2384 2678

Sisa Perkara sekarang 414 483 548 606 521

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

4

Grafik I : Peningkatan Penyelesaian Perkara / Putusan Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama Tahun 2010 – 2014. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010

2011

2012

2013

2014

Analisa data kondisi keadaan tanah atau gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk diperlukan untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang masih belum sesuai dengan prototype gedung kantor Peradilan dilingkungan Mahkamah Agung R.I. Karena gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk masih berdiri di atas tanah yang statusnya masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk namun pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk bersedia menghibahkan tanah tersebut sesuai dengan Berita Acara Hibah Tanah Nomor : 028/3534/411.214/2013 tinggal 10 Oktober 2013. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Nganjuk dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2013 Pengadilan Agama Nganjuk mendapat peringkat 2 (dua) dalam hal Kelengkapan data Simpeg Online Peradilan Agama se Indonesia, hal tersebut membuktikan peningkatan pelaksanaan adminisrasi Kepegawaian. Kedua, Upload Putusan Pengadilan Agama Nganjuk termasuk peringkat 7 (tujuh) se Indonesia, hal ini menunjukkan adanya peningkatan publikasi putusan dan transparansi peradilan. Dari keberhasilan tersebut dapat di identifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan Pembaruan Peradilan, khususnya lima tahun kedepan. 5

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Nganjuk A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Nganjuk mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara. B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk dirinci dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Agama Nganjuk belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. 6

Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk dapat dilihat pada tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk terlampir. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal. 5. Aspek Sarana dan Prasarana a. Pegadilan Agama Nganjuk membutuhkan belanja modal guna pembangunan gedung kantor, Prosentase gedung kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang masih membutuhkan pembangunan/pengembangan sebesar 50 %. b. Pengadilan Agama Nganjuk juga membutuhkan alat transportasi berupa mobil dinas karena mobil dinas yang dimiliki cuma 1 unit yang dipake oleh Ketua, sedangkan untuk operasional lainnya tidak ada. c. Personal Komputer dan Mebelair Pengadilan Agama Nganjuk jumlahnya sangat sedikit tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada sehingga dapat menghambat pelayanan publik yang prima. C. Peluang (Opportunity) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Nganjuk yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan prose berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas 7

Sumber Daya Manusia. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Hakim Pengawas Daerah maupun Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Nganjuk. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Nganjuk berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Nganjuk. D. Tantangan (Threat) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Nganjuk yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil Pengadilan Agama Nganjuk belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Nganjuk. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

8

5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

9

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nganjuk. Visi Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu :“ Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung. ”

2.2 MISI Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Nganjuk melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 10

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas seharihari di Pengadilan Agama Nganjuk.

2.3 TUJUAN STRATEGIS Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : 11

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nganjuk. 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

2.4 SASARAN STRATEGIS Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : No. 1

2

3

4

Uraian / Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Target 2014 606 (80 %)

Realisasi Capaian 2014 2014% 521 100 % (83 %)


2593 (80 %)

2678 (100 %)

100 %


15 (80 %)

20 (100 %)

100 %

20 (80 %)

17 (85 %)

85 %

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaiakan tepat waktu

12

5

6

7

8

9

10

11

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaiakan tepat waktu Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian perkara peningkatan perkara yang diselesaikan dengan yang diselesaikan cara sidang di luar gedung dengan cara sidang di dan diputus tepat waktu luar gedung yang diputus Terwujudnya peningkatan Prosentase penyelesaian putusan / peningkatan penetapan secara tepat penyelesaian putusan waktu yang di unggah ke / penetapan secara website tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya peningkatan Prosentase kualitas pelayanan meja peningkatan informasi pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya peningkatan Prosetase penyelesaian minutasi peningkatan kualitas berkas perkara tepat dan kwantitas waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya peningkatan Prosentase administrasi penerimaan peningkatan perkara yang efektif, penyelesaian efesien dan akuntabel adminitrasi / registrasi penerimaan perkara Terwujudnya persidangan Prosentase perkara secara sederhana, persidangan perkara tepat waktu, dan secara sederhana, tranparan tepat waktu, tranparan dan akuntabel

13

0

0

0%

0

0

0%

2678 (80 %)

2664 (99 %)

100 %

2593 (100 %)

2593 (100 %)

100 %

2593 (80 %)

2678 (100 %)

100 %

2500 (80 %)

2593 (100 %)

100 %

2593 (100 %)

2593 (100 %)

100 %

12

13

Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

14


15


16 17

18

19



2678 (100 %)

2678 (100%)

100 %


2678 (100 %)

2678 (100 %)

100 %

2300 (100 %)

2301 (100 %)

100 %

2300 (90 %)

2000 (80 %)

86 %

10 %

11 %

100 %

2667 (100 %)

2667 (100 %)

100 %


1 (1 %)

0 (0 %)

0%


10 (10 %)

4 (4 %)

40 %

14

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : No.

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

1

Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan


2

3

4


5

Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu

Penjelesan

Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan Prosentase Prosentase perkara yang penyelesaian diselesaiakan perkara masuk tepat waktu yang diputus pada tahun berjalan Prosentase Prosentase peningkatan penyelesaian perkara yang perkara yang diselesaikan diputus dalam jangka maksimal 5 waktu 5 bulan bulan dengan secara tepat perkara yang waktu putus tahun berjalan Prosentase Prosentase peningkatan antara jumlah perkara miskin pemohon dan terpinggirkan prodeo dengan yang diselesaiakan jumlah tepat waktu pemohon prodeo yang dilayani Prosentase Prosentase peningkatan antara jumlah perkara miskin pemohon dan terpinggirkan posbakum yang dengan jumlah mendapatkan pemohon layanan posyakum posbakum yang 15

Penanggung Jawab Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Laporan Tahunan

Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Kasir, dan Bendahara Pengeluaran


Ketua, Panitera


yang diselesaiakan dilayani tepat waktu 6

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu

7

Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

8

9

10


Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website Terwujudnya Prosentase peningkatan kualitas peningkatan pelayanan meja pemberian informasi pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara Terwujudnya Prosetase peningkatan peningkatan penyelesaian minutasi kualitas dan berkas perkara tepat kwantitas waktu minutasi berkas perkara Terwujudnya Prosentase peningkatan peningkatan administrasi penerimaan penyelesaian perkara yang efektif, adminitrasi / efesien dan akuntabel registrasi penerimaan perkara

16

Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi Prosentase Perkara yang diminutasi dengan perkara putus Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/re gistrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima

Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti Kasir, dan Bendahara Pengeluaran Ketua, wakil Ketua, Majelis Hakim Panitera dan Panitera Pengganti Ketua dan PPID




Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohona n




11

Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

12

Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel

13



14


Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

15

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai

Prosentase peningkatan penyerahan akta 17

Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus


Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohona n a. Prosentase Panitera, jumlah Panmud penyampaian Hukum dan salinan Panitera putusan Pegganti dengan perkara yang diputus. b. Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan Prosentase akta Panitera, cerai yang Panmud diterbitka Hukum dan dengan jumlah Panitera putusan cerai Pegganti gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan. Prosentase akta Panitera, cerai yang Wakil diserahkan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Buku kontrol penyampa ian salinan putusan

Buku kontrol penyampa ian akta cerai

Laporan Bulanan dan

secara cepat dan tepat waktu

cerai kepada para pihak

16

Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi


17

Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat


18

Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

19

18

dengan pemohon akta cerai Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnyadim ediasi Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus Prosentase penyelesaian eksekusi yang telah dilaksanakan

dan Panmud Hukum Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Laporan Tahunan



Ketua, Panitera, Jurusita/Jur usita Pengganti


Prosentase pengadulan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengawasa, Panitera, Panmud Hukum

Laporan Pengadua n Masyarak at


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK 2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten 3. Penyederhanaan Proses Berperkara 4. Penguatan Akses pada Keadilan B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut : 1. Modernisasi manajemen perkara; 2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara; 3. Penataan ulang proses manajemen perkara. C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis

19

pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan

oleh Litbang: Pertama, fungsi Litbang dalam

pengembangan

dan

pembangunan

substansi

mendukung

hukum untuk

fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi

mendukung

Litbang dalam

mendukungpengembangandan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. Akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi 2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi. 3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 4. Remunerasi berbasis kompetensi 5. Pola karir berbasis kompetensi. E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi

dan

mengembangkan Pegawai

profesional, “Sistem

Pengadilan

yang

maka

Pendidikan Berkualitas

Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

20

Mahkamah

dan dan

Pelatihan

Agung

RI. akan

Profesi Hakim dan

Terhormat

{ Qualified and

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi : 1. Kelembagaan (institusional); 2. Sarana dan prasarana yang diperlukan; 3. Sumber Daya Manusia; 4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan; 5. Pemanfaatan hasil diklat; 6. Anggaran diklat; serta 7. Kegiatan

pendukung

lainnya

(misalnya

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan). Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan {

Continuing

Judicial

Education

(CJE)

}.

Terdapat beberapa prinsip yang

harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu : 1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat; 2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan. F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas

Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

1985 Tentang Mahkamah

a gung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud

telah

mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan; b. Mengkaji

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

kemandirian anggaran badan peradilan; c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan; d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan. Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi: 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan; b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja; c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah; d. Restrukturisasi program dan kegiatan; e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan; f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM; 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN; b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja; c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja; 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan

dengan

pelatihan

di

bidang

pengelolaan keuangan,

diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan

kuasa

pengguna

anggaran,

pelatihan pejabat pembuat

komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan; b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan; c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan; d. Implementasi peraturan Peradilan;

teknis tentang kemandirian anggaran Badan

e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja; f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja. G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset; 2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai; 3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset; 4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset; 5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset; 6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu; 7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi; 8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas

dan rumah jabatan; 9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif; 10. Mahkamah

Agung

akan

menyempurnakan

SIMAK

BMN

karena

memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu. H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini : a. Peningkatan terhadap

kualitas

putusan,

semua informasi

yaitu

yang

dengan

relevan

penyediaan

dari

dalam

akses

dan

luar

akses

atas

pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya; b. Peningkatan

sistem

administrasi

pengadilan,

meliputi

aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian; c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer; d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja; e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut : 1. Tahap

I,

selama

5

(lima)

tahun

pertama.

Sasarannya

adalah

optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan

informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi; 2. Tahap

II,

selama

10

(sepuluh)

tahun

kedua.

Sasarannya

adalah

terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan; 3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya

proses

peradilan

dengan

para pemangku

kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system). I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu : 1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan 2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan 3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan 4. Peningkatan

Akuntabilitas

&

Kualitas

Pelayanan

Pengaduan

bagi

Masyarakat 5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan pengadilan

transparansi

melalui

pemberian

akses

informasi

diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi

kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah : 1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;

2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan; 3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung; 4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif

atas

Pelaksanaan

Pelayanan

Informasi; 5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala

upaya

pembaruan

peradilan

agama

yang

dilakukan harus

mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Penyederhanaan Proses Berperkara 2. Penguatan Akses pada Keadilan. B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama,

oleh

karena

itu

diharapkan

seluruh pimpinan peradilan agama

mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan

dan

pembangunan

substansi

hukum untuk mendukung

fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, ungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi. 2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi 3. Remunerasi berbasis kompetensi 4. Pola karir berbasis kompetensi. E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan

akan

menyelenggarakan

Bimbingan Teknis Yustisial dan

Administrasi,

Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia,

terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung

RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }”. F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi: 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja; b. Analisis terhadap baseline

dalam rangka

implementasi kerangka

pengeluaran jangka menengah; c.

Restrukturisasi program dan kegiatan;

d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan; e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM; 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN; b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja; c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja; 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran; 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Implementasi

peraturan

teknis

tentang

kemandirian

anggaran Badan

Peradilan; b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentan transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja; c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Penertiban aset; 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset; 3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu; 4. Melakukan sertifikasi tanah; 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan; 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset. 7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, antara lain : a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 9 (sembilan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu : Biaya

Jumlah

PA. Banyuwangi

Vol (M2) 4000

3.000.000

12.000.000.000

2

PA. Blitar

4000

3.000.000

12.000.000.000

3

PA. Bojonegoro

4000

3.000.000

12.000.000.000

4

PA. Bondowoso

4000

3.000.000

12.000.000.000

5

PA. Gresik

4000

3.000.000

12.000.000.000

6

PA. Pasuruan

4000

3.000.000

12.000.000.000

7

PA. Sidoarjo

4000

3.000.000

12.000.000.000

8

PA. Surabaya

5000

3.000.000

15.000.000.000

9

PA. Trenggalek

4000

3.000.000

12.000.000.000

No

Satuan Kerja

1

Jumlah 111.000.000.000

b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu : No

Satuan Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PTA Surabaya PA. Banyuwangi PA. Blitar PA. Bojonegoro PA. Bondowoso PA. Gresik PA. Pasuruan PA. Sidoarjo PA. Surabaya PA. Trenggalek PA. Bawean PA. Kangean PA. Kab. Kediri PA. Kediri PA. Kab. Madiun PA. Nganjuk PA. Ngawi PA. Sampang PA.Tuban

c. Menyelenggarakan

Vol (M2) 5000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Belanja

Biaya

Jumlah

4.000.000 20.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 5.000.000 15.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 4.000.000 10.000.000.000 Jumlah 205.000.000.000 Modal

Pengadaan

Fasilitas

Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu : No

Satuan Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

PTA Surabaya PA. Bangil PA. Bangkalan PA. Banyuwangi PA. Bawean PA. Blitar PA. Bojonegoro PA. Bondowoso

Vol (Unit) 40 40 40 40 40 40 40 40

Biaya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Jumlah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PA. Gresik PA. Jember PA. Jombang PA. Kangean PA. Kab. Kediri PA. Kodya Kediri PA. Kraksaan PA. Kab. Madiun PA. Kodya Madiun PA. Kab. Malang PA. Nganjuk PA. Lumajang PA. Mojokerto PA. Magetan PA. Malang PA. Nganjuk PA. Ngawi PA. Pacitan PA. Pamekasan PA. Pasuruan PA. Ponorogo PA. Probolinggo PA. Sampang PA. Sidoarjo PA. Situbondo PA. Sumenep PA. Surabaya PA. Tulungagung PA. Trenggalek PA. Tuban

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Jumlah

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 7.600.000.000

d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu : No 1 2 3

Satuan Kerja PTA Surabaya PA. Bangil PA. Bangkalan

Vol (Unit) 20 20 20

Biaya 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Jumlah 200.000.000 200.000.000 200.000.000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PA. Banyuwangi PA. Bawean PA. Blitar PA. Bojonegoro PA. Bondowoso PA. Gresik PA. Jember PA. Jombang PA. Kangean PA. Kab. Kediri PA. Kodya Kediri PA. Kraksaan PA. Kab. Madiun PA. Kodya Madiun PA. Kab. Malang PA. Nganjuk PA. Lumajang PA. Mojokerto PA. Magetan PA. Malang PA. Nganjuk PA. Ngawi PA. Pacitan PA. Pamekasan PA. Pasuruan PA. Ponorogo PA. Probolinggo PA. Sampang PA. Sidoarjo PA. Situbondo PA. Sumenep PA. Surabaya PA. Tulungagung PA. Trenggalek PA. Tuban

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 7.600.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama

sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi

Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA seJawa Timur, aplikasi SIADPA/SIADPTA, dll dan melaksakanakan integrasi data dan informasi. I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan Pembaruan

Sistem

Pengawasan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu : 1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan; 2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan; 3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat. J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan pengadilan

transparansi

melalui

pemberian

akses

informasi

diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi

kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA NGANJUK Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2010-2014 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut : 1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “ Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah : 1. Mengaktifkan Upaya Mediasi 2. Penyederhanaan Proses Berperkara 3. Penguatan Akses Transparansi dan keadilan

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas system pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan. 3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana. 4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manuasia (SDM) Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Pengadilan Agama Nganjuk akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut : 1. Penilaian kinerja berbasis kompetensi. 2. Remunerasi berbasis kompetensi. 3. Pola karir berbasis kompetensi. 5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan professional, maka Pengadilan Agama Nganjuk selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama.

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran Cakupan

pembaruan

pengelolaan

anggaran

untuk

menuju

kemandirian

pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi : 1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja. b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah. c. Restrukturisasi program dan kegiatan. d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan. e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM. f. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan 

Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN.



Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;



Evaluasi SOP penerimaan dan belanja



Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi

anggaran

menuju

independensi

anggaran

Peradilan

Agama

dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran. 2. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan. b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja. c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan asset, pengadilan Agama Nganjuk akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut : 1. Penertiban asset. 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan asset. 3. Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu. 4. Melakukan sertifikasi tanah. 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan. 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan. 8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Nganjuk, aplikasi SIADPA, dan lain- lain dan melaksanakan integrasi data dan informasi. 9. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Nganjuk difokuskan pada 5 (lima) bidang pengawasan, yaitu : 1. Bidang perkara gugatan. 2. Bidang perkara permohonan. 3. Bidang administrasi perkara (pola bindalmin). 4. Bidang kinerja pelayanan public (umum). 5. Bidang administrasi umum. 10. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. 2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan serta pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019 ini dapat disusun. Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Agama Nganjuk. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Nganjuk, 02 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Nganjuk


RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015 - 2019 INSTANSI VISI MISI

: Pengadilan Agama Nganjuk : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profeional : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

TUJUAN Uraian Indikator 1 2 Meningkatnya Prosentase sisa penyelesaian perkara tahun perkara yang lalu yang sederhana, tepat diselesaikan waktu, transparan tepat waktu dan akuntabel

TARGET 2017 2018 5 6 80% 80%

2019 7 80%

dan Ankuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

SASARAN Uraian Indikator 8 9 Terwujudnya Prosentase sisa peningkatan perkara tahun lalu penyelesaian sisa yang diselesaiakan perkara yang tepat waktu sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

2015 3 80%

2016 4 80%

Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

83%

85%

85%

85%

85%

Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

1%

1%

1%

1%

1%


TARGET 2017 2018 12 13 80% 80%

2015 10 80%

2016 11 80%

2019 14 80%


83%

85%

85%

85%

85%


1%

1%

1%

1%

1%

STRATEGI Kebijakan Progarm Kegiatan 15 16 17 Melaksanakan * Peningkatan * Pembinaan dan DDTK penyelesaian mutu pelayanan sisa perkara dalam * Meningkatkan proses tepat waktu penyelesaian persidangan berbasis pola perkara bindalmin dan * Optimalisasi SIADPLUS penggunaan aplikasi serta SIADPLUS meningkatkan kwalitas SDM Melaksanakan * Peningkatan * Pembinaan dan DDTK penyelesaian mutu pelayanan perkara tepat penerimaan * Meningkatkan proses waktu berbasis perkara dan persidangan pola bindalmin intensitas dan SIADPLUS pelaksanaan * Optimalisasi serta persidangan penggunaan aplikasi meningkatkan serta SIADPLUS kwalitas SDM penyelesaian perkara Melaksanakan * Peningkatan * Pembinaan dan DDTK penyelesaian mutu pelayanan perkara tepat penerimaan * Meningkatkan proses waktu berbasis perkara dan persidangan pola bindalmin intensitas dan SIADPLUS pelaksanaan * Optimalisasi serta persidangan penggunaan aplikasi meningkatkan serta SIADPLUS kwalitas SDM penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara

1

2 Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

3 75%

4 75%

5 75%

6 75%

7 75%

8 Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang

9 Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaiakan tepat

10 75%

11 75%

12 75%

13 75%

14 75%

15 Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan

16 17 * Peningkatan * Pembinaan dan DDTK mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin

Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posbakum

1

0%

0%

0%

0%

0%



Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu


0%

0%

0%

0%

0%

Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

0%

0%

0%

0%

0%

Terwujudnya Prosentase peningkatan peningkatan penyelesaian perkara perkara yang yang diselesaikan diselesaikan dengan cara sidang dengan cara sidang di luar gedung dan di luar gedung yang diputus tepat waktu diputus

0%

0%

0%

0%

0%

Prosentase putusan yang di unggah (upload ke website

80%

80%

80%

80%

80%

Terwujudnya Prosentase peningkatan peningkatan penyelesaian putusan penyelesaian / penetapan secara putusan / tepat waktu yang di penetapan secara unggah ke website tepat waktu yang di unggah ke website

80%

80%

80%

80%

80%

2 Prosentase pelayanan meja informasi

3 80%

4 80%

5 80%

6 80%

7 80%

8 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

10 80%

11 80%

12 80%

13 80%

14 80%

9 Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIADPLUS serta meningkatkan kwalitas SDM

* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan * Meningkatkan proses penyelesaian persidangan perkara miskin dan terpinggir * Optimalisasi serta penggunaan aplikasi peningkatan SIADPLUS intensitas pelaksanaan persidangan * Perkara prodeo yang secara tepat dibiaya DIPA dan waktu perkara prodeo murni penyelesaian * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyakum dan pembebasan biaya perkara

Meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin

Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara

Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIADPLUS serta meningkatkan kwalitas SDM Meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu

Peningkatan mutu * Pembinaan dan DDTK pelayanan penerimaan * Meningkatkan proses perkara dan persidangan intensitas * Optimalisasi pelaksanaan penggunaan aplikasi persidangan serta SIADPLUS penyelesaian perkara

15 Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online

* Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan

* Perbaikan MOU

Peningkatan mutu * Pembinaan dan DDTK pelayanan dan informasi kepada * Meningkatkan proses masyarakat secara persidangan transparan dan akuntabel * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS 16 Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel

17 * Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi

* Membentuk Tim Pejabat PPID

Prosentase pelayanan meja informasi

Prosetase Minutasi berkas perkara tepat waktu

Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel


90%

90%

90%

90%

Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara

80%

80%

-

-

Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

90%

-

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online

* Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online



90%

Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel


80%

80%

-

-


100%

100%

100%

100%

100% Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan

Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel

90%

90%

90%

90%

-

Meningkatan Peningkatan kualitas dan penyelesaian kwantitas minutasi yang penyelesaian berkualitas, tepat berita acara dan waktu berbasis putusan pola bindalmin dan SIADPLUS Meningkatan administrasi penerimaan perkara

* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS * Pembinaan dan DDTK

Peningkatan mutu pelayanan administrasi * Percepatan proses penerimaan administrasi perkara berbasis penerimaan perkara pola bindalmin dan SIADPAPLUS * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS

100% Meningkatakan Peningkatan mutu intensitas pelayanan dalam pelaksanaan persidangan persidangan

* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses persidangan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS


1

90%

Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu

90%

2 Prosentase akta cerai yang diterbitkan

3 100%

Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak

80%

90%

90%

4 100%

80%

90%

90%

5 100%

-

90%

90%

6 100%

-

90%

90%

Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel




90%

9 Prosentase peningkatan penetbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

10 100%

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para

80%

7 8 100% Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

-

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta

90%

90%

90%

11 100%

80%

90%

90%

12 100%

-

90%

90%

13 100%

-

90%

Meningkatakan Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan administrasi penyelesaian putusan perkara administrasi berbasis pola putusan perkara bindalmin dan SIADPAPLUS

* Pembinaan dan DDTK

Meningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan para pihak tepat waktu

Peningkatan mutu pelayanan penyampian salinan putusan / penetapan tepat waktu


14 15 100% Meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

16 Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai

17 * Pembinaan dan DDTK

90%

-

Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan

* Percepatan proses pembuatan administrasi * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS

* Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS


Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai


Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak

Meningkatnya pnyelesaian perkara melalui mediasi

Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu

10%

10%

-

-

-

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

Prosentase penurunan upaya hukum banding

1%

1%

1%

1%

1%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

1%

Meningkatnya Prosetase pelaksanaan pengaduan yang pengawasan ditindaklanjuti internal yang efektif dan efesien

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi


10%

10%

-

-

-

Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat


1%

1%

1%

1%

1%

Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap


1%

Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat


1%

Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai

Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai


Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi

Peningkatan * Koordinasi, evaluasi kwalitas pelayanan dan pengawasan mediasi * Perbaikan MOU

Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan

Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan


* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS * Perceapatan penyelesaian putusan

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti

Peningkatan kwalitas pelayanan penerimaan permohonan eksekusi

* Perceapatan proses pelaksanaan eksekusi

Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat

Peningkatan * Pembinaan dan DDTK kualitas pelayanan pengaduan * Optimalisasi informasi masyarakat secara transparan dan akuntaebl

* Koordinasi antar instasi terkait

* Penyempurnaan SOP Pengaduan

Mengetahui, Ketua

Nganjuk, 02 Januari 2015 Panitera / Sekretaris


HERI EKA SISWANTA, S.H.,M.H. NIP. 19681022 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents