PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
HUSNI KAMIL MANIK
Jabatan
:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Jakarta,
Maret 2015
KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM Unit Organisasi Tahun Anggaran
: :
KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015
No
Sasaran Strategis
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
77,5 %
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu
75 %
Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya
75 %
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih
0,3 %
Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas
100 %
Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU
60 %
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian
100%
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu
3%
Opini BPK Atas LHP
WTP
1.
2.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota 3.
Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU
100 %
Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Regulasi
90 %
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
86 %
Program
Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp. 1.418.727.742.000 Lainnya 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Rp.
100.000.000.000
3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Rp.
97.030.900.000
Proses Politik
Jakarta,
Maret 2015
KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
HUSNI KAMIL MANIK
Jabatan
:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA KETUA KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
ARIF RAHMAN HAKIM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIS JENDERAL KPU
No (1)
Sasaran Program
Indikator kinerja
Target
(2)
(3)
(4)
1.
Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Sinergitas Dan Sinkronisasi Dengan Dukcapil Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota yang Melaksanakan Pilkada
2.
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU
60 %
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian
100%
100 %
3.
Tersedianya Persentase Tersedianya Sarana dan Dukungan Sarana Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja dan Prasarana Komisi Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
90 %
4.
Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan
Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan PKPU sesuai dengan Kerangka Regulasi
100%
Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan SOP
100%
Persentase Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum Mutakhir
90%
5.
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan
Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU
WTP
6.
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
B
Program
Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp. 1.418.727.742.000 Lainnya 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Rp.
100.000.000.000
3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Rp.
97.030.900.000
Proses Politik
Jakarta, KETUA KPU,
HUSNI KAMIL MANIK
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
PURWOTO RUSLAN HIDAYAT
Jabatan
:
Kepala Biro Perencanaan dan Data, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN DATA,
ARIF RAHMAN HAKIM
PURWOTO RUSLAN HIDAYAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO PERENCANAAN DAN DATA SEKRETARIAT JENDERAL KPU
No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.
75%
Persentase Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU
100%
1.
2.
3.
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi
Terwujudnya Koordinasi Antar Jumlah Kajian Pedoman Desain Lembaga Norma Standar Kebutuhan Pemilukada Guna Mendukung Tata Kelola KPU
1 kajian
Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
1 kajian
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
65%
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
60%
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien
Jumlah Dokumen RDP Tersedia dengan Tepat Waktu
yang
12 Dokumen
4.
Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.
5.
Tersusunnya Rencana Penerapan e- Government yang Konkrit dan Terukur
Jumlah Sistem Aplikasi yang 4 Aplikasi Digunakan dalam Penyelenggaraan e-Government.
Kegiatan
80%
Anggaran
1. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Rp.
Jakarta,
23.687.854.000,-
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN DATA,
ARIF RAHMAN HAKIM
PURWOTO RUSLAN HIDAYAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
NANANG PRIYATNA
Jabatan
:
Kepala Biro Keuangan, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO KEUANGAN,
ARIF RAHMAN HAKIM
NANANG PRIYATNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU
No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
60%
1.
Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan
Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/Pemahaman Para Pejabat Perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Keuangan
2.
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Keuangan
3.
4.
Akuntansi
dan
2 Laporan
Jumlah Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU
1 Juknis
Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan
Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota
1 Laporan
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid
80%
Kegiatan
Anggaran
1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Rp.
10.656.787.000,-
Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
Jakarta,
Maret 2015.
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO KEUANGAN,
ARIF RAHMAN HAKIM
NANANG PRIYATNA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
NUR SYARIFAH
Jabatan
:
Kepala Biro Hukum, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO HUKUM,
ARIF RAHMAN HAKIM
NUR SYARIFAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU
No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan PKPU sesuai dengan Kerangka Regulasi
95%
Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP
95%
Persentase Provinsi yang Penyuluhan Peraturan KPU.
Mendapatkan
100%
Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan
86%
Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu
100%
Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD
100%
Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
100%
Persentase Ketepatan Waktu Penyiapan Bahan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
100%
Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum
90%
Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir
90%
Terlaksananya Dukungan Ketatausahaan yang Handal (Cepat, Tepat dan Akurat)
90%
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Kegiatan
Anggaran
1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
Rp.
Jakarta,
9.338.222.000
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO HUKUM,
ARIF RAHMAN HAKIM
NUR SYARIFAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
EMMA NUROCHMA
Jabatan
:
Kepala Biro Umum, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO UMUM,
ARIF RAHMAN HAKIM
EMMA NUROCHMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU
No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
95%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
5 laporan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip
Jumlah Peraturan KPU tentang Kearsipan yang Dapat Disusun
1 PKPU
Persentase Jumlah KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
70%
3.
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran
Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik
90%
4.
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol
Persentase Hasil Notulen Rapat yang Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai
75%
5.
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU
Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi
100%
1.
2.
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Anggaran Rp.
38.005.987.000,-
Rp.
26.506.182.000,-
Perkantoran 2. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Jakarta,
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO UMUM,
ARIF RAHMAN HAKIM
EMMA NUROCHMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
LUCKY FIRNANDY MAJANTO
Jabatan
:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
ARIF RAHMAN HAKIM
LUCKY FIRNANDY MAJANTO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KPU No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai yang Dikenai Sanksi
90 %
2.
Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
97 %
3.
Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel
Jumlah Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
100 %
4.
Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Persentase Proses PAW Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundangundangan yang Berlaku
100 %
5.
Tersedianya Dokumen Kepegawaian
Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
100%
6.
Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
Jumlah Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
75
7.
Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
Jumlah Rancangan Bidang Kepegawaian
3
1.
80 %
Peraturan/Kebijakan
Kegiatan
Anggaran
1. Jumlah Anggaran Tahun 2015
Rp.
21.530.800.000,-
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Jakarta,
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
ARIF RAHMAN HAKIM
LUCKY FIRNANDY MAJANTO
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
SIGIT JOYOWARDONO
Jabatan
:
Kepala Biro Teknis Dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
ARIF RAHMAN HAKIM
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
SIGIT JOYOWARDONO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KPU No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Persentase Proses Penataan Dapil Pasca Pemilu 2014 Dilakukan Tepat Waktu Sesuai Peraturan
100%
Persentase Proses Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Prov/Kab/Kota Induk dan Pemekaran Pasca Pemilu 2014 Dilakukan Tepat Waktu Sesuai Peraturan
100%
Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
100%
1.
Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Mengikuti Bimtek Pilkada
yang
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Supervisi/ Monitoring Penyelenggaraan Pilkada Jumlah Pemilih
Pembentukan
Pusat
9 Provinsi, 227 Kab, dan 36 Kota 100%
Pendidikan
9 Provinsi dan 18 Kab/Kota
Jumlah Pembentukan PPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota
9 Provinsi dan 30 Kab/Kota
Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres
100%
Kegiatan
Anggaran
1. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Rp.
26.526.399.000,-
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
Jakarta,
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
ARIF RAHMAN HAKIM
SIGIT JOYOWARDONO
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
FARIDA FAUZIA
Jabatan
:
Kepala Biro Logistik, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA KEPALA BIRO LOGISTIK,
ARIF RAHMAN HAKIM
FARIDA FAUZIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO LOGISTIK SEKRETARIAT JENDERAL KPU
No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Secara Tepat
Persentase Satker yang Mampu Melakukan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu Sesuai Kebutuhan
95%
Persentase Satker yang Mampu Melaksanakan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku
95%
Persentase Satker yang Mampu Melakukan Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu
95%
Persentase Satker KPU Kab/Kota yang Mampu Melakukan Fasilitasi Pemeliharaan Logistik Pemilu Sesuai SOP
70%
Persentase Satker yang Mampu Melakukan Inventarisasi Logistik Pemilu Secara Tepat Waktu dan Benar
70%
Kegiatan 1. Jumlah Anggaran Tahun 2015
Anggaran Rp.
5.849.966.000,-
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Jakarta,
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
KEPALA BIRO LOGISTIK,
ARIF RAHMAN HAKIM
FARIDA FAUZIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
:
ADIWIJAYA BAKTI
Jabatan
:
Inspektur, Setjen KPU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama
:
ARIF RAHMAN HAKIM
Jabatan
:
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA SEKRETARIS JENDERAL KPU,
Jakarta, Maret 2015 PIHAK PERTAMA INSPEKTUR,
ARIF RAHMAN HAKIM
ADIWIJAYA BAKTI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KPU
No
Sasaran Kegiatan
Indikator kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan
Persentase Penurunan Kasus Terhadap Penyelewengan Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan
15%
2.
Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Persentase Pengaduan Ditindaklanjuti
yang
65%
3.
Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU
Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti
80%
4.
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Akuntabilitas Kinerja Minimal B
KPU Nilai
20%
5.
Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
WTP
6.
Tersusunnya Laporan Hasil Reviu RKA-K/L
Persentase RKA-K/L Satuan Kerja KPU yang Direviu
40%
Masyarakat
Kegiatan
Anggaran
1. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat
Rp.
9.855.861.000,-
Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota
Jakarta,
Maret 2015
SEKRETARIS JENDERAL KPU,
INSPEKTUR,
ARIF RAHMAN HAKIM
ADIWIJAYA BAKTI