Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4-1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

Kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif

secara

transparan

mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah adalah akuntabilitas kinerja. Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban membuat sajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Keputusan LAN No.239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang penyusunan penetapan kinerja dan Lakip. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015 maupun RKPD Tahun 2013, sesuai ketentuan tersebut. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. A.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pengukuran tingkat capaian Kabupaten Bintan Tahun 2013 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2013 dengan realisasinya . Tingkat capaian kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

4 -1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah kasus perselisihan antar umat 0 0 100% beragama Sasaran Strategis 2 Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%. Target

Realisasi

%

Tingkat pengangguran terbuka

8,80%

5.23%

59.43%

Tingkat partisipasi angkatan kerja

68.74%

50.84%

73.95%

Rasio Penduduk yang bekerja

0.94%

0.89%

94.68%

Indikator kinerja

Jumlah tenaga kerja yang terserap di 6.422% 6.460% sektor wirausaha dan UKM Sasaran Strategis 3 Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan Indikator kinerja

Target

Realisasi

101%

%

Persentase kasus PHK yang 80% 92.85% 116,0% terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang <1% 0.02% 2% menyebabkan luka berat dan kematian Angka sengketa pengusaha-pekerja 8,05% 12.42% 154,2% per tahun Besaran kasus yang diselesaikan 80% 59.09% 73.86% dengan perjanjian bersama (PB) Sasaran Strategis 4 Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Target Realisasi % Indikator kinerja APK PAUD

33,4

43.31

129.67%

Rasio guru murid PAUD

1:9

1:8

88,88%

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

8,10

8,00

98,76%

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni

99,40%

99.30%

99.89%

94.5%

94%

99.47%

4 -2


anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AMH) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia 4 -3

107,00%

110,99%

103,64%

93,75%

97,76%

104,27%

23,00%

22,00%

95,65%

20,00%

31,17%

155,85%

93,5%

96,87%

103,60%

67,10%

71,21%

106,12%

60,00

59,00%

98,83%

1:13

1:13

100%

1:12

1:12

100%

26,00

24,05

92,50%

1:11

1:11

100%

0,44

0,40

90,90%

44,50%

47,81%

107,43%

70,31%

63,23%

89,93%

31,00%

29,37%

94,74%

55,57%

53,26%

95,84%

99,00%

99,65%

100,65%

103%

106%

102,91%

684 orang

675 orang

98,68%

100%

118,42%

118,42%


Persentase guru TK bersertifikat 0,73% 0,59% 80,00% Profesi Persentase guru SD bersertifikat 70,32% 56,15% 80,00% profesi Persentase guru SLTP bersertifikat 17,54% 29,14% 166,13% Profesi Persentase guru SLTA dan SMK 11,40% 29,29% 256,92% bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat 0 3,25 325% Profesi Persentase Kelayakan Guru mengajar 75% 65,43% 87,24% SD Persentase Kelayakan Guru mengajar 90% 90,15% 100,16% SMP Persentase Kelayakan Guru mengajar 99% 99,79% 100,79% SLTA Angka kelulusan SD 100% 100% 100 Angka kelulusan SLTP 98,00% 100% 102,04% Angka kelulusan SLTA 99,65% 97,92% 98,26% Guru yang memenuhi kualifikasi 45% 85,66% 107,07% S1/D-IV Sasaran Strategis 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak 2 karya 0 karya 0% Kekayaan intelektual Sasaran Strategis 6 Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah Perda perlindungan Benda, 1 perda 0 perda 0% situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda danb kawasan cagar budaya yang dilindungi 6 bcd 6 bcd 100% dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno 15 naskah 3 naskah 20% yang diselamatkan dan dikelola Sasaran Strategis 7 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah koperasi/koperasi aktif 211/170 136/114 287/193 unit unit % Persentase koperasi aktif 80,57% 136% 169% Jumlah UMKM Aktif 1.477 unit 1.593 unit 108% Jumlah BPR/LKM aktif 3 unit 2 unit 67% 4 -4


Persentase ketersediaan barang 100% 100% 100 kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi sektor Perdagangan 23% 20,32 88,34 TerhadapPDRB Sasaran Strategis 8 Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150% Indikator kinerja Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)

Target

Realisasi

%

190 unit

200 unit

105%

53%

51,14

96,49

124/11 investor

130/14 investor

104,84% /127,27 % 123,954 % 58,42%

Jumlah nilai investasi perusahaan 1.119 USD 902,754 USD berskala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga kerja 190 111 Kenaikan / penurunan Nilai 275,25 475,25 (milyar 172,66% Realisasi PMDN (milyar Rp) Rp) Sasaran Strategis 9 Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase pengembangan 20% 20% 100,00% kawasan minapolitan Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah kunjungan wisatawan 550.000 489,821 orang 85% orang Jumlah kunjungan wisatawan pada 31.700 51.000 orang 161% event pariwisata orang Lama tinggal wisatawan (hari) 4 hari 3 hari 75% Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) 900usd/Rp4 900usd/Rp4 jt 100 Mancanegara (USD) dan Nusantara jt Kontribusi sektor pariwisata 23,00% 23% 100% terhadap PDRB Sasaran Strategis 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%. Indikator kinerja Target Realisasi % Kontribusi sektor pertanian/ 7,30% 5,95% 81,50% Perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani 110% 105,01% 95,46% Capaian produksi komoditi 24.879 ton 107.195.50 ton 430,86% 4 -5


unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan Nilai Ekspor Produk Perkebunan

6.290 ton

6.322,81 ton

100,52%

13.838 usd

13.998 usd

101,15%

Jumlah Produksi Peternakan 8.511 ton 8.545 ton 100,39% Nilai Produksi Hasil Peternakan 140.110 (Rp Rp.140.669 100,39% (Rp.juta) juta) Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan 4.271 ton 3.825 ton 89,55% halal Produktivitas padi atau bahan 25 ton/ha 10,37 ton/ha 41,48% pangan utama lokal lainnya/hektar Sasaran Strategis 12 Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta Indikator kinerja Persentase ketersediaan pangan Masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

10 lokasi

10 lokasi

100%

200 orang

75 orang

37,5%

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase/jumlah kasus hukum 100% 100% 100% antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang 100% 100% 100% Diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang 90% 77% 85,55% Terselesaikan Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Kompetensi Sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% Indikator kinerja Target Realisasi % Kompetensi sumberdaya aparatur 60% 79.29% 100% Sasaran Strategis 15 Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% Indikator kinerja Target Realisasi % Efektifitas pengambilan Keputusan 100% 99.5% 98.62% kenaikan pangkat PNS Sasaran Strategis 16 Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Indikator kinerja 4 -6

Target

Realisasi


%

Kinerja pegawai

60% 100% Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan

166,66%

Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah majelis taklim yang dibina 23 kelompok 89 kelompok 386,95% Sasaran Strategis 18 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Indikator kinerja Target Realisasi % Partisipasi masyarakat 100% 100% 100 dalam musrenbang Sasaran Strategis 19 Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%. Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Ranperda yang disahkan 100% 97% 97% Sasaran Strategis 20 Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% Indikator kinerja Target Realisasi % Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan 65% 61,70% 94,92% Kecamatan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan 65% 81,60% 125,53% Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan 100% 100% 100% Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian 100% 100% 100% output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa 100% Diterima Diterima Jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan 100% 100% 100% ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke 90% 90% 100% Dalam RKPD Persentase SKPD yang 100% 100% 100% menyusun Rencana Strategish Sasaran Strategis 21 Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah lokasi titik rawan bencana 20 lokasi 10 lokasi 50% daerah bencana Sasaran Strategis 22 Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP Indikator kinerja 4 -7

Target

Realisasi


%

Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP 100% Pemerintah Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat 80% 80% 100% waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap 75% 75% 100% sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan 75% 75% 100% daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban 65% 65% 100% Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Persentase desa yang memiliki 80% 80% 100% LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan 80% 80% 100% barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah WTP WTP 100% Tingkat Kesesuaian Neraca Aset 100% 100% 100% Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja pemerintah daerah Yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase jumlah temuan BPK Yang 100% 86,92% 86,92% ditindak lanjuti Persentase jumlah temuan internal 100% 92,40% 92,40% yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja B CC 50% Instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai 50% 50% 100% nilai LAKIP baik Sasaran Strategis 24 Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah Pendapatan asli daerah 153,26 M 136,08 M 88,80% Jumlah dana perimbangan 384,92 M 671,23 M 174,38% Jumlah lain-lain pendapatan 31,36 M 108,64 M 364,43% daerah yang sah Persentase KetaatanWajib 54% 54% 100% Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan 11/28 objek 11/25 objek 100% retribusi daerah Persentase pencapaian target 100% 100,27% 161,39% penerimaan pajak daerah Realisasi Penerimaan PBB 12,955 juta 20,909 juta 100% 4 -8


(dalam juta) Jumlah WP PBB 54.928 WP 54,928 WP 100% Persentase WP yang membayar PBB 47% 89,69% 190,83% Sasaran Strategis 25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Indikator kinerja Target Realisasi % Partisipasi pemilih dalam 100% 0 0 pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam 0 0 100% pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan 0 0 100% anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam 0 0 100% pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam 0 0 100% pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam 0 0 100% pemilihan Gubernur Sasaran Strategis 26 Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Indikator kinerja Target Realisasi % Angka kriminalitas yang tertangani 6,00 5.6 93.33% Rasio jumlah Polisi Pamong 11.35 75,66% 15 Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk 68 39.54 58,14% Rasio Poskamling per desa/ 2,00 173,91 1,15 Kelurahan Persentase Poskamling yang aktif 60% 60% 100% Sasaran Strategis 27 Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah pengunjung perpustakaan 14.300 6.689 orang 46.77 per tahun orang Koleksi buku yang tersedia 10.000 judul 0 judul 0% di perpustakaan daerah Sasaran Strategis 28 Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan 4 -9

Target 70,3 tahun < 1%

Realisasi 70,13 tahun 0.35 balita

% 99,75% 35%

<200

163

81.5%

94,5%

98,6%

104.33%


Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Angka kematian balita Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria dan angka Kematiannya Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 Penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) 4 - 10

15

7.5

50%

< 10%

3.26%

326%

<32%

14%

43.75%

15

10.1

67.33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

<1/1.7

0

100%

96.9/2.1

2.8%

133%

<0.05% 75%

0.04 73.7%

80% 98.26%

75%

76.6%

102,13%

81%

67.8%

83.70%

92%

86.5%

94.02%

12 73%

3.6 153

30% 209.58%

65,4

28.9

44.18%

1,41

1.26

89.3%

48

57,3

119%

7,6

8,2

108%

15,5 116 102

16,4 149,2 91,3

106% 128% 89,5%

75%

32,54%

43,4%

95

100

105%

60%

100%

167%

90%

70

77,8%

95%

60

63,2%

3 unit

1 unit

33,3%


Sasaran Strategis 29 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%. Indikator kinerja Pendapatan Per Kapita Nelayan Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias

Target 3,78 juta 16,4 M 3.868,3 ton 11.400 ton 274,752 ekor

Realisasi 2,82 juta 49,2 M 2.659 ton 75.60 ton

% 74,60% 299,82% 68,37% 0.66%

1.042.200 ekor

379,32%

Volume produksi dari pelaku usaha 284 ton 925,12 ton 325,75% Perikanan Jumlah Produksi perikanan 22.863 ton 49,339 ton 215,80% tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap 17,83 M 36,35 M 203,84% Volume Ekspor hasil perikanan tangkap 2.972,19 ton 2.658,61 ton 89,45% Volume produksi perikanan Budidaya 266,75 ton 896,9 ton 336,23% (Laut/Tawar/Payau) Persentase wilayah pengelolaan 80% 78,95% 98,69% Perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang Bebas kegiatan perusakan 85% 84,28% 99,15% ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang 60% 60% 100,00% bebas kegiatan pencemaran Sasaran Strategis 30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase tingkat kemantapan jalan 92% 92% 100,00% Panjang jalan dilalui roda 4 433,75 km 561,702 km 129,50% Panjang jalan kabupaten dalam 230 km 248,071 km 107,86% kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Jumlah Sambungan Rumah (SR) 1076 sr 2195 sr 204,00% Perdesaan yang terpasang Jumlah Sambungan Rumah (SR) 1.400 sr 2025 sr 144,64% Perkotaan yang terpasang Persentase Rumah Tangga (RT) 92,00% 92,45% 100,49% yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi 75,00% 76,03% 101,37% Sasaran Strategis 31 Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase rumah tangga yang 63% 65% 103,17% menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik 16.318 rt 19,723 rt 120,86% (termasuk sosial, bisnis, publik) 4 - 11


Rasio elektrifikasi listrik desa Rasio ketersediaan daya listrik

79% 82% 103,75% 84,10% 78% 92,74% Sasaran Strategis 32 Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar

Indikator kinerja Rasio izin trayek per 100.000 Penduduk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Target

Realisasi

%

3,70

3,51

94,86%

0,06

0,01(486.101 : 47.847)

16,66%

145.528 orang

142,67%

0

0

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun :

102.000 orang

Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 Penduduk Frekwensi penerbangan per thn Jumlah penumpang penerbangan

638.877 orang 649.688 orang

732.557 orang

114,66%

825.972 orang

127,13 %

415 orang

683 orang

164,57%

1.850 orang

1.975 orang

106,75%

100%

74,85% 95%

74,85% 190%

0,64

15,23%

50% 4,2

2 kali 0 kali 36 0 orang penumpang Sasaran Strategis 33 Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%

Indikator kinerja Rasio rumah tidak layak huni

0% 0%

Target Realisasi % 0:142.382 0:142.382 100% Sasaran Strategis 34 Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 % Jumlah PMKS 9.237 jiwa 7.768 jiwa 84,09% Persentase penanganan penyandang 32% 37,48% 117,12% Masalah kesejahteraan sosial Sasaran Strategis 35 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2% 4 - 12


Indikator kinerja Target Realisasi Persentase Partisipasi Masyarakat 10,9% 10,9% Dalam PNPM (15.200) (15.200) Rasio Raskin 19,5 19,5 Tingkat partisipasi masyarakat 19% 19% dalam kegiatan TNI-AD Jumlah LSM Aktif 39 LSM 39 LSM Sasaran Strategis 36 Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1

% 100% 100% 100% 100%

Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase partisipasi perempuan 26,5% 26,5% 100% di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan 15% 15% 100% di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang 24% 24% 100% Diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam 37,5% 37,5% 100% Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja 0,4% 0,4% 100% Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT 2 kasus 1 kaus 50% Angka melek huruf perempuan 7,50% 5% 50% usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di 82,5% 82,5% 100% Sektor Non Pertanian Sasaran Strategis 37 Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Indikator kinerja Target Realisasi % Angka penggunaan kondom 2,40% 2,40% 100% Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45 orang 1,45 orang 100% Laju pertumbuhan penduduk 2,00% 2,4% 100% Cakupan peserta KB aktif 61% 76% 100% Sasaran Strategis 38 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase tutupan karang hidup 60% 33% 55,00% Luas padang lamun 2.900 ha 2,900 Ha 100,00% Sasaran Strategis 39 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Indikator kinerja Target Realisasi % Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas 11 jaringan 11 jaringan 100,00% Kependudukan dan Catatan Sipil 4 - 13


Rasio penduduk ber KTP per 1000 675 orang 805 orang 119,28% penduduk telah menikah Kepemilikan KTP 95% 81% 85,25% Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah 102,50% Rasio bayi berakte kelahiran / 100 60orang 39 orang 65,55% Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 4 pasang 1 pasang 19,62% 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran 100% 54,42% 54,42% Penduduk Sasaran Strategis 40 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative 100% 100% 100% dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan 100% 100% 100% administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara. Sasaran Strategis 41 Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase penanganan sampah 86% 71% 83% Persentase sampah yang dikelola 35% 21% 60% Persentase volume pengurangan 10% 4% 40% Sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 115 39 34% penduduk Sasaran Strategis 42 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Indikator kinerja Target Realisasi % Luas ruang terbuka hijau yang 144.000 m2 142.500 m2 98,95% dikelola Sasaran Strategis 43 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha. Indikator kinerja Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Luas hutan lindung yang dirambah 4 - 14

Target

Realisasi

%

73%

72.5%

99,31%

240 ha

225.10 ha

93,79%


6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, 54 ha 48.25 ha 89,35% Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, 10 ha 8.50 ha 85% Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Kerusakan Kawasan Hutan 50% 50% 100% Sasaran Strategis 44 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan 70% 0% 0% pemanfaatan air bawah tanah Pertambangan tanpa ijin 0% 13% 13% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB B.

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Capaian Indikator sasaran terhadap 44 sasaran selama Tahun 2013 cukup

variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentase capaian sangat rendah. Secara umum Pemerintah Kabupaten Bintan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015. Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 berjumlah 44 (empat puluh empat) sasaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membanding antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

4 - 15


SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama

yang

ditandai

dengan

tidak

adanya

kasus

perselisihan antar umat beragama

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama

Target

Realisasi

%

0

0

100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  JUMLAH KASUS PERSELISIHAN ANTAR UMAT BERAGAMA Dari target indikator jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 0% yang telah ditetapkan, terealisasi 0% atau 100%. Untuk mencapai indikator ini, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan sosialisasi pembauran bangsa yang diikuti oleh tokoh agama, anggota masyarakat serta pemuda dan melakukan sarasehan kerukunan antar umat beragama dan mengadakan rapat / sarasehan dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Rapat koordinasi kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan rapat koordinasi forum kerukunan kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dilaksanakan di 10 Kecamatan. Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan pem-bangunan dibidang mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseim-bangan dan keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan beragama yang harmonis antara umat beragama di daerah ini telah terjalin dengan kokoh. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, komposisi penduduk kabupaten Bintan berdasarkan agama yang dipeluk yaitu 86,47 persen beragama Islam, 2,04 persen Khatolik, 3,74 persen Protestan, 0,27 persen Budha, 7,34 persen Hindu dan 0,15 persen beragama lainnya. Data yang bersumber dari Kantor kementrian agama, menyebutkan bahwa pada tahun 2012 presentase agama yang dipeluk yaitu, 86,08 persen memeluk agama islam, 2,13 persen agama katholik, 5,64 persen agama protestan, 5,60 persen agama budha, 0,16 persen agama hindhu, 0,34 persen menganut kong hu chu. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2012 4 - 16


Budha Hindu Lainnya Khatolik Protestan

No Kecamatan

Islam

1

Teluk Bintan

10.124

14

87

380

1

94

2

Seri Kuala Lobam

13.961

661

3.683

211

22

64

3

Bintan Utara

20.580

308

1.872

1.130

52

-

4

Teluk Sebong

13.458

915

1.056

1.087

150

331

5

Bintan Timur

39.030

555

1.606

3.354

8

4

6

Bintan Pesisir

8.305

19

85

389

-

3

4.089

15

5

89

-

-

4.198

10.866

589

182

676

5

40

12.358

9.614

258

290

1.460

7

79

11.708

5.214

8

3

26

-

4

5.255

135.241

3.342

8.869

8.802

245

619

157.118

86,08

2,13

5,64

5,60

0,16

0,34

100

7 8 9 10

Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan 2012

Jumlah 10.700 18.602 23.942 16.997 44.557 8.801

persentase 2012

Keterangan/ Note : *) diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000, BPS Kabupaten Bintan Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bintan Untuk data tahun 2013 belum dapat didiperoleh dari BPS Kabupaten Bintan

4 - 17


SASARAN STRATEGIS 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Target

Realisasi

%

Tingkat pengangguran terbuka

8,80%

5.23%

140.59

Tingkat partisipasi angkatan kerja

68.74%

50.84%

73.95%


0.94%

0.89%

94.68%

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM

6.422%

6.460%

101%

Indikator kinerja

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Tingkat pengangguran terbuka Pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka dari target 8,80% dapat terealisasi 5,23% atau tercapai 140,59%.

dibanding tahun 2012 target yang

ditetapkan sebesar 9,00% dan terealisasi 5,39% atau 140,11%. Hal ini disebabkan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bintan. Adanya pengangguran disebabkan pertambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan daya serap lapangan, adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien daripada penggunaan tenaga manusia, dampak dari krisis yang berkepanjangan yang sangat mempengaruhi

tingkat

pertumbuhan dibeberapa sektor lapangan usaha/lapangan kerja serta lulusan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang berpengaruh pada tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Dengan cara menyebarluaskan informasi bursa kerja melalui media cetak maupun elektronik ( Website bursa kerja on line ), penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan dunia kerja, serta melaui pembinaan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan swasta diharapkan sebagai kebijakan agar angka pengangguran dapat diturunkan.

4 - 18


 Tingkat partisipasi angkatan kerja Tenaga kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan . jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan dengan berlangsungnya proses demografi. Berdasarkan survey tenaga kerja (SAKERNAS) 2012 terdapat 69.361 jiwa penduduk angkatan kerja dan sekitar 92,15% diantaranya telah bekerja, Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 26,76% bekerja disektor pertanian. Sektor- sektor berikutnya yang cukup besar peranannya dalam ketanagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (22,51%), jasa (17,10%) dan industri pengolahan (11,84%) Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Percentage of Population 15 Years and Over Who Work in Industrial Origins, 2011

Pada tahun 2013 Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target 68,74% dapat terealisasi 55,81% atau 83,55%. Sedangkan tahun 2012 Tingkat partisipasi angkatan kerja dari target 66,80% dapat terealisasi 50,84% atau 73,95%. Hal ini disebabkan meningkatnya penduduk usia kerja yang berasal dari migrasi penduduk dari luar daerah . Sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja ini adalah dengan cara peningkatan penempatan tenaga kerja di sektor informal antara lain berupa kegiatan, Padat Karya Produktif, Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri 4 - 19


Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan Percentage of Populations 15 Years and Over by Main Activity 2011




Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010. Pada Tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja dengan target 0,94 dan realisasi 0,89 dengan persentase 94,68 %. Pada tahun 2012 Rasio penduduk yang bekerja dari target 0,93% (76.414 jumlah bekerja dibagi 81.890 jumlah angkatan kerja) dapat terealisasi 0,89% (66.399 jumlah bekerja dibagi 73.783 jumlah angkatan kerja). Hal ini disebabkan kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan belum sesuai dengan data prediksi. Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan adalah menciptakan peluang kerja yang lebih luas, agar angka pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga agar mempunyai daya saing, maka Arah Kebijakan yang diambil antara lain Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja serta Penyelenggaraan Latihan Ketenagakerjaa, kebijakan ini diambil agar angka 4 - 20


pengangguran dapat diturunkan, yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi bursa kerja melalui media cetak maupun elektronik (Website Bursa Kerja On Line); penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan dunia kerja, serta melalui pembinaan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan swasta.  Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM 6.422, dan terealisasi 6,460 atau tercapai 101 % Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 6.350 orang jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM dan terealisasi 6.425 orang atau tercapai sebesar 101,18%. SASARAN

STRATEGIS

3.

Terpenuhinya

standar

aturan

ketenagakerjaan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Target

Realisasi

%

80%

92.85%

116,0%

<1%

0.02%

2%

8,05%

12.42%

154,2%

80%

59.09%

73.86%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase kasus PHK yang terselesaikan Masih banyaknya kasus perselisihan / persengketaan yang terjadi antara pengusaha dengan karyawannya yang tidak dapat diselesaikan secara Bipartit disebabkan antara lain karena masih rendahnya

pengetahuan dan tingkat pemahaman karyawan

terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan belum maksimalnya 4 - 21


penyuluhan atau pembinan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait lainnya kepada karyawan dan perusahaan. Pengadilan Hubungan Industrial berperan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan, yang mana sebelumnya sudah diupayakan penyelesaiannya secara Bipartit dan Tripartit. Pada Tahun 2013 persentase kasus PHK yang terselesaikan 92,85 % dari target 80 % atau tercapai 116,0 % dibandingkan Tahun 2012 Persentase kasus PHK yang terselesaikan dari target 70% dapat terealisasi 87,5% atau 125% . Meningkatnya penyelesaian kasus disebabkan pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih dapat menerima hasil dari mediasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga didukung oleh kemampuan pihak mediator untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik.  Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan disebabkan antara lain kurangnya intensitas pemeriksaan Norma Umum dan Norma K3 yang dilakukan oleh pihak Disnaker terhadap perusahaan, sehingga perusahaan kurang menerapkan norma tersebut dan berakibat pada intensitas kecelakaan kerja. Pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang diperiksa tercatat 48 perusahaan dari 177 perusahaan yang ada. Pelanggaran Norma Kerja tercatat 7 (tujuh) perusahaan dan pelanggaran terhadap Norma K3 tercatat 4 (empat) perusahaan. Jumlah kecelakaan yang terjadi tercatat 178 kasus, cidera ringan 145 kasus, cidera berat 27 kasus, cacat 5 kasus dan meninggal 1 kasus (sumber data : PT. Jamsostek cabang Tanjungpinang) dan untuk Tahun 2013 jumlah kecelakaan yang terjadi semakin meningkat yang terjadi tercatat 235 kasus, cidera ringan 231 kasus, cidera berat 3 kasus dan meninggal 1 kasus. Keberadaan lembaga yang mengurus ketenagakerjaan sangat penting dalam membangun dunia kerja yang produktif dan kondusif. Lembaga tersebut selain Dinas Tenaga kerja, juga ada PT. Jamsostek dan Pengadilan Hubungan Industrial. PT.

4 - 22


Jamsostek berperan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja Indikator Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Pada Tahun 2013 terealisasi 0,02% dari Target < 1% atau terealisasi <1% pada tahun 2012 terealisasi 0,15% dari <1% target yang ditetapkan atau 100%. Kebijakan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bintan diambil agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dilaksanakan melalui pemeriksaan / pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan, pelaksanaan bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS (Penyidik Pengawas Negeri Sipil) serta peralatan pengawasan ketenagakerjaan.  Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Pada Tahun 2013 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan tercatat sebanyak 22 kasusyang melibatkan 434 tenaga kerja, 13 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara ( perjanjian bersama ) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan hubungan industrial, 1 kasus belum dapat diselesaikan dan penyelesainnya masih dirundingkan secara bipatrit. Hal ini disebabkan kasus yang terjadi ditingkat perusahaan tidak dapat diselesaikan secara bipartit akibat kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dubandingkan Pada tahun 2012 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan tercatat sebanyak 41 kasus yang melibatkan 558 tenaga kerja, 2 kasus dapat diselesaikan secara bipartit, 25 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara ( Perjanjian Bersama) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, 6 kasus belum dapat diselesaikan dan akan diteruskan penyelesaiannya pada tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Bintan selalu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku produksi melalui lembaga ketenagakerjaan, agar terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha. Pembentukan lembaga

ketenagakerjaan

(LKS

Bipartit/Dewan

Pengupahan)

adalah

forum

komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 4 - 23


industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja. Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi penanggungjawab berperan melakukan pembinaan yang meliputi : 1) Melakukan pembinaan meliputi : - Sosialisasi kepada pengusaha dan Pekerja dalam rangka pembentukan LKS Bipartit. - Memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit. 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembentukan LKS Bipartit bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih (UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 106). 3) Menerima permohonan dan memberikan bukti pencatatan pembentukan LKS Bipartit (Permenakertrans No. 32 Tahun 2008) Pemerintah Kabupaten Bintan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Dewan Pengupahan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Bintan No. 477/X/2013. tanggal 16 Oktober 2013. Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten adalah : a.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka : - Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan / atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) - Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.

b.

Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten.

Perkembangan UMR Kabupaten Bintan (Rp 000) Minimum Wages of Bintan Regency, 2001- 2011

4 - 24


 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Pada Tahun 2013 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjaanjian bersama (PB) terealisasi 59,09 % dari target 80 % atau tercapai 73,80% Sedangkan Pada tahun 2012 besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dari target 70% terealisasi 60,97% atau 87,10%, . Untuk Indikator diatas jumlah persentase perselisihan hubungan industrial dapat yang dapat diselesaikan dengan Perjaanjian Bersama ( PB ) oleh mediator dari target 8 kasus dapat terealisasi 13 kasus, jumlah kasus yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 22 kasus , sementara perkiraan awal hanya 10 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengusaha dan pekerja masih kurang memahami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Perusahaan ( PP) dan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ). Sehubungan hal tersebut diatas, maka untuk mengurangi angka perselisihan, perlu diadakannya penyuluhan dan sosiallisasi tentang pelaksanaan Peraturan Perundand-Undangan Ketenagakerjaan terhadap pengusaha pekerja secara berkelanjutan. SASARAN

STRATEGIS

4.

Terpenuhinya

standar/ketentuan

nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja APK PAUD

Target 33,4

Realisasi

%

43.31

129.67%


1:9

1:8

88,88%


8,10

8,00

98,76%

99,40%

99.30%

99.89%

94.5%

94%

99.47%

107,00%

110,99%

103,64%

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak lakilaki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 4 - 25


Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AMH) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat Profesi Persentase guru SD bersertifikat Profesi Persentase guru SLTP bersertifikat 4 - 26

93,75%

97,76%

104,27%

23,00%

22,00%

95,65%

20,00%

31,17%

155,85%

93,5%

96,87%

103,60%

67,10%

71,21%

106,12%

60,00

59,00%

98,83%

1:13

1:13

100%

1:12

1:12

100%

26,00

24,05

92,50%

1:11

1:11

100%

0,44

0,40

90,90%

44,50%

47,81%

107,43%

70,31%

63,23%

89,93%

31,00%

29,37%

94,74%

55,57%

53,26%

95,84%

99,00%

99,65%

100,65%

103%

106%

102,91%

684 orang

675 orang

98,68%

100%

118,42%

118,42%

0,73%

0,59%

80,00%

70,32%

56,15%

80,00%

17,54%

29,14%

166,13%


Profesi Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat Profesi Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

11,40%

29,29%

256,92%

0

3,25

325%

75%

65,43%

87,24%

90%

90,15%

100,16%

99%

99,79%

100,79%

100% 98,00% 99,65%

100% 100% 97,92%

100 102,04% 98,26%

45%

85,66%

107,07%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  APK PAUD Secara lebih spesifik program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal ( RA ), jalur pendidikan non –formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak ( TPA ) dan Pos PAUD, dan jalur informal berbentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan adanya upaya Pemerintah Daerah terhadap perluasan akses PAUD maka pada jumlah lembaga PAUD/Pendidikan non formal secara keseluruhan sampai Tahun 2013 seluruhnya sebanyak 123 lembaga ( tidak termasuk TK/RA ) dengan jumlah perpeserta didik seluruhnya sebanyak 4.203 orang yang diasuh sebanyak 442 orang tenaga pendidik.

4 - 27


Tabel IV.1 Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) di Kabupaten Bintan , Tahun 2008-2013 No

Kegiatan

1

Satuan PAUD sejenis

2

Tempat

2008

2009

2010

2011

13

17

26

28

78

28

1

3

3

3

5

51

64

63

70

70

90

65

82

92

101

151

123

Penitipan 1

2012

2013

anak 3

Kelompok Bermain PAUD

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Tahun 2013 Pada Tahun 2013 APK PAUD terealisasi 43,31 % dari target 43,31 % atau tercapai 129,67 % sedangkan Tahun 2012, APK PAUD 32,9 yang ditargetkan telah terealisasi 46,87 atau 142,46%. 


Rasio guru PAUD Tahun 2013 terealisasi 1:9 sesuai target 1:9 atau tercapai 100% sedangkan Tahun 2012 adalah 1:9 rasio guru murid PAUD, realisasi 1:9 atau tercapai 100%. Berikut tabel Banyakknya Taman Kanak –kanak ,murid dan guru dari Tahun 2008-2013 : Tabel IV.2 Banyaknya Taman Kanak-Kanak , Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 TK Murid Guru Kecamatan

Negeri

Swasta

Negeri

Swasta

Negeri

Swasta

Teluk Bintan

-

1

-

19

- 4

Seri Kuala Lobam

-

6

-

216

- 27

Bintan Utara

1

5

114

351

10 17

Teluk Sebong

-

5

-

245

- 20

Bintan Timur

1

4

96

170

9 13

Bintan Pesisir

-

2

-

98

- 7

4 - 28


Mantang

-

2

-

30

- 5

Gunung Kijang

-

4

-

24

- 14

Toapaya

-

-

-

0

Tambelan

-

2

-

39

2012

2

27

219

1142

18 122

2011

2

18

203

919

16 79

2010

2

12

209

716

15 64

2009

1

11

-

689

7 51

2008

-

24

-

1.494

- 96

- - 14

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Tahun 2013




Angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2013 realisasi adalah 8,00%, dari target 8,10 tercapai 98,76 % sedangkan Untuk tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 8,00% dan tercapai indikator kinerjanya hanya 7,98% atau 99,75%. Jika dilihat berdasarkan komponennya peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan dewasa ini merupakan kontribusi terbesar dari Indeks Pendidikan yang semakin baik. Pada tahun 2010 capaian rata-rata lama sekolah 8,63 tahun meningkat menjadi 84,66poin dengan rata-rata lama sekolah 8,91 di tahun 2011 atau naik sebesar 1,90poin.Ditahun 2012 ini pencanangan pemerintah untuk target wajib belajar 9 tahun telah dapat terwujud dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,01.Dilain pihak hal tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang cukup membanggakan. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2013 No.

Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah

Indeks Pendidikan

1. 2. 3. 4.

2010 2011 2012 2013

8,63 8,91 9,01* 8,00

82,76 84,66 83,20* 84,19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2013

4 - 29


 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Angka partisipasi sekolah (pendidikan dasar) pada tahun 2013 adalah 99,40. Terealisasi

99,30% dibandingkan tahun 2012 terealisasi mencapai 101,16 atau

101,87% dari 99,30 target yang ditetapkan. Berikut Tabel Persentase 10 Tahun keatas menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Bintan. Tabel IV.3 Persentase 10 Tahun keatas menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Bintan. Uraian

Laki-Laki

1. Tidak/belum pernah sekolah 2. Masih Sekolah

Perempuan

Jumlah

1,52

4,82

3,10

16,41

16,84

16,2

-

SD

34,99

38,96

36,93

-

SLTP

25,86

19,76

22,88

-

SLTA

27,60

28,08

27,83

-

Perguruan Tinggi

11,55

13,20

12,36

82,08

78,34

80,28

3. Tidak Sekolah Lagi Jumlah

100,00

100,00 100,00

Sumber Data : diolah dari Susenas 2012, BPS Kabupaten Bintan  Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki tahun 2013 adalah 99,89%, Tahun 2012 dari 94,00 yang ditargetkan, terealisasi 99,00 atau 105,31%.  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2013 target 107,00 terealisasi 110,99 atau 103,64% sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 108,50 dan terealisasi 109,26 atau 100,70%, 4 - 30


Tabel.IV Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD,SLTP dan SLTA Tahun 2008-2012 Angka Partisipasi Kasar ( APK) Tingkat Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 SD

116.40

117.39 109.26

112.65

109.26

SLTP

119.27

107.32 94.84

110.11

94.80

SLTA

58.88

60.98

85.13

68.80

63.38

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2013



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2013 ditargetkan 93,75 % terealisasi

97,76 %

atau 104,27 % sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/Paket B tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 94,25 dan terealisasi 94,80 atau 100,58%, 

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A

Tahun 2013 Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A, terealisasi 22,00 dari target 22,00

yang ditetapkan atau 95,65%. Dibanding tahun 2012, Angka

Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A ditetapkan 22,00, terealisasi 21,00 atau 95,45%.%. 

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B

Tahun 2013 Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B, terealisasi 31,17 dari 20,00 yang ditetapkan atau 155,85%. Dibanding tahun 2012, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B ditetapkan 19,00, terealisasi 21,00 atau 110,52. Berikut Tabel persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin diKabupaten Bintan Tahun 2012.

4 - 31


Tabel IV.4 Persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin diKabupaten Bintan Tahun 2012. Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. Tdk/blm pernah sekolah

1.52

4.82

3.10

2. Tdk/ blm tamat SD/MI

21.96

19.61

20.83

3. SD/MI/sederajat

24.34

21.85

23,14

4. SLTP/MTs/Sederajat

17.18

17.42

17,29

5. SMU/MA/sederajat

18.25

24.95

21,48

6. SMK

11.37

5.93

8,74

7. DI/II

1.38

1.00

1,20

8. DIII

1.71

2.04

1.87

9. D IV/SI/S2/S3

2.31

2.38

2.34

100.00

100.00

100.00

Jumlah

Sumber Data : diolah dari Susenas 2012, BPS Kabupaten Bintan  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Target awal pada tahun 2012 adalah 93,23 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A dan terealisasi sebesar 93,07 atau 99,80%. Dibanding tahun 2013, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A ditetapkan 93,5 dan terealisasi 96,87 atau 103,60%. Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. 50 dan terealisasi 109,26 atau 100,70%, Tabel.IV Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD,SLTP dan SLTA Tahun 2008-2012 Angka Partisipasi Murni ( APM) Tingkat Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 SD

99,48

96,98

96.14

93.30

96.03

SLTP

96,51

96.54

93.05

66.39

61.14

SLTA

39,13

39.20

42.93

42.61

48.07

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2013 4 - 32


 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Target awal pada tahun 2012 adalah 66,90 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan terealisasi sebesar 88,31 atau 132%. Dibanding tahun 2013, Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditetapkan 67,10 dan terealisasi 71,21 atau 106,12%. 

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 88,00 dari 59,00 target yang telah ditetapkan atau 149,15%. Sedangkan tahun 2013 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (pendidikan dasar), hanya terealisasi 59,00 dari 60,00 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 98,33%. Ketersediaan sarana pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata disemua desa. Pada tahun 2013 terdapat 90 unit SD/MI dan 8 kelas jauh yang berada dipulau terluar ( pulau pengikik dan pulau Pejantan Kecamatan Tambelan,Bebak Kecamatan Bintan Pesisir,Telang Besar,Telang Kecil,Pulau Sirai, Belakang Sidi dan Selat Limau Kecamatan Mantang). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah 17.214 orang dan diasuh oleh 1,256 orang guru. Dengan demikian rata setiap sekolah sudah terdapat 13 orang guru pada setiap sekolah. Secara umum perbandingan antara guru dengan murid atau ratio terhadap guru sudah cukup baik yaitu 13, artinya 1 orang guru mengajar sekitar 13 orang murid dan perbedaan antar kecamatan tidak terlalu menonjal. Tabel IV.5 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan guru menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 SD Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan

14

-

1.000

-

141

-

Seri Kuala Lobam

6

-

1.681

-

73

-

4 - 33


Bintan Utara

9

1

2.612

144

133

13

Teluk Sebong

9

1

1.720

63

116

10

Bintan Timur

18

1

4.797

113

303

10

Bintan Pesisir

6

-

1.108

-

70

-

Mantang

4

-

562

-

57

-

Gunung Kijang

8

-

1.344

-

122

-

Toapaya

6

-

1.273

-

100

-

Tambelan

7

-

797

-

108

-

2013 87

3

16.894

320

1.223

33

2012 87

3

16.548

268

1.258

27

2011 87

3

16.311

253

1.221

26

2010 87

2

15.969

189

1.161

19

2009 87

2

15.688

202

1.156

19

2008 89

2

15.701

183

1.130

15




Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)

Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) tahun 2013 terealisasi 1:13 dari target 1:13 tercapai 100 % hal ini pun sama dengan hasil yang dicapai pada Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 1:13 dari 1:13 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2011 Rasio guru per murid SD/MI (pendidikan dasar), terealisasi 1:13 dari 1:13 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%. 

Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar)

Rasio guru per murid SLTP (pendidikan dasar) tahun 2012 terealisasi 1:11 dari 1:12 target yang telah ditetapkan atau 109,09%. Untuk Tahun 2013 Rasio guru per murid SLTP (pendidikan dasar), terealisasi 1:12 dari 1:12 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100,00%.

4 - 34


Tabel IV.6 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama ( SMP), Murid dan guru menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 SMP Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan

3

-

362

-

44

-

Seri Kuala Lobam

2

-

205

-

24

-

Bintan Utara

3

-

1.196

-

78

-

Teluk Sebong

4

-

681

-

66

-

Bintan Timur

5

-

1.808

-

124

-

Bintan Pesisir

3

-

344

-

34

-

Mantang

2

-

129

-

19

-

Gunung Kijang

3

-

346

-

33

-

Toapaya

1

-

382

-

26

-

Tambelan

1

-

224

-

20

-

2013 27

0

5.677

0

468

0

2012 25

0

5.556

0

464

0

2011 25

0

5.485

0

469

0

2010 24

0

5.404

0

398

0

2009 24

-

5.086

-

352

-

2008 22

-

4.745

-

288

-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Tabel IV.7 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah ( MTs), Murid dan guru menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 MTs Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan

-

1

-

64

2

10

Seri Kuala Lobam

-

1

-

49

-

14

Bintan Utara

-

1

-

52

-

11

Teluk Sebong

-

1

-

38

2

10

Bintan Timur

1

-

268

-

15

9

Bintan Pesisir

-

-

-

-

-

-

4 - 35


Mantang

-

-

-

-

-

-

Gunung Kijang

-

1

-

143

5

15

Toapaya

-

1

-

110

4

15

Tambelan

-

1

-

74

1

15

2012/2013

1

7

268

530

29

99

2011/2012

1

7

239

493

25

88

2010/2011

1

6

172

451

21

71

2009/2010

1

6

178

531

22

88

2008/2009

-

7

-

708

-

100

Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) sudah merata disemua Kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 Tahun. Karena belum semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Pada Tahun 2013 terdapat 35 unit SLTP/MTs dengan 6.227 siswa diasuh oleh 565 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1 guru banding 13 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan kondisi ini sudah baik. 

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)

Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara significant sebagai dampak positif pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (pendidikan Menengah) tahun 2012 terealisasi 33,23 dari 25,00 target yang telah ditetapkan atau 132,92%. Tahun 2013 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (pendidikan menengah), 4 - 36


hanya terealisasi 24,05 dari 26,00 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 92,50%. Tabel IV.8 Banyaknya Sekolah Menengah Atas ( SMA), Murid dan guru menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 SMA Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan

1

-

Seri Kuala Lobam

-

-

Bintan Utara

1

1

Teluk Sebong

1

Bintan Timur

245

-

26

-

-

-

-

564

232

43

26

-

411

-

31

-

1

-

759

-

51

-

Bintan Pesisir

1

-

72

-

14

-

Mantang

1

-

35

-

6

-

Gunung Kijang

-

-

-

-

-

-

Toapaya

1

-

440

-

33

-

Tambelan

1

-

247

-

21

-

2013 8

1

2.773

232

225

26

2012 7

1

2.734

249

228

26

2011 7

1

2.566

308

226

26

2010 7

1

2.436

263

186

20

2009 7

1

2.216

286

176

19

2008 6

1

2.079

278

15

18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Tabel IV.9 Banyaknya Madrasah Aliyah ( MA), Murid dan guru menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 MA Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur

1

-

75

-

15

-

2. Bintan Pesisir

-

-

-

-

-

-

3. Mantang

-

-

-

-

-

-

4. Bintan Utara

-

-

-

-

-

-

4 - 37


5. Seri Kuala Lobam

-

-

-

-

-

-

6. Telok Sebong

-

-

-

-

-

-

7. Gunung Kijang

-

-

-

-

-

-

8. Teluk Bintan

-

1

-

-

-

-

9. Tambelan

-

-

-

-

-

-

10. Tuapaya

-

1

-

80

-

28

2013 1

2

75

80

15

28

2012 1

2

72

74

15

28

2011 1

1

69

46

18

14

2010 1

-

63

-

12

-

2009 -

1

-

89

-

15

2008 -

1

-

97

-

17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Tabel IV.10 Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan ( SMK), Murid dan guru menurut Kecamatan dan Status Di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2013 SMK Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan

-

-

-

-

-

-

Seri Kuala Lobam

-

-

-

-

-

-

Bintan Utara

1

2

368

236

34

40

Teluk Sebong

-

-

-

-

-

-

Bintan Timur

1

1

514

50

36

15

Bintan Pesisir

-

-

-

-

-

-

Mantang

-

-

-

-

-

-

Gunung Kijang

1

-

71

-

19

-

Toapaya

-

-

-

-

-

-

Tambelan

-

-

-

-

-

-

2013 3

3

953

286

89

55

2012 2

3

751

262

70

50

2011 2

3

565

262

68

51

2010 2

3

515

282

51

54

4 - 38


2009 2

4

374

271

46

53

2008 1

4

146

335

15

40




Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah)

Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah) tahun 2012 terealisasi 1:11 dari 1:11 target yang telah ditetapkan atau 100%. Tahun 2013 Rasio guru per murid SLTA (pendidikan menengah), terealisasi 1:11 dari 1:11 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%. 

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah)

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah) tahun 2012 terealisasi 0,81 dari 0,52 target yang telah ditetapkan atau 155,76%. Tahun 2013 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (pendidikan menengah), terealisasi 0,40 dari 0,44 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 90,90%. 

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah)

Target awal pada tahun 2012 adalah 44,00 Angka partisipasi sekolah (pendidikan menengah) dan terealisasi sebesar 61,27 atau 139,25%. Dibanding tahun 2013, Angka partisipasi sekolah (pendidikan menengah) ditetapkan 44,50 dan terealisasi 47,81 atau 107,43%. Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan

pendidikan selain tingkat

pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah.  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C yang ditetapkan 70,31, tercapai 63,23 atau 89,93%. 4 - 39


sedangkan tahun 2012 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 68,58 dan terealisasi 68,80 atau 100,32%.  Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C, yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah 30,00, terealisasi 29,37 atau 97,92%, sedangkan pada tahun 2013 Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C, terealisasi 29,37 dari 31,00 yang ditetapkan atau 94,74%.  Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Target awal pada tahun 2012 adalah 50,45 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C dan terealisasi sebesar 53,74 atau 106,52%. Dibanding tahun 2011, Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ditetapkan 45,74 dan terealisasi 42,61 atau 93,15%. Indikator penting lainnya yang berkaitan dengan pendidikan selain tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan partisipasi penduduk yang bersekolah. Hasil penghitungan tahun 2012 menginformasikan bahwa APM penduduk kelompok 16-18 tahun setara SMA/MA mencapai 42,61 persen.  Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan Target Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2013 target 1 sekolah terealisasi 1 (satu) sekolah dengan persentase tercapai 100%. Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan dari Dana APBN Tahun 2013 yang berada di Kecamatan Sri Kuala Lobam. Untuk Tahun 2012 Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan belum ada baru terealisasi Tahun 2013.

4 - 40




Angka Melek Huruf (AMH)

Upaya pembangunan dibidang pendidikan ternyata cukup nyata dan berdampak baik dimasa mendatang, Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama, dengan tidak mengabaikan upaya lain, seperti melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Dengan komposisi penduduk yang relatif besar diusia muda dewasa ini,tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun yang masih relatif besar.Jika pendidikan mereka tidak ditangani secara baik dan lebih dini dikhawatirkan pada tahun kedepan akan berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dari data BPS Kabupaten Bintan diperoleh gambaran capaian Angka Melek Huruf ( AMH ) sebagai berikut:

Persentase Penduduk Usia 10-44 Tahun yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2012 No. 1. 2. 3.

Tahun 2010 2011 2012

Sumber

Melek Huruf(%) 98.12 98.38 98.42

Buta Huruf(%) 1.882 1.619 1.583

: BPS Kabupaten Bintan, 2013

Target awal pada tahun 2013 adalah 99,00 Angka Melek Huruf (AMH) dan terealisasi sebesar 99,65 atau 100,65%. Dibanding tahun 2012, Angka Melek Huruf (AMH) ditetapkan 98,50 dan terealisasi 98,42 atau 100%.  Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf, terealisasi 106 pada tahun 2013 dari 103 target yang telah ditetapkan atau 102,91%. Tahun 2012 Rasio melek huruf perempuan terhadap 4 - 41


laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf, terealisasi 103 dari 103 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau 100%.  Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota pada tahun 2011 adalah 570 yang terealisasi, sedangkan yang ditargetkan adalah 484 atau 117,76%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota yaitu terealisasi 670 dari 584 yang ditargetkan atau 117,76%. 

Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia

Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia pada tahun 2013 adalah 118,42 yang terealisasi, sedangkan yang ditargetkan adalah 100 atau 118,42%. Sedangkan Pada tahun 2012 Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia yaitu terealisasi 117,76 dari 100 yang ditargetkan atau 117,76%.  Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru TK bersertifikat profesi pada tahun 2013 adalah 0,59% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 0.73 atau 80% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012, Persentase guru TK bersertifikat profesi yaitu terealisasi 0,51% dari 0,34% yang ditargetkan atau 150%.  Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi pada tahun 2013 adalah 56,15% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 70,32% atau 80,82% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan realisasinya dibanding tahun 2013, Persentase guru SD bersertifikat profesi yaitu terealisasi 59,98% dari 69,86% yang ditargetkan atau 85,85%.

4 - 42


 Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi pada tahun 2013 adalah 29,14% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 17,54% atau 166,13% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase guru SLTP bersertifikat profesi , yaitu terealisasi 19,87% dari 18,32% yang ditargetkan atau 108,48%. 

Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi

Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi pada tahun 2013 adalah 29,29% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 11,40% atau 256,92% capaian kinerjanya mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi, yaitu terealisasi 19,05% dari 11,47% yang ditargetkan atau 166,08%.  Persentase pengawas bersertifikat profesi Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013, telah menetapkan target indikator persentase pengawas bersertifikat sebesar 0%, terealisasi 3,25% atau 325%. Tahun 2012, target yang ditetapkan 0% dan terealisasi 2,4% atau 240% 

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD

Persentase kelayakan guru mengajar SD pada tahun 2013 adalah 65,43% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 75,00% atau 65,43% capaian kinerjanya. Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SD , yaitu terealisasi 30,43% dari 50,00% yang ditargetkan atau 60,86%.  Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase kelayakan guru mengajar SMP pada tahun 2013 adalah 90,15% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 90,15% atau 100,16% capaian kinerjanya meningkat dibandingkan 4 - 43

tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SMP


mengalami peningkatan , yaitu terealisasi 84,15% dari 85,00% yang ditargetkan atau 99,00%. 

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA

Persentase kelayakan guru mengajar SLTA pada tahun 2013 adalah 99,79% yang terealisasi, target yang ditetapkan adalah 99,00% atau 100,79% capaian kinerjanya lebih meningkat dibandingkan Pada tahun 2012 Persentase kelayakan guru mengajar SLTA yaitu terealisasi 97,79% dari 98,79% yang ditargetkan atau 98,98%.  Angka kelulusan SD Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013, telah menetapkan target indikator angka kelulusan SD sebesar 100%, terealisasi 100% atau 100% capaian kinerjanya. Untuk Tahun 2012, angka kelulusan SD tahun 2012 juga lulus dengan 100% sesuai dengan target nya 100%.  Angka kelulusan SLTP Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target indikator angka kelulusan SLTP sebesar 100%, terealisasi 100% atau 100% capaian kinerjanya. Untuk Tahun 2013, angka kelulusan SLTP tahun masih 100 % dari 98,00% yang ditetapkan atau tercapai kinerja sebesar 102,04%.  Angka kelulusan SLTA Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, telah menetapkan target indikator angka kelulusan SLTA sebesar 99,60%, terealisasi 97,92% atau 98,31% capaian kinerjanya. Sedangkan untuk Tahun 2013, angka kelulusan SLTA tidak mengalami peningkatan yang drastis sampai 100%, ini dapat dilihat dari realisasi tahun 2013 yaitu 97,92% dari 99,65% yang ditetapkan atau hanya tercapai kinerja sebesar 98,4%. 4 - 44


 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kulaifikasi S1/DIV, tahun 2013 sejumlah 85,66% dari 80% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau tercapai 107,07% mengalami peningkatan dibanding tahun 2012, jumlah Guru yang memenuhi kulaifikasi S1/DIV mengalami peningkatan yaitu 60,10% terealisasi dari 44% target yang ditetapkan atau 136,59% capaian kinerjanya. SASARAN STRATEGIS 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual

Target

Realisasi

%

2 karya

0 karya

0%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan memiliki 2 karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual, dimana hal ini menjadi salah satu langkah agar kesenian asli Kabupaten Bintan tidak diakui oleh daerah lain. Namun ditahun 2013, indikator jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual belum dapat dilaksanakan karena karya budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual ini dikarenakan masih dalam tahap inventarisasi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bintan, dan ditargetkan akan dilaksanakan tahun 2014.

4 - 45


SASARAN STRATEGIS 6. Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola

Target

Realisasi

%

1 perda

0 perda

0%

6 bcd

6 bcd

100%

15 naskah

3 naskah

20%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013 telah menargetkan 1 peraturan daerah perlindungan benda situs dan kawasan cagar budaya, namun belum terealisasi disebabkan belum disusunnya peraturan daerah tentang perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut dan masih tahap inventarisasi Benda ,situs dan kawasan cagar budaya dan penyusunan klasifikasi benda situs dan kawasan cagar budaya . Namun untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan adalah melakukan perawatan dan pemberian papan nama yang merupakan salah satu bentuk perlindungan dan larangan untuk dirusak.  Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Kabupaten Bintan sampai saat ini telah memiliki situs, benda dan kawasan cagar budaya sebanyak 46 unit. Target yang ditetapkan sebanyak 6 unit jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara telah terealisasi sebanyak 6 unit atau 100%. Situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dipelihara dan dilindungi, yaitu : -

Makam Tok Uke

-

Makam Keramat Bukit Batu

-

Makam Sultan Ahmad Syah 4 - 46


-

Kota Kara

-

Bukit Kerang (Kjokkenmoddinger)

-

Komplek Makam Sultan Muayatsyah  Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak menargetkan indikator sasaran jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola. Capaian kinerja 0% karena indikator tidak terealisasi pada tahun 2012. Untuk Tahun 2013 mengalami peningkatan karena dari 15 Naskah sejarah/kuno yang diselamatkan dan dikelola sudah terealisasi 3 naskah capaian kinerjanya 20 % namun untuk penyelamatan naskah asli belum dapat dilakukan tetapi dalam bentuk salinan atau kopian sudah dimiliki : 1.Thufat Hanafis 2.Naskah Sejarah Tambelan 3.Sinopsis Theater Makyong. SASARAN STRATEGIS 7. Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah koperasi/koperasi aktif Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB

Target

% 136/11 4% 169%

3 unit

Realisasi 287/193 unit 136% 1.593 unit 2 unit

100%

100%

100

23%

-

-

211/170 unit 80,57% 1.477 unit

108% 67%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 4 - 47


 Jumlah koperasi/koperasi aktif Untuk tahun 2013 target koperasi 211 dan 170 koperasi aktif atau 136 % dan 114 % sedangkan untuk tahun 2012 Target awal adalah 206 koperasi dan 160 unit koperasi aktif. Capaian pada tahun 2012 sebanyak 275 koperasi (133,50%) dan 171 unit koperasi yang aktif atau 106,88% di Kabupaten Bintan. dapat dilihat tabel sebagai berikut : Data Keragaan Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2013 No

Tahun

Aktif Tidak Anggota

Realisasi

Aktif

(orang)

Modal

Modal

Volume

SHU

sendiri

Luar

Usaha

(Rp.Juta)

(Rp.Juta) (Rp.Juta) (Rp.Juta) 1

KPRI

30

5

3.097

5.986

1.450

9.926

2.820

2

KUD

3

5

1.653

1.508

1.154

1.092

138

3

KSU

40

21

5.165

4.195

1.200

3.720

982

4

KOPONTREN

1

1

60

551

-

388

38

5

KOPERASI

1

-

48

340

5.000

1.835

-

118

62

14.724

12.626

1.071

14.504

2.907

2013

193

133

24.747

25.503

9.875

31.465

6.885

2012

171

104

24.362

21.831

8.875

30.381

5.767

2011

191

75

24.036

16.196

9.801

29.918

4.876

2010

133

98

22.952

11.526

7.049

33.650

3.853

SEKUNDER 6

KOPERASI LAINNYA

Keterangan/ Note : *) Koperasi binaan Kabupaten Bintan (Dinas/Instansi Kabupaten Bintan) Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Jumlah koperasi aktif meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah koperasi aktif sebesar 22 koperasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 171 dan 23 koperasi dari target 2013 (170) atau 114 dari target, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa masih banyaknya minat pengurus dan anggota untuk memajukan dan meningkatkan usaha koperasinya. 4 - 48


 Persentase koperasi aktif Tahun 2012, persentase koperasi aktif terealisasi 83,01% dari 77,67% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau capaian kinerjanya 107%. Sedangkan tahun 2013, persentase koperasi aktif terealisasi 136,00% dari 80,57% target yang ditetapkan atau 169capaian kinerjanya lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Persentase koperasi aktif bertambah untuk tahun 2013 sedangkan jumlah koperasi tidak aktif menurun 10 koperasi menjadi 94 koperasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ( 104), ini dikarenakan usaha Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha

semaksimal

dan

optimal

mungkin

untuk

menekan

jumlah

ini

denganpembinaan dan pelatihan perkoperasian dengan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitifnya serta program pemberdayaan koperasi.  Jumlah UMKM Aktif Untuk tahun 2013 target jumlah UMKM aktif target 1.477 unit terealisasi 1.593 unit atau capaian kinerjanya 108% sedangkan Target awal pada tahun 2012 adalah 1.427 unit dan terealisasi sebanyak 1.485 unit UMKM atau 104,06%. Uraian Jumlah

UMKM

Target tahun

Realisasi Tahun

2013

2013

1.477

1.593

%Pencapaian kinerja 108

Aktif Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya jumlah UMKM aktif sebesar 108 dari tahun sebelumnya ( 1.485) dan meningkat sebesar 116 dari target 2013 (1.477) atau sebesar 108%  Jumlah BPR/LKM aktif Tahun 2012 jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 3 unit yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, dan terealisasi sebanyak 3 unit atau 100%, yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan 2 unit simpan pinjem swuamitra. 4 - 49

Sedangkan Tahun 2013 jumlah


BPR/LKM aktif juga terealisasi sebanyak 2unit dari 3 unit yang ditargetkan atau 67% capaian kinerjanya menurun 1 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Tahun 2013 persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di targetkan 100%, realisasi mencapai 100% atau capaian kinerjanya 100% untuk Tahun 2012, persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di targetkan 100%, realisasi mencapai 100% atau capaian kinerjanya 100%. Barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten tahun 2013, seperti : beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi dan daging ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, dan gas elpiji dapat terpenuhi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan monitoring secara berkala dan periodik ke pasar-pasar ataupun pusat penjualan barang kebutuhan pokok yang ada diseluruh kecamatan.  Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB Berdasarkan sumber BPS Kabupaten Bintan Tahun 2013 untuk data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Bintan tahun 2012 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.5,30 trilyun,- yang diukur dari sembilan sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan listrik, gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 51,14 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,32 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,80 persen dan sektor pertanian sebesar 5,80 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,67 persen, sektor lain masing-masing hanya memberikan kontribusi kurang dari 3,00 persen. Dari target yang ditetapkan sebesar 23%, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercapai 20,32% atau 88,34. 4 - 50


Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

5.74

5.78

5.78

5,80

11.02

11.02

10.98

10,80

51.29

50.98

50.72

51,14

0.32

0.32

0.32

0,31

3.74

3.77

3.78

3,87

19.87

20.19

20.50

20,32

3.77

3.75

3.74

3,67

1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

2 3 4 5 6 7 8 9

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

Produk Domestik 100.00 100.00 Regional Bruto Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2013

100.00

100.00

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB–Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,02 persen melampaui target RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 yang dipatok sebesar 5,88 % pada tahun 2012. LPE tahun 2012 mengalami perlambatan sebesar 0,16 persen dari tahun 2011. Kelompok sekunder (industri pengolahan) masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bintan. Total nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan dari kelompok sektor sekunder pada tahun 2012 mencapai Rp1,8 trilyun 4 - 51


atau meningkat sebesar 0,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kelompok tersier peningkatan hanya terjadi pada sektor bangunan sebesar 1,04 persen, serta pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,22 persen. Sektor ini belum mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Sedangkan sektor lainnya cendrung terjadi penurunan, sektor pertambangan dan panggilan turun cukup drastis sebesar 1,52 persen. Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya perubahan kebijakan sektor pertambangan yang membatasi ekspor bahan mentah sehingga berdampak pada tutupnya lapangan usaha dari bidang pertambangan selama enam bulan. Fakta menunjukan sektor pertambangan, industri dan perdagangan serta pertanian mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten bintan. Penurunan tersebut juga terjadi pada sektor pertanian yang turun sebesar 1,68 persen. Sedangkan penurunan sektor perdagangan, hotel dan restoren adalah sebagai imbas dari turunnya pertumbuhan perdagangan yang juga sekaligus mempengaruhi sektor jasa. Untuk itu pemerintah kabupaten bintan terus berupanya agar pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya naik dengan menggalakkan investasi di bidang pariwisata dan percepatan pembangunan dengan mendorong segera terbangunnya pabrik smelter di galang batang. Menurunnya sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2012 disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang mulai deberlakukan pada tahun 2013, diperkirakan berdampak kepada optimalisasi produksi pelaku usah sehingga belum mampu mempercepat laju pertumbuhan sub sektor listrik di kabupaten bintan. Jika dilihat dari total PDRB tahun 2012 terjadi peningkatan dari setiap sektor lapangan usaha. Namun bila ditinjau dari laju pertumbuhan masing-masing sektor terjadi penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 2.6 terjadi penurunan pada beberapa sektor, dari 9 sektor hanya 2 yang mengalami kenaikan yaitu sektor industri pegolahan naik menjadi sebesar 0,82 persen dari tahun 2011, dan sektor pengangkutan dan komunikasi naik sebesar 6,11 persen atau tumbuh sebesar 0,21 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor lainnya cendrung terjadi penurunan.

4 - 52


Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, tahun 2008-2012 Laju Pertumbuhan sektor (%)

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

1. Pertanian

7,75

8,2

7,89

8,05

6,36

2. Pertambangan dan penggalian

5,54

4,87

6,11

6,20

4,68

3. Industri pengolahan

4,2

3,98

4,61

5,45

6,27

4. Listrik, gas dan air bersih

4,3

4,27

4,1

6,87

5,02

5. Bangunan

7,65

6,75

6,85

6,90

8,25

6,67

6,68

6,78

7,40

6,01

7. Pengangkutan dan komunikasi

5,81

5,98

5,84

5,90

6,11

8. Keuangan, persewaan dan jasa

7,1

6,75

6,28

6,58

4,71

9. Jasa – jasa

6,74

7,01

6,12

6,56

3,74

5,27

5,11

5,56

6,18

6,02*

6. Perdagangan, hotel dan restoran

LPE

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2012 No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 1

2

3

4

5

1


162,55

175,37

189,48

201,54

307,06

325,84

346,03

362,22

1.562,13

1.634,16

1.723,30

8,05

8,38

8,96

90,69

96,90

103,59

110,59

576,17

615,25

660,76

749

106,55

112,771

119,42

126,72

45,78

48,65

51,85

54,28

2 3 4 5 6 7 8

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan,

4 - 53


6

1.826,40 9,41

9

Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa Produk Domestik Regional Bruto LPE

88,07

93,47

99,60

2.947,05

3.110,79

3,302,99

5.56

6.18

103,33 3.494,99 5.81

Sumber : BPS Kabupaten Bintan SASARAN STRATEGIS 8. Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

Target

Realisasi

%

190 unit

200 unit

105%

53%

51.06

98,19

124/11 investor

130/14 investor 902,754 USD 111 475,25 (milyar Rp)

104,84%/1 27,27%

1.119 USD 190 275,25 (milyar Rp)

123,954% 58,42% 172,66%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Bintan pada tahun 2013 sebanyak 200 unit, meningkat sejumlah 40 unit dari tahun 2012 ATAU 105% . Penambahan IKM diketahui dari jumlah IKM yang mengikuti Jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 sebanyak 160 unit. Meningkatnya jumlah IKM aktif sebesar 40 IKM dari tahun sebelumnya (160) dan meningkat sebesar 10 IKM dari Target tahun 2013 (190) atau sebesar 105 % tidak terlepas dari peningkatan pembinaan dan pembekalan ilmu terhadap industri-industri kecil yang ada untuk tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan usaha modal dan modal dan cara kerja sehingga menjadi IKM yang mandiri. 4 - 54


Tabel.IV DATA JUMLAH INDUSTRI KECIL Kabupaten Bintan Tahun 2010 s/d 2013 No

Kecamatan

2013

Nilai Investasi

Jumlah Tenaga Kerja

(Rp)

1

Teluk Bintan

8

32.340.000

65

2

Seri Kuala Lobam

7

75.460.000

20

3

Bintan Utara

32

21.836.000

49

4

Teluk Sebong

25

32.436.000

82

5

Bintan Timur

26

718.750.000

137

6

Bintan Pesisir

5

63.602.000

32

7

Mantang

14

106.722.000

37

8

Gunung Kijang

52

245.784.000

43

9

Toapaya

19

69.818.400

78

10

Tambelan

12

58.282.000

52

2013

200

2.525.030.400

595

2012

160

2.325.030.400

515

2011

108

2.156.800.000

448

2010

125

2.159.300.000

448

Sumber : Dinas Koperasi,UKM.Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2013  Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Untuk indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB, target 52%. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 51,06% atau 98,19% Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Bintan tahun 2012. Sedangkan untuk tahun 2013 target 53 % terealisasi Sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar 51,14 persen

4 - 55


Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

5.74

5.78

5.78

5,80

11.02

11.02

10.98

10,80

51.29

50.98

50.72

51,14

0.32

0.32

0.32

0,31

3.74

3.77

3.78

3,87

19.87

20.19

20.50

20,32

3.77

3.75

3.74

3,67

1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

100.00

100.00

1

2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

Produk Domestik 100.00 Regional Bruto Sumber : BPS Kabupaten Bintan

100.00

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

162,55

175,37

189,48

201,54

307,06

325,84

346,03

362,22

1.562,13

1.634,16

1.723,30

8,05

8,38

8,96

90,69

96,90

103,59

1

2 3 4 5

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

4 - 56


1.826,40 9,41 110,59

6 7 8 9

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

576,17

615,25

660,76

749

106,55

112,771

119,42

126,72

45,78

48,65

51,85

54,28

88,07

93,47

99,60

103,33

Produk Domestik Regional Bruto LPE

2.947,05

3.110,79

3,302,99

5.56

6.18

3.494,99 5.81

Sumber : BPS Kabupaten Bintan  Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Dari target awal 121/10 jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN), telah terealisasi 127 perusahaan PMA atau 104,96% dan PMDN sebanyak 11 perusahaan atau 110%. Untuk Tahun 2013 target 124/11 jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)

terealisasi

sebanyak

130/14

investor

tercapai

kinerjanya

104,84/127.27 Perkembangan jumlah perusahaan PMA tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012jumlah perusahaan sebanyak 127 perusahaan sedangkan pada tahun 2013 jumlah perusahaan PMA menjadi 130 perusahaan. Tahun 2013 terdapat sebanyak 6 perusahaan PMA yang masuk dan berinvestasi di Kabupaten Bintan antara lain : 1. PT. Bintan Land Resort 2. PT.Berakit Resort 3. PT.Bintan Berakit Resort 4. PT.Dempsey Propertindo 5. PT.Alpha Pacific Group 6. PT.Fished Island Pada tahun yang sama juga terdapat 2 perusahaan yang menutup kegiatan usahanya antara lain: PT.Gimmil Industrial Bintan dan PT Dolken dan 1 perusahaan beralih status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN ( PT.Bukit Lagoi Villa)

4 - 57


 Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD Untuk indikator kinerja jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN), target PMA sebesar 1.477.287.173 US$ dan

PMDN sebesar

Rp1.087.799.956.566. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 902.605.647 US$ untuk PMA atau sebesar 61.10% dan RP428.517.082.500 untuk PMDN atau sebesar 39% untuk tahun 2012 sedangkan Untuk Tahun 2013 Untuk indikator kinerja jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN), target PMA sebesar 1.119.000.000 US$ dan PMDN sebesar Rp.275.250.000.000. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 902.754.000 US$ untuk PMA atau sebesar 80.67% dan RP475.257.000.000 untuk PMDN atau sebesar 172.66%. PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN S/D TAHUN 2013 TAHUN 2013 Investasi ( US$/Rp ) No 1

Status PMA ( US$ )

Jumlah 130

Tenaga Kerja Rencana

Realisasi

1.119.000.000

902.754.052

TKI : 12.260 TKA : 330

2

PMDN (Rp )

14

275.250.000.000

475.517.081.500 TKI : 2.958 TKA : -

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kab. Bintan Tahun 2013 Terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya untuk nilai investasi perusahaan PMA terjadi karena perluasan usaha perluasan, peningkatan nilai investasi perusahaan berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM ), sedangkan untuk perusahaan PMDN terjadi peningkatan juga dari tahun sebelumnya disebabkan oeleh masuknya 2 perusahaan baru dan 1 perusahan alih status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN. Pada tahun-tahun sebelumnya perkembangan investasi di Kawasan Bintan memang belum cukup memberikan kontribusi terhadap perkembangan tingkat perekonomian masyarakat baik lapisan bawah maupun menengah. Sementara untuk meningkatkan 4 - 58


perkembangan kawasan tersebut maka dibentuklah Kepres nomor 19 Tahun 2013 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar Bintan diterapkan menjadi kawasan investasi yang menarik. Untuk tahun 2013 ini perkembangan pada pertumbuhan investasi di Kabupaten Bintan cukup menggembirakan dengan munculnya pusat pertumbuhan investasi baru dibidang pariwisata di wilayah Trikora Kecamatan Gunung Kijang yang pada awalnya hanyalah merupakan kawasan pariwisata masyarakat lokal/setempat dengan sarana/prasarana ala kadarnya saja.  Rasio daya serap tenaga kerja Untuk tahun 2013 Rasio daya serap tenaga kerja ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 190 dan terealisasi 111. Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 185 dan terealisasi 16.881. Jumlah perusahaah PMA dan PMDN pada Tahun 2013 adalah sebanyak 144 perusahaan ( 130 PMA dan 14 PMDN) dengan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) sebesar 15.986 orang, sehingga rasio tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Bintan adalah 1:111 orang artinya bahwa dalam setiap 1 perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Bintan terdapat sebanyak 111 orang Tenaga Kerja Indonesia.  Kenaikan / penurunan Nila Realisasi PMDN Capaian kinerja kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2012 , yaitu target sebesar Rp255,13 M dan terealisasi 586.589 M atau 196,39%. Tahun 2013, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN terealisasi 475,517 M dari 275,25 M yang ditargetkan Pemerintah Bintan atau 172,66% capaian kinerjanya. Kenaikan nilai Investasi perusahaan PMDN cukup significant, kenaikan nilai investasi ini adalah sebesar 10,97% atau sebesar Rp. 46.740.842.185. peningkatan nilai investasi perusahaan PMDN tersebut disebabkan olehmasuknya 2 perusahaan baru dan 1 perusahaan alih status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN dan perluasan usaha.

4 - 59


SASARAN STRATEGIS 9. Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase pengembangan kawasan minapolitan

Target

Realisasi

%

20%

20%

100,00%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase pengembangan kawasan minapolitan Untuk Tahun 2013 persentase pengembangan kawasan minapolitan, telah terealisasi 20% atau 100%. Sedangkan

untuk Tahun 2012 dari 15% target yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan

atas persentase pengembangan

kawasan minapolitan, telah terealisasi 15% atau 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Bintan Nomor: 377/VIII/2010 tentang Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan, maka ditetapkanlah Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan. Secara keseluruhan luas wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan adalah seluas 18.878,51 km2 atau sebesar 21,44% dari total luas Kabupaten Bintan. Dalam upaya untuk mencapai sasaran ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan sebagai instansi penanggungjawab telah melakukan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan dengan melaksanakan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pengembangan kawasan minapolitan (Peningkatan keterampilan masyarakat pembudidaya rumput laut dan kerapu dikawasan minapolitan). Tujuannya adalah untuk : 1) Meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan,

4 - 60


2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta 3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut : 1) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat 2) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta 3) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi Bintan. SASARAN STRATEGIS 10. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Target 550.000 orang 31.700 orang

Realisasi 489,821 orang 51.000 orang

%

4 hari

3 hari

75%

900usd/Rp 4 jt

900usd/Rp4 jt

100

23,00%

20,32%

88,34%

85% 161%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah kunjungan wisatawan Arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Kabupaten Bintan masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2012, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 323.118 orang atau mengalami penurunan sebesar 4,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 329.671 orang Wisatawan Mancanegara yang datang sebagian besar berasal dari Singapura, Korea Selatan dan Rep Rakyat Cina.

4 - 61


Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup membanggakan. Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan 520.000 orang wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Sampai akhir tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan berjumlah 478.774 orang atau 92,07%. Sedangkan untuk tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan target 550.000 orang terealisasi 489.821 orang

atau 85 % Belum

tercapainya indikator ini ada beberapa alasan : 1. Masih banyaknya Industri Pariwisata yang belum beroperasi. 2. Terjadinya krisis ekonomi global baik Eropa maupun Asia 3. Ketegangan politik luar negeri seperti Konflik Australia,Konflik Politik lokal di Thailand dan lain-lain. 4. Masih kurang optimalnya transportasi udara yang langsung ke Bintan. Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang berkunjung ke Bintan Total of Tourism visited Bintan, 2000 – 2012 No

Tahun

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara

1

2000

320.330

2

2001

338.627

3

2002

324.069

4

2003

261.724

5

2004

293.645

6

2005

268.835

7

2006

296.000

8

2007

309.190

9

2008

316.015

10

2009

295.640

11

2010

313.982

12

2011

329.671

13

2012

323.118

4 - 62


Persentase Wisatawan Mancanegara Yang berkunjung ke Bintan percentage of Tourism visited Bintan 2012 No

NEGARA

PERSENTASE KUNJUNGAN

1

SINGAPURA

29.84

2

RRC

11.84

3

JEPANG

7.68

4

KOREA SELATAN

7.66

5

INDIA

6.25

6

INGGRIS

4.44

7

AUSTRALIA

4.22

8

MALAYSIA

4.19

9

LAINNYA

23.89

 Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Target jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata 31.700 orang dan melebihi target 161 % atau 51.000 orang wisatawan yang berkunjung pada event pariwisata terjadinya peningkatan karena seiring dengan meningkatnya kualitas event-event yang dilaksanakan yaitu berjumlah 51.000. adapaun event yang dilaksanakan adalah : 1.Kite Tour Asia 2. Bintan Culture festival 3. Festival Tari 4. Triatlon 5.Fhising Festival 6. Meta Man 7. Tour de Bintan. 8. Sail Indonesia  Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara Dengan melaksanakan enam event wisata juga diharapkan akan berpengaruh terhadap lama kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Dari 3 hari target lama 4 - 63


tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara yang ditetapkan, terealisasi 3 hari lama tinggal wisatawan atau 100%. Untuk data lengkap atas indikator lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara untuk tahun 2012 belum dapat disajikan, tabel dibawah ini sebagai bahan perbandingan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Tingkat Hunian Kamar, Tempat Tidur, Ganda Kamar dan Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Menurut Bulan di Kabupaten Bintan, 2012 Lama Menginap No

Bulan

Tamu

Tamu

asing

domestik

Pesentase Tamu Asing

Domestik

1

Januari

2,04

1,82

84,16

15,84

2

Februari

2,00

1,86

80,66

19,34

3

Maret

2,04

1,68

83,13

16,87

4

April

1,88

1,67

83,05

16,95

5

Mei

2,17

1,73

82,51

17,49

6

Juni

2,01

1,62

79,98

20,02

7

Juli

1,97

1,67

85,10

14,90

8

Agustus

1,94

1,67

77,84

22,16

9

September

2,08

1,89

81,33

18,67

10

Oktober

1,73

1,99

79,78

20,22

11

November

2,26

1,96

81,07

18,93

12

Desember

2,26

2,03

82,00

18,00

2012

2,02

1,79

81,67

18,33

2011

1,92

3,19

84,42

15,58

2010

1,67

2,09

82,33

17,67

2009

1,76

1,81

87,62

12,38

Sumber : BPS Propinsi Kep Riau

4 - 64


 Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara selain peningkatan lama tinggal, dengan dilaksanakannya 8 event wisata di tahun 2013 diharapkan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pada pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan pengeluaran wisatawan (harian) mencanegara (USD) dan nusantara sebesar Rp900 usd untuk mancanegara dan Rp4.000.000 untuk wisatawan nusantara. Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah

pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara ke

Kabupaten Bintan yang dicapai yaitu 900 usd untuk mancanegara dan Rp4.000.000 untuk nusantara atau 100%. Sedangkan untuk Tahun 2013 target USD 900/Rp.4 jt terealisasi 100 %  Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB Kabupaten Bintan tahun 2012, sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar kedua terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,32 %. Dibanding tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 0,12%. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

5.74

5.78

5.78

5,80

11.02

11.02

10.98

10,80

51.29

50.98

50.72

51,14

0.32

0.32

0.32

1

2 3 4

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih

4 - 65


0,31

5

Bangunan

3.74

3.77

3.78

3,87

6

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

19.87

20.19

20.50

20,32

3.77

3.75

3.74

3,67

1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

100.00

100.00

7 8 9


100.00

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2009 - 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1


162,55

175,37

189,48

201,54

307,06

325,84

346,03

362,22

1.562,13

1.634,16

1.723,30

8,05

8,38

8,96

90,69

96,90

103,59

112,46

576,17

615,25

660,76

700,49

106,55

112,771

119,42

126,72

45,78

48,65

51,85

54,28

88,07

93,47

99,60

103,33

3.110,79

3,302,99

2 3 4 5 6 7 8 9

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

Produk Domestik 2.947,05 Regional Bruto Sumber : BPS Kabupaten Bintan

4 - 66


1.831,34 9,41

3.501,79

Untuk memberikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013 melaksanakan pengembangan pemasaran wisata dan pengembangan destinasi wisata. Antara lain : -

Penyelenggaraan Lomba Mancing, merupakan langkah untuk mempromosikan potensi alam berakit Kabupaten Bintan yang dapat dijadikan potensi pariwisata pemancingan baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

-

Penyelenggaraan Festival Kite Surfing, merupakan kegiatan baru yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah pantai timur Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sebagai salah satu pendongkrak dalam meningkatkan kunjungan wisatawan disebabkan komunitas kite surfing cukup ramai diberbagai negara baik asia maupun eropa.

-

Peningkatan Promosi ke Singapura

-

Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri, berupa pameran dan ekspo yang dilaksanakan di Jakarta dan Pekanbaru.

-

Penyediaan Bahan Materi Promosi Wisata adalah pendukung untuk pameran atau ekspo dimana kegiatan ini menyediakan bahan-bahan promosi seperti baleho, famlet, brosur, stiker, map dll.

-

Penyelenggaraan

Familiarization,

merupakan

pemasaran

dimana

Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan mengundang agen travel dan biro perjalanan dari luar daerah dan luar negeri untuk diajak melihat potensi alam yang dimiliki Kabupaten Bintan dengan harapan agen dan biro tersebut dapat memasarkan atau memperkenalkan kepada pelanggang didaerahnya. -

Partisipasi

Kegiatan

Parade

Tari

Provinsi

Kepulauan

Riau,

selain

mempromosikan potensi alam Kabupaten Bintan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan juga mempromosikan seni budaya yang ada di Kabupaten Bintan yang juga dapat dijadikan daya tarik untuk para wisatawan. -

Penyambutan Wisatawan Perdana, merupakan kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada wisatawan mancanegara yang pertama berkunjung ke Kabupaten Bintan dari Pelabuhan Bintan Telani Lagoi. Wisatawan akan disambut dengan tarian tradisional makan sirih dan pengalungan bunga oleh Bapak Bupati Bintan dan diberikan bingkisan serta disuguhi bingkisan.

4 - 67


SASARAN STRATEGIS 11. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan Nilai Ekspor Produk Perkebunan Jumlah Produksi Peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta) Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar

Target

Realisasi

%

7,30%

5,95%

81,50%

110%

105,01%

95,46%

24.879 ton

107.195.50 ton

430,86%

6.290 ton 13.838 usd 8.511 ton 140.110 (Rp juta)

6.322,81 ton 13.998 usd 8.545 ton

100,52% 101,15% 100,39%

Rp.140.669

100,39%

4.271 ton

3.825 ton

89,55%

25 ton/ha

10,37 ton/ha

41,48%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB adalah sebesar 5,82 persen, untuk tahun 2013 sektor ini hanya menyumbang 5,80%. Rincian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2012 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

5.74

5.78

5.78

1

Pertanian, Peternakan, Kehutanan &

4 - 68


5,80

2 3 4 5 6 7 8 9

Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

11.02

11.02

10.98

10,80

51.29

50.98

50.72

51,14

0.32

0.32

0.32

0,31

3.74

3.77

3.78

3,87

19.87

20.19

20.50

20,32

3.77

3.75

3.74

3,67

1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

100.00

100.00

Produk Domestik 100.00 Regional Bruto Sumber : BPS Kabupaten Bintan Pemerintah

Kabupaten

Bintan

untuk

meningkatkan

100.00

kontribusi

sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB, ditahun 2013 melakukan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, seperti : -

Melaksanakan peningkatan produk unggulan Balai benih Kabupaten (BBK) Untuk meningkatkan pemantapan produk unggulan daerah Balai Benih Kabupaten ( BBK) telah ditetapkan varietas unggulan baru salak dari Kabupaten Bintan yaitu “ Sari Intan” yaitu kepanjangan dari “ SALAK RESEARCH INSTITUTE OF FRUIT BINTAN” ada 3 varietas yang telah dilepas yaitu : Sari Intan 48 ( SK Mentan No.3510/KPTS/SR.120/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009), Sari Intan 295 ( SK Mentan No.351/KPTS/SR.120/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009)dan 541 ( SK Mentan No.3512/KPTS/SR.120/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009)

-

Pengendalian Hama dan Penyakit tanaman pangan dan holrtikultura Kegiatan

ini

berupa

pengadaan

insektisida

sistemik,Insektisida

kontak,Bakterisida,Fungsida dan Herbasida Sistemik. -

Pendampingan pengembangan Tanaman pangan dan holtikultura Pembinaan kelompok tani sehingga kegiatan budidaya pengembangan tanaman pangan dan holtikultura dapat berkembang. 4 - 69


Pengembangan tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten Bintan memiliki prospek dan potensi yang cukup baik. Hal ini terlihat pada potensi dan daya dukung lahan, keadaan potensi lahan tanaman pangan dan holtikultura pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut Padi (Ha) N o

Kecamatan

Potensi Lahan

Palawija (Ha) Yang telah dusa haka n

Sayur-sayuran (Ha)

Buah-buahan (Ha)

Jumlah

Potens i Lahan

Yang telah dusahak an

Potens i Lahan


Potensi Lahan


Potensi Lahan


1

Bintan Timur

-

69,5

56

268,3

267,3

281,95

212,2

619,75

535,5

2

Toapaya

-

101,7

86,7

314,6

312,6

707

366,2

1.123,3

765,5

3

-

66

61,5

226,1

226,1

220,15

105

512,25

392,6

4

Gunung Kijang Teluk Bintan

100

28

14,5

14,5

99

99

439,1

234,5

652,6

376

5

Teluk Sebong

50

12

114,5

107,5

496,5

495,5

254,2

161

915,2

776

6

10

49

42

64,7

63,7

41

26,2

164,7

131,9

7

Seri Kuala Lobam Bintan Utara

-

118,5

110

191,8

189,8

121,75

84

432,05

383,8

8

Tambelan

-

34

31

46,2

46,2

88

41,1

168,2

118,3

9

Mantang

-

5

4

8,5

8,5

14,07

6

27,57

18,5

1

Bintan Pesisir

-

1

1

24,3

24,3

11

8

36,3

33,3

573,7

514,2

1.740

1.733

2.178,22

1.244,2

4.651,92

3.531,4

0 Jumlah

160

40

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2013 -

Pengawasan Pupuk bersubsidi Pupuk bersubsidi merupakan pupuk dengan harga dibawah harga pasaran karena disubsidi oleh pemerintah untuk para petani yang tergabung dalam kelompok tani sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka membantu perekonomian dan kesejahteraan petani.

-

Pemeliharaan Buah naga Dengan terawatnya buah naga ini diharapkan akan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman buah naga, hal ini mengingat buah naga merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Bintan khususnya buah naga pada sentra Kabupaten di Kecamatan Toapaya.

-

Pengembangan Mangga Unggul dan Sirsak Pengembangan buah ini adalah meningkatkan pengembangan agribisnis tanaman hortikultura. 4 - 70


 Nilai tukar petani Nilai Tukar Petani merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima petani, sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (farm gate price), sedangkan indeks harga yang dibayar petani, sebagai indeks harga konsumen, merupakan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian (retail price). Angka Nilai tukar Petani juga dapat menginformasikan tingkat daya saing suatu produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain. pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan. Pendapatan Rata-rata petani Kabupaten Bintan meningkat dari Rp 1,35 juta menjadi Rp2,17 juta pada tahun 2010. Sedangkan untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB meningkat dari 5,79% menjadi 7,21%, dengan nilai tukar petani Kabupaten Bintan meningkat dari 100,72% menjadi 105%. Target awal tahun 2012, nilai tukar petani sebesar 108% dan terealisasi 125,78% atau 116%. Tahun 2013, nilai tukar petani terealisasi 105,01% dari 110% target yang ditetapkan atau mencapai 95,46% kinerjanya. Untuk meningkatkan pendapatan petani Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan agar pendapatan petani bertambah adapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah  Pengembangan Energi alternatif biogas Pengembangan Energi alternatif Biogas tersebar di 3 Kecamatan dengan jenis biogas yang dikembangkan adalah jenis tipe kubah tanam( bahan Beton ). Adapun lokasi petani penerima manfaat pengembangan energi alternativ biogas adalah peternak yang telah memelihara ternak sapi di Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur (1 unit ), Desa Gunung Kijang( unit) dan Kelurahan Toapaya asri Kec. Toapaya ( 1 unit ) 4 - 71


 Peningkatan sarana dan prasarana produk-produk tanaman pangan dan hortikultura. Tersedianya 6 hand traktor untuk kelompok petani yang ada di Kecamatan Bintan timur,Teluk Bintan, Gunung Kijang< teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam dan Bantuan bibit tanaman holtikultura .  Pemeliharaan alat pertanian traktor Dengan adanya pemeliharaan alat /mesin traktor dapat berfungsi dengan baik dan dapat berdaya guna untuk pelaksanaan kegiatan pertanian di BBK  Peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Kabupaten Bintan  Pengadaan alat Pertanian dan pupuk Yaitu berupa pupuk kandang ( Kelompok Tani Sidodadi Kec. Toapaya ), Hand Traktor ( Kelompok tani manunggal karya kec.teluk sebong dan kelompok tani buana bangun bestari kec.seri kula lobam), mini tiller( kelompok tani limau manis kec. Sri kula lobam) mesin air (kelompok tani makmur kec. Gunung kijang, kelompok tani sumber sari kec. Toapaya), hand sprayer ( kelompok tani sumber sari kec. Toapaya, kelompok tani makmur kec gunung kijang).  Pemagaran Pos Penakar Hujan Untuk mendukung fungsi pos penakar hujan yang sebelumnya telah dibangun BMKGTanjungpinang untuk mengetahui curah hujan di Kabupaten Bintan sehingga musim tanam dan musim panen dapat diprediksi dengan baik, dilakukan di 7 Kecamatan di Pulau Bintan dengan sasaran 13 titik pos penakar hujan. Dengan adanya pemagaran maka diharapkan pos penakar hujan tidak diganggu dan terpelihara.  Peningkatan Sarana Budidaya Tanaman Hias Raphis exelsa Kabupaten Bintan sebagai kawasan sentra produksi tanaman hias khususnya Raphis excelsa maka perlu dibuat rumah lindung tanaman hias ini yang diharapkan dapat meningkatkan mutu, kelompok penerima bantuan ini adalah kelompok petani Gesinda flora desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya.  Pengadaan sarana dan prasarana produk tanaman holtikultura Menyediakan Herbisida Sistemik, benih/bibit tanaman holtikultura, pupuk NPK dan Urea, blower sprayer, mesin air, tangki air dan peralatanya yang diberikan kepada 4 kelompok tani di Kab. Bintan  Pengadaan sarana pertanian pupuk organik

4 - 72


Pengadaan pupuk kandang dan holtikultura pada kelompok GapoktanAgribangun jaya Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya dan Kelompok tani subur jaya Kelurahan Toapaya asri Kec. Toapaya  Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Capaian produksi komoditi unggul perkebunan karet,kelapa sawit, cengkeh, lada dan jambu mente pada tahun 2012 terealisasi sebanyak 107.186,96 ton, target yang ditetapkan sebanyak 24.849 ton atau mencapai 431.35%. Dibanding tahun 2013, Capaian produksi komoditi unggul perkebunan karet,kelapa sawit, cengkeh, lada dan jambu mete ditahun 2012

Target tahun 2013 yaitu sebanyak 24.879 ton dan

teralisasi 107.195,50 ton atau 430,086%. Kabupaten Bintan termasuk dalam kawasan andalan pertumbuhan nasional dan kawasan yang terletak tidak jauh dari perkembangan asia tenggara yang merupakan koridor lintasan sangat ramai yang menghubungkan kawasan regional asia sehingga prospek bisnis dan pemasaran komoditi perkebunan seperti karet, kelapa, lada, dan cengkeh wilayah kabupaten bintan sangat berpeluang menjadi produsen bagi negara-negara lainnya. Secara umum luas areal dan potensi pengembangan perkebunan di Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : LUAS AREAL DAN POTENSI PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 Potensi ( Ha) No 1

Kecamatan Gunung Kijang

2

Teluk Sebong

3

Sri

Kuala

Lobam

Karet

Kelapa

85

145

380

125

253,5

75

4

Tuapaya

324

25

5

Teluk Bintan

225

80

6

Bintan Utara

100

75

7

Bintan Timur

50

45

4 - 73

Kelapa Sawit

Lada

0 35

25 0

Total

Jambu Mete

Cengkeh DLL

( Ha)

15

0

125

370

0

25

75

640

5

0

125

458,5

15

0

125

514

100

415

50

245

29

129

10 5

Potensi

5

10

5


8

Bintan Pesisir

32,5

50

9 10

Mantang

20

30

0

Tambelan

25

25

0

1.495

675

0

65

827

606

775

TM

1.685

2.102

TTR

1.810

Total Potensi

Total

15

20

117,5

20

70

25

10

85

55

75

679

3.004

23

8

7

53

2.299

337

22

7

299

1

4.453

1.511

0

0

-

95

0

3.416

4.322

4.219

1.112

45

15

401

54

10.168

1.495

675

0

65

55

75

679

3.044

7.274

5.820

1.258

105

334

475

415

15.681

Kondisi Sekarang TBM

Total

Luas

Potensi

+

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2013  Volume Ekspor Produk Perkebunan Volume ekspor produk perkebunan tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 yaitu ditargetkan 6.290 terealisasi 6.322,81 ton atau terealisasi 100,52 %. sedangkan Tahun 2012 Ditargetkan 6.290 ton dan terealisasi sebesar 3.221,79 ton atau 51,2%. Potensi lahan perkebenunan rakyat

di Kabupaten Bintan seluas 15,681 ha,

sedangkan yang sudah diolah sebanyak 3.004 ha. Dari areal tersebut diperkirakan produksi tanaman perkenunan seperti Karet, kelapa, kelapa sawit, lada, jambu mete,cengkeh dan tanaman perkebunan lainnya dapat meningkat. Untuk Tanaman karet luas komoditas karet di Bintan lebih kurang 2.003 Ha( 47%) dengan adanya pemeliharaan kebun entrys dan penanaman seedling sebanyak 60.000 biji /bibit karet. Penanaman seedling (biji) bertujuan untuk menghasilkan batang bawah karet dalam proses okulasi dengan sumber mata tunas sebagai batang atas yang menghasilkan getah dari tanaman karet yang sudah ada dikebun entrys dengan klon PB.260. Dengan adanya ini diharapkan dapat melakukan pengembangan karet yaitu di berikan 6.500 batang untuk kelompok tani Makmur dengan luas lahan 13,5 Ha di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, Kelompok Tani Ngudi Luhur bantuan Bibit Karet Okulasi sebanyak 10.000 batang dengan luas lahan 20 Ha di Desa Bintan 4 - 74


Buyu Kecamatan Teluk Bintan, Kelompok Tani Bintan jaya dengan luas lahan 15 Ha di Desa pengujan Kecamatan Teluk Bintan, dengan bantuan bibit karet okulasi sebanyak 7.500 batang, serta kelompok tani cahaya purnama dengan luas 15 Ha di Kampung Siantan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan dengan bantuan Bibit Karet 7.500 batang. Diharapkan dengan adanya bantuan ini produksi karet dapat naik menaikkan produksi ekspor perkebunan.  Nilai Ekspor Produk Perkebunan Target awal nilai ekspor produk perkebunan sebesar 13.838 USD terealisasi 13.998 USD atau 101,15% sedangkan untu Tahun 2012 terealisasi Target awal nilai ekspor produk perkebunan sebesar 13.726 US$, terealisasi Rp89.012.220.000/12.092.919 US$ atau capaian kinerjanya 1.540%. Tahun  Capaian Produksi Komoditi holtikultura Target awal capaian Produksi Komoditi Holtikultura sebesar 13.830 terealisasi 68.980,82 Ha. atau 498,77% . Produksi tanaman sayuran pada Tahun 2012 tercatat 12.418,6 ton pada Tahun 2012 produksi tertinggi didominasi oleh ketimun, yakni sebesar 2.221,3 ton, kemudian diikuti kakngkun sebesar 2.221,3 ton. Dan produksi terendah adalah seledri yaitu hanya 19,4 ton. Produksi tanaman buah-buahan terdiri dari mangga, rambutan, nangka, pepaya, pisang, nenas, jeruk, durian, jambu, sawo, salak dan duku. Produksi buah terbanyak pada Tahun 2012 adalah pisang yaitu mencapai 1.323 ton, diikuti semangka 1.299 ton.  Volume Eksport Produk Holtikultura Target awal Volume Ekspor Produk holtikultura sebesar 586 ton terealisasi 97,6 ton atau 16,65% .  Nilai Eksport Produk Holtikultura Target awal 2013 nilai ekspor produk holtikultura sebesar 4.080 USD terealisasi 7.492,8 USD atau 183,64 4 - 75


 Jumlah Produksi Peternakan Jumlah produksi peternakan tahun 2013 target Jumlah produksi peternakan 8.511 terealisasi 8.545 atau 100,39 % tahun 2012 Target awal sebanyak 8.485 ton dan terealisasi sebanyak 5.555 ton atau 65,47%. Artinya pada Tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 34,92 %. Pada tahun 2012, populasi ternak di Kabupaten Bintan tercatat sebagai berikut : -

Ternak sapi potong sebanyak 1.029 ekor

-

Ternak kambing sebanyak 1.129 ekor

-

Ternak babi sebanyak 2.902 ekor

-

Ternak ayam ras pedaging sebanyak 1.633.750 ekor

-

Ternak ayam ras petelur sebanyak 219.850 ekor

-

Ternak ayam buras sebanyak 181.151 ekor, dan

-

Ternak itik sebanyak 6.498 ekor

Populasi ternak besar terdiri dari sapi, kambing dan babi pada Tahun 2012 secara berturut-turut adalah 1.218 ekor,1.129 ekor dan 2.902 ekor. Sedangkan populasi unggas yaitu ayam ras pedaging,ayam ras petelur,ayam kampung dan itik yaitu berjumlah 1.633.750 ekor, 220.550 ekor,181.151 ekor dan 6.498 ekor.  Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp.juta) Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2013 menetapkan nilai produksi hasil peternakan sebesar Rp140.110. M terealisasi Rp140.669 M atau 100,39%. Tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Target sebesar Rp 139.730.000 dan terealisasi Rp 91.479.000 atau 65,47%. Pengembangan ternak masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan ternak yang ada sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang dapat meningkatkan nilai produksi peternakan Pemerintah Kabupaten Bintan mengembangkan ternak unggas ( ayam buras dan itik ) dan Kambing yaitu pengadaan ternak ayam buras 4.000 ekor, itik 1.000 ekor kemudian 40 ekor kambing. Melihat potensi lahan pengembangan subsektor peternakan Pemerintah Kabupaten juga melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan berupaya terus memaksimalkan potensi tersebut dengan terus melaksanakan pelayaanan pengembangan peternakan diantaranya meliputi ternak 4 - 76


hewan besar ( Sapi ),ternak hewan kecil ( Kambing dan Babi) dan ternak unggas ( ayam dan itik).  Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal pada tahun 2013 mengalami peningkatan, telah terealisasi 3.825 ton dari target yang ditetapkan 4.271 ton atau capaian kinerjanya 89,55%. Sedangkan tahun 2012 telah terealisasi 1.143 ton dari target yang ditetapkan 4.270 ton atau capaian kinerjanya 26,77%. Untuk mencukupi Ketersediaan dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal Pemerintah Kabupaten Bintan mengembangkan ternak sapi potong yang dikembangkan adalah jenis sapi Bali, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 524/distanhut/23 Tanggal 10 Januari 2011, bahwa sapi Bali memiliki keunggulan sebagai berikut : 1. Sapi Bali mudah beradaptasi dengan Lingkungan. 2. Sapi Bali dapat hidup di lahan kritis 3. Memiliki daya cerna yang baik terhadap pakan 4. Kandungan lemak karkasnya rendah 5. Harganya stabiljika dijual bahkan setiap tahun harganya cenderung meningkat. 6. Sapi Bali merupakan plasma nutfah asli Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Populasi keseluruhan ternak di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 terdapat dalam tabel berikut : Tabel. Populasi Ternak di Kabupaten Bintan Tahun 2013 Jenis Ternak Populasi ( Ekor )

No 1

Sapi

2

Kambing

1.029

3

Babi

2.800

4

Ayam Ras pedaging (broiler)

5

Ayam ras Petelur (Layer)

219.850

6

Ayam Buras ( ayam Kampung )

185.951

7

Itik

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2013 4 - 77


745

1.633.750

7.498

Dari populasi jenis ternak tersebut, khususnya penyebaran ternak Ruminansia yang meliputi Sapi dan Kambing serta Babi, di Kembangkan dibernagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pengembangan ternak tersebut sebagian besar diusahakan oleh peternakan rakyat ( masyarakat peternak kecil) dengan kepemilikan ternak sapi pada masing-masing peternakan adalah rata-rata 3 ekor. Akan tetapi khusus babi, pngembangannya dilaksanakan oleh pengusaha dengan jumlah kepemilikan rata-rata diatas 100 ekor. Disamping pengembangan ternak Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan juga memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, Kesehatan Masyarakat veteriner

( kesmavet ) merupakan

segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinan dan pengawasan kesehatan masyarakt veteriner dengan keluaran hasilnya adalah tersedianya produk aman yang ASUH ( Aman, Sehat, Utuh dan Halal) salah sau bentuk kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha, baik pada saat hewan sebelum disembelih maupun pemeriksaan gading ( setelah hewan disembelih) dan pemantauan peredaran produk asal hewan ( daging ayam sapi ) menjelang puasa Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri di Pasar Tradisional. Kegiatan ini bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian Kehutanan dan peternakan Prov Kepri, Balai Karantina Pertanian Pertanian Kelas II Tanjungpinang, Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Kabupaten Bintan dan Perhimpunan Dokter Hewan (PDHI) Cabang Kepri.  Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar tahun 2013 terealisasi 10,37 ton/Ha dari target 25 ton/ha atau 41,48 % mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yaitu Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar tahun 2012 terealisasi 3 ton dari 25 ton yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan atau hanya mencapai 12% capaian kinerjanya.

4 - 78


SASARAN STRATEGIS 12. Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase ketersediaan pangan masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 lokasi

10 lokasi

100%

200 orang

75 orang

37,5%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase ketersediaan pangan masyarakat Persentase ketersediaan pangan masyarakat yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah 100% realisasinya juga 100% .Di tahun 2012 Persentase ketersediaan pangan masyarakat yang ditargetkan dalam tahun 2012 adalah 100% juga . Hal ini dapat dilihat tingkat kebutuhan dan suplai sembilan bahan makanan pokok (sembako) di semua desa sudah tercukupi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi,efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan memperhatikan dan mengembangkan lahan produksi. Oleh karena itu salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan mulai dari pra panen, pacsa panen dan distribusi/pemasaran

melalui

penyelenggaraan

penyuluhan

dalam

upaya

membedayakan pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan.  Jumlah Lokasi Rawan Pangan Dari target indikator jumlah lokasi rawan pangan sebanyak 10 desa rentan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan terealisasi 10 % atau 100%. 4 - 79


Untuk 10 desa tersebut adalah 8 Desa terletak di Kecamatan Tambelan dan 2 desa lagi adalah Desa Mapur dan Desa air Kelubi.

Sedangkan 15 Desa lagi yang

dikategorikan Lokasi Rawan pangan adalah Desa Sebong Pereh, Desa Tembeling, Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya, Desa Gunung Kijang, 4 Desa di Mantang, Desa numbing, Desa Pangkil, Desa Berakit, Desa Pengudang, Desa Kuala Sempang, Desa Teluk Sasah. Untuk tahun 2012 Dari target indikator jumlah lokasi rawan pangan sebanyak 15 desa rentan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah terealisasi 12 desa rentan pangan atau 120%.  Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT Jumlah petani yang mempunyai kemampuan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu ( SL PHT) yang ditargetkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 200 orang dan telah terealisasi untuk mendapatkan pelatihan SL PHT sampai dengan tahun 2013 mencapai 75 orang petani dari sudah mencapai 37,5%. Sedangkan untuk tahun 2012 Jumlah petani yang mempunyai kemampuan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu ( SL PHT) yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 150 orang dan telah terealisasi untuk mendapatkan pelatihan SL PHT sampai dengan tahun 2012 mencapai 150 orang petani dari 7 BPK yang ada di Kabupaten Bintan atau sudah mencapai 100%. SASARAN STRATEGIS 13. Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan 4 - 80

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

77%

85,55%


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Tahun 2013, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan. Tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan.  Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Untuk tahun 2013 Target awal persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 1 kasus atau 100% capaian kinerjanya dibanding tahun 2012 mengalami penurunan dengan pihak ketiga yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%. Kasus hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 2013, yaitu : -

Pemerintah Kabupaten Bintan dengan PT.Riau General Company selesai di Tingkat Pengadilan Negeri ( Gugatan Perdata)  Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan

Target awal tahun 2012, persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 100%, telah terealisasi 2 kasus atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2013 jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan adalah 2 kasus atau 100%. Berikut kasus-kasus hukum yang diselesaikan oleh Pemerintah untuk tahun 201, yaitu : -

Gugatan Perdata Banding dalam perkara nomor 59/Pdt G/2011 PN Tpi oleh M Riafai alias Thong Liang.

-

Gugatan dengan Eva Damayanti Kasasi PTUN.

4 - 81


 Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan Persentase sengketa lahan yang terselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 80% oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, terealisasi 80% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2013, terealisasi 77% dari target 90% yang ditetapkan atau 85,55%. Permasalahan tanah yang masuk ke Bagian Agraria Setda kabupaten Bintan tahun 2013 adalah sebanyak 6 kasus, yaitu antara lain : 1. Kasus Sengketa tanah antara PT. Langgeng Upaya Tama dengan Masyarakat Toapaya Sealatan. 2. Kasus sengketa tanah antara Pemda Kabupaten Bintan dengan pemilik Lahan di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur dalam Rangka Pelabuhan Perikanan. 3. Kasus Sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pemilik lahan di Kecamatan Bintan Utara dalam rangka Pembangunan SDN Bintan Utara. 4. Kasus Sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan di Kecamatan Teluk Sebong dalam rangka pembangunan Lapangan Bola. 5. Kasus Sengketa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan di Kecamatan Teluk Bintan dalam rangka pembangunanbalai Benih Ikan Air Tawar. 6. Kasus Sengketa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Bintan

di Kecamatan

Toapaya dalam rangka Pembangunan Lanjutan Jalan Lintas Barat. SASARAN STRATEGIS 14. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kompetensi sumberdaya aparatur

Target 60%

Realisasi 79.29%

% 100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kompetensi sumberdaya aparatur Indikator kompetensi Sumber Daya Aparatur merupakan indikator yang ditujukan untuk melihat sejauh mana realisasi dari salah satu tugas Badan Kepegawaian Daerah 4 - 82


yaitu meningkatkan kompetensi struktural dengan mendiklatkan para pejabat struktural baik pejabat struktural Eselon II,III dan IV. Untuk Tagert awal tahun 2013 Target awal kompetensi sumberdaya aparatur 60% terealisasi 79,29 % tercapai 132,15 % sedangkan Target awal kompetensi sumberdaya aparatur 50% ditahun 2012, tercapai 75% atau 150%. Untuk target 2013 tercapai dengan baik didukung oleh kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan pengiriman peserta diklat kepemimpinan tingkat II.Untuk kegiatan Diklat Pim IV diikuti peserta sebanyak 30 PNS. Dari hasil penyelenggaraan Diklat Pim IV bagi pejabat Struktural Eselon IV telah mencapai 85 %, sedangkan untuk Diklat Pim tingkat II bagi pejabat struktural Eselon II telah mencapai 75,76% sedangkan untuk penyelenggaraa Diklat Pim III bagi pejabat eselon III telah mencapai 77,10%. Sehingga diperoleh rata-rata peningkatan kompetensi dari ketiga kegiatan tersebut untuk kompetensi sumber daya aparatur adalah 79,29%  Kompetensi Teknis Umum

Indikator kinerja Kompetensi Teknis Umum

Target 60%

Realisasi 100%

% 100%

Indikator ini merupakan indikator yang ditujukan utuk melihat sejauhmana peningkatan kompetensi teknis PNS dalam menjalankantugasnya sehari-hari, pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Diklat Teknis Perpajakan, dengan adanya kegiatan ini adanya peningkatan kompetensi teknis umum guna mendukung kinerja PNS. Tercapai 100% dari target 60% terealisasi 100% untuk Tahun 2013. SASARAN

STRATEGIS

15.

Meningkatnya

efektifitas

pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS

Target

Realisasi

%

60%

99%

99%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 4 - 83


 Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS Untuk Tahun 2013 target efektifitas pengambilan keputusan target 60 % terealisasi 99 % capaian 99% sedangkan untuk tahun 2012 Dari 100% target efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS, hanya 94% yang tercapai. Pada kegiatan pelaksanaan mutasi jabatan dan kepangkatan terdapat 870 PNS yang mengajukan berkas usulan kenaikan pangkat untuk periode April dan Oktober Tahun 2013, dari jumlah usulan tersebut berkas usulan yang mendapat persetujuan sebanyak 99%, karena sebanyak 12 berkas usulan atau 1% yang tidak memenuhi persyaratan menurut PP nomor 12 Tahun 2002.Kemudian untuk ujian dinas dan penyesuaian ijazah terealisasi 100% dari 66 PNS yang mengikuti ujian dinas dinyatakan lulus semua. JUMLAH JUMLAH PESERTA KELULUSAN Penyesuaian Ijazah S-2 1 1 Penyesuaian Ijazah S-1 24 24 Penyesuaian Ijazah D-3 0 0 Penyesuaian Ijazah SLTA 5 5 Penyesuaian Ijazah SLTP 2 2 Ujian Dinas Tingkat I 32 32 Ujian Dinas Tingkat II 2 2 JUMLAH 66 66 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 UJIAN

SASARAN STRATEGIS 16. Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kinerja pegawai

Target 60%

Realisasi 100%

% 166,66%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kinerja pegawai Indikator ini digunakan untuk mengetahui kinerja pegawai, maka diperlukan beberapa aturan dan uraian jabatannya serta beban kerja yang harus dihadapi dari target 60% terealisasi 100% atau tercapai 100%. 4 - 84


SASARAN STRATEGIS 17. Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah majelis taklim yang dibina

Target 23 kelompok

Realisasi 127 kelompok

% 552,17%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah majelis taklim yang dibina Tahun 2013 jumlah majelis taklim yang dibina ada 127 kelompok dengan capaian 552,17 % dari target 23 kelompok. Sedangkan untuk Tahun 2012, jumlah majelis taklim yang dibina adalah 198 kelompok, target yang ditetapkan sebanyak 22 kelompok. Untuk Dibandingkn tahun 2013, meningkat sebanyak 78 kelompok yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Sasaran Strategis 18. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

Target partisipasi masyarakat dalam musrenbang tahun 2013 mencapai target 100% untuk Partisipasi masyarakat dalam musrembang tahun 2012 mencapai target 100%. Dengan adanya Musrenbang Kecamatan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Hal ini Ini terbukti dari tingginya tingkat kehadiran para undangan dan peserta yang hadir dalam 4 - 85


pelaksanaan musrembang. Dengan hadirnya keseluruhan undangan maupun peserta, aspirasi masyarakat yang diwakili oleh mereka dapat tersampaikan secara langsung. Juga dapat disimpulkan bahwa, dengan hadirnya para tokoh masyarakat maupun aparat desa dan lainnya ini membuktikan bahwa mereka menginginkan peningkatan kemajuan di wilayahnya, baik dibidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan suatu forum yang dilaksanakan dalam upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai salah satu wujud keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan tidak hanya mampu menjadi objek namun diharapkan dapat berperan serta sebagai subjek pelaku pembangunan Peserta kegiatan ini yang kebanyakan berasal dari kalangan tokoh masyarakat, perangkat desa ataupun perwakilan dari berbagai bidang antara lain pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya mengikuti dengan sangat tertib dan atraktif dalam mengikuti pelaksanaan kegiatannya SASARAN STRATEGIS 19. Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Ranperda yang disahkan

Target 100%

Realisasi 137,5%

% 137,5%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Ranperda menjadi perda yang disahkan Untuk Tahun 2013 Target awal persentase Ranperda menjadi Perda yang disyahkan adalah sebanyak 8 Perda terealisasi 11 Perda yang capaian kinerjanya 137,5% sedangkan untuk Tahun 2012 Rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan pada tahun 2012, realisasi sebanyak 13 Perda yang telah disahkan. Berikut tabel Rekapitulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013.

4 - 86


REKAPITULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NO. UR UT

NOMO R

TANGG AL

1 1

2 1/201 3

3 20-52013

4 BANGUNAN GEDUNG

2

2/201 3

20-52013

RPJMD TAHUN 2010-2015

3

3/201 3

31-72013

LPPD 2012

4

4/201 3

21-82013

5

5/201 3

21-82013

6

6/201 3

6-92013

7

7/201 3

30-92013

8

8/201 3

3-92013

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKA N ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KAB.BINTAN PERUBAHAN KEDUA AA2008 TENTANG PEMBENTUKA N ORGANISASI LEMBAGA TEKHNIS DAERAH KAB.BINTAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KAB.BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPRI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKA N PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN PENAMBAHAN PENYERTAAN

4 - 87

TENTANG

TAHUN

KEPUTUSAN DPRD NOMO TANG R GAL 5 6 02/KP 23-4TS/DP 2013 RD BINTA N/201 3 03/KP 23-4TS/DP 2013 RD BINTA N/201 3 /KPTS /DPRD BINTA N/201 3 014/K 10-7PTS/D 2013 PRD BINTA N/201 3

LEMBARAN DAERAH NOMO TANG R GAL 7 8 1/201 20-53 SERI 2013 E NO.1

DIKIRIM KE MENDAGRI NOMO TANG R GAL 9 10 188.34 28-82/HK/ 2013 462

2/201 3 SERI E NO.2

20-52013

188.34 2/HK/ 462

28-82013

TLD NO, 02

3/201 3 SERI A NO.1

31-72013

4/201 3 SERI D NO.1

21-82013

188.34 2/HK/ 542

2-102013

TLD NO, 03

KET 11 TLD NO, 01

013/K PTS/D PRD BINTA N/201 3

10-72013

5/201 3 SERI D NO.2

21-82013

188.34 2/HK/ 542

2-102013

TLD NO, 04


10-72013

6/201 3 SERI B NO.1

6-92013

188.34 2/HK/ 542

2-102013

TLD NO, 05


24-92013

7/201 3 SERI D NO.3

30-92013

188.34 2/HK/ 542

2-102013

TLD NO, 06

017/K PTS/D

24-92013

8/201 3 SERI

30-92013

188.34 2/HK/

2-102013

TLD NO, 07


9

9/201 3

10-102013

10

10/20 13

21-112013

11

11/20 13

23-122013

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT UNTUK TAHUN 2013 S/D 2017 PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 RETRIBUSI PERPANJANGA N IZIN MEMPERKERJA KAN TENAGA KERJA ASING APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PRD BINTA N/201 3

E NO.3

/KPTS /DPRD BINTA N/201 3 019/K PTS/D PRD BINTA N/201 3

9/201 3 SERI A NO.1

10-102013

188.34 2/HK/ 809

2-122013

10/20 13 SERI A NO.3

21-112013

188.34 2/HK/ 809

2-122013

24-92013

542

TLD NO, 08

900/D PPKD Pemby 04

SASARAN STRATEGIS 20. Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Target Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan 65% Kecamatan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan 65% Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tingkat kesesuaian perencanaan 100% Dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian 100% output program kegiatan Opini terhadap Laporan Masa Diterima Jabatan Bupati Tingkat kesesuaian perencanaan 100% ADD dengan pelaksanaan dilapangan Penjabaran Program RPJMD ke Dalam 90% RKPD Persentase SKPD yang menyusun 100% Rencana Strategis Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran

4 - 88

Realisasi

%

61,70%

94,92%

81,60%

125,53%

100% 100%

100% 100%

Diterima

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%


 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan kecamatan tahun 2011 dan 2012 belum dapat diukur atau 0%. Untuk tahun 2013 tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan kecamatan target 65% terealisasi 61,70% atau capaian kinerjanya 94,92%  Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW) 65%, terealisasi 81,60% atau 125,53%. Sedangkan Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (ketaatan terhadap RTRW) 70%, terealisasi 86,66% atau 123,80%.  Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan Untuk Tahun 2013 indikator tersebut diatas 100% capaiannya sedangkan untuk Tahun 2012 Indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan, nilai capaian kinerjanya adalah 100%. Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%.  Persentase hasil capaian output program kegiatan Persentase hasil capaian output program kegiatan tahun 2012, terealisasi 100% dari 100% yang ditargetkan. Untuk Tahun 2013 persentase hasil capaian output program kegiatan juga 100%.  Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, menargetkan opini terhadap laporan masa jabatan bupati diterima, terealisasi diterima atau 100%. Untuk Tahun 2013 juga terealisasi 100%. 4 - 89


 Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan, terealisasi 100% dari 100% target yang ditetapkan atau 100%. Tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau 100%.  Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2012 ditargetkan 90% dan terealisasi 91,80% atau 102%. Tahun 2013, teralisasi 90% dari target 90% atau 100%.  Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis Tahun 2012 indikator sasaran persentase SKPD yang menyusun rencana strategis ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%. Tahun 2013, realisasi 100% dari target 100% atau capaian kinerjanya 100%. SASARAN pemerintah

STRATEGIS dan

21.

Meningkatnya

masyarakat

dalam

kesiapsiagaan

penanganan

awal

bencana Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah bencana

Target 20 lokasi

Realisasi 10 lokasi

% 50%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia, Kabupaten 4 - 90


Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling berpotensial berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir, longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Kawasan rawan bencana ini tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu : a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan dan Pulau Mapur. b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata. c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan bagian utara. d. Kawasan Rawan Abrasi Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil – Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km. Untuk Tahun 2013 Jumlah Lokasi titik rawan bencana daerah adalah untuk Tahun 2013 dari target 20 lokasi terealisasi 10 lokasi atau 50% sedangkan untuk Tahun 2012 jumlah lokasi titik rawan bencana daerah bencana belum dapat direalisasikan.

4 - 91


SASARAN STRATEGIS 22. Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah Tingkat Kesesuaian Neraca Aset

Target

Realisasi

%

WTP

WTP

100%

80%

80%

100%

75%

75%

100%

75%

75%

100%

65%

65%

100%

80%

92%

100%

80%

80%

100%

WTP 100%

WTP 84,21%

100% 84,21%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bintan. Tanggung jawab BPK terletak pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Menurut pendapat BPK, Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah 4 - 92


Kabupaten Bintan per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 disajikan dalam Laporan Nomor 5.A/LHP/XVIII.TJP/06/2012 tanggal 1 Juni 2012. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 yang hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk diprovinsi Kepulauan Riau, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 yang mendapat WTP hanya Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk Tahun 2012 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dilaporkan pada Tahun 2013 dengan menyajikan secara wajar ( WTP). Untuk mendukung tercapainya Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 menjadi WTP, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan yaitu: 1. Sistem Informasi Pengelolaan BG dan Pajak output hasilnya adalah tersedianya sistem Informasi pengelolaan BG dan Pajak untuk 37 SKPD. 2. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah hasilnya agar terwujudnya transparansi dan informative tentang keuangan daerah. 3. Peningkatan Manajemen PPK-BLUD dan bergulir hasilnya diharapkan agar pengurus

PPK BLUD dana bergulir agar memhami dan terampil dengan

Tupoksi dalam mengelola dana bergulir sehingga terdapat mutu pengelolaan ( manajemen) BLUD. 4. Rapa-Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD hasilnya untuk menguatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan APBD dan PAPBD yang sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. 5. Sinkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD hasilnya agar tersedianya data keuangan Triwulan SKPD yang akurat , akuntabilitas. 6. Verifikasi dan pelaporan Pengeluarab PPKD hasinya agar tersedianya laporan bulanan realisasi pendapatan daerah, surat pertanggungjawaban validasi belanja bantuan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan sejumlah 12 laporan dokumen.

4 - 93


7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran hasilnya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Pemerintah Kabupaten Bintan (1 Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan/37 SKPD ) 8. Penyusunan Kebijakan Akuntansi. 9. Terlaksananya Workshop Akuntansi hasil agar adanya pemahamam akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. 10. Pembinaan atas penerapan sistem akuntansi pemerintah pada SKPD. 11. Pembinaa penatausahaan keuangan desa. 12. Sosialisasi Pajak daerah.  Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan indikator persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu 70%, terealisasi 70% atau capaian kinerjanya 100%. Tahun 2013, persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu, terealisasi 80% dari 100% yang ditargetkan atau tercapai kinerjanya 80%.  Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tahun 2013 target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atas indikator tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah telah terealisasi 75% atau 100%

karena masih ada beberapa SKPD yang belum sepenuhnya mematuhi

ketentuan yang berlaku sedangkan tingkat kepatuhan SKPD SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tahun 2012 Dari 70% target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atas indikator tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah telah terealisasi 70% atau 100%.  Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akuntansi keuangan daerah Target awal Tahun 2012, tingkat Kepatuhan SKPD terhadap Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah 70% dan terealisasi 70% atau 100%, Tahun 2013, target 100% dan terealisasi 75%. untuk mendukung tercapainya sasaran ini Pemerintah Kabupaten 4 - 94


Bintan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Menyusun Kebijakan Akuntansi dan Singkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD.  Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman pertanggungjwaban bendahara penerimaan dan pengeluaran tahun 2013, ditargetkan 100% dan terealisasi 87%. Pada tahun 2012, terealisasi 85% dari 85% target yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya.  Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Persentase desa yang memiliki LKPDes baik tahun 2012, terealisasi 66,66% dari 75% yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah atau 88,88%. Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan 100% Persentase desa yang memiliki LKPDes baik, terealisasi 92% karena masih terdapat 3 desa terlambat dan belum membuat laporan keuangan pemerintah desa tahun 2013.  Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Tahun 2013 Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Tahun 2013 tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah target 80 % terealisasi 80 % atau capainnya 100%. Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah sudah mencapai 80% hal ini dilihat dari ketepatan waktu didalam menyampaikan laporan semester dari SKPD meskipun masih ada SKPD yang masih terlambat menyampaikan. Sedangkan Tahun 2012, ditargetkan 70% dan terealisasi 70% atau 100% capaian kinerjanya. Tahun 2011, target 100% dan terealisasi 60% atau 60% capaian kinerjanya.

4 - 95


 Opini Kewajaran Nilai asset daerah Kewajaran nilai aset daerah untuk tahun 2012 memperoleh opini WTP atau 100% capaian kinerjanya, sedangkan untuk capaian tahun 2013 opini kewajaran nilai asset daerah adalah WTP atau 100%.  Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Untuk Tahun 2013 tingkat kesesuaian neraca aset ditargetkan 100% terealisasi 84,21% hal ini disebabkan ada 6 SKPD dari 38 SKPD yang belum sinkron anatar laporan semester yang diserahkan dengan realisasi anggaran yang ada. sedangkan Tingkat kesesuaian neraca aset pada tahun 2012, ditargetkan 95% dan terealisasi 95% atau capaian kinerjanya 100%. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator ini adalah dengan melakukan Verifikasi dan Pelaporan Inventaris Barang Daerah dengan merekap laporan Semester I dan Semester II (Tahunan) seluruh SKPD se-Kabupaten Bintan. Kegiatan penilaian aset yang dinilai sebanyak 196,67 unit terdiri : 1.Tanah

: 551 persil

2. Peralatan dan mesin

: 82.109 unit

3. Gedung dan Bangunan

: 4.187 unit

4.Jalan,irigasi dan Jaringan

: 1.467 unit

5. Aset Tetap Lainnya

: 108.360 unit

SASARAN STRATEGIS 23. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja daerah yang ditandai dengan opini LAKIP daerah dari C menjadi A Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan

Target

Realisasi

%

100%

86,92%

86,92%

100%

92,40%

92,40%

B

CC

50%

Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik

50%

50%

100%

4 - 96


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase jumlah temuan BPK Yang ditindak lanjuti Pimpinan

satuan

kerja

penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

provinsi,

kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Menteri; Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI atas rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti tahun sebelumnya serta rekomendasi temuan hasil pemeriksaan semester I tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 19

Juni 2013

bertempat di Auditorium BPK - RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Batam dan untuk Pembahasan semester II tahun 2013 dilaksanakan tanggal 9 s.d. 10 Desember 2012, dengan hasil sebagai berikut : N

Objek

Temuan

Rekomenda

sesua

Belum

Belum

Tidak

%

o

Pemeriksaan

Pemeriksaa

si

i

sesuai

di TL

dpt di

Sesuai yang

TL

di TL

n 1

LKPD TA 2006

14

29

29

0

0

0

2

LKPD TA 2007

13

25

25

0

0

0

3

BM 2007 &

11

19

18

1

0

0

2008 4

LKPD TA 2008

15

21

21

0

0

0

5

PAD 2008 &

15

24

19

5

0

0

2009 6

LKPD TA 2009

20

42

39

3

0

0

7

Kinerja

13

18

10

8

0

0

21

47

46

0

0

1

Pendidikan Kab. Bintan 8

LKPD TA 2010

4 - 97


9

BM TA 2011

14

47

41

6

0

0

1

BPR Bintan

7

11

11

0

0

0

LKPD TA 2011

14

23

16

7

0

0

1

PAD Bintan

8

11

10

1

0

0

2

2011-2012

1

LKPD 2012

12

25

12

13

0

0

1

Kinerja

24

25

12

8

5

0

4

Infrastuktur

204

367

319

43

5

0

0 1 1

3

jalan,jembatan dan dermaga TA.2011,2012 dan 2013 ( s/d Semesteran I) Total

86,92

Dari ke 14 item temuan tersebut diatas nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp.2.685.886.821,00. Rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 43 buah rekomendasi dengan nilai sebesar Rp15.916.377.538,00 Dari jumlah rekomendasi sebanyak 367 yang harus ditindaklanjuti, terealisasi sebanyak 319 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau 89,87%. Terdapat penurunan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 2,95%, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan rekomendasi dari 3 ( tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2013.  Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Pelaksanaan

pemutakhiran

data

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil pemeriksaan 4 - 98


Pejabat Pengawas Pemerintah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi. Untuk memenuhi target indikator “jumlah temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti” yang ditetapkan 100%, telah dilakukan pemantauan hasil pemeriksaan oleh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebagai SKPD yang bertanggungjawab secara berkelanjutan selama tahun 2013, dengan cara : 1.

Melaksanakan pemantuan tindak lanjut di Kecamatan se Kabupaten Bintan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV.

2.

Kegiatan pra dan tindak lanjut pemeriksaan dilakukan pada tanggal 26 September 2013 bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

3.

Konsolidasi

Pemuktahiran

data

tindak lanjuthasil

pemeriksaan

reguler

Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri dan hasil pemeriksaan khusus dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Juli bertempat di Gedung Islamic Center Ambon. Dari hasil pembahasan dan pemantauan tahun pemeriksaan 2006 s.d. 2013 tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : N

Thn

Temu

o

pemeriks

an

Rekomendasi

Selesai

Dalam

Belum

%

Proses

aan 1

2006

178

193

190

3

0

98.45

2

2007

240

267

259

8

0

97.00

3

2008

251

287

276

11

0

96.17

4

2009

308

384

366

18

0

93.31

5

2010

356

427

371

56

0

86.89

6

2011

248

297

268

29

0

90.24

7

2012

170

181

164

17

0

90,61

8

2013

57

69

51

18

0

73,91

1.808

2.105

1.945

160

0

92.05

Dari jumlah rekomendasi sebanyak 2.105 yang harus ditindaklanjuti, terealisasi sebanyak 1.945 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau 92,40%. Dibanding

4 - 99


realisasi tahun 2012 yaitu 86,05%, terdapat peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 6.35%. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah Auditan atau SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI belum dilaksanakan secara tepat waktu dan masih kurang efektifnya SKPD dalam menagih kepada pihak ke tiga atas temuan kerugian negara.  Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan Sebagaimana diketahui penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah dilakukan secara bertahap dimulai sejak diterbitkannya Inpres 7 Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya inpres tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasi dari biasanya berorientasi pada anggaran(input) atau kegiatan (Output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcame. Sebelum

diterapkannya

SAKIP,

Instansi

Pemerintah

bekerja

berdasarkan

perencanaanyang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Banyak Instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka merasa berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkan dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya. Saat ini pola pikir seperti itu harus segera diubah dan diarahkan agar instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik.sikap akuntabel tersebut diwujudkan dalam menyusun rencana strategis yang membuat kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan tahunan, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat komitmen 4 - 100

untuk

berkinerja

disusunlah

semacam

perjanjian


kinerja

yang

menggambarkan kesepakatan atau kebulatan tekad untuk menghasilkan kinerja tertentu berdasarkan anggaran yang tersedia dan pada akhir periode melaporkannya dalam laporan kinerja atau LAKIP. Dari rangkaian alur tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja tertentu dengan ukuran keberhasilan yang pantas. Mereka tidak lagi merasa cukup dengan hanya berhasil menyerap anggaran atau telah melakukan kegiatan tertentu setiap tahunnya. Unutk mencapai indikator sasaran ini pemerintah kabupaten bintan melalui inspektorat daerah telah melakukan penyusunan lakip pemerintah kabupaten bintan tahun 2012 dengan cara melaksanankan sosialisasi dan bimbingan teknis/assistensi kepada seluruh SKPD dan aparat inspektorat daerah dengan mendatangkan narasumber dari BPKP perwakilan provinsi kepulauan riau pada tanggal 7 s.d. 8 Maret 2012. Dari target 1 dokumen lakip yang ditetapkan, pemerintah kabupaten bintan melalui inspektorat daerah sebagai penyusunan lakip Bintan paa tanggal 27 maret 2013 telah mengirim lakip Bintan Tahun 2012 tersebut tepat waktu kepada presiden melalui kementrian PAN & RB di jakarta. Untuk Tahun 2012 hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN & RB tahun 2010 memperoleh predikat “CC” atau Cukup baik .  Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Efektifitas penerapana SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas, substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAIKP dapat dilihat dari tingkat kepatuhan SKPD dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem AKIP seperti dokumen perencanaan strategis, penetapan kinerja dan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) serta yang telah menyusun indikator kinerja utama (IKU). Saat ini, sesuai dengan kondisi yang ada, SKPD yang dikategorikan telah menerapkan sistem AKIP yang baik adalah instansi yang berhasil dalam usaha-uasaha penguatan akuntabilitas kinerja dilingkungannya seperti yang telah menyusun perencanan yang baik, melakukan pengukuran kinerja secara memadai, melaporkan capaian kinerja secara tepat waktu serta telah melakukan evaluasi kinerja internal secara memadai. Efektifitas penerapan sistem AKIP akan 4 - 101


terlihat jika seluruh komponen sistem tersebut diterapkan atau dimanfaatkan, baik dari segi formal maupun substansial. Pada tahun 2013, Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan telah melakukan evaluasi implementasi Sistem AKIP terhadap 6 SKPD, yaitu dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Bintan, Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Bintan, Dinas Kesehatan Kabupten Bintan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan, Dinas kelautan & Perikanan Kabupten Bintan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil penilaian yang di persentasikan dengan nilai (score) tertentu yang diperoleh bedasarkan hasil penelitian, reviu, pembuktian, konfirmasi dan wawancara selama proses evaluasi serta mereviu capaian kinerja Instansi. Hasil evaluasi SAKIP 6 SKPD Tahun 2012, sebagai berikut : 1. Dinas

pendidikan

pemuda

dan

olahraga

dengan

nomor

01.a/700/LHE/IV/2013 tanggal 30 april 2013, memperoleh nilai sebesar 74,95 atau dengan predikat B atau baik. 2. Dinas Pertambangan & Energi Kabupten Bintan nomor 700/ITDA-EV/04 tanggal 28 mei 2013. Memperoleh nilai sebesar 59,20 atau dengan predikat CC atau cukup baik. 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan nomor 03/700/LHE/V/2013 tanggal 28 mei 2013, memperoleh nilai sebesar 72,72 atau dengan predikat B atau baik. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan nomor 700/ITDA-EV/02.a tanggal 20 mei 2013, memperoleh nilai sebesar 42,82 atau dengan predikat C atau agak kurang. 5. Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Bintan nomor 700/ITDA-EV/05 tanggal 28 mei 2013, memperoleh nilai sebesar 39,09 atau dengan predikat C atau agak kurang baik. 6. Badan

Lingkungan

Hidup

Kabupten

Bintan

dengan

nomor

02/700/LHE/V/2013 tanggal 14 mei 2013, memperoleh nilai sebesar 60,80 atau dengan predikat CC atau cukup baik.

4 - 102


SASARAN STRATEGIS 24. Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase KetaatanWajib Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Persentase WP yang membayar PBB

Target 153,26 M 384,92 M

Realisasi 136,08 M 671,23 M

% 88,80% 174,38%

31,36 M

108,64 M

364,43%

54%

54%

100%

11/28 objek

11/25 objek

100%

100%

100,27%

100%

12,955 juta

20,909 juta

161,39%

54.928 WP 47%

56,943 WP 89,69%

103,67% 190,83%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan target 153,26 M dan dengan realisasi 136,08 M mencapai 88,80%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 berjumlah total Rp. 136.080.703.306,04, terdiri dari : 1) Pajak Daerah Rp103.498.450.682,70 2) Retribusi Daerah Rp.7.529.058.472,91 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 7.551.057.329 4) Lain-lain PAD yang Sah Rp. 17.502.136.821,43 Dibandingkan Tahun anggaran 2012 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 dengan jumlah total Rp. 135.140.734.490,00 mengalami peningkatan Rp. 939.968.816,04. dengan target 134,25 M dan dengan realisasi 136,198 M mencapai 101,57%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012, terdiri dari : 1. 4 - 103

Pajak Daerah Rp107.697.659.311 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

2.

Retribusi Daerah Rp6.818.075.635

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp4.666.718.216

4.

Lain-lain PAD yang Sah Rp15.958.281.328, Jumlah dana perimbangan

Jumlah Total dana perimbangan Tahun 2013 Rp. 671.229.402.784

sedangkan

untuk Tahun 2012 jumlah total dana perimbangan Rp. 493.753.852.000 mengalami kenaikan Rp. 177.475.550.784 Jumlah Dana Perimbangan Tahun 2013 dengan target 384,92 M dan dengan realisasi 671,23 M mencapai 174,38 % yang terdiri dari : 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 360.912.608.784, 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 288.685.934.000 3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 21.630.860.000 Sedangka Jumlah Dana Perimbangan Tahun 2012 dengan target 337,69 M dan dengan realisasi 630,295 M mencapai 186,91 % yang terdiri dari : 4) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 381.628.653.906, 5) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 232.884.448.000 6) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 19.188.772.551.  Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Pada Tahun 2013, lain-lain pendapatan daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bintan mecapai 108,64 M dari target 31,36 M terealisasi 364,43 %, mengalami peningkatan Dibanding tahun 2012, Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun 2012 dengan target 27,24 M dan dengan realisasi 96,136 M mencapai 355,74 % yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

4 - 104


 Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Persentase ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajiban tahun 2013 target 54 % terealisasi 54 % atau 100% untuk Tahun 2012, dari 252 Wajib Pajak yang ada, ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajibannya mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Bintan selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar mereka memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPTPD dan membayar pajak. Persentase ketaatan wajib pajak yang memenuhi kewajiban Jenis Hotel

JM WP

Total WP

33

Ketaatan Persentase Persentase Patuh Tidak Tidak Patuh Patuh Patuh 1,05 33 0 1,05 0,00

Restoran 153

4,88

63

90

2,01

2,87

Hiburan

8

0,26

6

2

0,19

0,06

Parkir

1

0,03

1

0

0,03

0,00

PPJ

12

0,38

10

2

0,32

0,06

Walet

12

0,38

0

12

0,00

0,38

Reklame

2917

93,02

1727

1190

55,07

37,95

100,00

1840

1296

58,67

41,33

3136

3136

 Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Jumlah objek pajak dan retribusi daerah berdasarkan perda No. 11 tahun 29011 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bintan nomor : 1 tahun 2011 tentang pajak daerah ada 11 jenis pajak yang dipungut dan perda no. 3 tahun 2011 tentang retribusi umum ada 10 jenis, perda no 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha ada 10 jenis, perda no. 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu terdiri dari 5 jenis. Total 25 retribusi. Jadi jumlah objek pajak dan retribusi 11/25.Jumlah objek pajak dan retribusi daerah tahun 2013 terealisasai 100% dari target 11/25 terealisasi 11/25 objek pajak sedangkan untuk Jumlah Objek Pajak Tahun 2012 sebanyak 252 Wajib Pajak yang terdiri dari Pajak Hotel 32 WP, Pajak Restoran 163 WP, Pajak Hiburan 13 WP, Pajak Parkir 1 WP, Pajak Mineral bukan Logam Batuan 20 WP, Pajak Penerangan Jalan 11 WP dan Pajak Sarang Burung Walet 4 - 105


12 WP, untuk tercapainya sasaran ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan-kecamatan.  Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Untuk persentase pencapaian target penerimaan

pajak daerah target 100%

terealisasi 100,27 tercapai 100,27% untuk Tahun 2013 sedangkan Berdasarkan Target Pajak Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 105.780.100.284 yang terealisasi sebesar Rp. 108.758.174.413 atau 102,82 %  Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Untuk tahun 2013 realisasi penerimaan PBB 56,943 dari target 12,955 dengan kegiatan Launching pengalihan pemungutan PBB P2

berupa serah terima

pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan untuk Tahun 2012 Jumlah SPPT PBB sebanyak 55.768 terealisasi pembayaran sebanyak 22.603 SPPT dengan target Rp. 23.296.652.350,- terealisasi sebesar Rp. 19.548.039.839,- (83,91%) didukung dengan kegiatan Penyampaian SPPT PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dengan  Jumlah WP PBB Untuk Tahun 2013 jumlah WP PBB capaiannya 103,67% terealisasi 56,943 dari target 54,928 dibanding Untuk Jumlah WP PBB Tahun 2012 dengan target 49.934 WP dan terealisasi 55.768 WP atau 111.68%, dengan adanya Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan bekerjasama dengan Petugas Pungut Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan untuk melakukan Pandataan Wajib Pajak PBB yang selama ini belum terdaftar. untuk tercapainya sasaran ini dilakukan Kegiatan Penyampaian SPPT PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan .  Persentase WP yang membayar PBB Untuk Persentase WP yang membayar PBB dari Target 47 M,- sudah terealisasi 89,69 M atau terealisasi 190,83% sedangkan untuk pembayaran PBB untuk tahun 2012 sebesar Rp. 19.548.039.839,- atau 83,91%. 4 - 106


SASARAN STRATEGIS 25. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur

Target

Realisasi

% 100%

0

0

0

0

100%

0

0

100%

0

0

100%

0

0

100%

0

0

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD  Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI  Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD  Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden  Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati  Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Untuk Tahun 2013 indikator tersebut juga belum dilaksanakan baru dilaksanakan Tahun 2014 untuk Tahun 2012 juga belum dilaksanakan. SASARAN STRATEGIS 26. Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Angka kriminalitas yang tertangani Persentase Demonstrasi Legal Rasio jumlah Polisi Pamong Praja 4 - 107

Target 6,00 96% 15

Realisasi 5.6 100% 11.35


% 93.33% 104% 75,66%

per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/Kelurahan Persentase Poskamling yang aktif Petugas Perlindungan Masyarakat Linmas di Kabupaten Bintan Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat linmas di Kabupaten /kota

68 1,15 60% 909 orang 149 %

39.54 2,00 60% 634 orang 100%

58,14% 173,91% 100% 70% 67,11%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas yang tertangani untuk Tahun 2013 target 6,00 terealisasi 5,6% atau 93,33 pencapaian ini tentunya melalui koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Bintan bersama pihak Kepolisian di Wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan Tahun 2012 indikator kinerjanya belum terealisasi.  Persentase Demonstrasi Legal Persentase Demonstari Legal untuk Tahun 2013 target 96%,00 terealisasi 100% atau 104,00 pencapaian ini tentunya pihak Satpol PP selalu bekerjasama dengan pihak Kepolisian di Bintan dalam menangani setiap kegiatan-kegiatan demonstrasi yang ada di Kabupaten Bintan, para penyelenggara kegiatan demonstrasi tersebut tentu juga sudah mendapat izin dari pihak kepolisian untuk melakukan demonstarsi di Kabupaten Bintan, karena apabila ada kegiatan demonstarsi di Wilayah Kabupaten Bintan tanpa izin dari pihak kepolisian di Kabupaten Bintan maka akan ditindak tegas karena dianggap tindakan legal, sedangkan Tahun 2012 indikator kinerjanya belum terealisasi.  Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk realisasi 11,35% dari target 15 % tercapai 75,66% . pencapaian target ini dapat direalisasikan dengan mengukur jumlah penduduk Kabupaten Bintan per 31 Desember 2013 sejumlah 160,331 jiwa berbanding dengan jumlah Polisi Pamong Praja pada Tahun 2013 sejumlah 182 orang, namun capaian tersebut dikarenakan adanya peningkatan eselonering Satpol PP menjadi Eselon Iib sejak Tahun 2012 sesuai Perda Kab. Bintan Nomor 6 Tahun 2012, bukan dikarenakan adanya rekrutmen Pegawai Satpol PP Kab. Bintan. Kendati 4 - 108


demikian kenyataanya Satpol PP Kab. Bintan masih kekurangan personil untuk mendukung tugas-tugas Satpol PP Kab. Bintan  Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Linmas Per 10.000 penduduk terealisasi 39,54% dari target 68% capaiannya 58,14% pencapaian target ini dapat direalisasikan dengan mengukur jumlah penduduk Kabupaten Bintan per 31 Desember 2013 sejumlah 160,331 jiwa dengan jumlah anggota linmas di Kabupaten Bintan sejumlah 634 orang.  Rasio Poskamling per desa/Kelurahan Target rasio poskamling perdesa/kelurahan 1,15 terealisasi 2,00 capaiannya 100%. Capaian target ini terealisasi karena besarnya kesadaran masyarakat Kab. Bintan untuk membuat pos kamling disetiap desa demi menjaga keamanan dan kenyamanan Desa.  Persentase Poskamling yang aktif Pada Tahun 2013 terdapat 102 pos kamling di Kabupaten Bintan yang tersebar di Kelurahan/Desa, namun dari jumlah Pos Kamling yang ada tersebut hanya terdapat 61 pos kamling yang aktif atau sekitar 60% dari jumlah Pos Kamling yang ada. Maka sesuai dengan dengan target sasaran yang telah direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bintan Tahun 2013 untuk persentase pos kamling yang aktif adalah sebesar 60% ini berarti capaian Tahun 2013 mencapai 100% .  Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan Untuk Tahun 2013 jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Bintan sebanyak 634 orang, sedangkan jumlah TPS sebanyak 317. Dari angka tersebut maka pada Tahun 2013 capaian petugas Perlindungan Masyarakat( Linmas) di Kabupaten Bintan hanya 70% angka target Capaian yang telah direncanakan sebanyak 909 orang anggota Linmas Kab. Bintan.  Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab. Bintan untuk Tahun 2013 mencapai 100% angka persentase tersebut dapat dicapai dengan perbandingan 4 - 109


jumlah anggota linmas di Tahun 2013 dengan jumlah ideal penugasan anggota linmas terhadap jumlah TPS sebanyak 317, dimana jumlah ideal penugasan anggota linmas dimasing-masing TPS adalah sebanyak 2 orang sehingga untuk memenuhi kebutuhan penugasan anggota linmas diseluruh TPS di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 634 orang. Selanjutnya untuk pencapaian dari target yang telah direncanakan pada Tahun 2013 adalah 149% sementara pada Tahun 2013 terdapat angka cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab. Bintan atau tercapai 67% dari target capaian yang telah direncanakan. SASARAN STRATEGIS 27. Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Target 14.300 orang 10.000 judul

Realisasi 6.689 orang 3903 judul

% 46.77 39,03%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Tahun 2013 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bintan ditargetkan 14.300 orang, namun terealisasi hanya 6.689 orang atau 46,77%. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bintan ditargetkan 11.200 orang, namun terealisasi hanya 6.250 orang atau 55,80% untuk Tahun 2012. Salah satu penyebab tidak tercapainya indikator sasaran ini adalah letak atau lokasi gedung perpustakaan yang ada saat ini tidak strategis.  Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pada tahun 2013 koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah belum terdata oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip, Tahun 2012, ditargetkan koleksi buku sebanyak 4 - 110


12.750 judul buku dan terealisasi 3.903 judul buku atau 39,03%. Tidak tercapainya target indikator ini adalah pengadaan buku tidak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. SASARAN STRATEGIS 28. Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Angka kematian balita Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Prevalensi malaria dan angka kematiannya Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita 4 - 111

Target 70,3 tahun < 1%

Realisasi 69,85 tahun 0.44 balita

% 98% 100%

<200

164,47

81.5%

94,5%

98,6%

104.33%

15

10.2

50%

< 10%

3.26%

326%

<32%

14%

43.75%

15

10.1

67.33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

<1/1.7

0

100%

96.9/2.1

2.8%

133%

<0.05% 75%

0.04 73.7%

80% 98.26%

75%

76.6%

102,13%

81%

67.8%

83.70%

92%

86.5%

94.02%

12

3.6

30%


Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)

73%

153

209.58%

65,4

28.9

44.18%

1,41

1.26

89.3%

48

57,3

119%

7,6

8,2

108%

15,5 116 102

16,4 149,2 91,3

106% 128% 89,5%

75%

32,54%

43,4%

95

100

105%

60%

100%

167%

90%

70

77,8%

95%

60

63,2%

3 unit

1 unit

33,3%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka Usia Harapan Hidup Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan

kesehatan

berhasil

dengan

baik

maka

akan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sanngat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumahsakit,puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat hal ini dapat meningkatkan Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bintan yang dewasa ini masih belum begitu menggembirakan, walaupun terdapat peningkatan yang cukup signifikan, tetapi belum mampu mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan dapat dikatakan cukup baik. Target tahun 2013 angka usia harapan hidup di Kabupaten Bintan 70,3 % terealisasi 69,85%. 4 - 112


Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2013

No

Tahun

Angka Harapan Hidup

Indeks Kesehatan

1.

2010

69,71

74,52

2.

2011

69,76

74,6

3.

2012

69,8

75,67

4

2013

69,85

74,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2012  Persentase balita gizi buruk Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan indikator “persentase balita gizi buruk” dibawah 1% dan realisasi tercapai dibawah 1% yaitu 0,53% untuk tahun 2013 terealisasi 0,44 %

berarti adalah 100%

capaiannya . Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus

berdasar standar

antropometri Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) nilai ambang batas z score < - 3 SD. Presentase kasus gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2013 adalah 0,44% (54 kasus dari 10.974 balita ditimbang). Angka presentase balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih diatas angka nasional, jika dibandingkan dengan presentase gizi buruk nasional (5.3%) dan Provinsi Kepulauan Riau (5.1%) yaitu yaitu 2010 (0.18%), 2011 (0.20%), 2012 (0.40%) dan 2013 (0.44%), sedangkan target nasional yaitu < 10%, hal ini menunjukkan angka keberhasilan penemuan dan penanganan gizi buruk di Kabupaten Bintan sangat berhasil. Angka presentase kasus gizi buruk cenderung sedikit meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 karena semakin meningkatnya kinerja surveilans gizi di Kabupaten Bintan sehingga sweeping/penjaringan status gizi balita di masyarakat meningkat, hal tersebut didukung dengan adanya Instruksi Bupati Bintan Tentang Pelaksanan Bulan Penimbangan Balita yang mentargetkan seluruh balita ditimbang 4 - 113


dan diukur tinggi/panjang badan di posyandu pada bulan April dan November serta melakukan sweeping bagi balita yang tidak hadir di posyandu.  Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 2010 AKI Kasus

2011

2012

105.52 199.20 326.80 3

6

10

2013

2015

164.47

< 200

Kepri

Nas 102

5

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bintan tahun 2013 sebesar 164.47 per 100.000 KH, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan AKI yaitu 199.20 per 100.000 KH (2011) dan 326.80 per KH (2012). Angka tersebut sesuai dengan target RPJMD 2015 yakni < 200 per 100.000 KH. Namun bila dibandingkan bila dibandingkan dengan target MDGs 2015, AKI Kabupaten Bintan masih tinggi dan off track pada tahun 2015. Dari 5 kasus kematian ibu di Kabupaten Bintan terjadi di UPTD Puskesmas Kijang 1 orang, UPTD Puskesmas Kawal 1 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sebong 1 orang, UPTD Teluk Sasah 1 orang dan UPTD Mantang 1 orang. Bila ditelusuri penyebab kematian ibu dapat digambarkan sebagai berikut; (a) Perdarahan sebanyak 2 orang yakni 1 orang retensio plasenta dan 1 orang post op caeserasio) dan (b) Hipertensi dalam kehamilan sebanyak 3 orang. Sebagian ibu bersalin dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan lanjutan yaitu Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Busung sebanyak 2 orang, Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang sebanyak 1 orang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang sebanyak 1 orang dan 1 orang melahirkan di rumah yang ditolong oleh 2 orang bidan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian tersebut adalah; (a) Pembentukan kelas ibu hamil di setiap Kecamatan, (b) Membuat manual rujukan persalinan melalui Surat Keputusan Bupati Bintan dan sudah ditandatangan per desember 2013 dan (c) Membentuk Tim AMP tingkat Kabupaten Bintan yang di SK kan oleh bupati Bintan tertanggal 30 Desember 2013.

4 - 114


sedangkanTa hun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target awal angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, realisasi 10 orang atau tercapai 326,8%.  Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun 29 hari selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Pada tahun 2013 didapatkan angka kematian balita di Kabupaten Bintan terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 10,2 per 1.000 KH. Tetapi capaian AKABA masih dalam kategori baik karena masih dibawah target nasional yaitu 32 per 1.000 KH. Peningkatan persentase tersebut juga bukan berasal dari faktor penyebab langsung tetapi karena penyebab tidak langsung (kecelakaan, kelainan bawaan (penyakit jantung, dll). Upaya Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan AKABA dengan menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam program Kekerasan terhadap Anak (KTA) dan Kabupaten Layak Anak (KLA) .  Persentase balita gizi kurang 2010

2011

2012

2013

2015

8.21

1.92

2.37

3,29

<5

Kepri

Nas 15

Gizi kurang adalah status gizi balita berdasarkan standar antropometri Berat Badan dibanding Umur (BB/U) nilai ambang batas z score - 3 SD sampai dengan < - 2 SD. Presentase balita gizi kurang di Kabupaten Bintan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cukup rendah, berada dibawah target nasional yaitu 15% sedangkan hasil Riskesdas 2013, persentase gizi kurang nasional adalah 19.3%. Presentase cenderung meningkat karena; (a) Meningkatnya kinerja survelans gizi dalam penjaringan status 4 - 115


gizi balita, (b) Kelengkapan sarana/prasarana posyandu serta (c) Dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan pada Kegiatan bulan penimbangan balita sehingga kegiatan tersebut berjalan maksimal .Selanjutnya dilakukan Pemeberian Makanan Tambahan-Pemulihan (PMT-Pemulihan) kepada balita kurang gizi yang ditemukan agar tidak menjadi gizi buruk selama 90 hari berupa susu dan suplement vitamin serta Makanan Pendamping-ASI (MP-ASI). Tahun 2013, persentase balita gizi kurang telah tercapai yaitu dibawah <10%, dengan realisasi 3,29%, capaian kinerja 100, %. Pada tahun 2012, target yang ditetapkan <5%, terealisasi 278 balita atau 2,37%. Persentase Anak Balita Yang Pendek (Stunting) Tercapai (capaian: 14%, target: < 32%) karena status gizi balita sejak bayi cukup baik 2010

2011

2012

2013

2015

36

-

-

15.15

< 32

Kepri

Nas 32

Stunting adalah Balita Pendek dan sangat pendek berdasarkan standar antropometri Tinggi Badan/panjang badan dibagi Umur (TB/U ) nilai ambang batas

z score < - 3

SD sampai dengan < - 2 SD. Pada tahun 2013 didapatkan angka balita stunting di Kabupaten Bintan yaitu 15,15% yang diperoleh pada pelaksanaan bulan penimbangan balita Kabupaten Bintan April 2013. Angka ini cukup rendah dibanding dengan angka nasional hasil Riskesdas 2013 yaitu 37,2%. Adapun target MDG,s 2015 dan RPJMN 2014 adalah 32%. Tidak tersedianya angka presentase balita pendek di Kabupaten Bintan tahun 2011 dan 2012 dikarenakan belum didukung oleh survei yang memadai serta belum merupakan program rutin tingkat Kabupaten sehingga tidak terdata pada pencatatan dan pelaporan rutin tingkat Puskesmas dan Kabupaten. Sebelumnya hanya tersedia laporan stunting tingkat Nasional dan Provinsi berdasarkan Riskesdas. Untuk tahun selanjutnya angka stunting tingkat Kabupaten Bintan akan di dapatkan pada kegiatan bulan penimbangan balita yang telah didukung dengan peningkatan sarana posyandu dan alat antropometri (length board dan microtois) yang memadai di setiap posyandu. 4 - 116


 Angka kematian balita Tahun 2013, angka kematian balita ditargetkan sebanyak 15 balita dan terealisasi 10 balita atau tercapai 100,%. Tahun 2012 angka kematian balita mengalami peningkatan, yaitu Target awal tahun 2012, angka kematian balita adalah 6 balita, terealisasi 38 balita. Permasalahan adalah Adanya peningkatan kematian bayi (AKB) dikarenakan SDM yang ada masih minim pengetahuan dan skill yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan kebidanan, juga tidak semua bidan desa mempunyai peralatan lengkap untuk kasus emergency bayi seperti Amubag sementara kasus yang mendukung semakin meningkat. Upaya tindaklanjutnya adalah dengan peningkatan pengetahuan dan skill bidan melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung  Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase

Desa/Kelurahan

Yang

Terkena

KLB

Dilaksanakan

Penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam 2010

2011

2012

2013

2015

100

100

100

100

100

Kepri

Nas

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Status KLB diatur oleh Permenkes RI Nomor : 949/MENKES/SK/VII/2004, KLB dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Kriteria KLB mengacu pada Keputusan Dirjen P2PL Nomor : 451/91 Tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. Menurut Keputusan ini, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur: (a) Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, (b) Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu), (c) Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan priode sebelumnya (jam, hari, minggu, 4 - 117


bulan, tahun), (d) Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya. Di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2013 telah terjadi 5 kali KLB dan telah dilakukan Penyelidikan Epidemiologis (PE) < 24 jam. Ada 2 jenis KLB yang terjadi yaitu keracunan makanan dan Hepaitis A. KLB keracunan makanan terjadi di Desa Numbing dan di Desa Mantang Lama sedangkan KLB Hepatitis A di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang dan di Desa Numbing, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut: 1) KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kelong (Desa Numbing) mulai 15 Maret 2013 sampai dengan 16 Maret 2013 dengan jumlah orang yang keracunan sebanyak 39 orang. 2) KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mantang (Desa Mantang Lama) mulai tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 28 Maret 2013 dengan jumlah orang yang keracunan sebanyak 45 orang. 3) KLB Hepatitis A di Kecamatan Bintan Timur wilayah kerja UPTD Puskesmas Kijang (Kijang Kota, Gunung Lengkuas, Sei Enam dan Sei Lekop) kasus mulai ada pada bulan Januari dan terjadi peningkatan kasus pada bulan April sebanyak 205 kasus, sampai dengan Desember 2013 berjumlah 567 kasus dengan Incident Rate (IR) 12,6/1000 penduduk yang artinya ada 12 sampai 13 orang yang menderita Hepatitis A diantara 1000 penduduk Kecamatan Bintan Timur. 4) KLB Hepatitis A di Kecamatan Gunung Kijang wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawal (Kawal, Gunung Kijang, Teluk Bakau dan Malang Rapat) kasus mulai ada pada bulan April dan terjadi peningkatan kasus pada bulan Oktober sebanyak 19 kasus, sampai dengan Desember 2013 berjumlah 40 kasus dengan Incident Rate (IR) 3,1/1000 penduduk yang artinya ada 3 orang yang menderita Hepatitis A diantara 1000 penduduk Kecamatan Gunung Kijang. 5) KLB Hepatitis A di Desa Numbing wilayah kerja UPTD Puskesmas Kelong kasus mulai ada pada minggu ke 43 tepatnya di bulan Oktober sebanyak 27 kasus, kasus sebagian besar berasal dari murid SMP 18 Bintan Pesisir yang berjumlah 20 kasus. Kasus Hepatitis A di Kecamatan Bintan Pesisir sampai dengan bulan Desember 2013 berjumlah 73 kasus dengan Incident Rate (IR) 8,2/1000 penduduk yang

4 - 118


artinya ada 8 orang yang menderita Hepatitis A diantara 1000 penduduk Kecamatan Bintan Pesisir.  Persentase desa yang mencapai UCI Persentase Desa Yang Mencapai UCI 2010

2011

2012

2013

2015

94.12

100

98.40

100

100

Kepri

Nas

Di Kabupaten Bintan untuk tahun 2011 dan 2013 semua Desa/Kelurahan telah UCI, sedangkan di tahun 2012 ada 1 Desa yaitu Desa Mantang Besar yang belum UCI. Desa Mantang Besar pada tahun 2012 belum mencapai 90% cakupan imunisasi dasar lengkap sehingga Desa ini belum UCI, dengan permasalahan adanya kesenjangan data estimasi dengan dara riil sasaran dan ada juga balita yang telah diimunisasi akan tetapi belum tercatat oleh petugas kesehatan. Berdasarkan permasalahan ini pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan beserta UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan bekerja sama dengan kader-kader posyandu serta bidan desa untuk mencatat semua bayi by name dan by addres yang diimunisasi di wilayah kerjanya masing-masing serta menggunakan data sasaran riil yang didapakan dan disejalankan dengan data dari Bidang Kesehatan Keluarga khususnya Seksi Kesehatan Ibu dan Anak. Usaha-usaha yang akan dilakukan kedepannya untuk mempertahankan semua Desa/Kelurahan tetap UCI sehingga tidak terulang kembali kejadian di tahun 2012 dimana tahun sebelumnya semua Desa/Kelurahan telah UCI. Bahwasannya mempertahankan lebih sulit dari pada mencapai sesuatu dan tidak mau terlena oleh keberhasilan ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Desa/Kelurahan UCI adalah Desa/Kelurahan yang cakupan iminusasi dasar lengkap telah mencapai 90%, untuk tahun mendatang akan berusaha lebih giatuntuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap lebih dari 90%. Adapun usaha-usaha yang direncanakan antara lain; (a) Pendataan bayi, (b) Sosialisasi akan pentingnya imunisasi dan PD3I, (c) Sosialisasi vaksin baru, (d) Menjaga logistic vaksin tetap lancar dan penggunaan vaksin yang efektif dan efisien serta (e) Meningkatkan jalinan hubungan kerja sama 4 - 119


yang baik antara kader, bidan desa, petugas kesehatan yang melaksanakan imunisasi dan bidang-bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Untuk mencapai target indikator persentase desa yang mencapai UCI yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 100% pada tahun 2012, hanya terealisasi 50 desa atau 98,04%. Prevalensi malaria dan angka kematiannya

API

2010

2011

2012

2013

2015

7‰

3‰

1‰

0.62 ‰

<3‰

429

129

99

kasus

Kepri

Nas <1‰

Dari table diatas dapat dilihat bahwa angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk tahun 2013 sebesar 0.62‰ yang berarti bahwa di tahun 2013 jumlah kasus positif sebanyak 99 kasus dan tidak dijumpai kasus kematian. Wilayah dengan API tertinggi terdapat di Desa Mapur (Kecamatan Bintan Pesisir) yaitu sebesar 0.91‰ serta API terendah terdapat di Desa Toapaya Asri (Kecamatan Toapaya) dan Desa Sebong Lagoi (Kecamatan Teluk Sebong) yaitu sebesar 0.3‰. Bila dibandingkan dengan API tahun-tahun sebelumnya, API tahun 2013 (0.62‰) mengalami penurunan yakni API 2010 (7‰), API 2011 (3‰) dan API 2012 (1‰). Pencapaian API ini selaras dengan target minimal nasional yaitu < 1‰ dan dipekirakan juga akan tercapai di tahun 2015. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian API tersebut adalah sebagai berikut; (a) Peningkatan penemuan dan pengobatan penderita malaria, (b) Peningkatan system surveilans epidemiologi program penanggulangan malaria, (c) Meningkatkan akses diagnoasi dini dan mikroskope/RDT dan pengobatan yang tepat dengan ACT serta (4) memutuskan rantai penularan parasit malaria terhadap ibu hamil dengan pembagian kelambu berinsektisida.  Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk 4 - 120


Prevalensi Tuberkulosis dan Angka Kematian Penderita Tuberkulosis Dengan Sebab Apapun Selama Pengobatan OAT Per 100.000 Penduduk

Prevalensi

2010

2011

2012

2013

2015

99.03/

106.32/

84.38/

86.1/

95.2/

2.81

2.67

2.52

5.61

1.7

200

234

186

208

3

7

8

9

TB/Kematian CNR Kematian

Kepri

Nas

Prevalensi tuberculosis dan angka kematian penderita tuberculosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk di Kabupaten Bintan tahun 2013 sebesar 86.1%/56.1%. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 (99.03%) dan tahun 2011 (106.32%) terjadi penurunan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2012 (84.38%) terjadi peningkatan, namun bila dibandingkan dengan target nasional tahun (95.2%) lebih baik dan akan tercapai. Pencapaian ini tidak seiring dengan angka kematian TB tahun 2013 (5.61%) yang menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: 2010 (2.81%), 2011 (2.67%) dan 2012 (2.52%) serta target nasional tahun 2015 (1.7%) tidak akan tercapai. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit TBC antara laian: (a) Memberika pengobatan yang adekuat pada setiap penderita yang diobati dan (b) Melakukan pementauan (follow up) yang berkesinambungan.  Prevalensi HIV/AIDS Prevalensi HIV/AIDS 2010 2011 Prevalensi HIV/AIDS Kasus

2012

2013

2015

0.04

0.03

0.04

0.04

0.05

57

49

59

65

95

Kepri

Nas

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Bintan tahun 2013 sebesar 0.04%, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetap, namun secara kasus terjadi 4 - 121


peningkatan yaitu 65 kasus. Secara nasional prevalensi HIV/AIDS dibawah target tahun 2015, baik dari prevalensi maupun jumlah kasus. Peningkatan ini karena upaya penemuan kasus HIV/AIDS tidak hanya dilakukan pada kelompok resiko tinggi seperti lokalisasi tetapi juga pada kelompok resiko rendah seperti ibu rumah tangga dan ibu hamil. Hasil temuan penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bintan selama tahun 2013 yang tercatat di RSUD Bintan, klinik IMS maupun di klinik VCT Edelweis RSUD Busung dan klinik VCT Kemuning RSUD Tanjungpinang ditemukan 31 kasus HIV, angka penemuan kasus ini menurun jika dibandingkan dengan penemuan kasus HIV tahun 2012 yang berjumlah 39 kasus HIV baru. Adapun sebaran kasus HIV tahun 2013 di Kabupaten Bintan yaitu 9 kasus di UPTD Puskesmas Kijang, 1 kasus di UPTD Puskesmas Mantang, 3 kasus di UPTD Puskesmas Kawal, 6 Kasus di UPTD Puskesmas Toapaya, 2 kasus di UPTD Puskesmas Teluk Bintan, 4 kasus di UPTD Puskesmas Teluk Sebong, 4 kasus di UPTD Puskesmas Tanjung Uban, 2 kasus di UPTD Puskesmas Teluk Sasah. Sedangkan hasil temuan penderita AIDS sebanyak 34 kasus dengan sebaran kasus yakni 12 kasus di UPTD Puskesmas Kijang, 6 kasus di UPTD Puskesmas Toapaya, 4 Kasus di UPTD Puskesmas Kawal, 3 kasus di UPTD Puskesmas Teluk Sebong, 3 kasus di UPTD Puskesmas Teluk Sasah, 3 kasus di UPTD Puskesmas Tanjung Uban, 3 kasus di UPTD Puskesmas Mantang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan angka penemuan kasus AIDS tahun 2012 yaitu 20 kasus. Seluruh kasus telah dilakukan Voluntary Counseling dan Testing (VCT), dan setiap OHDA didampingi oleh Manejer Kasus (MK) sehingga memperoleh Care Supporting and Treatment (CST). Selain itu juga dalam penanganan ODHA dan OHIDA telah dilakukan kerjasama lintas program dan sektor termasuk LSM, KPA Bintan. Angka Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2013 di Kabupaten Bintan yaitu 0,04%, sedangkan persentase pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS pada kelompok usia 15 - 24 tahun di Kabupaten Bintan yaitu 87,58% angka ini masih dibawah target MDGs yaitu 90%. Selama tahun 2013 juga telah dilakukan PMTCT pada ibu hamil, dimana dari 195 ibu hamil yang dilakukan PMTCT terdapat 3 orang yang positif HIV dan langsung 2 orang dirujuk ke Klinik CST Kemuning RSUD Tanjungpinang dan 1 orang dirujuk ke Klinik

4 - 122


Edelwais RSUD Tanjung Uban untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan standar WHO. Secara umum penemuan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Bintan Tahun 2013 (65 kasus) meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2012 (59 kasus). Hal ini disebabkan oleh : a.

Meningkatnya

kinerja

puskesmas

maupun

KPA

Bintan

dalam

hal

penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Bintan melalui kegiatan sosialisasi, deteksi dini terhadap kelompok resiko tinggi maupun kelompok resiko rendah, VCT Mobile, PMTCT, sehingga penemuan kasus HIV-AIDS dapat di temukan lebih dini b.

Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HIV-AIDS

c.

Rendahnya penggunaan kondom pada saat hubungan seks beresiko tinggi

Upaya yang telah dilakukan dalam hal penanggulangan HIV-AIDS yaitu: a.

Pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Bintan bersama KPA Bintan, LSM Bentan Serumpun serta Tim VCT Puskesmas Kijang dan Toapaya telah melaksanakan kegiatan Mobile VCT pada High Risk Man (HRM)/ Lelaki Beresiko Tinggi di 2 (dua) lokasi yaitu: - PT BINTAN OFFSHORE (BO) dari 230 pekerja yang dilakukan Voluntery Counseling and Testing (VCT) HIV semua hasilnya negative - Kecamatan Mantang, dari 60 nelayan yang dilakukan Voluntery Counseling and Testing (VCT) HIV semua hasilnya negatif

b.

Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi kelompok resiko rendah, seperti: Sosialisasi/ Kampanye “Aku Bangga Aku Tahu HIV/AIDS” pada kelompok umur 15 -24 tahun

c.

Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi kelompok resiko tinggi, seperti: - Pelayanan HCT

(HIV Counseling and Testing) dan IMS (Infeksi Menular

Seksual) pada dua klinik IMS yaitu Klinik IMS Sri Indah Batu 24 Toapaya dan Klinik IMS Sri Senyum Batu 79 Tanjung Uban yang di buka setiap hari senin sampai dengan hari kamis. - Pemeriksaan IMS secara berkala di klinik IMS - Wajib pemakaian kondom 100% pada lokasi Batu 24 dan Batu 79

4 - 123


- Pertemuan pokja tentang program kewajiban pemeriksaan IMS dan PPK (Program Pemakaian Kondom) 100% di Klinik IMS Sri Indah Toapaya, dan Klinik IMS Sri Senyum Tg. Uban d.

Pengobatan Semua orang yang dinyatakan HIV Positif diruuk ke Klinik CST Kemuning (RSUD Tanjung Pinang dan Klinik CST Edelwais RSUD Busung) untuk mendapatkan terapi ARV

e.

PITC (Provider Inisiative Test and Counseling) Pada tahun 2012 Kabupaten Bintan sudah menjalankan program Kolaborasi TBHIV di 5 Unit Pelayanan Kesehatan (Kijang, Toapaya, Tg. Uban, Teluk Sasah, RSUD Tg. Uban) dimana setiap pasien TB yang mempunyai faktor resiko HIV dilakukan PITC, begitu juga sebaliknya. Hasilnya Tahun 2013 ada 7 kasus pasien yang menderita TB-HIV.  Persentase rumah sehat

Pada Tahun 2013 terdapat 36.218 unit rumah, dan yang diperiksa sebanyak 26.433 rumah, dengan jumlah rumah yang sehat sebanyak 21.510 rumah atau 81,38%. Sedangkan pada Tahun 2012 jumlah rumah sehat sebanyak 22.004 rumah atau 73,21%. Peningkatan prosentase jumlah rumah sehat ini bisa disebabkan karena tingkat kesadaran meningkat untuk memiliki rumah layak huni/ sehat serta bagi keluarga yang kurang mampu mendapat alokasi pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan program peningkatan kualitas jamban sehat setiap tahunnya, dimana setiap keluarga mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah), sampai tahun 2013 telah dibantu sebanyak 1200 Kepala Keluarga melalui Program Sanitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Pembangunan Sarana Air Minum melalui Kegiatan PAM- STBM dimana sudah dibangun 2 unit Sarana Air Minum jaringan Perpipaan dengan cakupan kurang lebih 2000 jiwa serta Rehabilitasi Sarana air Minum Bukan Jaringan perpipaan berupa sumur gali sebanyak 100 unit dengan cakupan kurang lebih 10.000 jiwa. Pembangunan jamban dan sarana air minum tersebut sebagai salah satu indikator rumah sehat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

4 - 124


Grafik

: Persentase Rumah Sehat per Puskesmas di Kabupaten Bintan Tahun 2013 98,04

Tanjung Uban 91,53

Toapaya 78,29

Tambelan

93,01

Kijang 81,38

KABUPATEN 64,85

Teluk Bintan

89,00

Teluk Sasah 56,52

Sri Bintan

53,91

Kelong Mantang

95,11 56,50

Teluk Sebong Kawal

43,68

Berakit

43,34 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan, Tahun 2013.  Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentasi keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar pada Tahun 2013 dari jumlah Kepala Keluarga yang diperiksa sebanyak 29.421 KK terdapat 27.061 KK atau 91,98% yang memiliki jamban, dengan jumlah jamban sehat sebanyak 26.135 KK atau 96,58%. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan sarana sanitasi dasar (kepemilikan jamban) pada Tahun 2013 diantaranya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan metode pemicuan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat (parit/kebun) menjadi buang air besar di jamban dan program bantuan keuangan peningkatan kualitas jamban ditujukan bagi masyarakat/ kepala keluarga yang telah berubah perilaku dan telah membangun jamban sederhana untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi jamban sehat, diharapkan beberapa tahun kedepan Kabupaten Bintan akan terbebas dari masyarakat yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Desa/ Kelurahan Open Defication Free (ODF). Jumlah keluarga yang memiliki tempat sampah di Kabupaten Bintan pada Tahun 2013 sebanyak 24.355 KK atau 87,88% dari 27.713 KK yang diperiksa. Dan yang memiliki tempat sampah yang sehat sebanyak 21.166 KK atau 86,91%. 4 - 125


Sedangkan untuk Kepala Keluarga yang memiliki Pengelolaan air limbah pada Tahun 2013 sebanyak 12.387 KK atau 44,75% dari 27.713 KK yang diperiksa. Jumlah KK yang memiliki pengelolaan air limbah yang sehat sebanyak 10.983 KK atau 88,67%. Indikator persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat pada tahun 2012, ditetapkan target sebesar 70% dan terealisasi sebanyak 20.810 rumah yang menggunakan jamban sehat atau 74,66%. Tahun 2013 target 75%, terealisasi 76,6% atau 102,13%.  Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase tempat-tempat umum sehat telah terealisasi pada tahun 2013 adalah sebesar 86,5% dari 92% target yang ditetapkan atau 94,02%. Untuk tahun 2012, dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 79% hanya terealisasi sebesar 352 TTU atau 74,58%. Hal ini disebabkan : 1) Masih adanya container yang mengandung jentik 2) Masih kurang peduli warga akan kebersihan lingkungannya 3) Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan terutama sampah yang dapat menampung air Pemerintah

Kabupaten

Bintan

melalui

Dinas

Kesehatan,

berupaya

untuk

menindaklanjuti permasalahan diatas, dengan cara : 1) Meningkatkan kepedulian warga akan kebersihan lingkungannya 2) Memberi penyuluhan tentang akibat dari membuang sampah sembarangan  Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Pada Tahun 2013 jumlah keluarga yang diperiksa sumber air bersihnya sebanyak 27.305 KK dan yang memiliki Sumber air bersih sebanyak 23.839 KK (85,66%). Jumlah ini mengalami peningkatan prosentase kepemilikan sumber air bersih bila dibandingkan dengan Tahun 2012, dimana pada Tahun 2012 jumlah KK yang diperiksa sumber air bersihnya sebanyak 32.458 KK.

4 - 126


Dari seluruh jenis sarana air bersih yang ada, sumur gali masih merupakan sumber sarana air bersih yang terbesar di Kabupaten Bintan dengan jumlah 13.793 KK atau 50,05%. Untuk meningkatkan cakupan dan akses sarana air minum masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengalokasikan bantuan stimulan sarana air minum berupa sumur gali setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2013 dialokasikan 5 unit suur gali di 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Mantang, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Tambelan serta mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana APBN melalui Tugas Pembantuan PAM-STBM Program Penyehatan Lingkungan Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI yaitu berupa Kegiatan Pembangunan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Sarana Air Minum Jaringan Perpipaan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Bintan Timur serta Rehabilitasi Sarana Air Bukan Jaringan Perpipaan (Perbaikan Sumur Gali) sebanyak 100 unit di 10 Desa/ Kelurahan dimana masingmasing Desa/ Kelurahan dialokasikan sebanyak 10 unit. Dengan adanya stimulan sarana air minum baik melalui anggaran APBN dan APBD diharapkan masyarakat yang mampu untuk membangun sarana air minum berupa sumur gali pribadi. Grafik Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Air Bersih Tahun 2013

KEMASAN 50.05

25.33

MATA AIR PAH LAINNYA LEDENG SGL

1.67

0.63

0.20 2.52

Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan, Tahun 2012

4 - 127


Pada Tahun 2013 jumlah KK yang diperiksa sumber air minumnya sebanyak 27.305 KK dengan jumlah Kepala Keluarga dengan sumber air minum terlindung sebanyak 25.466 KK atau 93,26%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini mengalami peningkatan, dimana pada 2012 jumlah prosentase Kepala Keluarga dengan sumber air minum terlindung sebanyak 92,28%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk menikmati/ mengkonsumsi air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun berikutnya dilaksanakan survey sarana sanitasi dasar untuk pemutakhiran dan validasi data, dimana dengan adanya validasi data maka dapat diketahui cakupan air minum dan sarana sanitasi dasar masyarakat yang lebih valid dan lengkap. Dalam mewujudkan kegiatan pada program Penyehatan Lingkungan ini dibutuhkan partisipasi setiap individu, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Melalui peran serta stakeholder diatas diharapkan mampu untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan serta memanfaatkan dan mengembangkan sarana sanitasi dasar. Dalam mendukung sosialisasi kebijakan lingkungan sehat di tingkat desa/kelurahan telah terlaksana gotong royong sebanyak 20 kali, tersedia sarana jamban keluarga dan sumur gali sebanyak 5 unit dan telah dilakukan pembinaan tempat-tempat umum/tempat pengelolaan makanan sebanyak 20 TPM/TTU. Dari 2 indikator diatas, realisasi pencapaian indikator persentase tempat-tempat umum sehat ini hanya mencapai 74,58% dari 79% target yang telah ditetapkan, sedangkan indikator Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih hanya mencapai 85,15% dari 91,50% target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sedangkan kondisi tahun 2013 terealisasi Target 92%

Realisasi 86.5%

Capaian 94.02%

kondisi ini terjadi karena : 1) Adanya kegiatan gotong royong warga dalam membersihkan lingkungannya 2) Warga peduli untuk membersihkan tampat – tempat penampungan air.

4 - 128


Rasio Posyandu per 1000 balita

Rasio

2010

2011

2012

2013

10.15

8.1

8.8

10.03

148

150

153

Posyan Balita

2015 Kepri Nas 14

15.254

Target nasional untuk rasio jumlah posyandu adalah 1 posyandu per 100 balita berarti 10 posyandu per 1000 balita. Rasio posyandu di Kabupaten Bintan tahun 2013 adalah 10.03 yaitu 153 posyandu dari 15254 sasaran balita. Jumlah posyandu tersebar di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan dengan proporsi sasaran balita disesuai dengan situasi dan kondisi wilayah/ keterjangkauan posyandu. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah posyandu di Kabupaten Bintan, pada tahun 2011 terdapat 148 posyandu, tahun 2012 terdapat 150 posyandu dan 2013 meningkat jadi 153 posyandu. Pada awal tahun 2014 bertambah menjadi 158 posyandu. Untuk wilayah puskesmas yang mempunyai sasaran balita lebih dari 100 dan wilayah yang jauh/terpencil diupayakan untuk menambah jumlah posyandu agar kegiatan pemantau pertumbuhan dan perkembangan balita lebih berkualitas dan mudah dijangkau. sedangkan Tahun 2012, realisasi 146 dari 11,00 target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.  Posyandu aktif Posyandu Aktif

Aktif Posyan

2010

2011

2012

2013

70.70

100

100

100

148

150

153

2015 Kepri Nas 75

Dari seluruh jumlah Posyandu yang dilaporkan di Kabupaten Bintan sejak tahun 2011 100% aktif. Seluruh posyandu mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berupa bangunan posyandu, honor kader posyandu, biaya

4 - 129


operasional posyandu, sarana/ logistik posyandu, pembinaan rutin kader posyandu, serta dukungan lintas sektoral terkait, LSM dan Tomas setempat. Pada tahun 2013 diberikan honor kepada 1.377 kader (9 kader x 153 posyandu) setiap bulan sebesar Rp 100.000/kader. Biaya operasional Posyandu sebesar Rp 2.000.000 per tahun per posyandu.tahun 2012 posyandu aktif sebanyak 146, target awal 72% atau 100% capaian kinerjanya,  Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk 2010 2011 2012 2013 2015 Kepri Rasio

65.36

70

Jumlah Pkm, Poli & Pustu Jumlah Pddk

72

35.55

Nas

65.7

116

142.382

149.554 158.805 160.331

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk pada tahun 2013 sebesar 35,55 per 100.000 penduduk, nilai rasio tersebut masih dibawah target tahun 2015 yaitu sebesar 65,7 per 100.000 penduduk, serta bila di bandingkan dengan angka rasio di tahun 2012 justru tampak lebih kecil. Menurunnya angka rasio tersebut disebabkan karena tidak dimasukkannya jumlah Polindes/Poskesdes yang ada di Kabupaten Bintan, hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan definisi operasional dari Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 penduduk. Namun apabila di gabungkan dengan jumlah Polindes/poskesdes yang ada di Kabupaten Bintan sehingga jumlah total Fasilitas Pelayanan Primer (Puskesmas, Poliklinik, Pustu & Polindes/Poskesdes) menjadi 116 unit, sehingga akan mempengaruhi angka Rasio tersebut diatas menjadi 72,35 per 100.000 penduduk, dengan demikian angka rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes/Poskesdes telah memenuhi target tahun 2015 sebesar 65,7 per 100.000 penduduk. sedangkan Tahun 2012 target 65,36 dan terealisasi 42 atau 26,45%. 4 - 130


 Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk 2010 2011 2012 Rasio RS Pddk

2013

2015 Kepri Nas 1.41

0.7

0.7

1.41

1.29

1

1

2

2

142.382

149.554 158.805 160.331

Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 1,29 per 100.000 penduduk, nilai rasio tersebut sedikit masih dibawah target tahun 2015 yaitu sebesar 1,41 per 100.000 penduduk. Angka rasio tersebut merupakan perbandingan dari jumlah RS yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk, dimana jumlah RS yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 2 RS , yaitu RSUD Bintan di Kijang dan RSUP Kepri di Busung. sedangkan Tahun 2012 terealisasi 2 rumah sakit dari target 1,41 yang ditetapkan. Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk

Rasio dr Pddk

2010

2011

2012

2013

64

44.80

65.49

56.13

2015 Kepri Nas 50

91 142.382 149.554 158.805 160.331

Rasio Dokter Per 100.000 penduduk di tahun 2013 di Kabupaten Bintan sebesar 56,13 per 100.000 penduduk, angka tersebut telah memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 50 per 100.000 penduduk. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga dokter di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar yang diharapkan dari segi Kuantitas, namun pendistribusian tenaga dokter khususnya di beberapa UPTD Puskesmas masih belum sesuai.

4 - 131


Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk 2010 2011 2012 Rasio

7.02

8.02

8.19

dr Sp Pddk

2013 8.6

2015 Kepri Nas 8

10 142.382 149.554 158.805 160.331

Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 penduduk di tahun 2013 di Kabupaten Bintan sebesar 8,6 per 100.000 penduduk, angka tersebut telah memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 8 per 100.000 penduduk. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar yang diharapkan dari segi Kuantitas, namun bila di nilai dari segi jenis Spesialisasinya jumlah tersebut masih kurang karena masih ada beberapa jenis tenaga dokter spesialis yang belum ada di Kabupaten Bintan.

Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk

Rasio

2010

2011

2012

2013

14.76

11.37

16.37

16.4

drg Pddk

2015 Kepri Nas 15

20 142.382 149.554 158.805 160.331

Rasio Dokter Gigi Per 100.000 penduduk di tahun 2013 di Kabupaten Bintan sebesar 16,4 per 100.000 penduduk, angka tersebut telah memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 15 per 100.000 penduduk. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga dokter gigi di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar yang diharapkan dari segi Kuantitas, namun pendistribusian tenaga dokter gigi khususnya di beberapa Puskesmas masih belum sesuai, bahkan masih terdapat Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter gigi.

4 - 132


Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk

Rasio

2010

2011

2012

2013

2015 Kepri Nas

101.84

181.21

149.24

149.2

126

Prwt Pddk

237 142.382 149.554 158.805 160.331

Rasio Perawat Per 100.000 penduduk di tahun 2013 di Kabupaten Bintan sebesar 149,2 per 100.000 penduduk, angka tersebut telah memenuhi target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 126 per 100.000 penduduk. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga perawat di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar yang diharapkan dari segi Kuantitas, namun pendistribusian tenaga perawat khususnya di beberapa Puskesmas masih belum sesuai.

Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk

Rasio Bidan Pddk

2010

2011

2012

2013

2015 Kepri Nas

87.79

79.57

91.31

91.3

112

151 142.382 149.554 158.805 160.331

Rasio Bidan Per 100.000 penduduk di tahun 2013 di Kabupaten Bintan sebesar 91,3 per 100.000 penduduk, angka tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan target yang di tetapkan pada tahun 2015 sebesar 112 per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga Bidan di kab. Bintan meliputi tenaga Bidan PNS dan Tenaga Bidan PTT baik Pusat maupun Provinsi. Angka tersebut membuktikan bahwa jumlah tenaga bidan di Kabupaten Bintan masih kurang, hal tersebut dikarenakan tidak adanya penerimaan tenaga Bidan PNS pada 3 tahun terakhir di Kabupaten Bintan.

4 - 133


Jumlah Bidan Yang Mendapatkan Sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN) Tercapai (capaian: 66,7%, target: 62%) karena setiap Bidan di rekomendasikan untuk mengikuti APN

APN

2010

2011

2012

2013

67

79

37

66.7

Bidan

2015 Kepri Nas 87

151

Persentase Desa Yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) 2010

2011

2012

2013

2015

Persentase Desa berPHBS

60

66

38

41.8

85

Desa/Kel

51

51

51

51

51

Kepri

Nas 65

“Health is not everything, but without health everything is nothing”. Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup sehat, untuk mencapainya diperlukan kemauan dan keinginan yang tinggi merubah perilaku tidak sehat menjadi perilaku hidup sehat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan perilaku yang dipraktekkan oleh setiap individu dengan kesadaran sendiri untuk meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. PHBS di tatanan rumah tangga memiliki 10 indikator yaitu : persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI esklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Sebuah rumah tangga dikatakan rumah tangga ber-PHBS jika kesepuluh indicator ini terpenuhi atau dilakukan di rumah tangga tersebut. Kabupaten Bintan sejak tahun 2009 telah melaksanakan pemantauan terhadap rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, akan tetapi hanya menggunakan sampel dan mulai tahun 2012 sampel yang diambil sudah dapat mewakili. Pada tahun 2013 ada 41,58% rumah tangga yang ber-PHBS sedangkan 4 - 134


tahun sebelumnya 38,14%, ada peningkatan rumah tangga yang melaksanakan PHBS. Jika dibandingkan dengan target pusat (65%) hasil yang didapat ini masih belum tercapai. Berdasarkan evaluasi didapatkan penyebab utama sebuah rumah tangga tidak ber-PHBS adalah masih banyak rumah tangga yang merokok di dalam rumah (55,66%). Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebuah rumah tangga ber-PHBS jika kesepuluh indicator PHBS sudah dipenuhi, merokok di dalam rumah merupakan salah satu dari sepuluh indicator tersebut. Usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan rumah tangga ber-PHBS antara lain advokasi untuk menetapkan Perbup tentang Kawasan tanpa asap rokok (KTR), sosialisasi Perbup KTR, pembinaan desa percontohan KTR, penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, audio maupun media luar ruang, penyuluhan dan pemutaran film kesehatan di sekolah-sekolah maupun di masyarakat umum serta pendidikan kesehatan sejak dini dengan mengajarkan hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah-sekolah dasar bekerja sama dengan UKS, di SMP dan SMA bekerja sama dengan Pramuka dalam pemahaman Krida PHBS. Persentase SD/MI Yang Melaksanakan Penjaringan/Pemeriksaan Kesehatan

Persentase penjaringan

2010

2011

2012

2013

80

92.61

86.1

96.23

2015

Kepri

Nas

>95

SD/MI Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Bintan tahun 2013 sebesar 96.23%, bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu 2010 (80%), 2011 (92.61), 2012 (86.1%) dan bila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar > 95% pada tahun 2015 maka target tersebut sudah tercapai. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan dipertahankan adalah sebagai berikut; (a) Mengadakan review kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) untuk optimalisasi pencapaian target penjaringan SD/MI, (b) Meningkatkan koordinasi lintas sector dengan Dinas Pendidikan dalam hal menjangkau sasaran penjaringan

4 - 135


dan (c) Bimbingan teknis kepada petugas UKS UPTD Puskesmas tentang teknik efektif di lapangan. Persentase Desa Siaga Aktif 2010

2011

2012

2013

2015

Desa Siaga Aktif

20

51

51

100

<80

Desa

10

51

51

51

51

Kepri

Nas

Berdasarkan data di atas, capaian persentase desa siaga aktif pada tahun 2010 belum mencapai target SPM yakni masih 20%. Hal ini disebabkan karena belum semua indikator pentahapan desa dan kelurahan aktif terpenuhi antara lain (ada 8 indikator): a. Setiap desa dan kelurahan belum memiliki poskesdes/polindes namun akses pelayanan kesehatan dapat dijagkau oleh masyarakat setiap harinya seperti Puskesmas, RS, Pustu. b. Forum musyawarah desa sudah ada namun belum berjalan rutin tiap triwulan. c.

Kader kesehatan belum banyak (<8 orang).

d. Posyandu sudah ada namun jenis UKBM lainnya masih belum aktif seperti dana sehat, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Pos Obat Desa (POD), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Donor darah, Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan ambulans desa). e. Dukungan dana dari pemerintah sudah ada namun belum ada sumber dana lainnya (swadaya masyarakat, dunia usaha, pihak swasta). f.

Peran serta masyarakat sudah ada namun belum adanya peran serta dari organisasi masyarakat.

g. Belum adanya peraturan Kepala Desa/Lurah/Bupati tentang keanggotaan kader desa siaga. h. Pembinaan PHBS disetiap tatanan rumah tangga masih 20% (belum mencapai target SPM PHBS yakni 70%). Kemudian capaian desa siaga tahun 2011 dan 2012 meningkat menjadi 51. 51 yang tercatat di data bukan merupakan persentase desa siaga aktif, namun total 4 - 136


keseluruhan desa dan kelurahan siaga aktif yang ada di Kabupaten Bintan, yakni berjumlah 51 desa dan kelurahan. Persentase desa siaga aktif sebenarnya telah mencapai 100% sejak tahun 2011 hingga sekarang. Pencapaian target hingga 100% dikarenakan sebagian dari 8 indikator pentahapan desa dan kelurahan siaga aktif telah terpenuhi, antara lain : a. Setiap desa dan kelurahan telah memiliki poskesdes/polindes dan akses pelayanan kesehatan dapat dijagkau oleh masyarakat setiap harinya seperti Puskesmas, RS, Pustu. b. Forum musyawarah desa sudah berjalan rutin tiap triwulan (Survei Mawas Diri dan Musyawarah Mufakat Desa). c.

Kader kesehatan sudah lebih dari 8 orang pada setiap desa dan kelurahan.

d. Posyandu dan beberapa UKBM lainnya sudah mulai aktif seperti dana sehat, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Pos Obat Desa (POD), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Donor darah, Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan ambulans desa). e. Adanya dukungan dana dari pemerintah pada tahun 2013 ini dalam bentuk dana operasional desa siaga sebesar Rp. 2 juta, yang diberikan pada setiap desa dan kelurahan (51 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan). Diberikan langsung kepada kader desa siaga tanpa dipungut pajak, dengan volume sekali dalam setahun. f.

Peran serta masyarakat sudah ada namun belum adanya peran serta dari organisasi masyarakat.

g. Sudah adanya peraturan Kepala Desa/Lurah/Bupati dalam bentuk SK keanggotaan kader desa siaga dan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan NO.08/SK/2008 tentang tim koordinasi pengembangan desa siaga kabupaten bintan. h. Pembinaan PHBS di setiap tatanan rumah tangga namun belum mencapai target SPM PHBS yakni 70%. Disamping itu ketiga unsur pengembangan desa siaga aktif juga telah terpenuhi antara lain pelayanan kesehatan dasar dapat dijangkau oleh masyarakat setiap harinya, UKBM dapat dikembangkan di masyarakat termasuk di dalamnya surveilan berbasis masyarakat (Pengamatan/Pemantauan, Pelaporan Cepat, Pencegahan & Penanggulangan, Pelaporan Kematian) serta pembinaan PHBS 4 - 137


disetiap tatanan rumah tangga yang ada. Contoh kegiatan Surveilans Berbasis Masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Bintan adalah Pencegahan dan penanggulangan penyakit hepatitis A, penyakit filariasis, malaria, DBD, diare dan penyakit

tidak

menular

lainnya.

Untuk

sosialisasi

pencegahan

dan

penanggulangan penyakit tersebut seksi UKBM memasukkan kegiatannya ke dalam kegiatan desa siaga sebagai upaya agar kegiatan desa siaga menjadi tanggung jawab bersama setiap program secara terpadu. Untuk capaian desa/kelurahan siaga mandiri hingga tahun 2014 ini Kabupaten Bintan belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan (19,6%), yang seharusnya capaian pada tahun 2015 adalah 80%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Kabupaten Bintan memiliki 51 desa dan kelurahan siaga aktif dengan rincian sebagai berikut : desa siaga pratama sebanyak 5 desa/kelurahan (9,8%), madya 14 desa/kelurahan (27,5%), purnama 22 desa/kelurahan (43,1%) dan mandiri 10 desa/kelurahan (19,6%). Pentahapan Desa Siaga Aktif Pratama

Desa/Kelurahan Desa Mantang Lama

Jumlah 5

Kelurahan Teluk Lobam Desa Mentebung Desa Pulau Pinang Desa Pengikik Madya

Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Sei Enam Desa Mantang Besar Desa Dendun Desa Toapaya Selatan Kelurahan Kawal Desa Malang Rapat

4 - 138


14

Desa Gunung Kijang Desa Tembeling Tanjung Desa Penaga Desa Bintan Buyu Kelurahan Tanjung Uban Kel. Tanjung Uban Selatan Kel. Tanjung Uban Utara Purnama

Kelurahan Sei Lekop Desa Mantang Baru Desa Air Glubi Desa Numbing Desa Mapur Desa Toapaya Asri Desa Toapaya Desa Teluk Bakau Desa Pengujan Desa Tembeling Desa Sebong Lagoi Kelurahan Kota Baru Desa Pengudang Desa Sri Bintan Desa Tanjung Permai Desa Teluk Sasah Desa Busung Kel. Tanjung Uban Timur Desa Teluk Sekuni

4 - 139


22

Desa Batu Lepuk Desa Kampung Hilir Desa Kukup Mandiri

Desa Gunung Lengkuas

10

Desa Kelong Desa Toapaya Selatan Desa Pangkil Desa Sebong Pereh Desa Berakit Desa Ekang Anculai Desa Kuala Sempang Desa Lancang Kuning Desa Kampung Melayu Oleh karena itu perlu upaya yang lebih intensif, komperhensif dan berkesinambungan untuk melanjutkan kegiatan desa dan kelurahan siaga aktif yang mandiri di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan desa/kelurahan sehat.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD sederajat 2010

2011

2012

2013

Cakupan 94.35 penjaringan

98.09

98.40

100

Siswa SD/MI

3283

3447

3550

2872

2015

Kepri

Nas

100

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD sederajat di Kabupaten Bintan tahun 2013 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu 2010 (94.35%), 2011 (98.09%), 2012 (98.40%) dan bila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 sebesar 100% maka target tersebut sudah tercapai. 4 - 140


Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan akan dipertahankan adalah sebagai berikut; (a) Mengadakan review kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) untuk optimalisasi pencapaian target penjaringan SD/MI, (b) Meningkatkan koordinasi lintas sector dengan Dinas Pendidikan dalam hal menjangkau sasaran penjaringan dan (c) Bimbingan teknis kepada petugas UKS UPTD Puskesmas tentang teknik efektif di lapangan. Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Jaminan Mutu (ISO) 2010

2011

2012

2013

ISO

1

1

1

1

PKM

12

12

12

12

2015

Kepri

Nas

5

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Jaminan Mutu (ISO) pada tahun 2013 di Kabupaten Bintan masih tetap berjumlah 1 UPTD Puskesmas, jumlah tersebut masih cukup jauh dari target yang diharapkan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 5 UPTD Puskesmas. Masih sedikitnya jumlah UPTD puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO) disebabkan karena, cukup besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk penerapan jaminan Mutu sesuai standar ISO dan ditambah lagi penegasan dari Kementrian Kesehatan yang menyatakan penerapan standarisasi jaminan Mutu ISO di UPTD Puskesmas tidak tepat karena pengukuran standar melalui ISO masih banyak berfokus pada administrasi, sedangkan pada Jenis pelayanan kesehatan itu sendiri yang menjadi fungsi pokok puskesmas masih sangat kurang. Dengan penegasan tersebut maka pada tahun 2014 seluruh fasilitas pelayanan primer yang salah satunya yaitu Puskesmas di seluruh Indonesia mulai di arahkan kepada persiapan penerapan Jaminan Mutu sesuai standar yang di tetapkan Kementrian Kesehatan RI, melalui proses Akreditasi Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan mutu di Puskesmas baru dapat dilaksanakan kembali setelah Program Akreditasi Puskesmas diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan yang di rencanakan bermulai pada tahun 2015.

4 - 141


 Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan 2010

2011

2012

2013

2015

Nas pada 2014

TARGET

60

70

80

90

100

70

CAPAIAN

-

-

40

50

Kebijakan Penggunaan Obat Rasional merupakan salah sau upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan maksud menjamin keamanan, efektifitas serta harga yang terjangkau dari suatu obat yang diberikan ke masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pengobatan sendiri (self medication). Data yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah dengan menggunakan indicator persentase Penggunaan Obat Rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah melalui pemantauan indicator persepan untuk 3 diagnosa penyakit yaitu IPSA non-pneumonia, Diare non spesifik dan Myalga. Dasar pemilihan ketiga diagnose tersebut adalah : a.

Termasuk 10 penyakit terbanyak

b.

Diagnosa dapat ditegakkan oleh petugas tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang

c.

Pedoman terapi untuk ketiga diagnose jelas

d.

Tidak memerlukan antibiotik atau injeksi

e.

Ketiganya dianggap potensial untuk diterapi secara tidak rasional.

Adapun pemantauan indicator peresepan terhadap ketiga diagnosa tersebut dilihat dari : a.

Penggunaan Antibiotik pada ISPA non-pneumonia (baas toleransi 20%)

b.

Penggunaan Antibiotik pada Diare non-spesifik (batas toleransi 8%)

c.

Penggunaan Injeksi pada Myalga (batas toleransi 1%)

d.

Rerata item obat perlembar resep (batas toleransi 2.6 item perresep).

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan untuk Kabupaten Bintan baru mulai dilakukan pada tahun 2012 sejalan dengan perubahan nama kegiatan di DPA sesuai dengan rencana strategis 2010-2014 yang ditetapkan 4 - 142


Kemenkes. Pencapaian persentase penggunaan obat rasional pada tahun 2013 sebesar 50% maksudnya adalah dari 12 puskesmas hanya 6 puskesmas yang sudah melaksanakan penggunaan obat secara rasional dengan hasil pemantauan indicator peresepan sebagai berikut : a.

Penggunaan Antibiotik pada ISPA non-pneumonia : persentase terrendah puskesmas kijang dan tertinggi puskesmas Kelong.

b.

Penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik : persentase terendah puskesmas Berakit dan persentase tertinggi puskesmas Tuapaya.

c.

Penggunaan Injeksi pada Myalga : semua puskesmas mencapai persentase 0% kecuali puskesmas Tuapaya dan puskesmas Teluk Bintan

d.

Rerata item obat perlembar resep : semua puskesmas menuliskan lebih dari 3 item obat perlembar resep.

Tingginya persentase hasil pemantauan indicator peresepan disebabkan : a.

Karena

rumus

perhitungan

indicator

tersebut

bersifat

mutlak

tanpa

memperhitungkan kondisi puskesmas dengan jumlah kunjungan yang sedikit misalnya pada bulan tersebut terdata pasien dengan diagnose diare non spesifik sebanyak 2 orang dengan jumlah kasus diare sebanyak 3 orang sehingga otomatis persentase adalah sebesar 67% (jumlah kasus dalam 1 bulan dibandingkan dengan total kasus). Hal ini banyak terjadi di puskesmas dengan jumlah kunjungan dibawah 10 orang perhari. Kurangnya sosialisasi dan advokasi implementasi pemantauan peresepan obat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau juga menyebabkan tidak adanya solusi untuk pengambilan keputusan dengan kondisi pemantauan peresepan seperti di atas. b.

Tingginya penggunaan antibiotika yang ditandai dengan masih adanya penulisan resep yang tidak sesuai dengan pedoman pengobatan yang ditetapkan dikarenakan penulisan resep merupakan seni pengobatan dari seorang dokter sehingga menyulitkan tenaga kerfarmasian dalam berkomunikasi dengan dokter penulis resep

c.

Kurangnya pelatihan mengenai penggunaan obat rasional untuk penulis resep (dokter) dan tenaga kefarmasian sehinga didapat persepsi dan pemahaman yang sama

4 - 143


d.

Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai pemakaian obat secara rasional khususnya penggunaan antibiotika pada swamedikasi.

Pencapaian target tahun 2014 dan tahun 2015 kemungkinan besar dapat terjadi dengan melakukan sebagai berikut : a.

Perlunya kebijakan untuk pelaksanaan Penggerakan Penggunaan Obat Rasional dengan adanya SK Gubernur yang diikuti SK Bupati untuk mendorong semua pihak untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam mendukung pelaksanaan sebagaimana yang dihimbau oleh Kementerian Kesehatan RI

b.

Dilaksanakan sosialisasi Penggerakan Penggunaan Obat Rasional kepada tenaga kesehatan yang akan dilakukan secara bertahap di tahun 2014 terhadap tenaga kesehatan di puskesmas dengan cara langsung mensosialisasikan di pertemuan bulanan puskesmas.

c.

Perlunya

pelatihan

secara

komprehensif

dan

berkelanjutan

mengenai

penggunaan obat rasional untuk tenaga medis dan tenaga kefarmasian (perencanaan tahun 2015) d.

Mensosialisasikan secara berkelanjutan mengenai penggunaan obat rasional kepada tenaga medis sebagai penulis resep (perencanaan tahun 2015)

e.

Perlunya dilaksanakan sosialisasi Penggerakan Penggunaan Obat Rasional kepada masyarakat (kader)  Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar

2010

2011

2012

2013

2015

Nas pada 2014

TARGET

80

90

95

95

100

-

CAPAIAN

-

-

60

60

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan di bidang kefarmasian yang berorientasi kepada pasien yang mengacu kepada asuhan kefarmasian (Pharmaccutical Care). Pelayanan kefarmasian meliputi : 4 - 144


1.

Pengelolaan sumber daya (manusia, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi)

2.

Pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat, konseling dan pencatatan/penyimpanan resep).

Penilaian persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar untuk Kabupaten Bintan baru mulai dilakukan pada tahun 2012 sejalan dengan perubahan nama kegiatan di DPA sesuai dengan rencana strategis 2010-2014 yang ditetapkan Kemenkes. Pencapaian program pada tahun 2013 adalah 60% maksudnya dari 12 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian hanya 7 puskesmas yang melaksanakan sesuai standar. Dengan hasil penilaian sebagai berikut : a.

SDM kefarmasian di puskesmas masih belum memenuhi persyaratan yaitu dari 12 puskesmas hanya 2 yang dikelola oleh Apoteker (puskesmas Tjuban dan puskesmas Kawal). 7 puskesmas oleh tenaga D3 kefarmasian, 2 puskesmas tenaga Asisten Apoteker dan 1 puskesmas dikelola oleh tenaga kesehatan lain sedangkan puskesmas perawatan yang dikelola oleh Apoteker adalah 2 puskesmas dan hanya puskesmas uban yang memiliki tangan kefarmasian yang lengkap yaitu 1 orang Apoteker, 1 orang D3 Farmasi dan 1 orang Asisten Apoteker. Sesuai dengan PP No. 51 th 2009 tentang Tenaga Kefarmasian disebutkan pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dilakukan oleh Apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker) sehingga hanya 17% (2 puskesmas) yang memenuhi persyaratan. Kondisi ini juga diperparah dengan beban kerja bagi sebagian pengelola karena juga merangkap sebagai pengelola program lain.

b.

Pelayanan Informasi Obat (PIO) sudah dilakukan di 12 puskesmas (100%) dengan 4 puskesmas melakukan PIO secara aktif dan didokumentasikan. PIO dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian baik Apoteker, D3 Farmasi ataupun Asisten Apoteker. Untuk puskesmas tambelan yang dikelola oleh tenaga keperawatan hanya diperbolehkan memberikan PIO secara terbatas.

4 - 145


c.

Konseling terhadap pasien baik pasien rawat jalan maupun rawat inap sudah dilakukan di 2 puskesmas (100%) dan terdokumentasi. Konseling hanya boleh dilakukan oleh tenaga Apoteker.

d.

Kondisi kamar obat (apotek) sebagian besar masih belum memenuhi syarat untuk pelayanan kefarmasian seperti Pelayanan Informasi Obat yang memadai atau konseling terhadap pasien dan sebagian masih melaksanakan fungsi non kefarmasian (sebagai kasir)

e.

Kondisi gudang obat induk yang belum memenuhi persyaratan dalam menjamin kualitas obat. Adanya pembangunan gudang obat pada tahun 2013 belum bisa dimanfaatkan mengingat kondisi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam menjamin kualitas dan kuantitas obat.

f.

Kurangnya pelatihan tentang pelayanan kefarmasian bagi pengelola obat. Sepanjang tahun 2012-2013 hanya 5 puskesmas yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapelkes di Batam.

g.

Dalam mendukung pelayanan kefarmasian, puskesmas telah didistribusikan perlengkapan kefarmasian seperti buku LPLPO, etiket biru dan etiket putih.

Untuk meningkatkan pencapaian target di tahun 2014 ini diperlukan sebagai berikut : a.

Perlunya rasionalisasi kuantitas tenaga kefarmasian sesuai dengan PP No.51 th 2009 tentang tenaga kefarmasian dimana pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dilakukan oleh Apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker). Bila tidak memungkinkan dapat ditugaskan tenaga kesehatan lainnya membantu tenaga kefarmasian secara resmi sehingga dapat diberikan wewenang dalam membantu pekerjaan kefarmasian.

b.

Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai pelayanan kefarmasian untuk tenaga kefarmasian sehingga meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian.

c.

Perlunya kebijakan tentang fungsi kamar obat dan tenaga kefarmasian sehingga pelayanan kefarmasian dapat maksimal dilaksanakan.

d.

Perlunya peningkatan prasarana gudang obat sehingga obat sebagai produk khusus terjamin secara kualitas dan kuantitas.

4 - 146


e.

Perlunya disediakan ruang khusus untuk PIO (Pelayanan Informasi Obat) dan konseling yang nyaman untuk pasien dalam berkomunikasi dengan tenaga kefarmasian.

SASARAN

STRATEGIS

29.

Meningkatnya

kontribusi

sektor

perikanan dalam PDRB sebesar 8%. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Pendapatan Per Kapita Nelayan Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Volume produksi dari pelaku usaha Perikanan Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Volume Ekspor hasil perikanan tangkap Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau) Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang Bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

Target 3,78 juta 16,4 M 3.868,3 ton 11.400 ton 274,752 ekor

Realisasi 2,82 juta 49,2 M 2.659 ton 75.60 ton 1.042.200 ekor

% 74,60% 299,82% 68,37% 0.66%

284 ton

925,12 ton

325,75%

22.863 ton

49,339 ton

215,80%

17,83 M 2.972,19 ton

36,35 M 2.658,61 ton

203,84%

266,75 ton

896,9 ton

336,23%

80%

78,95%

98,69%

85%

84,28%

99,15%

60%

60%

100,00%

379,32%

89,45%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Pendapatan Per Kapita Nelayan Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target indikator pendapatan per kapita nelayan pada tahun 2012 sebesar 3,60 juta dengan realisasi 3,75 juta atau 104,17%. Tahun 2013, target pendapatan per kapita nelayan adalah 3,78 juta dan teralisasi 2,82 juta atau 74,60%. Pendapatan perkapita nelayan untuk Tahun 2013 4 - 147


mengalami penurunan dibanding tahun 2012.

Hal ini juga dikarenakan secara

alamiah laut memang susah diprediksi, gelombang tinggi,angin kencang atau abadai serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit yang mempengaruhi pendapatan nelayan juga.

 Jumlah Nilai Eksport/tahun Tahun 2013, jumlah nilai eksport terealisasi 49,2 M dari target yang ditetapkan sebesar 16,4 M atau 299,82%. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menargetkan Jumlah nilai eksport/tahun sebesar 13,7 M, dan terealisasi sebesar 34,06 M atau 248,62%.  Volume ekspor ikan segar segar/tahun Tahun 2013 Dari 3.868,3 ton Volume eksport ikan segar/tahun yang di targetkan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013, terealisasi sebanyak 2.659 ton atau 68,73%. Dari 3.238,5 ton Volume eksport ikan segar/tahun yang di targetkan Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012, terealisasi sebanyak 5.431 ton atau 167,71% ,  Volume ekspor ikan hidup/tahun Target atas indikator Volume eksport ikan hidup/tahun untuk tahun 2013 adalah sebesar 11.400 ton, namun sampai dengan akhir tahun 2013 hanya terealisasi sebanyak 77,60 ton atau 0,66%. Rendahnya realisasi yang dicapai Target atas indikator Volume eksport ikan hidup/tahun untuk tahun 2012 adalah sebesar 9.500 ton, namun sampai dengan akhir tahun 2012 hanya terealisasi sebanyak 240 ton atau 2,53%. Rendahnya realisasi yang dicapai diduga adanya penurunan kwalitas perairan dimana untuk eksport ikan hidup (kerapu) sangat tergantung dari usaha budidaya yang memerlukan kawasan dengan lingkungan yang memadai yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, 4 - 148


budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah : 1) Kelerengan lahan < 8%, 2) Persediaan air cukup 3) Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri. 4) Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan). Sedangkan kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya laut adalah : 1) Terlindung dari gelombang dan angin. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kegiatan atau usaha budidaya yang berasal dari gelombang dan arus yang besar. 2) Jauh dari permukiman dan industri, karena limbah atau pencemaran yang berasal dari rumah tangga dan industri dapat mengakibatkan kerusakan perairan dan kegagalan usaha budidaya. 3) Jauh dari muara sungai. Muara sungai juga sangat mempengaruhi budidaya laut dengan adanya proses sedimentasi akibat aktifitas di daerah atas (Up-land) seperti penebangan hutan, pertanian, permukiman dan industri yang dekat bantaran sungai. 4) Jauh dari kawasan ekosistem penting laut, seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun. 5) Kualitas air baik. Kualitas ini mengidikasikan kelayakan kondisi perairan yang dapat dijadikan lokasi budidaya laut.Kelayakan kondisi perairan ini dapat diukur dari parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter Fisika ; Kecerahan; parameter kimia : Disolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen Demand (COD), kandungan organik (organic matter), Biolocal Oxygen Demand (BOD), kandungan klorofil dan parameter biologi : plankton.

4 - 149


 Volume ekspor ikan hias Indikator Volume eksport ikan hias telah terealisasi sebanyak 1. 042.200 ekor atau 379,32% dari 274.752 ekor target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013. Sedangkan untuk Tahun 2012 Indikator Volume eksport ikan hias telah terealisasi sebanyak 273.900 ekor atau 119,63% dari 228.960 ekor target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012.  Volume produksi dari pelaku usaha perikanan Volume produksi dari pelaku usaha perikanan dengan target pada tahun 2013 sebesar 284 ton dengan realisasi 925,12 ton atau 325,75%. Dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan untuk memperoleh produk berkualitas sehingga memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil produk perikanan. Hasil produk pengolahan yang saat ini diminati di Bintan dan cukup dikenal daerah lain adalah hasil pengolahan ikan bilis/teri, ikan asin, ikan kering, ikan asap, bakso, dodol, manisan, kerupuk, abon, rajungan, otak-tak, presto, filet pari dan filet hiu. Produk ikan teri memiliki prospek pasar yang cukup baik. Pada tahun 2012 volume produksi dari pelaku usaha perikanan sebesar 806,40 ton didominasi ikan teri/bilis sebesar 357,11 ton atau 44,287%. Selain ikan teri/bilis produk lainnya berupa ikan asin, bakso,dodol dan manisan rumput laut, kerupuk fillet pari/hiu dan abon. Meskipun volume eksport mengalami kenaikan namun tidak mempengaruhi nilai produksi. Kondisi ini disebabkan jenis ikan yang diperdagangkan keluar negeri memiliki nilai ekspor yang relatif rendah seperti produk ikan bilis, ikan asin, ikan jahan dan ikan pari.  Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Nilai eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2013 sebesar 17.83 M, dengan realisasi 36.35 M atau 203,84%. sedangkan. Nilai eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2012 sebesar 16.983 M, dengan realisasi 32.180 M atau 189,49%. Peningkatan ini ditandai dengan adanya peningkatan volume perdagangan yang disertai dengan meningkatnya jenis komoditi perdagangan ikan yang 4 - 150


memiliki nilai ekonomis seperti jenis ikan hidup (kerapu, merah) dan segar (tenggiri dan lain-lain). Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012 untuk mencapai indikator sasaran ini adalah dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, antara lain dengan cara : a.

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil (DAK Tangkap),

b. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil c.

Peningkatan dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis bidang perikanan tangkap.

d. Pengadaan kapal motor dan alat perikanan tangkap (hibah). e.

Pengadaan kapal perikanan.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap.  Volume Ekspor hasil perikanan tangkap Volume eksport hasil perikanan tangkap dengan target pada tahun 2012 sebesar 2.830,62 ton dengan realisasi 3.641 ton atau 128,63%. Tahun 2013, volume ekspor hasil perikanan tangkap sebanyak 2.972,19 ton terealisasi 2.658,61 ton capaiannya 89,45 .Total volume eksport hasil perikanan tangkap tahun 2012 mencapai

3.641

ton. Peningkatan produksi tangkap cenderung mengalami kenaikan yang berarti, ditandai dengan adanya bantuan armada dan alat tangkap kepada nelayan. Dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Bintan, sektor perikanan belum memberikan peranan yang cukup berarti terhadap ekonomi wilayah Kabupaten Bintan. Dengan luas wilayah lautan 86.398,33 Km2

yang

merupakan 98,50 persen dari total luas wilayah, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi wilayah diperkirakan mencapai 4,71% pada tahun 2012. Kondisi ini mencerminkan pemanfaatan sumberdaya perikanan belum optimal dan belum memberikan nilai tambah yang tinggi.

4 - 151


 Volume produksi perikanan Budidaya (Laut/Tawar/Payau) Volume produksi perikanan pada tahun 2012 tercatat 42.048,24 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan naik 43 persen. Nilai produksi perikanan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 640,2 Milyar. Untuk Tahun 2013 Volume produksi perikanan budidaya ( laut/tawar/payau) target 266,75 terealisasi 896,9 ton capaiannya 336,23% sedangkan Tahun 2012 Terealisasinya Volume produksi perikanan budidaya (laut/tawar/payau) pada tahun 2012 sebesar 796,44 atau 209,59% dari 380 ton yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan, dikarenakan meningkatnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bintan diawali dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu kawasan Minapolitan di Indonesia, dengan produk unggulan kerapu dan rumput laut.Dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai kawasan Minapolitan maka dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan untuk peningkatan produksi budidaya seperti pengadaan sarana dan prasarana budidaya kerapu berupa KJA, benih, pakan, obat-obatan dan vitamin, sarana budidaya rumput laut, bibit dan peralatan pendukung lainnya. Disamping itu juga dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pembudidaya kerapu dan rumput laut. Selain budidaya kerapu dan rumput laut, diberikan juga bantuan dan pelatihan untuk pembudidaya ikan air tawar berupa benih, pakan, obat-obatan dan sarana budidaya. Berikut Tabel Pemanfaatan potensi Lahan Budidaya Perikanan menurut sub sektor di Kabupaten Bintan Tahun 2012 No 1

Jenis Budidaya Luas Potensi Pemanfaatan Budi daya laut -Keramba 9.933,22 212 0,0 -Rumput laut 7.260,76 0 2 Budidaya Tawar 176,00 81 46,0 3 Budidaya Air 350,00 120 34,3 Payau 2012 1.719.924,00 413 80,3 2011 1.796.924,00 469 2,61 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan

%

Selain itu dilaksanakan juga program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya, dengan melaksanakan antara lain : 1) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan 4 - 152


2) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang budidaya 3) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Produksi perikanan budidaya 362,27 ton tahun 2010 menjadi 410 ton tahun 2015. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bintan akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita nelayan dari 3,26 juta tahun 2010 menjadi 4 juta tahun 2015 dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dari 105 pada tahun 2010 menjadi 115 pada tahun 2015. Dengan target peningkatan produksi seperti yang telah diuraikan di atas, maka strategi difokuskan pada tiga hal mendasar dalam strategi dasar pencapaian produksi yakni: 1) Ekstensifikasi, memperluas dan atau menambah unit usaha budidaya. 2) Intensifikasi, meningkatkan produktivitas dari setiap unit usaha budidaya. 3) Diversivikasi, menambah jenis/komoditas yang diusahakan. Pencapaian angka 410 ton produksi perikanan budidaya diatas bukanlah sesuatu yang mustahil. Melihat potensi pengembangan perikanan yang masih cukup luas maka hal tersebut dapat dicapai dan cita-cita untuk menjadi yang terbesar terwujud tentu dengan ketekunan dan kerja keras.  Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU dengan target pada tahun 2013 sebesar 80% dengan realisasi 78,95% atau 98,69%. Sedangkan Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU dengan target pada tahun 2012 sebesar 70% dengan realisasi 57,5% atau 82,14%. Belum tercapainya target dalam pengelolaan perikanan bebas IUU disebabkan masih adanya penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungan (destructive fishing) dengan bahan racun, stroom dan lain-lain. Hal ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan aktifitas kegiatan dan kerjasama unsur-unsur Keamanan Laut dan meningkatkan pengawasan melalui sistem pengawasan masyarakat dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pegawasan (POKMASWAS) sumberdaya ikan. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah melaksanakan peningkatan operasional dan pemeliharaan 4 - 153


kapal pengawas, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) fishing, serta pencegahan perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan. Konstribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah wilayah perairan Bintan yang bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dari 50% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015, mewujudkan pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar pulau pada tahun 2015, Mewujudkan kerjasama internasional dan antar daerah, dan meningkatkan riset dan iptek kelautan.  Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan dengan target pada tahun 2013 sebesar 80%, namun hanya terealisasi 68% atau 85%. Tahun 2011, persentase wilayah perairan yang Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan dengan target pada tahun 2012 sebesar 85%, namun hanya terealisasi 84,28% atau 84,28%. Masih rendahnya realisasi capaian target wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan karena kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan ekosistem perairan. Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, telah melaksanakan peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, tujuannya adalah untuk pencegahan perusakan sumberdaya kelautan dan perikanan. Salah satu tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah mewujudkan wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan dari 70% tahun 2010 menjadi 95% tahun 2015.

4 - 154


 Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran dengan target pada tahun 2013 sebesar 60% dengan realisasi 60% atau 100%. Dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran dengan target pada tahun 2012 sebesar 50% dengan realisasi 43% atau 86%. Adanya peningkatan realisasi capaian target wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran karena adanya sarana dan prasarana serta

sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap

kegiatan pencemaran, yang diduga berasal dari kapal-kapal yang membuang limbah di perairan Kabupaten Bintan.

SASARAN STRATEGIS 30. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan dilalui roda 4

Target

Realisasi

%

92%

92%

100,00%

433,75 km

561,702 km 248,071 km

129,50%

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang

1076 sr

2195 sr

204,00%

Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang

1.400 sr

2025 sr

144,64%

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

92,00%

92,45%

100,49%

75,00%

76,03%

101,37%

9,500

700

7,37

Persentase rumah tinggal bersanitasi Jumlah Panjang saluran Drainase Pusat pemerintahan(M)

4 - 155

230 km


107,86%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase tingkat kemantapan jalan Target awal tahun 2013, persentase tingkat kemantapan jalan adalah 92% dan terealisasi 92% atau 100% capaian kinerjanya. Tercapainya indikator ini pada tahun 2013 panjang jalan aspal yang akan dibangun dan ditingkatkan pada tahun 2013 ditargetkan atau direnvanakan 41,05 KM, terealisasi 2013 sepanjang 75,60 KM melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan tahun 2012 dengan volume 62,35 dan tahun 2013 dengan volume 12,85 KM, Kegiatan pembangunan jalan (DAK) dengan volume 0,4 KM dimana target tercapai . Untuk panjang jalan yang dibangun ( Lintas timur dan jalan strategis lainnya ) yang pada Tahun 2013 ditargetkan terbangun 17,5 KM hanaya terealisasi 16 KM, ini lebih disebabkan karena pengalokasian anggaran yang tidak mencukupi, masalah pembebasan lahan,rencana realisasi penggunaan jalan lintas timur. sedangkan Target awal tahun 2012, persentase tingkat kemantapan jalan adalah 89% dan terealisasi 89% atau 100% capaian kinerjanya.  Panjang jalan dilalui roda 4 Tahun 2013, realisasi panjang jalan yang dilalui roda 4 yaitu 561,702 Km dari 433,75 km target yang ditetapkan atau 129,50 %. Realisasi panjang jalan yang dilalui roda 4 tahun 2012 yaitu 486,101 KM dan pada tahun anggaran 2013 panjang jalan yang dilalui roda 4 bertambah 75,60 KM sehingga total panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 561,70 KM.  Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan di kabupaten bintan dalam kondisi baik tahun 2012 adalah 232,071 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 93,55% atau 16KM maka panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik sebesar 248,071 KM. Km yang terealisasi dari 220 km yang ditargetkan atau 104,55% capaian kinerjanya.

4 - 156


 Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang Dari 1.076 SR yang ditargetkan pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan telah melakukan pengadaan meteran air yang melekat pada kegiatan pengembangan SPAM di 6 Desa sebanyak 2.195 meteran air dimana untuk penyambungan dan pengoperasiannya telah diserahkan kemasing-masing Kelurahan atau Desa . dari 776 Sr yang di targetkan pada tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 1.443 atau 185,95%. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU Kab.Bintan telah melakukan pengadaan meteran air dan pengembangan SPAM di 5 desa sebanyak 1.443 meteran air dimana untuk penyambungan dan pengoperasiannya telah diserahkan ke masing-masing desa  Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang Dari 1.400 SR yang ditargetkan pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan telah melakukan pengadaan meteran air yang melekat pada kegiatan pengembangan SPAM di Kecamatan sebanyak 2.025 meteran air dimana untuk penyambungan dan pengoperasiannya telah diserahkan kemasing-masing Kelurahan atau Desa,kekurangan dari target yang telah ditetapkan ini disebabkan karna untuk SPAM perkotaan lebih banyak dititik beratkan pada rehabilitasi, pengembangan jaringan air bersih sedangkan tahun 2012. Dari 1000 sambungan rumah (Sr) perkotaan yang terpasang yang ditargetkan pada tahun 2012,  Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 92,45 % di Tahun 2013 realisasi pengguna air bersih secara keseluruhan di Kabupaten

Bintan

92,45%

di

karenakan

pengoperasian

dan

pelayanan

penyambungan yang dilakukan oleh masing-masing kelurahan/desa yang dapat optimal dengan baik sedangkan. Tahun 2012 mengalami penurunan yaitu terealisasi hanya 63,38% dari 91,5% yang telah ditetapkan atau tercapai 69,27%. Rendahnya persentase realisasi pengguna air bersih secara keseluruhan di Kabupaten Bintan ini di karenakan pengoperasian dan pelayanan penyambungan yang dilakukan oleh masing-masing kota/desa yang tidak optimal 4 - 157


 Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase rumah tinggal yang bersanitasi di kabupaten bintan mengalami kenaikan sebesar1,03 % dibanding tahun 2012 yaitu 0,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75 % terealisasi 76,03 % untuk atau 101,37% sedangkan tahun 2012 target 74,25% menjadi 74,56% atau 100,42%,. kecilnya peningkatan rumah yang bersanitasi disebabkan bahwa tidak adanya program lain yang dapat mendukung sanitasi rumah tinggal selain program pembangunan saluran drainase dan program air bersih ( SPAM)  Jumlah Panjang saluran Drainase Pusat pemerintahan(M) Untuk Tahun 2013 realisasi pembangunan saluran drainase pusat pemerintahan 700M dari target 9.500 M ini dikarenakan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sasaran Strategis 31. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Rasio elektrifikasi listrik desa Rasio ketersediaan daya listrik

Target

Realisasi

%

63%

70,53%

111,95%

16.318 rt

28,320 rt

173,55%

79% 84,10%

96,53% 78%

122,18% 92,74%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dalam tahun 2013 target yang menggunakan listrik sebesar 63% dengan realisasi sebesar 75,49 % peningkatan ini disebabkan oleh: 1. Program Satker Lisdes PLN melaksanakan pembangunan Jaringan Listrik ke Pelosok-pelosok Bintan. 4 - 158


2. Beberapa rumah masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh listrik desa maupun PLN dibantu dengan tenaga surya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.  Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Untuk rumah tangga pengguna listrik ( termasuk sosial,bisnis,publik) di Kabupaten Bintan dalam tahun 2013 target 16.318 rumah tangga terealisasi 28.662 capaiannya 173,55 % pencapaian indikator ini disebabkan karena : 1. Penambahan Jaringan TM ( Tegangan Menengah) dan TR ( Tegangan Rendah) dari PLN di Wilayah Kabupaten Bintan. 2. Pertumbuhan masyarakat maupun pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bintan. Sedangkan Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 27,269 rumah tangga dari 16.118 rumah tangga yang ditargetkan atau capaian kinerjanya sebesar 169,18  Rasio elektrifikasi listrik desa Tahun 2013, rasio elektrifikasi listrik desa terealisasi 96,53 dari target 79 % atai capaiannya 122,18 %. Rasio Elektrifikasi listrik desa : a.

Dimana terjadinya peningkatan sosial ekonomi masyarakat dalam kelangsungan hidup sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan lisrik itu sendiri, terutama jumlah pertambahan penduduk dibanding dengan pertambahan masyarakat pengguna listrik lebih besar.

b.

Dengan penambahan fasilitas oleh PLN untuk SUTM tertentu yang dibangun menjadi rasio elektrifikasi listrik desa semakin berkurang karena masyarakat beralih dari listrik desa ke listrik PLN.

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan kegiatan pengembangan Listrik Pedesaan sebagai berikut : 1. Study kelayakan Kabel Udara tegangan menengah dari PLTU Galang Batang ke Desa Air Glubi, Malin Kecil dan Malin Besar Kec . Bintan Pesisir.

4 - 159


2. Study kelayakan Kabel Udara tegangan menengah dari Kijang ke Mantang dan Dendun Kec. Mantang. 3. Pengadaan dan Pemasangan Panel Genset di Kec. Tambelan, 4. Pengadaan dan Pemasangan Listrik SUTR Kp. Suka Damai Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara. 5. Pengadaan dan Pemasangan jaringan listrik tegangan rendah RT.003/RW 003 Kp. Tunas Baru Kel, Gunung Lengkuas. 6. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kp. Granat Desa Teluk Bakau Kec, Gunung Kijang. 7. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kp. Rekoh Desa Penaga Kec, Teluk Bintan. 8. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kp. Sei jeram Desa Lancang Kuning Kec, Bintan Utara. 9. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Jl. Selat Bintan Desa Penaga Kec. Teluk Bintan. 10. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kp. Karang Rejo Kel. Kawal Kec, Gunung Kijang. 11. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Kp. Belak-Kp Kemala Desa Penaga Kec, Teluk Bintan. 12. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Ke Pelabuhan Teluk Sasah Desa Teluk sasah Kec, Sri Kuala Lobam 13. Pengadaan Listrik Tenaga Surya (10 Kecamatan) 14. Pengadaan Trafo Sisipan 50 KVA Kp. Rekoh Desa Penaga Kec.Teluk Sebong..

4 - 160


Pelanggan

Daya (KVA)

Pelanggan

Daya (KVA)

Pelanggan

Daya (KVA)

Pelanggan

5 150 40 360 250 40 840

6 218 53 631 222 37 1161

7 20 165 10 250 50 495

8 38 231 15 306 94 684

9 165 125 100 50 200 150 100 890

10 108 130 95 33 171 95 92 724

11 100 200 50 100 300 50 75 875

12 112 165 41 87 399 77 98 979

13 200 320 10 125 50 160 200 150 1215

14 213 370 10 126 135 150 228 176 1408

15 250 100 100 65 575 1090

16 45 96 46 100 59 76 55 477

Rasio Listrik Desa (%)

Daya (KVA)

2011

Pelanggan

2010

Daya (KVA)

2 Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Tuapaya Teluk Bintan Teluk Sebong Seri Kuala Lobam Bintan Utara Tambelan TOTAL

2009

Pelanggan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan

2008

Daya (KVA)

No

2007

Total Pelanggan (KK)

Realisasi 2006

Jumlah Penduduk (KK)

Data Listrik Desa Kabupaten Bintan

17 11343 2097 1082 2952 2875 2694 4114 4776 6152 1464 39549

18 408 927 289 419 309 1098 1326 278 55 192 5301

19 3,60% 44,21% 26,71% 14,19% 10,75% 40,76% 32,23% 5,82% 0,89% 13,11% 13,40%

Tanjungpinang, 21 Juni 2010 Keterangan : Terdapat 6 lokasi yang sudah tersambung dengan jaringan PLN yaitu : Kp. Mengkurus Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang, Kp. Lepan Kec. Sri Kuala Lobam, Kp. Sei Jeram Kec. Bintan Utara, Kp. Kawal Pantai Kec. Gunung Kijang, Kp. Lome Desa Toapaya Utara, Kp. Kangboi Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya.

 Rasio ketersediaan daya listrik Target awal rasio ketersediaan daya listrik tahun 2013 adalah 84,10%, terealisasi 78% atau capaian kinerjanya 92,74 hambatannya adalah karena keterbatasan daya dari PLN dan pembatasan Pembangunan BBM solar. Sedangka Target awal rasio ketersediaan daya listrik tahun 2012 adalah 78%, terealisasi 78% atau capaian kinerjanya 100%. Untuk menambah rasio ketersediaan daya listrik Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan dengan kegiatan pembangunan dan sarana dan prasarana kelistrikan pada Tahun 2013: 1. Pengadaan dan pembangunan pembangkit listrik RSUD Bintan di Kecamatan Bintan Timur. 2. Pengadaan dan pemasangan trafo 50 KVA di KM && Kp. Pereh Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Bintan. 3. Pembangunan Rumah Genset di Gedung Serba Guna Kec. Gunung Kijang ( 1) unit. 4. Pembangunan Rumah Genset di Gedung Serba Guna Kec. Bintan Pesisir ( 1) unit. 5. Pembangunan Rumah genset di Taman Relif Kec. Bintan Timur ( 1 Unit ). 4 - 161


6. Pembangunan Rumah Genset di Gedung Serba Guna Kec. Mantang ( 1) unit. 7. Pembangunan dan pemasangan jaringan listrik tegangan rendah RT.01/RW.02 Kp. Sidomulyo Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur (1 Keg); 8. Pemasangan Jaringan Listrik Tegangan Rendah di Km.73 Desa Sebong Pereh Kec. Telok Sebong (1 Keg); 9. Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Listrik SUTR RT. 02 RW. IV Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (1000 M) (1 Keg); 10. Pemasangan Instalasi Listrik Dan Penyambungan Daya Listrik pada sekolahsekolah yang tersebar di Kec. Telok Sebong, Kec. Teluk Bintan, Kec. Seri Kuala Lobam, Kec. Gunung Kijang dan Kec. Toapaya (1 Keg); 11. Pemasangan Instalasi Listrik Dan Penyambungan Daya Listrik pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes yang Tersebar Di Kec. Telok Sebong, Kec. Teluk Bintan, Kec. Seri Kuala Lobam, Kec. Gunung Kijang dan Kec. Toapaya (1 Keg); 12. Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik genset terpadu dipusat Pemerintah Kabupaten Bintan. 13. Penggantian Aki PLTS untuk masyarakat yg tidak terjangkau oleh listrik PLN di Kp. Beringin Desa Kuala Sempang Kec, Sri Kuala Lobam. 14. Penyambungan daya listrik pada prshn air minum di Desa Mantang. 15. Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik tegangan rendah RW.3 Kp, Sungau Enam Darat Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur. 16. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik RT.03/RW.02 KP. Bangun Rejo Kel. Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur. 17. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SUTR Kp.Sinjang Desa Toapaya Kec.Toapaya. 18. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SUTM RT02/RW 01 Kel.Sungai Lekop Kec. Bintan Timur. 19. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SUTR RT 04/RWII Kp.Kolam Desa Teluk Bakau Kec.Gunung Kijang 20. Pemasangan Trafo distribusi dan penyambungan Daya Listrik Pelabuhan Berakit. 21. Pengadaan Trafo 160 KVA di KM.47 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan.

4 - 162


22. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi SUTM dan SUTR Kp. Maju RT.13/RW.05 Kel Toapaya Asri.lubung kabel tanah tegangan menengah di Ibukota Kabupaten Bintan. 23. Pembongkaran dan pemasangan pengaman/s

Gbr. Pemasangan Jaringan Distribusi SASARAN STRATEGIS 32. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk Terminal 4 - 163

Target

Realisasi

%

3,70

3,51

94,86%

0,06 102.000 orang 638.877 orang 649.688 orang 415 orang

0,01(486. 16,66% 101 : 47.847) 145.528 142,67% orang 732.557 114,66% orang 825.972 127,13 % orang 683


164,57%

Angk. Darat Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Kepemilikan KIR angkutan umum Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk

orang 1.850 orang 100% 50%

1.975 orang 74,85% 95%

106,75%

0,64

15,23%

4,2

74,85% 190%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: a. Jaringan trayek lintas batas negara; b. Jaringan trayek antarkota antar provinsi; c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan trayek perkotaan; dan e. Jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Untuk lebi.h jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. Jumlah Rasio Izin Trayek Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan No 1. 2.

Uraian 2006 2007 Izin Trayek perkotaan Izin Trayek 5 5 perdesaan 3. Jumlah Izin 5 5 Trayek 4. Jumlah 121.303 122.677 penduduk 5. Rasio Izin Trayek 4,12 4,08 per 100.000 penduduk Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011 4 - 164

2008

2009

2010

5

5

5

5

5

5

125.05 8 4,00

127.40 4 3,92

142.281 3,51


Tahun 2013 Target Rasio Izin Trayek Per.100.000 penduduk adalah 3,70 % terealisasi 3,51 % capaiannya 94,86. Indicator ini tercapai karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam melakukan tugasnya berfungsi dengan baik adapun tugas Dinas perhubungan untuk bidang perhubungan darat untuk angkutan adalah : 1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan jaringan angkutan pedesaan /kota. 2. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin trayek angkutan pedesaan kota. 3. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin usaha angkutan barang. 4. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin usaha angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemandu moda dan angkutan lingkungan, 5. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin operasi taksi yang melayanai wilayah Bintan. 6. Pelaksanaan Penyiapan Izin oerasi mobil barang yang melayani wilayah Bintan. 7. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin kartu pengawasan untuk mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus. 8. Penyiapan penyusunan dan penetapan tariff angkutan umum di wilayah Kabupaten Bintan. 9. Pelaksanaan penyiapan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. 10. Pelaksanaan penyiapan dan survey standar batas maksimum berat kendaraan pengankutan barang. 11. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin angkut orang dengan mobil barang setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor. 12. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengankutan orang barang dan angkutan khusus di daerah Kabupaten.  Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Target Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan untuk Tahun 2013 adalah 0,6 terealisasi 0,01(486.101 : 47.847) atau capaiannya 16,66%. Dengan adanya 4 - 165


peningkatan fasilitas Realisasi panjang jalan yang dilalui roda 4 tahun 2012 yaitu 486,101 KM dan pada tahun anggaran 2013 panjang jalan yang dilalui roda 4 bertambah 75,60 KM sehingga total panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 561,70 KM.  Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Target Tahun 2013 jumlah orang atau barang yang terangkut oleh angkutan umum adalah 102.000 terealisasi 145.528 tercapai 142,67 % adanya peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah karena meningkatnya pengoperasian trayek angkutan umum dan rasa percaya pengguna jasa angkutan untuk menggunakan angkutan umum , selain itu Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan : 1. Melakukan uji kelayakan dan uji berkala terhadap semua moda, khususnya angkutan darat. 2. Menyelenggarakan penyuluhan terhadap operator perusahaan dan awak angkutan pentingnya pemeliharaan angkutan dan keselamatan penumpang. 3. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan jasa pelayanan angkutan.  Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan Jumlah penumpang yang masuk pelabuhan untuk Tahun 2013 terealisasi 732.557 dari target 638.887 capaiannya 114,66 . Dengan berkembangnya transpotasi laut membuat masyarakat pengguna jasa angkutan laut juga bertambah. Dengan berbagai fasilitas dari tranportasi laut yang bagus juga dapat meningkatkan jumlah penumpang yang masuk pelabuhan. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penumpang yang masuk pelabuhan antara lain : 1. Pembangunan Dermaga /pelabuhan rakyat. 2. Pembuatan ruang tunggu di Dermaga /pelabuhan. 3. Pembuatan fasilitas seperti musolah, kamar mandi .

4 - 166


 Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan Target jumlah penumpang yang keluar pelabuhan untuk Tahun 2013 adalah 649.688 orang terealisasi 825.972 orang atau 127,13% capaiannya.  Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat realisasi jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat adalah 683 orang dari target 415 orang capaiannya 164,57%  Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Target jumlah penumpang yang keluar angkutan darat adalah 1850 orang terealisasi 1.975 orang capainnya 106,75 %.  Kepemilikan KIR angkutan umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: a. Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,

kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum untuk Tahun 2013 adalah 74,85 % dari target 100% . Dengan kepemilikan KIR ini diharapkan lebih banyak masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan untuk mencaoai indicator diatasyang dilakukan adalah : 1. Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian pertama kendaraan bermotor 2. Pengujian berkala kendaraan bermotor. 4 - 167


3. Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. 4. Pengaturan serta perbaikan pengujian kendaraan bermotor.  Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator seluler target 2013 adalah 50 % terealisasi 90 % atau 190%.  Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk target 4,2 terealisasi 0.64 untuk tahun 2013. Indicator ini tidak tercapai karena dengan berkembangnya operator seluler yang memberikan kemudahan bagi pengguna handphone tentu saja mereka memberikan fasilitas serta fitur yang dapat mempermudah masyarakat untuk berinternet dan bertelefon. Jadi sangat sedikit sekali masyarakat yang menggunakan warung telekomunikasi ( wartel) dan juga Warung Internet ( warnet). Sasaran Strategis 33. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio rumah tidak layak huni

Target 0:142.382

Realisasi 0:142.38 2

% 100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio rumah tidak layak huni Rasio rumah tidak layak huni pada tahun 2013 adalah 0:142:382. Tahun 2012 adalah 2.222:142.382. Permasalahan yang terjadi pada rumah tidak layak huni adalah, diantaranya : -

Untuk rumah layak huni yang berada dilokasi pesisir pantai/laut, pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah sangat tergantung pada pasang surut dan pasang naiknya air laut.

4 - 168


-

Sebagian besar masyarakat penerima RTLH memperbesar ukuran rumah dari yang sudah ditentukan tanpa memperhitungkan anggaran biaya yang dimiliki sehingga penyelesaian rumah menjadi terhambat.

-

Masih adanya masyarakat penerima kegiatan RTLH yang bekerja asal-asalan sehingga perlu pengawasan yang sungguh-sungguh agar tercapai rumah yang layak dan berestetika.

-

Belum adanya petunjuk teknis dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tentang pelaksanaan kegiatan RS-RTLH yang seragam yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan masing-masing kabupaten / kota membuat dengan model sendiri.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang, yaitu : -

Melakukan pembinaan terhadap pengurus RTLH, sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik

-

Perlu adanya pengawasan desa/kelurahan serta pengawas kecamatan untuk memonitor serta memberikan suport/ dukungan bagi masyarakat secara terus menerus untuk dapat melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yamg diterima dengan penuh tanggungjawab. SASARAN STRATEGIS 34. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah PMKS Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial

Target 9.237 jiwa

Realisasi 7.768 jiwa

% 84,09%

32%

37,48%

117,12%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah PMKS Jumlah PMKS pada tahun 2013 tercatat 7.768 menurun dibandingkan tahun 2012 orang yaitu 11.190. Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) merupakan orang-orang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya baik untuk dirinya 4 - 169


sendiri keluarga maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 ada 22 jenis PMKS yang harus dilayani, tetapi di Kabupaten Bintan hanya sebahagian kecil saja seperti tertera dalam table dibawah ini : Tabel : Daftar Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bintan Tahun 2013 Jenis PMKS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan

Penyandang Disabilitas (org)

Teluk Bintan Bintan Pesisir Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Utara Toapaya Seri Kuala Lobam Mantang Gunung Kijang Tambelan

52 49 59 65 43 38 39

Tuna Susila ( Org)

Lanjut Usia ( Orga)

97 164

17 47 62

Jumlah

94 32 39 76 20 56 30

BeKas napi (org)

Rumah Tangga Miskin (org)

3 1

458 442 744 1050 764 349 530

128 103 75 84 29 28 152

286 506 602

28 140 98

5.731

865

21 17 39

481

263

424

4

RTLH (org)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2013  Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social( PMKS ) di Kabupaten Bintan adalah

7.768

orang.

semuanyaPenanganan

Dari

keseluruhan

penyandang

masalah

jumlah

PMKS

kesejahteraan

tersebut sosial

tidak

mengalami

peningkatan dari 14,72% ditahu dapat ditangani melalui pemberian bantuan, tetapi ada yang harus melalui rehabilitasi, perlindungan atau jaminan sosiL. Jumlah PMKS yang mendapat bantuan social adalah sebanyak 2.192 orang target yang dicapai tergantung pada jumlah PMKS secara keseluruhan karena merupakan factor pembagi pada realisasi pencapaian target kinerjanya. Target pada indicator kinerja jumlah PMKS yang mendapat bantuan hanya tercapai 91,52% pada indicator persentase penanganan PMKS mencapai 117,12%, hal ini disebabkab karena pada tahun 2013 jumlah keluarga miskin berdasarkan data PPLS tahun 2011 berkurang menjadi 5.731 RTM dari 8.416 RTM pada tahun 2011 sehingga jumlah keseluruhan PMKS berkurang. 4 - 170


SASARAN STRATEGIS 35. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Rasio Raskin Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah LSM Aktif

Target

100%

19,5

Realisasi 10,9% (15.200) 19,5

19%

19%

100%

39 LSM

39 LSM

100%

10,9% (15.200)

%

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Persentase partisipasi masyarakat dalam PNPM tahun 2013 target 19,5% (15.200) terealisasi 19,5% (15.200) capaian kinerjanya 100% sedangkan tahun 2012 Persentase partisipasi masyarakat dalam PNPM tahun 2012, ditargetkan 10,4% dan terealisasi 10,3% atau 99% capaian kinerjanya.  Rasio Raskin Rasio raskin tahun 2013, ditargetkan 23,5% dan terealisasi 23% atau 100% capaian kinerjanya. Rasio raskin tahun 2012, ditargetkan 23,5% dan terealisasi 23% atau 100% capaian kinerjanya. Pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2005 lebih banyak mengalokasikan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin melalui dari semua sector. Pengentasan kemiskinan tidak cukup melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, kelompok usaha bersama, penyediaan penerangan listrik desa , beasiswa,PNPM, maupun penyediaan pelayanan kesehatan gratis melalui jamkesmas. Pemerintah Kabupaten Bintan sejak beberapa tahun terakhir membuat konsep berbagai inovasi program terhadap masyarakat petani, nelayan dan kelompok masyarakat yang menjalankan usaha rumah tangga. Adapaun inovasi Pemerintah Kabupaten Bintan bagi pemberdayaan masyarakat miskin :

4 - 171


1. Inovasi pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan pada sector pertanian. Pada tahun 2005, angka kemiskinan sebesar 14,51% atau 17.096 jiwa. Dari jumlah itu lebih dari 1.700 keluarga berasal dari masyarakat petani, secara bertahap Pemkab Bintan menggalakkan program pengembangan perkebunan Buah Naga ( dragon Fruit ). Sejak Tahun 2006 samoai saai ini sudah terdapat 310 petani yang mengusahakan budi daya buahnaga. Pemerintah Kabupaten Bintan jug menyediakan kurang lebih 37 ribu bibit buah naga, kemudian tiang serta pembinaan cara penanaman atau sekolah lapangan melalaui tenaga pendamping. Upaya baru ini itu cukup memberikan manfaat bagi petani buah naga , betapa tidak saat ini sudah terbuka sekitar 86 hektar perkebunan buah naga dengan hasil40 ton perbulan dengan harga jual 17.000 perKG. Dari pendapatan itu, satu petani buah naga menerima pendapatan keluarga (perkapita ) antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta perbulan, dibandingkan pekerjaan usaha tani tradisional sebelumnya, petani buah naga mendapat peningkatan tambahan keluarga bersih 500 perbulan, peningkatan perkapita ini bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak serta kebutuhan lain. 2. Untuk program penggemukan sapi, pemkab Bintan melalui dana bergulir sudah memberikan bantuan kepada peternak sebanyak 1000 ekor pertahun. Padahal dana bergulir itu diawali dengan 17 ekor sapi beberapa tahun yang lalu. Dalam system penggemukan sapi saat ini, 105 peternak diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bintan dalam bentuk sapi ukuran sedang. 3. Program lain, Pemkab Bintan saat ini telah menjadikan 81 orang petani sebagai anggota 5 kelompok UPPO. Setiap kelompok UPPO diberikan 35 ekor sapi. Dari kotoran sapi tersebut, petani mengolah menjadi pupuk organic. Tanpa biaya yang besar, kelompok UPPO menghasilkan 15 ton pupuk organic per bulan. 4. Upaya penerapan teknologi biogas. Sekitar tiga tahun lalu, Pemkab Bintan telah mengadakan 67 unit instalasi dan reaktur biogas penghasil gas methane dari kotoran sapi. Instalasi biogas itu diberikan kepada petani kurang mampu dengan modal 1 unit instalasi senilai 30 juta

4 - 172


5. Inovasi lain untuk penanggulangan kemiskinan di bintan,, pemerintah daerah telah menghasilkan varietas buah salak unggul. Saat ini sudah ada 3 penangkar masing-masing 10 orang petani yang mengembangkan bibit salak unggul Sari Intan tersebut. Penangkaran tahun kedua salak sari intan itu berada di Desa Lancang Kuning, Gunung Lengkuas dan Sei Lekop.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Upaya mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan telah dapat terlaksana dengan baik dalam hal ini pembangunan perintisan awal infrastuktur jalan yang menghubungkan Dusun kampung pelita ke kampung beringin lebih kurang 2,25 KM di Desa Kuala Simpang Kecamatan Seri Kuala Lobam yang dilaksanakan oleh masyarakat bekerjasama dengan TNI-ABRI.

Target Tahun 2013 Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

kegiatan TNI AD ditargetkan 19% dan terealisasi 19% atau pencapaian kinerjanya 100%. Tahun 2012, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI AD terealisasi 17% daari 17% yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.  Jumlah LSM Aktif Jumlah LSM aktif pada tahun 2013 di Kabupaten Bintan ditargetkan sebanyak 39 lembaga dan teralisasi 39 lembaga atau 100%. Jumlah LSM aktif pada tahun 2012 di Kabupaten Bintan ditargetkan sebanyak 37 lembaga dan teralisasi 37 lembaga atau 100%. SASARAN STRATEGIS 36. Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang 4 - 173

Target

Realisasi

%

26,5%

26,5%

100%

15%

15%

100%

24%

24%

100%


Diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian

37,5%

37,5%

100%

0,4%

0,4%

100%

2 kasus

2 kasus

100%

7,50%

5%

50%

82,5%

82,5%

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ( eksekutif ) target 26,5 % terealisasi 26,5 % capaiannya 100% Jumlah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten bintan Tahun 2013 sebanyak 3.851 orang terdiri dari 1723 Laki-laki atau 44,74 % sedangkan perempuan 1858 atau 48,24 % ., persentase partispasi perempuan dilembaga pemerintah hanya mencapai 26,5%. Peran perempuan dalam pemerintahan di kabupaten bintan sangat tinggi, ini dapat dilihat dari jabatan struktural yang diisi / diduduki oleh perempuan ada juga yang menduduki EselonII.  Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2013 persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta, terealisasi 15% dari target sebesar 15% capainya 100%. Tahun 2012 persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta, terealisasi 11,84% dari target sebesar 14,1%.  Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan Jumlah anggota DPRD yang ada di kabupaten bintan berjumlah 25 orang, diantaranya laki-laki 19 orang atau (76%), sedangkan perempuan sebanyak 6 orang atau (24%). Tahun 2013 tidak ada perbedaan dengan tahun 2012. Target indikator proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tercapai kinerjanya 100%. 4 - 174


 Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Persentase perempuan dalam angkatan kerja pada tahun 2013, terealisasi 37,50% dari 37,5% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Sedangkan Persentase perempuan dalam angkatan kerja pada tahun 2012, terealisasi 44,50% dari 37% target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.  Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur Target awal untuk tahun 2013 adalah 0,4% dan terealisasi sebesar 0,4% atau 100% capaian kinerjanya. Untuk tahun 2012 ditetapkan target sebesar 0,5% dan terealisasi 0,5 % atau capaian kinerjanya 100%. Jumlah tenaga kerja mulai dari umur 15 sampai 21 tahun berjumlah 1.250 orang, terdiri dari 479 orang tenaga kerja wanita dan 753 tenaga kerja pria.  Jumlah KDRT Jumlah KDRT pada tahun 2013 terdapat 2 kasus terselesaikan 2 kasus atau capaiannya 50%, belum tuntasnya karena antara kedua belah pihak suami istri belum mencapai kesepakatan. dan pada tahun 2012 juga terdapat 3 kasus dan semua telah diselesaikan dengan prosedur.  Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Target Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun ke atas 7,5% dan terealisasi 5,00%. Sedangkan tahun 2012 Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun ke atas 94,02% dan terealisasi 95,79%.  Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Persentase perempuan bekerja di sektor non pertanian pada tahun 2013, ditargetkan 82,5% dan terealisasi 82,5% capaian 100 % Persentase perempuan bekerja di sektor non pertanian pada tahun 2012, ditargetkan 82% dan terealisasi 10,40%.

4 - 175


SASARAN STRATEGIS 37. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Laju pertumbuhan penduduk Cakupan peserta KB aktif

Target 2,40% 1,45 orang 2,00% 61%

Realisasi 2,40% 1,45 orang 2,4% 76%

% 100% 100% 100% 100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka penggunaan kondom Angka penggunaan kondom untuk tahun 2013 ditargetkan 2,40% dan terealisasi 2,40 % atau capainnya 100% . Berdasarkan data Statistik yang bersumber Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2012 yang menggunakan akseptor KB aktif menurut metode kontrasepsi kondom adalah sebanyak 419 orang , meningkat dari tahun sebelunya yaitu 383 orang. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan KB untuk tahun 2013 dimana untuk menunjang percepatan partisipasi masyarakat menjadi akseptor KB, ketersediaan alat kontrasepsi sangat dibutuhkan, sehingga kebutuhan masyarakat akan alat kontrasepsi sebanyak 5 jenis yaitu IUD,Implant, suntik KB, dan Pil KB. Yang didistribusikan ke semua puskesmas.  Rata-rata jumlah anak per keluarga Target rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 yaitu 1,45%, terealisasi ratarata jumlah anak per keluarga yang ada di kabupaten bintan 1,16% atau 80%. Tahun 2013 target jumlah anak per keluarga sebesar 1,45% dan terealisasi 1,45%. Atau capainnya 100%.

4 - 176


 Laju pertumbuhan penduduk Laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 di kabupaten bintan ditarget sebesar 2,00% dan terealisasi 2,4% atau 100 ,%. Lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu Laju pertumbuhan penduduk tahun 2012 di kabupaten bintan ditarget sebesar 2,4% dan terealisasi 2% atau 83,3%. Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan. Salahsatu usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program

Keluarga Berencana (KB )

 Cakupan peserta KB aktif Cakupan peserta KB aktif tahun 2013 ditargetkan 61% dan terealisasi 73% atau capaian kinerjanya 100%. Sedangkan Tahun 2012 Cakupan peserta KB aktif tahun 2012 ditargetkan 60% dan terealisasi 19,13% atau capaian kinerjanya 77%. SASARAN STRATEGIS 38. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase tutupan karang hidup Luas padang lamun

Target

Realisasi

%

60%

33%

55,00%

2.900 ha

2,900 Ha

100,00%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase tutupan karang hidup Menurunnya persentase tutupan karang hidup diduga karena perubahan lingkungan perairan, dimana untuk pertumbuhan terumbu karang sangat dibutuhkan kondisi perairan yang baik, tidak terdapat pencemaran. Upaya melestarikan, merehabilitasi dan mengelola terumbu karang dalam program COREMAP II, diantaranya melalui 4 - 177


komponen

kebijakan

dan

pengembangan

MMA/MCA

telah

memfasilitasi

pencadangan kawasan konservasi laut daerah. Khususnya di wilayah Indonesia Barat, terdapat 8 (delapan) kawasan konservasi perairan laut daerah di Kabupaten/Kota yaitu: Natuna, Batam, Bintan, Lingga, Kepulauan Mentawai, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan. Dari 60% yang telah ditargetkan pada tahun 2013 atas indikator Persentase tutupan karang hidup, namun hanya 33% yang telah terealisasi atau 55%. Sedangkan tahun 2012 Dari 55% yang telah ditargetkan pada tahun 2012 atas indikator Persentase tutupan karang hidup, namun hanya 33% yang telah terealisasi atau 60%.  Luas padang lamun Target indikator Luas padang lamun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2013 adalah 2.900 ha, dan terelaisasi sampai akhir tahun 2012 adalah 2.900, ha atau 100,%. Sedangkan Target indikator Luas padang lamun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012 adalah 2.800 ha, dan terelaisasi sampai akhir tahun 2012 adalah 2.918,36 ha atau 104,23%. Meningkatnya luas areal pertumbuhan padang lamun, diduga karena perubahan kondisi lingkungan yang mengandung sedimen dan nutrien sehingga pertumbuhan lamun dan spesies sejenisnya dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sasaran Strategis 39. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 4 - 178

Target

Realisasi

%

11 jaringan

11 jaringan

100,00%

675 orang

805 orang

119,28%

95%

81%

85,25%

sudah

sudah

102,50%


Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

60orang

39 orang

65,55%

4 pasang

1 pasang

19,62%

100%

54,42%

54,42%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Tingkat koneksi data kependudukan Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta dinas kependudukan dan catatan sipil tahun 2013 adalah 11 jaringan capainnya 100% . Dimana tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan telah terlaksana 11 jaringan on line yang dipasang di 10 Kecamatan dan 1 dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Dengan adanya jaringan SIAK ini maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dapat mengetahui berapa jumlah penduduk yang telah di lakukan penginputan oleh pihak Kecamatan.  Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah, berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bintan Bahwa pada periode tahun 2012 jumlah penduduk telah menikah 70.112 Pasangan, sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk telah menikah tercatat sebanyak 95.252 pasangan, sesuai dengan RPJM capaian 95% dari 100.692 jiwa yang telah dilaksanakan 95.252 jiwa. Namun dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk selalu berubah-ubah maka capaian kinerja akan terjadi tidak singkronisasi dalam persentase target capaian yang berkembang di tahun kedepan. Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah tahun 2013 berjumlah 805 orang dari target 675 orang atau capainnya 119,28% lebih meningkat dibanding Tahun 2012 meningkat menjadi 645 orang atau tercapai 99,23% dari 650 orang yang ditargetkan.

4 - 179


 Kepemilikan KTP Kepemilikan KTP, dengan adanya jaringan SIAK ini maka pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupten bintan dapat mengetahui berapa jumlah penduduk yang telah dilakukan penginputan oleh pihak kecamatan. Adapun jumlah penduduk kabupten bintan tahun 2012 adalah 159.116 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk kabupaten bintan adalah 160.331 jiwa, terdapat pertumbuhan penduduk berjumlah 1.215 jiwa. Sesuai dengan RPJM capaian 100% dari 60.487 jiwa yang telah di laksanakan 71.746 jiwa. Namun dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk selalu berubah-ubah yang sekarang wajib KTP 110.020 jiwa maka capaian kinerja akan terjadi tidak singkronisaasi dalam persentase target capaian yang berkembang di tahun kedepan. Kepemilikan KTP tahun 2013 sebesar 85,25% capaiannya terealisasi 85 % dari taarget 95 %, sedangkan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 92,42% dari 94% yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.  Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Penerapan KTP Nasional berbasis NIK DI Kabupaten Bintan Tahun 2013 yang merupakan salah satu program nasional. Telah dilaksanakan perekamannya mulai tanggal 26 september 2011s/d 2011 dersember 2011 secara serentak di seluruh kecamatan (10) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan, dan tahun 2012s/d 2013 perekamannya secara regular. Dari target yang telah oleh pusat yaitu sebanyak 84.417 jiwa wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus direkam. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menuju pelaksanaan perekamaman sebanyak 86.529 jiwa (102,50). Perekaman tersebut dilakukan dengan perekaman secara reguler dari wajib KTP 110.020 jiwa, untuk target pusat sudah terlaksana.  Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir Rasio bayi berakte kelahiran / 100 bayi lahir pada Tahun 2012 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat 6.356 jiwa, sedangkan tahun 2013 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran tercatat sebanyak 3.933 jiwa, hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2013 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran ada penurunan dibandingkan pada tahun 2012. Hal ini penduduk Kabupaten Bintan yang pencatatannya kata kelahiran di luar Kabupaten Bintan belum bisa terealisasi 4 - 180


dikarenakan perundang-undangan yang mana pengurusan sesuai peristiwa kelahiran. Target tahun 2013 terealisasi 39 orang dari 65 orang capaian, 65,55% lebih menurun dibanding, tahun 2012 menjadi 64 orang dari target sebanyak 55 orang atau 116,36%.

 Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Tahun 2013 rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah target 4 pasang dan terealisasi 1 pasang atau 19,62%. Tahun 2012, rasio pasnagan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah terealisasi 1,15 dari 3 yang ditargetkan atau capaian kinerja nya 38,33%. Berdasarkan rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah, berdasarkan hasil pencacatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan bahwa pada periode tahun 2012 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 94 pasangan, sedangkan pada tahun 2013 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 75 pasangan.  Kepemilikan akta kelahiran penduduk Kepemilikan akta kelahiran penduduk tahun 2013 terealisasi sebesar 54,42%, mengalami penurunan

dibanding tahu 2012 yaitu sebesar 56,17% dari target

sebesar 100%. Kepemilikan akta kelahiran penduduk, pada periode tahun 2012 jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 89,372 jiwa, sedangkan tahun 2013 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran tercatat sebanyak 87,250 jiwa, penurunan yang tercatat berdasarkan syistem data base adanya penurunan data, hal ini adanya pindah-datang penduduk dari Kabupaten Bintan.

4 - 181


SASARAN STRATEGIS 40. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air ditahun 2013 adalah sebesar 100%, lebih meningkat dibanding tahun 2012 yaitu 76% yang terealisasi, dari target 76% yang ditetapkan atau 100% capaian kinerjanya. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup untuk mencapai indikator ini yang dilakukan adalah melalui program pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup dengan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan . Sasaran khusus hendak dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan adalah Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai/pesisir dan laut serta air tanah. Usaha yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pencegahan dalam pencemaran air adalah terus dilakukan pengawasan yang intensif khusunya bagi pengusaha yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan. pengendalian dan pengawasan juga melalui usaha konservasi Sumber Daya Air dan kerusakan sumbersumber Air

4 - 182


 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara. Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara pada tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2012 terealisasi 50%. Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan adalah membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun ( B3 ). Cara yang dilakukan adalah dengan Pemantauan lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan dengan melakukan pemantauan kualitas udara 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sehingga tersedia data kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bintan. Sasaran Strategis 41. Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Target 86% 35%

Realisasi 71% 21%

% 83% 60%

10%

4%

40%

115

39

34%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase penanganan sampah Penanganan sampah di Kabupaten bintan menggunakan pola piramida terbalik yaitu memperkecil volume sampah dihulu dengan cara melakukan pemilahan sampah mulai dari sampah rumah tangga, pemilahan sampah diatas dump truck sehingga sampah yang sampai ke TPA tinggal sedikit dalam bentuk risidu sampah. Berikut persentase penanganan sampah pertahun:  4 - 183

Tahun 2011 target 84, capainnya 83,35% Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013



Tahun 2012 target 85, capainnya 85,00%




Tahun 2013, persentase penanganan sampah terealisasi 71% dari 86% target yang ditetapkan. Tidak tercapai disebabkan karena kondisi dan jumlah alat angkut yang sangat minim dan kondisi kendaraan yang sudah sangat tua. Lebih menurun dibandingkan Tahun 2012, persentase penanganan sampah terealisasi 84% dari 85% target yang ditetapkan.  Persentase sampah yang dikelola Sistem pengeloaan sampah di Kabupaten Bintan masih menggunakan pola sederhana yaitu pemilihan organic dan non organic yang selanjutnya, bagi sampah organic diproses pembuatan kompos guna konsumsi tanaman penghijauan dan taman – taman di Kabupaten Bintan, Sedangkan sampah non organic dipilah sampah plasti, sampah besi, sampah aluminium dan sampah tembaga dikumpul dan dijual ke Bank sampah atau kepengepul sampah. Berikut tabel persentase sampah yang dikelola : 

Tahun 2011 target 25, capainnya 21%







Dari target awal 35% persentase sampah yang dikelola, terealisasi hanya 21% atau 70%. Pengelolaan sampah dilakukan di TPA Sungai Enam, saat ini sangat minim sarana pengolahan sampah sehingga banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik.  Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R pada tahun 2013 ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 10% dan terealisasi hanya 4% atau 40%. Sedangkan Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R pada tahun 2012 ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 9% dan terealisasi hanya 4% atau 44,44%. Realisasi volume pengurangan sampah melalui 3R sangat rendah, hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dan sarana TPS 3R yang tersedia. 4 - 184


 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Target awal 2013 adalah 115 rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan terealisasi 39 atau 34 % sedangkan tahun 2012 terealisasi 36 atau 31,30%. Rendahnya realisasi indikator ini disebabkan kurang tersedianya TPS dipemukiman penduduk, sebab penyebaran penduduk yang jarang dan jarak yang jauh. Untuk TPS yang ada hanya terdapat dikota Kijang dengan rasio 1:1000 SASARAN STRATEGIS 42. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

Target 144.000 m2

Realisasi 142.500 m2

% 98,95%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk Program pengelolaan Tempat Pemakaman Umum merupakan SOT baru di DKPP berdasarkan Perda No.8 Tahun 2011 dan kegiatan TPU dimulai pada tahun 2011 pada tahap pengumpulan data dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bintan. Sehingga pada tahun pertama (tahun 2011 DKPP menargetkan pada tahun hanya 5 kecamatan saja. Dan perhitungan pengembangan terhadap bertahap target berikutnya untuk 10 Kecamatan sampai tahun 2015. Perkembangan rasio tempat pemakaman umum (TPU) per 1000 penduduk dapat dilihat : 

Tahun 2011 target 104,72 ha, capainnya 31,366,2ha (29,9%)



Tahun 2012 target 104,72 ha, capainnya 39.474,2 (37,6%)



Tahun 2013 target 104,72ha, capaiannya 120. Ha. Hal ini menunjukkan bahwa capaian 2013 melebihi target ditentukan capainnya surplus 15,28 ha.

4 - 185


SASARAN STRATEGIS 43. Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Kerusakan Kawasan Hutan

Target

Realisasi

%

73%

72.5%

99,31%

240 ha

225.10 ha

93,79%

54 ha

48.25 ha

89,35%

10 ha

8.50 ha

85%

50%

50%

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat tahun 2013 adalah 72,5%, dari target 73 % sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 30,00% atau capaian kinerjanya hanya 41,37%. Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan cara melakukan konservasi dan reboisasi hutan dan lahan dan perlombaan penghijauan kehutanan serta pengamanan dan perlindungan hutan. Kemudian melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan dengan cara paduserasai peta (TGHK) dengan tata ruang Kabupaten Bintan.

4 - 186


 Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Luas hutan lindung yang dirambah 6 hl, hl sei jago 13,92 ha, hl gunung kijang 28,2 hl, hl gunung lengkuas 240 ha, hl sei pulai 200 ha, hl gunung bintan besar 5 ha, hl gunung bintan kecil 0,5 ha ditahun 2013 adalah 93,70%, dari target 240 ha terealisasi 225,10 ha sedangkan tahun 2012 luas hutan lindung yang dirambah 40%. Luas hutan di kabupaten Bintan pada tahun 2011 sekitar 4.490,60 Ha. Semuanya termasuk hutan lindung, yang tersebar hampir disemua kecamatan. Hutan Lindung Gunung Bintan Besar di kecamatan Teluk Bintan seluas 280 Ha, Hutan Lindung Sei Jago di kecamatan Bintan Utara seluas 1.629,60 Ha, Hutan Lindung Gunung Bintan Kecil seluas 308 Ha di kecamatan Teluk Sebong, Hutan Lindung Gunung Lengkuas dan Hutan Lindung Sei Pulai masing-masing seluas 1.071,80 Ha dan 441,20 Ha di kecamatan Bintan Timur dan di kecamatan Gunung Kijang ada Hutan Lindung Gunung Kijang seluas 760 Ha.  Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah penebangan liar di sei pulai 15 ha, sei jago 868,68 ha, gunung lengkuas 54 ha, gunung kijang 183 ha, gunung bintan 3 ha ditahun 2013 ditargetkan 54

ha,

terealisasi 48,25 capaiannya 89,35% . Ditahun 2012, jumlah penebangan liar 40 ha dari target 868,68 ha. Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemeliharaan hutan lindung sei jago 150 ha, penanaman bibit KBR sebanyak 16 kelompok tani dan pembuatan kebun KBR sebanyak 26 kelompok tani. Upaya pembangunan kehutanan dari berbagai aspek terus dilakukan diantaranya dengan mengadakan perlombaan penghijauan kehutanan tingkat desa di Kabupaten Bintan.

4 - 187


 Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah kebakaran 6 hutan lindung, sei jago 30 ha, gunung kijang 5 ha, gunung lengkuas 10 ha, sei pulai 2 ha dan gunung bintan kecil 0,5 ha tahun 2012 adalah 10 ha, sedangkan tahun 2013 mencapai 8,5 ha dari target 10 ha jumlah kebakaran hutan lindung mencapai 49,33 ha.  Kerusakan Kawasan Hutan Luas Hutan di Kabupaten Bintan pada Tahun 2011 sekitar 4.490,60 ha, semuanya termasuk hutan lindung yang tersebar di semua Kecamatan. Hutan Lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan seluas 280 ha, hutan Sei jago di Kecamatan Bintan utara seluas 1.629,60 ha Kerusakan kawasan hutan ditahun 2013 50 % adalah 23.235,47 ha, angka ini menurun sebesar 0,31% (129,03 ha) dari tahun sebelumnya. Kerusakan kawasan hutan ditahun 2012 adalah 23.235,47 ha, angka ini menurun sebesar 0,31% (129,03 ha) dari tahun sebelumnya. N o

Data Kerusakan Hutan Lindung Hutan Lindung

(ha)

1

HL. Sei Jago

2

HL. Gunung Bintan Kecil HL. Gunung Bintan Besar HL. Gunung Kijang HL. Gunung Lengkuas

3 4 5

2011

%

Ket

2012 (ha)

%

303

18,59

297,97

18,24

63

20,45

63

20,45

58

20,71

58

20,71

264

34,74

264

34,74

222,5

20,76

222,5

20,76

243

55,07

243

55,07

60,05

22,087

59,69

6

HL. Sei Pulai

7

HL. Catchment Area

22.217

Jumlah

23.364 ,5

23,235 ,47

Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Kabupaten Bintan : 1) Pemantapan kawasan hutan 4 - 188


Ket

2) Rehabilitasi hutan, lahan kritis dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 4) Revitalisasi pemanfaatan hutan 5) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan 6) Penguatan kelembagaan kehutanan. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka tahun 2011-2015, melalui dinas Petanian dan Kehutanan melaksanakan program teknis, yaitu : 1) Program inventarisasi dan pemetaan sumber daya 2) Program konservasi, keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan 3) Program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) SASARAN STRATEGIS 44. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Target

Realisasi

%

70%

0%

0%

0%

13%

13%

10%

10,83%

108,3%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Pemanfaatan air bawah tanah dikelola oleh Distamben Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan yang mengatur tentang ruang lingkup pengawasan disetiap daerah belum diatur.

4 - 189


 Pertambangan tanpa ijin Pertambangan tanpa ijin ditahun 2013 sebanyak 13 penambangan liar yang mayoritasnya tambang rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat, ditahun 2012 Pertambangan tanpa ijin

4 perusahaan terjadi peningkatan 9 perusahaan yang

melakukan pertambangan tanpa ijin. Sepanjang tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan dilapangan untuk menimalisir pertambangan ilegal. Beberapa hambatan yang dialami adalah letak lokasi –lokasi tambang yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan masih menimbulkan kesulitan dalam pengawasan serta proses penertiban tambang tanpa ijin yang kerap kali terkendali oleh kepentingan pihak tertentu. Sepanjang tahun 2005 sampai dengan 2008 ada beberapa perusahaan pertambangan yang diaudit. Dimana perkembangan hasil audit oleh tim optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (OPN) untuk pembayaran iuran pajak pada umumnya sudah dilaksanakan yaitu.  Pada Tahun 2005 s/d 2008 sebagian besar sudah dibayarkan perusahaan yang diaudit adalah : Perusahaan Granit ( Bina Riau Jaya dan Sindo Mandiri) Perusahaan Bauksit 1. Harap Panjang 2. Bina Dompak Indah 3. Bintang Cahaya Terang 4. Gunung Kijang Jaya Lestari 5. Gunung Bintan Abadi 6. Wahana Karya Suksesindo Utama 7. Tri Dinasti Mulia 8. Gunung Sion 9. Danpac Resources  Pada Tahun 2008 s/d 2010 sebagian besar sudah dibayarkan perusahaan yang diaudit adalah : PT.Bina Dompak Indah PT. Gunung Kijang Jaya Lestari PT.Gunung Bintan Abadi 4 - 190


PT.Gunung Sion PT.Danpac Resources  Pada Tahun 2010 s/d 2013 kegiatan ini dalam proses kegiatan di Tahun 2013 dan perusahaan yang akan diaudit : PT.Wahana Karya Suksesindo Utama PT.Tunggul Ulung Makmur PT. Harap panjang PT.Lobindo Dikarenakan pada tahun 2011 perusahaan yang berproduksi 15 perusahaan dan pada tahun 2012 yang beroperasi 9 perusahaan dan di tahun 2013 dimana perusahaan tambang khususnya bauksit untuk penjualan atau produksinya disetop dikarenakan penjualan harus dalam bentuk alumina dan bukan barang mentah lagi sesuai dengan permen ASDM No.7 Tahun 2012 dan direvisi lagi dengan permen ESDM no. 20 tahun 2012.  Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB target 10% terealisasi 10,83% yang mana capaiannya 10,83% Jenis bahan galian yang banyak di tambang adalah bauksit , kemudian granit dan pasir darat. PT. Antam Kijang yang merupakan perusahaan pertambangan bauksit pada tahun 2010 di tutup, karena selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari produksi maupun volume ekspor bauksit. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, 2009 – 2011 No

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

1


5.74

5.78

5.78

11.02

11.02

10.98

10,83

51.29

50.98

50.72

51,06

2 3

4 - 191


5,82

4 5 6 7 8 9

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

0.32

0.32

0.32

0,31

3.74

3.77

3.78

3,28

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – Jasa

19.87

20.19

20.50

20,38

3.77

3.75

3.74

3,68

1.46

1.46

1.47

1,45

2.79

2.76

2.75

2,64

100.00

100.00


C.

100.00

AKUNTABILITAS KEUANGAN Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2013,

disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu. APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. 2.

Pendapatan Belanja Defisit

3.

Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

4 - 192

Rp. 810.872.827.468.00 Rp.1.023.986.023.276.77 Rp(213.113.195.808,77) Rp.219.113.195.808,77 Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 213.113.195.808,77


A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Guna memenuhi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, baik itu menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya: 1.

Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan;

2.

Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

3.

Melaksanakan pendataaan administrasi pajak dan retribusi daerah;

4.

Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisisan SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omzet yang kena pajak;

5.

Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin;

6.

Sosialisasi peraturan perpajakan daerah;

7.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan;

8.

Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya;

9.

Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);

10. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah;

4 - 193


2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2013 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 11,57% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 3,03%, dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 15,46% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 1,19% dibandingkan target penerimaan tahun 2012. Adapun target penerimaan daerah tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1 : Target Penerimaan Daerah Tahun 2012-2013 NO 1

2

3

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

TARGET

%

2012

2013

130,138,946,500.00

134.088.654.257,00

103.03

105,780,100,284.00 4,872,228,000.00

103.221.100.000,00 7.499.000.000,00

(97,58) 153,91

4,666,718,216.00

7.489.334.257,00

160,48

14,819,900,000.00

15.879.220.000,00

107,15

511,936,167,735.00

591.072.758.200,00

115,46

263,269,279,735.00

280.755.964.200,00

106,64

232,884,448,000.00

288.685.934.000,00

123,96

15,782,440,000.00

21.630.860.000,00

137,06

84,701,743,997.00

85.711.415.011,00

101,19

726,776,858,232.00

810.872.827.468,00

111,57

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013 4 - 194


Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2012, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,18%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 0,09%, dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 6,49%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 13,00%. Kenaikan realisasi penerimaan dari dana perimbangan terutama disebabkan terealisasinya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang lebih besar dari target APBD karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan selama tahun 2013, sedangkan kenaikan realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2011 baru diterima Kas Daerah Kabupaten Bintan tahun ini. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 20122013 (dalam rupiah) NO 1

2

3 4 - 195

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain

REALISASI 2012

2013

%

136,198,249,592.87 136.080.703.306,04 (99,91) 107,697,659,311.96 103.498.450.682,70 (96,10) 6,818,075,635.26

7.529.058.472,91

110,42

4,666,718,216.00

7.551.057.329,00

161,80

15,958,281,328.76

17.502.136.821,43

109,68

630,295,541,906.00 671.229.402.784,00

106,49

381,628,653,906.00 360.912.608.784,00 (94,57) 232,884,448,000.00 288.685.934.000,00

123,96

19,188,721,551.00 21.630.860.000,00 96,136,146,843.00 108.642.615.724,57

112,72 113,00


Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Sumber :

862,629,938,341.87 915.952.721.814,61

106,18

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan yang diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3 : Realisasi pendapatan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2013 (dalam rupiah) PENDAPATAN TARGET REALISASI

SELISIH LEBIH/(KURANG)

NO

SKPD

1 2 3 4

DPPKD DISDUK DAN CAPIL DINAS KESEHATAN RSUD

803,538,827,468.00 25,000,000.00 404,000,000.00 375,828,500.00

907,876,172,046.70 12,100,000.00 526,016,000.00 668,350,909.91

104.337.344.578,70 (12.900.000,00) 122.016.000,00 292.522.409,91

5

BPMPD DINAS PERHUBUNGAN BAPPEDA DINAS PEKERJAAN UMUM

2,305,349,000.00

2,812,052,912.00

506.703.912,00

4,183,680,000.00 5,142,500.00

3,326,082,446.00 6,592,500.00

(857.597.554,00) 1.450.000,00

35,000,000.00

65,355,000.00

30.355.000,00

810,872,172,046.70

915,952,721,814.61

104.419.894.346,61

6 7 8

Total

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini DPPKD, yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, bantuan keuangan dari provinsi, dan penyesuaian dan otonomi khusus dan dana alokasi percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

4 - 196


Tabel 3.4

: Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 URAIAN

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KESEHATAN Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SOSIAL Dinas Sosial KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah KEBUDAYAAN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 4 - 197

TAHUN 2013 ANGGARAN (Rp) 973.063.807.969,77 201.546.864.630,00 201.546.864.630,00 93.329.734.809,00 73.760.628.416,00 19.569.106.393,00 189.089.202.243,00 189.089.202.243,00 14.102.478.167,00 14.102.478.167,00 19.946.819.187,00 19.946.819.187,00 30.657.241.170,00 7.952.816.600,00 22.704.424.570,00 6.663.008.202,00 6.663.008.202,00 5.336.258.897,00 5.336.258.897,00 7.085.442.012,00 7.085.442.012,00

% 95,03 % 19,68 % 9,14% 18,46 % 1,38% 1,94% 2,99%

0,65% 0,52% 0,69%

7.479.706.796,00

0,73%

7.479.706.796,00 6.274.159.249,00

0,61%

6.274.159.249,00 16.732.574.791,00 16.732.574.791,00

1,63%

31.219.842.398,00

3,05%

6.534.200.251,00 18.160.107.775,00 6.525.534.372,00 319.784.414.145,77

31,23


UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Gunung Kijang Kecamatan Teluk Bintan Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Teluk Sebong Kecamatan Tambelan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kecamatan Toapaya Kecamatan Bintan Pesisir Kecamatan Mantang KETAHANAN PANGAN Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana KEARSIPAN Kantor Perpustakaan dan Arsip URUSAN PILIHAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Kehutanan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pertambangan dan Energi KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan JUMLAH

% 7.298.504.652,00 711.365.000,00 58.717.517.220,00 29.034.542.324,00 159.423.939.737,77 13.789.655.142,00 7.401.664.579,00 6.788.115.616,00 4.080.051.209,00 4.122.016.180,00 6.929.230.801,00 4.118.411.147,00 3.822.812.197,00 3.899.914.013,00 3.860.038.890,00 2.842.627.050,00 2.944.008.388,00 7.466.854.991,00

7,29%

7.466.854.991,00 13.688.886.561,00 13.688.886.561,00 2.660.319.721,00 2.660.319.721,00 50.922.215.307,00 11.812.589.823,00 11.812.589.823,00 19.624.473.214,00 19.624.473.214,00 19.485.152.270,00 19.485.152.270,00 1.023.986.023.276,7 7

1,33%

0,26% 4,97% 1,15% 1,91% 1,90% 100%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Pengalokasian Belanja Daerah Tahun 2013 terdiri atas: a.

4 - 198

Kebijakan Belanja Tidak Langsung


Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Pengalokasian belanja pegawai mengalami peningkatan, kebijakan ini lebih disebabkan karena penambahan jumlah pegawai dan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan atas beban kerjanya. Terhadap komponen belanja bunga tidak dialokasikan anggaran tersebut pada tahun 2013, sedangkan untuk bantuan sosial dan hibah pemerintah daerah mengambil kebijakan tetap mengalokasikan anggarannya hal ini diupayakan guna memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu atas beban ekonomi yang terus bertambah akibat kenaikan harga-harga serta perbaikan strata sosial dalam masyarakat. Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan hal ini diupayakan guna membantu proses demokratisasi dan otonomi pemerintahan desa yang mana pada tahun yang bersangkutan sebagian desa mengalami pergantian kepemimpinannya dan telah mulai dilaksanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan pada belanja tidak terduga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sesuai dengan

kondisi

dan

pengembalian

pendapatan

tahun-tahun

sebelumnya. b.

Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan

pelaksanaan program

dan

kegiatan.

Belanja

langsung

dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honoraium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Tabel 3.5 : Prosentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja APBD tahun 2013 4 - 199


URAIAN

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kearsipan Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan

PERSENTASE TERHADAP TOTAL Belanja Belanja Tidak Langsung Langsung

%

14.82%

6.88%

4.13%

8.09%

0.45%

10.99%

0.00% 0.42% 0.39% 0.53% 0.28%

1.75% 0.96% 1.55% 2.47% 0.37%

21.70 % 12.22 % 11.44 % 1.75% 1.38% 1.94% 3.00% 0.65%

0.00%

0.20%

0.20%

0.00%

0.16%

0.16%

0.20% 0.28% 0.30% 0.28% 0.30% 0.00%

0.33% 0.42% 0.42% 0.34% 0.59% 0.16%

0.53% 0.70% 0.72% 0.62% 0.89% 0.16%

1.82%

1.23%

3.05%

17.09%

14.08%

0.35% 0.24% 0.09% 0.42% 0.00% 0.28% 0.00% 0.43% 43.10%

0.33% 0.74% 0.17% 0.72% 0.08% 1.64% 0.75% 1.48% 56.90%

31.17 % 0.68% 0.98% 0.26% 1.14% 0.08% 1.92% 0.75% 1.91% 100%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Alokasi tersebut di atas dapat dilihat dari kebijakan belanja dari urusan pemerintahan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan. 4 - 200


Tabel 3.6

: Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2013 URAIAN

TAHUN 2013

%

Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

70.496.069.770,00 48,142.065.036.00 21.829.004.734.00

6.88%

525.000.000,00 82.884.867.822,00 8.09% 38.837.734.416.00 11.922.012.968.00 32.125.120.438,00 112.570.065.071.00 10.99% 112.570.065.071.00 17.914.560.000.00 1.75% 17.914.560.000.00 25.245.510.170.00 2.46% 5.153.894.600.00 20.091.615.570,00 3.810.916.202.00 3.810.916.202.00

0.37%

1.641.626.201.00

0.16%

1.641.626.201.00 3.330.449.897.00 3.330.449.897.00 4.253.293.012.00 4.253.293.012.00 4.378.885.796.00 4.378.885.796.00 1.625,000,000.00 1.625.000.000.00 12.629.084.398,00

0.32% 0.41% 0.42% 0.16% 1.23%

3.939.366.251,00 5.747.894.775.00 2.941.823.372,00 340,780,328,339.00 33.28% Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013 Dari program kegiatan tersebut diketahui bahwa program yang termasuk pelayanan

dasar

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

tahun

penganggarannya telah mencapai 33,28% dari total anggaran. 4 - 201


2013

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Target anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bahwa belanja daerah sebesar Rp. 1.023.986.023.276.77 mengalami peningkatan sebesar 13,82% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran 2013 (unoudited) adalah sebesar Rp.920.692.185.111.00. Dengan demikian perbandingan antara target anggaran belanja dan realisasi belanja menunjukkan penyerapan APBD tahun anggaran 2013 sebesar 89,91 %. Tabel 3.7 : Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2013 (dalam rupiah) No 5 5.1

Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

Anggaran Setelah Perubahan

441,319,104,630.77

Realisasi

388,464,992,266.00

5.1.1

Belanja Pegawai

342,400,119,388.77

5.1.3 5.1.4 5.1.5

Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

580.000,000.00 24,038,170,000.00

301,154.215.004,00 413,810,000,00 21,696.340.100,00

30,453,426,549.00

24.799.026.461.00

5.1.7

5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

41,847,388,693.00

%

88.02 87.95 71.35 90.25 81.43

96.54 40,401.600.701,00

2,000,000,000.00

0.00

582,666,919,646.00

0 532,227,192,845.00

91.34

77.760.681.726.00

68.226.952.629.00

87.73

235,042,677,745.00 269,863,559,175.00 1,023,986,023,276.77

217.027.620.834.00 246.972.619.382.00 920.692.185.111.00

92.33 91.51 89.91

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013

4 - 202


3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi SILPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2012 sebesar Rp.219.113.195.808.77 (setelah audit/audited). Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun

2013

berupa

penyertaan

modal

pemerintah

daerah

sejumlah

Rp.6.000.000.000,00 diperuntukkan penyertaan modal di PT. Bank Riau sebesar Rp.4.000.000.000,00. dan BPR Bintan Dana Bergulir sebesar Rp.2.000.000.000,00 Jika dibandingkan dengan target anggaran penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.6.000.000.000,00 maka realisasinya mencapai 100%. Tabel 3.7 : Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 (dalam rupiah) NO

URAIAN

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2 6.2.3 6.2.4

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

ANGGARAN

REALISASI

219.113.195.808.77

208.402.679.357.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219.113.195.808.77

208.402.679.357.32

-

-

6.000.000.000.00

6.000.000.000.00

6.000.000.000.00

6.000.000.000.00

213,113,195,808.77

202,402,679,357.32

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2013

4 - 203


Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4-1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2013

Recommend Documents