Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014 Bab

Kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif

secara

transparan

mengenai

keberhasilan

atau

kegagalan

dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah adalah akuntabilitas kinerja. Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban membuat sajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015 maupun RKPD Tahun 2014, sesuai ketentuan tersebut. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian Kabupaten Bintan Tahun 2014 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja /Perjanjian KinerjaPemerintah Kabupaten Tahun 2014 dengan realisasinya . Tingkat capaian kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 56

56

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Indikator kinerja

Target

Persentase kerukunan antar umat 100 beragama SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

100

100%

Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

<1

0,08

8%

90%

100%

111,11%

SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%. Indikator kinerja Tingkat pengangguran terbuka

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Rasio Penduduk yang bekerja

Target

Realisasi

%

8,50

5,18

60,94%

56,62

56,87

100,44

0.95%

0.94%

98.94%

SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah Indikator kinerja Target Realisasi % Indeks Pendidikan

83,21

85.3

102.51%

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

8,22

9,06

110,21%

106,50%

105,63%

99,18%

93,50%

96,91%

103,64%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 57

57

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AMH)

93,50%

94,11%

100,38%

67,10%

71,18%

105,76%

75,63%

94,73%

125,25, %

60,00%

62,20%

103,66%

97,68%

98,33%

99,30% SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah penyelenggaraan festival seni 6 kali 12 kali 200% dan budaya SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar Indikator kinerja Angka Indeks Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup Angka Kelangsungan hidup bayi Persentase balita gizi buruk Cakupan balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Pelayanan Anak Balita ( Minimal 8 Kali ) Cakupan Neonantal dengan komplikasi yang ditangani

Target 75,10 70,40 99,55 < 1%

Realisasi 75,00 69,98 tahun 99,30 0.21

% 99,86% 99,40% 99,75 35%

<100

126

100.00%

114

80,20

70,35

80,00%

100,00%

125.00%

90 < 100%

70 95.86%

77,78% 108,73%

90

70%

77.78%

85

100.00

125%

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase koperasi aktif 87,38% 85,90% 98,30% Persentase UMKM Aktif 1.7 unit 1.675 unit 108% SASARAN STRATEGIS


Bab 3 - 58

58

Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%. Indikator kinerja Target Persentase Peningkatan 3,97 juta Pendapatan Per Kapita Nelayan SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

4,17 juta

105,00%

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00% Indikator kinerja Target Realisasi % Kontribusi Sektor Pariwisata 24,00 20,76% 86,5% terhadap PDRB Jumlah Kunjungan Wisatawan 580.000 502.270 86,59 Lama Wisatawan (hari ) mancanegara 4 hari 3 hari 75% dan nusantara Pengeluaran wisatawan (harian ) USD900/Rp. Rp.8,4 juta 210% mancanegara (USD) dan nusantara 4000.000 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%. Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase kontribusi pertanian 7,60% 5,70% 75,00% terhadap PDRB SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Indikator kinerja Target Realisasi % Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP

721

700

80.1

96%

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

sudah

sudah

5 pasang

809 pasang

100%

83,43% 100%

48

65 org

103

56

73,84% 16180 56 %

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Indikator kinerja Target Realisasi % Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 59

59

Cakupan Pelayanan Bencana 100 Kebakaran Kabupaten. Persentase kejadian bencana sosial 100 yang ditangani SASARAN STRATEGIS

100

100%

100

100

Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Peningkatan Pendapatan 174,78 M 191,07 M 109,00% asli daerah SASARAN STRATEGIS Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Indikator kinerja Angka kriminalitas yang tertangani

Target 5,50 %

Cakupan petugas Perlindungan 149 % Masyarakat linmas di Kabupaten /kota SASARAN STRATEGIS

Realisasi 16,33%

% 296%

100%

67,11%

Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat Indikator kinerja Target Realisasi % Jumlah pengunjung perpustakaan 17.600 16.987 orang 95.51 per tahun orang SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Indikator kinerja Target Persentase tingkat kemantapan jalan 95% SASARAN STRATEGIS

Realisasi 95%

% 100,00%

Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Indikator kinerja Rasio izin trayek per 1.000 Penduduk

Target

Realisasi

%

3,80

4,00

105,00%

SASARAN STRATEGIS Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Indikator kinerja Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Target

Realisasi

%

94,50

93,68

99,13


Bab 3 - 60

60

SASARAN STRATEGIS Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 % Persentase penanganan penyandang 34% 43,00% 120,00% Masalah kesejahteraan sosial SASARAN STRATEGIS Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Indikator kinerja Target Realisasi % Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45 2,45 orang 168% Indikator kinerja Target Realisasi % SASARAN STRATEGIS Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Indikator kinerja Target Cakupan pengawasan terhadap 100% pelaksanaan amdal SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

100%

100%

Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88% Indikator kinerja Target Persentase penanganan sampah 87% SASARAN STRATEGIS

Realisasi 86%

% 99,71%

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Indikator kinerja Target Realisasi % Persentase Luas ruang terbuka hijau 100.00 133.81 m2 133,81% yang dikelola SASARAN STRATEGIS Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha. Indikator kinerja Target Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan 73,50% program reboisasi atau hutan rakyat SASARAN STRATEGIS

Realisasi

%

80,40%

109,38%

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan Indikator kinerja Target Realisasi % Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 61

61

Reklamasi Lahan pasca tambang Perusahaan pertambangan yang diaudit

B.

9000 15 perusahaan

3242

36%

6 perusahaan

40%

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Capaian

Indikator

sasaran

terhadap

Indikator

Kinerja

utama

(IKU)

Kabupaten Bintan yang dituangkan didalam Penetapan Kinerja /Perjanjian Kinerja Kabupaten 2014 selama Tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentase capaian sangat rendah. Secara umum Pemerintah Kabupaten Bintan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015. Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 berjumlah 46 (empat puluh enam) sasaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membanding antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya. SASARAN STRATEGIS . Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase kerukunan antar umat beragama

Target

Realisasi

%

100

100

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Kerukunan Antar Umat Beragama Dari target indikator Persentase Kerukunan Antar Umat Beragama 100 %


Bab 3 - 62

62

yang telah ditetapkan, terealisasi 100% atau 100%. Untuk mencapai indikator ini, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan sosialisasi pembauran bangsa yang diikuti oleh tokoh agama, anggota masyarakat serta pemuda dan melakukan sarasehan kerukunan antar umat beragama dan mengadakan rapat / sarasehan dan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Rapat koordinasi kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan rapat koordinasi forum kerukunan kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dilaksanakan di 10 Kecamatan. Dengan adanya wadah forum kerukunan umat beragama meminimilisir konfik antar pemeluk umat beragama sehingga tercipta kerukunan umat beragama, juga dalam hal pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bintan, melalui kegiatan diatas pada waktu rapat/saresehan, FKUB dan FKBM para yang melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh pemuda diajak bersilaturahmi melalui ini para Tokoh tersebut menyampaikan tidak ada perselisihan antar umat beragama sehingga persentase kerukunan antar umat beragama dapat tercapai 100% . Berikut adalah rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Bintan Tahun 2014 Tabel 3.1 JUMLAH RUMAH IBADAH DIKABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 RUMAH IBADAH

JUMLAH

MASJID

167

MUSHOLAH

175

GEREJA

16

GEREJA KATEDRAL

11

PURA

1

VIHARA

6

CETIYA

12

KLENTENG

12

JUMLAH

400

Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2015

Disamping itu sikap hidup antar pemeluk agama yang saling menghormati upacara

perayaan

keagamaan

tanpa

adanya

gangguan

keamanan

setiap

pelaksanaanya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan keresahan warga pemeluk agama lain pada setiap pelaksanaan upacara keagamaan di lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 63

63

masyarakat Kabupaten Bintan. Kondisi hubungan antar umat beragama yang harmonis sangat membantu bagi pembangunan daerah, kondisi ini juga bermanfaat bagi perkembangan wisata ritual yang ada di Kabupaten Bintan, hal ini menciptakan kunjungan wisatawan lokal maupun asing dalam melaksanakan kunjungan ritual keagamaan menjadi aman tanpa ada gangguan. Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan pembangunan dibidang mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseim-bangan dan keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan beragama yang harmonis antara umat beragama di daerah ini telah terjalin dengan kokoh. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, komposisi penduduk kabupaten Bintan berdasarkan agama yang dipeluk yaitu 86,47 persen beragama Islam, 2,04 persen Khatolik, 3,74 persen Protestan, 0,27 persen Budha, 7,34 persen Hindu dan 0,15 persen beragama lainnya. Data yang bersumber dari Kantor kementrian agama, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 presentase agama yang dipeluk yaitu, 85,74 persen memeluk agama islam, 2,02 persen agama katholik, 5,73 persen agama protestan, 4,99 persen agama budha, 0,34 persen agama hindhu, 1,16 persen menganut kong hu chu. Sedangkan Untuk tahun 2014 dapat dilihat di Tabel Berikut Jumlah Penduduk Menurut Agama: Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan di Kabupaten Bintan, 2014 NO

KECAMATAN

ISLAM

1

GUNUNG KIJANG

10.149

2

BINTAN TIMUR

3

BINTAN UTARA

4

TELUK BINTAN

9.779

5

TAMBELAN

6

TELUK SEBONG

7

KRISTEN

BUDHA

KATOLIK

KONGHUCU

HINDU

KEPERCAYAAN

171

649

507

39

2

-

35.677

1.422

3.057

512

5

6

5

18.076

1.510

1.068

228

5

46

-

87

311

13

81

1

-

4.129

-

12

1

-

-

-

12.227

813

958

785

286

96

-

TOAPAYA

8.689

214

229

61

4

-

8

MANTANG

4.088

7

84

7

-

-

-

9

BINTAN PESISIR

7.412

75

340

16

2

-

-

1.189


Bab 3 - 64

64

10

SERI KUALA LOBAM TOTAL

11.705

2.660

169

521

67

15

-

121.931

6.959

7.837

2.819

546

170

5

Sumber: Data SIAK Disduk dan Capil Bintan Tahun 2014

Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1. Terbatasnya jumlah maupun kualitas SDM aparatur dalam melaksanakan tugastugas deteksi dini. 2. Terbatasnya dukungan dana operasional bagi komunitas intelijen yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Bintan sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal. b. Solusi 1. Menambah jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan yang serta mengikutkan Pegawai berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau maupun di Pusat. 2. Mengusulkan peningkatan dukungan dana operasional dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan sistem koordinasi bagi komunitas intelijen di Kabupaten Bintan. SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

8,50

5,18

60,94%

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

56,62

56,87

100,44

Rasio Penduduk yang bekerja

0.95%

0.94%

98.94%

Tingkat pengangguran terbuka

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


Bab 3 - 65

65

 Tingkat pengangguran terbuka Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sasaran stategis menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00% belum tercapai, Angka capaiannya sebesar 5,18%, lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Indikator Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Semakin kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan semakin rendahnya angka pengangguran. Angkatan kerja yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang menggunakan pelaporan AK I cenderung menurun, Hal ini disebabkan lowongan kerja disektor formal menurun sedangkan sektor informal meningkat sangat signifikan dan tenaga kerja tersebut tidak mendaftarkan dirinya. Sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap angka pengangguran terbuka.  Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2011 dari target 33,54 % realisasi 36,39 %, tahun 2012 dari target 39,94 % menjadi 47,51 % sesuai dengan pencapaian target yang ditetapkan pada prioritas RPJMD namun pada tahun 2013 dari target 47,55 % realisasi 47,46 % terjadi penurunan yang tidak signifikan, pada tahun 2014 capaian indikator sebesar 56,87% terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya dan sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 56,62%. Indikator ini berhubungan dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (kesempatan kerja) dibanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (melalui Ak.I). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan semakin besarnya kesempatan pencari kerja untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada di perusahaan. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dari tahun 2011 -2014


Bab 3 - 66

66

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.3. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014 Uraian 1. Penduduk Usia Kerja (orang) 2. Angkatan Kerja 3. Bekerja 4. Mencari Kerja 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2011

2012

2013

2014

131.559 132.551 103.272 101.253 73.428

73.783

73.662

78.134

65.186

66.399

65.998

73.547

2.432

3.245

2.090

1.971

55,81

54,06

71,33

77,17

6,7

5,39

5,23

5,18

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2014 Grafik 3.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Tahun2011- 2014

Penduduk usia kerja cenderung menurun, hal ini disebabkan adanya perpindahan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja seperti melanjutkan pendidikan, berumah tangga dan sebagainya. Hal ini berbanding terbalik dengan angkatan kerja yang meningkat. Peningkatan angkatan kerja ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 67

67

disebabkan oleh meningkatnya kesempatan kerja pada sektor informal, hal ini diikuti oleh meningkatnya penduduk yang bekerja. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan berdasarkan Upah Minimum dari Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel : Tabel 3.4 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan berdasarkan Upah Minimum Tahun 2010-2014 No 1 2 3

Uraian Jumlah Perusahaan Upah Minimum Provinsi Upah Minimum Kabupaten

2010

2011

2012

2013

2014

172

182

173

177

177

1.015.000

1.365.087

1.665.000

925.000 975.000

925.000 975.000 1.225.000 1.900.000 2.283.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Jumlah perusahaan pada tabel 3.4 adalah jumlah perusahaan yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan. Grafik 3.2 Perbandingan UMP dengan UMK Bintan Tahun 2010-2014


Bab 3 - 68

68



Rasio Penduduk yang bekerja

Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 capaiannya sebesar 0,94 hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu 0,95. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa dari angkatan kerja yang ada sebanyak 94% sudah bekerja dan hanya 6% yang belum bekerja, hal ini menunjukkan kecilnya angka pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010. Pada Tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja dengan target 0,94 dan realisasi 0,89 dengan persentase 94,68 %. Pada tahun 2012

Rasio penduduk yang bekerja dari target 0,93% (76.414 jumlah bekerja dibagi 81.890 jumlah angkatan kerja) dapat terealisasi 0,89% (66.399 jumlah bekerja dibagi 73.783 jumlah angkatan kerja). Untuk tahun 2014 rasio penduduk yang bekerja terjadi peningkatan dari taget tahun dan realisasi tahun 2013, tahun 2014 dengan target 0,95 terealisasi 0,94 % atau 98,94 %. Peningkatan ini disebabkan tersedianya kesempatan kerja diperusahaan perusahaan di Kabupaten Bintan. Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan adalah menciptakan peluang kerja yang lebih luas, agar angka pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga agar mempunyai daya saing, maka Arah Kebijakan yang diambil antara lain Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

serta Penyelenggaraan Latihan Ketenagakerjaa, kebijakan ini diambil agar angka pengangguran dapat diturunkan, yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi bursa kerja melalui media cetak maupun elektronik (Website Bursa Kerja On Line); penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan dunia kerja, serta melalui pembinaan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan swasta. Tenaga Kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan.


Bab 3 - 69

69

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demogfrafi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimabangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan meyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Namun jumlah penduduk yang bekerja tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada, hal ini dikarenakan sering terjadi

mismatch dalam

pasar kerja. Berdasarkan survei tenaga kerja ( SAKERNAS ) 2013 terdapat 63.726 jiwa penduduk Angkatan kerja dan sekitar 93,43 persen diantaranya telah bekerja, sebagian besar, yaitu sekitar 32,27 persen pekerja sektor pertanian. Sektor-sektor berikutnya yang cukup

besar

peranannya

dalam

ketenagakerjaan

diantaranya

sektor

perdagangan ( 17,92 persen ),jasa (14,14) dan industri pengolahan (13,42). SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

Target

Realisasi

%

<1%

0,08%

<1 %

90%

100%

111,11

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan disebabkan antara lain kurangnya intensitas pemeriksaan Norma Umum dan Norma K3 yang dilakukan oleh pihak Disnaker terhadap perusahaan, sehingga perusahaan kurang menerapkan norma tersebut dan berakibat pada intensitas kecelakaan kerja. Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 70

70

cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 namun masih dibawah angka 1 seperti yang ditargetkan. Pada tahun 2014 angka kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian sebesar 0,08% dengan rincian jumlah kecelakaan yang menyebabkan luka berat dan kematian sebanyak 13 (tigabelas) orang dari jumlah tenaga kerja 15.905 orang. Rendahnya angka kecelakaan kerja mengindikasikan bahwa pengusaha dan pekerja telah mengerti dan menjalankan peraturan tentang kecelakaan tenaga kerja UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan dijabarkan dalam peraturan-peraturan menteri tentang peraturan-peraturan terkait. Dengan demikian sasaran strateggis RPJMD terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan telah tercapai dengun bidsa ditekannya angka Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian di bawah angka <1. Sedangkan Pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang diperiksa tercatat 48 perusahaan dari 177 perusahaan yang ada. Pelanggaran Norma Kerja tercatat 7 (tujuh) perusahaan dan pelanggaran terhadap Norma K3 tercatat 4 (empat) perusahaan. Jumlah kecelakaan yang terjadi tercatat 178 kasus, cidera ringan 145 kasus, cidera berat 27 kasus, cacat 5 kasus dan meninggal 1 kasus (sumber data : PT. Jamsostek cabang Tanjungpinang) dan untuk Tahun 2013 jumlah kecelakaan yang terjadi semakin meningkat yang terjadi tercatat 235 kasus, cidera ringan 231 kasus, cidera berat 3 kasus dan meninggal 1 kasus. Keberadaan lembaga yang mengurus ketenagakerjaan sangat penting dalam membangun dunia kerja yang produktif dan kondusif. Lembaga tersebut selain Dinas Tenaga kerja, juga ada PT. Jamsostek dan Pengadilan Hubungan Industrial. PT. Jamsostek berperan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada pekerja Indikator

Persentase kecelakaan kerja

yang menyebabkan luka berat

dan kematian Pada Tahun 2013 terealisasi 0,02% dari Target < 1% atau terealisasi <1% pada tahun 2012 terealisasi 0,15% dari <1% target yang ditetapkan atau 100%. Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.5.


Bab 3 - 71

71

Tabel 3.5. Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2010-2014 No

Jenis Kecelakaan

Tahun

1

Kecelakaan ringan

2010 282

2

Kecelakaan berat

4

0

27

3

11

3

Meninggal

0

5

1

1

2

286

138

173

235

145

Jumlah

2011 133

2012 145

2013 231

2014 132

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2014

Grafik 3.3 Jumlah Kecelakaan Kerja 2010-2014

Kebijakan Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bintan diambil agar pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dilaksanakan melalui pemeriksaan / pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan, pelaksanaan bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS (Penyidik Pengawas Negeri Sipil) serta

peralatan

pengawasan ketenagakerjaan.


Bab 3 - 72

72

 Persentase Kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

Capaian persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja

setiap tahunnya

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 capaiannya sebesar 100%, angka ini lebih besar dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa antara pihak yang berselisih yaitu pengusaha dan pekerja memiliki kata sepakat dalam penyelesaian kasus. Dari 20 kasus yang dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, kesemuanya dapat diselesaikan dengan rincian 11 kasus di Tingkat Perantara dan 9 kasus melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pada Tahun 2013 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan tercatat sebanyak 22 kasusyang melibatkan 434 tenaga kerja, 13 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara ( perjanjian bersama ) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan hubungan industrial, 1 kasus belum dapat diselesaikan dan penyelesaiannya masih dirundingkan secara bipatrit. Hal ini disebabkan kasus yang terjadi ditingkat perusahaan tidak dapat diselesaikan secara bipartit akibat kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dibandingkan Pada tahun 2012 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan tercatat sebanyak 41 kasus yang melibatkan 558 tenaga kerja, 2 kasus dapat diselesaikan secara bipartit, 25 kasus dapat diselesaikan tingkat perantara ( Perjanjian Bersama) dan 8 kasus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, 6 kasus belum dapat diselesaikan dan akan diteruskan penyelesaiannya pada tahun 2013. Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan dari tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 3.6. sebagai berikut : Tabel 3.6 Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan dari tahun 2010 – 2014 No. 1

Uraian Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)

2010 2011 2012 2013 2014


Bab 3 - 73

73

2

a. Jumlah Perselisihan Hubungan Kerja (PHI) (kasus) b. Jumlah Tenaga Kerja (org) c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus) d. Jumlah Tenaga Kerja (org) e. Diteruskan ke PHI (Kasus/PHI) f. Jumlah Tenaga Kerja (org)

25

8

41

22

20

154 12 114 13 40

828 7 822 3 698

558 25 531 8 27

434 13 409 8 18

42 11 30 9 12

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a. Jumlah PHK (kasus) b. Jumlah Tenaga Kerja (org) c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus) d. Jumlah Tenaga Kerja (org) e. Diteruskan ke PHI (kasus/PHI) f. Jumlah Tenaga Kerja (org)

22 110 10 71 12 39

8 828 7 822 3 698

8 546 7 523 3 23

14 402 9 379 4 16

15 32 9 21 6 11


Grafik 3.4. Jumlah Kasus di Kabupaten Bintan


Bab 3 - 74

74

Grafik 3.5 Jumlah kasus PHK yang terjadi di Kabupaten Bintan

Pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dari Tahun

2010 –

2014 dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dari Tahun 2010 – 2014

No

1 2 3

Norma Kerja Pemeriksaan Perusahaan (perusahaan) Pelanggaran Peraturan (perusahaan) Penyuluhan Ketenagakerjaan (org)

4

Jamsostek Perusahaan

5

Jamsostek Peserta

6

Kecelakaan Kerja (org)

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

66

68

47

48

49

27

18

13

11

6

200

200

140

140

140

101

118

128

128

140

17.254

16.111

16.716

15.224

15.657

286

138

173

235

145



Bab 3 - 75

75

Grafik 3.7 Norma Kerja

Pemerintah Kabupaten Bintan selalu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku produksi melalui lembaga ketenagakerjaan, agar terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha. Pembentukan

lembaga ketenagakerjaan (LKS Bipartit/Dewan Pengupahan) adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja. Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi penanggungjawab berperan melakukan pembinaan yang meliputi : 1)

Melakukan pembinaan meliputi : - Sosialisasi kepada pengusaha dan Pekerja dalam rangka pembentukan LKS Bipartit. - Memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit.

2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembentukan LKS Bipartit bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih (UU No. 13 Tahun 2013 Pasal 106). 3) Menerima permohonan dan memberikan bukti pencatatan pembentukan LKS Bipartit (Permenakertrans No. 32 Tahun 2008)


Bab 3 - 76

76

Pemerintah Kabupaten Bintan juga melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Dewan Pengupahan diwujudkan melalui Surat Keputusan Bupati Bintan No. 477/X/2013. tanggal 16 Oktober

2013. Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten

adalah : a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka : - Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan / atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) - Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten. b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan antara lain adalah : 1. Masih kurang harmonisnya hubungan industrial, karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan pekerja, sehingga terjadinya perselisihan dan memungkinkan terjadinya unjuk rasa/mogok kerja. 2. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih kerja. 3. Minimnya tenaga mediator yang khusus menangani perselisihan hubungan industrial, yang ada sekarang hanya 2 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang. 4. Tidak tersedianya tenaga khusus spesialis Keselamatan Kerja (K3),sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang. 5. Tidak tersedianya tenaga teknis pengantar kerja, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. 2 Solusi Dari 5 (lima) permasalahan ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa solusi / usaha yang perlu dilakukan dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara karyawan dan pengusaha dengan cara melaksanakan penyuluhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 77

77

perundang - undangan ketenagakerjaan. 2. (a) Meningkatkan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja, agar dapat lebih bersaing di dunia kerja, serta upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja (b) Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih difokuskan pada pencarian lowongan kerja. (c) Memotivasi terbentuknya usaha mandiri dalam rangka membuka kesempatan kerja di sektor informal. 3. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat mediator yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebanyak 2 orang yang tugasnya adalah menangani tentang perselisihan. SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Target

Realisasi

%

Indeks Pendidikan

83,21

85,3

102.51%

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

8,22

9,06

110,21%

106,50%

105,63%

99,18%

93,50%

96,91%

103,64%

93,75%

94,11%

100,38%

67,30%

71,18%

105,76%

75,63%

94,73%

125,25%

60,00%

62,20%

103,66%

99,33%

97,68%

98,33%

Indikator kinerja

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Melek Huruf (AMH)

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 

Indeks Pendidikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 78

78



Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut data BPS tahun 2010 capaian Indeks Pendidikan sebesar 82,6 poin dengan rata-rata lama sekolah 9,51 tahun meningkat menjadi 83,9 poin dengan rata-rata lama sekolah 9,61 di tahun 2011 atau naik sebesar 1,3 poin. Sementara itu ditahun 2012 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,95 tahun dan Indeks Pendidikan sebesar 84,5. Pada tahun 2013 Indeks Pendidikan Kabupaten Bintan mencapai 84,9 dengan rata-rata lama sekolah 9,01 tahun. Sedangkan pada tahun 2014 Indeks Pendidikan mencapai 85,3 dengan rata-rata lama sekolah 9,06. Dengan telah dicapainya angka 9 tahun untuk rata-rata lama sekolah maka Kabupaten Bintan telah berhasil melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang membanggakan. Tabel 3.8 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014 No.

Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah

1. 2010 8,63 2. 2011 8,91 3. 2012 8,95 4. 2013 9,01 5. 2014 9,06 Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Indeks Pendidikan 82,6 83,9 84,5 84,9 85,3

Grafik 3.8 Indek Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

I N D E K S

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2015


Bab 3 - 79

79



Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Paket A

Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun diketahui bahwa tahun 2010 sampai pada tahun 2014 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD berfluktuatif. Pada tahun 2010 APM pendidikan SD tercatat 97,52%, pada tahun 2011 menurun menjadi 95,64% pada tahun 2012 meningkat menjadi 96,01 kemudian terus meningkat menjadi 97,91 pada tahun 2013 dan 94,11% pada tahun 2014. Artinya pada tahun 2014 ada sebanyak 94,11% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD juga berfluktuasi, pada tahun 2010 APK pendidikan SD sebesar 80.05%, meningkat pada tahun 2011 menjadi 107,70% meningkat pada tahun 2012 menjadi 121,94% menurun pada tahun 2013 menjadi 105,48% menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 105,63%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolahsekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang masih mengikuti pendidikan SD.

Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar) naik 0,68% menjadi 99,98%, Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar,lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki juga naik sebesar 3,0% dari tahun 2013 menjadi 97%. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A naik 0,15% menjadi 105,63% namun masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan karena untuk jenjang SD/MI masih terdapat usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun dengan berbagai masalah seperti anak tidak naik kelas, telat masuk sekolah. Angka Partisipasi Kasar

(APK)SMP/MTs/Paket

B

mengalami

kenaikan

6,1%

menjadi

96,91%

ini

menunjukkan bahwa partisipasi usia 13-15 tahun sudah cukup baik. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A dan Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Angka Partisipasi

Murni (APM)SD/MI/Paket A sudah memenuhi target yang ditetapkan namu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 80

80

mengalami penurunan dari tahun 2013 dikarenakan masih banyaknya usia peserta didik di bawah 7 tahun yang bersekolah di SD/MI. Sama seperti di SD/MI untuk

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B juga mengakami penurunan, ini dikarenakan banyak peserta didik usia 12 tahun sudah bersekolah di jenjang SMP/MTs. Namun untuk target sebesar 67,30% sudah dipenuhi oleh Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan sebesar 71,18%. Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk

meningkatkan

pengetahuan,keterampilan,serta

memperluas

wawasan.

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga dimasa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, juga pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bintan sudah semakin meningkat dari tahun ketahun

hal ini juga tercermin dengan tersedianya sarana dan

prasaranya nya yang sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata disemua desa di Kabupaten Bintan , berikut tabel

ketersediaan sarana Pendidikan di

Kabupaten Bintan. Ketersediaan sarana pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata di semua desa. Pada tahun 2013 terdapat 90 unit SD/MI dan 8 kelas jauh yang berada di pulau terluar (pulau Pengikik dan Pulau Pejantan Kecamatan Tambelan, Bebak Kecamatan Bintan Peisir, Telang Besar, Telang Kecil, Pulau Sirai, Belakang Sidi dan Selat Limau Kecamatan Mantang). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah 18.279 orang dan diasuh oleh 1.264 orang guru. Dengan demikian rerata setiap sekolah sudah terdapat 14 orang guru pada setiap sekolah. Secara umum perbandingan antara guru dengan murid atau ratio terhadap guru sudah cukup baik yaitu 14, artinya 1 orang guru mengajar sekitar 14 orang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 81

81

murid dan perbedaan antar Kecamatan tidak terlalu menonjol. Tabel 3.9 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 SD Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan 14 1.068 135 Seri Kuala Lobam 7 1.961 82 Bintan Utara 9 1 2.696 245 132 19 Teluk Sebong 9 1 1.871 77 120 9 Bintan Timur 18 2 5.003 182 295 16 Bintan Pesisir 6 1.146 67 Mantang 4 555 67 Gunung Kijang 8 1.415 119 Toapaya 6 1.321 101 Tambelan 7 739 102 2014 88 4 17.775 504 1.220 44 2013 87 3 16.894 320 1.223 33 2012 87 3 16.548 268 1.258 27 2011 87 3 16.311 253 1.221 26 2010 87 2 15.969 189 1.161 19 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan dengan perbandingan demikian maka dapat terlihat bahwa keadaan guru SD di Kabupaten Bintan sudah mencukupi, namun masih terdapat beberapa sekolah dasar yang memiliki jumlah murid di bawah 50 siswa terutama di beberpa daerah yang lokasinya relatif jauh atau sebaran penduduknya tidak merata seperti SDN 004 Gunung Kijang, SDN 006 Tambelan, SDN 012 Teluk Bintan, SDN 013 Teluk Bintan, SDN 014 Teluk Bintan, SDN 001 Teluk Sebong, SDN 003 Bintan Pesisir. Pada tahun 2014 secara keseluruhan jumlah rombongan belajar untuk tingkat SD dan MI di Kabupaten Bintan dijumpai sebanyak 793 rombongan belajar.

1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 3.10 Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 Kecamatan Rombel Jumlah Guru Bintan Timur 198 306 Bintan Pesisir 48 65 Mantang 44 64 Bintan Utara 97 144 Seri Kuala Lobam 65 78 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 82

82

6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Toapaya 2014 2013 2012 2011 2010

86 70 84 43 58 793 787 787 750 729

128 117 142 105 98 1247 1.247 1.259 1.247 1105

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Tabel 3.11 Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 Kecamatan Rombel Jumlah Guru 1. Bintan Timur 13 25 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 6 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 6 12 7. Gunung Kijang 6 14 8. Teluk Bintan 6 14 9. Tambelan 10.Toapaya 2014 31 71 2013 31 71 2012 31 69 2011 29 62 2010 30 54 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena belum semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Pada tahun 2014 terdapat 36 unit SLTP/MTs dengan 7.263 siswa dan diasuh oleh 589 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1 guru banding 12 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan kondisi ini sudah baik. Namun demikian masih terdapat permasalahan sebaran guru persekolah,


Bab 3 - 83

83

kualifikasi pendidikan guru bidang studi dan minimnya peralatan/buku teks yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Tabel 3.12 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2010-2014 SMP Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Teluk Bintan 4 404 51 Seri Kuala Lobam 2 264 26 Bintan Utara 3 1.381 75 Teluk Sebong 4 750 63 Bintan Timur 5 1.967 122 Bintan Pesisir 3 363 36 Mantang 2 144 20 Gunung Kijang 3 447 42 Toapaya 1 452 27 Tambelan 1 275 18 2014 28 0 6447 0 480 0 2013 27 0 5.677 0 468 0 2012 25 0 5.556 0 464 0 2011 25 0 5.485 0 469 0 2010 24 0 5.404 0 398 0 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Tabel 3.13 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2012-2014 MTs Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur 1 223 20 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 63 11 5. Seri Kuala Lobam 1 67 10 6. Teluk Sebong 1 43 10 7. Gunung Kijang 1 199 20 8. Teluk Bintan 1 61 9 9. Tambelan 1 43 11 10.Toapaya 1 117 18 2014 1 7 223 593 20 89 2013 1 7 174 468 18 83 2012 1 7 172 468 11 83 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2014


Bab 3 - 84

84

Program

pendidikan

menengah

didorong

untuk

mengantisipasi

meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Tabel 3.14 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 SMA Murid Guru Kecamatan Neg Swt Neg Swt Neg Swt Teluk Bintan 1 257 26 Seri Kuala Lobam

-

-

-

-

-

-

Bintan Utara

1

1

648

237

41

26

Teluk Sebong

1

-

411

-

31

-

Bintan Timur

1

1

887

13

53

7

Bintan Pesisir

1

-

90

-

14

-

Mantang

1

-

83

-

12

-

Gunung Kijang

-

-

-

-

-

-

Toapaya

1

-

468

-

32

-

Tambelan

1

-

236

-

25

-

2014

8

2

3080

250

234

33

2013

8

1

2.773

232

225

26

2012

7

1

2.734

249

228

26

2011

7

1

2.566

308

226

26

2010

7

1

2.436

263

186

20


Tabel 3.15 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 MA Murid Guru Kecamatan Neg Swt Neg Swt Neg Swt 1. Bintan Timur 1 167 14 2. Bintan Pesisir

-

-

-

-


-

-

Bab 3 - 85

85

3. Mantang

-

-

-

-

-

-

4. Bintan Utara

-

-

-

-

-

-

5. Seri Kuala Lobam

-

-

-

-

-

-

6. Teluk Sebong

-

-

-

-

-

-

7. Gunung Kijang

-

1

-

6

-

4

8. Teluk Bintan

-

1

-

-

-

-

9. Tambelan

-

-

-

-

-

-

10.Toapaya

-

1

-

69

-

17

2014

1

3

167

75

14

21

2013

1

2

75

80

15

28

2012

1

2

72

74

15

28

2011

1

1

69

46

18

14

2010

1

-

63

-

12

-


Tabel 3.16 Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2010-2014 Kecamatan

SMK Neg Swt

Murid Neg Swt

Neg

Guru Swt

1. Teluk Bintan

-

-

-

-

-

-

2. Seri Kuala Lobam

1

1

34

20

5

11

3. Bintan Utara

1

2

422

239

34

39

4. Teluk Sebong

-

-

-

-

-

-

5. Bintan Timur

1

1

531

35

48

15

6. Bintan Pesisir

-

-

-

-

-

-

7. Mantang

-

-

-

-

-

-

8. Gunung Kijang

1

-

140

-

21

-

9. Toapaya

-

-

-

-

-

-

10.Tambelan

-

-

-

-

-

-

4

4

1127

294

108

65

2013

3

3

953

286

89

55

2012

2

3

751

262

70

50

2014


Bab 3 - 86

86

2011

2

3

565

262

68

51

2010

2

3

515

282

51

54


Persentase 10 Tahun keatas menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Bintan. Tabel 3.17 Persentase 10 Tahun keatas menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Bintan. Uraian

Laki-Laki

1. Tidak/belum pernah sekolah 2. Masih Sekolah

Perempuan

Jumlah

3,32

2,41

2,88

16,44

18,82

17,58

-

SD

33,89

47,71

41,01

-

SLTP

23,88

31,29

32,06

-

SLTA

31,39

17,72

24,35

-

Perguruan Tinggi

1,84

3,28

2,58

80,25

78,77

79,54

100,00

100,00

100,00

3. Tidak Sekolah Lagi Jumlah

Sumber Data : diolah dari Susenas 2013, BPS Kabupaten Bintan



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2013 ditargetkan

93,75 % terealisasi 97,76 % atau 104,27 % sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2012 ditargetkan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 94,25 dan terealisasi 94,80 atau 100,58%, Sedangkan Untuk Tahun 2014 sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B terealisasi 96,91. Tahun 2013 Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B, terealisasi 31,17 dari 20,00 yang ditetapkan atau 155,85%. Dibanding tahun 2012, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B ditetapkan 19,00, terealisasi 21,00 atau 110,52. Berikut Tabel persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah tertinggi


Bab 3 - 87

87

yang ditamatkan dan jenis kelamin diKabupaten Bintan Tahun 2012. Tabel 3.18 Persentase penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin diKabupaten Bintan Tahun 2013. Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. Tdk/blm pernah sekolah

3.32

2.41

2.88

2. Tdk/ blm tamat SD/MI

13.51

21.30

17.26

3. SD/MI/sederajat

26.92

28.14

27,50

4. SLTP/MTs/Sederajat

2208

16.77

19,53

5. SMU/MA/sederajat

23.28

21.40

22,35

6. SMK

7.55

6.17

6,88

7. DI/II

0.42

0.08

0,26

8. DIII

0.37

1.78

1.05

9. D IV/SI/S2/S3

2.26

1.96

2.11

100.00

100.00

100.00

Jumlah

Sumber Data : diolah dari Susenas 2013, BPS Kabupaten Bintan



Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2013 ditargetkan

70,31 % terealisasi

63,23 %

atau 89,93 % , Sedangkan Untuk Tahun 2014

sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C terealisasi 94,73 dari target 75,63.  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Target awal pada tahun 2012 adalah 66,90 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan terealisasi sebesar 88,31 atau 132%. Dibanding tahun 2013, Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditetapkan 67,10 dan terealisasi 71,21 atau 106,12%.  Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Target awal pada tahun 2014 adalah 60,00 Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C dan terealisasi sebesar 62,20 atau 103,66%. Dibanding Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 88

88

tahun 2013, Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C ditetapkan 55,57 dan terealisasi 53,26 atau 95,84%.



Angka Melek Huruf (AMH)

Upaya pembangunan di bidang pendidikan telah menunjukkan dampak yang baik di masa sekarang dan diprediksi dapat berdampak lebih besar di masa mendatang. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah terus digalakkan dan menjadi prioritas utama, dengan tidak mengabaikan upaya lain, seperti melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Dari data BPS Kabupaten Bintan diperoleh gambaran capaian Persentase Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas mencapai 95,09 persen tahun 2010 dan meningkat menjadi 96,14 persen di tahun 2011. Tahun 2012 meningkat cukup signifikan menjadi 96,92 persen. Tahun 2013 Angka Melek Huruf mencapai 97,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2014 pada angka 97,68 persen. Sehingga persentase Buta Huruf juga dapat ditekan dari 4,91 persen di tahun 2010 menjadi 2,32 persen ditahun 2014. Tabel 3.19 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf dan Buta Huruf di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010-2014 No.

Tahun

Melek Huruf(%)

1. 2. 3. 4. 5. Sumber

2010 95,09 2011 96,14 2012 96,92 2013 97,32 2014 97,68 : BPS Kabupaten Bintan, 2015

Buta Huruf(%)


4,91 3,86 3,08 2,68 2,32

Bab 3 - 89

89

Grafik 3.9 Angka Melek Huruf Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

I N D E K S

Sumber :BPS Kabupaten Bintan, 2015

Permasalahan dan Solusi Pendidikan di Kabupaten Bintan memiliki permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor di luar sektor pendidikan, factor-faktor tersebut antara lain administrasi pemerintah daerah, demografi, sosial budaya, keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta akses transportasi dan komunikasi. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Progam dibidang pendidikan yaitu : A. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak: 1. Tenaga pendidik PAUD lulusan SLTA sebanyak 99% atau 471 Orang. Solusinya adalah melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik. 2. Masih minimnya alat peraga edukatif Out Dor dan Indor bagi PAUD. Solusinya adalah melengkapi alat Peraga. B. Program Pengembangan Pendidikan Menengah: 1. Kebijakan

Pendistribusian

tenaga

pendidik

yang

tidak

merata.Solusi

Kebijakan pendistribusian tenaga pendidik perlu dikaji ulang. 2. Masih kurangnya tenaga untuk sekolah kejuruan baik untuk pelajaran umum maupun mata pelajaran keahlian seperti, akuntansi,teknik komputer jaringan dan lain-lain. Solusi perlu dilakukan kerjasama dengan PEMDA dan Perguruan Tinggi bagi putra –putri Derah berprestasi dalam menghasilkan tenaga pendidik sesuai Kebutuhan yang diperlukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 90

90

3. Kurangnya pengembangan potensi dan kreatifitas dalam bidang sains dan seni. Solusi perlu diadakannya Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. C. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan: 1. Seluruh guru Non PNS/Guru Tidak Tetap yang bertugas di Sekolah Negeri belum memenuhi persyaratan mengikuti proses serifikasi jabatan.Solusi Peningkatan status

guru dan

dari Guru Tidak Tetap menjadi Guru

Honor Daerah. D. Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain: 1. Masih Kurangnya Sarana Transportasi Darat , yang dibutuhkan 18 unit yang tersedia hanya 17 unit yang digunakan untuk jemput dan antar anak sekolah di 8 Kecamatan. Solusi Penambahan Transportasi Darat berupa 1 unit Bus untuk Kecamatan Seri Kuala Lobam. 2. Masih Kurangnya Sarana Transportasi Laut ,berupa Pompong, yang sudah ada 16

Unit

yang melayani 5 Kecamatan. Solusi Perlu Penambahan

Pompong 1 unit di Desa Mantang, 2 unit Desa Numbing, dan Pangkil 1 Unit. E. Program

Pembentukan

Sekolah

Menengah

Kejuruan/Pendidikan

Tinggi

Penunjang Sektor-Sektor Unggulan: 1. Kurangnya Pengembangan Life Skill untuk warga belajar agar kualitas lulusan dari paket A,B dan C setara dengan sekolah formal. Solusi perlu diadakannya life skill untuk mendukung kecakapan dan kemampuan individu agar lebih kompetitif. 2. Tidak adanya tutor yang berlatar belakang pendidikan keguruan khususnya mata pelajaran IPA dan Bahasa Inggris. Solusi Peningkatan pelatihan bagi Tutor yang belum mengikuti. 3. Belum tersedianyan Ruang Belajar oleh sebagian besar pusat kegiatan belajar masyarakat. Solusi Perlu penekanan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menerima bantuan dana dari APBN untuk menyediakan ruang belajar yang memadai. 4. Jumlah modul dan bahan ajar yang sangat minim. Solusi perlu penambahan


Bab 3 - 91

91

modul dan bahan ajar untuk materi dalam proses belajar. Secara Global dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dibidang pendidikan yaitu : 1) Penyebaran guru masih belum merata dan kemampuan pengembangan diri masih belum berjalan dengan baik. 2) Angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,10 atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 0,26, Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,15 atau lebih kecil tahun sebelumnya yaitu 0,29, Angka putus sekolah tingkat SMA/MMA/SMK sebesar 0,29 atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 0,59, walaupun masih ada yang putus sekolah namun ada penurunan dari tahun sebelumnya disetiap satuan pendidikan. Adapun faktor yang melatarbelakangi alasan putus sekolah cenderung karena sosial budaya dan ekonomi atau dengan kata lain masih adanya pemikiran yang tradisional terhadap pendidikan dan adanya masyarakat miskin yang kesulitan yang menanggung biaya pendidikan, serta akses layanan pendidikan, terkait terbatasnya fasilitas sarana prasarana. 3) Angka Melek Huruf sebesar 98,98 % atau belum memenuhi target MDGs yakni 100, dan masih kurangnya minat baca masyarakat. 2. Solusi 1) Menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan rasio guru murid serta melaksanakan pembinaan dengan sistem in services trainning dan on services tranning. 2) Peningktan kelembagaan PAUD agar daya serap terhadap anak usia kelompok bermain meningkat dalam rangka mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. 3) Peningkatan akses layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti penyediaan transportasi darat dan laut anak sekolah, pembangunan sekolah kelas jauh dan sekolah satu atap khususnya diwilayah-wilayah teencil seperti di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, dan Tambelan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 92

92

4) Kebijakan jaminan pendidikan melalui KartuBintan Sejahtera dan SKTM. Penyelenggaraan keaksaraan fungsional, Life Skill, Kelompok Usaha Mandiri bagi warga belajar keaksaraan, Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui peustakaan keliling ke sekolah, pondok pesantren dan masyarakat. 5) Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Target 6 festival

Realisasi 12 festival

% 200%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ini bertujuan untuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

pada tahun 2014 melaksanakan penyelenggaraan festival seni dan

budaya agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pelestarian nilai seni dan budaya dan selain itu bertujuan untuk menarik wisatawan baik yang mancanegara maupun dalam negeri guna meningkatkan Kontribusi Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk tahun 2014 ada 12 festival dan pentas seni yang diselenggarakan dari 6 yang ditargetkan untuk tahun 2014. Adapun peserta pestival seni dan budaya ini didominasi oleh para pelajar juga masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam melestarikan nilai seni dan budaya dalam rangka melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Bintan . Adapaun festival dan seni budaya sebagai berikut : 1. Festival tari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 93

93

2. Bintan Culture Festival 3. Pentas Kesenian Rakyat 4. Pentas Seni di Event Tour De Bintan 5. Panggung Seni dan Budaya Bintan di Kite Tour De Asia 6. Pentas Seni dievent Meta Man. 7. Pentas Seni Triatlond 8. Pentas Seni di Sail Indonesia 9. Panggung Seni dan Budaya Bintan di Event Lomba Mancing 10. Panggung Seni dan Budaya di Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2014 11. Panggung Seni dan Budaya Bintan di Winsurfing (Rsone ) 12. Pentas Kesenian di Treking Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya dapat tercapai dengan banyaknya jumlah peserta yang mengikuti festival seni dan budaya yang dapat melestarikan seni dan budaya lokal. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19 menjadi 25 %.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Jumlah Kunjungan Wisatawan Lama Wisatawan (hari ) mancanegara dan nusantara Pengeluaran wisatawan (harian ) mancanegara (USD) dan nusantara

Target

Realisasi

%

24,00

20,76%

86,5%

580.000

502.270

86,59

4 hari

3 hari

75%

USD900/Rp.4 000.000

Rp.8,4 juta

210%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Dari sisi makro ekonomi sektor pariwisata memainkan peranan cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan. Nilai PDRB sektor pariwisata (Pajak


Bab 3 - 94

94

Hotel Restoran dan Hiburan) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 tercatat 63,2 Miliar Rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2014 mencapai 93,6 Miliar Rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 54,64% dari total PAD Kabupaten Bintan pada tahun 2010-2014. Sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19 % menjadi 25 % hampir tercapai diangka 20,76 % sedangkan untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD 54,64 %.Dalam perkembangan pembangunan yang begitu pesat Kabupaten Bintan memiliki potensi kekayaan alam yang bisa di kembangkan dan kekayaan budaya yang begitu kuat dengan nilai-nilai

tradisi yang telah mengakar, seperti halnya

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bintan yang telah berhasil mengembangkan beberapa objek wisata seperti pada tabel berikut: Tabel 3.20 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Bintan Kecamatan Teluk Sebong

Teluk Bintan

Gunung Kijang

Bintan Timur

Tambelan

Bintan Pesisir Toapaya

Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Objek Wisata Kawasan terpadu wisata Lagoi Desa Wisata Sebong Pereh Pantai Sakera Desa Wisata Sri Bintan Desa Wisata Pengudang Desa Wisata Berakit Makam Datok Panaon Tour Mangrove Sei Kecil Gunung Bintan Hutan Mangrove Makam Panjang Pengujan Makam Bukit Batu Tembeling Pantai Trikora Perkampungan Nelayan Kawal Hutan Mangrove Kawal Tanjung Pesona Bukit Kerang Danau Biru Bintan Agro Resort KM.36 Gunung Lengkuas Air Terjun Lengkuas Kota Tua Kijang Mini Zoo Kawasan Tambang Bauksit Kawasan Batu Licin Taman Rekreasi Kota Makam Sultan Muhayat Syah Habitat Penyu Teluk Abik Taman Laut Pulau Bungin Pulau Mapur Pulau Nikoi Pulau Mangkil Perkebunan Buah Naga Perkebunan Nenas

Jenis Objek Wisata Khusus Budaya Alam – Bahari Pantai Budaya Budaya Budaya Budaya Alam – Hutan Alam – Pegunungan Alam – Hutan Budaya Budaya Alam – Danau Alam – Bahari Pantai Budaya Alam – Hutan Khusus Budaya Alam – Danau Khusus Alam – Pegunungan Alam – Air Terjun Budaya Khusus Khusus Khusus Khusus Budaya Khusus Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Alam – Bahari Khusus – Agrowisata Khusus – Agrowisata


Bab 3 - 95

95

Bintan Utara

Pantai Sakera Pantai Sungai Lepah Makam Hang Nadim Kesenian Makyong Tari Melemang Budidaya Ikan Asin Even Kuliner Kuliner Mangrove Wisata Mangrove Pulau Empat Pulau Lobam Seni Harkad

Mantang Seri Kuala Lobam

Alam – Bahari Pantai Alam – Bahari Pantai Budaya Budaya Budaya Khusus Khusus Budaya Alam Alam – Bahari Budaya

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan 2015 Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 arah kebijakan pengembangan urusan pariwisata adalah: 1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan daerah tujuan wisata Sementara itu untuk mendukung pencapaian tujuan pariwisata telah dilaksanakan melalui program: 1. Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan, ke Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mencapai 502.270 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 331.209 orang, wisatawan nusantara sebanyak 49.161 orang dan Publik Area sebanyak 121.900 orang. Sedangkan pada tahun 2013 total jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 451.580. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian regional dan situasi keamanan daerah yang semakin kondusif Tabel 3.21 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2010– 2014 No

Wisatawan

1

Mancanegara

2

Nusantara

2010 277,929

2011 283,601

Tahun 2012 315,111

23,714

29,190

37,745

2013 324,689

2014 331,209

48,428

49,161


Bab 3 - 96

96

3

Publik Area Total

85,714

99,395

81,606

78,463

121,900

387,357

412,186

434,462

451,580

502,270

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan 2015

 Lama Wisatawan (hari ) mancanegara dan nusantara Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan berasal dari berbagai Negara. Negara-negara Asia merupakan pangsa pasar utama pariwisata Kabupaten Bintan seperti Singapura, Malaysia, Jepang Korea, Cina dan negaranegara Timur Tengah. Selain negara-negara asia negara-negara eropa juga merupakan pangsa pasar pariwisata Kabupaten Bintan, pangsa pasar eropa juga cukup besar menyumbang tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan seperti Inggris, Amerika serikat, Belanda dan juga negara tetangga Australia. Peningkatan tingkat kunjungan wisatawan tidak terlepas dari pelaksanaan eventevent berskala internasional seperti yang disampaikan di atas. Target Tahun 2014 Lama wisawatan (hari ) mancanegara dan nusantara adalah mereka setidaknya mengunjungi daerah wisata di Kabupaten Bintan adalah 4 hari, berdasarkan hasil survey dilapangan wisatawan mancanegara dan nusantara lama mereka tinggal baru mencapai 3 hari. Sedangkan tahun 2013 juga realisasimya 3 hari. Dalam pengembangan pariwisata, disamping objek dan daya tarik wisata, industri Kepariwisataan memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan pada Daerah Tujuan Wisata tersebut. Bahkan sesungguhnya industri kepariwisataan inilah yang secara langsung memberikan dampak bagi lajunya pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara ataupun daerah.  Pengeluaran wisatawan (hari ) mancanegara (USD) dan nusantara Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata untuk menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Arus kunjungan wisatawan mancanegara ( wisman ) yang datang ke Kabupaten Bintan masih menunjukkan angka yang berfluktuasi. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan baik Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 97

97

yang Mancanegara maupun Nusantara untuk pengeluaran wisatawan (hari) mancanegara (USD) yaitu sebesar USD900/Rp.4.000.000 untuk realisasi Tahun 2014 dari target yang sama, untuk Tahun 2013 pun terealisasi sebesar USD/Rp.4.000.000. Sepanjang tahun perkembangan industri pariwisata cukup berkembang pesat dan juga berpengaruh kepada jumlah angka kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten Bintan terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah winus dan wisman yang datang ke Kabupaten Bintan, di tahun 2013 tingkat kunjungan sebesar 478.774 orang wisatawan yang terdiri dari wisman sebesar 359.423 orang dan wisnus sebesar 37.745 orang dan Publik Area sebesar 81.606 orang. Dimana pada tahun 2014 tingkat kunjungan mengalami kenaikan, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 502.270 orang . Kenaikan jumlah tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :  Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap sektor pariwisata yaitu dengan tumbuhnya Desa wisata di beberapa kecamatan yang juga merupakan Destinasi baru bagi wisatawan.  Membaiknya perekonomian dunia.  Stabilitas` keamanan di Kabupaten Bintan sangat kondusif dan tidak terpengaruh dengan isu negatif berkait dengan teroris dan wabah.  Event-event yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swasta (eo, Lembaga-lembaga

pariwisata)

memberikan

dampak

positif

didalam

memberikan dukungan terhadap semua kegiatan sehingga memberikan nuansa positif pada kunjungan wisatawan.  Meningkatnya objek wisata yang dikemas oleh pihak pemerintah bekerja sama dengan swasta sebagai objek wisata seperti mangrove dan pergelaran kesenian dan budaya.  Meningkatnya Akses pendukung pariwisata di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan Meskipun jumlah wisatawan yang terus meningkat, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan antara lain : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 98

98

1. Masih kurangnya promosi wisata melalui sarana dan prasarana informasi dan media visual. 2. Masih terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata bagi kenyamanan wisatawan. 3. Masih terbatasnya destinasi yang terbungkus dalam paket wisata sehingga berdampak pada tidak lamanya kunjungan wisatawan di Bintan. 4. Pembangunan Pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata hal ini perlu di tambah dengan pengembangan program kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat di sekitar objek wisata. 5. Terbatasnya alokasi dana pada sektor pariwisata sehingga belum optimalnya program pariwisata yang telah di rencanakan. 2. Solusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan terus melakukan upayaupaya antara lain : 1. Melakukan perencanaan-perencanaan yang matang untuk pengembangan objek wisata dan berusaha agar pendanaan untuk melakukan kegiatan Pengembangan Objek wisata dan kegiatan promosi wisata dapat di tingkatkan. 2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menambahkan destinasi wisata melalui upaya-upaya promosi dalam dan luar negeri. 3. Berkoordinasi dengan kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata provinsi Kepri dan Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kawasan wisata melalui program pengembangan desa wisata. 5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pihak swasta dalam penyelenggaraan event-event bertaraf internasional seperti event Tour de Bintan, Kite Surfing, Metaman dan Triatlon. 6. Membentuk lembaga-lembaga pariwisata dan budaya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. 7. Mengali potensi pariwisata yang dimiliki dengan menginventarisir dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 99

99

merevitalisasi benda-benda sejarah, seni dan budaya yang di miliki Kabupaten Bintan SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya persentase koperasi aktif

dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase koperasi aktif Persentase UMKM Aktif

Target

Realisasi

87,38%

85,90%

1.7 unit

1.675 unit

% 98,30 % 108%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Koperasi Aktif Jumlah koperasi yang aktif dan Persentase koperasi aktif pada tahun 2014, mencapai 85,90% atau sebesar 195 unit Koperasi aktif dibagi

dari 227 unit

koperasi yang ada di kali seratus . Tidak aktifnya koperasi yang sudah berdiri adalah sebagian besar Koperasi yang ada di perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga koperasi tidak aktif lagi. Dengan angka persentase koperasi aktif yang mencapai 85,90% target sasaran RPJMD meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% tercapai bahkan melebihi target sebesar 3,10%. Untuk tahun 2013 target koperasi 211 dan 170 koperasi aktif atau 136 % dan 114 % sedangkan untuk tahun 2012 Target awal adalah 206 koperasi dan 160 unit koperasi aktif. Capaian pada tahun 2012 sebanyak 275 koperasi (133,50%) dan 171 unit koperasi yang aktif atau 106,88% di Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk tahun 2014 Koperasi Aktif sebanyak 195 Koperasi dan tidak aktif sebanyak 32 koperasi dapat dilihat tabel 3.22. sebagai berikut :


Bab 3 - 100

100

Tabel 3.22 Data Keragaan Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2014 NO

JENIS KOP

AKTIF

TIDAK AKTIF

ANGGOTA/ ORANG

MODAL SENDIRI RP.JUTA

MODAL LUAR RP.JUTA

VOLUME USAHA

SHU RP.JUTA

1

KPRI

30

5

3,105

19,980

3,224

16,213

3,389

2

KUD

3

5

1,660

851

343

195

143

3

KSU

40

21

5,171

1,075

220

442

145

4

KOPANTREN

1

1

65

110

0

56

4

5

SEKUNDER

1

0

48

0

5,449

450

0

6

KOP. LAINNYA

120

0

14,833

17,539

4,848

7,286

2,431

2014

195

32

24,882

39,555

14,084

24,642

6,112

2013

193

94

24,747

25,503

9,875

31,465

6,885

2012

171

104

24,362

21,831

8,875

30,381

5,767

2011

191

75

24,036

16,196

9,801

29,918

4,876

2010

133

98

22,952

11,526

7,049

3,365

3,853

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2014

Jumlah koperasi aktif meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah koperasi aktif sebesar 22 koperasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 171 dan 23 koperasi dari target 2013 (170) atau 114 dari target, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa masih banyaknya minat pengurus dan anggota untuk memajukan dan meningkatkan usaha koperasinya. Sedangkan untuk Tahun 2014 Jumlah koperasi aktif 195 dan yang tidak aktif 32 koperasi. Persentase koperasi aktif Tahun 2012 terealisasi 83,01% dari 77,67% yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan atau capaian kinerjanya 107%. Sedangkan tahun 2013, persentase koperasi aktif terealisasi 136,00% dari 80,57% target yang ditetapkan atau 169capaian kinerjanya lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Persentase koperasi aktif bertambah untuk tahun 2013 sedangkan jumlah koperasi tidak aktif menurun 10 koperasi menjadi 94 koperasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ( 104), Sedangkan untuk tahun 2014 Persentase koperasi aktif target 87,38 % dan terealisasi 85,90 % atau capaiannya 98,30 %. ini dikarenakan usaha Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha semaksimal dan optimal mungkin untuk menekan jumlah ini denganpembinaan dan pelatihan perkoperasian dengan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitifnya serta program pemberdayaan koperasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 101

101

% Pencapaian Kinerja

Target Tahun 2014

Realisasi Tahun 2014

Koperasi Aktif

180

195

108

Koperasi Tidak aktif

26

32

123

206

227

110

Uraian

Total

Jumlah Koperasi aktif meningkat Meningkatnya jumlah Koperasi aktif sebanyak 15 Koperasi berdasarkan target 2014 (180) dibandingkan realisasi tahun 2014 (195) atau 108%, ini memberi gambaran kepada kita bahwa masih banyaknya minat pengurus dan anggota untuk memajukan dan meningkatkan usaha Koperasinya. Jumlah Koperasi Tidak aktif meningkat sebesar 6 Koperasi berdasarkan target 2014 sebanyak 26 Koperasi tidak aktif menjadi 32 koperasi, hal ini disebabkan adanya beberapa koperasi yang bergabung dan koperasi yang membubarkan diri dikarenakan perusahaan tempat mereka bekerja

telah tutup, seperti

perusahaan-perusahaan pasir, garmen serta kurangnya rasa memiliki (sense of

belonging) dari para pengurus dalam memajukan koperasi. 350 300 250

200

Aktif Tidak Aktif

150

Jumlah Koperasi

100 50

0 2014

2013

2012

2011

2010

 Persentase UMKM Aktif Untuk tahun 2013 target jumlah UMKM aktif target 1.477 unit terealisasi 1.593 unit atau capaian kinerjanya 108% sedangkan Target awal pada tahun 2012 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 102

102

adalah 1.427 unit dan terealisasi sebanyak 1.485 unit UMKM atau 104,06%. Sedangkan untuk tahun 2014 persentase UMKM aktif adalah 109,69 % dari target 1527 unit terealisasi 1675 unit. Untuk Target sasaran stategis RPJMD Pertumbuhan UMKM pertahun diperkirakan 3,77 % pertahun telah tercapai sebesar 8,71 % angka pertumbuhan UMKM ini diperoleh dengan jumlah UMKM tahun n dikurangi UMKN tahun n-1 dibagi UMKM n-1 dikali seratus kemudian dujumlahkan untuk setiap tahunnyakemudian dibagi lagi. Tabel 3.23 Jumlah Unit UMKM Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Bintan Tahun 2010 – 2014 N o

Sektor Usaha

Kecamatan

JUMLAH

Tambelan

Bintim

Binut

G. Kijang

T. Sebong

T. Bintan

UKM

1

Perdagangan

36

321

175

74

59

66

731

2

Industri

16

55

10

18

11

9

119

3

Pertanian/Perkebunan

9

57

27

59

20

18

190

4

Perikanan

32

79

56

71

48

57

343

5

Peternakan

8

26

33

46

9

12

134

6

Aneka Jasa

9

33

30

57

18

11

158

2014

110

571

331

325

165

173

1675

2013

98

554

319

313

150

159

1593

2012

97

548

317

310

149

158

1579

2011

96

541

317

303

146

158

1561

2010

72

395

237

246

127

146

1223

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2014


Bab 3 - 103

103

Uraian Jumlah UMKM Aktif

Target Tahun 2014 1.527

Realisasi Tahun 2014 1.675

% Pencapaian Kinerja 109,69

Dari tabel diatas dapat kita lihat Pencapaian kinerja cukup memuaskan dikarenakan : Meningkatnya jumlah UMKM sebesar 82 UMKM dari realisasi tahun sebelumnya (1.593) dan meningkat sebesar 198 dari target tahun 2014 (1.527) atau sebesar 109,69%. Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150% pada tahun 2015. Dengan meningkatnya UMKM maka meningkat juga Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan yang mampu meningkatkan Nilai investasi di Kabupaten Bintan Pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil capaian indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Tabel 3.34 Jumlah Industri Kecil Kabupaten Bintan Tahun 2010 s.d 2014 No.

Kecamatan

Jumlah Industri

1

Teluk Bintan

20

2

Seri Kuala Lobam

44

3

Bintan Utara

66

4

Teluk Sebong

17

5

Bintan Timur

60

6

Bintan Pesisir

15

7

Mantang

26

8

Gunung Kijang

39

Nilai Investasi (Rp.)

32,340,000 75,460,000 80,118,000 32,436,000 718,750,000 63,602,000 106,722,000 245,784,000


Jumlah Tenaga Kerja 65 20 101 82 137 32 37 43

Bab 3 - 104

104

9

Toapaya

Sumber

46

2014

319

2013

200

2012

160

2011

108

2010

125

69,818,400 2,525,030,400 2,525,030,400 2,325,030,400 2,156,800,000 2,159,300,000

78 595 595 515 448 448

: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2014

Uraian Jumlah IKM

Target Tahun 2014

Realisasi Tahun 2014

220

319

% Pencapaian Kinerja 145

Dari tabel diatas dapat kita lihat pencapaian kinerja cukup memuaskan dikarenakan : Meningkatnya jumlah IKM sebesar 99 IKM dari target tahun 2014 (220) atau sebesar 145%. Tidak terlepas dari peningkatan pembinaan dan pembekalan ilmu terhadap


Bab 3 - 105

105

industri-industri kecil yang ada, maka ini memotifasi industri rumah tangga yang ada untuk tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan usaha dan modal kerja sehingga menjadi IKM yang dapat mandiri. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan: a. Hampir semua proposal permohonan yang diajukan justru mengabaikan prosedur yang berlaku, diantaranya tidak adanya rekomendasi dari intansi terkait; b. Terjadinya dilapangan adalah perubahan data misalnya adanya kelompok anggota yang telah pindah namun data yang diverifikasi belum begitu maksimal. 2. Solusi: a. Dianjurkan kepada TIM Verifikasi bantuan sosial, harus betul-betul menyeleksi untuk calon penerima bantuan terutama data yang menyangkut tentang identitas koperasi dan kelompok. b. Untuk meningkat akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan kelompok yang menerima bantuan sosial perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha koperasi dan kelompok. Permasalahan : a.

Kelompok yang sudah terbentuk rata-rata masih kekurangan modal

b. Kurangnya pengetahuan kelompok dalam mengelola keuangan, pamasaran maupun kualitas dari produksi yang mereka hasilkan. Solusi : a.

Perlu

adanya

dukungan

untuk

mendapatkan

permodalan

serta

akses

pemasaaran. b.

Adanya

pelatihan

pembukuan

keuangan/

akuntansi,

pelatihan

tentang

peningkatan mutu dan informasi pasar Permasalahan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 106

106

a.

Dana yang dikucurkan oleh pemerintah digunakan oleh koperasi/UKM untuk kegiatan yang cukup beragam, tidak semuanya Koperasi/UKM menggunakan dana

sesuai

tujuan

program

bantuan

Pemerintah

dan

rencana

awal

Koperasi/UKM bersangkutan. b. Modal bukanlah satu-satunya faktor penghabat berkembangnya Koperasi/UKM, faktor-faktor

lain

yang

juga

menjadi

penghambat

berkembangnya

Koperasi/UKM penerima bantuan adalah kualitas SDM, seleksi, perencanaan, pengawasan serta kebijakan Pemerintah. c.

Semua Koperasi/UKM yang mendapatkan bantuan dana, khususnya pinjaman dari Pemerintah ternyata belum mengembalikan dana tersebut secara total, meski sudah ada yang mencicil, namun cicilan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan dana yang dipinjamkan

Solusi: a.

Pemerintah melakukan pembinaan berkesinambung agar koperasi/ UKM bisa mengembangkan

usahanya

sesuai

dengan

tujuan

Pemerintah.

Bentuk

pembinaan yang dilakuak antara lain melalui pembinaan managemen, adminstrasi, kelembagaan, dan kewirausahaan terutama kepada koperasi/ UKM yang belum berhasil meningkatkan kinerjannya. b. Perlu memperhatikan kondisi koperasi/UKM yang akan diberikan bantuan dan memilah-milah

jenis

bantuan

sesuai

dengan

kebutuhan

koperasi/UKM

dilapangan. Pola Top Down sudah tidak lagi diterapkan. Tidak Semua Koperasi/UKM membutuhkan bantuan yang sama. Oleh Karena itu, perlu dilakukan iventarisasi kebutuhan koperasi/UKM. Dengan demikian, diharapkan bantuan yang diberikan bisa tepat Sasaran. c.

Diharapkan juga harus memilah koperasi/ UKM yang perlu dibantu, tidak semua koperasi/ UKM harus dibantu. Sebagai contoh, koperasi/ UKM yang sudah maju dan memiliki managemen yang sudah baik lagi Dibantu secara finansial. Koperasi/ UKM seperti ini harus di dorong untuk mentranfer pengetahuan dan pengalamannya kepada koperasi yang belum maju.


Bab 3 - 107

107

SASARAN STRATEGIS . Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target

Realisasi

%

Angka Indeks Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup Angka Kelangsungan Hidup Bayi Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Cakupan Kunjungan bayi Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Pelayanan Anak Balita ( Minimal 8 ) kali Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

75.10 70.40 99.50 1%

75.00 69.98 99.30 0.21

99,86 99,40 99.75 100

<100

126

100

114

80.20

70.35

80

100

125

90 100

97.86 95.20

108.73 95.20

80

70

87.50

80

100

125

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar realisasi target telah tercapai seperti Persentase Balita Gizi Buruk (100%), angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (100%), persentase Pertolongan Persalinan oleh nakes (105.05%), Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (100%), persentase Balita Gizi kurang (100%), persentase anak balita yang pendek(stuning) (100%), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (100%), cakupan ibu hamil dengan komplikasi ditangani (125%), angka kematian balita (100%), cakupan pelayanan ibu nifas (108.73%), cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani (100%). Ada juga beberapa indikator yang belum tercapai target perdasarkan persentase perhitungan antara lain, angka indeks kesehatan (99.47%) dan angka usia harapan hidup (99.36%), berdasarkan perhitungan data pertahun terjadi penurunan setiap tahunnya, hal ini belum dapat dipastikan karena data yang dipakai masih menggunakan data tahun 2013 (data BPS). Untuk angka kelangsungan hidup bayi masih belum tercapai 100%, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dari tahun 2013 (99.75%) menjadi 99.80% di tahun 2014. Cakupan kunjungan bayi (80.20) cenderung menurun dari tahun tahun sebelumnya (2013 : 98.30%) hal ini dikarenakan adanya penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 108

108

standar baru mengenai kunjungan bayi, yaitu 4 kali kunjungan. Cakupan ibu hamil K4 (95.20%) belum mencapai target, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013: 90.90%) hal ini terjadi peningkatan karna meningkatnya penjaringan ibu hamil dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Cakupan pelayanan anak balita (minimal 8 kali) sebesar 87.50% menurun signifikan bila dibandingkan data tahun 2013 (98.75%) dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) hanya menerapka di puskesmas saja belum melibatkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Posyandu. Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak (93%) hal ini semakin menurun bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2012: 102.40%, 2013: 95.55%) hal ini dikarenakan ada penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan sasaran imunisasi campak, bila ditelusuri kembali untuk capaian indicator campak sudah seluruh bayi diimunisasi. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka Indeks Kesehatan Tabel IV.8

: Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

No

Tahun

Angka Harapan Hidup

Indeks Kesehatan

1.

2010

69,71

74,5

2.

2011

69,76

74,6

3.

2012

69,80

74,7

4.

2013

69,91

74,9

5.

2014

69,98

75,0

Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2015


Bab 3 - 109

109

Grafik 3.10 Indeks Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2010-2014

I N D E K S

Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2015

Pencapaian Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan dari tahun 2010-2014, menunjukkan peningkatan capaian IK yang cendrung meningkat. Dimana pada tahun 2010, capaian IK di Kabupaten Bintan baru sekitar 74,52 poin, terus meningkat menjadi 74,6 poin di tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, capaian IK Kabupaten Bintan terus meningkat menjadi sebesar 74,7 poin. Pada tahun capaian IK sebesar 74,75, sedangkan pada tahun 2014 IK Kabupaten Bintan mencapai 75 dimana hanya terpaut 0,3 dari target RPJMD tahun 2014. Walaupun pencapaian IK sampai dengan tahun 2014 belum memenuhi target sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD tetapi Kontribusi IK terhadap pembentukan IPM cukup signifikan sehingga IPM Kabupaten Bintan terus meningkat. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan No Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Telok Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan

Rumah Sakit

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling

Balai Pengobatan

1

1 1

3 2

-

2

Pos Pelayanan Terpadu Ada Aktif 16 16 12 12

1 -

1 3 1 1 1 1 1 1

1 7 3 3 3 2 2 3

1 1 1 2

7 3 2 1 -

17 27 33 7 4 13 14 10


Bab 3 - 110

110

17 27 33 7 4 13 14 10

2013 2012 2011 2010 2009

2 1 1 1 2

12 12 12 12 10

29 29 29 29 30

5 10 10 15 14

15 7 7 13 24

153 146 140 140 134

153 146 140 140 134

Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan Juga memberikan pemenuhan hak –hak dasar terhadap masyarakat miskin yang tertinggal berupa : 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak (Bayi ) Keluarga Miskin 3. Perawatan Kasus Gizi Buruk bagi Penduduk Miskin. 4. Pengobatan

Gratis

Bagi

penduduk

Miskin/Desa

yang

Tertinggal

(

JAMKESDA) 5. Pembangunan /Rehabilitasi Pustu  Angka Usia Harapan Hidup Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan

kesehatan

berhasil

dengan

baik

maka

akan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sanngat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumahsakit,puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat hal ini dapat meningkatkan Pencapaian angka harapan hidup Kabupaten Bintan yang dewasa ini masih belum begitu menggembirakan, walaupun terdapat peningkatan yang cukup signifikan, tetapi belum mampu mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan dapat dikatakan cukup baik. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan. Menurut data BPS Kabupaten Bintan capaian AHH Kabupaten Bintan tahun 2010 sebesar 69,71, dengan IK sebesar 74,5. Pada tahun 2011 AHH meningkat hingga 69,76 dengan IK sebesar 74,6. Tahun 2012, AHH telah mencapai 69,8 dengan IK sebesar 74,7. Tren


Bab 3 - 111

111

peningkatan terus berlanjut di tahun 2013 dengan AHH mencapai 69,91 dengan IK sebesar 74,9. Tahun 2014 AHH mencapai 69,98 dengan IK mencapai 75,0. Pemerintah

Kabupaten

Bintan

terus

berupaya

secara

komprehensif

dan

berkoordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Target tahun 2013 angka usia harapan hidup di Kabupaten Bintan 70,3 % terealisasi 69,85%. Sedangkan Untuk Tahun 2014 Angka Usia Harapan Hidup terealisasi 69,85 yang masih menggunakan Data Lama. Berikut Tabel 3.37.

No

Tahun

Angka Harapan Hidup

1.

2010

69,71

2.

2011

69,76

3.

2012

69,8

4

2013

69,85

5

2014

69,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tabel 3.38 . Angka Kelangsungan Hidup Bayi No

Tahun

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

1

2013

99,25

2

2014

99,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan


Bab 3 - 112

112

Grafik 3.11 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2010-2014

Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Angka kelangsungan Hidup bayi di Kabupaten Bintan tahun 2014 yaitu 99,3 persen, bila dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan yaitu : 99,25 persen (2013) namun angka ini masih belum mencapai target 2014 yaitu 99,6 persen. Pada tahun 2011 terjadi penurunan angka kelangsungan hidup bayi disebabkan adanya perubahan definisi operasional tentang angka kematian bayi dimana, kematian bayi didalam rahim IUFD termasuk dalam Angka Kematian Bayi (AKB), sejak tahun 2012 IUFD tidak dimasukkan dalam AKB. Belum tercapainya target Angka Kelangsungan Hidup Bayi karena dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), makin kecil Angka Kematian Bayi (AKB) semakin tinggi Angka Kelangsungan Hidup Bayi. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi melalui peningkatan kompetensi Bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan mulai dari masa kehamilan sampai masa persalinan melalui pelatihan dan review program serta peningkatan koordinasi dengan program-program terkait dalam pelayanan kesehatan bayi.  Persentase Balita Gizi Buruk Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2012

dan tahun 2013 telah


Bab 3 - 113

113

menetapkan indikator “persentase balita gizi buruk” dibawah 1% dan realisasi tercapai dibawah 1% yaitu 0,53% untuk tahun 2013 terealisasi 0,44 % berarti adalah 100% capaiannya . Untuk Tahun 2014 terealisasi 0,21 % Tabel 3.24. Tabel Persentase Balita Gizi Buruk No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Persentase Balita Gizi Buruk 0,53 % 0,44% 0,21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2014

Grafik 3.12 Persentase Balita Gizi Buruk 2010-2014

Sumber: Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat

Balita gizi buruk adalah status gizi balita sangat kurus

berdasar standar

antropometri Berat badan dibanding tinggi badan atau panjang badan (BB/TB) nilai ambang batas z score <-3 SD. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Bintan

tahun 2014 sebesar 0,21

persen (26 kasus dari 11.860 Balita yang ditimbang). Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2013 (Riskesdas 2013) dimana angka gizi buruk Provinsi Kepulauan Riau 6 persen dan angka gizi buruk Nasional 5,3 persen, sedangkan target Nasional adalah

< 10

(kurang dari sepuluh) persen. Kalau dilihat trend prevalensi gizi buruk Kabupaten Bintan lima tahun terakhir terlihat

peningkatan di tahun 2013 (57 kasus) dan


Bab 3 - 114

114

terjadi penurunan sebesar 0,21 persen pada tahun 2014. Kasus gizi buruk tahun 2014 ditemukan di 7 UPTD Puskesmas. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah UPTD Puskesmas Teluk sasah yaitu 12 kasus, UPTD Puskesmas Kelong 4 kasus, UPTD Kuala Sempang 2 kasus, UPTD Tambelan 2 kasus, UPTD Puskesmas Sei Lekop 2 kasus, UPTD Puskesmas Toapaya 2 kasus, UPTD Pusesmas Tanjung Uban 1 kasus, dan UPTD Puskesmas Berakit 1 kasus. Kasus gizi buruk yang ditemukan adalah non klinis dan sebagian besar disebabkan kurangnya asupan gizi karena faktor pola asuh anak dan tradisi budaya setempat yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap pola konsumsi. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kinerja surveilans gizi balita di masyarakat meningkat, (2) Pelaksanan Bulan Penimbangan Balita yang mentargetkan seluruh balita ditimbang dan diukur tinggi/panjang badan di posyandu pada bulan April dan November, (3) Melakukan sweeping bagi balita yang tidak hadir di posyandu, dan (4) Melaksanakan penyuluhan tentang pola asuh dan manfaat gizi pada balita.  Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Bintan Pada Tahun 2014 adalah dari target 100 % terealisasi 100% sedangkan untuk Tahun 2013 terealisasi juga 100%. Masalah gizi di masyarakat masih merupakan masalah yang serius di Indonesia, hal ini terlihat masih tingginya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2005 prevalensi gizi kurang mencapai 28 persen (%) dan gizi buruk 8,5 persen (%). Mencuatnya kembali pemberitaan media massa akhir-akhir ini mengenai masalah gizi buruk yang ditemukan menunjukkan sistem surveilans dan penanggulangan masalah gizi balita dari berbagai instansi terkait masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya dari tahun ke tahun untuk memberikan perhatian terhadap penanganan kasus balita gizi buruk, perhatian tersebut baik berupa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penangganan balita gizi kurang serta memberikan perhatian dengan terus


Bab 3 - 115

115

mengintensifkan kinerja petugas kesehatan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kasus balita gizi buruk dari tahun ke tahun. Ada dua Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi balita yaitu : (1) Melakukan penimbangan berat badan kemudian dibandingkan dengan umur Balita (BB/U). (2) Melakukan penimbangan berat badan kemudian dibandingkan dengan tinggi badan Balita (BB/TB). Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk adalah penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman makanan di tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama 90 hari bagi tiap penderita gizi buruk. Seluruh balita yang menderita gizi buruk pada tahun 2012 telah dilakukan penanganan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta pengobatan penyakit pada pusat-pusat pelayanan kesehatan. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang penduduk miskin dan desa tertinggal bertujuan untuk : 1. Mengurangi masalah gizi KEP terutama pada bayi, balita dan wanita usia subur. 2. Menurunkan jumlah penderita anemia zat gizi besi pada Ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah. 3. Mencegah kebutaan akibat kekurangan Vitamin A pada Balita. 4. Mencegah terjadinya kekurangan iodium (GAKY) dan mikro lainnya.

 Cakupan Kunjungan Bayi

No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Tabel. 3.34 Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Kunjungan Bayi 100,00 % 98,30% 80,20%



Bab 3 - 116

116

Grafik 3.13 Cakupan Kunjungan Bayi, 2010 - 2014

Sumber: Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan Medik KB

Cakupan Kunjungan bayi adalah bayi yang mendapat pelayanan kesehatan minimal 4 kali sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bayi yaitu 1 kali pada usia 29 hari sampai dengan 2 bulan, 1 kali pada usia 3 bulan, 1 kali pada usia 6 - 8 bulan, dan 1 kali pada usia 9 - 11 bulan. Presentase cakupan kunjungan Bayi di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 sebesar 80,2 persen, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu : 95,2 persen (2012) dan 96 persen (2013), hal ini disebabkan karena perubahan standar dalam pelayanan kesehatan bayi, awalnya menggunakan cakupan imunisasi campak berubah menjadi pencatatan kohort bayi. Berdasarkan target cakupan kunjungan bayi di RPJMD Kabupaten Bintan 2011-2015 yaitu 112% dan target Nasional sebesar 60% maka terjadi kesenjangan yang cukup besar yaitu sebesar 52%, maka target RPJMD cakupan bayi di revisi menjadi 90%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi tersebut antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan di Posyandu dan kelas ibu balita.  Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani Tabel 3.35 Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang di Tangani. No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 80,56 % 100,00% 100,00%


Dari Tabel diatas dapat dilihat Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 117

117

ditangani

Dari Tahun 2012 yaitu 80,56% kemudian Tahun 2013 Cakupan Ibu

Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 100,00 % dan Tahun 2014 Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani 100.  Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tabel. 3.36 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas. No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 92,58 % 92,90% 97,86%


Target Nasional cakupan pelayanan ibu nifas adalah 90, sementara pencapain pelayanan ibu nifas di Kabupaten Bintan tahun 2013 diatas standar nasional yakni 92,9.Sedangkan Untuk Tahun 2014 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 97,86 % masih melebihi Target Nasional.  Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tabel.3.37 Cakuppan Kunjungan Ibu Hamil K4 No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 94,63 % 90,90% 95,20%


Tabel di atas menunjukkan bahwa 2 (dua) tahun terkahir cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bintan dibawah target yakni 94,63 (2012) dan 90,90 (2013), sedangkan target K4 95 Untuk Tahun 2014 melebihi target nasioanl yaitu 95,20%  Cakupan Pelayanan Anak Balita ( minimal 8 Kali ) Tabel. 3.38 Cakupan Pelayanan Anak Balita No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Cakupan Pelayanan Anak Balita ( Minimal 8 Kali) 67,95 % 79,00% 70,00%



Bab 3 - 118

118

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Pelayanan Anak Balita (kunjungan minimal 8 kali ) belum stabil, masih terjadi trend naik dan turun pada kedua capaian program.  Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani. Tabel. 3.39 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani No 1 2 3

Tahun 2012 2013 2014

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 100,00 % 100,00% 100,00%


Tabel di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) tahun terkahir cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani adalah 100%. Hal ini dilakukan oleh Kabupaten Bintan sesuai dengan paradigma sehat, harus memberikan pengutamaan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Disamping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada balita dan ibu hamil, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Permasalahan; 1.

Masih kurangnya Tenaga Kesehatan dalam melayani kesehatan terutama di Daerah terpencil yang susah dijangkau oleh transportasi.

Solusi; 1. Perlunya meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan profesionalisme Sumber Daya Tenaga Kesehatan yaitu dengan pengembangan dan penambahan tenaga medis, paramedis perawatan dan non perawatan serta tenaga kesehatan masyarakat pada seleksi penerimaan CPNS baru, serta dengan mengikutsertakan dan memberikan kesempatan kepada SDM tenaga kesehatan untuk mengikuti


Bab 3 - 119

119

pendidikan baik berupa tugas belajar, pelatihan tehnis fungsional, pelatihan peningkatan kemampuan manajerial dan lain sebagainya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Nilai Tukar Petani

Target

Realisasi

%

7,60%

5,78%

75,05%

112 %

109 %

97,32%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB  Nilai Tukar Petani Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP). Sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7,21 menjadi 7,70 belum tercapai karena masih dilevel angka 5,78 % , sedangkan untuk nilai tukar petani hampir tercapai dicapaian 109 % terpaut 5 %.Untuk melaksanakan sasaran strategis ini, terdapat 3 indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu: (1).Persentase kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (2). Persentase peningkatan produksi perkebunan dan (3). Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan Hortikultura.


Bab 3 - 120

120

Grafik. 3.14 Persentase Kontribusi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2011-2014

Pada

tahun

2010

atau

pada

kondisi

kinerja

awal,

Kontribusi

Sektor

Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah sebesar 7,21%, di targetkan pada tahun 2014 adalah sebesar 7,60% dan pencapaian tahun 2014 adalah sebesar 5,78 %. Angka pencapaian tersebut merupakan data yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Bintan dan telah dikonfirmasi keakuratannya. Akan tetapi berdasarkan hasil capaian tahun 2013 yakni sebesar 5,69%, maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,1%. Akan tetapi secara umum, capaian Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena konstribusi sektor lain (pariwisata) ternyata lebih meningkat dan mampu secara dominan mempengaruhi PDRB kabupaten Bintan. meskipun dilihat dari hasil capaian produksi, sektor pertanian mengalami peningkatan. Indikator kinerja lainnya dalam meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan. Seperti pada grafik berikut ini:


Bab 3 - 121

121

Grafik 3.15 Grafik. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Tahun 2011-2014

Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, capaian produksi Komoditi unggulan perkebunan sebesar 24.513,98 Ton, di targetkan pada tahun 2014 sebesar 25.298 Ton dan capaian pada tahun 2014 sebesar 112.157,50 Ton.

Angka ini

merupakan angka akumulasi dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2013 tercatat realisasinya adalah 107.195,50 Ton ditambahkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 4.962 Ton menjadi 112.157,50 Ton. Capaian prestasi yang melampaui target ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah investasi dan pembangunan sektor perkebunan berjalan sangat baik dan kondusif. Bahkan beberapa kelompok tani masyarakat dan perusahaan melakukan pembukaan lahan perkebunan baru. Selain itu, pertambahan luas Tanaman Menghasilkan (TM) dari komoditi kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar Swasta (PT. Tirta Madu) dan perkebunan karet pada PT. Numbing yang melaksanakan kegiatan perkebunannya di pulau tersendiri, yakni Pulau Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir dan PT. Pulau Bintan Djaya juga meningkat. Di samping itu, Dalam upaya optimalisasi pembangunan perkebunan dan untuk meminimalisir segala kelemahan yang dimiliki oleh petani dalam meningkatkan pendapatan petani maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan pada Tahun anggaran 2014 telah melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian diantaranya : 1). Perluasan areal dengan menggunakan jenis bibit unggul PB.260. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 122

122

2). Penyediaan sarana kerja petani dan bantuan penberantasan hama dan penyakit tanaman. 3). Meningkatkan

keterampilan

perlindungan tanaman, 4). Pengembangan

petani dalam

penyadapan

dan

komoditi alternatif bagi petani

khususnya tanaman kakao dan pemanfaatan alternatif tanaman karet dan 5). Optimalisasi lahan karet dengan melakukan pola Poli Kulktur dengan tanaman lainnya. Selain itu, Jumlah produksi pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Sebagaimana pada grafik berikut ini: Grafik 3.16 : Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011-2014

Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, Capaian produksi komoditi hortikultura

adalah sebesar 12.811 Ton di targetkan pada tahun 2014 adalah

sebesar 15.571 Ton (80%) dan capaian pada tahun 2014 adalah 44.509 ton. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 179.14%, hal ini disebabkan oleh factor cuaca berupa kemarau cukup panjang yang melanda Kabupaten Bintan mulai dari Bulan Februari hingga pertengahan tahun 2014, yang menyebabkan produksi Hortikultura, khususnya tanaman sayuran dataran rendah mengalami penurunan produksi. Bahkan dibeberapa tempat terjadi kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan turunnya produksi komoditi Hortikultura di Bintan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target tahun 2014, capaian tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 123

123

telah diatas target.

Prestasi capaian melebihi target ini disebabkan oleh hal-hal

sebagai berikut diantaranya adalah: adanya peningkatan produksi hortikultura, terutama komoditi buah-buahan. Pada tahun 2014, terutama komoditi buahbuahan seperti durian, rambutan dan buah-buahan tahunan lainnya mengalami peningkatan produksi (panen raya).

Gambar.3.1 Pengembangan Komoditi Perkebunan Karet di Bintan

Permasahan dan Solusi Permasalahan 1. Sumber

bibit

/benih pertanian

/peternakan

dan

perkebunan

masih

ditingkatkan dari luar pulau Bintan. Solusi 1. Perlu adanya balai benih khusus Bintan yang secara intensif menghasilkan bibit benih di Kabupaten Bintan.


Bab 3 - 124

124

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Nelayan.

Target

Realisasi

%

3,97

4,17

105,03%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Nelayan Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan target indikator pendapatan

per kapita nelayan pada tahun 2012 sebesar 3,60 juta dengan realisasi 3,75 juta atau 104,17%. Tahun 2013, target pendapatan per kapita nelayan adalah 3,78 juta dan teralisasi 2,82 juta atau 74,60%. Pendapatan perkapita nelayan untuk Tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Hal ini juga dikarenakan secara alamiah laut memang susah diprediksi, gelombang tinggi,angin kencang atau abadai serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit yang mempengaruhi pendapatan nelayan juga. Untuk Tahun 2014 meningkat 105,05% dari target 3,97 dan terealisasi 4,17%. Sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8% belum tercapai dan hanya tercapai 4,17 % . untuk tahun 2014 terjadi Peningkatan Pendapatan perkapita nelayan dipengaruhi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bintan yang besar adalah dari kelompok pelagis besar, kemudian krustase dan pelagis kecil. Secara keseluruhan pemanfaatan ikan tangkapan di Kabupaten Bintan baru mencapai 29,73%, dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 3.40 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan Tahun 2013 – 2014. No

Kecamatan

1 2 3 4

Bintan Utara Teluk Sebong Teluk Bintan Gunung Kijang

Hasil produksi Tngkap (Ton) Volume (Ton) Nilai (Rp) 1.574 23.616.000.000 2.137 32.058.000.000 6.694 100.416.000.000 4.031 60.462.000.000


Bab 3 - 125

125

5 6 7 8 9 10

Bintan Timur Tambelan Toapaya Bintan Pesisir Mantang Seri Kuala Lobam 2014 2013 2012 Pertumbuhan (%)

12.883 4.556 0 11.449 5.639 1.324 50.289 49.339 41.228 16,44 %

193.248.000.000 68.346.000.000 0 171.738.000.000 84.588.000.000 19.866.000.000 754.338.000.000 740.088.000.000 618.420.000.000 16,44 %

Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, tahun 2015

Dari Tabel di atas terlihat bahwa peluang pengembangan sumberdaya perikanan tangkap di perairan Kabupaten Bintan masih bisa dikembangkan. Artinya peningkatan upaya dan armada masih memungkinkan untuk terus dilakukan agar pemanfaatan potensi bisa lebih optimal. Kelompok ikan yang masih berpotensi dikembangkan adalah dari kelompok ikan demersal (ikan-ikan karang) dan pelagis kecil. Lokasi pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal diantaranya adalah di sekitar perairan Tambelan, Pulau Mapur (Bintan Pesisir) dan Mantang. Pada lokasi ini sumberdaya masih cukup baik terutama dari kelompok ikan demersal.

Walaupun

disinyalir

stok

demersal

menurun

karena

aktivitas

penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom dan racun, trawl dan pencurian ikan oleh kapal asing. Dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan maka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Bintan akan bertambah. Produksi perikanan Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jumlah produksi perikanan Kabupaten Bintan selama periode 2010‐2014 rata‐rata sebesar 32.986,64 ton per tahun. Produksi paling tinggi selama periode tersebut adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 50.289 ton. Potensi serta pemanfaatan sumber daya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja bidang kelautan dan perikanan tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bintan. 

Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya penanganan urusan kelautan dan perikanan di Pemerintah Kabupaten Bintan tidak terlepas dari permasalahan.


Bab 3 - 126

126

Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan antara lain:  Permasalahan 1. Koordinasi antar pihak pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik. 2. Penangkapan tidak ramah lingkungan. 3. Kondisi alam laut yang kurang bersahabat terkait perubahan iklim global. 4. Penanganan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan belum optimal. 5. Pelanggaran jalur penangkapan.  Solusi 1. Koordinasi antar pihak pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik, hal ini perlu dilakukan penegasan terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya juga akan dilakukan suatu forum koordinas antar pihak pengguna perairan yang disejalankan dengan penyusunan Rencana Zonasi dan Pengelolaan Wilayah Perairan. Dengan dibuatnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil nantinya juga disejalankan dengan pembentukan Badan Koordinasi Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau kecil. 2. Masih adanya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Bintan, maka perlu ditingkatkan penyadaran kepada masyarakat nelayan dengan mengoptimalkan tenaga penyuluh yang ada. 3. Terjadinya pemanasan global mengakibatkan kondisi alam laut yang kurang bersahabat terkait perubahan iklim global. Kondisi ini banyak mengakibatkan menurunnya produktifitas perairan yang ditandai dengan menurunnya hasil tangkapan nelayan. 4. Unit-unit Penanganan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan belum optimal. Hal ini terjadi karena belum adanya akses masyarakat atau unit-unit pengelola terhadap lembaga keuangan. Disamping itu juga aktifitas pemasaran yang masing bersifat pasif atau bersifat menunggu, kedepan perlu dilakukan bimbingan atau semacam pendampingan terhadap unit-unit pengengola dan pemasaran dalam hal mengakses lembaga-lebaga keuangan yang sekarang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 127

127

sudah banyak di daerah kita. Selain itu juga perlu dilakukan promosi-promosi produk olahan yang sudah baik hasil dan kemasannya agar dapat dicarikan tempat-tempat pemasaran yang berkesinambungan. 5. Pelanggaran jalur penangkapan merupakan permasalahan kita dari tahun ke tahun, hal ini sangat erat kaitannya dengan aktifitas pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya pemimpin yang tegas pada kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kita memiliki harapan yang besar bahwa pengawan dan penegakan hokum di wilayah laut dapat dilakukan secara maksimal. Sasaran Strategis. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja

Target

Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah

721

700

Kepemilikan KTP

96%

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah

Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir

65 org

Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk

Realisasi

5 pasang

80.1 sudah

103 83,43% 100%

48 809 pasang

100%

%

56

73,84% 16180 56 %

Untuk tercapainya sasaran pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil maka

program

dan

kegiatan

yang telah

ditempuh dalam

Pembangunan

Kependudukan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. Tujuan program ini untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu dengan konsep Relation Data Base Management System (RDBMS), perwujudan bank data kependudukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 128

128

nasional dan reformasi pelayanan registrasi penduduk dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong tertib pelayanan publik. Program‐program yang dilaksanakan sejak tahun 2010–2014 terdiri dari : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Penataan Administrasi Catatan Sipil 3. Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Keberhasilan dalam pelaksanaan program diatas dapat dilihat dari pencapaian indikator dibawah : Tabel 3.40 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil,Tahun 2010‐2014 KONDISI CAPAIAN TAHUN KINERJA 2011 2012 2013 NO INDIKATOR KINERJA AWAL TAHUN 2010 1. Rasio penduduk ber 601 633 645 805 KTP per 1000 penduduk Orang telah menikah 2. Kepemilikan KTP

92,36%

2014

721

90.34

92.42

81

80.1

3. Penerapan KTP Belum Nasional berbasis NIK

90.92

97.44

Sudah

sudah

4. Rasio bayi berakte 46 kelahiran per 100 Bayi Orang Lahir

40.74

64

39

5. Rasio pasangan berakte 1,75 nikah per 1000 pasang pasangan penduduk menikah

1.85

1.15

1

809

6. Kepemilikan akta 59,81% kelahiran penduduk

60.60

56,17

54,42

56

48

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 1)

Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah, Dengan memperhatikan

data

pencatatan

yang

dilakukan

oleh


Kantor

Dinas

Bab 3 - 129

129

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2014 jumlah penduduk telah menikah sebanyak

64.572 Jiwa, sementara data yang

penduduk ber KTP sebanyak 65.014 Jiwa maka didapat ratio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah sebesar 1.007 jiwa dari target sebesar 700 jiwa. Hal ini mengalami kenaikan yang sangat baik dikarenakan ratio penduduk menikah cenderung memiliki KTP. 2) Kepemilikan KTP, Dari 95.186 orang wajib KTP, telah mencapai 80,1%, yang sudah melakukan perekaman KTP baik menggunakan SIAK dan eKTP adalah 79.418 orang, yang sudah memiliki KTP (selesai disetak) sebanyak 65.014 orang sedangkan sisanya belum memiliki KTP disebabkan oleh: (1) proses pencetakan KTP pada tahun 2014 masih di pusatkan di Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sehingga belum didistribusikan seluruhnya ke daerah;(2) blanko pengisian KTP untuk saat ini hanya disediakan oleh pusat; (3) sisanya setelah didata sebanyak 15.000.000 orang lebih penduduk Kabupaten Bintan belum merekam KTP; 3) Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2011 sehingga saat ini, dimana tahun 2014 ini yang melakukan perekaman saja sudah mencapai 79.418 jiwa dari yang wajib KTP sebanyak 95.186jiwa yaitu 83%. Hal ini perkembangan perekaman berdasarkan dengan pertumbuhan penduduk yang berkembang sesuai dengan demografis di kabupaten bintan. 4) Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir, Perolehan akte kelahiran adalah bayi yang lahir pada tahun 2014, dan lahir pada bulan november + desember 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari dan Februari 2014 (masuk dalam <60 hari), namun tidak termasuk bayi yang lahir pada bulan November dan Desember 2014 namun belum melaporkan dalam (<60 hari) usaha yang dilakukan:  Insentif bagi ibu yang melaporkan kelahiran bayinya dalam <60 hari  Himbauan melalui media elektronik. Pada periode tahun 2013 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 3.933 jiwa sedangkan tahun 2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran tercatat sebanyak 3.602 jiwa, ini dapat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 130

130

dilihat bahwa tahun 2014 jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran ada penurunan dibandingkan pada tahun 2013. Namun untuk Target capai pertahun adalan 2.000 jiwa, dimana dalam pelaksanaan di tahun 2014 tercapai 3.602 jiwa, jadi ada peningkatan dalam target capaian yang telah ditetapkan. 5) Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah, Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bahwa pada periode tahun 2013 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 75 pasangan dari jumlah sudah menikah sebanyak 70.953 pasang, sedangkan pada tahun 2014 jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah tercatat sebanyak 141 pasangan dari jumlah sudah menikah sebanyak 56.245 pasangan. Ini adanya kenaikan pengurusan akta nikah di tahun 2014. 6) Kepemilikan akta kelahiran penduduk, Pada periode tahun 2014 jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran seluruhnya tercatat sebanyak 78.204 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 140.267 Jiwa (56%), Hal ini perlu adanya kerja keras dinas kependudukan khususnya bidang pencatatan sipil dalam peran untuk membuat terobosan dalam kebijakan kebijakan bagi masyara yang tidak

memiliki dokumen, sehingga untuk dapat hak haknya

dalam kepemilikan dokumen kelahirannya. Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penanganan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi adalah : 

Permasalahan 1. Masih ada sebanyak 15.000.000 orang lebih penduduk Kabupaten Bintan belum merekam maupun memiliki KTP; 2. Belum berfungsi maksimalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Seperti proses pelayanan pencatatan sipil belum sepenuhnya menggunakan program tersebut. 3. Faktor masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan.


Bab 3 - 131

131

4. Masih kurang aparatur dalam pelayanana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5. Penduduk pendatang tidak memiliki akte kelahiran 6. Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

untuk

memiliki

dokumen

kependudukan dan catatan sipil 

Solusi 1. Mengingat pentingnya dokumen pribadi seperti KTP dalam pengurusan administrasi maka perlu dilakukan himbauan secara terkoordinasi melalui RT/RW/Desa/Kecamatan dan Kelurahan maupun sosialisasi dalam bentuk Baliho yang menekankan pentingnya memiliki KTP. 2. Peningkatan anggaran program kegiatan, baik itu sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis tehnologi sesuai dengan persaingan global yang berkembang. 3. Perlu upaya meningkatkan koordinasi dan persepsi terhadap penanganan kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur pemerintah baik pusat, propinsi kabupaten/kota lainya, masyarakat, tokoh dan kepemudaan. 4. Tersedianya aparatur SDM pemerintah yang mempunyai kualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainya 5. Kegiatan pengawasan yustisi dimana Tim yang terdiri dari pegawai Disduk, Kecamatan, kelurahan/Desa dan Satpol PP serta kepolisian datang ke rumah penduduk sebagai langkah untuk memotivasi dalam rangka mempercepat kepelimikan dokumen kependudukan dan catatan sipil SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kabupaten

Target 100%

Realisasi 100%


% 100%

Bab 3 - 132

132

Persentase Kejadian Bencana Sosial Yang diTangani

100%

100%

100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bintan dapat ditangani capaiannya 100 % untuk Tahun 2014 hal ini dapat dicapai dengan Kesiap siagaan gaan Pemerintah dan Masyarakat didalam menangani awal Bencana, Untuk Kesiap siagaan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat terlihat dengan adanya Sarana berupa mobil kebakaran dan tenaga profesional dalam penanggulangan Bencana Kebakaran. Untuk Tahun 2014 Jumlah Kasus Bencana Kebakaran yang masuk 181 kasus dan dapat di tangani sebanyak 181 kasus hal ini menunjukkan kesiap-siagaan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Menangani Bencana, khususnya Bencana Kebakaran di Kabupaten Bintan dan merupakan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Bintan dengan bertindak cepat melaporkan kejadian bencana kebakaran dengan cepat dan sigap sehingga kejadian bencana kebakaran dapat ditangani. Hal didalam menangani bencana kebakaran memang harus ada kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa daerah Kabupaten Bintan tidak termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana-bencana besar dan masif, seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah. Namun kita sebaiknya harus tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada. Secara umum dapat dilaporkan bahwa jumlah bencana yang terjadi selama tahun 2014 tercatat sebanyak 188 kejadian bencana yaitu Kebakaran 181 kasus, puting beliung 7 kasus dan angin kencang 1 kasus, kejadian


Bab 3 - 133

133

yang menyolok adalah kebakaran semak belukar dengan frekwensi yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari. Hal ini terjadi karena musim panas yang membuat kebun ataupun semak belukar kering sehingga mudah terbakar apabila orang melakukukan pembukaan lahan untuk kebun. Tabel 3.41 Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bintan Tahun 2014 TANGGAL/JAM

KELURAHAN/ DESA

11/01/14

Pkl. 13.30 15.10

Kawal, Jl. Bahari Km.27

Gunung Kijang

14/01/14

Pkl. 11.00 13.08 Pkl. 08.15 16.15

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Kawal Km. 28

Gunung Kijang

16/01/14

Pkl. 14.00 15.10

Toapaya Selatan, Gesek Km. 22

Toapaya

18/01/14

Pkl. 18.30 20.35 Pkl. 16.30 02.00

Busung, Jl. Raya Busung, Kebun Lima Tanjung Uban Timur

Seri Kuala Lobam

20/01/14

Pkl. 13.00 14.30

Sei Lekop

Bintan Timur

21/01/14

Pkl. 12.00 16.16

Lancang Kuning

Bintan Utara

21/01/14

Pkl. 20.00 24.30

Gunung Kijang, Jl. Kalang Batang

Gunung Kijang

22/01/14

Pkl. 12.00 14.30

Kijang Kota, Jl. Pelabuhan Kijang

Bintan Timur

22/01/14

Pkl. 19.30 21.00 Pkl. 14.00 19.20 Pkl. 11.45 13.30 Pkl. 22.00 02.17 Pkl. 19.00 21.00 Pkl. 14.30 16.30

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-

Sebong Pereh, Jl. Tanjung Uban Km. 71 Lobam

Teluk Sebong

Seri Kuala Lobam

-

Busung, Jl. Raya Busung, Kebun Lima Lancang Kuning

-

Kijang Kota, Jl. Alumina

Bintan Timur

15/01/14

19/01/14

22/01/14 23/01/14 23/01/14 24/01/14 26/01/14

-

Bintan Utara

Seri Kuala Lobam

Bintan Utara

26/01/14

Pkl. 12.00 14.50

Tembeling, Jl. Tembeling

Teluk Bintan

27/01/14

Pkl. 12.00 15.27 Pkl. 14.30 17.00

Lancang Kuning

Bintan Utara

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

27/01/14


JENIS BENCANA Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran lahan gambut Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran lahan gambut

Bab 3 - 134

134

28/01/14 28/01/14

Pkl. 13.00 17.22 Pkl. 21.00 23.15

28/01/14

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Toapaya Asri (Km. 23)

Toapaya

29/01/14

Pkl. 14.15 16.30

Sei Lekop, Jl. Tirta Madu

Bintan Timur

29/01/14

Pkl. 17.20 19.30

Kijang Kota, Jl. Kolong Enam

Bintan Timur

29/01/14

Pkl. 15.00 20.09 Pkl. 10.45 11.30

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Kawal, Jl. Kawal Km. 22

Gunung Kijang

29/01/14

Pkl. 15.15 17.00

Kawal, Jl. Kawal Km. 23

Gunung Kijang

29/01/14

Pkl. 10.00 12.15 Pkl. 11.00 18.26 Pkl. 09.15 10.30

Lobam

Seri Kuala Lobam

Lobam

Seri Kuala Lobam

Bintan Buyu (Sampaing Ktr. Satpol PP)

Teluk Bintan

Pkl. 11.30 12.15 Pkl. 16.00 19.30 Pkl. 09.45 11.45

Kijang Kota, Jl. Kp. Datuk

Bintan Timur

Sebong Pereh

Bintan Utara

Gunung Lengkuas

Bintan Timur

Pkl. 09.00 11.00 31/01/14 Pkl. 12.30 17.05 31/01/14 Pkl. 14.00 18.30 PEBRUARI 2014 01/02/14 Pkl. 15.20 16.00

Tanjung Uban Selatan

Bintan Utara

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Seri Bintan, Jl. Tanjung Uban Km. 49

Teluk Bintan

Gunung Lengkuas Km. 20

Bintan Timur

01/02/14

Pkl. 16.30 17.45

Kijang Kota (Pelabuhan Kijang)

Bintan Timur

01/02/14

Pkl.15.00 16.30

Kawal Km. 23 Gesek

Gunung Kijang

01/02/14

Pkl. 08.30 11.30 Pkl. 15.30 18.15

Busung, Jl. Raya Busung, samping SD 003 Ceruk Ijuk

Seri Kuala Lobam

02/02/14

Pkl. 18.30 19.30

Kijang Kota

Bintan Timur

02/02/14

Pkl. 14.00 19.30

Sebong Pereh

Teluk Sebong

29/01/14

29/01/14 29/01/14 30/01/14 30/01/14 31/01/14 31/01/14

01/02/14

Teluk Bintan


Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan lindung Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran kebun / semak belukar

Bab 3 - 135

135

02/02/14

Pkl. 13.20 16.20

Toapaya Selatan

Toapaya

03/02/14

Pkl. 09.30 12.30

Gunung Lengkuas

Bintan Timur

03/02/14

Pkl. 15.30 16.45

Gunung Lengkuas

Bintan Timur

03/02/14

Pkl. 13.30 15.40

Kijang Km. 23

Bintan Timur

03/02/14


Bintan Utara

-

Lancang Kuning (Jl. Datuk Laksamana) Lancang Kuning (Jl. Taman Sari) Tanjung Uban Timur

-

Teluk Lobam

Seri Kuala Lobam

-

Teluk Lobam

Seri Kuala Lobam

-

Kijang Km. 20

Bintan Timur

03/02/14 03/02/14 03/02/14 03/02/14 04/02/14

-

Bintan Utara Bintan Utara

04/02/14

Pkl. 16.20 17.45

Sei Lekop

Bintan Timur

04/02/14

Pkl. 09.00 12.50 Pkl. 11.15 13.10

Lancang Kuning (Jl. Taman Sari) Gunung Lengkuas

Bintan Utara

Pkl. 16.00 18.35 Pkl. 14.40 16.30

Busung, Jl. Raya Busung, Kp. Lepan Bandar Seri Bentan

Seri Kuala Lobam

Pkl. 21.00 23.40 Pkl. 13.00 14.50

Sebong Pereh

Teluk Sebong

(Gesek Km. 23)

Toapaya

05/02/14

Pkl. 11.00 17.50

(Kp. Bukit Gajah Km. 24)

Toapaya

06/02/14

Pkl. 11.50 13.15

Kijang Kota (PT. Antam Kijang)

Bintan Timur

06/02/14


-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-

Teluk Lobam

Seri Kuala Lobam

-

Gunung Lengkuas

Bintan Timur

-

Busung, Jl. Raya Busung, Kp. Simp. Jembatan 1 Lancang Kuning, Kp. Bukit Senyum Sei Lekop (Jl. Korindo)

Seri Kuala Lobam

05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14 05/02/14

07/02/14 08/02/14 08/02/14 09/02/14 10/02/14

-

Bintan Timur

Teluk Bintan

Bintan Utara Bintan Timur


Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran tangki minyak solar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan Kebakaran hutan / semak belukar

Bab 3 - 136

136

10/02/14

Pkl. 12.00 14.20 Pkl. 11.00 19.13 Pkl. 13.00 14.30

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

(Topaya Km.23)

Toapaya

10/02/14

Pkl. 11.00 18.00

Toapaya Selatan (Jl. Tanjung Uban Km. 28)

Toapaya

11/02/14

Pkl. 03.30 05.33 Pkl. 18.45 20.06 Pkl. 20.15 22.02

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Tanjung Uban Utara, Jl. Perbatasan Kel. Tg. Uban Utara dan Ds. Lancang Kuning (Jl. Kp. Simpang Center)

Bintan Utara

(Kp. Balai Rejo)

Teluk Bintan

Sei Lekop, Jl. Korindo

Bintan Timur

Sei Kecil, Perum Air molek Km. 72 Sei Kecil Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Sei Lekop (Jl. Korindo, Kp. Jawa) Tanjung Uban Timur

Bintan Timur

Teluk Sasa

Seri Kuala Lobam

(Kp. Balai Rejo)

Teluk Bintan

(Jl. Tg. Uban Km. 17)

Toapaya

Sei Lekop, Jl. Korindo, Kp. Jawa Kawal Km. 28

Bintan Timur

Teluk Bintan

-

bandar Seri Bentan (Ktr. Bupati) (Pulau Ladi)

-


Bintan Utara

-

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-

(Km. 18 Tirta Madu, Kp. Banjar)

Bintan Timur

(Jl. Taman Sari, Perbatasan Kel. Tg. Uban Timur dan Ds. Lancang Kuning) Kijang Km. 25 (Depan SPBU)

Bintan Utara

Tanjung Uban Kota

Bintan Utara

10/02/14 10/02/14

11/02/14 11/02/14 11/02/14 11/02/14 12/02/14 12/02/14 12/02/14 13/02/14 13/02/14 13/02/14 13/02/14 13/02/14 14/02/14 14/02/14 14/02/14 14/02/14 15/02/14 15/02/14 15/02/14 16/02/14

Pkl. 21.00 00.29 Pkl. 13.20 15.00 Pkl. 11.40 13.15 Pkl. 12.00 15.13 Pkl. 05.00 10.35 Pkl. 11.00 14.30 Pkl. 14.30 17.07 Pkl. 17.30 19.43 Pkl. 13.20 15.02 Pkl. 15.00 18.20 Pkl. 13.30 15.20 Pkl. 22.00 03.40 Pkl. 09.15 11.30 Pkl. 15.30 20.00 Pkl. 01.00 02.49 Pkl. 18.00 19.35 Pkl. 22.45 02.10 Pkl. 08.00 15.20

-

16/02/14

Pkl. 12.00 15.25

17/02/14

Pkl. 20.10 21.20 Pkl. 11.00 20.30

17/02/14

Seri Kuala Lobam

Bintan Utara

Bintan Utara

Gunung Kijang

Toapaya

Bintan Timur


Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran Lahan gambut

Bab 3 - 137

137

18/02/14 18/02/14 19/02/14 19/02/14 19/02/14 19/02/14 20/02/14 20/02/14 20/02/14 20/02/14 20/02/14 21/02/14 21/02/14 21/02/14 21/02/14 22/02/14 22/02/14 22/02/14 22/02/14 22/02/14 22/02/14 22/02/14 23/02/14 23/02/14 23/02/14 23/02/14 23/02/14 23/02/14 23/02/14 23/02/14 24/02/14

Pkl. 11.40 14.28 Pkl. 21.00 04.13 Pkl. 13.30 15.50 Pkl. 11.00 13.10 Pkl. 16.30 17.20 Pkl. 09.00 12.21 Pkl. 20.30 22.20 Pkl. 20.00 23.40 Pkl. 10.00 12.20 Pkl. 13.30 15.10 Pkl. 10.45 15.40 Pkl. 21.45 23.20 Pkl. 22.45 00.25 Pkl. 20.00 21.47 Pkl. 16.00 20.20 Pkl. 14.50 17.30 Pkl. 10.00 12.20 Pkl. 17.00 19.00 Pkl. 13.30 15.10 Pkl. 10.10 12.20 Pkl. 15.20 19.40 Pkl. 12.00 14.20 Pkl. 13.20 14.30 Pkl. 19.00 23.50 Pkl. 09.00 11.15 Pkl. 15.00 18.17 Pkl. 12.00 16.00 Pkl. 11.00 13.20 Pkl. 21.00 02.00 Pkl. 14.00 16.20 Pkl. 15.30 23.40

-

Lancang Kuning

Bintan Utara

-

lancang Kuning

Bintan Utara

-

Kijang Km. 23

Bintan Timur

-

Bintan Timur

-

Kijang Km.18 (Perum. Al Azhar) Kijang Km. 22

-

Lancang Kuning

Bintan Utara

-

(Kijang Km. 21)

Bintan Timur

-

Lancang Kuning

Bintan Utara

-

Tanjung Uban Kota

Bintan Utara

-


Bintan Utara

-

Toapaya

-

Toapaya Asri (Jl. Tanjung Uban Km. 27) (Kijang Km. 23)

-

(Jl. Taman Sari)

Bintan Utara

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-

(Toapaya Km. 27)

Toapaya

-

Lancang Kuning

Bintan Utara

-

Tanjung Uban Kota

Bintan Utara

-


Bintan Utara

-

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

-

Gunung Kijang

-

Teluk Bakau Km. 35 (Depan Lokasi MTQ) (Jl. Cikolek)

-

(Jl. Tanjung uban Km.27)

Topaya

-

(Kijang Km. 20)

Bintan Timur

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-


Bintan Utara

-


Bintan Utara

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-

(Jl. Lintas Barat Km.27)

Toapaya

-

(Km. 21 Toapaya)

Toapaya

-

(Km. 25 Toapaya)

Toapaya

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Bintan Timur

Bintan Timur

Toapaya


Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan lindung Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan lindung

Bab 3 - 138

138

24/02/14 24/02/14 25/02/14 25/02/14 25/02/14 25/02/14 25/02/14 25/02/14 25/02/14 26/02/14 26/02/14 26/02/14


(Km. 25 Toapaya)

Toapaya

(Jl. Lintas Barat Km. 16)

Toapaya

(Km. 18 Kijang)

Bintan Timur

Kijang Kota

Bintan Timur

Kijang Kota (Jl. Kolong Enam)

Bintan Timur

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Pkl. 12.00 16.40 Pkl. 16.00 17.47 Pkl. 13.00 18.00 Pkl. 12.00 17.00

-

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

-

Lancang Kuning

Bintan Utara

-

(Km. 36 Cikolek)

Toapaya

-

Lancang Kuning

Bintan Utara

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Kuala Sempang

Seri Kuala Lobam

Gunung Lengkuas

Bintan Timur

(Jl. Indunsuri)

Bintan Utara

(Jl. Lumba-lumba)

Bintan Timur

(Km. 17 Sei Pulai)

Bintan Timur

Kijang Kota

Bintan Timur

(Jl. Lintas Barat Km. 16)

Toapaya

(Km. 36 Cikolek)

Toapaya

Kota Baru

Teluk sebong

Tanjung Uban Kota

Bintan Utara

Teluk lobam

Seri Kuala Lobam

Tanjung Uban selatan

Bintan Utara


Bintan Utara

Tanjung uban selatan

Bintan Utara

Kuala Sempang

Seri Kuala Lobam

Tanjung Permai

Seri Kuala Lobam

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Pkl. 02.00 09.00

Pkl. 09.00 14.02 27/02/14 Pkl. 21.00 01.05 27/02/14 Pkl. 13.00 14.49 28/02/14 Pkl. 19.20 20.30 28/02/14 Pkl. 23.15 01.30 28/02/14 Pkl. 16.25 18.30 28/02/14 Pkl. 15.00 16.20 28/02/14 Pkl. 13.00 15.10 MARET 2014 01/03/14 Pkl. 16.00 19.57 02/03/14 Pkl. 17.30 19.15 03/03/14 Pkl. 14.00 16.52 04/03/14 Pkl. 12.00 13.10 05/03/14 Pkl. 05.30 07.17 05/03/14 Pkl. 18.30 20.56 06/03/14 Pkl. 11.00 18.45 07/03/14 Pkl. 14.30 15.45 08/03/14 Pkl. 18.00 22.43 09/03/14 Pkl. 16.30 18.55


Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan lindung Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran hutan / semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran kebun Kebakaran semak belukar Kebakaran kebun Kebakaran semak belukar Kebakaran semak belukar Kebakaran kebun sawit Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan Kebakaran semak belukar

Bab 3 - 139

139

10/03/14

-

Busung

Seri Kuala Lobam

-

Teluk Lobam

Seri Kuala Lobam

-

Sri Bintan (Kp. Senggiling, Kp. Mekarsari, Kp. Manis Renggo) Teluk Lobam

Teluk Sebong

Kijang Kota

Bintan Timur

Kawal

Gunung Kijang

Toapaya Selatan

Toapaya

Tanjung Uban

Bintan Utara

22/04/14

Pkl. 11.00 12.30 Pkl. 14.30

Kel. Tembeling Tanjung

Teluk Bintan

22/04/14

Pkl. 14.30

Desa Tembeling

Teluk Bintan

Pkl. 07.30 08.00 Pkl. 18.30 19.48

Bintan Buyu

Teluk Bintan

Lancang Kuning Sei Jeram

Bintan Utara

Tanjung Uban

Bintan Utara

Tembeling Tanjung Gunung Lengkuas

Teluk Bintan Bintan Timur

Gunung Lengkuas

Bintan Timur

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

Kebakaran Semak Belukar

Tanjung Uban Kota

Bintan Utara

Kebakaran Rumah Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Sepeda Motor

10/03/14 10/03/14 11/03/14

Pkl. 22.00 23.40 Pkl. 10.00 14.00 Pkl. 14.00 21.00 Pkl. 06.00 08.54

-

APRIL 2014 02/04/14 Pkl. 15.30 18.00 03/04/14 Pkl. 13.40 14.00 13/04/14 Pkl. 11.00 15/04/14

MEI 2014 02/05/14 23/05/14

JUNI 2014 10/06/14 Pkl. 18.30 20.00 15/06/14 Pkl. 23.30 17/06/14 Pkl. 12.20 14.30 22/06/14 Pkl. 13.20 14.30 JULI 2014 26/07/14 Pkl. 13.00 14.45 AGUSTUS 2014 09/08/14 14.00 s/d 16.00

Seri Kuala Lobam

22/08/14

13.30 s/d 15.00

Tanjung Uban Timur

Bintan Utara

30/08/14

10.00 s/d 15.00


Bintan Utara

SEPTEMBER 2014 02/09/14 13.00 s/d 14.00

Tanjung Uban Utara

Bintan Utara

02/09/14

11.00 s/d 14.00

Tg. Permai

SKL

17/09/14

12.50 s/d 14.00


Bintan Utara

20/09/14

10.00 s/d 10 30

Desa Busung

Teluk Bintan

23/09/14

21.15 s/d 22.10

Tanjung Uban Kota

Bintan Utara

OKTOBER 2014 13/10/14 10.25 s/d 13.00

Sei lekop

Bintim

20/10/14

18.30 s/d 20.40

Kijang Kota

Bintim

27/10/14

13.30 s/d 15.20

Desa SKL

SKL


Kebakaran semak belukar Kebakaran hutan kebakaran kebun/hutan Kebakaran semak belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Angin Puting Beliung Kebakaran Semak Belukar Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Kebakaran Rumah Kebakaran Rumah Kebakaran Rumah/Ruko Angin Kencang Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar

Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Semak Belukar Angin Puting Beliung Kebakaran Rumah/Ruko Kebakaran Semak Belukar Kebakaran Kontainer Angin Puting Beliung

Bab 3 - 140

140

28/10/14

13.30 s/d 15.20

Kijang Kota

Bintim

Kebakaran Semak Belukar

NOPEMBER 2014 04/11/14 20.30 s/d 22.24

Teluk Sasa

SKL

05/11/14 20/11/14

Sei Lekop Desa Busung

Bintim Teluk Bintan

Kebakaran Rumah Angin Kencang Kebakaran Mobil

12.30 s/d 13.00 17.30 s/d 19.00

DESEMBER 2014

Nihil

Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia, Kabupaten Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling berpotensial berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir, longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai, dan bencana kebakaran . Kawasan rawan bencana ini tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu : a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan dan Pulau Mapur. b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata. c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan bagian utara.


Bab 3 - 141

141

d. Kawasan Rawan Abrasi Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil – Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km. Untuk Tahun 2014 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran terealisasi 100 % dan Untuk Tahun 2013 juga terealisasi 100 % .  Persentase Kejadian Bencana Sosial yang Ditangani Tabel 3.42 Persentase Kejadian Bencana Sosial yang Ditangani NO

Tahun

Capaian

1

2013

100%

2

2014

100%

Tabel diatas memperlihatkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bintan didalam menangani kejadian bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bintan . Untuk itu Pemerintah Kabupaten juga meningkatkan keterampilan bidang kebencanaan agar kemampuan aparatur dalam penanganan bencana di Kabupaten Bintan dapat lebih ditingkatkan lagi. Untuk Tahun 2014 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan untuk memenuhi indikator sasaran dapat dilihat melalui melaui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Tabel 3.43 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana No 1 2

Indikator Sasaran Pembangunan rekonstruksi dinding pengaman pantai Pembangunan Box Culvert

Target 441 M

Realisasi 441 M

Capaian 100%

4,988 M

4,988 M

100%

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan lancarnya pembangunan serta arus orang dan barang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, disamping itu masyarakat juga tidak mengalami banjir sehingga dapat mengurangi resiko kerugian masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat karena


Bab 3 - 142

142

daerahnya tidak lagi tergenang air atau banjir.

Pada tahun 2014 secara umum dapat dicatat dampak kejadian bencana di kabupaten Bintan sebagai berikut : a. Jumlah korban yang tercatat, sebagai berikut: 1) Meninggal

: 0 jiwa,

2) Luka

: 0 jiwa

3) Mengungsi

: 37 Jiwa

b. Kerusakan yang dialami 1) Rumah rusak berat

: 18 Unit

2) Rumah rusak sedang

: 6 Unit

3) Rumah rusak ringan

: 51 Unit

4) Kebun/Hutan/Semak belukar : 388 Ha

Dengan taksiran total kerugian mencapai Rp. 1.239.260.000 Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan 1. Masih kurangnya Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran dibandingkan dengan luas cakupan wilayah yang harus ditangani dan diawasi 2. Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran perlu ditingkatkan. Khususnya peralatan operasional Pemadam Kebakaran 2 Solusi 1. Perekrutan Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran yang baru 2. Pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran SASARAN STRATEGIS . Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah

Target

Realisasi

%

174,78 M

191,07 M

109,00%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


Bab 3 - 143

143

 Jumlah Pendapatan asli daerah Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2014 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 7,50% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 23,89%,dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -0,12% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 34,40% dibandingkan target penerimaan tahun 2013. Adapun target penerimaan daerah tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.49 Target Penerimaan Daerah Tahun 2013-2014 NO

KOMPONEN

1

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

2

3

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

TARGET

%

2013 134.088.654.257,00 103.221.100.000,00 7.499.000.000,00

2014 166.125.051.486,00 123.972.215.479,00 11.683.000.000,00

7.489.334.257,00

10.888.801.932,00

15.879.220.000,00

19.581.034.075,00

145,39 123,31

591.072.758.200,00

590.383.075.781,00

99,88

280.755.964.200,00

268.114.834.781,00

288.685.934.000,00 21.630.860.000,00

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

85.711.415.011,00

Jumlah

810.872.827.468,00

115.192.206.171,00 871.700.333.438,00

123,89 120,10 155,79

95,50 105,64 79,95 134,40 107,50

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2013, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -3,49%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 40,41%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 11,17%, dan


Bab 3 - 144

144

lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 11,00%. Penurunan realisasi penerimaan dari dana perimbangan terutama disebabkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang hanya mencapai 75,91% dari target dan Dana Alokasi Khusus yang hanya mencapai 79,95% dari target. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepulauan Riau yang hanya terealisasi sebesar

Rp.20.407.566.803,12

atau

52,46%

dari

targetnya

sebesar

Rp.38.903.148.000,00. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.54 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 20132014 (dalam rupiah) NO 1

2

3

Sumber

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

:

Jumlah

REALISASI

%

2013 136.080.703.306,04 103.498.450.682,70 7.529.058.472,91

2014 191.074.783.205,25 146.315.996.740,77 12.980.176.973,09

140,41 141,37 172,40

7.551.057.329,00

11.240.195.772,00

148,86

17.502.136.821,43 671.229.402.784,00

20.538.413.719,39 596.250.029.822

117,35 88,83

360.912.608.784,00

273.981.788.822,00

75,91

288.685.934.000,00 21.630.860.000,00

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

105,64 79,95

108.642.615.724,57

96.696.624.974,12

89,00

915.952.721.814,61

884.021.438.001,37

96,51

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.55.

N O 1 2

: Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2014 (dalam rupiah) SKPD

DPPKD DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH TARGET REALISASI 156.292.051.486,00 179.752.135.535,16 588.000.000,00 267.508.000,00


SELISIH LEBIH/(KURANG) 23.460.084.049,16 (320.492.000,00)

Bab 3 - 145

145

3 4 5 6

RSUD BPMPD DINAS PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM Total

Sumber :

1.628.000.000,00 2.858.000.000,00 4.699.000.000,00

2.512.242.870,09 4.182.343.950,00 4.233.107.850,00

884.242.870,09 1.324.343.950,00 (465.892.150,00)

60.000.000,00

127.445.000,00

67.445.000,00

166.125.051.486,00

191.074.783.205,25

24.949.731.719,25


Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun prosentase pencapaian target adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui

DPPKD,

yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1.

Belum tersedianya secara keseluruhan prosedur hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. 3. Tidak terkosentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi yang disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi tekait, sehingga berakibat pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya. Solusi : 1.

Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah. 3. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan.


Bab 3 - 146

146

4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif. SASARAN STRATEGIS Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105 Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Angka kriminalitas yang tertangani

Target 5,50 %

Realisasi 16,33%

% 296%

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat linmas di Kabupaten /kota

149 %

100%

67,11%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Angka Kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Bintan secara time series menunjukkan trend yang menurun hingga Tahun 2013, yang menunjukan bahwa terjadi penurunan tindak kriminalitas. Namun terjadi peningkatan yang cukup besar pada Tahun 2014, hal ini terjadi karena ragam/jenis kriminalitas yang makin banyak serta jumlah kasus kriminalitas yang juga bertambah banyak. Target dan capaian selama 4 tahun berjalan antara lain: Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 : Target 7, capaian 7,62 (108,8%) 2012 : Target 6.5, capaian 5,6 (86,1%) 2013 : Target 6, capaian 5,6 (93,3%) 2014 : Target 5,5 capaian 16,33 (296,91%)

Capaian tahun 2015 kemungkinan masih banyak ragam/jenis tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bintan mengingat makin berkembangnya wilayah perkotaan dan permasalahan penduduk. Namun Sasaran strategis menurunnya indeks kriminalitas dari 112 % menjadi 105 dapat terealisasi dengan dapat di tanganinya angka kriminalitas sampai 296,91 %. Catatan : bahwa dalam upaya penyelesaian perkara menyangkut keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tugas Satpol PP adalah dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan tersebut. Sementara proses penyelidikan, penyidikan hingga pemutusan perkara tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 147

147

 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan Keamanan dan ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bintan dan ini adalah salah satu tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Bintan untuk menjamin terkendalinya suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten, berkaitan hal tersebut tentunya melalui pemberdayaan personil Satpol PP dalam upaya penegakan dan pengawasan implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bintan, yang mencakup fasilitas umum/sosial, gedung milik pemerintah daerah, lokasi kegiatan pejabat, acara-acara penting, sumber PAD dan aset daerah lainnya, termasuk kawasan objek vital. Jumlah petugas Linmas secara time series cukup fluktuatif, namun pada tahun 2014 jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang direncanakan. Petugas Linmas tersebut merupakan petugas yang tercatat sebagai anggota yang bertugas dalam pelaksanaan Pemilu. Target dan pencapaian jumlah petugas Linmas dalam 4 tahun terakhir adalah sbb : • • • •

Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 : Target 909 orang, capaian 768 orang. 2012 : Target 909 orang, capaian 750 orang. 2013 : Target 909 orang, capaian 634 orang. 2014 : Target 1000 orang, capaian 634 orang.

Tahun 2015 Satpol PP fokus dengan melakukan pembinaan petugas yang berorientasi pada peningkatan kompetensi petugas dalam menjalankan fungsinya dan penyusunan database untuk mempermudah dalam pengelolaan administrasi dan operasional serta penanganan bidang ketentraman dan ketertiban pada pelaksanaan Pemilukada. Tugas Linmas adalah dalam penanganan bencana dan ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan idealnya mencakup di seluruh TPS dan RT. Tahun 2014 jumlah TPS sebanyak 317 dan petugas jaga idealnya 2 org/TPS sedangkan jumlah RT sebanyak 608 RT. Target dan pencapaian cakupan petugas Linmas dalam 4 tahun terakhir adalah sbb : • • • •

Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 : Target 149%, capaian 251,8%. 2012 : Target 149%, capaian 245,9%. 2013 : Target 149%, capaian 156,25%. 2014 : Target 149%, capaian 100%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 148

148

Tahun 2015 Satpol PP akan tetap meneruskan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas Linmas, dan melibatkan Linmas dalam tugas-tugas terkait dengan kegiatan Pemilu Kepala Daerah. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Masih adanya peristiwa ganguan keamanan ketentraman dan ketertiban, terkadang masih bersifat SARA, anarkis dan separatis, gangguan dimaksud lebih dominan yang bersifat demonstrasi/ unjuk rasa atau penyampaian aspirasi. Solusi 1.

Satpol

PP

berperan

mendukung

tugas

Polri

dengan

mengedepankan

pendekatan persuasif sehingga demonstrasi/unjuk rasa berjalan damai dan tidak ada kendala dalam penanggulangannya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5 % menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Pengelolaan arsip secara baku

Target

Realisasi

%

17,600

16,987

96,51%

80%

50 %

62,5%

3

3

100%

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun  Pengelolaan Arsip Secara Baku  Peningkatan SDM pengelola kearsipan Pada

hakekatnya

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

melalui

Kantor

Perpustakaan dan Arsip bertugas untuk berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bintan dan masyarakat dengan cara menyediakan, menyiapkan, mengolah dan memelihara koleksi bahan pustaka siap pakai serta, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 149

149

sarana informasi lainnya yang sesuai dengan keperluan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bintan. Pengelolaan arsip setatis dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan tersebut, terdiri dari Arsip Nasional R.I, Lembaga Kearsipan Propinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. Pengelolaan Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan meliputi pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis. Tabel 3.44

Perkembangan Jumlah Taman Bacaan/Perpustakaan Kelurahan dan Desa Dari Tahun 2010 s.d. 2014 : No. Tahun Jumlah Taman Bacaan 1 2014 35 2 2013 35 3 2012 36 4 2011 31 5 2010 25

Tabel 3.45. Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2010 s.d. 2014 No.

Tahun

1 2 3 4 5 Dari

Tabel

diatas

2014 2013 2012 2011 2010 dapat

dilihat

Jumlah Pegunjung 16,987 6,689 6,250 3,425 3,410 perkembangan

jumlah

pengunjung

perpustakaan diatas dari tahun ketahun semakin meningkat, untuk Tahun 2013 jumlah pengunjung 6,689 orang meningkat menjadi 16,987 diTahun 2014 hal ini disebabkan karena kerja keras Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Kantor Perpustakaan Arsip Kabupaten Bintan untuk Tahun 2014 yaitu ; 1.

Meningkatnya Pelayanan dari

Kantor Perpustakaan Arsip dalam melakukan

monitoring dan pengawasan khususnya untuk pengunjung perpustakaan. 2. Bertambahnya Armada Bus Perpustakaan menjadi 2 ( dua ) unit. 3. Tersedianya Perpustakaan daerah 4. Tersedianya Perpustakaan Sekolah 5. Tersedianya Perpustakaan Keliling 6. Tersedianya Perpustakaan Apung Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 150

150

Pengelolaan arsip secara baku, Pengelolaan arsip di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari pencapaian persentase pengelolaan arsip hingga tahun 2014 baru mencapai 50%. Hal ini masih perlu peningkatan SDM kearsipan di SKPD melalui pelatihan dan apresiasi kepada pimpinan. Peningkatan SDM pengelola kearsipan, Pengelola Kearsipan di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi kompetensi dalam pengelolaan arsip dan perlu ditingkatkan memalui Bimbingan teknis maupun pelatihan serta pengadaan tenaga ahli arsip yaitu arsiparis hal ini terlihat dari prosentase kegiatan pelatihan/Bimtek. Untukitu diperlukan lagi kegiatan bimtek/pelatihan dari tahun ke tahun. Permasalahan dan Solusi Permasalahan I.Program Pengembangan Kearsipan 1.

Belum mempunyai Depo Arsip Representatif sebagai tempat penyimpanan arsip statis Pemerintah Kabupaten Bintan.

2. Masih rendahnya dukungan pimpinan di SKPD terhadap pengelolaan Arsip. 3. Belum Bertambahnya SDM kearsipan di SKPD. 4. Belum Masuknya Anggaran Kearsipan dalam anggaran SKPD 5. Belum adanya reward dan punishment terhadap penyelenggaraan kearsipan diLingkungan Satuan Kerja. Solusi 1.

Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk membuat pengadaan Bangunan Depo Arsip Kabupaten maupun disetiap SKPD.

2. Perlu secara intens Sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pentingnya peran baik berupa Bimtek ataupun Rapat Koordinasi. 3. Pengusulan kepada BKD membuat analisis kebutuhan arsiparis di setiap SKPD dan di Lembaga kearsipan daerah Kabupaten Bintan. 4. Mengusulkan dan menyarankan kepada TPAD dan SKPD untuk menambah anggaran peralatan kearsipan. 5. Perlu adanya bentuk penghargaan kepada pengelola arsip yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik.


Bab 3 - 151

151

II. Program Pengembangan Perpustakaan Permasalahan 1.

Belum mempunyai gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan yang Representatif.

2. Belum adanya SDM perpustakaan yang handal. 3. Belum adanya dukungan pendanaan yang memadai perpustakaan di sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan. Solusi 1. Mengusulkan

kepada

Tim

TPAD

pengadaan

Gedung

pelayanan

perpustakaan daerah yang Representatif. 2. Mengusulkan kepada BKD pengadaan tenaga Pustaka/Pustakawan 3. Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk memberi tambahan anggaran kepada Sekolah dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk pengelolaan perpustakaan. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase tingkat kemantapan jalan ( persentase jalan dalam kondisi baik ( tidak berlubang/rusak )

Target

Realisasi

%

95%

95%

100,00%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase tingkat kemantapan jalan( persentase jalan dalam kondisi baik( tidak berlubang/rusak ) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan, Persentase tingkat kemantapan jalan pada kondisi kinerja awal pada tahun 2010 yaitu sebesar 80% dengan target kinerja pada tahun 2011 sebesar 85%. Pada tahun 2011 capaian kinerja mencapai sebesar 85% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 85%. Pada tahun 2012 capaian kinerja mencapai sebesar 89% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 152

152

sebesar 89%. Pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai sebesar 93% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 92%. Pada tahun 2014 capaian kinerja mencapai sebesar 95% sehingga telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 95%. Pada tahun 2015 target kinerja akhir untuk tingkat kemantapan jalan sebesar 95%.Sasaran strategis RPJMD meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan jaringan jembatan dan drainase telah tercapai. Pemerintah

Kabupaten Bintan terus berupaya melakukan peningkatan

Kuantitas Dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan, Dan Drainase, dengan menetapkan beberapa program untuk memudahkan dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah di tetapkan. Program pembangunan disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Daerah Kabupaten Bintan

tahun 2011 – 2015.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut: 1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

Persentase jalan tanah yang dibangun ( Lintas Timur dan jalan strategis lainnya) yang pada tahun 2014 di targetkan atau direncanakan terbangun 88,68% dari total 100% Atau 23,5 Kilometer, terealisasi 64,15% atau 17 Kilometer ,ini lebih disebabkan karna pengalokasian anggaran yang tidak mencukupi, masalah pembebasan lahan, rencana realisasi penggunaan jalan lintas timur.

-

Persentase jalan aspal yang dibangun dan ditingkatkan pada tahun 2014 ditargetkan atau direncanakan 84,14% atau 53,05 Kilometer, terealisasi pada tahun 2014 sebesar 140% atau 88,11 Kilometer melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan tahun 2012 dengan volume 62,35 Kilometer, dan di tahun 2013 dengan volume 12,85 Kilometer, kegiatan pembangunan jalan (DAK) dengan volume 0,4 Kilometer, Melalui Kegiatan Pembangunan jalan dan Jembatan dengan volume 8,886 Km dan Kegiatan Pembangunan Jalan ( DAK ) dengan volume 3,624 Km.Target tercapai.

-

Persentase jembatan yang dibangun pada tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan merencanakan pembangunan 3 unit jembatan, namun yang dapat di relisasikan pada tahun 2014 adalah 2 unit jembatan, ini disebabkan

karna

pengalokasian

anggaran

yang

tidak


sesuai

dengan

Bab 3 - 153

153

perencanaan. -

Panjang jalan di Kabupaten Bintan dalam kondisi baik ( >40 Km/jam jalan aspal) tahun 2011 adalah 230 Km, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,90% atau 2,071 Km, pada tahun 2013 meningkat sebesar

1,078%

atau 16 Km dan pada tahun 2014 bertambah 12,51 Km atau 5,212% sehingga Persentase panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik sebesar 108,58 % ( 260,6 Km). 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -

Target persentase jalan aspal yang di pelihara, tahun 2013 adalah 76,62% atau 193,4 Km, realisasi pemeliharaan 48,56% atau 122,56 Km, Dari target pemeliharaan jaringan jalan yang dipelihara tahun 2014 sepanjang 224,4 Km ( 88,91%) baru dapat di realisasikan 122,93 Km ( 48,70%). tidak tercapainya target 2014 di karenakan adanya beberapa event tingkat Internasional ( Bintan Triathlon) dan Nasional (Tour de Bintan ) di Kabupaten Bintan yang memerlukan perbaikan ruas jalan ( Daerah, Provinsi, Nasional) dan sarana pendukung lainnya yang dipergunakan event tersebut

-

Persentase jembatan yang dipelihara, dari 12 buah( 71,43%) jembatan yang ditargetkan untuk dipelihara di tahun 2014 hanya 6 buah ( 42,86%) jembatan yang dapat terealisasi, ini karena Team menilai kondisi jembatan masih dalam kondisi baik dan belum memerlukan pemeliharaan.

-

Persentase pembangunan drainase jalan, di kabupaten yang di rencanakan sampai tahun 2015 adalah 12,5% atau 25,22 Km dan persentase kenaikan pembangunan drainase jalan di rencanakan 0,5% per tahun atau 5,044 Km Pembangunan drainase ini disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang tersedia dan pembangunan drainase jalan ini juga di sesuaikan dengan kebutuhan dilapangan kegiatan peningkatan jalan tiap tahunnya dapat terpenuhi.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Masalah Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan 2. Kurangnya Anggaran untuk Pembangunan Jalan


Bab 3 - 154

154

3. Kondisi cuaca yang menyebabkan target fisik dilapangan mengalami keterlambatan. Solusi 1. Meningkatkan

koordinasi

dengan instansi

terkait

(

Bagian

Agraria,

Kecamatan ) 2. Usulan Penambahan Anggaran pada APBD, APBD Provinsi dan APBN SASARAN STRATEGIS Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rasio izin trayek per 1000 penduduk

Target

Realisasi

%

3,80

3,6%

94,73%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rasio izin trayek per 1000 penduduk Rasio izin trayek per 1000 penduduk pada tahun 2014 hanya 3 trayek penduduk

belum dapat mencapai target sesuai yang telah direncanakan dalam

RPJMD ini disebabkan antara lain : a. Kemajuan Prekonomian dibeberapa Kecamatan belum dapat menciptakan peluangan

bagi

industri-industri,

usaha-usaha

kecil/menengah,

pengembangan perumahan dan lain-lain sehingga tidak tersedianya peluang bagi tenaga kerja. b. Adanya

kemudahan

untuk

memiliki

kendaraan

pribadi,

sehingga

masyarakat lebih memiliki menggunakan kendaran pribadi dari pada angkutan umum. c. Dengan kondisi tersebut diatas pengusaha angkutan umum belum bisa mengembangkan

usahanya

(membuka

trayek-trayek

baru)

karena

minimnya penumpang. Sedangkan untuk Tahun 2013 realisasi rasio izin trayek adalah 3,51 % atau capaiannya 94,86 %. Terjadinya peningkatan dikarenakan meningkatnya prasarana Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 155

155

dan sarana perhubungan yang memenuhi standar. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: a. Jaringan trayek lintas batas negara; b. Jaringan trayek antarkota antar provinsi; c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan trayek perkotaan; dan e. Jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Untuk lebi.h jelasnya dapat dilihat pada tabel beriku. Indicator ini tercapai karena tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dalam melakukan tugasnya berfungsi dengan baik adapun tugas Dinas perhubungan untuk bidang perhubungan darat untuk angkutan adalah : 1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan jaringan angkutan pedesaan /kota. 2. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin trayek angkutan pedesaan kota. 3. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin usaha angkutan barang. 4. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin usaha angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemandu moda dan angkutan lingkungan, 5. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin operasi taksi yang melayanai wilayah Bintan. 6. Pelaksanaan Penyiapan Izin operasi mobil barang yang melayani wilayah Bintan. 7. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin kartu pengawasan untuk mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus. 8. Penyiapan penyusunan dan penetapan tariff angkutan umum di wilayah Kabupaten Bintan. 9. Pelaksanaan penyiapan pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan


Bab 3 - 156

156

angkutan barang. 10. Pelaksanaan penyiapan dan survey standar batas maksimum berat kendaraan pengankutan barang. 11. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin angkut orang dengan mobil barang setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor. 12. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengankutan orang barang dan angkutan khusus di daerah Kabupaten. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kemajuan Prekonomian dibeberapa Kecamatan belum dapat menciptakan peluangan

bagi

industri-industri,

usaha-usaha

kecil/menengah,

pengembangan perumahan dan lain-lain sehingga tidak tersedianya peluang bagi tenaga kerja. 2. Adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi, sehingga masyarakat lebih memiliki menggunakan kendaran pribadi dari pada angkutan umum, 3. Dengan kondisi tersebut diatas pengusaha angkutan umum belum bisa mengembangkan usahanya (membuka trayek-trayek baru) karena minimnya penumpang. Solusi 1. Pemerintah dan Perusahaan Daerah atau badan usaha lainnya bekerja sama untuk membuka pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, perumahan perdagangan, tempat-tempat rekreasi, begitu juga dengan trayek-trayek baru serta menyediakan angkutan umum. (Subsidi pemerintah sebagai perintis pengembangan usaha angkutan umum serta pengembangan usaha lainnya bagi masyarakat). Contoh Trayek baru : - Tanjungpinang – Trikora (daerah wisata) - Tanjung Uban - Trikora (daerah wisata) - Kijang - Trikora (daerah wisata) - Kijang – Tanjung Uban Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 157

157

- Dan lain-lain SASARAN STRATEGIS. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Target

Realisasi

%

94,5%

93,68%

99,13%

34%

43%

126%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan

atau

bisa

dikurangi

dengan

mengabaikan

faktor-faktor

yang

menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat agar keluar dari garis kemiskinan.


Bab 3 - 158

158

Berdasarkan data statistik, tahun 2014 persentase Penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Bintan sebesar 93,68 persen, terjadi kenaikan sebesar 0,95 persen dari kondisi awal tahun 2010 yaitu 92,73. Tabel.3.46. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan N0

Tahun

Target

Capaian

1

2011

93,00

93,96

2

2012

93,50

93,96

3

2013

94,00

93,80

4

2014

94,50

93,68

Sumber Dinas sosial Kabupaten Bintan

Berdasarkan Tabel diatas Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat dilihat ditabel atas untuk Tahun 2014 dari target 94,50 tercapai 93,68% atau capaiannya 99,13 %, tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang diatas garis kemiskinan meningkat hal ini disebabkan karena penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Bintan meningkat menjadi 6,32 % . Sasaran strategis menurunnya penduduk diatas garis kemiskinan dari 11 % menjadi 8 % telah melebihi target yaitu 6,32 % ( 100% - 93,68 %)Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan melaksanakan misi untuk Penduduk di Kabupaten Bintan Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dinilai mampu meningkatkan persentase Penduduk di atas garis kemiskinan.

Dari tahun 2011

hingga tahun 2014 Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui program pengentasan kemiskinan telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 165.550.359.066,Tabel 3.17 Jumlah Anggaran Penangulanggan Kemiskinan dirinci berdasarkan sumber Pembiayaan Tahun 2011-2014.

No

Tahun

1

2014

Sumber Dana APBD I 25,255,668,171

APBD II

Jumlah

12,627,834,085 37,883,502,256


Bab 3 - 159

159

2

2013

22.804.823.011

11.653.473.231 34.458.296.242

3

2012

28.399.323.097

14.462.336.031

42.861.659.128

4

2011

32.042.718.480

17.169.196.840

49.211.915.320

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan Tahun 2014 Pelaksanaan program kemiskinan di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 masih tetap melaksanakan tiga agenda pokok program kemiskinan yaitu (1) Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat Miskin / Tertinggal (2) Program Rumah Layak Huni (3) Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin / Desa Tertinggal. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan melaksanakan misi untuk Penduduk di Kabupaten Bintan dalam hal : 1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS. 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS. 3. Meningkatkan

profesionalisme

penyelenggaraan

perlindungan,

jaminan,pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan. 4. Meningkatkan

profesionalisme

pelayanan

sosial

dalam

perlindungan,

jaminan, pemberdayaan,rehabulitasi dan penanggulagan kemiskinan. 5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 6. Meningkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Upaya Program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bintan : 1.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui : 1)

Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) Program

Keluarga

Harapan

ditujukan

untuk

penanggulangan

kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia


Bab 3 - 160

160

pada kelompok masyarakat sangat miskin. Pada Tahun 2012 Jumlah peserta PKH adalah 888 RTSM dan pada akhir tahun 2014 berkurang menjadi 750 RTSM. Perubahan jumlah peserta diketahui karena pendamping

PKH

secara

berkala melaksanakan

verifikasi dan

pemuktahiran data. Perubahan jumlah peserta ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pindah, meninggal, status keluarga berubah atau tidak lagi komponen dalam RTSM sebagai syarat peserta PKH. Tabel . 3.46 Jumlah RTSM dan bantuan yang dibayarkan pada Tahun 2014 No 1 2 3 4

Uraian Kegiatan Pemuktahiran Tahap I Pemuktahiran Tahap II Pemuktahiran Tahap III Pemuktahiran Tahap IV Total 2)

Jumlah RTSM 791 784 784 750

Jumlah Dana ( Rp) 274.262.500 456.926.500 270.437.500 250.812.500 1.252.439.000

Ket

Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bintan , bentuk kegiatannya adalah pemberian sembako bagi keluarga kurang mampu yang ada di Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang dan Bintan Utara, jumlah sasaranya adalah 200 orang.

3)

Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan. Sasaran kegiatan ini adalah Rumah Tangga sangat miskin peserta PKH yang mempunyai usaha, bentuk kegiatannya adalah pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi 75 RTSM yang ada di Kecamatan Bintan Utara sebanyak 43 RTSM dan 32 RTSM di Kecamatan Tambelan.

2.

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan melalui : 1.

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Adalah

upaya

meningkatkan

kapasitas

potensi

dan

sumber

kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahn kesejahteraan sosial melalui sosialisasi wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat ( WKSBM) yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 161

161

dalam

penanganan

kelembagaan

sosial

kesejahteraan yang ada

dan

sosial

melalui

organisasi

tumbuh di tengah-tengah

masyarakat. 2.

Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan keluarga ini dilakukan melalui : Bimbingan Teknis pemantapan Familiy Care Unit ( FCU ) dan Pembekalan Pekerja Sosial LK3 agar berperan aktif dalam menangani permasalahan sosial dalam upaya

mewujudkan

keluarga

yang

berkualitas,

sejahtera

dan

berketahanan sosial dan melalui Sosialisasi , Home Visit dan Penjangkauan LK3 serta pemberian Bantuan Sembako bagi keluarga kurang mampu. 3.

Penanggulangan Kemiskinan ( pemberdayaan Sosial Fakir Miskin ). Pemerintah Kabupaten Bintan beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

melalui

Program

Pengentasan

Kemiskinan

Daerah

telah

mengalokasikan bantuan dana permodalan bagi masyarakat melalui KUBE sebanyak 23 KUBE dengan jumlah bantuan masing-masing 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ). Setelah diverivikasi

untuk

pencairan Tahap I maka yang memenuhi syarat hanya 17 Kube dan Pencairan tahap 2 sebanyak 12 KUBE. Dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.52 Jumlah KUBE yang mendapatkan Bantuan. NO 1 2 3 4 5 6 7

3 3 2

Jumlah KUBE ( realisasi 100%) 3 5 2

2 1 1

5 1 1

Jumlah KUBE ( realisasi 100%)

Kecamatan Bintan Utara Seri Kuala Lobam Teluk Sebong Teluk Bintan Bintan Timur Gunung Kijang Bintan Pesisir

Ket

12 KUBE 4.

Peningkatan SDM KUBE Sasaran ini adalah pengurus dan pengelola kelompok usaha bersama 50 orang peserta dg tujuan meningkatkan pengetahuan dan


Bab 3 - 162

162

keterampilan dalam manajemen KUBE dan pengembangan usaha untuk kualitas dan kuantitas. 5.

Administrasi Kegiatan Kelembagaan Sosial Kabupaten Kegiatan ini dilakukan melalui temu karya karang taruna yang dihadiri oleh karang taruna Desa/Kelurahan se- Kabupaten Bintan untuk pemilihan pengurus baru.

6.

Penanggulangan Kemiskinan ( administrasi Kegiatan Bantuan Stimulan perumahan swadaya ).

7.

Penanggulangan Kemiskinan ( administrasi kegiatan rehabilitasi Sosial rumah tidak layak huni ) Untuk Tahun 2014 RTLH yang direhabilitasi adalah 508 unit RTLH yang bersumber dari Dana APBN. Melalui Kementrian Sosial sebanyak 60 unit dengan anggaran Rp. 600.000.000, dan 448 unit RTLH bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan, masing-masing sebesar Rp. 6.000.000.000, dan 3.000.000.000. Daftar alokasi dan sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2014. Tabel. 3.53. : Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2014. No

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Gunung Kijang Teluk Bintan Mantang Bintan Timur Bintan Pesisir Seri Kuala Lobam Teluk Sebong

Jlh Sasaran (unit) 66 81 24 78 90 13 48

Ket Penataan Kawasan ada di Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir sebanyak 58 unit, Kelurahan tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan sebanyak 37 unit, 1 unit di Kec. Bintan Timur dengan


Bab 3 - 163

163

8

Bintan Utara

24

9

Tambelan Total

62

8.

Pelestarian,

biaya Rp. 32, juta tiap unit, lokasi laut sebanyak 113 unit dengan biaya Rp. 24.500,000 tiap unit, lokasi laut panti sebanyak 1 unit dengan biaya Rp. 24.000.000 dan untuk lokasi darat sebanyak Rp. Dengan biaya 229 Rp 19,000,000 tiap unit. 508

pendayagunaan

nilai

kepahlawanan,eperintisan

dan

kesetiakawanan sosial. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menghormati dan menghargai jasajasa pahlawannya serta menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat serta cita-cita para pahlawan di kalangan masyarakat khususnya pelajar. 9.

Peningkatan Sumber Daya Pendamping sosial Rumah Tidak Layak huni. Bertujuan

pemberian

pembekalan

bagi

pendamping

dalam

mendampingi para kelompok penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. 10.

Peningkatan Pelayanan sosial Bagi Lanjut Usia dalam Panti. Bertujuan untuk operasional pengelolaan panti atau rumah bahagia Bintan

yang

dialokasikan

untuk

penyediaan

bhan

pangan,sandang,sosial dan insentif bagi pengurus panti. 11.

Bimbingan Teknis jejaring LK3. Lembaga ini memberikan pelayanan konseling,konsultasi, pemberian /penyebarluasan informasi,penjangkauan, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 164

164

12.

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan K3S Kabupaten Bintan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, dengan memberikan bantuan UEP bagi 20 orang pekerja Sosial Masyarakat, UEP bagi 2 Karang taruna berupa peralatan sablon dan perbengkelan, dan UEP bagi WKSBM yaitu peralatan untuk usaha jasa katering.

13.

Pembinaan bagi lanjut usia luar panti. Sasaran kegiatan ini adalah lanjut usia yang berada ditengah-tengah keluarga, untuk pemberian bantuan sembako bagi 270 orang lanjut usia, pemberian alat bantu kursi roda sebanyak 5 unit untuk lanjut usia yang mengalami kecacatan dan bantu jalan sebanyak 5 unit bagi lanjut usia yang membutuhkan.

14.

Sosialisasi dan Penumbuhan Family care Unit (FCU) FCU adalah keluarga yang peduli terhadap permasalahan sosial yang ada dilingkungan dan timbul dilingkungan dimana mereka berada. Diharapakan

keluarga

yang

termasuk

meningkatkan

peran

serta

masyarakat

FCU

berupaya

dalam

untuk

penanganan

permasalahan yang ada dilingkungan masing-masing. 15.

Bimbingan Teknis manajemen Karang Taruna. Sasaran

kegiatan

ini

adalah

pengurus

karang

taruna

untuk

meningkatkan partisipasinya dalam pengurusan kesejahteraan sosial di Desa/Kelurahan.


Bab 3 - 165

165

 Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 7.54. : Daftar Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Kabupaten Bintan Tahun 2013 Jenis PMKS Tuna Lanjut BeKas Penyandang No Kecamatan Susila Usia napi Disabilitas ( Org) ( Orga) (org) (org) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teluk Bintan Bintan Pesisir Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Utara Toapaya Seri Kuala Lobam Mantang Gunung Kijang Tambelan Jumlah

52 49 59 65 43 38 39

97 164

17 47 62 481

94 32 39 76 20 56 30

3 1

Sosial (PMKS) di Rumah Tangga Miskin (org) 458 442 744 1050 764 349 530

21 17 39 263

424

4

RTLH (org) 128 103 75 84 29 28 152

286 506 602

28 140 98

5.731

865

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2014

Jumlah Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial PMKS di kabupaten Bintan Tahun 2014 adalah 7,390 orang. Dari keseluruhan jumlah PMKS tersebut tidak semuanya dapat ditangani melalui pemberian bantuan, tetapi ada yang harus melalui rehabilitasi, perlindungan sosial atau jaminan sosial . Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial adalah sebanyak 3,199 orang . Target yang dicapai sangat tergantung pada jumlah PMKS secara keseluruhan karena merupakan faktor pembagi pada realisasi pencapaian target kinerja. Target pada indikator kinerja Jumlah PMKS yang mendapat bantuan 95% dan pada Indicator persentase penanganan PMKS mencapai 126 % dari target 34 % terealisasi 43 % Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social( PMKS ) di Kabupaten Bintan adalah 7.768 orang. Sedangkan Tahun 2013 Target pada indicator kinerja jumlah PMKS yang mendapat bantuan hanya tercapai 91,52% pada indicator persentase penanganan PMKS mencapai 117,12%, hal ini disebabkab karena pada tahun 2013 jumlah keluarga miskin berdasarkan data PPLS tahun 2011 berkurang menjadi 5.731 RTM dari 8.416 RTM pada tahun 2011 sehingga jumlah keseluruhan PMKS berkurang.


Bab 3 - 166

166

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang tidak lengkap dan akurat sehingga menyulitkan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan. 2. Pemuktahiran data PMKS khususnya RTSM dilaksanakan oleh BPS dalam rentang waktu yang lama sehingga kondisi awal pendataan dengan saat penyerahan bantuan sudah tidak sinkron lagi, khususnya pada data RTSM yang menjadi sasaran kegiatanProgram Keluarga Harapan. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya RTSM yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta PKH di Kabupaten Bintan. 3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan social baik kualitas maupun kuantitas sehingga menyulitkan dalam penangannya karena petunjuk teknis belum ada, seperti penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa/mental penertiban lokalisasi WTS dan juga untuk pengelolaan bantuan hibah yang diterima oleh masyarakat baik melalui KUBE maupun langsung. 4. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah membuat masyarakat cenderung menjadi manja dan malas sehingga setiap bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping sehingga sangat mempengaruhi persepsi dan pengelolaan dana bantuan yang diterima. 6. Pembangunan kesejahteraan social masih dititik beratkan pada penanganan masyarakat miskin , sehingga alokasi dana untuk penyandang masalah kesejahteraan social yang lain sangat kecil dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial belum optimal. 7. Anggaran yang terbatas menyulitkan untuk melaksanakan pembinaan secara kontiniu karena kondisi geografis daerah pada umumnya terpencar dan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi laut dengan biaya relatif tinggi.


Bab 3 - 167

167

Solusi 1. Melakukan

pemuktahiran

data

dengan

melibatkan

potensi

sumber

kesejahteraan sosial yang ada dan menyusun Rencana Kegiatan untuk pemuktahiran data secara keseluruhan pada Tahun 2015. 2. Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan yang ada dimasyarakat untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan maupun Lembaga pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Bintan. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberian bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mampu menjadi mitra Dinas Sosial di wilayahnya masing-masing. 4. Mengembalikan fungsi pelayanan sosial kepada hakikatnya semula bahwa yaitu “ Help People To Help Them Self” sehingga masyarakat sasaran kegiatan tidak tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. 5. Menyusun rencana kegiatan yang sasarannya adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial sehingga PSKS yang ada di Kabupaten Bintan bisa optimal dalam menjalankan tugas dan perannannya SASARAN STRATEGIS Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Rata-rata jumlah anak per keluarga

Target 1,45

Realisasi 2,45 orang

% 168%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Rata-rata jumlah anak per keluarga Target rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2012 yaitu 1,45%, terealisasi ratarata jumlah anak per keluarga yang ada di kabupaten bintan 1,16% atau 80%. Tahun 2013 target jumlah anak per keluarga sebesar 1,45% dan terealisasi 1,45%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 168

168

Atau capainnya 100% Sedangkan untuk Tahun 2014 capaiannya juga 168 dari target 1,45 terealisasi 2,45% % artinya rata-rata setiap keluarga di Kabupaten Bintan memiliki anak 1 ( satu ) sampai 2 ( dua orang . Sasaran strategis menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dari 23,64 % menjadi 22,49 % tercapai dengan adanya indikator target rata rata jumlah anak perkeluarga yang rata rata memiliki 1 (satu)sampai

(2)anak dapat dipenuhi , dengan begitu kebutuhan

keluarga lebih sejahtera cukup sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini pencapaian indikator rata –rata jumlah anak perkeluarga menjadi target

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

melalui

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana dengan menetapkan (5 )lima tujuan : 1. Meningkatkan kemampuan keluarga melalui program keluarga berencana menuju terwujudnya keluarga berkualitas, sejahtera dan mandiri. 2. Meningkatnya

pembangunan

infrastuktur

berbasis

pemberdayaan

masyarakat. 3. Meningkatkan usaha ekonomis produktif perorangan maupun kelompok. 4. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. 5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan KB. Program Pemerintah adalah Keluarga Berencana

, untuk menunjang percepatan

partisipasi masyarakat menjadi akseptor KB, ketersediaan alat kontrasepsi sangat dibutuhkan , sehingga kebutuhan masyarakat akan alat kontrasepsi senantiasa terpenuhi,

untuk

itu

Pemerintah

Kabupaten

Bintan

melalui

BPMPKB

mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat kontrasepsi sebanyak empat jenis yaitu : 1. IUD 2. IMPLANT 3. Suntik KB 4. Pil KB Yang semunya didistribusikan ke Puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan. Untuk mempercepat pencapaian Program Keluarga Berncana secara komprehensif, untuk itu mengingat keterbatasan tenaga penyuluh KB diLapangan sebanyak sepuluh Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 169

169

orang sementara jumlah Desa /Kelurahan 51 , semestinya 1 orang penyuluh KB melayani 2 Desa/Kelurahan, oleh karena itu untuk menutupi kekurangan tenaga lapangan tersebut maka diberdayakanlah kader KB tingkat Desa dan Kelurahan sebayak 51 orang kader. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kurangnya Tenaga Penyuluh KB di Desa /Kelurahan di Kabupaten Bintan. 2. Tenaga Penyuluh KB yang ada masih berstatus honorer. Solusi 1. Mengusulkan Tenaga penyuluh KB dari Formasi Jabatan CPNS.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79% Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya pengendalian lingkungan hidup adalah : 1. Melaksanakan standar Pelayanan minimal Lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan hidupbaik air,udara dan tanah sehingga masyarakat menperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 2. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, untuk Tahun 2014 tercapai 100% sedangkan untuk Tahun 2013 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal juga 100 % . Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal ini dicapai melalui : 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 170

170

2. Program Pengawasan Pemanfaatan SDA dengan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA. Pengawasan yang dilakukan atas 62 perusahaan dengan kategori pengawasan pada perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang telah menerapkan AMDAL. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan adalah : 1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan , dengan menekankan pada ekonomi hijau. 2. Melakukan

koordinasi

dan

kemitraan

dalam

rantai

nilai

proses

pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. 3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaransumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 4. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik serta mengembangkan sumber daya dan lingkungan hidup. Permasalahan dan Solusi  Permasalahan 1.

Minimnya SDM sebagai analis laboratorium lingkungan maupun peralatan untuk pengujian pencemaran untuk mendukung kegiatan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan pengaduan masyarakat;

2. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang memadai; 3. Masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam mengelola lingkungan dan penyampaian pelaporan; 4. Kurangnya sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dimasyarakat. 5. Keberhasilan

pengelolaan

lingkungan

hidup

sangat

ditentukan

oleh

komitmen bersama dan sinergisitas dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kenyataan yang ada, hal ini masih sangat kurang sehingga pengelolaan lingkungan masih berjalan secara parsial dan kurang sinergi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 171

171

6. Pelanggaran terhadap tata ruang dan tata guna lahan yang merupakan pemicu awal timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan; 7. Pemahaman yang keliru tentang produksi ramah lingkungan. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 8. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya 3R didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. 9. Kurangnya dukungan anggaran karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan dalam mendukung operasional Bank Sampah. 10. Kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga terdapat

wilayah –

wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan yang masih belum terlayani dalam hal pengangkutan sampahnya. 11. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Bintan wilayah utara yang meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara. 12. Dan beberapa potensi lain yang dapat di eksplor melalui utilitas sampah seperti telah terbangun gudang pemilah sampah dan adanya mesin pencacah sampah yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah tersebut. 

Solusi 1.

Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang terus menerus dengan seluruh pemangku kepentingan baik dengan melakukan pertemuan koordinasi, melakukan pendekatan yang bersifat persuasif, memberikan bantuan

stimulan

dan

menciptakan

kerjasama

sesuai kapasitas

dan

kewenangannya;


Bab 3 - 172

172

2. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan terkait dengan tata ruang; 3. Melakukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan paradigma baru bahwa sampah dan limbah adalah merupakan sumberdaya yang masih potensial untuk dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis serta penekanan pendekatan nilai manfaat ekonomis dan sosial yang akan diperoleh bagi berbagai pihak baik jangka pendek, menengah dan panjang; 4. Perlunya penambahan SDM bidang analis laboratorium lingkungan untuk mendukung kegiatan pokok yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan; 5. Perlunya laboratorium lingkungan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup; 6. Memperkuat penegakan hukum bidang lingkungan hidup; 7. Perlu sosialisasi dan publikasi yang intensif kesemua Kecamatan di Kabupaten Bintan mengenai pentingnya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat. 8. Perlunya sosialisasi 3R yang lebih intensif kepada masyarakat dan keberadaan Bank Sampah. 9. Adanya TPA yang berbasis lingkungan dikelola dengan sistem Sanitary

Landfill. 10. Sudah terbentuk dan beroperasinya bank sampah di Kecamatan oleh BLH Kabupaten Bintan (potensi sampah terkelola). Sasaran Strategis Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase penanganan sampah Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau

Target 87% 143.000 M2

Realisasi 86,8% 191.351 M2


% 99,77% 133,81 %

Bab 3 - 173

173

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persentase penanganan sampah Rencana

pengembangan

sistem persampahan di Kabupaten

Bintan

diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk membuat bak-bak sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut untuk melayani sampahsampah dari rumah tangga, kawasan komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat pemerintahan. Sedangkan sistem pengolahan persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara komunal setempat, melalui cara pengomposan

maupun

melakukan

3R

(reduce,

reuse, recycle)

dengan

menggunakan sistem Bank Sampah. Dengan sistem pengelolaan persampahan seperti ini diharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Beberapa program yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu:  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bintan.  Pendataan Bank Sampah yang telah dikembangkan oleh instansi terkait.  Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingksungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 174

174

Tabel 3.55 Persentase penanganan sampah No.

Tahun

Indeks

1

2014

86,8 %

2

2013

86,2 %

3

2012

4,3 %

4

2011

4,3 %

Penanganan sampah di Kabupaten Bintan ditandai dengan pelayanan pengangkutan sampah dari seluruh TPS di Kabupaten Bintan untuk dibawa ke TPA Sei Enam untuk Kecamatan Bintan Timur dan TPA/lahan pertanian milik warga yang terdekat untuk Kabupaten Bintan wilayah utara. Penanganan sampah di Kabupaten Bintan masih belum mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sekitar 86,8 % dari jumlah timbulan sampah masyarakat di Kabupaten Bintan. Penanganan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan target di rentra SKPD karena beberapa hal antara lain: 1.

Kurangnya

sarana

dan

prasarana

pengelolaan

persampahan

dan

kebersihan seperti TPS permanen, TPST, Rumah Kompos dan TPA. 2. Sulitnya mendapatkan lahan atau lokasi guna ditempatkan TPS permanen atau amrol dan TPA dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana tersebut dalam pengelolaan persampahan yang aman terhadap lingkungan. 3. Banyak lahan-lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Bintan. 4. Budaya masyakarat di Kabupaten Bintan yang masih membakar sampah dan menimbun sampah di lingkungan rumah masing-masing dikarenakan jarak yang jauh dengan TPS. Tabel 3.56. Persentase sampah yang dikelola No.

Tahun

Indeks

1

2014

43 %

2

2013

36,14 %

3

2012

21 %

4

2011

-


Bab 3 - 175

175

Persentase sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan ditandai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA sebagai sarana prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dibandingkan sampah yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan demikian sampah yang dapat dikelola oleh DKPP Kabupaten Bintan pada tahun 2014 belum berbeda jauh terhadap pengelolaan sampah di tahun 2013 yaitu hanya sebesar 43 %. Kendala yang dialami dalam pengelolaan sampah, antara lain: 1.

Kurangnya

armada

pengangkutan

sampah

sehingga

terdapat

wilayah – wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan yang masih belum terlayani dalam hal pengangkutan sampahnya. 2. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Bintan wilayah utara yang meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara. Tabel 3.57. Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R No.

Tahun

Indeks

1

2014

7%

2

2013

4%

3

2012

4%

4

2011

-

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R ditandai dengan banyaknya jumlah sampah yang sudah dikelola oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan khususnya terhadap sampah. Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang peduli lingkungan tersebut dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Oleh karena itu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan hanya melakukan pendataan sekunder terhadap data yang dihasilkan dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 176

176

tersebut. Adapun kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hidup di Kabupaten Bintan telah dibentuk sebanyak 6 kelompok yaitu Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Bintan Utara. Dan dimasing-masing Kelompok Masyarakat terdapat bagian khusus yang menangani persampahan melalui sistem 3R yang dikenal dengan Bank Sampah. Bank Sampah yang telah aktif melakukan aktifitas pengelolaan sampah yaitu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Timur sebanyak

±14 unit. Dari keseluruhan Bank Sampah yang ada di

Kabupaten Bintan diperoleh data sekunder jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat adalah sebanyak sekitar

20.000 Kg (20 ton) selama setahun. Bila

dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah, maka diperoleh persentase volume pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Bintan sekitar 7 %. Adapun yang menjadi kendala terhadap proses 3R di Kabupaten Bintan, antara lain: 1.

Kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat

terhadap fungsi dan

keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya 3R didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. 2. Kurangnya

dukungan

anggaran

karena

adanya

keterbatasan

kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan dalam mendukung operasional Bank Sampah. Tabel 3.58 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk No.

Tahun

Indeks

1

2014

62

2

2013

57

3

2012

57

4

2011

53

Kabupaten Bintan memiliki luas areal daratan 1.319,51 km2 dengan sepuluh kecamatan. Persampahan manjadi salah satu masalah utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 177

177

dikarenakan belum adanya suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, antara lain : TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 62 unit ( 35 unit berada di Kijang Kec. Bintan Timur, 5 unit berada di Kawal Kec. Gunung Kijang, 10 unit berada di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, 2 unit berada di Kec. Teluk Bintan, 2 unit berada di Kec. Teluk Sebong, dan 3 unit berada di Kec. Seri Kuala Lobam, 3 unit di Kel. Sei. Lekop dan 2 unit di Kelurahan Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur). Truk pengangkut sampah (terdiri atas Dump truck sampah sejumlah 15 unit, Motor kaisar sampah sejumlah 12 unit, sampan sampah sejumlah 1 unit), Gerobak sampah, dan sarana pendukung lain untuk pengelolaan sampah. Menurut hasil perhitungan terhadap jumlah timbulan sampah maka diperoleh jumlah TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 115 unit, namun sampai dengan tahun 2014 hanya terdapat 62 unit TPS (termasuk amrol) di Kabupaten Bintan. Bila dibandingkan dengan jumlah TPS pada tahun 2013 terjadi peningkatan beberapa unit dikarenakan adanya penambahan pengadaan TPS permanen dan bak amrol di Kabupaten Bintan. Kendala yang dialami dalam pengadaan TPS di Kabupaten Bintan, antara lain: 1.

Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam penganggaran TPS.

2. Adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi penempatan TPS maupun

amrol

yang

direncanakan

oleh

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Bintan sehingga sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mencari lokasi penempatan TPS tersebut.  Luas RTH yang di kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam


Bab 3 - 178

178

bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam pengggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sepadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Untuk sarana ruang terbuka hijau di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) Taman umum besar yang berada di Kijang Kota seluas 7, 4 ha, Taman Sakera seluas 2 ha dan Taman Seri Kuala Lobam seluas 3 ha. Serta beberapa taman kecil berupa pulau-pulau jalan yang tersebar di kecamatan Kabupaten Bintan, Ruang Terbuka Hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agregat / hasil yang telah dicapai pada TA 2014 dan 4 (empat) tahun terakhir adalah: Tabel 3.59 Luas ruang terbuka hijau yang dikelola No.

Tahun

Indeks

1

2014

191.351 m2

2

2013

186.126 m2

3

2012

129.865 m2

4

2011

-

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2014 adalah: 1.

Taman Kota Sakera (Kp. Bugis)

Kec. Bintan Utara

2.

Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam

: 30.000 M2

3.

Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur

: 74.000 M2

4.

Pulau-pulau jalan

: 21.440 M2

5.

Taman Lain-lain

di Kabupaten Bintan

: 20.000 M2

: 45.911 M2

Sehingga total luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 191.351 M2. Dengan demikian persentase luas RTH yang dikelola terhadap luas yang ditargetkan di renstra SKPD tahun 2014 (143.000 M 2)


Bab 3 - 179

179

yaitu sebesar 133,81 persen. Terjadi peningkatan dari luas RTH di tahun 2013 disebabkan oleh adanya penambahan pembangunan pulau-pulau jalan di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan. Tabel 3.60. Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk No.

Tahun

Indeks

1

2014

115

2

2013

120

3

2012

70,32

4

2011

-

Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 952.957,3 M2. Telah terjadi

penurunan

daya

dukung lahan

pemakaman

TPU

karena

adanya

pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adapun masalah yang masih dihadapi dalam pencapaian sasaran dengan

performance gap sebesar 0,72 %, antara lain: 1.

Adanya penolakan masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan lantai amrol di Kecamatan Bintan Utara terhadap adanya pekerjaan tersebut, sehingga sangat beresiko terhadap proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas tersebut di masa yang akan datang;

2.

Adanya rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang berisikan bahwa pekerjaan pembuatan dokumen Lingkungan TPA dan IPLT yang telah disusun belum dapat diterima karena belum sesuai dengan Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 180

180

kegiatan yang wajib memiliki AMDAL; 3.

Kurangnya SDM Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan

Solusi 1.

Adanya kepastian secara tertulis pada saat perencanaan penempatan TPS dilakukan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar lokasi TPS akan menerima dan menyetujui adanya proses pembangunan tersebut.

2.

Bahwa

sebaiknya

untuk

penganggaran

dokumen

lingkungan

untuk

pembangunan di Kabupaten Bintan terpusat kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya terkait dokumen pengadaan dokumen lingkungan di lingkungan pemerintah daerah. 3.

Dengan semakin meningkatnya beban kerja SKPD dan kebutuhan yang tinggi terhadap peningkatan kinerja SKPD, maka dianggap perlu untuk dilakukan penambahan staf di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan. Sasaran Strategis Menurunnya Kerusakan Hutan Lindung dari 1658,8 ha menjadi 9 ha.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Persentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat. Kerusakan Kawasan Hutan

Target 73,50% 48%

Realisasi

%

80,40%

109,38%

48,11

100,22%

Persentase Rasio Luas Kawasan Tertutup pe[pohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Sasaran Strategis menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 ha menjadi 9 ha tercapai 80,40 % . Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, luas hutan yang ditanam kembali 0 ha, dan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 150 Ha, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 181

181

realisasi luas hutan yang ditanam tahun 2014 melebihi target, yakni sebesar 465,79 Ha. Peningkatan realisasi target tersebut dengan uraian penanaman hutan sebagai berikut: Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Luas Lahan yang telah direboisasi : 3.584,42 ha Gerhan (Gerakan Hari Menanam Nasional) Tahun 2007 s/d 2009 RHL (Rehabilitasi Hulan dan Lahan) Tahun 2010 KBR (Kebun Bibit Rakyat) Tahun 2010 KBR Tahun 2011 KBR Tahun 2012 KBR Tahun 2013 KBR Tahun 2013 Tahap II KBR Tahun 2014 RHL (APBD 2014) RHL (APBN 2014) Penanaman Oleh Pihak Swasta Tahun 2014

=

900.00

Ha

=

150.00

Ha

= = = = = = = =

487.21 510.00 633.92 437.50 151.50 99.25 6.29 205.00

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

=

3.75

ha

Selain itu, pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lindung menjadi bagian yang cukup penting untuk dilaksanakan.

Pada tahun 2010 atau pada kondisi

kinerja awal, jumlah pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lindung adalah sebanyak 0 kali, dan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 6 Kali, realisasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lindung tahun 2014 pada 6 Hutan Lindung sebanyak 6 kali. Dengan semakin cepatnya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan, maka potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan. Disamping itu, penanaman Mangrove sebagai upaya mewujudkan peningkatan program Konservasi juga telah dilaksanakan. Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, luas tanaman mangrove yang ditanam kembali 470 Ha/ 1.938.600 batang, dan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 970 Ha/ 2.671.600 batang. Realisasi sampai dengan tahun 2014 adalah 986,19 Ha/3.646.100 batang. Realisasi tahun 2014 ini melebihi dari target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dukungan pemerintah, baik Pusat dan Daerah dalam penanaman hutan (mangrove) sangat baik, dengan uraian penanaman sebagai berikut:


Bab 3 - 182

182

- Penanaman Mangrove sumberdana APBN melalui BPDAS Kepri dengan kegiatan KBR Mangrove Tahun 2014 = 114,4 Ha/375 batang - Penanaman Mangrove sumberdana APBD melalui Kegiatan RHL Mangrove tahun 2014 = 3,79 Ha/12.500 batang. Upaya pelestarian hutan yang dilaksanakan melalui penanaman pohon dan mangrove

merupakan

langkah-langkah

strategis

yang

dilaksanakan

untuk

mengurangi dampak kerusakan hutan. Kabupaten Bintan melalui BPDAS Kepri melaksanakan kegiatan KBR dan RHL yang semuanya bertujuan untuk menekan dan mengurangi kerusakan hutan. Di samping itu, Pada tahun 2014 realisasi reboisasi pada kawasan hutan seluas 465,79 Ha. Sedangkan luas Hutan Lindung di Kabupaten Bintan adalah 4.490,6 Ha. Persentase kegiatan penanaman dibanding dengan luas Hutan Lindung adalah 10,37 % . Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal Persentase Rasio Luas Kawasan Tertutup pepohonan yang dilakukan reboisasi adalah 71,53%. Sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 73,50% dan realisasinya adalah sebesar 80,40%. Sedangkan untuk Tahun 2013 realisasinya 72,5 %.Untuk mendapatkan persentase ini adalah dengan cara Luas lahan hutan yang dilakukan Reboisasi (465,79 ha) dibagi dengan Luas kerusakan hutan (579,27 ha) dikali seratus. Meningkatnya Luas Hutan Lindung yang dirambah, Menunrunnya Jumlah Penebangan Liar Hutan Lindung, Menurunnya jumlah kebakaran hutan, Luas Hutan yang dilakukan Tata Batas dan Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan. Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal jumlah hutan lindung (HL) yang dikelola berjumlah 6 Hutan Lindung, kondisi ini harus terus dipertahankan mengingat pentingnya keberadaan hutan lindung. Pada tahun 2014, ditargetkan pengelolaan hutan lindung sebanyak 6 HL dan realisasinya adalah 6 HL. Secara umum berikut adalah nama hutan lindung dan luas lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan sebagai berikut: Tabel.3.61. Luas Hutan Lindung di Kabupaten Bintan Tahun 2014 No.

Hutan Lindung

Luas ( Ha )

Lokasi ( Kecamatan )

Keterangan

1

Sei Pulai

441,20

Bintan Timur

No.


424/Kpts-II/87 Bab 3 - 183

183

2 3 4

Gunung Lengkuas Gunung Kijang Sei Jago

1.071,80 760 1.629,60

5 6 7

Gunung Bintan Besar Gunung Bintan Kecil Hutan Lindung

280 308 27.795,4

Jumlah

32.286

Tanggal 28 Desember 1987 Bintan Timur sda Gunung Kijang sda Bintan Utara No. 426/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987 Teluk Bintan sda Teluk Sebong sda Bintan Utara, No. 867/Kpts-II/2014 Teluk Sebong, Tanggal 29 Teluk Bintan September 2014

Disamping itu, Pada tahun 2010 atau pada kondisi kinerja awal, luas kawasan hutan yang dilakukan tata batas adalah sebesar 82.781,41 Ha. Ditargetkan pada tahun 2013 adalah seluas 10.703 Ha. Pelaksanaan capaian kinerja belum terlaksana, hal ini disebabkan karena, tugas pokok dan fungsi pemantapan kawasan hutan telah melekat pada BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XII yang beralamat di Kota Tanjungpinang. Pada TA.2014, melalui dana APBD Kabupaten Bintan tersedia dana untuk kegiatan Tata Batas, namun kegiatan Tata Batas ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan tenaga teknis di BPKH terbatas karena harus melaksanakan kegiatan yang sama di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Bintan Timur dengan luas 20.000 ha (200 Km²) Berdasarkan Kepmenhut No.867/ Menhut-II/2014 jumlah luasan hutan (termasuk didalamnya KSA/KPA, HL, HPT, HP, HPK dan APL) dikabupaten Bintan seluas 133.233 Ha, adapun luas Hutan Lindungnya adalah sebesar 32.286 Ha. namun demikian jumlah luasan hutan ini sedang dalam tahap untuk dilakukan perubahan fungsi. Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan Kawasan Hutan diwilayah Kabupaten Bintan dari tahun ketahun masih bisa dikendalikan hal ini terlihat prosentase kerusakan hutan yang dapat ditekan pada tahun 2014 hingga 48,11% sedangkan pada tahun 2010 mencapai 57%. Secara umum kondisi hutan di Kabupaten Bintan masih terus mengalami tekanan tekanan dan gangguan, deforestasi terus terjadi sementara kemampuan untuk merehabilitasi hutan masih belum maksimal. Gangguan keamanan hutan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 184

184

Kabupaten Bintan setiap saat terus terjadi dengan berbagai modus operandi. Terdapat beberapa gangguan keamanan hutan yang

menonjol di Kabupaten

Bintan, antara lain : 1) Penjarahan dan perambahan hutan Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bidang kehutanan berdampak pada semakin beraninya masyarakat untuk menduduki kawasan hutan. Penjarahan dan perambahan sudah sangat mengkhawatirkan di seluruh Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bintan. perambahan kawasan hutan diantaranya adalah pendudukan kawasan hutan untuk pemukiman dan pembangunan illegal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan untuk mencegah upaya perambahan hutan. Diperkirakan pada tahun 2014 penjarahan dan perambahan hutan lindung yang dirambah adalah 123,85 Ha, target 220,2 Ha. 2) Illegal Logging Penebangan kayu liar atau lebih dikenal dengan illegal logging masih terjadi, illegal logging terjadi karena adanya permintaan kayu cukup tinggi sedangkan disisi lain tidak terdapat produksi kayu legal di Kabupaten Bintan. diperkirakan jumlah penebangan liar di Hutan Lindung Kab.Bintan Tahun 2014 seluas 45,32 Ha. Upaya patroli kehutanan telah dilaksanakan, baik secara terpadu (melibatkan berbagai unsur) maupun patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan. 3) Kebakaran hutan Kebakaran merupakan gangguan keamanan hutan yang hebat dan cepat daya rusaknya. Jika api sudah membakar hutan, maka sulit untuk dapat dipadamkan. Diperkirakan kebakaran hutan lindung di Kabupaten Bintan tahun 2014 sebesar 125 Ha (2,78%). Jumlah hutan yang terbakar tahun 2014 lebih besar dari tahun – tahun sebelumnya, karena kondisi cuaca kemarau panjang. Upaya pengendalian secepat mungkin (early responsive) menjadi factor penting dalam penanganan kebakaran hutan. Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan telah dilaksanakan, baik melalui media massa seperti RRI (Radio Republik Indonesia) berupa himbauan agar tidak membakar hutan atau membuang punting rokok sembarangan, juga melalui


Bab 3 - 185

185

spanduk dan papan peringatan yang dipasang disetiap hutan lindung di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Belum dilakukannya inventarisasi menyeluruh terhadap status hak lahan masyarakat yang dilaksanakan melalui Instansi Vertikal (BPKH) /Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII. Solusi 1. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi vertikal Kementrian Kehutanan dan melaksanakan inventarisasi dan pemetaan status lahan masyarakat. Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan hidup.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator kinerja Reklamasi Lahan Pasca Tambang Perusahaan Pertambangan Yang Diaudit

Target 9.000

Realisasi 3.242

%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Reklamasi Lahan Pasca Tambang Tabel. 3.62. Tabel Reklamasi Lahan Pasca Tambang No

Tahun

Capaian

1

2011

734 ha

2

2012

426 ha

3

2013

3.242 ha

4

2014

3.242 ha

Berdasarkan Tabel Diatas Pada Tahun 2013 Reklamasi Lahan Pasca Tambang sebanyak 3.242 ha dari target 6.000 ha, sedangkan Tahun 2014 Reklamsi Lahan Pasca Tambang adalah adalah 3,242 ha dari target 9.000 ha. Capaian yang sama


Bab 3 - 186

186

pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 di karenakan Lahan yang sudah direklamasi dipergunakan lagi untuk pertambangan. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :  Persusahaan Pertambangan yang diaudit Perusahan Pertambangan yang diaudit Tahun 2014 adalah 6 perusahaan yang diaudit dari target 15 Perusahaan yang diaudit, Sedangkan Untuk Tahun 2013 Perusahaan Pertambangan yang diaudit tidak dilakukan karena sudah termasuk proses Kegiatan di tahun 2013 ada 4 Perusahaan yang diaudit. Sebagaimana di ketahui di Kabupaten Bintan Pertambangan tanpa ijin ditahun 2013 sebanyak 13 penambangan liar yang mayoritasnya tambang rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat, ditahun 2012 Pertambangan tanpa ijin 4 perusahaan terjadi peningkatan 9 perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa ijin. Sepanjang tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan dilapangan untuk menimalisir pertambangan ilegal. Beberapa hambatan yang dialami adalah letak lokasi –lokasi tambang yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan masih menimbulkan kesulitan dalam pengawasan serta proses penertiban tambang tanpa ijin yang kerap kali terkendali oleh kepentingan pihak tertentu. Sepanjang

tahun

2005

sampai

dengan

2008

ada

beberapa

perusahaan

pertambangan yang diaudit. Dimana perkembangan hasil audit oleh tim optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (OPN) untuk pembayaran iuran pajak pada umumnya sudah dilaksanakan yaitu.  Pada Tahun 2005 s/d 2008 sebagian besar sudah dibayarkan perusahaan yang diaudit adalah : Perusahaan Granit ( Bina Riau Jaya dan Sindo Mandiri) Perusahaan Bauksit 1. Harap Panjang 2. Bina Dompak Indah 3. Bintang Cahaya Terang 4. Gunung Kijang Jaya Lestari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 187

187

5. Gunung Bintan Abadi 6. Wahana Karya Suksesindo Utama 7. Tri Dinasti Mulia 8. Gunung Sion 9. Danpac Resources  Pada Tahun 2008 s/d 2010 sebagian besar sudah dibayarkan perusahaan yang diaudit adalah : PT.Bina Dompak Indah PT. Gunung Kijang Jaya Lestari PT.Gunung Bintan Abadi PT.Gunung Sion PT.Danpac Resources  Pada Tahun 2010 s/d 2013 kegiatan ini dalam proses kegiatan di Tahun 2013 dan perusahaan yang akan diaudit : PT.Wahana Karya Suksesindo Utama PT.Tunggul Ulung Makmur PT. Harap panjang PT.Lobindo Dikarenakan pada tahun 2011 perusahaan yang berproduksi 15 perusahaan dan pada tahun 2012 yang beroperasi 9 perusahaan dan di tahun 2013 dimana perusahaan tambang khususnya bauksit untuk penjualan atau produksinya disetop dikarenakan penjualan harus dalam bentuk alumina dan bukan barang mentah lagi sesuai dengan permen ASDM No.7 Tahun 2012 dan direvisi lagi dengan permen ESDM no. 20 tahun 2012. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Kurangnya fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan. Solusi : 1. Diperlukan Komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 188

188

pelaksanaan

pengawasan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan

pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik.

B.REALISASI ANGGARAN Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2014, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah,

program

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu. APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Belanja Defisit 3. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

A.

Rp. 871.700.333.438.00 Rp.1.073.351.337.722,63 Rp(201.651.004.284,63) Rp. 208.451.004.284,63 Rp. 6.800.000.000,00 Rp.201.651.004.284,63

Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Guna memenuhi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, baik itu menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya:


Bab 3 - 189

189

1.

Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan;

2. Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; 3. Melaksanakan pendataaan administrasi pajak dan retribusi daerah; 4. Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisisan SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omzet yang kena pajak; 5. Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin; 6. Sosialisasi peraturan perpajakan daerah; 7. Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

administrasi

pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan; 8. Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya; 9. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU); 10. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah; 3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2014 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 7,50% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 23,89%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar -0,12% dan lain-lain pendapatan daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 190

190

yang sah mengalami peningkatan sebesar 34,40% dibandingkan target penerimaan tahun 2013. Adapun target penerimaan daerah tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.63 :Target Penerimaan Daerah Tahun 2013-2014 NO 1

2

3

KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

TARGET 2013

%

2014

134.088.654.257,00

166.125.051.486,00

103.221.100.000,00 7.499.000.000,00

123.972.215.479,00 11.683.000.000,00

7.489.334.257,00

10.888.801.932,00

123,89 120,10 155,79

145,39 15.879.220.000,00

19.581.034.075,00

591.072.758.200,00

590.383.075.781,00

280.755.964.200,00

268.114.834.781,00

288.685.934.000,00 21.630.860.000,00

304.974.241.000,00 17.294.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

85.711.415.011,00

Jumlah

810.872.827.468,00

115.192.206.171,00 871.700.333.438,00

123,31 99,88 95,50 105,64 79,95 134,40 107,50

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014 Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2013, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,49%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 40,41%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 11,17%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 11,00%. Penurunan realisasi penerimaan dari dana perimbangan terutama disebabkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang hanya mencapai 75,91% dari target dan Dana Alokasi Khusus yang hanya mencapai 79,95% dari target. Sedangkan lain-lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 191

191

pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepulauan Riau yang hanya terealisasi sebesar Rp.20.407.566.803,12 atau 52,46% dari targetnya sebesar Rp.38.903.148.000,00. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.64 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013-2014 (dalam rupiah) NO KOMPONEN 1

2

3

REALISASI 2013

%

2014

Pendapatan 136.080.703.306,04 191.074.783.205,25 Asli Daerah Pajak Daerah 103.498.450.682,70 146.315.996.740,77 Retribusi 7.529.058.472,91 12.980.176.973,09 Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.551.057.329,00 11.240.195.772,00 Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD 17.502.136.821,43 20.538.413.719,39 yang Sah Dana 671.229.402.784,00 596.250.029.822 Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan 360.912.608.784,00 273.981.788.822,00 Bukan Pajak Dana Alokasi 288.685.934.000,00 304.974.241.000,00 Umum Dana Alokasi 21.630.860.000,00 17.294.000.000,00 Khusus Lain-lain Pendapatan 108.642.615.724,57 96.696.624.974,12 Daerah yang Sah Jumlah

Sumber :

915.952.721.814,61

884.021.438.001,37

140,41 141,37 172,40

148,86

117,35 88,83 75,91 105,64 79,95 89,00

96,51


Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang


Bab 3 - 192

192

diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.65 : Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2014 (dalam rupiah) N O

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH SKPD

2

DPPKD DINAS KESEHATA N

3

RSUD

4

BPMPD DINAS PERHUBUN GAN DINAS PEKERJAAN UMUM Total

5 6

TARGET

REALISASI

156.292.051.4 179.752.135.53 86,00 5,16

SELISIH LEBIH/(KURAN G) 23.460.084.049 ,16

588.000.000,0 0

267.508.000,0 0

(320.492.000,0 0)

1.628.000.000, 00 2.858.000.000 ,00

2.512.242.870, 884.242.870,09 09 4.182.343.950, 1.324.343.950,0 00 0

4.699.000.000 4.233.107.850, (465.892.150,00 ,00 00 ) 60.000.000,00

127.445.000,0 0

67.445.000,00

166.125.051.48 6,00

191.074.783.2 05,25

24.949.731.719, 25

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014 Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun prosentase pencapaian target adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh DPPKD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 4. Pemasalahan dan Solusi Permasalahan-permasalahan

pendapatan

daerah

yang

dihadapi

Pemerintah Kabupaten Bintan pada saat ini antara lain sebagai berikut: 4. Belum tersedianya secara keseluruhan prosedur hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 5. Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 193

193

belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. 6. Tidak terkosentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi

yang

disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi tekait, sehingga berakibat pada kurangnya

kesadaran

wajib

pajak dan

wajib retribusi

untuk

melaksanakan kewajibannya. Adapun solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: 1.

Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah. 3. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif. B.

Pengelolaan Belanja Daerah 1.

Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2014 kebijakan yang

dilaksanakan

melalui peningkatan belanja prioritas untuk:


Bab 3 - 194

194

1. peningkatkan aksesabilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah; 2. pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat usaha ekonomi lemah seperti pedagang, usaha kecil dan menengah, petani, serta nelayan; 3. pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, serta listrik di wilayah kantong-kantong kemiskinan, desa-desa dan pulau terpencil; 4. peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; Keempat prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2014. Disamping prioritas tersebut pemerintah daerah juga memperhatikan beberapa prioritas yang perlu

menjadi

perhatian daerah sejalan dengan prioritas nasional, prioritas dimaksud adalah: a. penanggulangan kemiskinan; b. Peningkatan ketahanan pangan; c.

perbaikan iklim investasi dan iklim usaha;

d. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; e. pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik; f.

Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi;

Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD tahun 2014 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 195

195

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum belanja daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan belanja, ditunjukan dari alokasi belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan maupun kelompok belanja. Tabel 3.66 : Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 URAIAN

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum KESEHATAN Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum PERUMAHAN RAKYAT Dinas Pekerjaan Umum PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2014 ANGGARAN (Rp) 1.011.244.635.072,63 245.900.488.237,00

% 94,21 22,91

230.797.433.450,00 15.103.054.787,00 130.540.942.420,00 88.422.866.908,00 20.106.327.250,00 22.011.748.262,00 99.707.183.463,00 99.707.183.463,00 27.472.978.691,00 27.472.978.691,00 18.946.520.950,00

12,16

9,29 2,56 1,77

18.946.520.950,00 18.832.366.800,00 18.832.366.800,00 36.881.543.150,00


1,75 3,44

Bab 3 - 196

196

Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah KEBUDAYAAN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Daerah Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Gunung Kijang Kecamatan Teluk Bintan Kecamatan Bintan Utara

7.286.173.900,00 29.595.369.250,00 6.370.391.050,00

0,59

6.370.391.050,00 1.782.860.000,00

0,17

1.782.860.000,00 1.463.261.000,00

0,14

1.463.261.000,00 7.332.511.800,00 7.332.511.800,00

0,68

7.846.192.550,00

0,73

7.846.192.550,00 9.922.002.250,00

0,92

9.922.002.250,00 8.716.017.150,00 8.716.017.150,00

0,81

9.267.609.200,00

0,86

9.267.609.200,00 3.150.724.300,00

0,29

3.150.724.300,00

33.061.303.750,00

3,08

7.463.396.800,00 18.016.346.100,00 7.581.560.850,00 322.251.144.250,63 30,02 7.378.724.652,00 777.850.000,00 25.690.804.300,00 72.254.199.400,00 152.228.138.748,63 10.825.999.500,00 7.544.291.900,00


Bab 3 - 197

197

Kecamatan Teluk Sebong Kecamatan Tambelan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kecamatan Toapaya Kecamatan Bintan Pesisir Kecamatan Mantang KETAHANAN PANGAN Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana KEARSIPAN Kantor Perpustakaan dan Arsip

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN Dinas Pertanian dan Kehutanan KEHUTANAN Dinas Pertanian dan Kehutanan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pertambangan dan Energi PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan PERDAGANGAN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sumber

:

JUMLAH

7.286.565.250,00 4.517.056.850,00 4.199.390.750,00 7.217.816.550,00 4.439.599.950,00 3.780.204.300,00 4.005.328.650,00 3.967.831.450,00 2.888.004.600,00 3.249.337.400,00 8.341.346.532,00 8.341.346.532,00 10.563.593.879,00 10.563.593.879,00 2.893.653.650,00 2.893.653.650,00 62.106.702.650,00

0,78

11.725.153.800,00

1,09

11.725.153.800,00 1.647.319.600,00 1.647.319.600,00 13.988.865.150,00 13.988.865.150,00 9.098.799.200,00

0,98 0,27

0,15 1,30 0,85

9.098.799.200,00 1.073.351.337.722,63

100,0 0


Pengalokasian Belanja Daerah Tahun 2014 terdiri atas: a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Pengalokasian belanja pegawai mengalami peningkatan, kebijakan ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 198

198

lebih disebabkan karena penambahan jumlah pegawai dan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan atas beban kerjanya. Terhadap komponen belanja bunga tidak dialokasikan anggaran tersebut pada tahun 2014, sedangkan untuk bantuan sosial dan hibah pemerintah daerah mengambil kebijakan tetap mengalokasikan anggarannya hal ini diupayakan guna memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu atas beban ekonomi yang terus bertambah akibat kenaikan harga-harga serta perbaikan strata sosial dalam masyarakat. Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan hal ini diupayakan guna membantu proses demokratisasi dan otonomi pemerintahan desa yang mana pada tahun yang bersangkutan sebagian desa mengalami pergantian kepemimpinannya dan telah mulai dilaksanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan pada belanja tidak terduga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sesuai dengan

kondisi

dan

pengembalian

pendapatan

tahun-tahun

sebelumnya. b. Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honoraium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.


Bab 3 - 199

199

Tabel 3.67 : Prosentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja APBD tahun 2014

URAIAN

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Umum Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PERSENTASE TERHADAP TOTAL Belanja Belanja Tidak Langsung Langsung 17,25

5,66

3,98 0,50

8,18 8,79

-

2,56

0,44

1,33

0,44

1,31

0,49

2,94

0,30

0,30

0,17

-

0,14

-

0,20

0,48

0,29

0,45

0,32

0,60

0,30

0,51

0,31

0,56

-

0,29

1,77

1,31

16,42

13,60

0,37

0,41

0,25

0,73


%

22,91 12,16 9,29 2,56 1,77 1,75 3,44 0,59 0,17 0,14 0,68 0,73 0,92 0,81 0,86 0,29 3,08 30,02 0,78 0,98

Bab 3 - 200

200

URAIAN Kearsipan

PERSENTASE TERHADAP TOTAL 0,10 0,17 0,45

0,65

-

0,15

0,29

1,01

-

0,85

0,47

1,83

-

0,09

45,24

54,76

Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

% 0,27 1,09 0,15 1,30 0,85 2,30 0,09 100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014 Alokasi tersebut di atas dapat dilihat dari kebijakan belanja dari urusan pemerintahan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 3.68 : Kebijakan program dan kegiatan belanja APBD tahun 2014 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan KODE

URAIAN

1.

Urusan Wajib

1.01. 1.01.01. 01. 02. 03. 05. 06.

Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini - TK ) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

15. 16.


Bab 3 - 201

201

17. 20.

Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Program Kejar Paket Program Pelayanan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

28. 30. 16. 20. 1.03.01 28.

Dinas Pekerjaan Umum Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain

1.20.05. 17.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pendidikan Menengah

1.02. 1.02.01. 01. 02. 03. 05 06.

Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Gizi Keluarga Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan Program Peengendalian Penyakit Program Penyehatan Lingkungan Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kefarmasian dan alat kesehatan Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaransediaan farmasi pada sarana distribusi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Manajemen Kesehatan

16 20. 33. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 1.02.02 01. 02. 03. 05. 06.

Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Bab 3 - 202

202

39. 42. 44.

Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Manajemen Kesehatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

45. 17. 1.03.01 39.

Dinas Pekerjaan Umum Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

1.03. 1.03.01. 01. 02. 03. 05. 06.

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan / Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai Program Pembangunan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdesaan Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Program Pengembangan Permukiman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

16. 17. 15. 18. 24. 27. 28. 30. 39. 21. 21. 1.04. 1.03.01. 22. 23 1.06. 1.06.01. 01. 02. 03. 05.

PERUMAHAN Dinas Pekerjaan Umum Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bab 3 - 203

203

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kemampuan Data Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perencanaan Daerah Program Pengembangan Data dan Informasi Program Perencanaan dan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA Program Inventarisasi SDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

06. 21. 26. 29. 30. 31. 34. 35. 36. 37. 38. 40. 41. 1.07. 1.07.01. 01. 02. 03. 05. 06. 17. 19. 22. 23. 24. 26.

1.08. 1.08.02. 01. 02. 03. 05. 06. 15. 16.

Perhubungan Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Bab 3 - 204

204

19.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

20. 21. 27. 1.08.04. 01. 02. 03. 05. 06. 15. 24. 26. 1.10. 1.10.01. 01. 02. 03. 05. 06. 15. 16. 17.

1.11. 1.12.01. 16. 18. 1.12. 1.12.01. 15. 26.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Pemakaman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Catatan Sipil Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Kesetaraan Gender dan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga


Bab 3 - 205

205

1.13. 1.13.01. 01. 02. 03. 05. 06. 16. 24. 26. 28. 1.14. 1.14.01. 01. 02. 03. 05. 06. 20. 21. 22. 23. 1.15. 1.15.01. 01. 02. 03. 05. 06. 16. 19. 20. 21.

Sosial Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Program Peningkatan Wirausaha dan UKM


Bab 3 - 206

206

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

22.

1.16. 1.16.02. 01. 02. 03. 05. 06. 16. 19. 20. 21. 1.17. 1.17.01. 01. 02. 03. 05. 06. 15. 16. 19.

Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi Monitoring dan evaluasi kegiatan Perusahaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi Program Pelayanan Perizinan Non Investasi Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Seni dan perfilman Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

1.18. 1.18. 16. 20.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Dinas Pendidikan dan Olah Raga Program Pelayanan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga

1.19. 1.19.01.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

01. 02. 03. 05. 06. 18.


Bab 3 - 207

207

19.

Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

20. 23. 1.19.03. 01. 02. 03. 05. 06. 16. 30. 31. 1.20. 1.20.03. 01. 02. 03. 05. 06.

Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

26. 28.

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pembebasan Lahan

30. 31. 32.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

43. 54. 56. 57. 58. 59. 61.

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Pembinaan dan fasilitasi pengeolaan keuangan kabupaten/kota Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomia Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 208

208

1.20.04. 01. 02. 03. 05. 06. 15. 1.20.05. 01. 02. 03. 05. 06. 17. 17. 39. 55.

1.20.07. 01. 02. 03. 05. 06. 46. 47. 48. 1.20.09. 01. 02. 03. 05. 06.

Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Program Manajemen Aset Daerah

Inspektorat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan eksternal Program Pembinaan dan Pngawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kecamatan Bintan Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Bab 3 - 209

209

51. 52.

Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

1.20.10. 01. 02. 03. 05. 06. 51. 52.

Kecamatan Gunung Kijang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

1.20.11. 01. 02. 03.

Kecamatan Teluk Bintan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

51. 52. 1.20.12. 01. 02. 03. 05. 06. 51. 52. 1.20.13. 01. 02. 03. 05. 06.

Kecamatan Bintan Utara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

51. 52.

Kecamatan Teluk Sebong Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

1.20.14. 01. 02. 03.

Kecamatan Tambelan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Bab 3 - 210

210

05. 06.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

51. 52. 1.20.15. 01. 02. 03. 05. 06. 51. 52. 1.20.16. 01. 02. 03. 06. 51. 52. 1.20.17. 01. 02. 03. 05. 06. 51. 52. 1.20.18. 01. 02. 03. 05. 06.

Kecamatan Sri Kuala Lobam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Toapaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Bintan Pesisir Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

51. 52.

Kecamatan Mantang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

1.21. 1.21.01.

Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah


Bab 3 - 211

211

01. 02. 03. 05. 06.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

44. 49. 50. 1.22. 1.22.01. 01. 02. 03. 05. 06. 20. 25. 1.24. 1.24.01. 01. 02. 03. 05. 06. 22. 23.

2. 2.01. 2.01.01. 01. 02. 03. 05. 06. 27. 28.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Potensi Wilayah Miskin Perdesaan Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyelenggaraan Kearspan Daerah Program Pengembangan Perpustakaan

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Produksi, roduktifitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Bab 3 - 212

212

Program Peningkatan Penyediaaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat Utuh dan Halal Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

29. 30. 31. 33. 2.02. 2.02. 23 24. 2.03. 2.03.01. 01. 02. 03. 05. 06. 17. 20. 23. 2.04. 2.04. 15. 16. 19. 2.05. 2.05.01. 01. 02. 03. 05. 06.

KEHUTANAN Dinas Pertanian Kehutanan Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Hutan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar dan Gas Bumi PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Priwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Bab 3 - 213

213

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan daya saing produk perikanan Program Pengelolaan sumber daya laut , pesisir dan pulaupulau kecil Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

25. 27. 28. 30. 32. 33. 34.

Sumber

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014

Tabel 3.70 : Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2014 URAIAN Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kantor Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber

:

TAHUN 2014

%

245.900.488.237 230.797.433.450 15.103.054.787 130.540.942.420 88.422.866.908 20.106.327.250 22.011.748.262 99.707.183.463 99.707.183.463 27.472.978.691 27.472.978.691 36.881.543.150 7.286.173.900 29.595.369.250 6.370.391.050 6.370.391.050 1.463.261.000 1.463.261.000 7.332.511.800 7.332.511.800 7.846.192.550 7.846.192.550 9.922.002.250 9.922.002.250 3.150.724.300 3.150.724.300 33.061.303.750

22.91%

12.16%

9.29% 2.56% 3.44%

0.59% 0.14% 0.68% 0.73% 0.92% 0.29% 3.08%

7.463.396.800 18.016.346.100 7.581.560.850 609.649.522.661

56.80%



Bab 3 - 214

214

Dari program kegiatan tersebut diketahui bahwa program yang termasuk pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2014 penganggarannya telah mencapai 35,06% dari total anggaran. 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Target anggaran belanja daerah tahun anggaran 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bahwa belanja daerah sebesar Rp.1.073.351.337.722.63 mengalami peningkatan sebesar 4,82% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran 2014 (unaudited) adalah sebesar Rp.964.834.851.815,00. Dengan demikian perbandingan antara target anggaran belanja dan realisasi belanja menunjukkan penyerapan APBD tahun anggaran 2014 sebesar 89,89%. Tabel 3.71 No 5

: Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2014 (dalam rupiah) Anggaran Setelah Uraian Realisasi % Perubahan

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

5.1 5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.3 5.1.4 5.1.5

Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

5.1.7

5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Belanja Modal Jumlah Belanja

Sumber

482.293.886.050,63

416.600.086.371,00

86,38

388.414.072.930,63

336.308.649.512,00

86,59

500.000.000,00 21.107.075.000,00 18.073.580.127,00

372.700.000,00 15.425.743.000,00 14.013.782.855,00

74,54 73,08 77,54

52.199.157.993,00

50.479.211.004,00

96,71

2.000.000.000,00

0

0

591.057.451.672,00 77.542.571.722,00 286.253.629.576,00

548.234.765.444,00 67.685.428.292,00 261.801.963.961,00

92,75 87,29 91,46

227.261.250.374,00

218.747.373.191,00

96,25

1.073.351.337.722,63

964.834.851.815,00

89,89

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bintan, Tahun 2014


Bab 3 - 215

215

3. Pemasalahan dan Solusi Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2014 adalah: 1.

Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi di setiap SKPD maka dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan anggaran pada setiap SKPD.

2. Regulasi atau peraturan dari pusat yang satu sama lainnya saling tidak sinkron akan dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terutama dengan aparat pemeriksa. Solusi yang ditempuh adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan dilakukannya pendampingan oleh pihak berkompeten. 3. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bintan masih perlu perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang terhadap

pengelolaan

keuangan

baik

dari

segi

perencanaan,

penatausahaan maupun pelaporan. Kondisi ini mengingat masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, solusinya yang dapat diberikan adalah: 1.

Penatausahaan

penyediaan

informasi

sebagai

bahan

dasar

perencanaan anggaran belanja dengan meningkatkan pendataan dan kemampuan penyusunan database. 2. Peningkatan pengelolaan

kemampuan keuangan

sumber daerah

daya

dengan

manusia

dalam

pelaksanaan


hal

asistensi,

Bab 3 - 216

216

bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, workshop dan sosialisasi berkaitan dengan penganggaran. 3. Meningkatkan koordinasi dalam bentuk forum diskusi dan studi banding dengan daerah lain untuk berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 4. Penyempurnaan

peraturan

dan

regulasi

daerah

tentang

tata

pengelolaan keuangan daerah. C.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1.

Kebijakan Umum Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimaksud untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Arah kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2014 dimaksudkan untuk menutupi defisit angggaran dan membiayai program yang direncanakan

pada

tahun

2014

melalui

peningkatan

manajemen

pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas, serta digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Realisasi SILPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 208.451.004.284,63 (setelah audit/audited). Sedangkan pengeluaran

pembiayaan

pemerintah

daerah

tahun

sejumlah

2014

berupa

penyertaan

Rp.6.800.000.000,00

modal

diperuntukkan

penyertaan modal di PT. Bank Riau sebesar Rp.4.000.000.000,00. dan BPR Bintan sebesar Rp.2.800.000.000,00 Jika dibandingkan dengan


Bab 3 - 217

217

target

anggaran

penyertaan

modal

pemerintah

daerah

sebesar

Rp.6.800.000.000,00 maka realisasinya mencapai 100%. Tabel 3.72 :

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014

(dalam rupiah) NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 208.451.004.284,63 208.451.004.284,63 Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan 208.451.004.284,63 208.451.004.284,63 Pembiayaan

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2 6.2.3 6.2.4

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

-

-

6.800.000.000.00

6.800.000.000.00

-

-

-

-

6.800.000.000.00

6.800.000.000.00

201.651.004.284,63

201.651.004.284,63

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014

Bab 3 - 218

218

3. Permasalahan dan Solusi Dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 208.451.004.284,63 maka SILPA tahun 2013 mengalami penurunan sebesar (unaudited).

41,85%

Penurunan

atau menjadi Rp.121.216.866.921,50

jumlah

SILPA

tersebut

disebabkan

oleh

penggunaan SILPA untuk menutup defisit belanja atas pendapatan pada APBD

Perubahan

tahun

anggaran

2014

yang

mencapai

Rp.201.651.004.284,63. Solusi atas permasalahan pembiayaan tersebut akan dilakukan optimalisasi penggunaan dana dan sebagai bahan pengkajian yang lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan SILPA yang tidak hanya untuk menutupi defisit anggaran namun juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajamen kas/investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Bintan. Sebagai gambaran, optimalisasi penggunaan SILPA berupa Manajemen Kas yaitu menempatkan sebagian dana Kas Daerah ke beberapa Bank dalam simpanan deposito bulanan. Pada tahun 2014 pendapatan berupa deposito tersebut mancapai Rp. 15.991.312.543,22 atau mencapai 111,91% dari targetnya sebesar Rp. 14.290.000.000,00.


Bab 3 - 219

219

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan 2014 Bab

Recommend Documents