KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESATOMBATU SATU KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Abstrak Oleh : Adolf Christofel Pelango NIM. 120 813 246
Kewenangan desa dalam pelayanan administrasi kependudukan biasanya akan memanfaatkan teknologi informasi yang akan membantu pendataan penduduk disuatu desa terutama pada proses pendataan penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Pendatang, dan Surat Keterangan Pindah yang memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. Sehingga dalam waktu yang singkat pembuatan laporan pendataan penduduk tersebut diatas dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat memberikan laporan secara cepat dan tepat.Sesuai dengan situasi dan kondisi, banyak pendudk desa yang hingga masa tuanya belum memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, sehingga mengakibatkan tidak dapat diterbitkannya akta perkawinan sesuai dengan data yang peneliti peroleh bahwa terdapat lebih dari sepuluh pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memberikan jawaban tentang permasalahan dilapangan.Hasil penelitian menunjukkan Produktivitas pelayanan publik pemerintah desa khususnya sikap mental dan perilaku aparat yang masih adanya pembedaan dalam meberikan pelayanan. Keywords : Kinerja, Pemerinah, Administrasi
1
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pemerintah Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil, dimana merupakan suatu instansi pemerintah yang salah satunya melakukan kegiatan pendataan penduduk terutama dalam proses pembuatan Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Pendatang, dan Surat Keterangan Pindah. Untuk dapat meningkatkan pendataan penduduk beserta laporannya kepada instansi yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten/kota, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sistem pendataan yang dikenal sebagai administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.. Desa Tombatu Satu, Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan desa pemekaran dari desa induknya yaitu desa Tombatu. Desa Tombatu Satu sebagian besar penduduk berasal dari suku Tonsawang sebagai salah satu sub etnis pribumi yang mendiami tanah tombatu, masyarakat desa mempunyai ciri kehidupan sosial, budaya, dan agama (denominasi gereja), karena sesuai dengan topografi desa ini berada di pegunungan yang terbilang padat penduduk, dimana jumlah penduduk yang ada tergolong cukup banyak membilang angka 500 kepala keluarga. Masyarakat Desa Tombatu Satu memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian, karena di desa ini terdapat pasar tradisional (dalam skala kecil), dan pertokoan, yang memungkinkan bukan hanya penduduk asli yang beraktifitas, tetapi juga ada etnis lain yang menjalankan mata pencahariannya, hal ini mebuktikan bahwa kehidupan masyarakat desa terbuka dengan perkembangan jaman, sehingga lingkungan pergaulan-pun dapat dikatakan terbuka dengan siapa saja. Keterbukaan masyarakat desa inilah yang membuat pergaulan menjadi lebih bebas, sehingga banyak ditemukan kehamilan usia remaja (pernikahan dini) yang tentunya berdampak pada pencatatan kependudukan. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang disebutkan diatas, banyak pendudk desa yang hingga masa tuanya belum memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, sehingga mengakibatkan tidak dapat diterbitkannya akta perkawinan sesuai dengan data yang peneliti peroleh bahwa terdapat lebih dari sepuluh pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan, sehingga hal ini mengakibatkan tidak dimilikinya akta kelahiran, disisi lain pemerintah desa tidak dapat berbuat lebih karena untuk penerbitan akta kelahiran dan akta perkawinan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui dinas catatan sipil dan kependudukan, hal ini mengakibatkan adanya penduduk desa yang secara de facto namun secara de yure masih belum jelas karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Fenomena yang terjadi berdasarkan pengamatan awal peneliti, kinerja dalam hal daya tanggap dan tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, serta persoalan-persoalan dimasyarakat masih banyak ditemui keluhan-keluhan dimasyarakat, keluhan tersebut diperoleh dari warga desa yang hendak mengurus surat keterangan di kantor desa, tetapi tidak bisa dilayani karena seringkali tidak ada perangkat desa yang hadir, sehingga warga harus datang kerumah Hukum Tua, namun adakalanya pula Hukum Tua tidak berada di rumah, seandainyapun Hukum Tua ada dirumah, harus menunggu Sekretaris Desa menyelesaikan apa yang dibutuhkan warga desa tersebut. Dalam hal produktivitas layanan yaitu efesiensi dan efektivitas layanan publik ini belum dapat dicapai, demikianpula dengan hasil capaian kerja dalam menyelenggarakan admnisitrasi kependudukan yang menjadi kewenangan desa belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan, selain itu terbatasnya kewenangan pemerintah desa dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. . B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 2
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah desa Tombatu Satu dalam hal daya tanggap dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam bidang Administrasi kependudukan kepada masyarakat, sesuai dengan kewenangannya. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu : 1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya. 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya terutama di bidang administrasi kependudukan. 3. Bagi peneliti lainnya yang bermaksud mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kinerja kepala desa dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negera.Dari segi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif (Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Administrasi memiliki beberapa pengertian, yaitu: pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan; ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; keempat, kegiatan kantor dan tata usaha (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:8). Mengenai peranan dari Pemeritah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu: Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: a. Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sosialisasi Administrasi Kependudukan; c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan e. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan. B. Konsep Kinerja Bernardin dan Russel (dalam Dwiyanto, 2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut: “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson (2003:355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ivancevich (2006:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi.Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang.Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang.Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Simanjuntak, 2005:29). . Dalam penelitian ini menggunakan teori yang di sebutkan menurut Agus Dwiyanto namun dari kelima indikator penilaian tersebut, peneliti hanya menggunakan produktifitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa Tombatu Satu.
4
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan bukannya menggunakan angka– angka sebagai alat metode utamanya.Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar (Burhan Bunging 2002:15).Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah), sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi. B. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil kerja (kinerja) pemerintah desa Tombatu Satu dalam proses pelayanan Kartu Keluarga kepada masyarakat dengan menganalisa masalah khususnya tentang kesiapan dan respon pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, melalui indikator kinerja sesuai dengan konsep Agus Dwiyanto (2006:50) yaitu: 1. Produktivitas 2. Kualitas Layanan 3. Akuntabilitas C. Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan di antaranya: 1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Masyarakat. 2. Informan pendukung, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Desa atau Sekretaris Desa. D. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara 2. Dokumen 3. Observasi E. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 4. Analisis diLapangan
5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Produktivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintah Desa Untuk mengetahui produktifitas kerja Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kependudukandigunakan beberapa indikator yaitu: kemampuan,sikap mental perilaku aparat,serta semangat kerja. 1.1. Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, salah satu warga yang pernah mengurus suratketerangan kematian dari pemerintah desa, Ibu Adeleida Mandagie mengungkapkan bahwa: “menurut pendapat saya kemampuan aparat dalam melaksanakan pelayanan publik pada umumnya sama, akan tetapi ada perbedaan dalam mengarahkan atau menjelaskan tentang prosedur yang harus disiapkan, saya juga menilai bahwa kemampuan aparat berbeda-beda dan keterampilan dalam menggunakan alat computer hanya dikuasai oleh satu orang saja, sehingga kalau orang tersebut tidak berada di tempat, urusan pembuatan surat tidak bisa cepat diselesaikan”. Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Jemmy Moniaga, salah seorang warga yang pernah mengurus surat pindah penduduk, mengungkapkan bahwa: “Aparat pemerintah desa disini tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pelayanan publik, sepertinya hal itu dipengaruhi dari latar belakang pendidikan. Sebab ada yang terampil dan cukup cepat tetapi ada juga yang lamban mungkin karena juga didukung oleh faktor usia”. 1.2. Sikap Mental Perilaku Aparat Bapak Joseph Mumu, salah satu masyarakat yang pernah melakukan pengurusan administrasi kependudukan yaitu membuat surat pengantar pindah penduduk untuk anaknya yang akan menikah dengan orang luar desa mengungkapkan bahwa: “aparat pemerintah desa memiliki tanggungjawab dan motivasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, biasanya aparat akan merasa malu apabila pelayanan yang diberikan kurang optimal. Namun kadangkala menurut saya ada pula sikap arogan yang di tunjukkan kepada masyarakat, ini disebabkan ada saja oknum aparat yang mendahulukan orang-orang tertentu dalam pelayanan”. Selama ini aparat desa telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pimpinan dari pada kepentingan masyarakat pengguna jasa,namun terlepas dari masalah sikap mental perangkat desa, satu hal yang mungkin harus dimaklumi adalah para perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggungjawab tanpa pamrih, karena tidak diberikan gaji tetap oleh Negara. 1.3. Semangat kerja Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat desa Tombatu Satu, mengatakan bahwa: “Saya menilaiaparat desa begitu antusias dan semangat tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya, semoga saja semangat itu tidak memudar seiring jalannya waktu”. Hal tersebut mendapat tanggapan dari salah satu aparat desa yang mengatakan bahwa: “semangat untuk melayani masih tetap tertanam dalam hati dan pikiran saya, namun apa boleh dikata selama saya melaksanakan tugas sebagai perangkat desa, disaat yang bersamaan saya juga harus menghidupi keluarga, selama ini waktu saya tersita untuk melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga saya harus beraktivitas berdagang hasil-hasil pertanian di pasar”. Semangat kerja seseorang akan lebih terbangun apabila mendapatkan suatu penghargaan berupa kompensasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, namun sayangnya dalam pelaksanaan 6
pemerintahan desa yang ada di desa Tombatu Satu perangkat desa belum merasakan kesejahteraan melalui tugas dan tanggung jawab yang diembannya. 2. Kualitas Layanan Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah desa kepada masyarakat khususnya dalam administrasi kependudukan, bahwa: “Kami berusaha menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada, dalam melayani masyarakat khususnya dalam setiap pengurusan hal-hal yang menyangkut administrasi kependudukan, kami berusaha memenuhi akan setiap kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga mengsosialisasikan pada masyarakat akan persyaratan yang dibutuhkan dan ini juga berlaku untuk setiap pengurusan administrasi kependudukan yang lain, agar supaya dalam proses pembuatannya tidak mengalami hambatan-hambatan yang ada”. 2.1. Kesederhanaan Pelayanan Wawancara yang dilakukan pada salah satu perangkat desa yaitu Kaur Pemerintahan, yang mengatakan bahwa: “dalam proses pelayanan yang menyangkut administasi kependudukan, misalnya masyarakat hanya perlu menyediakan syarat-syarat yaitu, mengisi formulir permohonan pembuatan kartu keluarga yang disediakan oleh desa, dan didalam pelayanan yang ada kami tidak melakukan pungutan selain biaya adminitrasi saja.” 2.2. Kecakapan Aparat Desa Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa: ” kami segera memberitahu persyaratan yang ada dan proses yang akan dilalui oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat pun mengetahui dan mengerti mengenai layanan yang dia butuhkan, disamping itu juga bagaimana kami selalu memberi tahu masyarakat mengenai jenis pelayanan dan apa saja yang harus disediakan masyarakat”. Dari aspek ini, dapat dikatakan bahwa keterampilan dan keahlian aparat desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sudah baik, hal ini dibuktikan dengan keterampilan dan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan, dimana dalam proses pembuatan surat-surat keterangan aparat mengetahui segala jenis persyaratan yang dibutuhkan dan juga semua persyaratan yang lain sesuai dengan jenis pelayanan. 2.3. Keramahan Aparat Desa Salah satu warga mengatakan bahwa: “cara pelayanan yang dilakukan pada saat masyarakat belum jelas dan mengerti mengenai persyaratan yang dibutuhkan, dengan sikap yang sopan dengan tutur kata yang baik, aparat desa memberikan penjelasan dengan baik dan masyarakat pun merasa nyaman erana merasa dihargai dan dihormati lewat sikap yang ditunjukan.” Dari aspek ini, dapat dikatakan bahwa, pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa sudah menunjukan sikap yang ramah dengan sikap yang ditunjukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2.4. Kejelasan Pelayanan yang diberikan Wawancara yang dilakukan pada salah satu aparat desa, yaitu Kaur Pemerintahan yang mengatakan bahwa: ”tidak ada biaya administrasi yang dikenakan pada masyarakat dan tidak ada pungutan lain untuk alasan biaya administasi tersebut”. Pendapat yang sama juga dikatakan masyarakat lewat wawancara yang dilakukan yaitu: ”tidak ada biaya yang saya bayar pada saat proses administrasi untuk pembuatan surat pindah penduduk dan aparat tidak melakukan pungutan-pungutan lain”. Mengenai waktu selesai dalam proses pembuatan Kartu Keluarga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, karena dari hasil penelitian yang dilakukan belum ditemukannya kejelasan dan 7
kepastian pelayanan mengenai waktu selesai, dari wawancara yang diperoleh kepada masyarakat diperoleh hasil bahwa: ”waktu yang yang dibutuhkan bervariasi ada yang cuma satu jam, bahkan ada yang sampai 2 hari. Hal ini tergantung dari ketersediaan oprator komputernya, kalau ada ditempat bisa langsung dibuatkan, tapi kalau sedang tidak berada ditempat harus menunggu, begitu juga dengan pejabat yang bertanda tangan yaitu kepala desa, kalau ada bisa langsung ditandatangani, tapi kalau kepala desa keluar harus menunggu sampai kepala desa kembali”. Terdapatnya variasai waktu yang ditemukan, namun masih pada taraf yang wajar dan tidak sampai berhari-hari. 3. Akuntabilitas Aparat Pemerintah Desa Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Desa, mengatakan bahwa: “saya bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh para aparat desa, saya juga selalu mengarahkan agar supaya berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan, dan harus dikoordinasikan dengannya, namun ada beberapa kali keberatan dari masyarakat karena pelayanan yang lama”. Dalam mengukur daya tanggap pemerintah desa terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat.Hal tersebut merupakan tindakan responsivitas pemerintah.Responsivitas juga diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.Para perangkat hendaklah menerapkan responsivitas sesuai dengan kaidah etika birokrasi yang sudah menjadi ketetapan.Sehingga setiap aktivitas dalam setiap kegiatan pemerintah dalam pelayanan harus mempunyai konsekuensi nilai. B. Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan suatu pemikiran mengenai pelayanan publik yang dilakukan di skala desa, seperti memberikan pelayanan administrasi kependudukan dalam bentuk pembuatan surat-surat dan registrasi penduduk desa. Produktivitas merupakan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, ketepatan atau keserasian penggunaan metode atau cara kerja dibandingkan dengan alat atau waktu yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Seorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif terhadap pekerjaanya, sedangkan yang tidak puas akan memperlihatkan sikap yang negatif terhadap pekerjaanya itu sendiri. Produktifitas pada dasarnya mencakup sikap mental prilaku dan kemampuanyang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan mempunyai pandangan bahwakinerja hari ini harus lebi baik dari hari kemarin dan kinerja hari besok harus lebih baikdari prestasi hari ini. Pola prilaku yang demikian akan mendorong agar senantiasa harusberusaha meningkatkan kerja sebagai stimulus untuk selalu berbuat baik Dari hasil penelitian terungkap bahwa aparat pemerintah Desa sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya.data yang diperolehmenunjukan bahwa menjadi aparat pemerintah cukup menjadi jaminan untuk mampubekerja optimal meningkatkan produktifitas yang tinggi serta meningkatkanprofesionalisme dalam bekerja akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau standarkinerja. Penilaian suatu kualitas pelayanan dilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan tersebut, dikala terjadi kontak antara masyarakat dengan pihak yang memberikan pelayanan/petugas/pemerintah. Kualitasnya, apakah baik atau buruk, atau biasa-biasa saja, dilihat dari tingkat kesesuaian pelayanan yang diterima pelanggan/masyarakat, dengan apa yang mereka harapkan dan proses dari tindakan pelayanan oleh para pemberi pelayanan tersebut, sebagai contoh: misalnya masyarakat sering merasakan proses dan tindakan pelayanan yang diberikan “aparat pemerintahan” masih sukar diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas, serta terjadinya KKN, yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik pada umumnya. Kulaitas layanan ini dapat diukur melalui: pertama Kesederhanaan pelayanan yang merupakan tatacara pelayanan yang dilakukan dengan mudah, lancar, tepat, tidak berbelit-belit dan 8
mudah dipahami oleh masyarakat. Dari aspek ini setelah dianalisa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam proses pembuatan administrasi kependudukan sudah dilakukan dengan baik, dengan memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa adanya kesulitan yang diberikan pada masyarakat. Kedua, kecakapan aparat pemerintah desa Suatu pelayanan yang diberikan dengan berkualitas, tentunya ditentukan oleh bagaimana kecakapan dan kehandalan petugas atau dapat dikatakan dengan menguasai keterampilan serta pengetahuan pelayanan yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Ketiga, keramahan yang merupakan suatu aspek penting yang juga menentukan apakah pelayanan yang diberikan sudah berkualitas adalah sikap yang ditunjukan atau bagaimana perlakuan yang didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari kesabaran menghadapi masyarakat, penuh perhatian, empati dan persahabatan, sehingga mewujudkan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Keempat, kejelasan pelayanan, baik biaya dan tenaga dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pemerintah Desa dalam proses pembuatan administrasi kependudukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan pengenaan biaya pada taraf yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tidak bisa dipungkiri bahwa, dalam proses pelayanan yang ada, masyarakat memberikan uang kepada aparat desa. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya. Norma dan etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orentasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat. Keenam, penempatan pegawai yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip “the righ men in the righ pleace”.Akibatnya banyak aparatur yang tidak bisa bekerja sesuai tuntutan instansi tempatnya bekerja.Kondisi ini berpengaruh pada kinerja lembaga.Ketujuh, kesejahteraan aparatur. Kurangnya kesejahteraan aparatur walaupun masalah ini bisa diperdebatkan dan akan menjadi perdebatan panjang akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur. Kedelapan, Kurangnya pelaksanaan reward dan punishment. Selama ini ada istilah: rajin-malas, pintar-goblok, pendapatannya sama saja. Kesembilan, pengaruh perilaku masyarakat.Ada sebagian masyarakat yang sengaja mempengaruhi integritas aparatur.Misalnya dengan memberikan sesuatu.
9
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan kinerja pemerintah desa Tombatu Satu dalam memberikan pelayanan publik dapat disimpulkan sudah baik, namun masih ada kekurangankekurangan yang dapat dinilai dari: 1. Produktivitas pelayanan publik pemerintah desa khususnya sikap mental dan perilaku aparat yang masih adanya pembedaan dalam meberikan pelayanan, dimana ada perlakukan khusus dari aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu yaitu bagi masyarakat yang rajin dan taat, dan pubishment bagi masyarakat yang malas dan jarang berpartisipasi, semangat dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik, walaupun masih ditemukan adanya aparat desa yang menunda-nunda penyelesaian dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Kualitas layanan aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik masih belum baik, hal ini dapat dinilai dari kecakapan dan kehandalan petugas dalam meberikan pelayanan dan kejelasan serta kepastian pelayanan. 3. Akuntabilitas aparat dalam memberikan pelayanan hasil yang diperoleh bahwa kemampuan pegawai akan menentukan kinerja organisasi. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin tinggi kinerja pegawai.
B. Saran 1. Diperlukan adanya peningkatan produktivitas aparat pemerintah desa Tombatu Satu melalui peningkatan sikap mental mengacu pada program nasional revolusi mental, serta semangat kerja aparat pemerintah desa. 2. Diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui kecakapan dan kehandalan petugas pelayanan, serta kepastian dan kejelasan pelayanan seperti alur dan persyaratan pelayanan lengkap dengan biaya-biaya yang dibutuhkan di kantor desa, agar seluruh masyarakat mengetahui standar pelayanan. 3. Diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik melalui ketersediaan fasilitas pelayanan publik untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik aparat pemerintah desa.
10
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita Rahardjo, 2002, Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu: Jakarta. Bernardin & Russel. 2006. Pinter Manajer, Aneka Pandangan Kontemporer. Alih Bahasa Agus Maulana. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta. Bungin Burhan, 2002.Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta. Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, Reformasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM. Dharma Agus, 2003.Manajemen Supervisi, Rajawali Pers: Jakarta. Gibson, 2003.Perilaku Manajemen Organisasi, Erlangga: Surabaya. Irawan, 2001.Manajemen Konflik, Salemba: Jakarta. John Ivancevich, 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi, Erlangga: Surabaya Mangkunegara Prabu Anwar, 2005. Manajemen dan Motivasi, Balai Pustaka: Jakarta. Prawirosentono, 1999. Bahasa Komphrehensif Strategi Pengambilan Keputusan, Bumi Aksara: Jakarta. Siagian S.P, 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Sinungan, 2001.Produktivitas: Apa dan Bagaimana, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-3, Bumi Aksara, Jakarta. Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta. Suradinata, 1996.Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan, Cetakan Pertama, Ramadan, Bandung. Thoha, Miftah. 2003, Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Aplikasinya, Gramedia Pustaka: Jakarta. Veithzal Rivai, 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Rajawali pers: Jakarta. Widjaja, 2001.Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Rajawali Pers : Jakarta. Wibowo, 1999.Manajemen Kinerja, Rajawali Pers: Jakarta. Winardi, 2005.Manajemen Perilaku Organisasi, Graha Pustaka: Jakarta. Sumber Lainnya : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
11
