EFEKTIVITAS PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA (Suatu Studi Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Oleh Hari Sondakh Abstrak Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dilihat dari teori Hari Lubis tentang pengukuran efektivitas organisasi yakni Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran dari pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sudah cukup baik. Kata Kunci: Efektivitas, Pembincaan, Administrasi
Pendahuluan Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan administrasi desa di daerahnya. Pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa pasal 6 ayat 1 dikatakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi Administrasi Desa; b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa; Efektivitas merupakan salah satu ukuran dari pelaksanaan pekerjaan (performance). Untuk mengukur efektivitas organisasi akan sangat tergantung dari bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya, seperti yang dikatakan oleh Handoko (1993:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi menurut Hari Lubis ada 3 pendekatan yakni pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran, berdasarkan hal inilah penulis akan melihat bagaimana efektivitas organisasi kecamatan Amurang Timur dalam pembinaan administrasi desa namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua pendekatan saja yakni pendekatan sumber dan proses. Kecamatan Amurang Timur adalah salah satu kecamatan dibawah pemerintah kabupaten minahasa selatan yang memiliki jumlah desa yang cukup yang tugasnya menjalankan amanat undang-undang, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugas penyelenggaraan administrasi secara efektif. Di Kecamatan Amurang Timur sejauh ini terlihat belum adanya sumber daya penunjang dalam pembinaan administrasi baik peralatan pendukung maupun sumberdaya manusia yang berkompeten, hal ini diperparah dengan tidak adanya program dan strategi yang jelas mengenai pembinaan hal ini tentunya mengindikasikan belum sehatnya organisasi, dan tentunya permasalahn tersebut berdampak pada sasaran (goal) perencanaan yang kurang matang ditambah sumberdaya yang tidak memadai tentunya berdampak negative dari hasil yang dicapai. Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi, dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya sesuai dengan undang-undang dalam hal ini membina penyelenggaraan administrasi desa dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “ Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja (suatu studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)”
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur ? Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dilihat dari teori Hari Lubis tentang pengukuran efektivitas organisasi yakni Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses”. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : Untuk mencari khasanah ilmiah tentang upaya-upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kecamatan dalam rangka memberikan pembinaan terhadap desa dalam mengelola administrasi desa. Dan Sebagai bahan referensi atau masukan bagi pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan peran camat dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat. Konsep Efektifitas Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, (Wojowisoto, 1980:89). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif ( Ensiklopedia Administrasi, 1989:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat ( 1993:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masingmasing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55),menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. 2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.
Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga. 3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep "administrasi dan pemerintahan". Menurut Siagian (1991:2) "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusankeputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam rangka peningkatan aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlepas dari kemampuan dari aparat pemerintah desa. Menurut steers dalam (rasyid, 1992 : 6) "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut : 1. Keterampilan 2. Pendidikan 3. Latihan 4. Pengalaman. 1. Pengertian Administrasi Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad+ministrare, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda administratio dan kata sifat administratifus. Untuk Indonesia yang tepat digunakan istilah administrasi. Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masingmasing seorang diri. 2. Administrasi Desa Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.
Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006: a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari: 1. Buku Data Peraturan Desa; 2. Buku Data Keputusan Kepala Desa; 3. Buku Data Inventaris Desa; 4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; 5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; 6. Buku Data Tanah di Desa; 7. Buku Agenda; dan 8. Buku Ekspedisi. b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari: 1. Buku Data Induk Penduduk Desa; 2. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; 3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan 4. Buku Data Penduduk Sementara. c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari: 1. Buku Anggaran Penerimaan; 2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; 3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; 4. Buku Kas Umum; 5. Buku Kas Pembantu Penerimaan; 6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan 7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan. d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 1. Buku Rencana Pembangunan; 2. Buku Kegiatan Pembangunan; 3. Buku Inventaris Proyek; dan 4. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat. e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari: 1. Buku Data Anggota BPD; 2. Buku Data Keputusan BPD; 3. Buku Data Kegiatan BPD; 4. Buku Agenda BPD; dan 5. Buku Ekspedisi BPD. Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang
menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masingmasing seorang diri. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam UndangUndang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu : (1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum, (2) Kepemimpinan, (3) Pengawasan, (4) Koordinasi. Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu : 1. Pelayanan kepada masyarakat 2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan, 3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99) Konsep Pembinaan Camat Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai Kepala Wilayah seperti pada waktu lalu. dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; b. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan; e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan Di tingkat kecamatan;
f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota. Metode Penelitian Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbolsimbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya (Nawawi, 1994:104-106). Fokus penelitian ini adalah Pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan yakni camat terhadap administrasi desa di kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pembinaan dan Pengawasan meliputi: a. Memfasilitasi Administrasi Desa; b. Melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan c. Memberikan bimbingan dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa; Dilihat dari Teori Hari Lubis dan Marteini Huseini (1987:55) tentang Pengukuran Efektivitas Organisasi dari 3 pendekatan penulis hanya menggunakan 2 pendekatan saja yaitu Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran. Informan dalam penelitian ini penulis mengambil informan yang menurut penulis dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu : 1. Camat 2. Kepala Seksi Pemerintahan 3. 2 orang Kepala Desa 4. 2 orang aparat desa 5. 5 orang masyarakat Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengutamakan teknik penelitian lapangan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan gejala yang terjadi di lapangan. Teknik ini merupakan kelanjutan dari penelitian kepustakaan yang terdapat dalam literatur dan disesuaikan dengan fakta yang ada. Dalam mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakaninstrumen berupa: 1. Observasi 2. Wawancara. 4. Dokumentasi. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2000 : 67) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian
Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan. Hasil dan Pembahasan A. Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori dari Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) yang menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi: 1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Salah satu factor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta diimbangi oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung dan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan efektif. Untuk melihat proses fasilitasi yang dilakukan oleh camat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pemberian fasilitas pendukung dan pemberian tenaga pembimbing: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan, salah satunya adalah seorang Kepala Desa Ritey mengatakan : Dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama dalam melayani masyarakat, kami di desa sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti computer, printer, kertas, tinta, buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebuah kantor, sejauh ini pihak kecamatan memberikan kebutuhan yang kami butuhkan biasanya yang dibutuhkan di desa adalah buku-buku isian, serta fasilitas dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan di dua desa yang ada di Kecamatan Amurang Timur didapati hasil pihak kecamatan dalam membina administrasi desa berjalan dengan baik, lewat pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan sumber, pihak kecamatan berjalan dengan baik. 2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapi tujuannya secara efesien itu tergantung berbagai factor. Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi jelaslah membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada pendekatan ini penulis menilai dalam pembinaan administrasi desa oleh pihak kecamatan dapat dilihat sejauh mana hubungan internal orgnisasi salah satunya adalah konsultasi dimana salah satu factor yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah konsultasi, untuk menilai proses konsultasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam membina pemerintah desa dapat digunakan beberapa indikator: 1. Memberi masukan
2. Menerima Keluhan 3. Memberi Penjelasan Untuk mengetahui hasil konsultasi yang dilakukan camat terhadap pemerintahan desa penulis mewawancarai para informan: Menurut Bapak Donny Seorang Perangkat Desa Lopana beliau menuturkan : selama ini apabila terjadi permasalahan, kami biasanya mengkonsultasikan kepada kepala desa serta perangkat lainnya, apabila diperlukan, kami mengkonsultasikannya ke pihak kecamatan. Namun biasanya pihak desa yang berinisiatif untuk melakukan konsultasi ke pihak kecamatan. Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum yaitu pengaawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasa langsung kepada bawahannya. Dalam menilai supervise terhadap kinerja pemerintah desa, dapat dilihat dari indicator : 1. Pengawasan Langsung lewat kunjungan ke desa 2. Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan Untuk menjawab pertanyaan ini penulis telah mewawancarai Kepala Desa Ritey beliau mengatakan : Pengawasan di tingkat desa sesuai dengan undangundang dilakukan oleh bupati melalui camat, dalam implementasinya biasanya dilakukan supervise atau kunjungan ke desa. Di desa Ritey dapat dikatakan pemerintah kecamatan jarang melakukan supervisi dengan melakukan pengawasan langsung datang ke kantor, biasanya hanya di panggil ke kantor kecamatan apabila ada urusan tertentu, dan setiap senin ada apel. Biasanya apabila ada program yang dijalankan di desa kami pemerintah desa membuat laporan dan setiap tahun kami membuat Lakip (laporan akuntabilitas kinerja pegawai) disitu kami melaporkan setiap kegiatan yang kami lakukan. 3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini menilai apa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, Sasaran Organisasi atau tujuan organisasi ialah keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan. Sasaran atau tujuan organisasi ialah keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan. Dari hasil penelitian yang dilapangan mengenai tujuan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang ada di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik, hal ini dasari melalui wawancara kepada beberapa informan. Kepala desa Lopana mengatakan : dapat dikatakan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berjalan dengan baik, seperti pembinaan kepada desadesa dalam bidang administrasi desa, camat melaksanakan pembinaan serta pengawasa yang baik kepada kami. Kesimpulan 1. Keberhasilan suatu organisasi publik salah satunya ditentukan oleh fasilitas pendukung yang dimiliki oleh organisasi tersebut, hal ini diimbangi oleh sumberdaya yang mampu mengoperasikan setiap alat bantu tersebut, dalam
2.
3.
penelitian ini peran dari pemerintah kecamatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung demi kelancaran pembinaan administrasi desa sudah cukuo baik. Pengawasan merupakan alat untuk memastikan suatu rencana organisasi tersebut berjalan dengan baik, dalam system pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa sudah ada, namun memang perlu ditingkatkan lagi intensitasnya. Sasaran atau tujuan merupakan hal yang paling diutamakan dalam organisasi public terutma kecamatan dan desa, keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang maksimal ditentukan dari perencanaan dan proses yang dilakukan sebelumnya, tanpa adanya perencanaan dan pengawasan yang matang mustahil akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Saran 1 Disarankan kepada camat agar supaya tetap memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan administrasi desa dengan memberikan bimbingan serta melangkapi dengan beberapa fasilitas, karena perhatian yang baik dari pemerintah kecamatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2 Lebih ditingkatkan lagi kunjungan ke desa-desa agar supaya terciptanya pengawasan melekat yang maksimal hal ini mendorong efektifnya perencanaan yang ditetapkan sebelumnya dan dapat memantau perkembangan yang ada di desa. 3 Pihak kecamatan perlu meningkatkan inovasi-inovasi baru agar administrasi desa yang ada di kecamatan amurang timur dapat lebih menunjukkan kualitasnya.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Metode Penelitian Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1998. Faisal, Sanafiah. Format-format Penelitian Sosial, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Moleong, Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) Poerwodarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1976. Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah. Universitas Tadulako Palu Beratha, I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia Indonesia. Jakarta Ensiklopedia Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan. Pustaka Setia. Bandung. Handoko, T., Hani. 1993. Manajemen Personalia dan SDM. Yogyakarta: BPFE. Lubis & Husain, 1987. Efektivitas Pelayanan Publik, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta Nawawi, Hadari, dan Mimi, Martini. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Robbins, Stephen P. (2003). Perilaku organisasi. Jakarta : PT. Indeks Kelompok GRAMEDIA Sawe, Jamaluddin. 1996. Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan.APDN Press. Bandung Sadu Wasistiono,Etin Indrayani,Andi Pitono,2006, Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif, Penerbit Fokusmedia, Bandung. Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta Siagian, SP. 1991. Administrasi Pembangunan. Haji Masagung. Jakarta ________________(1996). Manajmen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta. Sugiyono, Prof, DR, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, 2011, Alfabeta, Bandung Widjaya, AW. 1992. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Rajawali Press. Jakarta Wojowisoto. S. 1980. Manajemen Pelayanan Publik. Gramedia. Jakarta Zainun Buchari. 1990. Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintahan. Haji Masagung.Jakarta.
Sumber Lainnya: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
