Jurnal Administrasi Publik
Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik diKecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Adelfia Crestofiane Mangimpis Abstract : The vast of the territory of Indonesia to be one reason for the administrative arrangements were observed from the smallest region or the socalled village. To improve the management of village government needs to restructure the administration as Permendagri No. 32 of 2006 on Guidelines for the Village Administration to be more effective and efficient. The purpose of this research is to describe, analyze and know how the village administration policy implementation in public service as well as any constraints in the implementation of policies in the village administration of public services in the District of East Amurang South Minahasa. This study used qualitative methods of data analysis are presented descriptively with random village sampling technique or random sampling of eight villages that were taken three villages in the district of East Amurang South Minahasa and the number of informants is sixteen informants. From the results of existing research, the implementation of the existing village administration has not been completely worked well because of the resources and infrastructure that supports the public service yet, but with the shortage of all parties work together to seek the implementation of village administration effective and efficient. Keywords : Policy Implementation, Rural Administration, Public Service. penyelenggaraan aktifitas PENDAHULUAN Desa
wilayah
pemerintah
terkecil yang ada di Indonesia,
mengingat
menurut
merupakan
basis
terendah
dalam
(1984)
merupakan
Kartohadikoesoemo mengatakan
bahwa
S. desa
dan
pembangunan,
pemerintah
desa
pemerintahan struktur
merupakan kesatuan hukum tempat
pemerintahan Indonesia yang sangat
tinggal
suatu
yang
menentukan bagi berhasilnya ikhtiar
berhak
menyelenggarakan
rumah
dalam pembangunan nasional yang
tangganya
masyarakat
sendiri
merupakan
menyeluruh.
pemerintahan terendah di bawah camat. wilayah
Tepatlah desa
kiranya menjadi
Dengan
adanya
Undang-
jika
Undang Nomor 32 Tahun 2004
sasaran
tentang Pemerintahan Daerah, telah 1
Jurnal Administrasi Publik
membawa perubahan yang mendasar
keuangan,
dalam
administrasi tidak hanya mencakup
sistem
dan
struktur
pemerintahan daerah serta dampak yang
sangat
luas
penyelenggaraan
bagi
Sebagai Indonesia,
pembangunan,
penganggaran
publik
Daerah,
khususnya
pemerintahan
menunjang
pemerintahan pada
mengetahui
di
terutama
karena
pemerintah
pelayanan
pada
hakikatnya
adalah
pelayan
tingkat
masyarakat dimana bukan untuk
Untuk
melayani dirinya sendiri akan tetapi
manajemen
melayani masyarakat. Saiful Arif
desa.
meningkatkan
negara
pelayanan administrasi yang ada di pemerintahan
penyelenggaraan
warga
penting
pengelolaan keuangan dan sistem dalam
sebenarnya
mengenai hal itu saja.
pemerintahan,
perencanaan
namun
pemerintahan desa perlu dilakukan
2008:3
penataan
sesuai
pelayanan publik adalah pelayanan
Permendagri Nomor 32 Tahun 2006
atau pemberian terhadap masyarakat
tentang Pedoman Administrasi Desa
pengguna fasilitas-fasilitas umum,
yang membantu aparat dan perangkat
baik jasa maupun non jasa yang
Pemerintah Desa di dalam proses
dilakukan oleh organisasi publik
pencatatan
dalam
berbagai
administrasi
data urusan
Pemerintahan
dan
informasi
penyelenggaraan
Desa
pada
mengemukakan
hal
ini
bahwa
adalah
suatu
pemerintahan.
buku
Dalam
menjalankan
administrasi desa. Buku administrasi
fungsinya
untuk
memberikan
desa sesuai dengan Permendagri
pelayanan
kepada
masyarakat,
Nomor 32 Tahun 2006 sebanyak 30
pemerintah
sudah
buku administrasi dari 30 model
kebijakan dalam bentuk UU Nomor
buku tersebut sangat diharapkan
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
supaya kegiatan dalam pengelolaan
Publik,
administrasi desa lebih efektif dan
ini bertujuan
efisien.
pelayanan
Selama
menganggap
ini,
bahwa
masyarakat administrasi
mengeluarkan
dimana
kebijakan memaksimalkan
pemerintah
sehingga
menciptakan iklim pelayanan prima
dihubungkan dengan tata usaha dan
pada setiap instansi pemerintah.
2
Jurnal Administrasi Publik
Dari
pengamatan
terdapat dua kelurahan dan delapan
pengelolaan administrasi desa dinilai
desa yaitu kelurahan Ranomea dan
masih banyak kekurangan. Kinerja
kelurahan Pondang dengan desa
pelayanan aparat desa saat ini belum
yaitu Desa Pinaling, Desa Lopana,
memuaskan,
seringkali
Desa Lopana I, Desa Malenos, Desa
pembicaraan
Ritey, Desa Maliku, Desa Maliku I
masyarakat seperti banyaknya kantor
dan Desa Kotamenara. Berdasarkan
desa
pengamatan
menjadi
hasil
sehingga bahan
yang
masyarakat
hanya setengah
melayani hari
kerja,
bahwa
awal
menunjukkan
implementasi
lamanya pengurusan dokumen yang
administrasi
dibutuhkan masyarakat akibat kurang
Permendagri Nomor 32 Tahun 2006
profesionalnya SDM aparat desa,
belum
karena sebagian besar dari mereka
sehingga pelayanan publik masih
kurang terampil dalam mengelola
minim atau belum terlaksana dengan
administrasi
optimal
surat
kearsipan,
atau
menyurat, pembukuan,
desa
kebijakan
sesuai
terealisasi
dengan
dengan
memperkuat
dengan
baik
tujuan
untuk
organisasi
dan
keuangan, dan seterusnya sehingga
manajemen pemerintahan desa dalam
pekerjaan
dibebankan
hal tertib administrasi dan pelayanan
kepadanya menjadi tertunda dan
terhadap masyarakat desa. Dalam
terbengkalai. Buruknya pelayanan
konteks
dari aparat desa juga disebabkan oleh
pemerintahan desa yang terpenting
keterbatasan sarana prasarana yang
adalah bagaimana pemerintahan desa
tersedia di desa seperti kursi, meja,
mampu meningkatkan kesejahteraan
lemari
rakyatnya,
yang
arsip,
komputer,
printer
penyelenggaraan
mampu
memberikan
maupun akses internet yang berperan
pelayanan kepada masyarakat desa,
penting
dan
dalam
memperoleh
informasi. Berangkat
mampu
meningkatkan
daya
saing desanya. Hal tersebut hanya dari
pemikiran
mungkin terwujud apabila urusan
tersebut, dikaitkan dengan kondisi
yang
rill sekarang di Kecamatan Amurang
dapat terlaksana dengan baik.
Timur Kabupaten Minahasa Selatan
3
menjadi
kewenangan
desa
Jurnal Administrasi Publik
a.
METODE PENELITIAN Dalam digunakan
penelitian
metode
kualitatif
yang
analisis
disajikan
ini
Sosialisasi
data
diartikan
sebagai
tujuan
kebijakan,
Sosialisasi manfaat kebijakan,
secara
Konsistensi
deskriptif. Metode deskriptif yang dapat
Komunikasi :
pelakasanaan
kebijakan.
proses
b.
Sumberdaya
pemecahan masalah yang diteliti
Dukungan
dengan melukiskan keadaan subyek
pelaksanaan
dan obyek penelitian pada saat
Dukungan sarana dan prasarana
sekarang
dalam pelaksanaan
berdasarkan
fakta-fakta
aparatur
kebijakan,
kebijakan,
yang tampak atau bagaimana adanya
Biaya
(Nawawi, 2003).
pelaksanaan kebijakan
Penulis menggunakan metode deskriptif
dimaksudkan
memperoleh
gambaran
c.
agar
operasional
dalam
Disposisi Implementor Displin
dan data
dalam
aparatur
pelaksanaan
dalam kebijakan,
secara sistematis tentang berbagai
Kejujuran
hal yang berkaitan erat dengan
pelaksanaan kebijakan, Sikap
tinjauan
dan komitmen aparatur dalam
Implementasi
Kebijakan
Administrasi Desa Dalam Pelayanan Publik
di
Kecamatan
Amurang
d.
Struktur Organisasi Kesesuaian fungsi dan
Suatu unsur penelitian yang bagaimana
dalam
pelaksanaan kebijakan
Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
memberitahukan
aparatur
birokrasi
cara
dalam
tugas
pelaksanaan
kebijakan, Standar Operasional
mengukur suatu variabel. Sedangkan
Prosedur
arti dari variabel itu sendiri adalah
pelaksanaan kebijakan.
suatu karakteristik yang mempunyai
Untuk
(SOP)
dalam
menggambarkan
variasi nilai atau ukuran. Menurut
implementasi Permendagri No. 32
Edward
Tahun
III
(1980)
ada
empat
2006,
tentang
pedoman
variabel dalam kebijakan publik
administrasi desa dalam pelayanan
yaitu :
publik dapat dilihat dari indikator :
4
Jurnal Administrasi Publik
a.
Sumberdaya Dukungan
1. Wawancara aparatur
pelaksanaan
Teknik
wawancara
digunakan
kebijakan,
untuk mendapatkan data primer
Dukungan sarana dan prasarana
melalui informan kunci. Informan
dalam pelaksanaan
kunci
mereka
yang
dipastikan
memahami
dan
pelaksanaan kebijakan
mengetahui
permasalahan
yang
Disposisi Implementor
hendak diteliti sehingga tingkat
Biaya
b.
dalam
kebijakan,
operasional
Displin
dalam
aparatur
pelaksanaan
dalam
adalah
akurasi
data
dapat
dijamin.
kebijakan,
Informan yang akan diwawancarai
dalam
terdiri dari beberapa unsur, baik
pelaksanaan kebijakan, Sikap
yang terlibat langsung mapun tidak
dan komitmen aparatur dalam
langsung
pelaksanaan kebijakan
implementasi
Kejujuran
aparatur
dengan
permasalahan kebijakan
Dalam penelitian ini, jenis
administrasi desa dalam pelayanan
data yang dikumpulkan terdiri dari
publik di Kecamatan Amurang
data primer dan data sekunder yang
Timur
bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
Selatan. Informan akan ditetapkan
Data primer merupakan data yang
berdasarkan kompetensi mereka,
diperoleh langsung dari responden
seperti : Camat Amurang Timur,
atau informan (sumber data) yang
Kepala
terkait,
data
Sekretaris Desa, Kepala Jaga dan
sekunder diperoleh melalui data yang
Masyarakat. Untuk Kepala Jaga
telah diteliti ataupun dikumpulkan
dan Masyarakat hannya perwakilan
oleh pihak lain yang berkaitan
saja,
dengan permasalahan penelitian ini.
yang ada disetiap desa yaitu 1
sedangkan
untuk
Beberapa
Kabupaten
Desa,
Minahasa
Ketua
masing-masing
BPD,
responden
teknik
(satu) orang oleh sebab itu jumlah
pengumpulan data yang digunakan
semua responden yang ada di 3
dalam
data
(tiga) desa adalah 15 (lima belas)
primer maupun sekunder, sebagai
orang/responden ditambah dengan
berikut :
Camat yang ada maka jumlah
rangka
memperoleh
5
Jurnal Administrasi Publik
keseluruhan responden adalah 16
Dalam
(enam belas) responden.
pengambilan
sampel
ada dua macam pengambilan sampel
2. Dokumentasi
menurut
Sugiyono
(2003:74-78),
Dokumen ialah setiap bahan yang
yaitu : (1) Sampel acak/random
tertulis atau film yang dipersiapkan
sampling/probability
untuk penelitian, pengujian suatu
teknik pengambilan sampel dimana
peristiwa atau record maupun yang
semua individu dalam populasi baik
tidak dipersiapkan untuk itu. Data
secara sendiri-sendiri atau bersama-
sekunder ini diperoleh dari berbagai
sama diberi kesempatan yang sama
sumber yang terkait yaitu di Kantor
untuk
Kecamatan
sampel.
Amurang
Timur
dipilih
sampling
sebagai
(2)
:
anggota
Sampel
tidak
Kabupaten Minahasa Selatan. Di
acak/nonrandom
samping dokumentasi yang terdapat
sampling/nonprobability sampling :
pada kantor camat tersebut juga
cara pengambilan sampel yang tidak
dilakukan
semua
pengambilan
data
anggota
sampel
diberi
dokumen dari perpustakaan dan
kesempatan untuk dipilih sebagai
Internet.
anggota sampel.
3. Observasi
Dari kedua macam sampel
Observasi dilaksanakan dengan
yang ada diatas maka yang paling
melakukan
secara
cocok dengan pengambilan data
obyek
yaitu
pengamatan
langsung
terhadap
penelitian,
dengan
maksud
sampel
acak
(random
sampling). Oleh karena itu dari 8
memperoleh gambaran empirik
(delapan)
pada hasil temuan. Hasil dari
Kecamatan
observasi ini dapat mempermudah
Kabupaten Minahasa Selatan penulis
dalam menjelaskan keterkaitan
mengambil 3 (tiga) desa yaitu desa
dari
Lopana, desa Pinaling dan desa Kota
fenomena-fenomena
yang
desa
yang
ada
Amurang
Timur
ada. Observasi dilakukan antara
Menara.
lain pada kantor camat, desa-desa
mengambil ketiga desa ini, karena
yang
dari ketiga desa ini ada yang sudah
ada
dan
sarana
serta
prasarana pendukungnya.
menjalankan
6
Mengapa
di
administrasi
penulis
desa
Jurnal Administrasi Publik
dengan baik serta ada yang belum
bertukar pikiran dengan teman-teman
sepenuhnya
sejawat
menjalankan
dan
masyarakat
dan
administrasi desa yang ada dan juga
kemudian mengambil kesimpulan.
dilihat dari jarak atau lokasi yang ada
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
di kantor Kecamatan.
Hasil
Metode ini menggunakan teknik
Linclon
dan
Guba
peneliti
1.
yaitu : (1)Pengumpulan data yaitu
Komunikasi Komunikasi
yang dilakukan melalui observasi
pencatatan
dan
penyuntingan Reduksi
serta
seperlunya.
(2)
yakni
komunikator
merupakan
mengadakan
data
tidak
menyediakan
data data
pelaksana
(4)
Penarikan
kesimpulan
yakni
melakukan
bahwa
informasi
perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan
diperoleh agar dapat memudahkan
kesimpulan.
(policy
kemudian
menambahkan
serta
penarikan
kebijakan
Widodo
yakni
dalam
penyampaian
implementors) (Widodo, 2011:97).
menyederhanakan data yang telah
penelitian
proses
kebijakan (policy makers) kepada
analisis,
diperlukan.
(3)Menyediakan
komunikan.
informasi kebijakan dari pembuat
meringkas serta membuang data yang
kepada
Sementara itu, komunikasi kebijakan
pemilahan terhadap data yang ada, mempertajam
merupakan
proses penyampaian informasi dari
dilakukan
pengetikan
implementasi
(Widodo, 2011:97).
awal hingga selesainya kegiatan
lalu
mengenai
kebijakan menurut model Edward III
empat kegiatan yang dilakukan dari
wawancara
ini
yang bersangkutan dengan indicator
dalam
Moleong (2007:112) yang terdiri dari
atau
peneliti
menyesuaikan dari beberapa teori
analisis data yang dikembangkan oleh
analisis
DAN
agar
pelaku
dapat
memahami apa yang menjadi isi, tujuan,
arah,
kelompok
sasaran
(target group) kebijakan, sehingga pelaku
verifikasi dengan meninjau ulang
kebijakan
dapat
mempersiapkan hal-hal apa saja yang
catatan atau data yang diperoleh serta
berhubungan
menganalisis sebab akibat termasuk
7
dengan
pelaksanaan
Jurnal Administrasi Publik
kebijakan, agar proses implementasi
sasaran program administrasi desa
kebijakan
oleh pihak pelaksana kebijakan yakni
bisa
berjalan
dengan
efektif serta sesuai dengan tujuan
aparat desa kepada masyarakat.
kebijakan itu sendiri.
Kebijakan administrasi desa
Komunikasi
dalam
dimaksudkan untuk meningkatkan
implementasi kebijakan mempunyai
pelayanan
beberapa
pembukuan dan pengarsipan oleh
dimensi
yaitu
pertama
publik,
tranformasi informasi (transimisi),
karena
dimensi
berusaha untuk mencapai tujuan
ini
menghendaki
agar
itu
pendataan,
pelaksana
informasi tidak hanya disampaikan
tersebut.
kepada pelaksana kebijakan tetapi
wawancara dilapangan yang ada
juga kepada kelompok sasaran dan
bahwa
pihak yang terkait. Kedua dimensi
cukup baik karena dalam pelayanan
kejelasan informasi (clarity), dimensi
dan sistem pengarsipan serta profil
kejelasan
agar
desa sudah ada walaupun memang
informasi yang jelas dan mudah
tidak dapat dipungkiri masih ada
dipahami,
untuk
beberapa kekurangan namun dengan
menghindari kesalahan interpretasi
kerja keras dari aparat desa dan
dari pelaksana kebijakan, kelompok
pemerintah
sasaran maupun pihak yang terkait
kabupaten sehingga boleh dapat
dalam
melayani masyarakat dengan baik.
menghendaki
selain
itu
implementasi
kebijakan.
Ketiga dimensi konsistensi informasi (consistency),
menghendaki
2.
agar
Sesuai
program
dengan
administrasi
desa
kecamatan
hasil
sudah
serta
Sumber Daya Dalam
implementasi
informasi yang disampaikan harus
kebijakan sumber daya mempunyai
konsisten
peranan yang sangat penting, Edward
sehingga
menimbulkan pelaksana sasaran
kebingungan
kebijakan, maupun
tidak
pihak
III
kelompok
dalam
Widodo
(2011:98)
mengemukakan : bagaimanapun jelas
terkait.
dan
konsistensinya
ketentuan-
Komunikasi yang dimaksud dalam
ketentuan dan aturan-aturan serta
penelitian ini yaitu sosialisasi tentang
bagaimana pelaksana kebijakan yang
bentuk program serta tujuan dan
bertanggung
8
jawab
untuk
Jurnal Administrasi Publik
melaksanakan
kebijakan
mempunyai untuk
sumber-sumber
melaksanakan
Anggaran (Budgetary)
kurang daya
Anggaran
kebijakan
dalam
implementasi
suatu kebijakan
secara efektif maka implementasi
mempunyai peran penting dimana
kebijakan tersebut tidak akan efektif.
anggaran merupakan modal untuk
Sumber daya disini sangat berkaitan
menjamin
dengan segala sumber yang lain
kebijakan yang ada karena tanpa
dimana
untuk
anggaran kebijakan yang sudah
keberhasilan
dibuat tidak akan berjalan dengan
dapat
digunakan
mendukung implementasi
kebijakan,
sumber
baik dan tidak kena sasaran atau
daya tersebut yaitu :
tujuan yang ada.
Sumber Daya Manusia (Staff) Implementasi akan
kebijakan
berhasil
dukungan
terlaksananya
Fasilitas (Facility)
tidak
tanpa
Terlaksananya
adanya
suatu
kebijakan
yang ada apabila di dukung
dari sumber daya
dengan
fasilitas
atau
seperti
manusia yang berkualitas dan
sarana dan prasarana yang ada
kuantitasnya. Sumber daya yang
seperti peralatan perkantoran dan
berkualitas seperti keterampilan,
difungsikan dengan baik kantor
dedikasi,
desa yang ada karena dengan
profesionalitas
kompetensi
di
dan
bidangnya,
begitu
setiap
atau
dibuat
bisa
sedangkan sumber daya yang
program
kuantitas seperti jumlah sumber
terlaksana dengan baik juga. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) Informasi dan kewenangan
daya manusia apakah sudah cukup untuk
melingkupi
seluruh
kelompok sasaran. Sumber daya sangat
berpengaruh
mempunyai peran yang sangat
pada
penting juga dimana informasi
keberhasilan implementasi karena apabila
tanpa
sumber
daya
manusia
yang
handal
maka
kebijakan
akan
implementasi
yang
kebijakan
harus yang relevan dan cukup begitu juga dengan kewenangan yaitu meyakinkan dan menjamin bahwa
lambat berjalan.
9
kebijakan
yang
Jurnal Administrasi Publik
dilaksanakan sesuai dengan apa
yang sudah ada maka tidak akan
yang dikehendaki.
berjalan
Dalam pencapainnya masih
sesuai
yang
diinginkan
bersama.
sangat kurang dimana dari hasil
Dari hasil penelitian yang ada
wawancara dilapangan bahwa sarana
maka
dan prasarana serta modal yang
sebenarnya bejalan dengan baik tapi
menjadi
dalam
dengan adanya kepentingan pribadi
pelayanan publik, ini disebabkan
didalamnya dan juga tidak adanya
karena pemerintah sebagai pelaksana
kerja keras dari pemerintah untuk
program tidak kreatif atau cakap
mengubah
untuk mencari solusi agar supaya
mereka agar teratur atau terarah
bisa dapat mengatasi masalah yang
sesuai dengan kebutuha yang ada.
ada dalam menunjang keberhasilan
4.
penghambat
kebijakan tersebut. 3.
Disposisi
itu
sangat
pelaksana
kebijakan
komitmen
dalam
adalah
seperti
sudah
dalam
merupakan juga sikap yang harus
sebab
agar
baik
untuk
biasanya
standart
operation
agar
dalam
kebijakan
tidak
melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang ada, dan kedua
itu
adalah struktur birokrasi, dengan
implementor harus memiliki sikap yang
kebijakan
bertindak
pelaksanaan
berada dalam harapan program yang Oleh
dibuat
dimana
pedoman bagi setiap implementor
tupoksi yang ada dan kejujuran
dibuat.
ini
procedur (SOP), SOP ini merupakan
selalu antusias dalam melaksanakan
telah
organisasi
mekanisme,
implementasi
pelaksana
implementor
struktur
mempunyai dua aspek yaitu pertama
kebijakan sehingga membuat mereka
oleh
administrasi
Struktur Birokrasi atau Organisasi Struktur organisasi
dimana
beperan
penting dan harus juga dimiliki oleh
dimiliki
sistem
kebijakan
menpunyai peran yang sangat pentin
Perilaku atau bisa saja disebut karakteristik
implementasi
tersusunnya struktur birokrasi yang
menjalankan
terlalu banyak sehingga pengawasan
kebijakan apabila implementor tidak
sudah tidak lagi baik dan aktivitas
menjalankan dengan baik kebijakan
organisasinya sudah tidak fleksibel. 10
Jurnal Administrasi Publik
Implementasi
administrasi
desa dalam hal 30 buku ini belum
desa yang ada di desa Pinaling, desa
berjalan
Lopana dan desa Kotamenara sesuai
disebabkan kurangnya sumber daya
observasi dan wawancara yang ada
yang ada dan juga sarana dan
maka variabel ini mendapat masalah
prasarana
didalamnya
administrasi dalam pelayanan kepada
yaitu
kualitas
dari
perangkat desa dalam melaksanakan
sepenuhnya
yang
karena
menunjang
masyarakat.
program yang ada sehingga alangka
Dari keempat variabel yang
baiknya para perangkat desa perlu
ada maka implementasi kebijakan
mendapat pelatihan atau bimbingan
administrasi
teknis untuk mengelola administrasi
simpulkan
yang baik dan benar. Jangan hanya
variabel ini sudah berjalan dengan
Hukum Tua atau Sekretaris saja yang
baik, walaupun variabel sumber daya
selalu berperan aktif
dan
Tua
perlu
tapi Hukum
mengembangkan
ada
agar
bahwa
disposisi
dapat
penulis
dari
keempat
yang
harus
ditingkatkan lagi.
kemampuan dari semua aparat desa yang
desa
Dari implementasi kebijakan
dalam
administrasi desa dalam pelayanan
mengimplementasikan program yang
publik mempunyai kendala yang
ada semua aparat desa bisa berperan
mempengaruhi
dan juga dapat mengetahui betapa
kebijakan tersebut yaitu kurangnya
pentingnya suatu administrasi yang
sarana
ada didesa.
komputer, print, meja, kursi, lemari
prasarana
seperti
arsip dan tidak difungsikan dengan
KESIMPULAN DAN SARAN A.
dan
implementasi
baik kantor desa yang ada. Dari
Kesimpulan Berdasarkan hasil uraian pada
kendala-kendala inilah yang menjadi
bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik
catatan penting kepada pemerintah
kesimpulan
implementasi
yang ada di desa, maka dengan
kebijakan administrasi desa dalam
kendala-kendala ini pelayanan publik
pelayanan publik ditiga desa yang
seringkali terabaikan oleh sebab itu
ada pada kecamatan Amurang Timur
adanya kerjasama antar pemerintah
dimana implementasi administrasi
kabupaten, kecamatan dan aparat
bahwa
11
Jurnal Administrasi Publik
desa yang ada agar administrasi di
3. Kepada aparatur desa perhatikan
tiap-tiap desa berjalan dengan baik
sarana dan prasarana yang ada
dan bisa terlayani dengan baik juga
didesa, apabila itu tidak ada
bagi masyarakat yang ada.
maka aparatur desa harus kreatif
B.
atau harus ada inisiatif untuk
Saran Berdasarkan kesimpulan yang
mencari jalan keluar agar bisa
ada, maka penulis dapat memberikan
mendapatkan dana dari swadaya
saran kepada ketiga desa
masyarkat
yang
atau
APBDes
dapat membangun desa dengan tertib
membeli sarana dan prasarana
administrasi yaitu sebagai berikut :
yang
1. Untuk pemerintah Kabupaten
pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan
baiknya
alangkah
administrasi
seperti
pasti
dari
menjadi sampel informan sehingga
dan
yang
dana
untuk
diperlukan
komputer.
untuk
Sementara
desa
mencari dana untuk membeli
diberikan bimbingan teknis atau
sarana dan prasarana aparat desa
sosialisasi kepada seluruh aparat
meminjam
desa minimal empat hari dan
kepada
apabila ada aparat desa yang
mempunyai
baru
diusahakan
laptop agar supaya kegiatan
dilakukan bimbingan teknis atau
administrasi tidak terbengkalai
sosialisasi tentang administrasi
atau tertunda.
terpilih
komputer/laptop masyarakat
yang
komputer
atau
4. Jangan menaruh kepentingan –
desa yang ada. 2. Untuk lomba desa boleh saja
kepentingan
lain
dalam
diadakan triwulan tapi untuk
implementasi administrasi desa,
pemeriksaannya harus selektif
dimana
baik-baik
dan
bersikap
ketegasan
dari
harus
ada
pemerintah
pemerintah jujur
dan
harus menjaga
komitmen dalam implementasi
kepada aparat desa apalagi yang
kebijakan yang ada.
menyangkut dengan administrasi
5. Gunakan kantor desa dengan
yang ada.
baik
12
dalam
menunjang
Jurnal Administrasi Publik
implementasi administrasi desa
Saiful
dalam pelayanan publik.
III
Sugiyono
Teori
Metode
Pusat Bahasa. Depdiknas
Inc
Sumber Hukum :
Kartohadikoesoemo S. (1984). Desa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Jakarta : PN Balai Pustaka. Lexy.
J.
Metodologi kualitatif.
2004, tentang Pemerintahan
(2007).
Daerah.
penelitian
Jakarta.
Remaja
Karya.
H.,
Dharma
(Permendagri) 2003,
Penelitian
Bidang
Metode
Nomor
32
Tahun 2006, tentang Pedoman
Sosial,
Administrasi Desa.
Cetakan ke-10, Gadjah Mada University
Bhakti.
Peraturan Menteri dalam Negeri
Bandung Nawawi,
(2003:74-78),
Penelitian Bisnis. Bandung.
Washington
DC: Congressional Quartely
Moleong,
Reformasi
Averroes.
(1980).
Implementasi,
2008.
Pelayanan Publik. Malang :
DAFTAR PUSTAKA Edward
Arif
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Press,
2009, tentang Pelayanan Publik
Yogyakarta.
13
