IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (E-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN Oleh Magdalena Adelin Tulalo, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Abstrak E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. Dalam Penelitian Ini Melibatkan 10 (Sepuluh) orang responden antara lain Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat yang sudah memiliki KTP. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan, dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan masyarakat dengan menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan administrasi kependudukan (E-KTP) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten minahasa selatan adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, E-KTP
Pendahuluan Sejak tahun 2006, pemerintah telah menetapkan kebijakan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku sejak 29 Desember 2006 dan bertepatan dengan tujuh tahun reformasi penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tertanggal 28 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Pemerintah Melalui UndangUndang 23 Tahun 2006 adalah dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pembuat kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan terciptanya suatu keadaan yang kondusif sehingga dapat menghasilkan suatu data kependudukan yang akurat dan baik dimana pada akhirnya hasil proses pelaksanaan kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rangka pembangunan bangsa ini. Karena pada era globalisasi yang sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menggunakan sistem informasi dan komunikasi. Maka Pemerintah menerapkan E-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. E-Government memang dapat memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. EGovernment menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Batas waktu tersebut di muat dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 yang bunyinya: “Pada saat
Peraturan Presiden ini di tetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus di sesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat akhir Tahun 2012”. Dan sesuai dengan ketetapan di atas presiden juga mengeluarkan UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yakni, penerapan Kartu Penduduk Bebasis Elektronik perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006. Maka dengan ketentuan yang telah di keluarkan Presiden maka Pemerintah segera mengkonfirmasikan kepada warga/penduduk agar di sesuaikan dengan sistem KTP berbasis NIK. Akan tetapi kementrian dalam negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dalam surat edarannya (Sabtu,20 Agustus 2016), Di tujukan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati/Wali Kota. Mendagri mengingatkan waktu untuk pembuatan E-KTP paling lambat sampai 31 september 2016. Karena jika tidak, akan mengalami kesulitan dalam memperoleh sejumlah pelayanan. Mengingat setelah tangal 31 September,KTP lama tidak akan bermanfaat lagi. Dan bagi warga yang sudah memiliki E-KTP, di sini di jelaskan bahwa jika E-KTP anda telah habis masa berlakunya, maka sesuai dengan Ketentuan ini sudah di atur dalam UU 24/2013 Pasal 64 ayat 7a berbunyi : KTP Elektronik tetap berlaku seumur hidup jika tidak ada perubahan data. Jadi, warga yang masa berlaku KTP Elektronik habis, selama itu tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjangan. Itu memang sudah berlaku seumur hidup,’’ kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta,Kamis (28/1/2016). Lalu bagi siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan yang sebagaimana telah di jelaskan tadi maka akan di berikan “ Sanksi Administrasi ini dalam bentuk penonaktifan KTP, Peduduk tidak akan mendapatkan pelayanan publik. Contohnya, BPJS, karena basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan juga untuk membuka kartu perdana, itu juga berbasis NIK. Jika NIK tidak akan muncul lagi maka hak anda sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa di penuhi”.
“ Dengan Penerapan yang telah berlaku di atas maka penulis ingin membuat kebijakan melakukan penelitian secara bertahap karena ingin mendapatkan informasi mengenai kendala dari pelaksanaan pembuatan E-KTP yang telah berlangsung. Peneliti telah melakukan observasi, yaitu mewawancarai kepada salah seorang warga penduduk amurang baratyang sudah melakukan proses perekaman data, Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencataan Minsel. Berdasarkan pernyataan yang telah di ungkapkan, dari salah satu masyarakat kecamatan amurang barat di sini dapat di lihat bahwa proses pembuatan E-KTP belum maksimal dan masih banyak kendala. Untuk itu melalui hasil wawancara tersebut maka Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (E-KTP) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Minsel. Dalam penelitian ini sebenarya peneliti ingin memperkuat pernyataan dari salah seorang warga penduduk amurang barat apakah memang benar bahwa yang ia katakan membuat E-KTP perlu memakan waktu yang cukup lama? Apa itu di karenakan dengan kendala yang mempengaruhi? Dan untuk memperkuat pernyataan tersebut saya akan melakukan penelitian langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minsel. Berdasarkan uraian permasalahan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebenarya memang masih kurang efektif. Dalam hal ini kebijakan yang di terapkan pemerintah dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2006 adalah tentang Administrasi Kependudukan. Yakni mempunyai tujuan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pembuat kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan terciptanya suatu keadaan yang kondusif sehingga dapat menghasilkan suatu data kependudukan yang akurat dan baik. Akan tetapi kebijakan yang di atur dalam UU tersebut belum terlaksana dengan baik. Masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: Apa saja yang
menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (EKTP) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: agar mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan (E-KTP)Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Konsep Implementasi Kebijakan Konsep Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini, dikarenakan Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, Implementasi Kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik. lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merahi dampak atau tujuan yang diinginkan Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa ; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (William N. Dunn, 1999 :hal. 24). Dari tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi kebijakan memegang peran yang sangat penting bagi pelaksanaan . Selain memegang peran yang sangat penting,Abdul wahab (1997) mengatakan bahawa Implementasi Kebijakan mempunyai Fungsi implementasi kebijakan yaitu untuk membentuk suatu hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil). Sayangnya, dalam khasanah pengetahuan yang kini dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasar terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya pada para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan. Namun Implementasi Kebijakan juga terdapat hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan sebuah keputusan, menurut Gow dan Morss (dalam pasolong, 2007:59). Hambatan Implementasi Kebijakan terbagi dalam : 1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan 2. Kelemahan institusi 3. Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administratif 4. Kekurangan dalam bantuan teknis 5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 6. Pengaturan waktu (timing) 7. Sistem informasi kurang mendukung 8. Perbedaan agenda tujuan dan actor 9. Dukungan yang berksinambungan Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, system dan prosedur yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti : a. Peraturan atau kebijakan pemerintah b. Kelompok sasaran c. Kecenderungan ekonomi d. Kecendrungan politik e. Kondisi sosial budaya dan sebagainya. Akan tetapi selain Hambatan yang telah di jelaskan di atas, ternyata Implementasi Kebijakan juga mempunyai keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut
Weimer dan Vining (dalam pasolong, 2007:59). Tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut: 1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan. Maksudnya adalah sampai berapabenar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan. Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif. 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaanya. Proses untuk melakukan Implementasi Kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Karna itu, keliru apabila menganggap bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus tanpa hambatan. Harus di pahami bahwa proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Jadi Peneliti menyimpulkan Implementasi Kebijakan ini sebagai Proses implementasi kebijakan itu sesunguhnya. Dan tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan atministratif yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. menyangkut jaringan kekuatankekuatan politik, ekonomi dan sosial. Yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhinya berpengaruh terhadap dampak yang baik dan maupun yang tidak diharapkan. Jadi Implementasi Kebijakan dapat dimaksudkan untuk lebih memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.
Konsep Kebijakan Publik Konsep Kebijakan Publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan Secara umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah. Namun pemahaman dari sumber lain,Secara umum istilah “ kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor ( misalnya program, keputusan, undang – ketentuan,usulan – usulan dan rancangan besar. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dalam kepentingan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematik. Akan tetapi, sebuah keputusan yang telah di buat oleh seorang pemerintah ataupun Sebuah kebijakan yang telah dibuat pasti memiliki fungsi-fungsi yang dikerjakan. Fungsi kebijakan publik adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelakanan kebijaksanaan ekstraktif dan distributif 2. Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan di masyarakat analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (publik policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masingmasing definisi tersebu memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbedabeda. Seorang pakar politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan
beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagaisuatu keputusan tersendiri. Berikut ini Pengertian Kebijakan Publik Menurut Pendapat Para Ahli : 1. Thomas R. Dye : Menurut Thomas R. Dye, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda 2. Carl Frederich : Menurut Carl Frederich, pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada 3. David Easton : Menurut David Easton, pengertian kebijakan publik adalah pengaruh dan aktivitas pemerintah. Konsep Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Setiap penduduk WAJIB melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi : 1. Biodata Pendudukan; 2. Kartu Keluarga (KK);
3. 4. 5.
Kartu Tanda Penduduk (KTP); Surat keterangan kependudukan; Akta Pencatatan Sipil Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Pindah; 2. Surat Keterangan Pindah Datang; 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 6. Surat Keterangan Kelahiran; 7. Surat Keterangan Lahir Mati. 8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 10. Surat Keterangan Kematian; 11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu: 1. Kelahiran; 2. Kematian; 3. Lahir mati; 4. Perkawinan; 5. perceraian; 6. Pengakuan anak; 7. Pengesahan anak; 8. Pengangkatan anak; 9. Perubahan nama; 10. Perubahan status kewarganegaraan; 11. Pembatalan perkawinan; 12. Pembatalan perceraian; dan 13. Peristiwa penting lainnya. Konsep Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pengertian dari e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang mengandung system Biometric atau di dalamnya menggunakan Chip itu nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya . Dalam rangka untukmewujudkan dan mentertibkan dokumen kependudukan, maka
Presiden RI DR.H.SUSILO BAMBANG YUDOHYONO mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan. Selain itu, tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta keunggalan dokumen kependudukan Yang Berbasis Elektronik dan Berlaku Seumur Hidup. Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari adanya e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: 1. Identitas jati diri tunggal 2. Tidak dapat dipalsukan 3. Tidak dapat digandakan 4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada 5. Surat berharga lainya. Seperti yang sudah di uraikan di atas di jelaskan Sebagai identitas jati diri tunggal, Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, juga dapat Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Sistem E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Sedangkan bagi anda yang belum untuk proses pendaftaran E-KTP, akan dilakukan perekaman di Dikantor Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu ketentuan pembuatan E-KTP diperlukan Syarat dan Proses Pembuatan EKTP sebagai berikut : Syarat Pembuatan E-KTP : 1. Telah Berusia 17 tahun 2. Surat Pengantar dari RT/RW 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah / Akta Kawin Bagi Penduduk yang belum usia 17 Tahun.
5. Formulir permohonan KTP Adapun syarat yang harus dilakukan dan di perhatikan oleh pegawai dan masyarakat: 1. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan 2. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database 3. Foto (digital) 4. Tandatangan (pada alat perekam tandatangan) 5. Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata 6. Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari. 7. Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu 2 minggu hasil proses pencetakan. Berdasarkan syarat di atas, saran dari petugas/pegawai agar selama proses pendaftaran atau perkeaman E-KTP, yang bersangkutan tidak bisa di wakilkan Dan jika nomor antrian telah dipanggil, tetapi yang bersangkutan tidak ditempat, maka akan dipanggil pada akhir nomor antrian sesuai dengan urutan nomor antrian atau mengganti nomor antri baru dengan menyerahkan nomor yang lama. Dengan kebijakan yang telah di buat oleh Kemendagri tentang program eKTP,pelaksanaan pendaftaran kependudukan akan lebih efektif sehingga tidak terkena dampak yang dilakukan oleh pihak – pihak yang memalsukan dan mengandakan identitas kependudukanya. Dan bentuk kesimpulan yang dapat di tarik di sini sebenarnya, Pemerintah membuat Kebijakan Pelaksanaan E-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak–dampak yang merugikan kewarganegaraan. Semoga bentuk Implementasi kebijakan ini dapat berlangsung dengan cepat. Metode Penelitian Jenis dalam penelitian ini di gunakan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena atau kenyataan yang telah di teliti. Dalam
penelitian ini sebenarnya peneliti ingin menganalisis permasalahan yang telah terjadi dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan (E-KTP) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Minsel adalah sebagai berikut: 1. Warga/Masyarakat Kecamatan Amurang Barat yang telah melaksanakan pendaftaran penduduk 2. Kepala Dinas sebagai pelaksana kebijakan 3. Operator/pegawai yang bekerja Fokus dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (E-KTP) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini, bersifat deskriptif kualitatif maka instrumen penelitian yang utama adalah menggunakan penelitian sendiri, di samping itu demi memperoleh tanggung jawab sendiri maka hasil keakuratan data yang penulis gunakan, mungkin masih memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah : 1. Observasi, 2. Wawancara Teknik Analisis Domain, dapat dilakukan secara terus menerus melalui : 1. Wawancara yang mendalam kepada informan yang terlibat 2. Pengamatan / observasi terdahulu terhadap kondisi pelaksanaan 3. Dan dokumentasikan data yang terkumpul agar menjadi banyak. Oleh karena itu jika data yang terkumpul tidak cukup, maka akan digunakan lagi analisis yang di sebut dengan ananlisis taksonomi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagai seorang instrumen, peneliti mengungkapkan data yang terkumpul dapat diuraikan dalam bentuk kalimat serta uraian – uraian.
Hasil Penelitian Hasil wawancara dan Interview yang telah di lakukan peneliti di Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Minsel , Peneliti telah Menganalisa data yang dimana Kecamatan Amurang Barat memeliki desa-desa yakni desa kapitu, kelurahan kawangkoan bawah, desa Rumoong bawah, kelurahan rumoong bawah, tewasen, pondos, elusan, teep, wakan, dan teep trans. Dapat dilihat bahwa masih banyak warga yang belum memiliki KTP karena di sebabkan dari warga Amurang Baratnya sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk memiliki KTP. Kecamatan Amurang barat memiliki luas wilayah 152.94 KM2 dengan jumlah penduduk 14674 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang sudah membuat E-KTP berjumlah 7750 jiwa, dan yang baru menerima E-KTP 7001 jiwa. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah seorang warga Amurang Barat yangmenyatakan bahwa untuk memperpanjang KTP membutuhkan waktu yang cukup lama, yangakhirnya membuat warga menjadi malas untuk memperpanjang KTP. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini kesimpulanya dapat di tarik berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Edward III yaitu Direct and Indirectn Impact on Implementation, yang menjadi landasan teori peneliti bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan masih terdapatbeberapa kekurangan yang dialami oleh Pegawai dan Opertor di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Minsel yaitu: 1. Terdapat 1.200 warga Kecamatan Amurang Barat yang belum terdata untuk perekaman E-KTP. 2. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani E-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat. 3. Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyrakat
4. Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan. 5. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Amurang Barat kepada masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Amurang Barat tentang pelaksanaan E-KTP. 6. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil dengan Kecamatan Amurang Barat dan antara PemerintahKecamatan Amurang Barat tidak berjalan dengan baik 7. Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program E-KTP. Saran Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap Kesimpulan di atas adalah sebagai berikut: 1. Kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk E-KTP bisa dikatakan belum maksimal dan ada beberapa hal yang perlu sedikit dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, Pemerintah Disduk Capil harus berupaya menambahkan sarana dan prasarana seperti komputer yang rusak harus di ganti, jaringan atau server harus di perbaiki, dan mesin cetak yang lain juga harus di perbaiki jika bermasalah. 2. Pihak dari Disduk Capil Minsel juga harus melakukan sosialisasi kepada warga yang ada di pelosok desa Kecamatan Amurang Barat agar mereka dapat mengetahui pentingnya kegunaan Kartu Tanda Penduduk Elekronik. 3. Pegawai/ Operator juga harus sabar melayani masyarakat dalam melakukan pelayanan agar terciptanya kualitas pelayanan yang baik antar pegawai dan masyarakat
4.
5.
Jika jarak yang menghambat proses pelaksanaan E-KTP, Pihak dari Disduk Capil Minsel juga boleh menggunakan jasa akomodasi seperti mobil untuk keliling melaksanakan pendaftaran E-KTP, sehingga tidak menyusahkan warga yang ada di pelosok desa. Pihak dari Disduk Capil Minsel dapat menyebarluaskan brosur tentang prosedur pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minsel, agar masyarakat mengetahui prosedur pengurusannya dan agar tidak menimbulkan kesan yang berbelitbelit.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi ` Kebijakan Negara. Malang Andrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi Dan Akuntabilitas melalui Egovernment. Malang: Bayumedia Publishing. Agustino, Leo, 2006. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Rineka Cipta.2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Unpad. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. DavidEaston, Carl Fredrich,Thomas R. Dye 1987. Kebijakan Publik. Public Policy EdwardII, Gow and mors (dalam pasolog) 2007. Kebijakan Publik. Publik Policy Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn, 1978. The Policy Implementation Process Moleong, Lexy. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roesdakarya. Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsindo. Nugroho , 2008. Kebijakan Publik. Public Policy,Bandung Tarsindo Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York. Sutrisno Hadi.(1999,70), Informan Penelitian.Publik Policy,Bandung Tarsindo. Sudjarwo. 2004. Buku Pintar Kependudukan. Penerbit: PT. Grasindo. Sugiyono. 2008. METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. Bandung : Alfabeta. Sumber Lainnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006. Persiapan dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementrian Dalam NegeriAgustus 2010 Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Program Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kabupaten Minahasa Selatan. Dokumen Kecamatan Amurang Barat. Program Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Tingkat Kecamatan. Tahun
