IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Nama
: Grystie Angela Bella
Pembimbing : 1. Drs. Alden Laloma,M.Si 2. Drs. J.M.Ruru, M.Si
Abstract : Administration vulnerable population population population is experiencing barriers in obtaining documents population caused by natural disasters and social disaster victims. In accordance with the results in dapati masi prasurvei many residents in North Halmahera are still experiencing vulnerable population administration. Therefore it is necessary to conduct further research on the "Implementation of Policies Vulnerable Population Administration in the Department of Population and Civil Registry of North Halmahera. Based on the conclusions of this study, it can be recommended for general advice for North Halmahera district government in this case the Department of Population and Civil Registry of North Halmahera regency that is hoped to North Halmahera district government to be able to follow up on the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2010, concerning the implementation of Data Collection and Publishing Guidelines policy document Population Population Share Vulnerable Population Administration to implement, and can also optimize the existing resources in the Department of Population and Civil Registry and add facilities to support the services of the agency itself. PENDAHULUAN Setiap kehidupan manusia akan terjadi
suatu
dimana
manusia
penting
dilakukan
pencatatan
tersebut
perlu
karena
sangat
hidup
mempengaruhi pengalaman hidup setiap
mengalami
manusia dan apabila peristiwa itu terjadi
berbagai peristiwa penting di dalam
pasti akan selalu membawa akibat hukum
hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan
bagi orang yang bersangkutan maupun
peristiwa penting itu antara lain adalah
bagi masyarakat di sekitarnya.
kelahiran,
siklus
peristiwa
akan
perkawinan,
perceraian,
Dalam proses kegiatan politik
kematian, dan berbagai peristiwa penting
dengan proses kegiatan administrasi yaitu
lainnya.
proses menggerakan, menghidupka dan
Bakan
tidak
jarang
setiap
manusia akan mengalami suatu peristiwa
mengembangkan
berupa bancana, baik itu bancana alam
mengembangkan ciri-ciri bangsa dan
maupun
Negara, maka kebijakan-kebijakan yang
bancana
sosial.
Peristiwa-
Negara
dalam
merupakan reaksi respon atau tanggapan-
kependudukan
yang
disebut
dengan
tanggapan keinginan rakyat, kemauan
Administrasi
Kependudukan
yang
bangsa
itu
dilaksanakan oleh lembaga pencatatan
diwujudkan dalam sikap-sikap, langkah-
sipil yaitu Dinas Kependudukan dan
langkah, dan perbuatan-perbuatan yang di
Pencatatan Sipil.
dan
kehendak
Negara
terapkan dan dilakukan oleh pemerintah. Syafie
(2001),
Administrasi
kependudukan
mengutip
memuat tentang Peristiwa Kependudukan
pendapat Thomas Dye tentang definisi
dan Peristiwa Penting, yang dimaksud
kebijakan pemerintah, dimana perhatian
dengan Peristiwa Kependudukan antara
utama kepemimpinan pemerintah adalah
lain perubahan alamat, pindah datang
public policy (kebijakan pemerintah),
untuk menetap, tinggal terbatas, serta
yaitu
dipilih
perubahan status orang asing tinggal
pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu
terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan
itu, ataukah tidaak mengerjakan sama
Peristiwa Penting antara lain kelahiran,
sekali
itu.
kematian, perkawinan, dan perceraian,
lokomotif
termasuk pengangkatan, pengakuan, dan
dalam kegiatan bernegara, ataupun yang
pengesahan anak, serta perubahan status
dipilih oleh pemerintah adalah kebijakan
kewarganegaraan,
yang selalu bernaung dibalik otoritasnya
peristiwa penting lainnya yang dialami
dan
apapun
juga
yang
(mendiamkan)
Pemerintah
telah
menjadi
kewenangannya,
perumusan terdapat
sesuatu
nama
dan
karena
sistem
oleh seseorang merupakan kejadian yang
sutu
Negara
harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke
ragam
model,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
kebijakan beraneka
ganti
tergantung pada situasi dan kondisi serta
Sipil,
sistim pemerintahan yang berlaku pada
perubahan data
suatu Negara
keterangan
Peristiwa-peristiwa
karena
membawa
implikasi
identitas atau surat
kependudukan.
Dengan
tersebut
demikian, setiap peristiwa kependudukan
bagitu penting, oleh sebab itu maka demi
dan peristiwa penting memerlukan bukti
terciptanya keadaan masyarakat yang
yang
tertib dan teratur serta demi terjaminnya
pengadministrasian dan pencatatan sesuai
kepastian hukum, maka diperlukan suatu
dengan ketentuan Undang-Undang.
peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dibidang
sah
untuk
dilakukan
Oleh karena Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil
adalah
suatu
lembaga
resmi
Pemerintah
yang
menangani hal-hal seperti di atas. Yang
Peristiwa
Penting
yang
menyangkut
tentang Administrasi Kependudukan.
sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan
Namun
adakalanya
suatu
bertugas untuk mencatat, mendaftarkan
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat
serta membukukan selengkap mungkin
yang megakibatakan seseorang tidak
setiap peristiwa penting bagi status
memiliki identitas bukti tertulis yang
keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa
memiliki kepasitian hukum. Hal ini
penting yang terjadi dalam keluarga
bukan suatu kemauan dari masyarakat
(yang memiliki aspek hukum), perlu
tersebut namun diakibatkan dari adanya
didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik
bancana yang di alami baik itu bencana
yang bersangkutan maupun orang lain
alam
yang berkepentingan mempunyai bukti
mengakibatkan
yang outentik tentang peristiwa-peristiwa
identitas tertulis yang di milikinya atau
tersebut,
yang sering disebut dengan penduduk
dengan
demikian
maka
maupun
kedudukan hukum seseorang menjadi
rentan
tegas dan jelas.
Penduduk
Sesuai dengan perubahan dan perkembangan
yang
terjadi
dalam
bancana
sosial
seseorang
yang
kehilangan
administrasi
kependudukan.
rentan
administrasi
kependudukan adalah penduduk yang mengalami
hambatan
dalam
masyarakat, maka masyarakat harus dan
memperoleh
perlu
yang disebabkan oleh bencana alam dan
sadar
bahwa
seseorang
perlu
memiliki bukti tertulis dalam menentukan
peristiwa-peristiwa
kependudukan
korban bencana sosial.
status seseorang atas kejadian-kejadian atau
dokumen
dalam
Dengan demikian untuk memiliki
yang
status tersebut, maka masyarakat harus
menyangkut Administrasi kependudukan.
mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu
Sebagian Masyarakat Sudah menyadari
dengan melaporkannya kepada Dinas
betapa pentingnya bukti tertulis, akan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang
dengan
yang belum menyadari pentingnya bukti
memperoleh bukti tertulis dari Dinas
tertulis. Dimana bukti tertulis tersebut
Kependudukan
akan
terhadap
sesuai dengan Peristiwa yang dialami
masyarakat itu sendiri baik mengenai
oleh masyarakat. Hal tersebut telah
Peristiwa
ditegaskan didalam Undang–Undang No.
berakibat
hukum
Kependudukan
maupun
demikian
dan
masyarakat
Pencatatan
akan
Sipil
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
umumnya
Kependudukan dan telah di tetapakan
nonhipotesis, sehingga dalam langkah
dalam Peraturan Menteri Dalam Nageri
penelitiannya tidak perlu merumuskan
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
atau menguji hipotesis.
Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
merupakan
penelitian
B. Defenisi Konsep
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan
Singarimbun dan Effendy, (1995)
Administrasi Kependudukan.
mangatakan definisi konsep adalah istilah
METODOLOGI PENELITIAN
atau definisi yang digunakan untuk
A. Jenis Penelitian
menggambarkan
Jenis
menurut
tujuan,
individu yang menjadi pusat perhatian
pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis
ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi
data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan
mengenai
fokus penelitian ini ialah implementasi
dirumuskan atas dasar generalisasi dari
keputusan
sejumlah karakteristik kejadian, keadaan,
mengenai
Dalam
rentan
Negeri
administrasi
suatu
Yang
menjadi
memungkinkan apabila tingkat eksplanasi
penelitian
menggunakan
menggambarkan,
Mengapa
demikian
kualitatif.
yang
ini
fokus
adalah dan
dari
melihat, menganalisis
jenis
mencatat dan mengiterpretasikan kondisi
penelitian ini yaitu penelitian yang
lapangan khususnya sejaumana dampak
digunakan untuk meneliti pada kondisi
pelaksanaan keputusan Mendagri No.11
objek yang alamiah dimana peneliti
tahun 2010 tentang pedomana pendataan
adalah sebagai instrumen kunci.
dan penerbitan dokumen kependudukan
Menurut berdasarkan
karena
fenomena
atau
kelompok atau individu tertentu.
kependudukan, maka penelitian ini lebih
metode
kelompok
:
dapat
Menteri
keadaan,
abstrak
penelitian
dikelompokkan
kejadian,
secara
Arikunto
pengertian
atau
(2002)
bagi
penduduk
rentan
makna
kependudukan di Kabupaten Halmahera
penelitian kualitatif tersebut, maka dalam
Utara
penelitian ini peneliti mengembangkan
Kependudukan dan Catatan Sipil.
konsep,
menghimpun
fakta
dan
khusunya
administrasi
kantor
dinas
C. Responden/Informan Penelitian
menganalisis data, tetapi tidak melakukan
Dalam penelitian kualitatif tidak
pengujian suatu hipotesis. menurutnya
terlalu
penelitian yang bersifat kualitatif pada
informan/responden,
mementingkan tetapi
jumlah lebih
mementingkan content, relevansi, sumber yang benar-benar dapat informasi,
baik
memberikan
mengenai
orang,
peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang
3. Observasi.
purposive
sampling
atau
pengambilan sampel bertujuan. Adapun
observasi
ini
digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti. E. Teknik Analisis Data
digunakan dalam penelitian ini ialah teknik
Teknik
Penelitian
ini
merupakan
penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah
yang
menjadi
analisis deskriptif kualitatif. Penelitian
responden/informan dari penelitian ini
analisis
adalah pegawai Dinas Kependudukan dan
berdasarkan pada tabel ferekuensi yaitu
Catatan
di
hasil pengumpulan data direduksi. Istilah
Kabupaten Halmahera Utara sebanyak
reduksi menurut Sugiyono (2008 : 247),
13orang
dalam penelitian kulitatif ialah sebagai
Sipil
dan
masyarakat
D. Instrumen dan Pengumpulan Data
Teknik
data
deskriptif
kualitatif
merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 1. Wawancara wawancara
A. Deskripsi Hasil Penelitian (Interview). ini
memperoleh
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Teknik
digunakan untuk
data
primer
Sebagaiman
telang
di
kemukakan dalam Undang–Undang No.
dari
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Wawancara
Kependudukan dan telah di tetapakan
dilakukan dengan dua cara yaitu
dalam Peraturan Menteri Dalam Nageri
wawancara
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
responden/informan.
pedoman wawancara
dengan
menggunakan
(interview guide), secara
dan
Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
mendalam
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan
(indepth interview). 2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi
Administrasi Kependudukan, dan untuk mengungkapkan bagaimana Implemntasi
ini digunakan untuk memperoleh
Kebijakan
data sekunder yaitu data yang telah
Kependudukan di Dinas Kependudukan
terolah atau tersedia .
dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera
Rentan
Administrasi
Utara maka teleh dilakukan wawancara
sasaran program pelayanan kepada
dengan para informan yaitu pegawai yang
kelompok sasaran yakni masyarakat.
berwenang
dalam
administrasi
bidang
rentan
Namun tampaknya masalah rentan
kependudukan
serata
kependudukan yang di siasati dengan
masyarakat.
pembagian
formulir
pendataan
Hasil penelitian yang dilakukan
kembali masalah rentan administrasi
melalui wawancara dengan informan
pasca kerusuhan dan juga masa lain
sebanyak 13 orang yang terdiri dari
mengenai rentan yaitu penduduk
pegawai
dan
pindah datang tidak terkoordinir
Catatan Sipil bidang Rentan Administrasi
dengan baik bahkan implementasi
Kependudukan 4 orang, kepala desa 2
kebijakan Peraturan Menteri Dalam
orang dan masyarakat sebanyak 6 orang
Negeri
dengan
Pedoman Pendataan Dan Penerbitan
Dinas
Kependudukan
deskripsi
hasil
wawancara
sebagai berikut. Dengan wawancara
menganalisis
Kependudukan
Penduduk
Rentan
Kependudukan
informan pelaksana kebijakan, dan
7
diimplementasikan.
masyarakat
memberi komentar
yang
yang sama dari
masing-masing aspek sebagai berikut: 1. Aspek komunikasi, 13 informan berpendapat
bahwa
komunikasi
dalam pelayanan sudah
memadai
2010
Dokumen
6
yakni
diatas,
tahun
dari
informan
tersebut
hasil
11
tentang
Bagi
Administrasi belum
2. Aspek sumberdaya, 13 informan berkomentar
yang
ketersediaan memadainya diperlukan
sama
dan
tingkat
sumberdaya dalam
bahwa
yang
implementasi
kebijakan ”jumlah tenaga pegawai
dimana setiap isi kebijakan, tujuan
dan
dan sasaran pelayanan yang akan di
belum
implementasikan
Kependudukan dan Catatan Sipil.
oleh
pimpinan
fasilitas
pendukung
memadai
Selain
dahulu kepada pelaksana kebijakan,
Kependudukan dan Catatan Sipil
bahkan
kebijakan
yang agak jauh dan susah dijangkau
memberikan
sehingga memicu kemalasan bagi
pelayanan
selalu
letak
sosialisasi atau penjelasan tentang
masyarakat
dalam
bentuk program serta tujuan dan
dokumen tersebut.
kantor
Dinas
selalu mengkomunikasikan terlebih
pelaksana
itu
di
lainnya
Dinas
kepengurusan
3. Aspek disposisi, yakni 13informan berkomentar
yang
sama
bahwa
ini
bersumber
dari
bahasa
”communis”artinya:
latin
pembritahuan,
karakteristik yang menempel kepada
pemberian
implementor
dimana saja pembicara mengharapkan
program
bagian
(dalam
(pegawai/petugas), seperti komitmen
pertimbangan
dalam
pendengarnya, ikut mengambil bagian
memberikan
dengan
pelayanan
sebaik-baiknya;
kejujuran;semangat
pengabdian
sudah memadai. 4. Aspek
bersama-sama. communicare berunding
struktur
Organisasi,
13
atau
sesuatu)
jawaban
Kata artinya
atau
dari
kerjanya
bermusyawarah, berdialog.
Jadi
komunikasi berarti suatu upaya bersama-
informan berkomentar yang sama
sama
juga
membentuk peruhubuhan (Arifin,1984),
bahwa
struktur
organisasi
pelaksana pelayanan dan mekanisme pelayanan belum memadai, karena sistem
yang
berbelit-belit
(alur
dengan
orang
lain
dengan
dalam (Dambea 2010). Komunikasi (organization
organisasi
communication)
yaitu
pelayan), meskipun dapat dipahami
pengiriman dan penerimaan berbagai
oleh
pesan organisasi di dalam kelompok
masyarakat
penerima
pelayanan.
formal maupun informal dari suatu organisasi
PEMBAHASAN Hasil pengumpulan data sesuai indikator-indikator kebijakan
Dinas
implementasi Kependudukan
dan
(Wiryanto,
2005),
dalam
menganalisis
hasil
(Dambea 2010). Dengan wawancara
sesuai
teori
bahwa
Halmahera
komunikasi yang dibagun oleh Dinas
Utara yakni Komunikasi, Sumberdaya,
Kependudukan dan Catatan sipil tentang
Disposisi dan Struktur Organisasi, berikut
rentan administrasi kependudukan sudah
hasil
dengan
memadai dalam hal ini kepala dinas,
menyesuaikan dari beberapa teori yang
karena sebagai kepala dinas setiap isi
bersangkutan dengan indikator penelitian
kebijakan, tujuan dan sasaran dalam
ini, yakni:
mengimplementasikan kebijakan yang
Catatan
Sipil
analisis
Kabupaten
peneliti
dibuat selalu mengkomunikasikan kepada 1.
Komunikasi Istilah komunikasi diambil dari
perkataan inggris communication. Istilah
pelaksana kebijakan dalam hal ini para pegawai, sehingga pelaksana pelayanan
juga
jelas
kepada
sumber daya manusia, sumber daya alam
masyarakat
hayati, sumber daya alam nonhayati, dan
untuk bagaimana alur dalam pelayanan
sumber daya buatan (Undang-undang
dokumen kependudukan dalam hal ini
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
menyangkut dengan rentan administrasi
1982). Dengan demikian, semua sumber
kependudukan
daya
kelompok
mempromosikan sasaran
yakni
yang dimaksud oleh
baik manusia, materi maupun
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
energi yang secara nyata dan potensial
agar sasaran dan tujuan dari pemberi dan
dapat digunakan untuk meningkatkan
penerima pelayanan rentan administrasi
kesejahteraan manusia disebut sumber
kependudukan jelas namun sangat di
daya (Manan, 1978).
sayangkan kebijakan
mengenai Peraturan
implementasi Menteri
Dalam
Hasil
wawancara
menunjukan
bahwa sumberdaya manusia dalam hal ini
Negeri 11 tahun 2010 tentang Pedoman
pegawai belum optimal karena
Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
dengan kebijakan yang ditetapkan dalam
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan
ketenagaan Dinas Kependudukan dan
Administrasi
Catatan sibil bidang rentan administrasi
Kependudukan
belum
diimplementasikan. 2.
sesuai
kependudukan masih minim, sumberdaya finansial dan fasilitas dan peralatan
Sumberdaya III
lainnya juga belum cukup memadai
memberi ruang lingkup untuk sumber
dalam mendukung aktivitas pelayanan
daya,
kemampuan
kepada masyarakat, belum lagi di tambah
implementor baik tingkat pendidikkan,
letah kantor Dinas Kependudukan dan
tingkat pemahaman terhadap tujuan dan
Catatan Sipil yang agah jauh sehingga
sasaran serta aplikasi detail program,
susah untuk di janggau oleh masyarakat.
kemampuan menyampaikan program dan
3.
Sumber
Daya,
merupakan
Edward
mengarakan, ketersediaan dana yakni
Disposisi Disposisi Merupakan watak dan
berapa dana yang akan dialokasikan dan
karakteristik
prediksi kekuatan dana dan besarnya
implementor,
biaya
kebijakan seperti komitmen, kejujuran,
untuk
implementasi
program/kebijakan.
dan
Sumber Daya merupakan unsur lingkungan
hidup
yang
terdiri
atas
sifat
yang
dimiliki
bahkan
demokratis
mengimplementasikan
oleh
pelaksana
dalam kebijakan
pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan
demikian
dapat
disimpulkan
bahwa
struktur organisasi pelaksana pelayanan
disposisi
yaitu
karakteristik
yang
dan mekanisme/prosedur pelayanan yang
menempel
kepada
implementor,
jelas,
sistimatis,
tidak
(pegawai/petugas) seperti : komitmen
mudah
dalam memberikan pelayanan dengan
penerima pelayanan.
sebaik-baiknya;
kejujuran;
semangat
pengabdian;
dipahami
berbelit-belit,
oleh
masyarakat
Hasil wawancara senada dengan observasi bahwa Dinas Kependudukan
Senada
diatas
dan Ctatan Sipil memiliki aturan yang
menunjukan
jelas atau aturan operasional/prosedur
bahwa kepala Dinas bahkan pegawaai
kerja (SPO) yang jelas dalam mengatur
yang ada, sudah
tugas/fungsi
dengan
hasil
dengan
teori
penilitian
memiliki
komitmen
dari
masing-masing
yang tinggi, sifat kejujuran semangat
orang/jabatan
pengapdian
melaksanakan pokok-pokok kebijakan
yang
tinggi
dalam
mengimplementasikan kebijakan rentan
terlebih
administrasi
kependudukan.
Kependudukan,
dan
memiliki sifat demokratis yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada
lagi
dalam
disimpulkan
Organisasi Menurut Chester I.
dalam
bidang
rentan
A. Kesimpulan Dengan
Struktur Organisasi
ada
KESIMPULAN DAN SARAN
masyarakat. 4.
yang
demikian bahwa
kebijakan
dapat
Implementasi
rentan
administrasi
Bernard Organisasi merupakan suatu
kependudukan di Dinas Kependudukan
sistem
aktivitas
dilakukan
oleh
kerja
sama
yang
dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera
dua
orang
atau
Utara yang dilihat dari ke 4 (empat)
lebih.Struktur organisasi merupakan yang
aspek
bertugas
sebagai berikut:
mengimplementasikan
kebijakan
rentan
kependudukan
administrasi
dengan
memiliki
1.
indikator,
Bahwa
yakni
disimpulkan
komunikasi
implementasi
kebijakan
dalam rentan
pengaturan yang signifikan terhadap
administrasi kependudukan sesuai
implementasi
dengan Peraturan Presiden Nomor 11
administrasi demikian
kebijakan kependudukan.
dapat
disimpulkan
rentan Dengan bahwa
struktur organisasi yang dimaksud adalah
tahun
2010
tentang
Pedoman
Pendaftaran dan Pendataan Dokumen Kependudukan
Bagi
Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan
optimal, karena dalam memberikan
di Dinas Kependudukan dan Catatan
pelayanan dan mekanisme/prosedur
Sipil Kabupaten halmahera Utara
pelayanan yang jelas, sistematis,
belum optimal, karena implementor
namun
maupun pelaksana kebijakan belum
karena prosedur yang harus di ikuti
mampuh berkoordinasi dengan baik
dan dilewati berupa loket-loket.
mengenai tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan
2.
berbelit-belit
B. Saran
kebijakan
Berdasarkan
kesimpulan
penelitian
sehingga masi ada masyarakat yang
direkomendasikan secara umum Saran
belum
untuk Pemerintah Kabupaten Halmahera
memiliki
dokumen
ini,
maka
dapat
kependudukan.
Utara dalam hal ini Dinas Kependudukan
Sumberdaya Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera
dan Catatan Sipil dapat disimpulkan
Utara bahwa:
bahwa belum optimal, karena Dinas
1.
Diharapkan Dinas
Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
dan
Sipil
Kabupaten Halmahera Utara masih
mengimplementasikan
kekurangan
Menteri Dalam negeri Nomor 11
Sumberdaya dan
juga
yakni fasilitas
tahun
Catatan
2010
tentang
dapat Peraturan
Pedoman
pendukung lainnya.
Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
Disposisi, dapat disimpulkan bahwa
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan
Rentan Administrasi Kependudukan
Sipil dilihat dari karakteristik dalam
namun tetap mempertahankan citra
pelayanannya
baiknya
sudah
dikatakan
optimal,
karena
pelayanannya
memiliki
karakter yang disenangi
dalam
Bagi
Penduduk
pelayanan
lewat
komunikasi yang telah di bangun oleh
implementor,
pelaksana
oleh masyarakat yakni sopan santun
pelayanan bahkan terhadap penerima
dan
pelayanan yakni masyrakat, agar
memiliki
semangat
serta
pengabdian yang tinggi. 4.
anggap
rentan administrasi kependudukan,
pegawai
3.
di
Struktur
pelayanan lebih di tingkatan lagi dan
Organisasi/Birokrasi
di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
dapat
disimpulkan
sudah
pokok-pokok kebijakan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik.
2.
Diharapkan
Pemerintah
dapat
meningkatan manajemen pelayanan
Nawawai H,. 2009. Perilaku Administrasi
kepada masyarakat yakni penyediaan
Kajian,
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
Praktik, ITS Press.
hal
ini
para
pegawai
guna menunjang pelayanan yang diberikan
sehingga
dapat
menjangkau
daerah-daerah
agak
dari
jauh
Teori
dan
kantor
yang Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Abdulwahab, S,. 1991, Pengantar study Analisis
Kebijakan
Agustino, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Budi Winarno, 2002, “Teori dan Proses Kebijakan
karakter yang telah dipupuk bersama
Pressindo, Yogyakarta
dalam
mengimplementasikan
kebijakan
rentan
administrasi di
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Negara,
Rineka Cipta Jakarta.
Pemerintah dapat mempertahankan
kependudukan
Pengatar
bahkan
menambah fasilitas yang dibutuhkan
3.
DAFTAR PUSTAKA
Publik”,
Media
Badjuri A, K dan T Yuwono, 2002, kebijakan publik: konsep dan strategi. Universitas Ponegoro, Semarang
agar tetap memberi citra pelayanan yang baik dan penuh pengabdian
4.
Dunn, William N, 1999, Pengantar
yang tinggi terhadap pelayanan.
Analisis Kebijakan Publik Edisi
Dinas Kependudukan dan Catatan
kedua, Gadjah Mada University
Sipil
Press, Yogyakarta.
mempertahankan
Struktur
birokrasi dalam pelayanan namun melihat/meninjau
Wahab, Solichin W, 1990, “Analisis
kembali
Kebijaksanaan Dari Formulasi
mekanisme/prosedur pelayanan agar
Ke Implementasi Kebijaksanaan
lebih sistematis, tidak di anggap
Negara”, Bumi Aksara, Jakarta.
berbelit-belit, dan dipahami oleh masyarakat pelayanan .
sebagai
penerima
Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto 1994, “Evaluasi Kebijaksanaan
Publik”,
Raja
Grafindo Persada, Jakarta. Harbani
Pasolang,
2007.
Teori
Administrasi Publik. Alvabeta,cv.
Syafiie, I,. 2006. Ilmu Administrasi
5.
Publik. Jakarta, PT. Rineka Cipta. Moleong,
L.
J.,
2006,
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan
Metodologi
Sipil di daerah.
Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Bungin,
B.M.,
2010,
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005
6.
Keputusan
Presiden
Nomor
88
Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Penelitian
Informasi
Kualitatif, Jakarta, PT. Kencana.
Administrasi
Kependudukan. Rohidi,
R.C.
dan
Mulyarto,
1992,
Analisis Data Kualitatif, Jakarta,
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
UI-Press.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun Singarimbun,M dan S. Effendi. 1995,
2006
Metode Penelitian Survei, Jakarta,
tentang
Administrasi
Kependudukan. Peraturan Menteri
LP3ES.
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010
Sumber Lain
tentang Pedoman Penyusunan Profil
1.
Perkembangan Kependudukan.
Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Dokumen
Kependudukan
Tugas Pokok
Penduduk
Rentan
Bagi
Administrasi
Perpres Nomor 25 Tahun 2008
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
4.
Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan
dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
Tentang Persyaratan dan Tata Cara 3.
Peraturan Bupati Halmahera Utara
Pedoman Pendataan Dan Penerbitan
Kependudukan. 2.
8.
Kartu
Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional.
