IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BITUNG Nama : Angie Febiy Regina Siwu Jur : Administrasi Negara Nim : 090811009
ABSTRACT : population policy administration services stipulated in Law no. 23 of 2006 , and further elaborated in the PP . No. . 37 of 2007 and Presidential Regulation . 25 of 2008 . As a follow up of the policy then issued Regulation No. Bitung City . 5 of 2007 on the organization of registration Population and Civil Registration in Bitung , and Regulation 6 of 2007 on Population Registration Fees and Civil Registration in Bitung City , Bitung Mayor Regulation Number Number 24 Year 2008 on Details of Duties, Functions and Administration of the Department of Population and Notes civil Bitung City . This study is to answer the question of how the implementation of population policies in the service of the Department of Civil Kependudukandan Bitung City . The method used in this study is a qualitative method . The focus of the research is the implementation of " population registration services " and " the civil service " . Data source / informant research is relevant and the implementing officials at the Department of Population and Civil City of Bitung ( 9 people ) and community residents receiving services ( 4 people ) , so the total number of informants there are 13 people . Collecting data using interview techniques . The analysis technique used is the qualitative analysis of interactive models and Hubermann Miler . The results provide conclusion : ( 1 ) Implementation of service policies " resident registration " in general has done well , but the quality is not maximized ( 2 ) Implementation of service policies " civil registry " in general has done well , but the quality is also not maximized . Departing from the results of this penellian it is necessary to improving the quality of administrative services at the Department of Population and demography Civil Bitung City , among others, to improve coordination with related agencies. Keywords: demographic policy administration services. mengamanatkan
PENDAHULUAN
kepada
negara
untuk
Penyelenggaraan pelayanan publik
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
merupakan upaya negara untuk memenuhi
negara demi kesejahteraannya, sehingga
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap
efektivitas
warga negara atas barang, jasa, dan
sangat ditentukan oleh baik buruknya
pelayanan administrasi yang disediakan
penyelenggaraan pelayanan publik.
oleh
penyelenggara
publik.Undang-Undang
pelayanan Dasar
1945
suatu
sistem
pemerintahan
Penduduk merupakan bagian yang sangat
esensial
dalam
pembangunan
bangsa
maupun
pembangunan
daerah,
karena
potensi
pembangunan.
penduduk
suatu
menyederhanakan
pemahaman
konsep
merupakan
suatu implementasi kebijakan. Terdapat
penduduk
banyak model yang dapat dipakai untuk
diberdayakan maka akan mampu dijadikan
menganalisis kebijakan, dan salah satu
faktor
percepatan
model yang peneliti kemukakan dalam
pembangunan dan membentuk penduduk
penulisan ini adalah model implementasi
sebagai
yang dikemukakan oleh George Edward III
pendorong
model
Jika
bagi
potensi
pembangunan,
sudah tentu harus diberikan ruang gerak
(1980:1).
pemberdayaan. Namun untuk memulainya
George Edward III (1980:1) melihat
maka harus diawali dengan diketahuinya
implementasi
kebijakan
sebagai
suatu
jumlah dan struktur penduduk itu sendiri.
proses yang dinamis, dimana terdapat
Untuk mengetahui struktur dan
banyak faktor yang saling berinteraksi dan
jumlah penduduk maka harus dicarikan
mempengaruhi implementasi kebijakan.
suatu format metode yang tepat agar suatu
Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan
wilayah
guna mengetahui bagaimana pengaruh
dapat
memperoleh
data
kependudukan yang benar-benar dapat
faktor-faktor
dipertanggung
kebenaran
implementasi. Oleh karena itu George
memperoleh
Edward III menegaskan bahwa dalam studi
jawabkan
datanya.Sedangkan keakuratan
data
untuk
penduduk
dan
pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan
pembangunan
kependudukan
dan
pelaporan
pencatatan
dan
impelementasi
data
terlebih
terhadap
dahulu
harus
diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: 1. Apakah yang menjadi prasyarat
database
menata
tersebut
bagi implementasi kebijakan?
sistem
2. Apakah yang menjadi faktor utama
hasil
dalam keberhasilan implementasi
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
kebijakan?
Untuk mengkaji lebih baik suatu
Sebagai
implementasi
implementasi kebijakan publik maka perlu
peraturan
diketahui variabel dan faktor-faktor yang
Administrasi
mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan
maka Pemerintah Kota Bitung menindak
suatu
lanjuti
model
kebijakan
guna
perundang-undangan
dari
dengan
Kependudukan
menerbitkan
tentang tersebut,
Peraturan
Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2007
Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi,
tentang
antara lain adalah pelaksanaan pendaftaran,
Penyelenggaraan
Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota
pencatatan,
Bitung, dan Peraturan Daerah Kota Bitung
dokumen kependudukan yang meliputi
6
Kartu
Tahun
2007
tentang
Retribusi
penelitian
Keluarga
dan
(KK),
Kartu
Penduduk
di Kota Bitung, dan kemudian Peraturan
Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Dengan
Surat
Tanda
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Walikota Bitung Nomor Nomor 24 Tahun
(KTP),
penerbitan
Keterangan
kebijakan
tentang maka
2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
administrasi
kependudukan
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
diharapkan
proses
Catatan Sipil Kota Bitung, Keputusan
pelayanan
administrasi
Walikota Bitung Nomor 62 dan 63 Tahun
dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip
2008 tentang Pendelegasian Wewenang
kualitas pelayanan publik yang prima yaitu
Walikota Bitung kepada Kepala Dinas
cepat, tepat, dan akurat. Namun dalam
Kependudukan dan Catatan Sipil Untuk
kenyataannya, berdasarkan hasil prasurvei
Menandatangani KTP dan Kartu Keluarga
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
bagi penduduk di Kota Bitung.
Sipil Kota Bitung diperoleh beberapa
Di
Kota
penyelenggara
Bitung,
pelayanan
kependudukan
instansi administrasi
adalah
Kependudukan
dan
Pencatatan
penyelenggaraan kependudukan
indikasi yang dapat menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan
pelayanan
Dinas
administrasi kependudukan sebagaimana
Sipil.
amanat
peraturan
perundang-undangan
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
tersebut di atas belum dapat memberikan
Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2008,
hasil yang maksimal, baik dalam hal
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun
mempunyai
dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam
walikota
tugas dalam
pokok
membantu
menyelenggarakan
pemberian
pelayanan
pendaftaran
sebagian urusan pemerintahan di bidang
penduduk dan pencatatan sipil, masih dapat
kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam
ditemui
melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas
persyaratan
Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota
pelayanan
beberapa
kelemahan
teknik yang
dan
masih
seperti
administrasi memberatkan
masyarakat, prosedur dan mekamisme
berlandaskan fenomenologi dan paradigma
pelayanan
waktu
konstruktivisme dalam mengembangkan
penyelesaian produk pelayanan tidak sesuai
ilmu pengetahuan. (dalam Yanuar Ikbal
dengan waktu yang sudah ditentukan.
2012:146)
Dokumen kependudukan (KK, KTP, Surat
kualitatif
Keterangan Kependudukan dan Pencatatan
alamiah, menggunakan manusia sebagai
Sipil, Akta Pencatatan Sipil seperti Akta
instrumen utama, menggunakan metode
Kelahiran,
Akta
kualitatif (pengamatan, wawancara, atau
Perceraian, Akta Kematian, dan lainnya)
studi dokumen) untuk menjaring data,
yang diterbitkan juga masih sering ada
menganalisis data secara deskriptif, lebih
kesalahan
mementingkan
terkesan
Akta
seperti
rumit,
Perkawinan,
kesalahan
penulisan
identitas, nomor dan sebagainya).
Karateristik yaitu:
pendekatan
menggunakan
proses
daripada
latar
hasil,
membatasi masalah penelitian berdasarkan
Akan tetapi sejauh mana kebenaran
fokus, menggunakan kriteria tersendiri
permasalahan hasil prasurvei tersebut tentu
untuk memvalidasi data, menggunakan
masih harus dikaji dan dibuktikan melalui
desain sementara (yang dapat disesuaikan
data empiric hasil penelitian. Hal inilah
dengan kenyataan di lapangan), dan hasil
yang antara lain mendorong penulis untuk
penelitian dirundingkan dan disepakati
melakukan
penelitian
tentang
bersama oleh manusia yang dijadikan
“Implementasi
Kebijakan
Pelayanan
sebagai sumber data. (Moleong dalam
di
Yanuar Ikbal 2012:146)
Administrasi
Kependudukan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung”.
Fokus
METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptifMetode
implementasi
penelitian kebijakan
ini
adalah pelayanan
administrasi kependudukan, yang meliputi
A. Jenis Penelitian
kualitatif.
B. Fokus Penelitian
penelitian kualitatif
merupakan pendekatan penelitian yang
“pelayanan pendaftaran penduduk”, dan “pelayanan pencatatan sipil” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturanperaturan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan pelayanan “pendaftaran penduduk”
adalah
pelayanan
teknis
administrasi
kependudukan yang meliputi pendaftaran
Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang data primer.
penduduk, pendaftaran mutasi penduduk
Adapun sumber data (informan)
(pindah datang), pemberian nomor induk
dalam penelitian ini diambil dari dua unsur
kependudukan
yaitu : unsur penyelenggara/pelaksana
(NIK),
dan
penerbitan
dokumen kependudukan (KK, KTP, Surat
kebijakan
Keterangan
kependudukan, yakni
Kependudukan).
Yang
pelayanan
administrasi pegawai Dinas
dimaksud dengan pelayanan “pencatatan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
sipil” adalah pelayanan teknis pencatatan
Bitung, dan unsur penerima/pengguna jasa
peristiwa
penting
pelayanan yakni masyarakat umum.
seseorang
yang
kematian,
yang
diamali
meliputi
perkawinan,
oleh
kelahiran,
Sumber data (informan) dari unsur
perceraian,
aparatur/pegawai Dinas Kependudukan dan
pengangkatan anak, pengesahan/pengakuan
Pencatatan
anak; serta penerbitan akta pencatatan sipil
diwawancarai
(akta kelahiran, akta perkawinan, akta
(Sembilan)
perceraian, akta pengangkatan anak, akta
masyarakat adalah sebanyak 4 (empat)
pengakuan/pengesahan
akta
orang. Dengan demikian jumlah seluruh
keterangan pencatatan
sumber data (informan) dalam penelitian
kematian,
surat
anak,
Sipil
yang
adalah orang;
sempat
sebanyak
sedangkan
9
unsur
sipil).
ini adalah sebanyak 13 orang.
C. Sumber Data (Informan)
A. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Data
yang
dikumpulkan
dan
Dalam penelitian kualitatif ini maka
dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. meliputi data primer dan data sekunder. Selain data primer, juga dikumpulkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti daftar nominatif pegawai, laporan akuntabilitas kinerja, dan lainnya.
peneliti
merupakan instrumen utama.
Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu
pengamatan,
wawancara,
atau
penelaahan dokumen (Moleong dalam
bahwa analisis data kualitatif adalah upaya
Yanuar Ikbal 2012:146)
yang dilakukan dengan jalan bekerja
Adapun
metode/teknik
dengan data,
mengorganisasikan data,
pengumpulan data yang digunakan dalam
memilah-milah data menjadi satuan-satuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
yang dapat dikelola, mensistesiskan data,
1. Wawancara
(Interview).
Metode/
mencari
dan
menemukan
pola-pola,
teknik wawancara ini digunakan untuk
menemukan apa yang penting dan apa yang
memperoleh
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
informan.
data Dalam
primer
dari
wawancara
ini
digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. 2. Pengamatan
(Observasi).
Metode/
diceritakan kepada orang lain. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Hasil
teknik observasi ini digunakan untuk mengamati
secara
peristiwa/fenomena
langsung
yang
menjadi
penelitian
mengungkapkan implementasi
di
atas
telah
tentang
bagaimana
kebijakan
pelayanan
fokus penelitian. Data hasil observasi
pendaftaran
akan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
melengkapi
data
hasil
Bitung.
wawancara.
penduduk
Berdasarkan
di
hasil
Dinas
wawancara
3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini
dengan para informan menunjukkan bahwa
digunakan untuk memperoleh data
pelayanan pendaftaran penduduk sudah
sekunder yaitu data yang telah terolah
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
atau tersedia di lokasi penelitian yakni
dengan apa yang telah ditetapkan dalam
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
peraturan
Sipil Kota Bitung.
berlaku.
perundang-undangan
yang
Salah satu pelayanan pendaftaran B. Teknik Analisis Data Teknik
analisis
penduduk yang sudah dapat dilaksanakan data
yang
dengan
baik
adalah
pemberian
dan
digunakan dalam penelitian ini adalah
penerbitan Nomor Induk Kependudukan
analisis data kualitatif. Menurut Bogdan
(NIK). Nomor Induk Kependudukan (NIK)
dan Biklen (dalam Yanuar Ikbal 2012: )
adalah nomor identitas penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal dan
waktu. Produk pelayanan juga masih sering
melekat pada seseorang yang terdaftar
ada kesalahan. Walaupun demikian, secara
sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku
keseluruhan
seumur
implementasi
hidup
dan
selamanya,
yang
menunjukkan
bahwa
kebijakan
pelayanan
diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan
kependudukan pada bidang “pendaftaran
oleh instansi pelaksana kepada setiap
penduduk” pada Dinas Kependudukan dan
penduduk.
Sedangkan Kartu Keluarga
Catatan Sipil Kota Bitung sudah memenuhi
(KK) adalah kartu identitas keluarga yang
kriteria suatu pelayanan publik yang prima
memuat data tentang nama, susunan dan
namun belum maksimal.
hubungan dalam keluarga, serta identitas
2. Pelayanan Pencatatan Sipil
anggota keluarga (UU.No,23 Tahun 2006).
Pencatatan Sipil adalah pencatatan
Oleh karena itu peneribitan NIK dan
“peristiwa penting” yang dialami oleh
pemberian Nomor KK harus dilakukan
seseorang dalam registrasi Pencatatan
dengan baik dan benar sesuai kebijakan
Sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa
yang
Penting adalah kejadian yang dialami
ditetapkan
oleh
pemerintah.
Pemberian NIK dan KK ini dilakukan
oleh
setelah penduduk mencatatkan biodata
kematian,
yang diawali dengan pengisian formulir
perceraian, pengakuan anak, pengesahan
biodata di kelurahan secara benar. Semua
anak, pengangkatan anak, perubahan
penduduk
nama
Kota
Bitung
yang
telah
mencatatkan biodata pada kelurahan telah diterbitkan NIK dan KK. Hasil
wawancara
seseorang
meliputi
lahir
dan
mati,
kelahiran, perkawinan,
perubahan
status
kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukkan
sebagaimana
terungkap
dari
hasil
bahwa dilihat dari ketiga kriteria pelayanan
wawancara di atas memberikan gambaran
publik yang prima tersebut, nampaknya
bahwa pelayanan Pencatatan Sipil pada
implementasi
pendaftaran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
penduduk di Dinas Kependudukan dan
Kota Bitung sudah dapat dilaksanakan
Pencatatan Sipil Kota Bitung masih belum
dengan baik sesuai ketentuan peraturan
maksimal. Pemberian dan penyelesaian
perundang-undangan
produk pelayanan masih sering tidak tepat
Administrasi
pelayanan
yang
pencatatan
berlaku. kelahiran,
kematian,
perkawinan,
perceraian,
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
pengangkatan anak, dan pengesahan/
Sipil, dan Peraturan Daerah Kota Bitung
pengakuan anak, pada umumnya telah
Nomor
dapat dilakukan dengan baik. Demikian
Penyelenggaraan Retribusi Pendaftaran
pula,
penerbitan akta-akta peristiwa-
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota
peristiwa penting kependudukan dan
Bitung; dan Peraturan Walikota Bitung
catatan sipil seperti Akta Kelahiran, Akta
Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian
Kematian, Akta Pengangkatan Anak,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Akta Pengakuan/Pengesahan anak, pada
Bitung.
umumnya
telah dapat dilaksanakan
dengan baik.
6
Tahun
2007
tentang
Walaupun implementasi pelayanan bidang pencatatan sipil tersebut telah
Hasil
penelitian
dapat
dapat dilaksanakan dengan baik sesuai
bahwa
implementasi
ketentuan peraturan perundang-undangan,
administrasi
kependudukan
namun dari hasil wawancara terungkap
pada bidang “Pelayanan Pencatatan Sipil”
masih terdapat kelemahan dilihat dari
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
kriteria pelayanan publik yang prima.
Kota Bitung telah sesuai dengan arah
Beberapa kelemahan tersebut antara lain
kebijakan
yang
dalam
adalah pada aspek kecepatan pelayanan,
peraturan
perundang-undangan
yaitu
ketepatan pelayanan, dan akurat produk
menunjukkan pelayanan
tersebut
ditetapkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
pelayanan.
tentang
Kependudukan;
seringkali masih berjalan lambat dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
tidak selesai pada waktu yang telah
2007 tentang Pelaksanaan UU No.23
ditentukan. Produk pelayanan seperti
Tahun 2006, Peraturan Presiden RI
akta-akta
Nomor
tentang
kependudukan juga seringkali masih ada
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
kesalahan. Namun secara keseluruhan
Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan
hasil penelitian ini dapat menunjukkan
Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun
bahwa
2008
pencatatan sipil di Dinas Kependudukan
Administrasi
25
Tahun
tentang
2008
Penyelenggaraan
Implementasi
peristiwa
implementasi
pelayanan
penting
pelayanan
dan Catatan Sipil
sudah memenuhi
2. Pelayanan
Pencatatan
Sipil
yang
kriteria suatu pelayanan publik yang
mencakup pencatatan dan penerbitan
prima namun belum maksimal.
akta-akta peristiwa-peristiwa penting kependudukan (akta kelahiran, akta
KESIMPULAN DAN SARAN
kematian,
A. Kesimpulan
kebijakan
administrasi
perkawinan,
akta
perceraian, akta pengangkatan anak,
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi
akta
kependudukan
akta pengakuan/penegesahan anak),
pelayanan
pada
di
diimplementasikan dengan baik dan
Dinas
umumnya
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
benar
Bitung,
perundang-undangan,
ditarik kesimpulan sebagai
sesuai
sudah
ketentuan
dapat
peraturan
namun
juga
belum maksimal dilihat dari kualitas
berikut : 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mencakup pendaftaran dan pencatatan administrasi
penduduk,
pemberian
Nomor Induk Kependudukan (NIK),
pelayanan
seperti
pelayanan, ketepatan pelayanan, dan akurasi produk pelayanan. B. Saran Implementasi kebijakan pelayanan
penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
administrasi
kependudukan
Penduduk),
dan
pendaftaran
penduduk
keterangan
Kependudukan
pemberian
Surat
kecepatan
dan
(pelayanan pelayanan
(Surat-
pencatatan sipil) di Dinas Kependudukan
Surat Keterangan Mutasi Penduduk),
dan Catatan Sipil Kota Bitung, walaupun
pada
dapat
sudah menunjukkan kualitas pelayanan
dilaksanakan dengan baik dan benar
yang baik namun masih perlu ditingkatkan.
sesuai ketentuan peraturan perundang-
Untuk
undangan, namun belum maksimal
merekomendasikan beberapa hal yang
dilihat dari kualitas pelayanan seperti
perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :
umumnya
kecepatan
dan
sudah
ketepatan
waktu
1. Dalam
itu,
penelitian
implementasi
ini
kebijakan
penyelesian pelayanan dan akurasi
pelayanan “Pendaftaran Penduduk”,
produk pelayanan.
Bagian meningkatkan
Pendaftaran kerjasama
perlu dan
koordinasi
dengan
instansi-instansi
maupun pencatatan sipil. Dalam hal
terkait yaitu pemerintah kelurahan dan
itu, pihak Dinas kependudukan dan
pemerintah kecamatan.
Catatan Sipil Kota Bitung dapat
diperlukan
Ini
untuk
kesalahan
data
kependudukan keterangan
sangat
menghindari
dalam (KK,
KTP,
surat
kependudukan)
kerja
sama
dengan
pemerintah kelurahan.
dokumen
DAFTAR PUSTAKA
yang Abdulwahab,Solichin.,2008.,Analisis
diterbitkan. 2. Dalam
melakukan
implementasi
Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke
kebijakan
pelayanan “Pencatatan Sipil”, Bagian
Implementasi
Pencatatan
Negara.,Jakarta.,Bumi Aksara.
perlu
meningkatkan
koordinasi dengan instansi terkait terutama
dengan
Edward III, George C.,1980.,Implementing
Pemerintah
Public
Kelurahan/Kecamatan, Kantor Urusan Agama
Kecamatan,
Pengadilan
terjadi
Washington.,
Congressional Quarterly.,Inc.
Negeri,
Gordon,George
kesalahan
atau
J.,1986.,
Public
Administration in America., New
dan
York:St.Martin Press.
Kepolisian. Ini sangat penting agar tidak
Policy,
Kantor
Kementerian Agama Kota, Pengadilan Agama,
Kebijaksanaan
Grindle,Merilee
S.,1980.,Politics
and
permasalahan dalam penerbitan Akta
Policy Implementation in the Third
Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta
World.,New
Kematian, Akta Perkawinan, Akta
University Press.
Perceraian, Akta Pengangkatan Anak,
Jersey:Princetown
Ikbal,Yanuar.,2012.,Metode
Akta Pengakuan/Pengesahan Anak,
Sosial
dan surat-surat keterangan pencatatan
Penelitian
Kualitatif.,Bandung:Refika
Aditama
sipil). 3. Diperlukan sosialisasi secara kontinue kepada administrasi mengenai
masyarakat
tentang
kependudukan, pendaftaran
baik
penduduk
Inu
Kencana
Syafiie,Djamaluddin
Tandjung,Supardan Modeong.,1999.,Ilmu
Administrasi
Publik.,Jakarta:Rineka Cipta.
Islamy,I.M.,1984.,Prinsip-Prinsip Perumusan
Said Zainal Abidin,Ph.D.,2004.,Kebijakan
Kebijakan
Negara.,Jakarta:Bumi Aksara.
Sampara
Kebijakan
Negara.,Jakarta:Sinar Grafika J.S.Badudu,Sutan
Pancur
Siwah.,Jakarta
Islamy,I.M.,2000.,Prinsip-Prinsip Perumusan
Publik.,Yayasan
Lukman.,2000.,Manajemen
Kualitas
Pelayanan.,Jakarta:STIA
LAN Press.
Mohammad
Surjadi,H, 2009., Pengembangan Kinerja
Zain.,2001.,Kamus Umum Bahasa
Pelayanan Publik, Bandung, Rafika
Indonesia.,
Aditama.
Jakarta:Pustaka
Sinar
Harapan.
Sumber-sumber lainnya (Dokumen):
Keban,Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis
Administrasi
Publik
Konsep,Teori
:
Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Isu.,Yogyakarta:Gaya Media.
tentang Administrasi Kependudukan. Kurniawan,Agung. Pelayanan
2005.
Transformasi
Publik.,
Yogyakarta.,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Pembaruan.
Undang Nomor 23 Tahun 2006 M.
Solly
Lubis.
2007.
Kebijakan
tentang Administrasi Kependudukan.
Publik.,Bandung:Mandar Maju. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun Miles,M.B
dan
Huberman
A.Michael.,1992.,Analisis
Data
Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk
dan
Pencatatan Sipil.
Baru.,Jakarta:UI Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5
Press.
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Moleong,Lexy
J.,2004.,Metodologi
Penelitian Kualitatif.,Bandung:Remaja Karya.
Pendaftaran
Penduduk
Pencatatan Sipil di Kota Bitung. Rosda
dan
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun
2007
Pendaftaran
tentang
Retribusi
Penduduk
dan
Pencatatan Sipil di Kota Bitung. Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan
Tata
KerjaDinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung.
