SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2015
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
KATA PENGANTAR Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan peraturan pelaksanaannya serta kebijakan baru di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Maka perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi terhadap masalah administrasi kependudukan dan kebijakan kependudukan baik tingkat pusat maupun tingkat Kabupaten kepada penduduk Sosialisasi administrasi kependudukan sangat penting, mengingat bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjar belum mengetahui dan memahami Undang – Undang tentang Administrasi Kependudukan, untuk aparat pelaksana baik di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat kecamatan belum mempunyai persepsi yang sama mengenai administrasi kependudukan. Sehingga perlu mendapat pembekalan tentang Administrasi Kependudukan. Adanya aspirasi masyarakat terhadap penyelesaian secara tuntas terhadap permasalahan antara lain :
1
1.
Perbedaan data identitas tunggal penduduk terkait nama dan tempat tanggal lahir serta nama orang tua yang tercetak pada dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dengan dokumen yang diterbitkan instansi terkait seperti buku/surat nikah oleh KUA/Kemenag, Ijazah oleh sekolah/diknas dan passpor oleh imigrasi. Fakta yang terjadi masyarakat masih kebingungan karena belum memperoleh jawaban yang memuaskan dan mengeluhkan ketidakjelasan penyelesaian masalah secara tuntas dari pihak/instansi terkait tersebut. 2. Permasalahan layanan lainnya terkait dokumen kependudukan yang dijadikan persyaratan/data dukung untuk mengakses layanan dokumen dari instansi/skpd/pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diatas khususnya perbedaan identitas tunggal penduduk terkait nama dan tempat tanggal lahir serta nama orang tua pada dokumen yang dimiliki penduduk baik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, buku nikah oleh KUA/Kemenag dan Ijazah oleh sekolah/Disdik, diharapkan melalui forum koordinasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan ini dapat menghasilkan komitmen, kesepakatan dan keputusan bersama terkait permasalahan tersebut diatas yang selanjutnya dapat dipedomani penduduk dan semua pihak, sehingga tidak membingungkan masyarakat lagi.
2
Dengan sosialisasi administrasi kependudukan ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dalam memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan. Disamping itu sosialisasi administrasi kependudukan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan inefisiensi dalam pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang apabila berhasil akan meningkatkan kesadaran penduduk akan tertib adminitrasi kependudukan. Untuk mendukung sosialisasi administrasi kependudukan maka disusun sebuah buku “Bahan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan”. Sebagai penduan dan pedoman aparat pelaksana dan masyarakat dibidang kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Ttd SAFRIN NOOR, S.H., M.H. NIP. 19640909 199203 1 013 3
PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Adanya Undang-Undang baru sebagai perubahan atas UU No 23 Th 2006 yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Masih banyak penduduk yang sudah berusia wajib KTP namun belum memiliki KTP atau masih banyak penduduk yang tinggal di Kabupaten Banjar namun KTP yang dimilikinya beralamat di Kota/kabupaten lain; Masih banyak penduduk yang tidak mau melaporkan kepindahannya dari daerah asal, sehingga pada saat pindah tidak memiliki surat keterangan pindah; Masih banyak penduduk yang belum mau/enggan melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka belum memiliki akta-akta catatan sipil; Memberikan kepastian atas kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal penduduk; Untuk mencegah adanya kepemilikan KK dan KTP ganda; Pemerintah Kabupaten Banjar memerlukan data penduduk yang valid, yang direkam dalam database kependudukan. 4
B. DASAR HUKUM 1. 2.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
C. ARAH DAN TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Arah: o Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional ; o Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; o Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; o Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan o Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. 5
Tujuan o o o
o o
Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk ; Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
6
D. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Setiap penduduk berHak untuk memperoleh : o o o o o o
Dokumen kependudukan ; Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk ; Perlindungan atas data pribadi ; Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ; Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
Setiap penduduk ber KEWAJIBAN : o Untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; 7
E.
PENGETAHUAN UMUM 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendafttran penduduk,Pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia 3. WNI (Warga Negara Indonesia) adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia
8
SINKRONISASI KEBIJAKAN TERKAIT PENCATUMAN IDENTITAS PADA BUKU NIKAH DENGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DIMILIKI Kementrian Agama DASAR HUKUM TENTANG KAWIN
A.
UU No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP No 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Depertmen Agama Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya NR di Luar KUA Kecamatan 9
KEWAJIBAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
B.
Menurut UU no.24 thn 2013 ttg administrasi kependudukan pasal 8 ayat 1 dan 2: Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan. Caranya : 1. Mendaftarkan 2. Memberikan Pelayanan 3. Mendokumentasikan 4. Merahasiakan dan Mengamankan 5. Memverifikasi dan Validasi Data
PETUGAS PENCATAT PERKAWINAN 1.
PPN yaitu petugas pencatan perkawinan yang diangkat oleh menteri agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama. 10
2.
TATA CARA PENDAFTARAN PERNIKAHAN
C. 1. 2. 3. 4. D.
P3N yaitu pembantu pegawai pencatat nikah yang juga diangkat oleh menteri agama dan bertugas di desa atau kelurahan.
Masyarakat yang akan menikah harus terlebih dahulu memberitahukan kehendak nikah berdasarkan PMA no 11 Tahun 2007 Pasal 5 Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan harus melengkapi persyaratan. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua mempelai tidak melewati CALO Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah
PERLENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN NIKAH
Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya (N1,N2 &N7) Persetujuan kedua calon mempelai (N3) Surat keterangan tentang orang tua (N4) 11
Izin orang tua atau wali bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun (N5) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir Kartu tanda penduduk Ijazah ( tambahan ) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI; Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang; Akta Cerai dari Pengadilan bagi yang telah bercerai Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda (N6) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
12
PEMERIKSAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN PENULISAN DATA PERNIKAHAN
E.
PEMERIKSAAN NIKAH Setiap calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah harus diperiksa untuk memastikan tidak ada halangan dalam hukum fositif dan munakahat. Diberikan penasehatan perkawinan oleh Badan penasehatan perselisihan perlestarian perkawinan sebagai bekal berumah tangga. PERBAIKAN DAN PERUBAHAN PENULISAN DATA PERNIKAHAN
PMA No.11 Tahun 2007 Pasal 34 menyatakan: Ayat 1 : Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan diberi stempel KUA Ayat 2 : Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. 13
F.
BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN CARA PENYETORAN
BIAYA PENCATATAN NIKAH Pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja atau di luar jam kerja dikenakan biaya Rp. 600.000, Pelaksanaan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja tidak dikenakan biaya atau gratis Rp. 0,CARA PENYETORAN DI BANK Nomor Rekening BRI 0230-01002788-30-4 Nama/Pemilik Rekening: Bendahara Penerimaan PNBP NR Kementerian Agama RI. Nama dan Alamat Penyetor Keterangan/Berita /remaks/Validasi: diisi dengan nama calon pengantin/ nama KUA kecamatan /kemenag Kab/Kota/ nama Provinsi.. Contoh: Ismail-Annisa/Martapura Kota/Banjar/Kal-Sel. 14
G.
TATA CARA MENGURUS ADMINISTRASI PERNIKAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Mengurus Surat Pengantar Nikah dari RT/RW (Surat N1 – N7) Melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan imunisasi bagi Calon Pengantin Wanita Mengurus Surat Keterangan Kesahatan di Puskesmas Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Fotocopy ijazah Fotocopy Akta Kelahiran Persyaratan Tambahan Bagi Calon Pengantin dibawah umur, calon pengantin yang tidak memiliki Akta Cerai, atau Calon Pengantin yang ingin berpoligami, maka diharuskan untuk melakukan sidang terlebih dahulu di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Surat Izin Bagi Anggota POLRI/TNI, maka harus mendapatkan Surat Izin dari pimpinan Bagi Warga Negara Asing (WNA), MAKA HARUS MEMBUAT Surat Keterangan dari Kedutaan bagi WNA. Mendaftarkan pernikahan dengan membawa persyaratan – persyaratan di atas. 15
PROSES PENULISAN IJAZAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Dinas Pendidikan Kab.Banjar A.
ATURAN DAN DASAR HUKUM
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminduk PP 32 tahun 2013 tentang SNP Permendikbud 29 tahun 2014 tentang legalisir Ijazah dan Penerbitan Srt Ket Pengganti Ijazah Surat Kepala Balitbang Kemdikbud RI nomor : 7396/H/TU/ 2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Petunjuk teknis Penulisan Ijazah Tahun Pelajaran 2013/2014 16
B.
PENGERTIAN
Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 89 1. Pencapaian Kompetensi Akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau Sertifikat Kompetensi 2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. 3. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi: 17
a) Identitas Peserta Didik b) Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya c) Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan: d) Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan
C.
DATA YANG DIGUNAKAN DALAM IJAZAH
D.
Nama pada Akta Kelahiran Tempat dan Tanggal Lahir Nama Orang Tua sesuai Akta Kelahiran
PEDOMAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 1.
PETUNJUK UMUM 18
a)
Ijazah untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah diakreditasi, sedang ijazah untuk Paket A, Paket B, dan Paket C oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b)
Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang
c)
Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, diisi oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah
d) e)
Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C diisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
f)
Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko yang baru
g)
Ijazah yang salah dalam pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang serta dimusnakan
Ijazah ditulis tangan dengan tulisan huruf yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
19
dengan berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK serta dinas kabupaten/kota untuk ijazah Paket A, Paket B, dan Paket Cyang disaksikan oleh pihak kepolisian
h)
Jika terdapat sisa blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK di sekolah, Kepala Sekolah mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotadengan disertai berita acara yang ditanda-tangani oleh kepala sekolah disaksikan oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan
i)
Jika terdapat sisa blangko ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C di kabupaten/kota, Dinas Kabupaten/Kota mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan berita acara yang di tandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan dan disaksikan oleh pihak kepolisian
j)
Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2015 dengan berita acara pemusnahan disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian
k)
Berita acara pemusnahan harus dilaporkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat (Balitbang Kemdikbud). 20
l)
m) n)
Bagi siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan atau satuan pendidikan yang menerbitkan dapat mengirimkan Ijazah tersebut ke satuan pendidikan/Dinas Pendidikan yang berdekatan dengan domisili siswa tersebut. Ijazah dikirim melalui Pos Tercatat dan terjamin tidak hilang, tidak rusak, dan dapat diterima oleh siswa yang bersangkutan. Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun Pengisian ijazah menggunakan tata penulisan Bahasa Indonesia yang baku dan benar.
2. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN DEPAN 1)
Pengisian kepala sekolah adalah nama sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur 2) Pengisian nama pemilik ijazah menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut: a. SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan 21
b.
SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya. 3) Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah sebagai berikut: a. SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan; b. SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya. 4) Pengisian nama orang tua/wali pemilik ijazah sebagai berikut: a. SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan; b. SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya 22
c.
Wali dituliskan bila pemilik ijazah menjadi tanggungjawab pihak tertentu dalam kelangsungan hidup atau pelaksanaan pendidikannya. Nama wali dituliskan sesuai dengan dokumen kelahiran/identitas yang sah sesuai peraturan perundangan. 5) Pengisian no induk siswa pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa pada suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk. 6) Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa nasional yang tercantum pada buku induk. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu 3 (tiga) digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan 7 (tujuh) digit akhir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kemdikbud. 7) Pengisian nomor peserta Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1(satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2(dua) digit berisi informasi tahun, 2(dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2(dua) digit berisi informasi kode kabupaten/kota, 3(tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3(tiga) digit berisi informasi kode urut peserta, dan 1(satu) digit berisi informasi validasi. Untuk Ijazah SD dan SDLB pengisian nomor peserta ujian sekolah ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
23
Contoh:
SD SMP SMA SMK
ditentukan setiap provinsi atau kabupaten/kota 2-15-01-04-294-193-6 3-15-02-21-428-215-2 4-15-02-21-428-215-2
8) Pengisian sekolah asal pemilik ijazah adalah sekolah tempat pemilik ijazah menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan peserta didik tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, Ijazah diterbitkan satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 9) Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan ijazah sebagai berikut: a. Untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. b. Untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri SD, SMP dan SMA adalah nama kota negara tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan 24
menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. 10) Pengisian nama kepala sekolah adalah nama kepala sekolah satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan kepala sekolah yang bukan pegawai negeri sipil diisi satu buah garis/strip (-). Bila kepala sekolah masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) mengacu pada surat BSNP Nomor: 0004/SDAR/BSNP/IV/2012 tanggal 19 April 2012, sebagai berikut: a. ijazah dapat ditandatangani oleh Plt Kepala Sekolah dan memiliki jabatan fungsional guru, dan diberikan mandat oleh Bupati/Walikota; b. bila Plt Kepala Sekolah tidak memiliki jabatan fungsional guru maka Bupati/Walikota dapat menunjuk Wakil Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, dengan memberi surat mandat. 11) Stempel atau cap yang digunakan adalah stempel sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. 12) Pasfoto adalah pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik ijazah serta stempel menyentuh pasfoto.
25
13) Nomor ijazah adalah sistem pengkodean pemilik ijazah yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri –DN atau luar negeri –LN dan kode provinsi), kode jenjang pendidikan, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik ijazah. a. Kode Penerbitan untuk Provinsi Kalimantan Selatan adalah DN-15 b. Kode jenjang pendidikan meliputi: D = Pendidikan Dasar M = Pendidikan Menengah c. Jenis satuan pendidikan, meliputi: Dd = SD Ddb = SDLB Dl = SMP Dlb = SMPLB Ma = SMA Mab = SMALB Mk = SMK d. Nomor seri pemilik ijazah terdiri atas tujuh digit angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999 untuk setiap provinsi.
26
3. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN BELAKANG 1) Pengisian nama pemilik Ijazah menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut: a. SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan; b. SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya. 2) Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah sebagai berikut: a. SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan; b. SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya. 3) Pengisian no induk siswa pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa pada suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk. 27
4) Pengisian nomor induk nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor induk siswa yang tercantum pada buku induk. Nomor induk nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan tujuh digit ahir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kemdikbud. 5) Pengisian Nilai Rata-Rata Rapor: a. SD dan SDLB, adalah rata-rata nilai dari semester 7, 8, 9, 10, dan 11 b. SMP dan SMPLB, adalah rata-rata nilai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5 c. SMA, SMALB, dan SMK, adalah rata-rata nilai dari semester 3, 4, dan 5 d. Bagi SMA yang menggunakan sistem SKS, adalah rata-rata nilai dari semester 1 sampai dengan 5 6) Pengisian Nilai Ujian Sekolah adalah nilai hasil ujian tiap mata pelajaran yang diselenggarakan sekolah. 7) Pengisian Nilai Sekolah sebagai berikut: a. Untuk SD dan SDLB adalah gabungan nilai rata-rata rapor dengan nilai ujian sekolah yang perbandingannya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Untuk SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK adalah nilai gabungan rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah dengan perbandingan antara 50% sampai dengan 70% untuk rata-rata 28
8) 9) 10) 11)
Rapor dan antara 30% sampai dengan 50% untuk ujian sekolah. Perbandingan ini ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengisian Nilai Rata-rata Rapor, Nilai Ujian Sekolah, Nilai Sekolah untuk SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK dengan rentang nilai 0 -100 dengan satu desimal di belakang koma. Pengisian rentang nilai dan digit di belakang koma untuk Nilai Rata--rata Rapor, Nilai Ujian Sekolah, dan Nilai Sekolah di SD dan SDLB ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Khusus untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan daftar mata pelajaran dan petunjuk penulisan yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMK. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan Ijazah sebagai berikut: a. Untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. b. Untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri SD, SMP, dan SMA adalah nama kota negara tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan. 29
12) Pengisian nama kepala sekolah adalah kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing dan dibubuhkan tanda tangan bagi kepala sekolah yang pegawai negeri sipil diisi garis/strip (-) 13) Stempel yang digunakan adalah stempel sekolah satuan pendidikan masing-masing sesuai nomenklatur.
E.
HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pasal 2 Permendikbud No.29 Tahun 2014 tentang Legalisir Ijazah atau Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Ayat 6 : Pengesahan fotokopi ijazah/STTB (Legalisir Ijazah) dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. Ayat 9 : Pengesahan fotokopi ijazah/STTB (Legalisir Ijazah) yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas 30
Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili. Ayat 10 : Pengesahan fotokopi ijazah/STTB (Legalisir Ijazah) yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
31
PENDAFTARAN PENDUDUK A.
TUGAS BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas antara lain : Merencanakan, mengatur, dan mengawasi terselenggaranya pelayanan teknis dan administrasi pendaftaran penduduk meliputi: 1. Pencatatan biodata penduduk 2. Pencatatan dan pendataan penduduk rentan 3. Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas \9KK, KTP, SKTT, dll) serta Surat Keterangan Kependudukan.
32
B.
DASAR HUKUM • • • • • • •
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penenerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Admistrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar. 33
C.
PENGERTIAN
Admistrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Admistrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendududuk dan Pencatatan Sipil. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 34
Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Fungsi dan Kegunaan KTP Elektronik : 1. Sebagai identitas jati diri 2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; 4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.
Penduduk Nonpermanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya, yang berbeda dengan alamat KTP el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap 35
Elemen Data dalam KTP el ada 14 item ( NIK, Nama, TTL, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Foto, Masa Berlaku, Tepat dan dikeluarkannya KTP el dan Tanda Tangan pemilik KTP el) yang dinamai dengan : a) Data Statis adalah data yang bersifat tetap b) Data Dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk di prediksi karena sifatnya dapat berubah
INFORMASI TERKAIT PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KTP ELEKTRONIK
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Taun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara nasional antara lain disebutkan bahwa “ KTP Non Elektronik paling lambat berlaku sampai 31 Desember 2014”.
KTP Elektronik selanjutnya disingkat KTP el bukan e-KTP. KTP el efektif berlaku 1 Januari 2015 , jadi KTP non elektronik/SIAK tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP el sampai dengan 31 Desember 2014. 36
Masa berlaku KTP el yang semula 5 tahun diubah menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP el, yang meliputi status, perubahan nama, dan lain-lain.
Pada dasarnya Program Penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Banjar sudah dilaksanakan pada Tahun 2011 tepatnya Oktober 2011, sampai dengan saat ini dari jumlah penduduk 534.699 jiwa dan wajib KTP 382.649 jiwa, yang sudah melaksanakan perekaman 303.372 jiwa dan KTP el yang sudah selesai cetak 274.042 buah.
Rencana pelaksanaan pencetakan KTP el di Kabupaten/Kota yang semula diinformasikan awal Januari 2014 sudah diserahkan namun diperkirakan pertengahan 2014 baru bisa terealisasi, karena untuk anggaran pencetakan dibebankan pada APBN-P Tahun 2014 yang diperkirakan baru akan tersedia pada pertengahan 2014.
Pada waktunya nanti KTP el akan dipergunakan/dimanfaatkan untuk setiap akses pelayanan publik, baik di pemerintahan maupun swasta.Jadi bagi penduduk yang tidak mempunyai KTP el akan mendapat kesulitan.
Perlu diinformasikan juga bahwa pada saat ini kewenangan pencetakan KTP Elektronik diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, mudah-mudahan nanti akan lebih memudahkan dan memperlancar pelaksanaan ke depannya. 37
Terkait dengan Peraturan Presiden di atas dan realisasi dari penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Banjar, maka dapat dilihat masih banyaknya penduduk wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman KTP el dan yang sudah melaksanakan perekaman tapi belum selesai cetak.
Menyikapi hal tersebut di atas, maka Dinas Dukcapil akan segera mencetak KTP el dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3.
Penduduk yang baru rekam, dengan pertimbangan datanya sudah benar; Penduduk yang sudah lama rekam, dengan catatan datanya dicek kembali, apabila ada perubahan, maka harus melampirkan data dukung yang kuat; KTP el penduduk yang hilang dan rusak, tentu dengan syarat melampirkan bukti dukung
Apabila KTP el hilang, maka harus dilampirkan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan sebab/tempat kehilangan dengan dibubuhi materai Rp.6.000,-
38
D.
PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM NEGERI Klasifikasi Perpindahan Penduduk : 1. Dalam satu desa/kelurahan 2. Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan 3. Antar kecamatan dalam dalam satu kabupaten 4. Antar kabupaten dalam satu provinsi Jenis kepindahan : 1. Kepala Keluarga 2. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga 3. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga 4. Anggota keluarga Informasi Umum terkait Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang 1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 2. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja; 39
3. 4. 5. 6.
E.
Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah, KTP yang bersangkutan dicabut; Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan; Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; Perekaman ke dalam database kependudukan.
PERANAN ISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Memfasilitasi validitas dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik lainnya Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Penerbitan NIK Nasional, Konfigurasi NIK (16 Digit). 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah [][] 2 (dua) digit kode wilayah Provinsi [][] 2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota [][] 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan 40
6 (enam) digit kedua merupakan tanggal bulan dan tahun lahir pemegang NIK [][] 2 (dua) digit pertama merupakan tanggal kelahiran (untuk perempuan tanggal lahir ditambah 40) [][] 2 (dua) digit bulan kelahiran [][] 2 (dua) digit tahun kelahiran 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut /seri yang dikreasi oleh sistem (created by system) Misalnya, Ahmad Kosasih berjenis kelamin laki-laki, berdomisili di provinsi Kalimantan Selatan (63), Kabupaten Banjar (03), Kecamatan Martapura (05) lahir pada tanggal 21 Januari 1970, maka NIK-nya. 63.03.05.210170.0001 41
Yanti berjenis kelamin perempuan berdomisili di provinsi Kalimantan Selatan (63), Kabupaten Banjar (03), Kecamatan Martapura (05) lahir pada tanggal 6 Januari 1965, maka NIK-nya. 63.03.05.460165.0003
F.
PETUGAS PENDAFTARAN PENDUDUK
Petugas Registrasi Petugas yang harus disediakan di Desa yaitu orang yang membantu Kepala Desa untuk mencatat dan mengadministrasikan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh masyarakat kemudian diolah dan disajikan sebagai data desa/kelurahan ,kemudian dilaporkan ke Dinas secara berjenjang Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dan diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
42
G.
BIAYA DAN SANKSI ADMINISTRASI BIAYA
Pasal 79A UU No 24 Tahun 2013 “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”. Yang dimaksud “Pengurusan dan Penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen data. Gratis hanya berlaku untuk retribusi sedangkan denda/sanksi administratif bagi pemohon yang terlambat melaporkan baik peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tetap mengacu pada ketentuan pasal 89 sampai dengan pasal 92 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Implikasi dari hal ini Kabupaten/Kota yang menerapkan pungutan biaya untuk denda/sanksi administratif dalam Peraturan Daerah masih bisa melakukan pungutan terhadap pemohon yang terlambat dalam menyampaikan laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.
43
Pasal 95 B, “Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan,Kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintah dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pemungutan biaya kepada penduduk dalam penyusunan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagamana dimaksud dalam pasal 79 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah).
SANKSI ADMINISTRATIF Dinas Dukpencapil tetap melaksanakan pungutan terhadap sanksi administratif berupa denda,apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sesuai dengan Perda No 02 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, karena pasal sanksi administrasi berupa denda tidak direalisasi dalam UUNo 24 tahun 2013 tersebut.
44
H.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT Peraturan Perundang – Undangan Administrasi Kependudukan untuk pelayanan publik,perencanaan pembangunan,pelayanan demokrasi dan lain-lain data yang digunakan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri yag menggunakan SIAK yang sudah tersambung antara Pusat dan Daerah. Kartu Keluarga dan KTP diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Dukcapil) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, keluarga dan anggota keluarga yang didalamnya tercantum NIK untuk kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Lembaga/Instansi Terkait Sebagian data yang digunakan adalah Data Penduduk yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengakses pelayanan salah satu syaratnya adalah Kartu Keluarga dan KTP.
45
I.
MASALAH YANG DIHADAPI Sebagian masyarakat masih ada yang mempunyai dokumen kependudukan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ada (KK warna Merah, KTP Non Elektronik, dll). Data yang tercantum dalam dokumen yang dimiliki sering berbeda antara satu dan lainnya, sementara instansi Penerbit kadang mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda (Akta Kelahiran, KK, KTP, Akta Nikah, Ijazah dan paspor). Terdapat Penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang masih mempunyai KTP yang berbeda dengan alamat tempat tinggalnya sehingga sering menjadi kendala untuk mengakses pelayanan dan menentukan hak & kewajibannya sebagai penduduk. Karena Perbedaan Dasar Hukum sebagai persyaratan atau ketentuan diterbitkannya Dokumen/Surat Keterangan oleh Instansi Pelaksana sering menimbulkan permasalahan bagi penduduk ( Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan).
46
J.
SOLUSI YANG DIUPAYAKAN Melaksanakan koordinasi dengan pihak Lembaga/Instansi terkait. Melaksanakan penataan dan pencatatan serta penyesuaian data dan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk Penduduk Nonpermanen akan dilakukan pendataan dan penataannya akan diatur dalam Peraturan Daerah/Peraturan Bupati sehingga akan jelas statusnya.
K.
SARAN DAN HARAPAN
Kepada seluruh penduduk Kabupaten Banjar laporkan dan catatkan setiap kejadian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan secara benar sesuai dengan data dukung yang dimiliki kepada Dinas Dukpencapil secara berjenjang , agar pada saat mengakses pelayanan dipemerintahan maupun swasta tidak menemui kendala atau hambatan.
47
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
Lingkup Kegiatan Pencatatan Sipil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pencatatan kelahiran Pencatatan Kematian Pencatatan Lahir Mati Pencatatan perkawinan Pencatatan perceraian Pencatatan Pengakuan Anak Pencatatan Pengesahan Anak
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pencatatan Pengangkatan Anak Pencatatan Perubahan nama Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan Pencatatan Pembatalan perkawinan Pencatatan Pembatalan Perceraian Pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya 48
MEKANISME PELAPORAN PERISTIWA PENTING DI KABUPATEN BANJAR KECAMATAN
PENDUDUK
DESA/KELURAHAN
DINAS DUKCAPIL 49
Pencatatan kelahiran & kematian itu penting, kenapa??? 1.
Secara kesisteman, data individu seorang penduduk yg direkam dalam data base kependudukan berawal dari data hasil pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran, yg dlm bentuk formal tertuang pada akta kelahiran
2. Data identitas dan asal usul seseorang penduduk tersebut, menjadi rujukan dalam penerbitan setiap dokumen kependudukan dan dokumen lain seperti KK, KTP, Ijazah, Paspor dll 3. Pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian seorang penduduk merupakan dasar dan bukti outentik dihapusnya data individu ybs dari data base kependudukan serta kewajiban dan hak dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil 4. Data pelaporan kelahiran dan kematian merupakan data yg diperhitungkan dalam penetapan tingkat pertumbuhan penduduk baik di tingkat Kab/Kota, Provinsi ataupun nasional
50
PENCATATAN KELAHIRAN Akta kelahiran merupakan alat pembuktian hukum yang sah mengenai identitas asal usul dan kewargenaraan Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil n ditempat domisili selambat-lambatnya 60 hari sejak kelahiran; Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas; Syarat Pembuatan Akta Kelahiran : 1. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / penolong kelahiran/ Pembakal / Lurah 2. Fotocopy Kartu Keluarga (SIAK) 3. Fotocopy AKTA NIKAH dari KUA (bagi yang beragama Islam) / Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi yang non muslim) Orang Tua yang bersangkutan dan membawa ASLINYA 4. Fotocopy KTP Orang Tua yang bersangkutan (Suami Istri) 5. Fotocopy KTP Saksi (2 Orang) 51
6. 7. 8. 9.
Fotocopy IJAZAH bagi yang sudah memilikinya Fotocopy SK awal/akhir bagi PNS/TNI/Polri Fotocopy AKTA PERCERAIAN yang telah dilegalisir dan memperlihatkan ASLINYA (bagi yang Cerai) Pelapor Kelahiran adalah KEPALA KELUARGA / ORANG TUA / yang bersangkutan bagi yang sudah ber KTP (Wajib Hadir) 10. Menghadirkan 2 (dua) orang SAKSI
PENCATATAN LAHIR MATI Setiap bayi lahir dalam keadaan mati dengan usia kandungan minimal 28 (dua puluh delapan) minggu dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran Pencatatan tersebut diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
52
PENCATATAN KEMATIAN Pelaporan dan pencatatan kematian dilakukan di wilayah terjadinya kematian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; Pencatatan yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dapat dicatatkan setelah penetapan dari Pengadilan Negeri (PN); Pencatatan kematian WNI yang terjadi diluar negeri dicatatkan di lembaga catatan sipil atau KBRI negara setempat; dan Wajib dilaporkan kecatatan sipil diwilayah tempat domisili selambat-lambat 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Persyaratan Pencatatan Kematian 1. Surat Pengantar dari RT dan RW setempat 2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah 3. Surat Keterangan Kematian dari Dokter /Paramedis/Rumah Sakit 4. Fotocopy Buku Nikah/Akta Nikah Orang Tua 5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 6. Fotocopy KTP Orang Tua 7. Fotocopy KTP Pelapor 8. Fotocopy KTP Saksi (2 Orang) 53
PENCATATAN PERKAWINAN
Pencatatan perkawinan dilaksanakan diwilayah tempat terjadinya perkawinan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
Pencatatan perkawinan di luar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib dilaporkan kecatatan sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.
Persyaratan Pencatatan Perkawinan Surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya. Kutipan Akta Kelahiran Pengantar RT/RW atau dusun/lingkungan Fotocopy KK dan KTP Surat baptis bagi yang beragama katholik/Surat sidi bagi yang beragama Hindu/Budha/Konguchu yang dikeluarkan oleh pemuka agama masing-masing Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa surat keputusan pengadilan
54
Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian dan surat dari kedutaan/ konsul/ perwakilan negaranya. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang telah bercerai atau pasangannya yang telah meninggal. Ijin dari komandan bagi mereka anggota TNI/Polri. Pas photo berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. Dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas. Untuk WNI keturunan yang telah mempunyai anak yang akan diakui dan disahkan setelah perkawinan harus membawa kutipan akta kelahiran anak.
PENCATATAN PERCERAIAN Pencatatan perceraian dilaksanakan diwilayah tempat terjadinya perceraian selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Perceraian WNI diluar negeri wajib dicatatkan pada instansi dinegara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing maka pencatatannya dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat; dan 55
Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia; Pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
Persyaratan Pencatatan Perceraian Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kutipan Akta Perkawinan. KK dan KTP yang bersangkutan. Kutipan Akta kelahiran. Bagi WNI keturunan yang telah berganti nama membawa surat bukti ganti nama. Bagi Orang Asing yang akan melakukan perceraian, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasinya dan Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.
56
PENGAKUAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANAK PENGAKUAN ANAK
PENGESAHAN ANAK
PENGANGKATAN ANAK
Pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut
Pengesahan secara hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut
Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkunan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
57
Pengakuan Anak o Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan; o Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah; Pengesahan anak o Pencatatan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. o Kewajiban melapor dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Pengangkatan anak o Pencatatan pengesahan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pangadilan ditempat tinggal pemohon o Pencatatan pengangkatan wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima salinan penetapan pengadilan. 58
PERUBAHAN NAMA Pencatatan perubahan nama dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterima salinan penetapan pengadilan.
59
PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu
untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember
60
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 1.
Pelayanan Publik penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak,
2.
Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan,
pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan
3. Alokasi Anggaran penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan 4. Pembangunan Demokrasi penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2)
dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) 5. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal memudahkan pelacakan pelaku kriminal,
mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal 61
KONTROL PERKEMBANGAN DATA KEPENDUDUKAN Koordinator Kecamatan o
Melaporkan perkembangan Data Penduduk Kecamatan (LAMPID) berdasarkan pelaporan dari Petugas Registrasi Desa (Maksimal tgl 10 setiap bulan berikutnya)
Petugas Registrasi o
Melaporkan perkembangan Data Penduduk Desa/Kelurahan (LAMPID) masing-masing maksimal tanggal 5 setiap bulan berikutnya
+ RT o
Melaporkan setiap kematian warganya (pasal 44 ayat (1) UU 24/2013)
o
Untuk menjaga keakuratan Data Penduduk yang meninggal maka setiap penduduk yang meninggal agar dibantu proes pengurusan penerbitan akta kematiannya 62
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Profil Perkembangan Kependudukan adalah kumpulan data dan informasi ttg perkembangan kpdkan dlm bentuk tertulis, yg mencakup segala kegiatan yg berhubungan dg perubahan keadaan penduduk yg meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yg mempunyai pengaruh terhdp pembangunan dan lingkungan hidup TUJUAN Untuk menyajikan data dan memberikan informasi perkembangan kependudukan di suatu wilayah. Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan data & informasi kependudukan MANFAAT Merumuskan Kebijakan Kependudukan Perencanaan Kependudukan; Penentuan Target Sasaran Program Pembangunan
63
Informasi perkembangan kependudukan yang disajikan dalam profil antara lain : a.
Kuantitas Penduduk: - Jumlah, komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk - Kelahiran, kematian, dan perkawinan, perceraian
b.
Kualitas Penduduk: - Karakteristik sosial (pendidikan dan kesehatan serta KB, ekonomi, ketenagakerjaan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial)
c.
Mobilitas: - Jumlah, arah dan volume migrasi dan mobilitas permanen
d.
Kepemilikan Dokumen Kependudukan: - Hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
e.
Data Penduduk dengan kategori khusus: - Jumlah dan karakteristik penduduk dengan kondisi kecacatan, penduduk dengan kebutuhan khusus, penduduk miskin
64
SUMBER DATA 1.
Registrasi Hasil Dafduk dan Capil melalui SIAK
2.
Data Lintas Sektor Terkait - Kesehatan - Pendidikan - Tenaga Kerja - Sosial - KUA - Pengadilan Agama - Pengadilan Negeri - DLL
65
PROYEKSI PENDUDUK Proyeksi Penduduk suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-
asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
TUJUAN untuk menyajikan data kependudukan yang berisi gambaran keadaan jumlah, struktur dan komposisi penduduk pada waktu mendatang dan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. MANFAAT o
Di bidang Pangan: Menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. 66
o
Di bidang Kesehatan: Menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, jumlah tempat tidur di rumah-rumah sakit yang diperlakukan selama periode proyeksi.
o
Di bidang Pendidikan: Dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan masa yang akan datang.
o
Di bidang Tenaga Kerja : Menentukan jumlah angkatan kerja dan penyediaan lapangan kerja
o
Di bidang Produksi Barang dan Jasa : Adanya proyeksi angkatan kerja dapat menjadi data untuk menentukan produktivitas dan dasar perkiraan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa mendatang
67
