PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA KERJA 2017

Rancangan Akhir Rencana Kerja DISDUKCAPIL T.A 2017

KATA PENGANTAR Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam kerangka dimensi pembangunan, karena segala aspek perencanaan pembangunan berpangkal dari dan untuk penduduk. Adalah tidak mungkin dapat tersusun suatu perencanaan pembangunan yang baik, apabila manajemen kependudukan tidak dikelola secara baik dan benar. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang matang, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan. Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Sehubungan dengan hal itu, Alhamdulillah, proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ini bisa diselesaikan. Mudah-mudahan apa yang tertuang di dalam Rencana Kerja 2017 ini bisa diaplikasikan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi kependudukan di kabupaten yang belum genap berumur sepuluh tahun ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2017 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. . Terempa, 24 Oktober 2016

i

Rencana Kerja DISDUKCAPIL T.A 2017

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

i ii

1.1 Latar Belakang ..............................................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................................

3

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................................

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .............

5

2.2 Analisis Kerja Pelayanan SKPD ..................................................................................

6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................................

7

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................................

9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..............................................

11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................................

12

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................................................

13

3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................................

13

BAB IV PENUTUP

ii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD. Sejalan dengan upaya mencapai visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, akan ditentukan beberapa poin penting menyangkut perencanaan program dan kegiatan pada 2017. Rencana kerja dimaksud merupakan dokumen awal dalam hal perencanaan pembangunan administrasi kependudukan di daerah, yang juga bagian dari pencapaian sasaran dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan rencana kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan rencana kerja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, rencana kerja SKPD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja 2017 ini adalah dokumen yang disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1


Rencana kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja 2017 ini berdasarkan pada : 1.

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.

UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4.

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.

UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

6.

UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

7.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

10. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 11. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 13. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 14. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. 15. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 16. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Kepulauan Riau 2011-2015. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka menetukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1.3.2 Tujuan 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka menunjang pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan. 3. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Sistematika Penulisan Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

3


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP Bab IV menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target. Total ada 9 kegiatan yang tidak memenuhi target perencanaan perumusan program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah :

Tabel 1

:

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.

2

Pemutakhiran Database Kependudukan

3

Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil

4

Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan KTP Elektronik

5

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

6

Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

7

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

8

Pengadaan Formulir Kependudukan

9

Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Penduduk

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada 2 kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2

:

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi

1.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

89.80%

2.

Penyediaan Rutinitas Perkantoran

84.78%

5


3.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah kondisi anggaran pemerintah daerah yang mengalami defisit sehingga menyebabkan banyak program/kegiatan tidak dapat diakomodir atau dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dapat melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dari 2 program dan 11 kegiatan yang direncanakan dikarenakan masalah anggaran tersebut.

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra. Adanya program/kegiatan yang tidak terakomodir dan tidak dapat dilaksanakan tentunya berakibat pada tidak tercapainya capaian program yang telah direncanakan dalam Renstra.

6.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. Berangkat dari hal di atas, maka rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat realisasi keuangan pada 2015 hanya mencapai 83.52.%. Ke depan, perlu dilakukan beberapa hal guna meningkatan capaian kinerja sesuai dengan target yang hendak dicapai sebagai berikut: 1.

Melakukan evaluasi terhadap setiap program kegiatan yang akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.

Melakukan perencanaan yang sesuai dengan arah RPJP, RPJM dan dokumen perencanaan lainnya.

3.

Melakukan revisi terhadap program kegiatan yang tidak sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pemerintahan dan 6


berpedoman kepada Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merujuk kepada Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, antara lain :

INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2015

1

2

3

Kepemilikan Kartu Keluarga

Dokumen

12.261

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Dokumen

25.952

Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Dokumen

16.515

Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan

Dokumen

2.785

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isuisu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. 1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD adalah masih kurang sarana dan prasana dalam pelayanan, seperti sarana perkantoran yang belum memadai untuk melakukan pelayanan kependudukan secara maksimal, tempat ruangan tunggu yang kurang refresentatif, disamping adanya kecenderungan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan bila diperlukan (sudah mendesak). Disamping itu untuk pendekatan pelayanan ke kecamatan masih belum bisa dilaksanakan karena belum adanya UPT di setiap kecamatan. 2. Permasalahan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tupoksi Permasalahan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan tugas pokok dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disini dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan stelsel aktif dalam pelaksanan pelayanan kependudukan. 7


Dalam pelaksanaan dan pelayanan dokumen kependudukan, masih ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan, sehingga untuk mewujudkan target SPM sesuai dengan tugas pokoknya sulit untuk diwujudkan, disamping fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Selain itu, proses perencanaan pembangunan daerah tidak memperhatikan persoalan kependudukan. Ini bisa dilihat pada proses penganggaran yang masih belum memperhatikan kebutuhan prioritas kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan capaian program nasional Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas untuk optimalisasi visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih jauh dari harapan yang telah ditetapkan dalam Permendari nomor 69 tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, Tantangan dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah Sarana dan prasarana, kurangnya Tenaga operator dan dana yang kurang mendukung, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum tersedianya gedung kantor yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis. Peluang dalam peningkatan pelayanan adalah adanya Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya Permendagri 69/2012 tentang SPM, adanya SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 5. Formulasi isu isu penting tahun 2016 a. Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memerintahkan kepada Pemerintah Kabuaten/Kota untuk dapat menyelesaikan target SPM Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Cakupan Penerbitan KK dan Cakupan KTP 100 % tahun 2015, sedangkan Akte Kelahiran 90 % tahun 2020 dan 70% untuk Cakupan Akte Kematian tahun 2020. b. Untuk pengembangan dan percepatan SPM, pemerintah provinsi memfasilitasi beberapa kegiatan pendudukung dalam bentuk rapat koordinasi dan sharing informasi. c. Dalam penataan dan penertiban administrasi kependudukan, masih kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya seperti melakukan perubahan KK bagi pasangan yang baru menikah, melaporkan pindah datang antar Desa/Keluarahan, Kecamatan dan Kab/Kota sehingga terjadi penduduk musiman, dan melaporkan Akte kelahiran dan Mengurus Akte kematian.

8


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun adanya defisit pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) menyebabkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil harus mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 agar terwujud efesiensi dan optimalisasi dalam anggaran belanja daerah. Ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan dilakukan pengurangan pada pagu anggarannya. Penghapusan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan juga lebih dikarenakan sudah adanya kegiatan tersebut pada DIPA Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN sehingga dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan APBD dan APBN.

9


RANCANGAN AWAL RKPD NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

LOKASI

HASIL ANALISA KEBUTUHAN

INDIKATOR

TARGET

PAGU

PROGRAM /

KINERJA

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

4

5

6

7

3

LOKASI

INDIKATOR

TARGET

KEBUTUHAN

KINERJA

CAPAIAN

DANA

9

10

11

100%

849.870.000

100%

1.124.455.034

-

-

8

Urusan Wajib

1

Program Pelayanan

Program Pelayanan

Administrasi

Administrasi

Perkantoran

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Pendukung

Pelayanan

Pendukung

Administrasi/ Teknis

KKA

Administrasi

100%

949.410.000

Administrasi/ Teknis

Terlaksananya KKA

Administrasi

Perkantoran

Perkantoran

Perkantoran

Perkantoran

Penyediaan Rutinitas

Terlaksananya

Penyediaan Rutinitas

Terlaksananya

Perkantoran

KKA

Administrasi

100%

1.194.390.068

Perkantoran

KKA

Perkantoran

2

Pelayanan

Perkantoran

Program Penataan

Program Penataan

Administrasi

Administrasi

Kependudukan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Administrasi

Kependudukan Terlaksananya KKA

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

100%

114.000.000


10

Terlaksananya KKA


CATATAN PENTING 12


Dari tabel di atas, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkorelasi terhadap prioritas pembangunan peningkatan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Berdasarkan tinjauan terhadap hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat, usulan mengenai program dan kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatan Sipil tidak ditemui. Ini dikarenakan kecenderungan masyarakat dalam usulan musrenbang adalah berbentuk fisik sarana dan prasarana (infra struktur). Hal ini disebabkan karena masih rendah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arti dokumen kependudukan, padahal dokumen kependudukan merupakan persyaratan utama untuk memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah.

11


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yo Undang–undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UndangUndang 23 tahun 2006 dan Peratruan Pemerintah nomor 37 tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan diperkuat dengan Permendagri nomor 62 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri, program Utama adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Indikatornya adalah Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Akte Kematian menertibkan Administrasi Kependudukan, agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitasnya sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dinyatakan pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kapasitas Layanan Administrasi Kependudukan

3.3 Program Dan Kegiatan Dalam menyusun rencana kerja tahun 2017 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017 lebih menitik-beratkan pada hal peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga memprioritaskan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat Kabupaten. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan juga faktor: 12


 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan  Peningkatan kualitas aparatur pelayanan  Peningkatan indeks kepuasan masyarakat  Pencapaian SPM,

Untuk tahun 2017, jumlah keseluruhan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ada dua program dengan lima kegiatan. Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan ke seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Total belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2017 diusulkan Rp. 5.246.128.165. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.718.374.265 dan Belanja Langsung Rp. 2.527.753.900. Untuk lebih jelasnya, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017 ditunjukkan pada tabel berikut di bawah ini :

13


INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO.

1.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

RENCANA TAHUN 2017

PRAKIRAAN MAJU 2018

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

Jumlah bulan pelayanan administrasi

12 bulan

ANGGARAN 2.016.363.900

perkantoran

TARGET KINERJA 36 bulan dari 72 bulan

ANGGARAN 2.385.000.000

yang ditargetkan (50%)

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan

54.000.000

36 bulan dari 72 bulan

60.000.000

yang ditargetkan (50%) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Tersedianya penyediaan jasa tenaga PTT

12 bulan

810.810.000

Teknis Perkantoran Penyediaan Rutinitas Perkantoran

2.

Program Penataan Administrasi Kependudukan


825.000.000

yang ditargetkan (50%) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12 bulan

1.151.553.900


1.500.000.000

yang ditargetkan (50%)

19.000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

511.390.000

56.800 Dokumen

520.000.000

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 116.600 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan (48%)

Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten

Tersedianya Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas

1 buku profil

150.000.000

3 buku profil dari 6 buku

150.000.000

profil yang ditargetkan (50%)

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Terlaksananya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

3.500 KIA

361.390.000

7.000 KIA dari 14.000

370.000.000

KIA yang ditargetkan (50%)

JUMLAH

2.527.753.900

14

2.905.000.000


Pada tahun anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Adapun besaran anggaran yang didapat adalah sebesar Rp. 809.146.000,- yang selanjutnya terbagi dalam 5 kegiatan sebagai berikut : NO.

KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

1

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rp.

219.612.500

2

Pelayanan Dokumen Kependudukan

Rp.

188.680.000

3

Penerbitan Dokumen Kependudukan

Rp.

180.983.500

4

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Rp.

43.150.000

(SIAK) 5

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Rp.

176.720.000

Administrasi Kependudukan JUMLAH

Rp.

15

809.146.000


BAB IV PENUTUP Rencana kerja 2017 ini disusun sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan guna mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD 2016-2021. Selain itu, dengan mempertimbangkan beragam isu strategis yang ada, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan kependudukan dapat disejalankan terhadap rumusan RPJMD 2016-2021, serta dalam RKPD 2017. Tentunya apa yang dirumuskan dalam rencana kerja 2017 ini merupakan bagian dalam upaya pemerintah daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berangkat dari apa yang telah ditetapkan pada 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan merumuskan

tahapan

pencapaian

sasaran

pembangunan

kependudukan

dengan

memanfaatkan semua potensi yang ada, seperti : 1.

Dukungan sumber daya manusia yang akan terus ditingkatkan.

2.

Pemanfaatan sumber dana pemerintah secara maksimal dengan berbasis kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

3.

Beragam ide-ide kreatif dalam melanjutkan roda pembangunan di daerah.

4.

Dokumen perencanaan baik di tingkat SKPD maupun lintas sektoral. Disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini,

maka : 1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017; 2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017; 3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Tahun 2017 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2017;

16


Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021.

Terempa, 24 Oktober 2016

17

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Recommend Documents