PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
Menimbang
:
a.
bahwa
dengan
terbentuknya
Kabupaten
Kepulauan
Anambas di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau; b.
bahwa Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Tanda Identitas Daerah yang menggambarkan Potensi Daerah,Nilai-nilai Sosial Budaya masyarakat serta simbul
Kultural
untuk
menjadi
Sumber
Motivasi
Pembangunan Daerah; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut
pada huruf a dan b di atas, Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4879);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 176);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-803 Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
LAMBANG
DAN
MOTTO
KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5.
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6.
Lambang Daerah adalah Lambang
Kabupaten Kepulauan
Anambas. 7.
Motto Daerah adalah Motto Kabupaten Kepulauan Anambas.
8.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintah Daerah. 10. Daerah
Otonom,
selanjutnya
disebut
Daerah,
adalah
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 11. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. 12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 14. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
B A B II BENTUK UKURAN DAN ARTI LAMBANG DAERAH Pasal 2
(1). Lambang
Daerah
berbentuk
Tameng/Perisai
yang
melambangkan Ketegasan atas Wilayah Teritorial dan Administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan warna Biru , Kuning Emas, Kuning, Merah, Hijau, Biru Muda. Hitam, Putih dan Coklat, di dalamnya terdapat gambar unsur-unsur Lambang dan Tulisan Kepulauan Anambas, serta di desain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan
“Kayuh
Serentak Langkah Sepijak”. (2). Bagian
Dasar
Perisai/Lambang
berwarna
Biru
menggambarkan Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelilingi Laut yang sangat Luas dan Dalam; (3). Lambang Daerah terdiri dari 9 (sembilan) bagian dengan rincian sebagai berikut : a.
Bintang Segilima berwarna Kuning Emas terletak Paling Atas
dibagian
Perisai
melambangkan
Ketaqwaan
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b.
Di Bagian Dalam Perisai/Lambang terdapat Tulisan “KEPULAUAN ANAMBAS” berwarna Putih di atas Dasar Lambang Daerah
berwarna Biru sebagai Simbol
Identitas Nama Daerah; c.
Mata Rantai berwarna Kuning
yang melingkar pada
Perisai/Lambang berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) yang berlatar belakang warna Hijau Tua yang melambangkan Kesuburan Tanah Bumi Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kedamaian. Bagian Biru ini dikelilingi oleh Garis Putih yang melambangkan Pulau-Pulau di
Kabupaten
Kepulauan Anambas terdapat Pantai dengan Pasir Putih yang merupakan Potensi Pengembangan Pariwisata;
d.
Padi berjumlah 24 (dua puluh empat) dengan 6 (enam) helai daun Kapas mempunyai arti Tanggal dan Bulan pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu pada tanggal 24 Juni 2008. Daun Kelapa berjumlah 21 (dua puluh satu) helai serta dengan 7 (tujuh) butir buah Cengkeh mempunyai arti terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yaitu pada tanggal 21 Juli 2008. Sedangkan 26 (dua puluh enam) kuntum Kapas dengan 9 (Sembilan) helai daun Cengkeh matang mempunyai arti Tanggal dan Bulan peresmian Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada tanggal 26 September 2008;
e.
Jongkong berwarna Kuning dengan Layar Terkembang berwarna
Putih
sebagai
Simbol
Alat
Transportasi
Tradisional antar Pulau dan Alat untuk mencari nafkah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengisi laju Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; f.
Cerana/Tepak Sirih berwarna merah melambangkan Keramahtamahan, Kekeluargaan dan Persahabatan, dan mengandung
arti
bahwa
Masyarakat
Kabupaten
Kepulauan Anambas menjunjung tinggi Adat-istiadat. g. Sebilah Keris berlekuk 7 (tujuh) berwarna Kuning Emas berhulu kepala Burung berwarna hitam, melambangkan Perjuangan dan Kepahlawanan Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Anambas
Keadilan. Keris
atas
dasar
Kebenaran
dan
juga melambangkan Kejujuran dan
Amanah. Keris juga melambangkan jumlah Kecamatan ketika terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 7 buah Kecamatan dan juga melambangkan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Daerah Otonomi Ke-7 di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
h. Api
menyala
berwarna
Merah
diatas
Keris
yang
melambangkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas mengandung banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) di darat dan di laut terutama pada sektor Tambang Minyak dan Gas Alam (MIGAS). i.
Gelombang Laut terdapat 5 Gradasi Warna Biru Tua sampai Biru Muda dengan 5 Gelombang mengandung arti bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan 5 (lima) Sila yaitu Pancasila dengan berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.
Pasal 3 Bentuk dan Ukuran lengkap Lambang dan Motto Daerah serta Bendera merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III pada Peraturan Daerah ini.
B A B III PEMBAGIAN DAN ARTI WARNA DALAM LAMBANG Pasal 4 Pembagian Warna Lambang Daerah adalah sebagai berikut : (1) Warna Lambang Daerah; a. b.
Biru berarti Kepercayaan, Ketenangan serta Bijaksana; Hijau berarti Alami, Kesuburan, Kedamaian dan Sehat;
c.
Kuning berarti Kegembiraan penuh harapan, Optimis, Keagungan dan Keramahtamahan;
d.
Merah berarti keberanian;
e.
Hitam berarti Ketegasan dan Keteguhan serta Keabadian;
f.
Putih berarti Kebenaran, Keindahan dan Keteraturan;
g.
Coklat berarti Keseimbangan dan Keyakinan.
(2) Ukuran Bendera; a. Bahwa Lambang ditempatkan di tengah-tengah Bendera dengan Ukuran Standard yaitu, lebar 1 (satu) meter dan panjang 1,5 (satu setengah) meter;
b. Warna dasar bendera Putih, Renda-renda berwarna Kuning.
B A B IV PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH Penggunaan Lambang Dalam Gedung Pasal 5 (1)
Lambang Daerah yang digunakan pada Gedung, Kantor, Rumah Jabatan, ditempatkan pada tempat yang pantas dan menarik;
(2)
Apabila
Lambang
Daerah
ditempatkan
bersama-sama
dengan Lambang Negara, maka Lambang Negara diberikan tempat utama; (3)
Penggunaan Lambang Daerah didalam Gedung diharuskan pada: a. Kantor Bupati; b. Gedung Daerah; c. Kantor Dewan, Ruang Sidang Dewan; d. Kantor / Badan / Dinas / Instansi, Kecamatan,Kelurahan, dan Desa.
Pasal 6 Lambang Daerah digunakan pada Surat-surat Resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, dan
ditempatkan pada bagian
depan kiri atas surat.
Penggunaan Lambang di Luar Gedung Pasal 7 (1) Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :
a.
Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah;
b.
Kantor-kantor Kepala Daerah dan Kantor-kantor Dewan Perwakilan Daerah.
(2) Lambang Daerah dapat digunakan pada : a.
Barang-barang milik Pemerintah Daerah;
b.
Kapal-kapal milik Pemerintah Daerah;
c.
Kendaraan-kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
d.
Surat-surat
Dinas
Kepala
Daerah,
DPRD
Daerah,
Dinas/Kantor/Badan; e.
Buku, majalah, papan nama kantor, dan ataupun himpunan
surat-surat
Dinas
yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah Daerah, dan ataupun himpunan Naskah resmi yang diterbitkan seseorang dan Badan Hukum Perdata dengan izin Bupati; f.
Pakaian resmi dan ataupun pada atribut yang dianggap perlu dan ditentukan oleh Bupati;
g.
Perusahaan-perusahaan Daerah;
h.
Lencana Anggota DPRD yang pemakaiannya disematkan pada dada sebelah kiri;
i.
Pada upacara-upacara Resmi, Gapura, Pintu Gerbang, Baju, Plakat, Vandel dan Lencana yang diperlukan Daerah;
Larangan Penggunaan Lambang Pasal 8 (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; (2) Dilarang menulis huruf, angka, kalimat, gambar dan tandatanda lain pada Lambang Daerah;
(3) Dilarang
menggunakan
Lambang
Daerah
untuk
tujuan
penghinaan, dagang dan propaganda politik; (4) Lambang untuk perorangan, perkumpulan organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.
BAB V M OT T O Makna Motto Pasal 9
Motto Daerah adalah “KAYUH SERENTAK LANGKAH SEPIJAK” bermakna Semangat Kebersamaan, Seiya Sekata dan senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita luhur meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 10
(1)
Pelanggaran terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Peraturan Daerah dapat memuat ancaman Pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundangan lainnya.
BAB VII KETENTUAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN Pasal 11 (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberi wewenang khusus
sebagai
Penyidik
untuk
melakukan
penyidikan
terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) adalah : a.
Menerima,
mencari,
mengumpulkan
dan
meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana yang terjadi, agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b.
Meneliti keterangan dan barang bukti dari orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana yang terjadi;
c.
Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan
sehubungan
dengan
Tindak
Pidana
Pelanggaran Penggunaan Lambang Daerah; d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen
lain
berkenaan
dengan
Tindak
Pidana
Pelanggaran Penggunaan Lambang Daerah; e.
Melakukan penggeledahan atau mendapatkan barang bukti
berupa
dokumen-dokumen
serta
melakukan
penyitaan terahadap barang bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan
Tindak
Penggunaan Lambang Daerah;
Pidana
Pelanggaran
g.
Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang
dibawa
sebagaimana
dimaksud
pada huruf e; h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Penggunaan Lambang Daerah;
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan Penyidikan;
k.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan Tindak Pidana Pelanggaran Penggunaan Lambang
Daerah
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggung jawabkan.
(3)
PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. Memasuki rumah tersangka; c. Pemeriksaan surat; d. Pemeriksaan saksi; e. Pemeriksaan ditempat kejadian. f. Penyitaan benda dan atau barang bukti;
(4)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(5)
Apabila
PPNS
dalam
lingkungan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Pemerintah
Daerah
belum diangkat dan atau
belum ada pengangkatan, Bupati dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian.
B A B VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sejak pada tanggal Pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
Ditetapkan di : Tarempa pada tanggal : Juni 2010 Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
YUSRIZAL
Diundangkan di : Tarempa pada tanggal : Juni 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
Drs. H. HAMDI, M,Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19581206 197808 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
I. PENJELASAN UMUM :
Untuk penyelengaran Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya perlu memperhatikan
prinsip-prinsip
demokrasi,
pemerataan,
keadilan,
serta
keistimewaan dan kekhususan daerah dalam sistem Negera Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Kepulauan Anambas diresmikan pada tanggal 21 Juli 2008, dengan demikian maka kedudukan, hak dan kewajiban serta tatanan dalam pemerintahan sejajar dan sama dengan Kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Potensi sumber daya alam dan ciri khas budaya suatu daerah dapat memberikan gambaran jati diri masyarakat Daerah tersebut pada umumnya yang dituangkan dalam bentuk Lambang dan Motto Daerah.
Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas selain sebagai sarana untuk memperkenalkan daerah juga digunakan pada Tata Naskah Dinas dalam
Administrasi Pemerintahan Daerah.
terbentuk,
Pemerintahan
Daerah
Sebagai Kabupaten yang baru
Kabupaten
Kepulauan
Anambas
telah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang dan Motto kabupaten Kepulauan Anambas yang berbentuk Tameng atau Perisai yang memiliki arti kebersamaan masyarakat, bersatu padu dalam semangat kebersamaan dan tekad membangun Kabupaten Kepulauan Anambas.
II. PASAL DEMI PASAL :
Pasal
1 Cukup Jelas
Pasal
2
Ayat
1 Cukup Jelas
Ayat
2 Bagian Dasar Perisai/Lambang berwarna Biru yang menggambarkan Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikelilingi Laut yang sangat Luas dan Dalam. `
Ayat
3 Cukup Jelas
Pasal
4
Ayat
1 Penetapan akan Lambang dilengkapi dengan Perpaduan warna yang serasi sehingga mengandung arti dan makna tertentu.
Ayat
2 Ukuran Standart Bendera yaitu lebar 1 (satu) meter dan panjang 1,5 meter.
Pasal
5
Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Cukup Jelas Pasal
6 Lambang Daerah digunakan pada Surat-surat Resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, dan ditempatkan pada bagian depan kiri atas surat.
Pasal
7
Ayat 1 dan Ayat 2 Cukup Jelas Pasal
8
Ayat 1,Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Cukup Jelas
Pasal
9 Motto Daerah adalah “ KAYUH SERENTAK LANGKAH SEPIJAK” bermakna Semangat Kebersamaan, se iya se kata dan senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita luhur dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan.
Pasal
10
Ayat 1 dan Ayat 2 Cukup Jelas
Pasal
11
Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4 dan Ayat 5 Cukup Jelas Pasal
12 Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sejak tanggal Pengundangan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1
BERKAS 6 PEMENANG BESAR SAYEMBARA LAMBANG DAN MOTTODAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BAGIAN HUKUM , ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2010
