RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2012 - 2014
KATA PENGANTAR Sesuai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 yang menggariskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan setiap lembaga pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) selama lima tahun ke depan. Secara nasional BPS Republik Indonesia telah menyusun Renstranya untuk tahun 2010-2014 dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tupoksinya sesuai Undang-undang No. 16 tahun 1997. Secara kewilayahan renstra BPS RI yang telah disusun dapat saja dijadikan sumber rujukan dalam pelaksanaan tugas BPS di tingkat kabupaten, namun perlu disadari bahwa renstra BPS RI disusun sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan konsumen pada tataran nasional dan apabila diterapkan pada tingkat kabupaten akan terasa kurang sesuai mengingat kepentingan dan kebutuhan konsumen yang berbeda. BPS Kabupaten Kepulauan Anambas resmi terbentuk pada bulan Mei 2011 dan oleh karenanya Rencana Strategis BPS Kabupaten Kepulauan Anambas disusun untuk kurun waktu 2012-2014 dengan berpedoman pada Renstra BPS RI. Rencana Strategis BPS Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Seksi Statistik untuk kurun waktu 2012-2014. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan Rencana Stretegis ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan Rencana Stretegis dimasa datang sangat kami hargai.
Tarempa, 25 Juni 2012 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas
H. AHMADINI, SE NIP. 19610311 198301 1 001
i
DAFTAR ISI Hal. Kata Pengantar……………………………………………......................................
i
Daftar Isi………………………………………………….......................................
ii
Bab I
Pendahuluan…………………………………......................................
1
A. Latar Belakang …………………….........................................
1
B. Kondisi Umum …………………….........................................
2
C. Potensi Permasalahan ……………...........................................
3
Bab II
Bab III
Bab IV
Visi, Misi dan tujuan BPS ………………….......................................
7
A. Visi BPS Kab. Kep. Anambas …….........................................
7
B. Misi BPS Kab. Kep. Anambas ……........................................
9
C. Tujuan dan Sasaran ………………….....................................
10
Arah Kebijakan dan Strategi ………………......................................
12
A. Arah Kebijakan dan Strategi Wilayah ....................................
12
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kab. Kep. Anambas .........
13
C. Program Capaian Sasaran ………….......................................
14
Penutup………………………………………...................................
15
ii
BAB I. PENDAHULUAN A.
Latar Belakang BPS Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu perwakilan Badan Pusat
Statistik (BPS) di daerah yang merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut BPS Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi koordinasi statistik dasar di Kabupataten Kepulauan Anambas, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaaan tugas BPS Kabupaten, pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten; dan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di seksi perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten. Kemudian dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, mandat atau kewenangan BPS Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penyusunan rencana daerah di kabupaten secara makro di seksi statistik; Perumusan kebijakan di seksi statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas; Penetapan sistem informasi statistik di kabupaten; Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di kabupaten; Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 digariskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan setiap lembaga pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) selama lima tahun ke depan. Secara nasional BPS Republik Indonesia telah menyusun Renstranya untuk tahun 2010-2014 dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tupoksinya sesuai Undang-undang No. 16 tahun 1997. Secara kewilayahan renstra BPS RI yang telah tersedia dapat saja dijadikan sumber rujukan dalam pelaksanaan tugas BPS di tingkat kabupaten, namun perlu disadari bahwa 1
renstra BPS RI disusun sesuai dengan cakupan kewenangannya di tingkat nasional dan jika langsung diterapkan di tingkat kabupaten terasa kurang sesuai karena renstra BPS RI disusun untuk cakupan nasional sesuai kepentingan dan kebutuhan konsumen pada tataran nasional. BPS Kabupaten Kepulauan Anambas resmi terbentuk pada bulan Mei 2011 dan oleh karenanya rencana strategis BPS Kabupaten Kepulauan Anambas disusun selama kurun waktu 2012 – 2014. Renstra BPS Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan menyesuaikan kondisi wilayah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga arah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat tergambarkan dalam renstra BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2012-2014 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas di seksi statistik untuk kurun waktu 2012-2014. Selain sebagai dokumen perencanaan juga dapat dijadikan acuan umum bagi seluruh aparat BPS Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan pembangunan selama tiga tahun ke depan. Dokumen renstra dapat juga dijadikan sebagai landasan
pemenuhan kewajiban sebagai penyedia data di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan.
B. Kondisi Umum Kondisi
Kabupaten
Kepulauan
Anambassampai
dengan
administratif pemerintahan mencakup tujuh (7) Kecamatan yaitu
tahun
2012,
secara
Kecamatan Jemaja,
Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Palmatak. Keberadaan Badan Pusat Statistik pada wilayah-wilayah kecamatan seluruhnya sudah terpenuhi. Koordinator Statistik Kecamatannya (KSK) sebanyak tujuh (7) orang. Dimana Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di antara pulau Sumatera dan Kalimantan di jalur Laut Cina Selatan yang mempunyai pulau sebanyak dua ratus lima puluh lima (255) buah, diantaranya ada tiga (3) pulau besar yaitu pulau Siantan, pulau Palmatak dan pulau Jemaja. Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan 2
pembangunan antar wilayah di Daerah Kepulauan Anambas sebagai wilayah berciri kepulauan, maka salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pendekatan wilayah, yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau, dan Pintu Jamak dengan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat perdagangan, serta lalu lintas arus barang dan jasa. Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Kepulauan Anambas, maka tantangan strategis yang dihadapi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas adalah beragamnya permintaan data dari berbagai pihak terkait. Sebagai contoh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menginginkan BPS Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyediakan data statistik bernuansa kepulauan sesuai dengan kondisi gugus pulau yang telah dikonsepkan.
C. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan perstatistikan di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari keberadaan perstatistikan secara nasional, regional Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara nasional perkembangan perpolitikan akhir-akhir ini menuntut BPS berada pada posisi terdepan sebagai pihak yang diminta atensinya terhadap proses pemilu baik pemilu presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Dalam keadaan carut marutnya data penduduk dan ketidak independensinya berbagai pihak dalam penyelenggaraan pesta rakyat tersebut memaksa BPS untuk selalu bertindak independen tanpa harus melibatkan diri dalam proses tersebut terkait penyediaan data penduduk yang disadari tidak hanya untuk mendukung proses politik tetapi juga semua aspek terkait kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya penyediaan statistik
sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kesejahteraan
rakyat, data produksi, data harga konsumen, pendapatan regional, dan sebagainya harus diakui sudah memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terlihat melalui pengakuan pihak-pihak pengguna data tersebut. Pada sisi lain upaya dan kerja keras tersebut mendapat tantangan yang tidak sedikit. Adanya ketidak percayaan pihak tertentu yang menuding seolah-olah data statistik merupakan produk pesanan pemerintah atau data tersebut sengaja dibuat untuk 3
menyenangkan pemerintah, merupakan suatu tudingan miring yang perlu disikapi seluruh jajaran BPS secara positif. Tantangan lain yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Kepulauan Anambas sekarang ini adalah kebutuhan data terkini oleh masyarakat pelaku usaha dan pemerintah yakni data yang dikumpulkan secara rutin dari instansi pemerintah, badan usaha milik daerah maupun swasta yang disajikan dalam bentuk publikasi. Dengan demikian keakuratan data dan ketepatan waktu diseminasi merupakan kata kunci yang harus diperhatikan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan sebesar-besarnya layanan yang terpercaya dan berkualitas bagi semua pihak. Secara spesifik terdapat permasalahan yang bersifat internal dan
eksternal di
Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan internal yang dihadapi adalah sejak diberlakukannya otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Konsekwensinya adalah peningkatan permintaan kebutuhan data baik dari sisi kualitas maupun ragam data yang dibutuhkan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
pada
skala
provinsi
maupun
kabupaten/kota. Sementara itu fakta bahwa kualitas dan keragaman data yang disajikan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Anambas pada saat ini masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, sedangkan realitas kondisi wilayah seperti luas wilayah dan kesulitan sarana prasarana transportasi yang belum teratasi. Akibatnya kegiatan pengiriman dokumen menjadi terlambat dan berdampak pula pada lambatnya pencacahan lapangan, tertundanya proses pengolahan yang akhirnya mengganggu proses diseminasi statistik. Pada tataran pimpinan, koordinasi antara instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah berjalan sangat baik, namun yang perlu diperbaiki adalah kesadaran mempercepat pemenuhan permintaan data statistik dalam rangka penyediaan data statistik sektoral, dan pembinaan kesadaran untuk menata statistik sektoral pada instansi terkait. Sementara itu peningkatan tergantung aparat yang terkait tentang data statistik masih perlu ditigkatkan sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa sumberdaya manusia statistik baik internal BPS Kabupaten Kepulauan Anambas masih terlalu sedikit, dimana pajabat eselon 4
III/a satu (1) orang, sedangkan pejabat eselon IV/a tidak ada dan staf hanya ada tiga (3) orang yang menangani pekerjaan subbag tata usaha dan lima (5) seksi yang ada. Sementara itu permasalahan eksternal lainnya yang dihadapi adalah kesadaran dari responden perusahaan usaha dalam memberikan informasi yang baik dan benar kepada petugas statistik masih rendah. Agar perstatistikan dapat berkembang ke arah yang lebih baik, perlu pemahaman dan implementasi dari 10 prinsip dasar penyelengaraan statistik resmi seperti direkomendasikan oleh PBB, yaitu : (1) Statistik adalah instrumen penting dalam masyarakat demokrasi, mempunyai kegunaan praktis (practical use) dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali. Prinsip ini mengandung arti bahwa statistik yang dihasilkan harus berorientasi kepada kebutuhan konsumen. (2) Statistik dihasilkan dari proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdidikasi tinggi, menjunjung tinggi etika profesi dan mengunakan metode dan prosedur yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Untuk menjamin arti dan kegunaannya, statistik harus disajikan menurut standar ilmiah yang berkaitan dengan sumber informasi, metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajiannya. (3) National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membentulkan dan mengklarifikasi apa bila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik. (4) Informasi statistik di peroleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggungjawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden. (5) NSO harus mampu menjaga secara ketat kerahasiaan informasi dan sumbernya. (6) Segara aturan perundangan dan penerapannya yang berkait dengan statistik harus diketahui secara luas oleh publik.
5
(7) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien. (8) Penggunaan konsep, definisi, metedologi, dan klasifikasi oleh NSO harus mengacu pada standar internasional untuk menjaga konsistensinya dan efisiensinya di semua tingkatan. (9) Kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.
6
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN BPS
A.
Visi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Visi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2012-2014 disusun dengan memperhatikan
kondisi internal dan eksternal berdasarkan pemikiran yang berkembang. Pembangunan perstatistikan di Kabupaten Kepulauan Anambas diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan data yang semakin beragam karena adanya tantangan otonomi yang semakin berkembang, kondisi geografis wilayah yang didominasi laut menyebabkan rentang kendali yang panjang, penyediaan informasi yang cepat dan tepat sesuai undang-undang teknologi informasi, masih kurangnya pemahaman konsumen terhadap data yang disajikan, serta memperhatikan kesiapan aparat penyelenggara
kegiatan statistik, dan yang tidak kalah
pentingnya yaitu adanya kecendrungan kesulitan memperoleh data dari responden perusahaan usaha. Walaupun demikian berdasarkan berbagai kendala tersebut di atas, Visi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas disepakati tetap mengacu pada Visi BPS RI 2010-2014, yaitu “PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA” Visi tersebut mempunyai makna yang sangat dalam yaitu, bahwa BPS Kabupaten Kepulauan Anambas pada tataran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan satu-satunya pelopor penyedia data statistik terpercaya. Istilah pelopor berarti yang terdepan, dipisahkan dari yang ada di belakangnya, berarti penyedia data statistik bukan hanya BPS Kabupaten Kepulauan Anambas tetapi instansi lain boleh menyediakannya. Dari aspek ini berarti upaya penyediaan data statistik terbuka bagi siapa saja baik instansi pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan statistik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Konotasi untuk semua, memberikan makna bahwa penyediaan data statistik dan pemanfaatannya tidak hanya untuk kalangan tertentu saja tetapi seluruh lapisan pemerintahan, dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan masyarakat di manapun berada yang membutuhkannya. 7
Secara lengkap Visi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2012-2014 memberikan makna bahwa “BPS merupakan yang terdepan dalam menyediakan data statistik yang terpercaya, sesuai dengan kondisi di lapangan dalam dimensi waktu, bagi semua pihak di mana saja berada”. Karena itu, fungsi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya akan menyentuh pada beberapa aspek sebagai berikut : 1.
Sebagai pembina dalam penyusunan dan penyediaan statistik terpercaya di setiap sektor;
2.
Memberikan advokasi bagi setiap sektor dalam penyusunan dan penyediaan statistik terpercaya;
Langkah statistik yang harus selalu menjadi perhatian meliputi : 1. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan perencanaan statistik, dimana ditangani kerangka sampel induk, sampling, pemetaan statistik, metodologi, pembakuan konsep definisi, dan pembakuan klasifikasi. 2. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan persiapan, dimana ditangani rancangan instrumen, buku pedoman pencacahan, pelatihan petugas, koordinasi , dan sosialisasi. 3. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan pengumpulan data, dimana keterangan dari responden ataupun sumber data dikumpulkan sesuai dengan metoda dan cara yang telah dirancang sebelumnya, dilakukan editing dan koding. 4. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan pengolahan, dimana melakukan entri data, cek validasi, dan tabulasi. 5. Penyediaan data statistik harus melalui tahapan diseminasi, dimana semua output pengolahan disusun menjadi publikasi dalam berbagai bentuk media. 6.
Penyediaan data statistik harus melalui tahapan interpretasi dan analisis, dimana data statistik dideskripsikan, diinterpretasikan dan dianalisis dengan berbagai teknik analisis statistik.
8
B. Misi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Sesuai visi tersebut di atas, maka misi yang ingin diemban oleh BPS Kabupaten Kepulauan Anambas dalam tahun 2012 - 2014 adalah : 1.
Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistic untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
2.
Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistic bagi semua pihak;
Secara regional dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, misi pertama lebih merujuk pada semakin berkembangnya tuntutan kerjasama dengan instansi / lembaga terkait dalam rangka penyediaan data statistic beragam sesuai tuntutan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bahwa tuntutan kerjasama yang dilaksanakan mestinya tetap mengacu kepada landasan konstitusional yang berlaku yaitu UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Misi kedua, BPS Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan statistik secara regional tetap mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi UN yaitu output yang dihasilkan sesuai proses metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misi ketiga, BPS Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pelayan publik dituntut memberikan pelayanan prima. Misi ini amat penting karena terkait langsung dengan visi mempelopori penyediaan data statistik terpercaya untuk semua, dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Misi keempat, menunjukkan BPS Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kerangka membangun statistik regional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 9
C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan statistik pada tataran nasional dimaksukan untuk menyediakan data statistic pada skala nasional maupun regional sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Amanat UU No. 16 Tahun1997 dan PP No. 39 Tahun 2007, kepala BPS antara lain bertanggung jawab dalam penyediaan statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta melakukan koordinasi, integrasi sinkronisasi, dan standarisasi dalam pengelengaraan statistik. Untuk menjawab tantangan sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 dan PP No. 39 Tahun 2007, maka Badan Pusat Statistik melakukan pembenahan diawali dengan melakukan reformasi birokrasi, dengan cara menerapkan Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistic in Indonesia).
Empat pilar reformasi
birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-2014, meliputi : (1) Peningkatan Kualitas Data, (2) Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, (3) Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan (4) Penguatan Kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan penggunaan data. Secara eksplisit tujuan pembangunan perstatistikan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah : 1.
Menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2.
Menyelenggarakan kegiatan statistik sensus, survei dengan efektif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
3.
Menyelenggarakan pemasyarakatan standar baku klasifikasi lapangan usaha sesuai kriteria yang telah ditetapkan kepada masyarakat pengguna melalui media massa;
4.
Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang akurat dan muktahir di seluruh bidang pembangunan pada tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. 10
5.
Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik.
6.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas dalam rangka penyediaan data dan sistem penyediaan data yang memadai.
Sesuai tujuan pembangunan perstatistikan tersebut, maka sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah : 1.
Terselenggaranya kegiatan pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2.
Terselenggaranya kegiatan statistik sensus, survei dengan efektif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
3.
Terselenggaranya pemasyarakatan standar baku klasifikasi lapangan usaha sesuai kriteria yang telah ditetapkan kepada masyarakat pengguna melalui media massa;
4.
Meningkatnya ketersediaan informasi statistik yang akurat dan muktahir di seluruh bidang pembangunan pada tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas.
5.
Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik.
6.
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas dalam rangka penyediaan data dan sistem penyediaan data yang memadai.
11
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan dan Strategi Wilayah Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 - 2014 adalah : a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi; b) Meningkatkan nilai investasi; c)
Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan;
d) Meningkatkan ekspor komoditas unggulan berbasis masyarakat; e) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor – sektor potensial; f)
Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).
Sesuai sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2014 itulah maka, arah kebijakan pembangunan bidang statistik di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2012 2014 diarahkan dan disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional bidang statistik yang meliputi peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi statistik di berbagai wilayah pemerintahan melalui berbagai upaya : a)
Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, terintegrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistic dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih.
b)
Peningkatan kemampuan SDM pengelola kegiatan statistik, baik statistik dasar, sektoral maupun statistic khusus, dalam upaya peningkatan kualitas data statistik.
12
c)
Peningkatan kerjasama dan dukungan pemerintah Kabupaten sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah.
d)
Peningkatan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan akan dikirim melalui jaringan ke provinsi maupun pusat secara online.
e)
Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan statistik BPS Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan pembangunan statistic Kabupaten Kepulauan Anambas adalah : a)
Mendorong terselenggaranya kegiatan statistik sensus, survei dengan efektif dan efisien, dimaksudkan untuk menyelenggarakan sensus, survei dan penyediaan statistik yang memberikan manfaat yang memadai, tidak sia-sia karena memberikan manfaat bagi konsumen data, serta didukung dengan sumberdaya yang optimal.
b) Melakukan upaya peningkatan ketersediaan informasi statistik yang akurat dan muktahir di seluruh bidang pembangunan pada tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Upaya tersebut dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sehingga hasil penyajian lebih berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap data yang disajikan dapat diperoleh. c)
Peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik secara terus menerus dilakukan agar produk data yang dihasilkan lebih bermutu, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan oleh pengguna data.
d) Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas dalam rangka penyediaan data dan sistem penyediaan data yang memadai. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data 13
statistik yang dihasilkan dan disajikan. Karena itu peningkatan kualitas SDM dimaksudkan agar pada akhirnya dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas.
C. Program Capaian Sasaran Agar sasaran yang telah dirumuskan dapat tercapai, maka terdapat tiga program yang dicanangkan, yaitu : 1.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
2.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
14
BAB IV. PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2012 – 2014 telah tersusun dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Keberhasilan yang akan dicapai disadari sepenuhnya merupakan tanggungjawab berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, lembaga legislatif, maupun semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan yang memerlukan dukungan data yang berkualitas. Ketersediaan data statistik yang bersifat strategis seperti pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemiskinan, ekpor-impor, penghunian kamar hotel, dan statistic padi palawija sangat perlu ditingkatkan kualitasnya yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.Terkait data strategis yang disajikan, salah satu masalah yang mengemuka dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah angka kemiskinan yang terus disoroti. Kenyataan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan berbagai pihak terhadap data statistic masih merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan statistic tiga tahun mendatang. Kemungkinan tantangan yang dihadapi di masa yang akan dating dalam pembangunan statistic adalah; (1) Tingkat kepercayaan sumber data maupun pengguna data; (2) Meningkatnya keragaman data statistik yang dibutuhkan; (3) Meningkatnya permintaan statistic mikro dan wilayah kecil; (4) Meningkatnya tuntutan pelayanan prima.
Dalam rangka pembangunan statistic dimasa yang akan dating diharapkan dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, Legislatif maupun masyarakat luas, karena tanpa dukungan dari berbagai elemen tersebut mustahil pembangunan statistic dapat diwujudkan.
15
