BAB II PROFIL SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BAB II PROFIL SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1. Gambaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Secara grografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administrasinya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan Jumlah pulau sebanyak 255 pulau. Kepulauan Anambas terletak antara 2º10’0”- 3º40’0”LU sampai dengan 105º15’0” 106º45’0” BT, hal ini berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulaupulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah administratifnya dan berbatasan langsung dengan negara lain atau lautan internasional. Dengan jumlah pulau sebanyak 255, tentunya memerlukan penanganan khusus terkait dengan otoritas batas wilayah daerah. Keberadaan Kabupaten Kepulauan Anambas secara administratif memiliki 7 (tujuh) kecamatan yaitu : Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Palmatak. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 2 Kelurahan dan 52 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Laut Cina Selatan/ Vietnam



Sebelah Selatan

: Kabupaten Bintan



Sebelah Barat

: Laut Cina Selatan/Malaysia



Sebelah Timur

: Kabupaten Natuna

Pada saat ini Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas sebesar 46.664 km² atau sekitar 2,47% dari luas Indonesia 1.890.754 km² dengan panjang garis pantai adalah 1.128,57 km². Dari luas wilayah tersebut sebesar 634,37 km² atau 63.437 Ha setara 1,36% merupakan wilayah daratan dan sebesar 46.029,27 km² atau setara 98,64% adalah lautan. Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi menjadi Kecamatan Jemaja dengan luas 78,26 Km², Kecamatan Jemaja Timur dengan luas 154,24 Km², Kecamatan Siantan Selatan dengan luas STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1

115,48 Km², Kecamatan Siantan dengan luas 45,39 Km², Kecamatan Siantan Timur dengan luas 88,92 Km², Kecamatan Siatan Tengah dengan luas 22,14 Km², Kecamatan Palmatak dengan luas 129,94 Km². Gambaran luas wilayah administrasi dan terbangun dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi dan Terbangun Kabupaen Kepulauan Anambas Tahun 2016 LuasWilayah Administrasi Terbangun (%) thd Nama (%) thd Luas Total Kecamatan (Km²) (Km²) Administrasi Administrasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jemaja 1 8 78.26 12.34 Jemaja Timur 4 154.24 24.31 Siantan 7 115.48 18.20 Selatan Siantan 1 6 45.39 7.16 Siantan Timur 6 88.92 14.02 Siantan 6 22.14 3.49 Tengah Palmatak 15 129.94 20.48 Total 2 52 634.37 100.00 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016, diolah Jumlah Kelurahan

Jumlah Desa

Dilihat dari perkembangan yang terjadi, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2015, yang tersebar di setiap kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja 1,250%, Kecamatan Jemaja Timur 1.268%, Kecamatan Siantan Selatan 1,216%, Kecamatan Siantan 1,258%, Kecamatan Siantan Timur 1,216%, Kecamatan Siantan Tengah 1,261%, dan Kecamatan Palmatak 1,238%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2 dan peta administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 pada gambar 2.1.

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)


2

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 Jumlah Penduduk (Orang) Nama Kecamatan

(1) Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Total

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1.844

1.867

1.890

1.914

1.931

1.951

4.076

4.127

4.176

4.227

4.266

4.309

5.920

5.994

6.066

6.141

6.197

6.260

-

-

-

-

-

-

2.129

2.156

2.182

2.209

2.229

2.252

2.129

2.156

2.182

2.209

2.229

2.252

-

-

-

-

-

-

3.454

3.496

3.538

3.583

3.616

3.653

3.454

3.496

3.538

3.583

3.616

3.653

3.232

3.273

3.312

3.353

3.384

3.418

7.660

7.756

7.849

7.947

8.019

8.102

10.892

11.029

11.161

11.300

11.403

11.520

-

-

-

-

-

-

3.455

3.497

3.539

3.583

3.616

3.653

3.455

3.497

3.539

3.583

3.616

3.653

-

-

-

-

-

-

2.855

2.891

2.926

2.962

2.988

3.020

2.855

2.891

2.926

2.962

2.988

3.020

-

-

-

-

-

-

11.713

11.858

12.000

12.149

12.260

12.386

11.713

11.858

12.000

12.149

12.260

12.386

5.076

5.140

5.202

5.267

5.315

5.369

35.342

35.781

36.210

36.660

36.994

37.375

40.414

40.921

41.412

41.927

42.309

42.774

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016, diolah STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)


3

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)


4

Gambar 2.1.a Peta Wilayah Kajian Sanitasi (Lokasi A)

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)


5

Gambar 2.1.b Peta Wilayah Kajian Sanitasi (Lokasi B)



6

Gambar 2.1.c Peta Wilayah Kajian Sanitasi (Lokasi C)



7

2.2. Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat sangat merintangi taraf hidup kemajuan, peningkatan kesehatan dan sanitasi, pengadaan perumahan dan alat-alat pengangkutan, peningkatan kebudayaan, kesempatan rekreasi dan untuk banyak Negara merintangi pangan yang cukup kepada rakyat. Ringkasnya cita-cita manusia seluruh dunia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik diganggu dan dibahayakan oleh pertumbuhan penduduk yang tak dikendalikan itu. Untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang. Penduduk suatu daerah menjadi sangat krusial fungsinya bagi pemerintah daerah. Mengingat sifatnya yang sangat penting, kondisi penduduk menjadi salah satu tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil berbagai kebijakan strategis dalam pembangunan. Dengan data kependudukan yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, akan memperbesar tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015 adalah sebesar 47.903 jiwa, yang terdiri atas 24.793 laki-laki dan 23.110 perempuan. Penyebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas masih bertumpu di Kecamatan Siantan yaitu 13.668 jiwa, Kecamatan Palmatak yaitu 13.034 jiwa, dan Kecamatan Jemaja yaitu 6.918. Adapun Laju pertumbuhan penduduk yang terjadi rata-rata yaitu 1,255%. Dengan luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas sekitar 634.37 Km² dengan total penduduk 40.921 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 64.507 Jiwa/Ha. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Siantan yaitu sebanyak 242.983 Jiwa/Ha dan Kecamatan Siantan Tengah yaitu sebanyak 130.578 Jiwa/ha. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Jemaja Timur yaitu sebanyak 13.978 Jiwa/Ha. Untuk lebih jelas lihat tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 Nama Kecamatan (1)

Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Total

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 (2)

(3)

(4)

(5)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.250

1.201 1.236 0.912

1.017

76.591

77.511

78.469

79.185

79.990

1.268

1.206 1.237 0.905

1.032

12.978

14.147

14.322

14.452

14.601

1.216

1.201 1.272 0.921

1.023

30.274

30.637

31.027

31.313

31.633

1.258

1.197 1.245 0.912

1.026

242.983 245.891 248.954 251.223

253.800

1.216

1.201 1.243 0.921

1.023

39.327

40.666

41.082

1.261

1.211 1.230 0.878

1.071

130.578 132.159 133.785 134.959

136.405

1.238

1.198 1.242 0.914

1.028

91.258

92.350

93.497

94.351

95.321

1.255

1.200 1.244 0.911

1.028

64.507

65.281

66.092

66.695

67.380

39.800

40.295

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, diolah

2.3. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah penduduk miskin adalah 6.243 Jiwa. Penduduk miskin terbanyak terletak di Kecamatan Palmatak yaitu 2.141 Jiwa dan terbanyak penduduk miskin kedua terdapat di Kecamatan Siantan yaitu 1.450, sedangkan untuk penduduk miskin terendah terletak di Kecamatan Siantan Tengah yaitu 155 Jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Tahun 2016 Nama Kecamatan (1) Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Total

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) (2) 631 449 509 1.450 908 155 2.141 6.243

Sumber : Dinas Sosil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

2.4. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Berbagai sektor-sektor perekonomian yang mendorong perekonomian daerah seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, serta sektor lainnya yang ada di Kabupaten Bangka perlu dilakukan pemetaan wilayah strategis atau penataan ruang yang dipayungi oleh peraturan daerah sebagai legalistas-formal yang di dalamnya secara spesifik mengatur, memfasilitasi serta secara tidak langsung juga melindungi sumber daya/potensi ekonomi daerah kedepan. Diharapkan, pada akhirnya, pemanfaatan sumber daya yang tumpah tindih pada suatu wilayah terutama sektor pertambangan tidak terjadi lagi.

2.4.1. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Kebijakan dan strategi penetapan sistem perdesaan meliputi Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan potensi kawasan dengan strategi mengembangkan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan, meningkatkan pertanian berbasis hortikultura dan mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian. Dan pengembangan kawasan

agropolitan dengan strategi meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem dan mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan serta pengembangan herarki pusat pelayanan pedesaan dengan strategi membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun, mengembangkan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat desa dan meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan kegiatan. Adapun Kebijakan dan strategi penetapan sistem perkotaan meliputi Pengembangan herarki pusat pelayanan perkotaan dengan strategi mengembangkan PKW di perkotaan Terempa, mengembangkan PKL di perkotaan Tebangladan dan perkotaan Letung dan mengembangkan PPK pada permukiman perkotaan serta mengembangkan kawasan strategis Kabupaten. Dalam Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pemerintah melakukan Pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayahdengan strategi meningkatkan pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan, pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan

pusat-pusat

permukiman

dan

pusat

produksi

pertanian,

meningkatkan

pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan pada kewenangan nasional, meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan perubahannya pada kewenangan provinsi, meningkatkan pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar Kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama yang tidak terletak di jalan kolektor, meningkatkan pengembangan jalan penghubung utama antar klaster industri - jalan lintas, sekaligus dengan pelabuhan, meningkatkan pengembangan jalan perkotaan, jalan antar desa, dan meningkatkan pengembangan jalan sekunder di Kabupaten. Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah dengan strategi Pengembangan Areal Pangkalan Kendaraan (APK) dan Pengembangan terminal tipe C. a.

Pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengembangan jalur transportasi laut; dan 2. Meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka keterisolasian.

b.

Pengembangan transportasi laut akses internal kawasan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebagai berikut:

1. 2.

Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada simpul-simpul perkembangan wilayah; dan Pengembangan dermaga pelayaran rakyat.

c.

Pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukung dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum; 2. Meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan internasional dengan orientasi kegiatan ekspor-impor secara langsung; dan 3. Meningkatkan pengembangan angkutan laut massal yang murah dan efisien.

d.

Pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi sosial ekonomi dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara target ekspor; 2. Meningkatkan pengembangan pelayaran untuk kegiatan bongkar muat antar pulau skala nasional; dan 3. Meningkatkan pengembangan pelayaran ekspor-impor hasil tambang, hasil pertanian, serta hasil kelautan dan perikanan.

e.

Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan dan kawasan Industri Ship Service dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan 2. Menyiapkan lembaga pengelola Industry Ship Service.

f.

Pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara dengan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan fungsi dan kapasitas bandara yang sudah ada; 2. Pengembangan bandara baru; 3. Meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial; dan 4. Mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang.

g.

Pengoptimalisasian tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan; dan 2. Meningkatkan volume ruang bebas hambatan.

h.

Peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyediakan menara Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan; 2. Meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; dan 3. Mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, dan jaringan telepon seluler.

i.

Peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah dengan strategi sebagai berikut: 1. Membangun teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; dan 2. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibukota Kabupaten.

j.

Peningkatan sistem jaringan sumber daya air dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; dan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

k.

Pengoptimalisasianfungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air dengan strategi sebagai berikut: 1. Melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; 2. Mengembangkan waduk baru, bendung, dan cekdam dalam upaya pengendalian sistem tata air; dan 3. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.

l.

Pengoptimalisasian tingkat pelayanan penyediaan energi listrik dengan strategi sebagai berikut: 1. Memperluas jaringan (pemerataan) dan pengembangan jaringan baru; 2. Mengembangkan sumber daya energi; 3. Meningkatkan infrastruktur pendukung; 4. Menambahkan dan memperbaiki sistem jaringan; dan 5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.

m.

Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan jaringan listrik pada wilayah dapat dijangkau pada satu dataran daratan; dan 2. Mengembangkan sistem penyediaan setempat pada wilayah yang sulit dijangkau dan bukan pada satu dataran daratan.

n.

Pengurangan sumber timbulan sampah sejak awal dengan strategi sebagai berikut: 1. Meminimalkan penggunaan sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah; 2. Memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan 3. Mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perkotaan dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan prasarana pengolahan sampah; 2. Mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan 3. Mengelola sampah berkelanjutan.

o.

p.

Pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perdesaan dengan strategi sebagai berikut:

1. 2. q.

Meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan Menyediakan prasarana pengolahan sampah yang mendukung pertanian.

Penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyediakan fasilitas septic tank per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan; 2. Meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga serta sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan 3. Meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031

2.4.2. Pola ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan meliputi : a.

Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan strategi sebagai berikut: 1. Memulihkan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; 2. Membatasi pengembangan pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan; 3. Mempertahankan kawasan resapan air; 4. Meningkatkan peran masyarakat sekitar kawasan; 5. Melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi; dan 6. Meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian, dan kerjasama pengelolaan kawasan.

b.

Pemantapan kawasan perlindungan setempat dengan strategi sebagai berikut: 1. Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat; 2. Membatasi kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; 3. Membatasi kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan 4. Mengamankan kawasan sempadan pantai.

c.

Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan strategi sebagai berikut: 1. Memperuntukkan kawasan ini hanya bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan; 2. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; 3. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam; 4. Membatasi dan mengembalikan fungsi lindung pada kawasan hutan yang mengalami alih fungsi;

5.

6. 7.

Mengamankan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situs purbakala; Memelihara dan melarang perubahan tampilan bangunan pada bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan fungsional; dan Melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan.

d.

Penanganan kawasan rawan bencana alam dengan strategi sebagai berikut: 1. Meminimalkan kawasan rawan bencana banjir dan bencana alam lainnya pada kawasan terbangun; 2. Melestarikan kawasan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai resapan air; dan 3. Mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam.

e.

Penanganan kawasan lindung geologi dengan strategi sebagai berikut: 1. membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terutama untuk fungsi perkotaan, permukiman dan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta pemanfataan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; 2. menghindari kawasan rawan bencana alam zona patahan aktif, imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagai kawasan terbangun; 3. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; 4. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalkan bencana bila terjadi gelombang tinggi; dan 5. memberikan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan sempadan mata air dari berbagai kegiatan dan bahan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menyebabkan kerusakan kawasan.

f.

Pemantapan kawasan lindung lainnya dengan strategi sebagai berikut: 1. melarang penggunan alih fungsi pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan melakukan penjagaan kawasan secara ketat; 2. memelihara ekosistem pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa; 3. melestarikan pantai berhutan bakau sebagai penyeimbang lingkungan pantai; 4. mengelola kawasan hutan kota sebagai paru-paru kota dan pusat interaksi; 5. memanfaatkan kawasan sebagai daya tarik wisata dan penelitian; 6. memelihara habitat dan ekosistem guna menjaga keaslian kawasan; dan 7. melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya bmeliputi: a.

Pengembangan hutan produksi dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan; 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai pola kemitraan pengelolaan hutan; 3. Memaksimalkan pengolahan hasil hutan; 4. Memberikan insentif pada kawasan hutan rakyat untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi; dan 5. Melakukan penggantian lahan pada kawasan hutan produksi yang dikonversi untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi seperti hutan.

b.

Pengembangan kawasan hutan rakyat dengan strategi sebagai berikut: 1. Memanfaatkan ruang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjang kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan 2. Membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi utama kawasan.

c.

Pengembangan kawasan pertanian dengan strategi sebagai berikut: 1. Mempertahankan luas sawah irigasi teknis; 2. Melakukan pemeliharaan saluran irigasi; 3. Memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan; 4. Mengembangkan lumbung desa modern; 5. Melestarikan kawasan hortikultura; 6. Memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula; 7. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan; 8. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat; dan 9. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan.

d.

Pengembangan kawasan kelautan perikanan dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengembangkankawasan minapolitan; 2. Mengembangkan perikanan budi daya pada kawasan minapolitan; 3. Mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut; 4. Mengembangkan penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan; dan 5. Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut.

e.

Pengembangan kawasan pertambangan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memulihkan rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budi daya lain pada area bekas penambangan;

2. 3. 4.

5.

Meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang; Melakukan pencegahan aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI); Mensyaratkan melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial, dan kajian lingkungan hidup strategis pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman bila akan dilakukan kegiatan penambangan; dan Mengintensifkan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.

f.

Pengembangan kawasan peruntukan industri dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tanggauntuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut; 2. Mengembangkan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang; 3. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; 4. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan masyarakat; 5. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi; 6. Mengembangkan kawasan industri secara khusus; dan 7. Mengembangkan kawasan industri pada kawasan ekonomi terpadu yang ditunjang pelabuhan ekspor di Kawasan Siantan Timur, sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya.

g.

Pengembangan kawasan pariwisata dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas; 2. Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; 3. Meningkatkan promosi wisata; 4. Meningkatkan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan 5. Mengembangkan pusat kerajinan masyarakat sebagai pintu gerbang wisata Kabupaten.

h.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan; 3. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan; 4. Mengembangkan perumahan terjangkau; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dan 6. Mengembangkan Kawasan siap bangun dan Lingkungan siap bangunmandiri.

Rencana pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya yang berupa hutan dan lahan wajib dilengkapi dengan: a. b.

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Dalam Kawasan Hutan (RPRH) yang disahkan oleh Bupati; dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) yang disahkan oleh Bupati

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031

2.3. Profil Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas Saat Ini Gambaran

tentang kondisi sanitasi Kabupaten Bangka saat ini terdiri dari

gambaran umum sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, dan sub sektor drainase lingkungan.

A.

Sektor Air Limbah Domestik Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan satu salah tolak ukur dari Kualitas pelayanan kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selalu di upayakan kearah perbaikan sehingga akan memberikan kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini tentunya tidak hanya mengendalakan dari pemerintah saja, namun peran serta swasta dan masyarakat juga diperlukan baik dari sisi perencanaan, penyediaan sarana prasarana maupun pengelolaan pemeliharannya agar tercapai kehidupan yang sehat dan berkualitas.

1.

Kelembagaan Saat ini kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki Lembaga atau Dinas yang secara khusus menangani permasalahan air limbah. Selain itu, peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang air limbah juga belum tersedia.

Tabel 2.5 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic

PEMERINTAH KABUPATEN

SWASTA

MASYARAKAT

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


SWASTA

MASYARAKAT

Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

-

√

-

-

-

√

-

-

Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN

-

-

-

Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

-

-

-

Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkatan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestic MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestic Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Tabel 2.6 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Kepulauan Anambas KETERSEDIAAN PERATURAN AIR LIMBAH DOMESTIK Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban Penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septic Retribusi penyedotan air limbah domestic

PELAKSANAAN

Ada (sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

KET.

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

KETERSEDIAAN PERATURAN

PELAKSANAAN

Ada (sebutkan)

Tidak Ada




KET.

-

√

-

-

-

-

AIR LIMBAH DOMESTIK Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4.a Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik (Black Water)

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

Gambar 2.4.a Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik (Grey Water)


Tabel.2.7 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

Jumlah Penduduk

On-Site Tangki Septik Individual

Tangki Septik Komunal (≤ 10 KK)

Akses Layak (KK) Off-Site MCK Tangki IPAL +++ Septik Komunal Komunal (> 10 KK) (vi) (vii) (viii) 150

Akses Dasar IPAL Kawasan

IPAL Kota

(ix) -

BABS (KK) *

Cubluk

(x) -

Tangki Septik Individual Belum Aman ** (xi) 658

(xii) -

(xiii) 2.305

No.

Kec.

(i) 1

Siantan

(iii) 10.892

(iv) -

(v) -

2

Palmatak

11.713

-

-

-

-

134

-

-

335

-

2.546

3.455

-

-

-

-

144

-

-

199

368

554

3.454

-

-

-

-

-

-

-

177

316

417

2.129

-

-

-

-

116

-

-

189

36

407

5.920

-

-

-

-

124

-

-

261

41

1.534

2.855

-

-

-

-

204

-

-

14

224

661

(ii)

Siantan

3

Timur Siatan

4

Selatan Jemaja

5 6

Timur Jemaja Siantan

7

Tengah

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016, diolah * Yang termasuk BABS : BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. ** Belum Aman : Jamban tidak dilengkapi tangki septik sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali. Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepadatan > 50 orang/Ha dan jarak terhadap sumber air bersih yg bukan perpipaan < 10 m. *** MCK : termasuk jamban bersama layak & MCK Komunal.

Tabel 2.8 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Satuan No

Jenis

Kondisi Jumlah/ Berfungsi Tdk berfungsi Keterangan Kapasitas

(i) (ii) (iii) (iv) SPAL Setempat (Sistem On-site) 1 Tangki septik komunal < unit 10 KK 2 MCK unit 3. Truk Tinja unit 4 IPLT : kapasitas m/hari SPAL Terpusat (Sistem Off-site) 1 Tangki septik komunal unit >10KK 2 IPAL Komunal unit 25 3 IPAL Kawasan unit 4 IPAL Terpusat unit Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Keterangan : IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

(v)

(vi)

(vi)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√ -

-

-

Gambar 2.5.a Peta Cakupan Ases Dan System Layanan Air Limbah Domestik (Wilayah Kajian A)


Gambar 2.5.b Peta Cakupan Ases Dan System Layanan Air Limbah Domestik (Wilayah Kajian B)


Gambar 2.5.c Peta Cakupan Ases Dan System Layanan Air Limbah Domestik (Wilayah Kajian C)


2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Secara umum Air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu grey water (air bekas mandi dan cuci) serta black water (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 2 sistem, yaitu Sistem Individual dan Sistem Komunal. Sistem Individual adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septic tank maupun cubluk. Sedangkan system komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM) yaitu dengan IPAL komunal. Secara umum limbah tinja di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dikelola dengan baik, banyak masyarakat yang masih membuang air limbah langsung ke saluran drainase, perkebunan/hutan bakau, laut maupun tempat lain yang dirasa memungkinkan. Masyarakat bahkan masih ada yang melakukan BABs di Laut/sungai secara langsung. Beberapa desa sudah telayani dengan sistem IPAL Komunal, septic tank Individual maupun jamban bersama, namun demikian Sarana dan Prasarana pengelolaan masih terbatas pada skala rumah tangga saja dan masih belum tersebar secara merata. Sistem IPAL kawasan skala besar juga belum terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, hal ini karena keterbatasan lahan. Sedangkan untuk pengelolaan lumpur tinja Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki IPLT sehingga cenderung mengandalkan pembuangan melalui resapan tanah dan langsung ke laut.

3.

Kesadaran Masyarakat dan PHBS terkait Sanitasi Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Anambas serta keterlibatan Gender, pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan dapat dibagi dalam beberapa hal :

a.

Masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam mengelola air limbah. Dalam hal ini, masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan soal dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh tercemarnya lingkungan karena air limbah. Masyarakat seperti ini, umumnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

b.

Masyarakat yang berpenghasilan cukup, tetapi belum memiliki kesadaran terhadap dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan. Dalam konteks ini, cenderung mengabaikan faktor – faktor kesehatan lingkungan. Masyarakat seperti ini biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan yang rendah.

c.

Masyarakat yang secara materi dan pengetahuan cukup, namun belum ditunjang dengan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah dan PHBS.

d.

Masyarakat yang secara materi, pengetahuan dan kepedulian yang cukup. Masyarakat ini adalah masyarakat menengah ke atas yang tinggal di lingkungan ibukota kabupaten, dan pusat – pusat kota kecamatan.

B.

Sektor Persampahan Permasalahan persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas telah menjadi salah satu perhatian dari Pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kecamatan. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai saat ini masih melayani 7 kecamatan terutama di Kecamatan Siantan, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, Siantan Tengah, Palmatak, dan Siatan Timur. Hal ini pun persebarannya tidak merata di semua desa. Pelayanan difokuskan pada area pusat perkotaan. Cakupan layanan terbanyak berada di Pulau Siantan karena Pulau ini merupakan Ibukota Kabupaten batang yang merupakan pusat CBD dan pusat aktivitas permukiman, perdagangan dll. Selebihnya dikelola secara partisipasi masyarakat baik secara dibakar, ditimbun, maupun dikelola dengan membentuk kelembgaan pengelolaan sampah.

Tabel 2.9 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan

FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)

PEMANGKU KEPENTINGAN PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT KABUPATEN √

-

-

√

-

-

√

-

-

√

√

√

√

-

-

FUNGSI Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Membangun sarana TPA Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS Mengelola sampah di TPS Mengangkut sampah dari TPS ke TPA Mengelola TPA Melakukan pemilahan sampah Melakukan penarikan retribusi sampah Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

PEMANGKU KEPENTINGAN PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT KABUPATEN √

-

-

√

√

-

√ -

-

-

√ √ √ √ -

√ -

√ -

√

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Tabel 2.10 Peta Peraturan Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas KETERSEDIAAN PERATURAN

PELAKSANAAN

Ada (sebutkan)

Tidak Ada




KET.

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

-

√

-

-

-

-

Retribusi sampah atau kebersihan

-

√

-

-

-

-

PERSAMPAHAN Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/ unti usaha di kawasan komersil/ fasilitas sosial/ fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Secara umum pengelolaaan persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6.a Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan


Gambar 2.6.a Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan


Tabel 2.11 Timbulan Sampah per Kecamatan Timbulan Sampah Nama Kecamatan Kecamatan Siantan Kecamatan Palmatak Kecamatan Siantan Timur Kecamatan Siantan Selatan Kecamatan Jemaja Timur Kecamatan Jemaja Kecamatan Siantan Tengah TOTAL

Jumlah Penduduk (jiwa) 10.892

Sampah Dikelola Mandiri di Sumber (%) (m³/hari)

Sampah Terproses 3R (%)

(m³/hari)

-

-

2,72

-

-

-

-

-

3.454

-

2.129

Sampah Terangkut ke TPA (%) (m³/hari)

(%)

Total

(m³/hari)

(%)

(m³/hari)

20,72

4,25

3,78

0,77

27,2

5,58

-

18,54

3,80

17,74

3,64

36,3

7,44

-

-

2,68

0,55

4,06

0,83

6,7

1,38

-

-

-

0,59

0,12

5,82

1,19

6,4

1,31

-

-

-

-

2,15

0,44

1,39

0,28

3,5

0,72

5.920

-

-

-

-

4,39

0,90

6,59

1,35

11,0

2,25

2.855

-

-

-

-

2,44

0,50

6,40

1,31

8,8

1,81

40.418

-

-

2,72

51,51

10,56

45,77

9,38

100,00

20,49

11.713 3.455

0,56

Sampah Tidak Terproses

0,56

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016, diolah

Tabel 2.12 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas

No (i) 1

2

Jenis Prasarana / Sarana (ii)

Kondisi Ritasi /hari Baik Rusak Rusak Keterangan* ringan Berat (vi) (vii) (viiii) (ix) (x)

Satuan

Jumlah

Kapasitas

(iii)

(iv)

(v)

Pengumpulan Setempat - Gerobak sampah

unit

10

1 m³

2 kali

√

-

-

-

- Motor sampah

unit

26

1,5 m³

1 kali

√

-

-

-

- Pick up sampah Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak biasa - Kontainer

unit

2

1,6 m³

4 kali

√

-

-

-

unit unit

15 -

1 Ton -

-

-

-

-

-

- Transfer Depo

unit

-

-

-

-

-

-

-

- SPA (Stasiun Peralihan Antara)

unit

-

-

-

-

-

-

-

No (i) 3.

4

5

Jenis Prasarana / Satuan Sarana (ii) (iii) Pengangkutan - Dump Truck unit - Arm Roll Truck unit - Compactor Truck unit Pengolahan Sampah  TPS 3R unit  ITF unit  Bank Sampah unit  Incinerator unit TPA/TPA Regional :  Lahan urug saniter  Lahan urug terkendali  Penimbunan terbuka - Luas total lahan TPA Ha - Luas sel Landfill - Daya tampung TPA

6

7

Alat Berat - Bulldozer - Excavator / backhoe - Truk tanah IPL Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet

Kondisi Ritasi /hari Baik Rusak Rusak Keterangan* ringan Berat (vi) (vii) (viiii) (ix) (x)

Jumlah

Kapasitas

(iv)

(v)

1 -

3 m³ -

1 kali -

√ -

-

-

-

1 -

40x20 m² -

-

√ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ha 3 (m /hari)

-

-

-

-

-

-

-

unit unit unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mg/l

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Tahun2016 Keterangan : IPL: Instalasi Pengolahan Lindi *Beri keterangan mengenai umur dan lembaga pengelola

Gambar 2.7 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas (Hanya terdapat di Wilayah Kajian B)


C.

DrainasePerkotaan Kebutuhan

drainase

lingkungan

akan

semakin

meningkat

seiring dengan

pertumbuhan penduduk, sehingga keterlambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana drainase akan menyebabkan permasalahan seperti genangan ataupun banjir. 1.

Kelembagaan Lembaga teknis Pemerintah Daerah yang menangani pengelolaan drainase lingkungan, dalam hal ini perencanaan, pembangunan ataupun peningkatan kapasitas dan mutu dilaksanakan oleh Dinas pekerjaan Umum.

Tabel 2.13 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase skala kabupaten Menyusun rencana program drainase dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan/ membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN Membersihkan saluran drainase lingkungan Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam mengurus IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun

SWASTA

MASYARAKAT

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

√

√

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

-

PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan

SWASTA

MASYARAKAT

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Tabel 2.14 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas KETERSEDIAAN PERATURAN

Ada (sebutkan)

DRAINASE LINGKUNGAN Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

Tidak Ada

PELAKSANAAN Efektif Blm Efektif Tdk Efektif KET. Dilaksanakan Dilaksanakan Dilaksanakan

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

Tabel 2.15 Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan pada Area Terbangun di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Wilayah Genangan No 1. 2.

Lokasi Genangan Kelurahan Tarempa Desa Tarempa Barat

Luas

Ketinggian Lama

Infrastruktur*

Frekuensi

Jenis

Ket. **

Penyebab***

(Ha)

(m)

(jam/ hari)

(kali/tahun)

10

1

5

2

Hujan dan Air Pasang

Saluran Drainase

-

1

0,5

4

1

Air Pasang

Saluran

-

3.

Desa Tarempa Selatan

6

1

6

1

Hujan Deras

Saluran

-

4.

Desa Ulu Maras

1

1

6

1

Hujan Deras

Saluran

-

5.

Desa Tebang

2

1

3

1

Hujan Deras

Saluran

-

6.

Desa Ladan

1

1

5

1

Hujan Deras

Saluran

-

7.

Desa Candi

1

1

3

1

Hujan Deras

Saluran

-

8.

Desa Payamaram

3

1

4

1

Hujan Deras

Saluran

-

9.

Desa Tiangau

1

1

3

1

Pasang Surut

Saluran

-

4

1

Hujan Deras

Saluran

-

3

1

Hujan Deras

Saluran

-

10.

Desa Air Bini 1 0,5 Kelurahan 11. Letung 1 1 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016

Keterangan : *) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang dimaksud adalah yang terdapat di dalam kawasan genangan. **) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan ***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase Nama lokasi genangan, data lokasi dan luas genangan dapat diperoleh dari data sekunder yg terdapat di dalam Instrumen Profil Sanitasi atau diambil dari Masterplan Drainase.

2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Pelayanan drainase lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas telah tersebar di setiap Kecamatan. Tetapi, sebagaian besar daerah masih belum melaksanakan pembangunan drainase lingkungan. Sehingga, masih ada beberapa desa di setiap

kecamatan yang belum terlayani. Adapun kondisi sarana dan prasarana drainase di kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

No

(i) 1 -

Jenis Prasarana / Sarana

(ii) S. Primer A Saluran Sekunder A1 Saluran Sekunder A2 Saluran Tersier A1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air - Kolam retensi - Trash rack/ saringan sampah 2 - S. Primer B - Saluran Sekunder B1

Bentuk Frekuensi Kondisi Dimensi Penampang Pemeliharaan Satuan Saluran* (kali/tahun) B H*** Berfungsi Tdk ** berfungsi (iii) m m m

unit unit unit m m

(iv )

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saluran Drainase -

-

-

-

-

-

-

-

- Saluran Tersier B1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa unit - Pintu Air unit - Kolam retensi unit unit - Trash rack/ saringan sampah Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 .

0,5 450 Berfungsi -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan: *Bentuk Penampang Saluran : Segi Empat atau Trapesium **B: Lebar Dasar Saluran ***H : Tinggi Saluran

Gambar 2.8.a Peta Wilayah Genangan Kabupaten Kepulauan Anambas (Wilayah Kajian A)


Gambar 2.8.b Peta Wilayah Genangan Kabupaten Kepulauan Anambas (Wilayah Kajian B)


Gambar 2.8.c Peta Wilayah Genangan Kabupaten Kepulauan Anambas (Wilayah Kajian C)


BAB II PROFIL SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Recommend Documents