BAB II PROFIL SANITASI

BAB II PROFIL SANITASI

2.1 GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN A.

Kondisi Geografis Kabupaten Pesisir Selatan secara geografis terletak antara garis 0059’-2028,6´ Lintang Selatan dan 100019´- 101018´ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari daratan dengan luas ± 5.749,89 km² (membujur dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai mencapai ± 234 km) dan perairan (laut) dengan luas ± 84,312 km². Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 47 pulau dan dialiri 27 sungai.Kabupaten Peisisir Selatan beriklim tropis dengan intensitas hujan yang cukup tinggi.Letak wilayah Pesisir Selatan adalah: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu);



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi);



Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dengan letak tersebut menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang

masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung oleh prasarana, baik transportasi darat dan laut yang memadai, seperti jalan nasional Padang Bengkulu dan pelabuhan Panasahan Carocok Painan.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 1

Tabel 2.1. Luas Administratrasi dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini Luas Wilayah No

Nama Kecamatan/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Kelurahan

Administrasi

Terbangun

(Ha)

(%) thd total Administrasi

(Ha)

(%) thd total Administrasi

1

Silaut

10

36.550

6,4

671

0,1

2

Lunang

10

56.400

9,8

16.012

2,8

3

Basa Ampek Balai Tapan

10

30.093

5,2

8.820

1,5

4

Ranah Ampek Hul Tapan

10

37.657

6,5

11.493

2,0

5

Pancung Soal

10

42.610

7,4

9.510

1,7

6

Air Pura

10

31.400

5,5

467

0,1

7

Lingo Sari Baganti

16

31.541

5,5

641

0,1

8

Ranah Pesisir

10

56.439

9,8

700

0,1

9

Lengayang

9

59.060

10,3

2.003

0,3

10

Sutera

12

44.565

7,7

553

0,1

11

Batang Kapas

9

35.907

6,2

3.498

0,6

12

IV Jurai

20

37.425

6,5

1.853

0,3

13

Bayang

17

7.750

1,3

445

0,1

14

IV Nagari Bayang Utara

6

25.074

4,4

337

0,1

15

Koto Xi Tarusan

23

42.563

7,4

502

0,1

182

575.034

100,0

57.506

10,0

TOTAL

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Pesisir Selatan 2014

Dari tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lengayang dengan luas (59.060 Ha) dan Kecamatan Ranah Pesisir kecamatan terkluas kedua dengan luas (56.439 Ha) serta Kecamatan Lunang dengan luas (56.400 Ha), Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Bayang dengan luas (7.750 Ha) dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan luas (25.074 Ha). Dilihat dari persentase luas terbangun pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lunang merupakan Kecamatan yang memiliki porsentase area terbangun paling tinggi yaitu 2,8% atau sama dengan 16.012 Ha. Untuk kecamtan yang memiliki area terbangun paling rendah adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 0.1% atau setara dengan 337 Ha dari luas administrasi yang ada. Dilihat dari jumlah nagari, Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan nagari yang terbanyak yaitu, mempunyai 23 (dua puluh tiga) nagari. Kecamatan IV Jurai merupakan kecamatan yang mempunyai nagari terbanyak kedua dengan jumlah nagari sebanyak 20 (dua puluh) nagari, sedangkan Kecamatan IV Bayang Utara merupakan kecamatan yang memiliki nagari paling sedikit yaitu 6 (enam) Nagari Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 2

B.

Kondisi Topografi Kondisi topografi wilayah memiliki keberagaman kemiringan lereng berkisar antara 0-40% dan > 40%. Klasifikasi Kemiringan lereng untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi : 1) Kemiringan 0 – 2% yang merupakan kemiringan datar, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 181.654 Ha (31,59%). 2) Kemiringan 2 – 15% yang merupakan kemiringan agak landai, terdapat dikecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Pacung Soal, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Sutera, Kecamatan Batang Kapas, dan Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan luas 5.102 Ha (0,89%). 3) Kemiringan 15 – 25% yang merupakan kemiringan Landai terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 24.562 Ha (4,27%). 4) Kemiringan 25 – 40% yang merupakan kemiringan agak curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Pesisir Selatan, dengan luas 59.436 Ha (10,34%). 5) Kemiringan > 40% yang merupakan kemiringan curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas 304.235 Ha (52,91%).

Tabel 2.2. Luas Dan Persebaran Kelas Lereng

KELAS KELERENGAN NO

NAMA KECAMATAN

JUMLAH

0–2 %

2 - 15 %

15 - 25 %

25 - 40 %

> 40 %

(Ha)

1.

Koto XI Tarusan

5.436

350

2.314

4.824

29.639

42.563

2.

Bayang

3.668

-

1.152

2.088

1.624

8.532

3.


724

-

1.080

4.104

18.384

24.292

4.

IV Jurai

2.808

-

1.800

4.500

28.272

37.380

5.

Batang Kapas

4.932

396

2.880

5.976

21.723

35.907

6.

Sutera

9.792

468

2.304

6.408

25.593

44.565

7.

Lengayang

9.432

-

252

3.348

46.028

59.060

8.

Ranah Pesisir

6.804

-

1.296

13.428

34.911

56.439

9.

Linggo Sari Baganti

9.720

396

1.584

8.388

11.453

31.541

10.

Pancung Soal

34.380

504

3.672

2.124

33.330

74.010

11.

Basa IV Balai Tapan

22.788

720

972

2.700

40.570

67.750

12.

Lunang Silaut

71.170

2.268

5.256

1.548

12.708

92.950

181.654

5.102

24.562

59.436

304.235

574.989

TOTAL

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, Tahun 2009


|Bab II - 3

Berdasarkan peta topografi dan klasifikasi kelas lereng wilayah, diketahui bahwa sebagian besar wilayah termasuk dalam kelas lereng curam dengan kemiringan lereng di atas 40 % yang mencapai luas 304.235 Ha (52,91 %) terdapat pada seluruh Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara luas wilayah dengan kemiringan lereng datar 0 – 2 % dengan luas 181.654 Ha (31,59) terdapat diseluruh kecamatan, Kemiringan 2 – 15% dengan luas 5.102 Ha (0,89%) terdapat di Kecamatan Lunang Silaut, Basa IV Balai Tapan, Pancung Soal, Linggo Sari Baganti, Sutera, Batang Kapas dan Koto XI Tarusan, kemiringan 15 – 25% dengan luas 24.562 Ha (4,27%) terdapat diseluruh kecamatan, dan agak curam dengan kemiringan 25 – 40% dengan luas 304.235 Ha (52,91%) terdapat diseluruh Kecamatan. Untuk lebih jelasnya mengenai kelas kelerengan dan topografi (kelerengan) dapat dilihat pada peta 2.1 dan 2.2


|Bab II - 4

Gambar 2.1.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 5

Gambar 2.2.

Peta Topografi Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 6

C.

KONDISI GEOHIDROLOGI Kondisi Geohidrologi di daerah ini terdiri dari 19 sungai besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem jaringan sungai yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografi terpapar dari timur ke barat. Seluruh sungai yang berada di daerah ini hulunya berada di Kabupaten Solok Selatan dan kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang debit rata-rata 29,696 M3/dt (tahun 2008) dengan luas 6.232,02 km2. Selain dari sungai sebagai sumber daya air, potensi ketersediaan air tanah cukup memedai yaitu 9.420,44 juta M3. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.3 Sungai yang Mengalir Ke Pantai Barat Sumatera di bawah ini.

Tabel 2.3.

NO

Sungai-Sungai Yang Mengalir Kepantai Barat Sumatera

NAMA SUNGAI

KECAMATAN YANG DILALUI

1

Batang Lunang

Lunang Silaut

2

Batang Tapan

Basa Iv Balai Tapan

3

Batang Inderapura

Pancung Soal, Basa IV Balai, Linggo Sari Baganti

4

Batang Air Haji

Linggo Sari Baganti

5

Batang Pelangai

6

PANJANG SUNGAI (KM)

LUAS DAS (KM2)

DEBIT RATARATA (M3/DT)

1087,5

3,907

711,12

2,55

2,035.89

7,315

45,85

367,37

1,319

Ranah Pesisir

51,11

498,86

1,792

Batang Kambang

Lengayang

45,75

457,14

1,642

7

Batang Surantih

Sutera

45,69

297,1

1,067

8

Batang Kapas

Batang Kapas

37,12

449,67

1,620

9

Batang Lumpo

Iv Jurai

32,71

120,53

0,430

10

Batang Bayang

Bayang

43,86

396,17

1,423

11

Batang Tarusan

Koto Xi Tarusan

52,47

508,34

1,826

12

Batang Salido

IVJurai

18,16

85,1

0,305

13

Batang Painan

IV Jurai

13,61

23,36

0,084

14

Batang Amping Parak

Sutera

17,41

110,47

0,396

15

Batang Lakitan

Lengayang

29,18

117,78

0,423

16

Batang Punggasan

Linggo Sari Baganti

20,84

142,07

0,510

17

Batang Bantaian

Linggo Sari Baganti

16,06

103,38

0,371

18

Batang Sindang

Lunang Silaut

43,47

239,17

0,859

19

Batang Silaut

Lunang Silaut

56,43

516,89

1,857

663,42

6.232,02

29,696

JUMLAH

93,70

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010 -2030


|Bab II - 7

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Batang Inderapura merupakan Sungai terpanjang dengan panjang aliran sungai 93,70 km2 dan luas Daerah Aliran Sungai 2.035.89 km2 serta debit aliran sebesar 7,315 M3/dt. Sungai ini melalui tiga kecamatan yaitu kecamatan Pancung soal, Basa IV Balai dan Linggo Sari Baganti, sedangkan yang terpendek adalah Batang Painan dengan panjang aliran sungai 13,61 Km dan luas Daerah Aliran Sungai 23,36 km2 serta debit aliran sebesar 0,084 M3/dt. Menurut hidrologi permukaan, sistem pengaliran terbuka sungai dan anak sungai tersebut dimanfaatkan juga untuk mengaliri sawah penduduk dan keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sungai yang mengalir di Pesisir Selatan sumber airnya berasal dari Solok Selatan, Kawasan Suaka Alam dan Taman Kerinci Seblat, sebagian besar dari mata air yang cukup membentuk spring belt pada kaki perbukitan. Pemanfaatan air sungai tersebut digunakan sebagai sumber air bersih dan PDAM. D.

Kependudukan Dalam perencanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang penting, karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk/masyarakat.

Peyebarannya,

jumlah,

kepadatan

dan

pola

penduduk

merupakan faktor pembentuk suatu kegiatan dan pembentuk karakteristik suatu wilayah. Pertumbuhan suatu wilayah banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kegiatan sosial ekonominya. Keberadaan penduduk harus direncanakan, baik pola persebaran maupun jumlah kepadatannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Selain itu, hal yang lebih penting adalah masalah kualitas penduduk. Dengan kualitas penduduk yang rata-rata baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk juga akan menentukan pertumbuhan wilayah terutama dalam pemanfaatan seluruh potensi daerah yang dimiliki untuk pembangunan daerah. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka (KDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 442.687 jiwa. Pada tahun 2015 dengan asumsi rata-rata pertumbuhan penduduk 0.044% jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan berjumlah 462.246 jiwa dimana 46.598 jiwa mendiami wilayah yang dikategorikan perkotaan dan 415.647 jiwa berada di daerah perdesaan.


|Bab II - 8

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun Jumlah Penduduk (Orang) No


Data Awal

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1

SILAUT

13.339

3.571

3.586

3.600

3.614

3.629

9.821

9.860

9.900

9.939

9.979

13.392

13.446

13.500

13.554

13.608

2

LUNANG

19.703

8.319

8.352

8.386

8.419

8.453

11.463

11.509

11.555

11.601

11.647

19.782

19.861

19.940

20.020

20.100

3

BASA AMPEK BALAI TAPAN

13.168

13.221

13.274

13.327

13.380

13.433

-

-

-

-

-

13.221

13.274

13.327

13.380

13.433

4

RANAH AMPEK HULU TAPAN

14.003

13.449

13.502

13.556

13.611

13.665

610

613

615

618

620

14.059

14.115

14.172

14.228

14.285

5

PANCUNG SOAL

24.533

24.631

24.730

24.829

24.928

25.028

-

-

-

-

-

24.631

24.730

24.829

24.928

25.028

6

AIR PURA

14.865

5.430

5.451

5.473

5.495

5.517

9.495

9.533

9.571

9.609

9.648

14.924

14.984

15.044

15.104

15.165

7

LINGO SARI BAGANTI

43.701

12.739

12.790

12.841

12.892

12.944

31.137

31.262

31.387

31.512

31.638

43.876

44.051

44.228

44.404

44.582

8

RANAH PESISIR

30.328

10.577

10.619

10.662

10.705

10.747

19.872

19.952

20.031

20.112

20.192

30.449

30.571

30.693

30.816

30.939

9

LENGAYANG

52.277

30.920

31.044

31.168

31.293

31.418

21.566

21.652

21.739

21.826

21.913

52.486

52.696

52.907

53.118

53.331

10

SUTERA

48.075

22.303

22.392

22.482

22.572

22.662

25.964

26.068

26.173

26.277

26.382

48.267

48.460

48.654

48.849

49.044

11

BATANG KAPAS

31.249

11.727

11.774

11.821

11.868

11.915

19.647

19.726

19.805

19.884

19.964

31.374

31.499

31.625

31.752

31.879

12

IV JURAI

44.823

45.002

45.182

45.363

45.544

45.727

-

-

-

-

-

45.002

45.182

45.363

45.544

45.727

13

BAYANG

36.907

37.055

37.203

37.352

37.501

37.651

-

-

-

-

-

37.055

37.203

37.352

37.501

37.651

14

IV NAGARI BAYANG UTARA

7.312

2.699

2.710

2.720

2.731

2.742

4.642

4.661

4.680

4.698

4.717

7.341

7.371

7.400

7.430

7.459

15

KOTO XI TARUSAN

48.404

13.551

13.605

13.660

13.714

13.769

35.047

35.187

35.328

35.469

35.611

48.598

48.792

48.987

49.183

49.380

442.687

255.193

256.213

257.238

258.267

259.300

189.265

190.022

190.782

191.545

192.312

444.458

446.236

448.021

449.813

451.612

TOTAL

Sumber : Kecamatan Dalam Angka (KDA) Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 9

Tabel 2.5.

Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun Jumlah Kepala Keluarga (KK)

No

Nama Kecamatan/Nagari

Data Awal

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1

SILAUT

3.059

819

822

826

829

832

2.253

2.262

2.271

2.280

2.289

3.072

3.084

3.096

3.109

3.121

2

LUNANG

4.519

1.908

1.916

1.923

1.931

1.939

2.629

2.640

2.650

2.661

2.671

4.537

4.555

4.573

4.592

4.610

3


3.020

3.032

3.044

3.057

3.069

3.081

-

-

-

-

-

3.032

3.044

3.057

3.069

3.081

4

RANAH AMPEK HUL TAPAN

3.212

3.085

3.097

3.109

3.122

3.134

140

141

141

142

142

3.225

3.237

3.250

3.263

3.276

5

PANCUNG SOAL

5.627

4.437

4.454

4.472

4.490

4.508

-

-

-

-

-

4.437

4.454

4.472

4.490

4.508

6

AIR PURA

3.409

1.245

1.250

1.255

1.260

1.265

2.178

2.186

2.195

2.204

2.213

3.423

3.437

3.450

3.464

3.478

7

LINGO SARI BAGANTI

10.023

2.922

2.933

2.945

2.957

2.969

7.142

7.170

7.199

7.228

7.256

10.063

10.104

10.144

10.185

10.225

8

RANAH PESISIR

6.956

2.426

2.436

2.445

2.455

2.465

4.558

4.576

4.594

4.613

4.631

6.984

7.012

7.040

7.068

7.096

9

LENGAYANG

11.990

7.092

7.120

7.149

7.177

7.206

10.662

10.705

10.748

10.791

10.834

17.754

17.825

17.897

17.968

18.040

10

SUTERA

11.026

5.115

5.136

5.156

5.177

5.198

5.955

5.979

6.003

6.027

6.051

11.070

11.115

11.159

11.204

11.249

11

BATANG KAPAS

7.167

2.690

2.700

2.711

2.722

2.733

4.506

4.524

4.542

4.561

4.579

7.196

7.225

7.254

7.283

7.312

12

IV JURAI

10.281

10.322

10.363

10.404

10.446

10.488

-

-

-

-

-

10.322

10.363

10.404

10.446

10.488

13

BAYANG

8.465

8.499

8.533

8.567

8.601

8.636

-

-

-

-

-

8.499

8.533

8.567

8.601

8.636

14


1.677

619

621

624

626

629

1.065

1.069

1.073

1.078

1.082

1.684

1.691

1.697

1.704

1.711

15

KOTO XI TARUSAN

11.102

3.108

3.120

3.133

3.145

3.158

8.038

8.070

8.103

8.135

8.168

11.146

11.191

11.236

11.281

11.326

58.156

58.388

58.622

58.856

49.126

49.322

49.519

49.717

49.916

107.050

107.478

107.908

108.339

108.773

132.295

TOTAL

57.924

Sumber : Kecamatan Dalam Angka (KDA) Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 10

Pada tabel 2.5 dapat diketahui jumlah penduduk wilayah perkotaan pedesaan saat ini dan proyeksi 5 tahun mendatang perkecamatan, dimana jumlah penduduk perkotaan saat ini (Tahun 2015) yang terbesar ada di Kecamatan IV Jurai yaitu 46.795 Jiwa dan yang terkecil ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 4.806 jiwa, jumlah penduduk perdesaan terbesar ada di Kecamatan Lengayang yaitu 48.350 jiwa dan yang terkecil ada di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan yaitu 635 jiwa, sedangkan untuk Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Pancung Soal merupakan wilayah yang dianggap sebagai nagari perkotaan. Dilihat secara total dari jumlah penduduk yang terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang yaitu 80.502 jiwa dan terkecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah penduduk yaitu 7.635 Jiwa pada Tabel 2.6 dapat dilihat jumlah keluarga wilayah perkotaan dan perdesaan saat ini dan proyeksi 5 Tahun mendatang perkecamatan, dimana jumlah keluarga perkotaan saat ini (tahun 2015) yang terbesar ada di Kecamatan IV Jurai yaitu 10.281 Kepala Keluarga (KK) dan terkecil ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 644 KK, dan jumlah keluarga perdesaan terbesar ada di Kecamatan Lengayang yaitu 11.089 KK dan terkecil berada di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Pancung Soal yaitu 0 KK hal ini terjadi dikarenakan seluruh nagari di 4 Kecamatan tersebut diatas merupakan wilayah yang dianggap sebagai nagari perkotaan. Pertumbuhan Penduduk



Berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014 dan proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0.10% Tiap Tahunnya, untuk lebih jelasnya melihat tingkat pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut : Tabel 2.6. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Saat Ini dan Proyeksi

5 Tahun No


Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (org/Ha)

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1

SILAUT

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

56,77

59,28

61,90

64,63

67,48

2

LUNANG

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

103,77

206,77

215,87

225,37

235,28

3


0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

197,10

43,90

45,84

47,87

49,98

4


0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

118,27

49,19

51,36

53,63

56,00

5

PANCUNG SOAL

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

185,05

51,30

53,57

55,94

58,41


|Bab II - 11

No


Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (org/Ha)

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

6

AIR PURA

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

189,26

46,84

48,91

51,07

53,33

7

LINGO SARI BAGANTI

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

200,62

66,71

69,65

72,73

75,95

8

RANAH PESISIR

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

12,86

24,01

25,07

26,18

27,34

9

LENGAYANG

1,82

0,38

0,38

0,38

0,38

158,52

196,66

205,31

214,35

223,78

10

SUTERA

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

184,05

53,24

55,59

58,05

60,61

11

BATANG KAPAS

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

191,64

42,37

44,24

46,20

48,24

12

IV JURAI

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

195,40

108,35

113,13

118,12

123,33

13

BAYANG

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

192,77

239,61

250,15

261,16

272,65

14


0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

194,25

205,19

214,22

223,65

233,49

15

KOTO XI TARUSAN

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

198,29

198,19

206,91

216,02

225,52

Total

0,61

0,51

0,51

0,51

0,51

2.378,62

1.591,61

1.661,73

1.734,95

1.811,39

Sumber : Analisa POKJA Sanitasi Kab. Pessel 2015

Dilihat Dari Tabel diatas distribusi atau tingkat persebaran penduduk hingga akhir tahun perencanaan diperkirakan akan masih sama dengan pola perkembangan penduduk eksisting. Di mana jumlah konsentrasi penduduk akan relatif terkonsentrasi pada pusat-pusat aktivitas ekonomi dengan kelengkapan sarana dan infrastruktur yang pada umumnya terletak di kawasan perkotaan (ibukota kecamatan, kabupaten). Selain itu analisis distribusi penduduk akan berpengaruh pula terhadap rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendukung penduduk di kemudian hari. Oleh karena itu, perkembangan wilayah kota kabupaten dan kecamatan di masa yang akan datang perlu diantisipasi karena dinamika akan terus berlanjut. Hal ini didasari dengan tingkat daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas di mana pada kondisi tertentu terjadi penipisan SDA (Nature Resource Deplation) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation). Di samping itu juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya disparitas perkembangan antar wilayah secara horisontal dan perilaku sosial ekonomi sebagai faktor pengikutnya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan sistem pendistribusian penduduk ke semua wilayah secara merata dengan penyediaan dan kelengkapan faktor pengikat (sarana dan prasarana pendukung aktivitas sosial ekonomi termasuk infrastruktur yang lebih baik), sehingga penduduk tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah terpadat, terutama pada daerah perkotaan. Selain itu pembangunan usaha ekonomi potensial yang berbasis pada kemampuan dan nilai potensi wilayah yang dapat dikembangkan, sehingga tingkat kesejahteraan penduduk meningkat.


|Bab II - 12



Angka Kemiskinan per KK Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga setiap setahun sekali yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III plus. Sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Mereka belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, mereka mudah sekali jatuh menjadi miskin. Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I lebih tepat disebut sebagai Keluarga Tertinggal, karena yang disebut sebagai Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat disarana kesehatan modern. Pada hakekatnya indikator pendataan Keluarga Sejahtera menggunakan perumusan konsep "Keluarga Sejahtera" yang lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran atau kebahagiaan. Undang-Undang No. 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Kriteria yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) tentang garis kemiskinan ialah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makan 2.100 kalori perhari perkapita. Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan pada suatu daerah. Dengan adanya penduduk miskin pada suatu wilayah, akan berdampak pada adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ; angka kemiskinan yang relatif tinggi yakni 34.948 KK atau 8.45% pada tahun 2014. Data ini sebenarnya telah menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 13

tahun 2011. Walupun demikian Kabupaten Pesisir Selatan masih harus bekerja keras karena angka tersebut masih berada diatas rata-rata kemiskinan propinsi dan nasional. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.7.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2014

No

Indikator

1.

Tingkat Kemiskinan (%)

Tahun 2011

2012

2013

2014

9,75

8,69

8,59

8,45*)

Sumber :BPS Kab. Pesisir Selatan Ket: *) Angka Sementara

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Miskin Per KK

No


Jumlah Keluarga Miskin (KK)

1

SILAUT

2.420

2

LUNANG

3.923

3


1.869

4


2.557

5

PANCUNG SOAL

2.626

6

AIR PURA

2.039

7

LINGO SARI BAGANTI

2.297

8

RANAH PESISIR

2.661

9

LENGAYANG

4.331

10

SUTERA

2.509

11

BATANG KAPAS

2.342

12

IV JURAI

1.081

13

BAYANG

1.373

14


1.604

15

KOTO XI TARUSAN

1.316

Total KK Miskin Kab. Pesisir Selatan

34.948

Sumber : Dokumen SLHD Kab. Pessel

E.

Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2010 - 2030 merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2010 – 2030 yang berhubungan dengan ruang. RTRW Kabupaten Pesisir Selatan telah disahkan dengan Nomor Perda : 07 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2030.


|Bab II - 14

Rencana pemanfaatan ruang bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi dan karakteristik kegiatan alam dan manusia, serta mengantisipasi perubahan/perkembangan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang tersebut. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan sarana dan prasarana (berkaitan dengan pembangunan sanitasi) adalah sebagai berikut: -

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana. Sedangkan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan sarana dan prasarana (berkaitan dengan pembangunan sanitasi) adalah sebagai berikut:

-

Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; Rencana pengembangan pusat kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN),

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Sedangkan untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh Kabupaten. Tabel 2.9. NO 1.

Kriteria Fungsi Kota Kabupaten

FUNGSI KOTA Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

KRITERIA  Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul Wilayah Promosi (PKWp) kedua kegiatan ekspor-impor  Kawasan perkotaan yang sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten/ kota  Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten/kota  Dipromosikan oleh pemerintah propinsi

2.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

 Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;dan/atau  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan  Diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota

3.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

 Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;dan/atau 

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;dan/atau

 Diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota 4.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)



Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;dan/atau



Diusulkan oleh pemerintah kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010 – 2030


|Bab II - 15

Gambar 2.3.

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010 - 2030


|Bab II - 16

Gambar 2.4.

Peta Daerah Perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 17

2.2

KEMAJUAN PELAKSANAAN SSK Kemajuan pelaksanaan SSK Kabupaten Pesisir Selatan diukur dengan cara mereview Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disusun pada Tahun 2011 serta Memorandum Program Sanitasi yang disusun Tahun 2012. Status implementasi SSK untuk 3 (Tiga) subsektor utama yaitu 1) Air Limbah Domestik, 2) Persampahan, 3) Drainase. A. Subsektor Air Limbah Domestik Implementasi SSK pada subsektor air limbah domestik dapat diketahui kemajuannya sesuai dengan Tabel 2.11 berikut ;


|Bab II - 18

Tabel 2.10.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Sektor Air Limbah Domestik Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2010-2015 Tujuan

A. 1.

Teknis Meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman dan perumahan kaitannya dengan penyediaan fasilitas air limbah yang memadai

Sasaran 1.

2.

3.

4. 5.


Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2014 Data Dasar

Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga skala kecamatan pada akhir 2016 Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 31,5% menjadi 65% pada tahun 2015

1.

Belum adanya dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pesisir Selatan

2.

Meningkatnya jumlah cakupanlayanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 11 (sebelas) unit menjadi 51 (lima puluh satu) unit di wilayah padat kumuh miskin perkotaan di akhir Tahun 2015 Terbangunnya IPLT Basa Ampek Balati Tahun 2013 Rehab IPLT Bukit Penyambungan Tahun 20212024 dan 2026-2030

3.

Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban pribadi sebesar 47,51% dimana hanya 31,5% yang mempergunakan tangki septik untuk penyaluran pembuangan limbah tinja ( dari 31,5% hanya 18% yang pernah melakukan penyedotan tangki septik mereka) Baru ada satu IPLT untuk melayani sebagian kawasan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan (Pasar Baru, Sago, Salido, Painan)

Status saat ini Telah tersedianya dokumen perencanaan air limbah di Kabupaten Pesisir Selatan

Belum adanya penambahan pembangunan IPLT sampai dengan tahun 2014

|Bab II - 19

6.

7. 8.

9.

10.

B. 1.

Kelembagaan dan Perundangan Menyediakan Perda Pengolahan dan Pelayanan Air Limbah domestik

C.

Keuangan

1.


Terbangun dan berfungsinya IPLT untuk skala Kabupaten pada akhir tahun 2017. yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dan Kecamatan Lunang Silaut. Tersedianya lahan IPLT di Kecamatan Lengayang pada Tahun 2014 Peningkatan cakupan pelayanan limbah cair rumah tangga dari 47,51% di tahun 2010 menjadi 75% pada Tahun 2015 Tersedianya Saluran Pembangunan Air Limbah (SPAL) skala kecamatan tahun 2013-2016 Peningkatan pengawasan terhadap penanganan limbah cair industri rumah tangga agar tetap memenuhi baku mutu lingkungan Tersedianya Perda Tentang Pegelolaan dan Pelayanan air limbah domestik pada Tahun 2011

1.

Sampai dengan Tahun 2015 belum ada peraturan perundangan yang secara kusus mengatur tentang pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 20

1.

Meningkatkan pendanaan sektor air limbah domesik baik dari sumber dana yang berasal dari APBD Kaupaten, APBD Provinsi dan APBN

1.

2.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku swasta dalam pengelolaan air limbah domestik

2.

Meningkatkan porsi pendanaan sektor air limbah domestik dari sumber mata anggaran APBD Kabupaten sebesar 0,5% ( dari 0,7% menjadi 1,3% ) Mendorong pihak swasta dalam pendanaan sektor air limbah domestik dari pembiayaan lainnya (melalui CSR)

1.

Sumber : Buku Putih Sanitasi & SSK Pessel 2011 serta data sekunder 2014

B. Pengelolaan Persampahan Tabel 2.11.

Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk sektor Persampahan Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2010-2015 Tujuan

A.

Teknis Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Pesisir Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh kecamatan mendekati Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Sasaran


1.

Tersedianya dokumen perencanaan layanan pengelolaan persampahan pada akhir tahun 2012 (Master Plan Persampahan)

Belum adanya dokumen perencanaan ( Master Plan ) skala kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan

2.

Meningkatnya efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 15% menjadi 50% pada Tahun 2016

Baru ada satu TPA ( Gungung Bungkuk ), dimana hanya bisa melayani sebagian kawasan yang ada Kabupaten Pesisir Selatan


Status saat ini Sudah adanya masterplan persampahan

|Bab II - 21

3.

4.

5. B. 1. C.

Kelembagaan dan Perundangan Menyediakan Perda Pengolahan dan Pelayanan Persampahan

1.

Mengurangi timbulan sampah Post Collection hingga 98 m3/hari menjadi 85,26 m3/hari pada tahun 2015 untuk wilayah perkotaan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sytem 3R ( Reduse, Reuse, Recycle ) pada setiap kecamatan di luar area pelayanan persampahan Tersedianya prasarana dan sarana pengolahan persampahan terpadu skala kabupaten Tersedianya Perda Tentang Pegelolaan dan Pelayanan persampahn pada Tahun 2011

Keuangan


|Bab II - 22

C. Drainase Perkotaan Tabel 2.12.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Sektor Drainase Perkotaan Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2010-2015 Tujuan

A. 1.

B. 1.

Teknis Meningkatkan Lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Pesisir Selatan melalui penyediaan sarana dan prasarana drainase perkotaan

Kelembagaan dan Perundangan Meningkatkan tupoksi antara lembaga regulator dan operator

Sasaran 1.

Tersedianya dokumen perencanaan sistem drainse kabupaten yang terintegrasi pada akhir tahun 2012 ( Master plan drainase )

2.

Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Pesisir Selatan dari 118,85 Ha menjadi 70,5 Ha pada akhir tahun 2016

1.

Tersedianya tupoksi lembaga yang berperan sebagai operator dan regulator pada tahun 2012



Status saat ini

Genangan yang terjadi dikawasan permukiman penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dengan kategori antara 1 s/d 3 jam adalah 26%, Setengah atau lebih dari satu hari mencapai 31,2% (data EHRA)

|Bab II - 23

D. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tabel 2.13.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Sektor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2010-2015 Tujuan

A. 1.

Teknis Terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan yang sehat dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sasaran 1.

2.

3. 4. 5.



Status saat ini

Meningkatkan pengetahuan PHBS sejak pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tingkat menengah tahun 2016 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sampai tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan Meningkatkan peran media dalam promosi PHBS sampai dengan Tahun 2016 Menciptakan sektor swasta dalam promosi PHBS sampai dengan Tahun 2016 Meningkatkan peran organisasi pemuda dalam kemasyarakatan dalam mendukung gerakan PHBS di masyarakat

|Bab II - 24

2.3 PROFIL SANITASI SAAT INI A. Air Limbah Domestik 1. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan lebih pada pemanfaatan sistem setempat (on site system) antara lain Black Water dan Grey Water yang kemudian dibuang ke sungai, lahan, kosong septik tank yang kemudian dibuang ke drainase lingkungan. Adapun data jumlah rumah tangga yang mempunyai fasilitas pembuangan limbah cair domestik maupun limbah tinja dapat dilihat pada Tabel 2... Sementara itu septik tank yang ada sebagian besar tidak ditata dengan dasar yang kedap air. Kondisi ini dikhawatirkan akan mencemari/merembes ke tanah sekitar. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dibangun pada tahun 2007, IPLT ini berada di Gunung Bungkuk Kenagarian Lumpo dengan kapasitas 30.000 m3, berfungsi

tapi

kondisi

terawat

IPLT ini masih

dalam .

Armada truk tinja ada 1 buah, pengadaan tahun 2006,

masing-masing

armada melayani 2-3 rit per hari. Pengelolaan IPLT dan truk tinja ini berada Kab.

di

Dinas

Pesisir

Daerah

PU

Selatan.

pelayanannya

meliputi : Kota Painan, Salido, Sago, dan Kecamatan Bayang dengan tingkat pelayanan untuk ketiga kecamatan tersebut sebesar 6o%. Pelayanan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum mencakup Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdir dari 15 Kecamatan, namun pelayanan ini tergantung dari permintaan yang membutuhkan jasa penyedotan Kakus. Sampai TA 2009 ini dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan baru 8 Kecamatan yang pernah dilakukan penyedotan tinja, hal ini disebabkan 7 Kecamatan lokasinya jauh dari sarana IPLT dan masyarakat masih sanggup membokar tinja septic tanknya sendiri Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal.


|Bab II - 25

Tabel 2.14.

Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan Sanitasi Tidak Layak

Sanitasi Layak Sistem Onsite

Sistem Offsite

Nama Kecamatan/Nagari Skala Rumah Tangga No

Skala Kawasan/Terpusat

Sistem Berbasis Komunal

BABS (KK) Cubluk ***, Jamban Tidak Aman**

Kabupaten Pesisir Selatan

Cubluk aman/Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK/Jamban Bersama

MCK Komunal****

Tangki Septik Komunal l > 10 KK

IPAL Komunal

Sambungan Rumah Yang Berfungsi

Kota

Desa

Kota

Desa

Kota

Desa

Kota

Desa

Kota

Desa

Kota

Desa

Kota

Desa

Kota

Desa

1

SILAUT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

LUNANG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3


-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

4


-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

5

PANCUNG SOAL

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

8

-

-

-

6

AIR PURA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

LINGO SARI BAGANTI

-

-

-

-

-

-

-

30

2

-

-

-

3

6

-

-

8

RANAH PESISIR

-

-

-

-

-

-

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

9

LENGAYANG

-

-

-

-

-

-

7

6

1

-

-

-

3

-

-

-

10

SUTERA

-

-

-

-

-

-

1

3

4

-

-

-

5

8

-

-

11

BATANG KAPAS

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

12

IV JURAI

-

-

-

-

-

-

1

18

-

-

-

-

-

-

-

-

13

BAYANG

-

-

-

-

-

-

3

10

1

-

3

-

-

-

-

-

14


-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

15

KOTO XI TARUSAN

-

-

-

-

-

-

3

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

88

13

-

3

-

20

14

-

-

TOTAL


|Bab II - 26

Gambar 2.5.

Diagram Sistim Sanitasi Sektor Air Limbah

DIAGRAM SISTEM SANITASI SEKTOR AIR LIMBAH Produk Imput

User Interface

Pengumpulan & Penampungan/Penolahan Awal

Pengakutan/Pengaliran

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/Atau Pembuangan Akhir

Jamban Pribadi 65,53%

BLACK WATER TINJA URIN

17,17%

Tangki Septik

1 Unit

Jamban Bersama 0,31% Truk tinja

AIR PEMBERSIH

IPLT

AIR PENGGELONTOR

48,35%

CUBLUK

KEBUN Tidak Punya Jamban 32,38%

Belum ada SPAL DRAINASE

GREY WATER AIR CUCIAN DARI DAPUR AIR UNTUK MANDI AIR CUCI PAKAIAN


Belum ada SPAL

SUNGAI

|Bab II - 27

2. KELEMBAGAAN DAN PERATURAN  KONDISI KELEMBAGAAN Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan limbah cair antara lain : Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup dalam bidang Penanggulangan dan Pengendalian Pencemaran. A. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan Tugas dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan Pertamanan berada pada posisi seksi pengolahan limbah. Adapun tugas dan kewenangan seksi pengolahan limbah dalam hal ini adalah: 

Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang limbah cair.



Penyediaan dan pendistribusian layanan limbah cair.



Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan limbah cair.



Mengembangkan kelembagaan dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan Limbah cair.



Memberdayakan masyarakat dalam penanganan limbah cair dan mendorong pengelolaan limbah cair berbasis masyarakat.



Supervisi.



Monitoring dan Evaluasi. Untuk lebih jelasnya mengenai posisi dari seksi penanggulangan dan pencemaran di

Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.5 B. Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Sedangkan tugas dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah berada pada posisi seksi penanggulangan dan pengendalian pencemaran, adapun tugas serta wewenang dari seksi penanggulangan dan pengendalian pencemaran dalam hal ini adalah : 

Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan



Pembinaan teknis perencanaan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.



Mengeluarkan Ijin Pembuangan Limbah cair. Untuk lebih jelasnya mengenai posisi dari seksi penanggulangan dan pencemaran di

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.6


|Bab II - 28

Gambar 2.6.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV.a

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Eselon. II.b Sekretaris Eselon II.a

Kepala Sub Keuangan Eselon IV.a

Kepala Bid. Bina Teknik Eselon III.b

Kepala Bid. Bina Marga Eselon III.b

Kepala Bid. Cipta Karya Eselon III.b

Kepala Bid. Kebersihan dan pertaman Eselon III.b

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bid. Bina Marga Eselon IV.a

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Kepala Seksi Tata Ruang Eselon IV.a

Kepala Seksi Kebersihan Eselon IV.a

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bid. Bina Marga Eselon IV.a

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Eselon IV.a

Kepala Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kepala Seksi Pertamanan Eselon IV.a

Kepala Seksi Pengujian Mutu dan Laboratorium Eselon IV.a

Kepala Seksi pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Eselon IV.a

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Eselon IV.a

Kepala Seksi Pengolahan Limbah Eselon IV.a

Gambar 2.7.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Eselon IV.a

Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan KEPALA KANTOR LH Drs. Khairul Efendi Nip. 19601105 198203 1 007 Sub Bagian Tata Usaha Zulkarnaini, S.Sos, MM

Staf Bagian Tata Usaha

Jabatan Fungsional

1. Riwendra Permana 2. Maries 3. Tuti Susanti 4. Roni Efendi 5. Purwadita Utami 6. Zulpadri

Seksi Kasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran

Seksi Pembangunan dan Pengawasan

Staf AMDAL

Staf Pengendalian Pencemaran

Staf Pengawasan

1. Nofendri, S. SI 2. Vino Aryandani

1. Meri Zelni, ST 2. Monarizal, ST 3. Rina Gusma Devita, ST 4. Fitria Asli. AMD


1. Dewi Sartika, S.SI 2. Yuliharce, ST 3. Ridhatul Aulia, S.St

|Bab II - 29

 UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN Berikut ini peraturan-peraturan lingkungan dan peraturan daerah yang berlaku terkait pengelolaan air limbah. Peraturan Perundangan Republik Indonesia :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001

Tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1 995 Tentang Program Kali Bersih.

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

13. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

15. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I Judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.

16. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I Judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.

17. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I Judul Panduan dan Petunjuk Praktis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 30

Pengelolaan Drainase Perkotaan.

18. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D Judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.

19. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P Judul Manual Teknis MCK. 20. Petunjuk Tenis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Tenis Pembuatan Sumur Resapan.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Rincian Biaya Penyedotan Kakus. Sedangkan untuk baku mutu yang dipergunakan dalam pengelolaan air limbah sesuai Tabel 2.... berikut ini Tabel 2.15. No. 1 2 3 4

Baku Mutu Kualitas Air Limbah Parameter

pH BOD TSS Minyak dan Lemak

Satuan mg/L mg/L mg/L

Kadar Maksimum 6-9 100 100 10

Sumber : KepMen LH No. 112 Tahun 2003

B. PERSAMPAHAN 1. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN Salah satu aspek yang turut menentukan kebersihan suatu kota adalah pengelolaan persampahan di kota tersebut. Pengelolaan persampahan yang tidak terprogram akan menyebabkan penanganan sampah yang tidak tuntas, sehingga ada sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan kebersihan dan keindahan kota tidak tercapai. Dalam setiap Pemerintah Kota, sampah dari rumah tangga dikumpulkan baik yang menggunakan gerobak sampah maupun yang langsung masuk truk sampah. Sampah yang dikumpulkan melalui gerobak dan truk-truk kecil kemudian dibawa ke suatu tempat pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau Trans Depo. Di TPS dilakukan pemindahan, biasanya secara manual ke dalam truk yang lebih besar untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan Trans Depo pemindahannya dapat dilakukan langsung dari gerobak ke truk melalui ramp. Umumnya jumlah truk dan biaya tidak mencukupi kebutuhan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 31

untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi semua wilayah disetiap Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram Sistem Persampahan sebagai Berikut : Gambar 2.8.

Diagram Sistim Sanitasi Sektor Persampahan DIAGRAM SISTEM SANITASI SEKTOR PERSAMPAHAN

Produk Imput

User Interface

Pengumpulan Setempat

Penampungan Sementara (TPS)

Pengakutan

Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/ Pengolahan Akhir

15,70 %

Kompos Skala Rumah Tangga

5,23 %

Sampah Organik

Gerobak/Becak Motor 7 Unit

Contaiane 9 Unit PEMULUNG

Taman/Fasum Sampah Anorganik

Dump Truck 5 Unit

TPS Pasangan Beton/kayu 42 Unit Daur Ulang Skala Rumah Tangga

13,05 % 66 %

1. Timbulan Sampah Timbulan sampah adalah merupakan hasil dari aktivitas masyarakat dengan banyaknya sampah yang dihasilkan per orang perhari dalam satuan volume maupun berat dan pada tempat- tempat pelayanan umum atau tempat komersial lainnya, dimana timbulan sampah dari sumbernya disini digolangkan dengan dua jenis yaitu : 

Sampah Domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari aktifitas rumah tangga.



Sampah Non Domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat pelayanan umum seperti dari pasar, perkantoran, jalan raya dan aktivitas komersil lainnya. Analisis dari timbulan sampah kabupaten Pesisir Selatan bertitik tolak dari jumlah 2

liter / orang / hari untuk penduduk yang dikatogorikan sampah Domestik sedangkan untuk sampah Non Domestik adalah 25 % dari sampah Domestik. Jadi timbulan Domestik dan Non Domestik adalah 2,5 liter / orang / hari atau 0,36 kg / orang / hari. Dalam hal ini untuk perhitungan timbulan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dipisahkan berdasarkan sampah yang berasal dari kawasan perkotaan dan kawasan


|Bab II - 32

perdesaat. Daftar Perkiraan Timbulan Sampah Perhari Pada Wilayah Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut ini: Timbulan Sampah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.16.

Jumlah Penduduk (Th. 2014) No


Perkiraan Volume Timbulan Sampah

Wilayah Perdesaan

Wilayah perkotaan

Total

Wilayah Perdesaan

Wilayah perkotaan

(Jiwa)

(Jiwa)

(Jiwa)

(%)

(M3/Hr)

(%)

Total

(M3/Hr)

(%)

(M3/Hr)

1

SILAUT

10.214

3.714

13.928

1,77

15,32

0,86

7,43

2,63

22,75

2

LUNANG

11.922

8.651

20.572

2,07

17,88

2,00

17,30

4,07

35,18

3


-

13.747

13.747

-

-

3,18

27,49

3,18

27,49

4


635

13.984

14.619

0,11

0,95

3,23

27,97

3,34

28,92

5

PANCUNG SOAL

-

25.612

25.612

-

-

5,92

51,22

5,92

51,22

6

AIR PURA

9.875

5.646

15.521

1,71

14,81

1,31

11,29

3,02

26,10

7

LINGO SARI BAGANTI

32.384

13.246

45.630

5,62

48,58

3,06

26,49

8,68

75,07

8

RANAH PESISIR

20.668

10.999

31.666

3,58

31,00

2,54

22,00

6,13

53,00

9

LENGAYANG

48.350

32.152

80.502

8,39

72,52

7,44

64,30

15,82

136,83

10

SUTERA

27.004

23.191

50.195

4,68

40,51

5,36

46,38

10,05

86,89

11

BATANG KAPAS

20.434

12.194

32.628

3,54

30,65

2,82

24,39

6,36

55,04

12

IV JURAI

-

46.795

46.795

-

-

10,82

93,59

10,82

93,59

13

BAYANG

-

38.531

38.531

-

-

8,91

77,06

8,91

77,06

14


4.828

2.806

7.635

0,84

7,24

0,65

5,61

1,49

12,86

15

KOTO XI TARUSAN

36.450

14.091

50.541

6,32

54,67

3,26

28,18

9,58

82,86

222.763

265.360

488.123

38,64

334,15

61,36

530,72

100,00

864,86

TOTAL

Sumber :

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan adalah ibu kota Kabupaten yaitu Kota Painan Salido Sago, Ibu Kecamatan Bayang yaitu Pasar Baru dan Pasar Batang Kuok di Kecamatan Batang Kapas. Dimana permasalahan persampahan yang timbul pada umumnya adalah pada daerah perkotaan atau kawasan padat.

2. Daerah Pelayanan Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada saat ini pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum baru mencakupi daerah pelayanan yaitu: a. Kecamatan IV Jurai 

Kota Painan Salido (Ibukota Kabupaten) yang terdiri dari, seperti dapat dilihat pada tabel 2.17



Kenagarian Lumpo - Pasar Lumpo


|Bab II - 33

Tabel 2.17. Daerah Pelayanan Kota Painan Salido (Ibu Kota Kabupaten)

No

Kenagarian

Kampung

Luas Wilayah ( Km² )

Jumlah Penduduk ( jiwa )

Jmlh KK

8,49

5.461

1.131

1

Painan

 Painan Utara  Bukit Putus  Rawang

2

Painan Selatan Painan

5.282

1.223

Painan Timur Painan

Painan Selatan Carocok Painan Sungai Nipah Painan Timur Kampung Tangah

32,56

3

    

67,87

4.798

1.192

4

Bungo Pasang Salido

4.343

1.161

Salido

11,9

8.399

2.174

6

Sago Salido

Bungo Pasang I Bungo Pasang II Bungo Pasang III Laban Salido Balai Lamo Salido Kampung Luar Koto Salido Pasar Salido Karang Sago Kp. Baru Sago Sianik Sago

8,66

5

          

9,9

5.153

1.248

139,38

33.436

8.129

Jumlah Sumber : Dokumen Master plan persampahan Pessel

b. Kecamatan Bayang 

Kenagarian Pasar Baru



Pasar Pasar Baru

c. Kecamatan Batang Kapas 

Pasar Batang Kuok

3. Timbulan Sampah Daerah Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Persampahan pada saat ini yang dikelola Bidang Kebersihan Dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan adalah Ibu Kota Kabupaten yang merupakan wilayah kecamatan IV Jurai dan wilayah terdekat yaitu Kecamatan Bayang (Kenagarian Pasar Baru dan Pasar–Pasar Baru) dan Kecamatan Batang Kapas (Pasar Kuok). Timbulan sampah pada daerah pelayanan dengan dasar analisa diatas yang bertitik tolak pada jumlah penduduk daerah pelayanan dan asumsi timbulan sampah yaitu Sampah Domestik 2 l/org/hari dan Sampah Non Domestik 25 % dari Sampah Domestik. Dimana daerah pelayanan terletak pada tiga kecamatan, maka timbulan sampah pada tiga kecamatan yang dilayani seperti Tabel 2.18 dibawah ini. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 34

Tabel 2.18. Cakupan Akses dan sistem layanan Persampahan Kecamatan di Kabupaten

Pesisir Selatan Volume sampah yg terangkut ke TPA

3R No

Nama Kecamatan

Wilayah perdesaan (%) (M3)

Wilayah perkotaan (%) (M3)

Total (%)

(M3)

Wilayah Perkotaan (%) (M3)

Total (%)

(M3)

1

SILAUT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

LUNANG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

PANCUNG SOAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

AIR PURA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

LINGO SARI BAGANTI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

RANAH PESISIR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

LENGAYANG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

SUTERA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

BATANG KAPAS

-

-

0,50

2,00

0,50

2,00

1,75

3,89

2,25

5,89

12

IV JURAI

-

-

1,27

5,04

1,27

5,04

7,23

16,10

8,49

21,14

13

BAYANG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

KOTO XI TARUSAN

0,49

1,09

-

-

0,49

1,09

-

-

0,49

1,09

0,49

1,09

1,77

7,04

2,26

8,13

8,97

19,99

11,23

28,12

0,0

4. Sistem Operasional Pelayanan Persampahan Dalam penanganan pelayanan Kebersihan / Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan umumnya dan Kota Painan Salido khususnya, pada operasional di lapangan yang dibagi menurut jenis pekerjaan dan setiap jenis pekerjaan diawasi oleh petugas pengawas yang ditunjuk Bidang Kebersihan Dan Pertamanan. Jenis pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : a) Penyapu Jalan b) Pemotongan rumput pada bahu jalan dan taman c) Pembersihan drainase d) Pengumpulan/pemindahan e) Pewadahan sampah f) Pengelolaan sampah pasar pada kecamatan g) Pengangkutan Faktor yang mempengaruhi kinerja operasi pengangkutan adalah  Jarak titik akhir pengumpulan terhadap TPA;  Model kendaraan angkut dan kondisi fisiknya;


|Bab II - 35

 Kondisi jalan baik kepadatan arus lalu lintas maupun kualitas jalan yang dilaluinya. Pengangkutan sampah dalam rangka pelayanan kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan umumnya dan Kota Painan Salido khususnya, adalah tahap membawa sampah dari lokasi baik dari sumbernya sendiri atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bak kontainer untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir yaitu untuk Kota Painan Salido Sago, Pasar Lumpo dan Pasar Baru adalah TPA Sampah Gunung Bungkuk, sampah Pasar Kuok di bawa ke TPA Batang Kapas yaitu di Taluk Kasai. Operasional pengangkutan sampah pada Bidang Kebersihan Dan Pertamanan saat ini dengan sarana yang ada yaitu dump truk dan amrol truk dalam pelaksanaan di lapangan dapat dirinci adalah sebagai berikut : A. Dump Truk Operasional pengangkutan sampah dengan armada dump truk, daerah pelayanan dibagi dengan empat area dan satu untuk pasar Painan seperti uraian di bawah ini : 

Area A dengan wilayahnya : Jalan dua jalur Painan, Jalan Darwis (sebagian Painan Utara dan sebagian Painan Selatan), Koto Salido



Area B dengan wilayahnya : Painan Selatan dan sebagian Painan Utara



Area C Sebagian Painan Utara dan sebagian Painan Timur



Area D Kampung Luar, Sago, dan Pasar Baru



Pasar Painan


|Bab II - 36

Gambar 2.9.

Peta Rute Dump Truk Sampah Kab. Pesisir Selatan (Layanan Persampahan)

AREA D

SAGO

AREA A SALIDO

AREA C

PAINAN AREA B PASAR PAINAN


|Bab II - 37

Operasional pengumpulan sampah di daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan mobil sampah maka sistem pemindahan atau pengumpulan sampah menggunakan becak motor ataupun gerobak sampah dengan sistem individual tidak langsung. Pola Pengumpulan Individual Tidak Langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (TPS) menggunakan gerobak dan becak sampah untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Bentuk skema pengangkutan sampah pola individual tidak langsung yang saat ini diterapkan di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.10.

Sistem Pengangkutan Dengan Gerobak dan Becak Motor

Becak motor

TPA Gerobak TPS

Sampah RT

Dump Truk

Setelah pemindahan atau pengumpulan sampah ke transfer depo (TPS) kemudian sampah diangkut oleh Dump Truck adapun system yang digunakan dalam pengangkutan sampah adalah pola sistem individual langsung. Pola Pengumpulan Individual Langsung adalah cara pengumpulan sampah dari

rumah-rumah/sumber

sampah

dan

diangkut

langsung

ke

tempat

pembuangan akhir tanpa proses pemindahan. Bentuk skema pengangkutan sampah pola individual langsung dapat dilihat pada gambar berikut. TPS

Gambar 2.11. Sistim Pengangkutan Dump Truck

Sampah RT

TPA Bin/Tong Sampah


Dump Truk

|Bab II - 38

B. Amrol truk Armada ini untuk pengangkutan bak kontainer yang berfungsi untuk tempat penampungan sampah sementara dan memindahkan sampahnya ke TPA. Penempatan bak – bak kontainer adalah pada wilayah pemukiman yang tidak dilalui oleh dump truk, tempat wisata dan pasar, lokasi bak kontainer adalah : 

Perumahan Painan Timur



GOR Ilyas Yakup Rawang



Objek wisata Carocok



Pasar Sago



Pasar Lumpo



Pasar- Pasar baru



Pasar Kuok Batang Kapas

Waktu pengangkutannya dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi lapangan apabila bak kontainer sudah penuh dilakukan pembuangan ke TPA. Sistem Pengangkutan Sampah menggunakan Armroll Truck yaitu Sistem Container Yang Diangkut, kendaraan keluar dari pool langsung menuju lokasi container pertama untuk mengambil/mengangkut sampah langsung ke TPA. Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong kembali ke lokasi pertama tadi untuk menurunkan kontainer tersebut, dan kemudian menuju ke lokasi kedua untuk mengambil kontainer yang berisi untuk diangkut ke TPA dan selanjutnya mengembalikan

kontainer

kosong

tersebut

ketempat

semula.

Demikian

seterusnya sampai pada shift terakhir. Gambar 2.12.

Sistim Kontainer Yang Diangkut Berisi

Kosong

Berisi

Kosong

Berisi

Kosong

TPA


|Bab II - 39

Gambar 2.13.

Alur Pengangkutan Bak Kontainer

Pasar Baru

Pasar Sago I

Pasar Sago II

Rawang

TPA S GUNUNG BBBBUNBUNK UAK Bungkuk

F O O L

Amrol Truk I

Carocok

Amrol Truk II Painan Timur

TPA Bt Kapas

Pasar Bt Kapas I

Pasar Bt Kapas II Ketrangan : Dari Fool amrool kosong Kembali ke fool amrool kosong Membuang ke TPA Mengambilkan bak kontainer


|Bab II - 40

Gambar 2.14.

Peta Penempatan Bak Kontainer Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 41

h) Pemilahan Sampah Dalam rangka pengurangan sampah dari sumbernya yang mana nantinya akan menjadi beban dari TPA maka pemilahan sampah seharusnya dioptimalkan, tapi pada saat ini pemilahan masih dilakukan secara individu baik dari pemulung maupun dari pekerja kebersihan sendiri. Sampah – sampah yang dipilah yaitu sampah yang ada nilai ekonomisnya seperti :

i)



Karton / kertas



Plastik



Metal / logam

Pengolahan Sampah Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi sampah dengan cara merubah bentuk sehingga nantinya bisa menjadi bermanfaat atau mempunyai nilai ekonomis. Sampah yang dihasilkan terdiri dari dua jenis yaitu :  Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk terdiri dari bekas makanan, sisa sayuran, sisa buah – buahan, daun – daunan dan rumput (sampah basah).  Sampah anorganik yaitu sampah kering yang sukar membusuk seperti kertas atau kardus, kaca atau gelas, plastik, besi dan logam lainnya.

Bidang Kebersihan Dan Pertamanan pada saat ini telah berupaya melakukan Pengolahan sampah antara lain adalah :  Pengomposan Pengomposan adalah sistim pengolahan sampah organik (pupuk organik). Dalam hal ini memang dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengolahan sampah dapat optimal mulai pemilahan di sumbernya dan pengomposan secara individu maupun secara komunal. Pemerintah Daerah melalui perangkatnya baik Dinas atau Kantor yang terkait umumnya, Bidang Kebersihan dan Pertamanan khususnya selalu berupaya untuk meningkatkan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya aparatur serta kelompok masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi atau desiminasi serta himbauan dalam hal pengolahan sampah (pengomposan). Tinjauan terhadap praktek-praktek pengomposan yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa pengomposan akan lebih efektif dan efisien Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 42

jika dilakukan dengan pola kemitraan bersama masyarakat atau swasta. Dan tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme kemitraan itu sendiri. Sering terjadi masyarakat diajak mengomposkan sampah, akan tetapi tidak dikembangkan mekanisme insentifnya, sehingga sering terjadi masyarakat merasa berat dengan biaya operasi pengomposan tersebut. Dalam

aspek

teknologi

pengomposan,

banyak

alternatif

yang

sudah

dikembangkan dan bahkan teruji di Indonesia. Teknologi pengomposan sudah tersedia dari teknologi sederhana hingga teknologi canggih. Pemilihan teknologi akan ditentukan oleh pelaku pengomposan itu sendiri. Pengomposan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kiranya cukup menggunakan metode sederhana, sedangkan untuk pelaku swasta untuk meningkatkan efisiensi, selayaknya perlu dipakai teknologi tinggi, seperti biodegester. Pada saat ini Bidang kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa titik lokasi pengomposan yaitu :  Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebanyak dua unit:  Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Gunung Bungkuk  Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Sago  Rumah kompos skala lingkungan 4 unit :  Painan Timur  Jalan Darwis,  Salido  Sago  Komposter Animasi 4 unit :  Sago  Rawang Painan  Carocok Painan  Taman lapangan tenis Painan Pemanfaatan sarana ini memang belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan pengomposan yang dilakukan dengan baik secara rutin maupun berkala yaitu pada lokasi TPST Gunung Bungkuk, TPST Sago dan Komposter Animasi.


|Bab II - 43

 Pencacahan Plastik Pencacahan plastik yaitu upaya untuk merubah sampah plastik menjadi ukuran yang kecil sehingga mempermudah pengangkutan dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Pada saat ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan memiliki dua lokasi pencacahan plastik yaitu TPST Sago dan TPST Gunung Bungkuk. Lokasi pencacahan plastik yang beroperasi secara rutin saat ini adalah pada lokasi Gunung Bungkuk yang dikelola oleh Unit Usaha Bersama dari Koperasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 2.19. Data Potensi Sampah Plastik per Kecamatan Yang Ditampung Pengumpul

Setiap Bulan No

Kecamatan

Volume (kg)

Pengumpul

1.

Koto IX Tarusan

8.800

4 orang

2.

Bayang

4.780

2 orang

3.

Bayang Utara

11.850

5 orang

4.

IV Jurai

13.700

7 orang

5.

Batang Kapas

10.300

5 orang

6.

Sutera

10.000

3 orang

7.

Lengayang

12.325

5 orang

8.

Ranah Pesisir

10.600

5 orang

9.

Linggo Sari Baganti

12.575

4 orang

10.

Pancung Soal

9.400

3 orang

11.

Basa IV Balai Tapan

10.600

4 orang

12.

Lunang Silaut

12.600

5 orang

127.530

52 orang

Jumlah

Keterangan

Sumber : Hasil survei Bidang Kebersihan Dan Pertamanan, 2012.

 Pemadatan Dan Penimbunan TPA Sampah Gunung Bungkuk Lokasi TPA Sampah Kota Painan Salido dan sekitarnya berada di Gunung Bungkuk Lumpo dengan luas 1 hektar. Sebelum tahun 1997 telah dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang operasionalnya adalah dengan Sistim

Open Dumping. Pada tahun 1997 beroperasional dengan Sistim Controlled Landfill, setelah melengkapi sarana dan fasilitas yaitu :  Kolam lindi  Saluran pipa gas metan  Sumur pantau  Rumah Jaga Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 44

 Tanggul loading dan jalan operasional  Pembangunan tembok penahan di batas lahan TPA Sampah Dalam operasionalnya lahan TPA Sampah Gunung Bungkuk karena luas lahan yang terbatas dengan pemakaian yang sudah sukup lama (19 tahun) sehingga pelaksanaan pengolahan kurang optimal sebagai mana yang diharapkan. Saat ini sudah direncanakan untuk pengembangan lahan TPA Sampah Gunung Bungkuk minimal 5 hektar, masih dalam proses pembebasan tanah. Sampah yang masuk setiap harinya ke TPA Sampah Gunung Bungkuk yang dihantar dengan armada dump truk dan amrol truk yaitu dari Kota Painan Salido dan Sago berkisar rata – rata 68,50 M³/hari dan dari Pasar Baru (Kecamatan Bayang) berkisar 7 M³/hari . Pada saat ini lahan dibagi dengan 3 zona dengan pemakaian zona secara bergilir. Bidang Kebersihan Dan Pertamanan menempatkan satu orang pengawas enam orang pekerja dan tiga orang operator alat berat. Dalam rangka untuk dapat mengurangi sampah dan memanfaatkan lahan secara maksimal dengan proses pengolahan dilaksanakan adalah : 

Penerimaan sampah TPA Sampah Gunung Bungkuk menampung sampah dari wilayah pelayanan yaitu Kota Painan Salido Sago, Kenagarian Pasar baru, Pasar – Pasar Baru dan Pasar Lumpo dengan armada pengangkutan yaitu dump truk dan amrol truk, dengan penerimaan sampah rata–rata setiap harinya yaitu 75,50 M³. Setiap penerimaan sampah di TPA juga terjadi pemilahan yang dilakukan secara individu baik oleh pemulung maupun pekerja kebersihan sampah yang dipilah yaitu yang ada nilai ekonomisnya.



Perataan dan pemadatan Pekerjaan ini dilakukan secara rutin setiap sampah yang masuk dengan penempatan pada zona yang telah ditentukan diratakan dan dipadatkan dengan memamfaatkan alat berat excavator.



Penimbunan Pekerjaan ini diakukan secara berkala dan disesuaikan dengan dana yang tersdia, sampah ditimbun secara berlapis berkisar dari 4,5 m sampai dengan 5 m setelah dipadatkan dilakukan penimbunan dengan tanah timbun dengan ketebalan berkisar 20 cm, pelaksanaannya setiap tiga bulan.


|Bab II - 45



Penghijauan Dalam

rangka

perlindungan

dan

pematangan

lahan

TPA

dilakuan

penghijauan dengan pohon pelindung yaitu pohon ketaping, mahoni dan pohon lainnya. 5. Data Sarana dan Prasarana Kebersihan Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pengelolaan kebersihan Kota Painan khususnya Pesisir Selatan umumnya, bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana dapat dilihat pada rekap tabel sebagai berikut : Tabel 2.20. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan

N o

1

2

3.

4

5

Jenis Prasarana/Sarana

Kapasitas / daya tampung*

Kondisi Ritasi/H ari Bai k

M3

Rusa k ringa n

Rusa k Bera t

Keterangan **

Pengumpulan Setempat -

Gerobak

unit

1

0,5

2

1

-

Becak/Becak Motor

unit

7

1

3

6

-

Kendaraan Pick Up

unit

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bak sampah (beton/kayu/fiber)

1

3

unit

42

1

9

4

4

3

1

4

3

2

-

Container

unit

-

Transfer Stasiun

unit

-

SPA (Stasiun Peralihan Antara)

unit

1

Pengangkutan -

Dump Truck

unit

9

-

Arm Roll Truck

unit

3

-

Compactor Truck

unit

5

1

3

Pengolahan Sampah -

Sistem 3R (Rumah Kompos)

unit

-

Incinerator

unit

2

2

TPA/TPA Regional Konstruksi:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka Operasional:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka -

Luas total TPA yg terpakai

-

Luas sel Landfill

6

Satuan

Jml/Lu as total terpak ai

Daya tampung TPA

Ha

85%

Ha (M3/ha ri)

Alat Berat -

Bulldozer Whell/truck loader

unit unit

1

A5KXL

1

1

JCB.5 Th 2000

1


|Bab II - 46

N o

Jenis Prasarana/Sarana

7

Satuan

-

Excavator / backhoe

unit

-

Truk tanah

unit

Kapasitas / daya tampung*

Jml/Lu as total terpak ai

1

Kondisi Ritasi/H ari

Rusa k ringa n

Bai k

M3 313D/WPKD 089

Rusa k Bera t

Keterangan **

1

IPL : Sistem kolam/aerasi/….. Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): -

Efluen di Inlet

-

Efluen di Outlet

IPL : Instalasi Pengolahan Lindi Daya tampung TPA : * m3/Tahun * Beri keterangan mengenai umur dan lembaga * pengelola

1) Alat Pengangkut Sampah

a. Dump Truk Dalam pelaksanaan Rutinitas kebersihan, Bidang Kebersihan memiliki Armada Angkutan Sampah berupa Dump Truk untuk untuk mengangkut sampah dari area timbulan sampah yaitu lokasi perumahan, perkantoran, pasar dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya baik diambil dari tempat penampungan semetara (TPS) maupun dengan dor to dor untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan jumlah 5 (lima ) unit dengan keadaan / kondisi sebagaimana diuraikan dalam table dibawah ini : Tabel 2.21. Data Dump Truk No 1

Nama/Jenis Alat

Merk/Type

Asal Alat

Th.Pengadaan

Kondsi

PLP TK I

1994

Sedang

PLP TK I

1994

Sedang

Keterangan

Dump Truk BA.9634.JA Dump Truk BA.9636.JA

Isuzu J-93082 Isuzu J-93082 B

3

Damp Truk BA.9600.GD

Isuzu ELF W990341

ADB

2000

Sedang

4

Dump Truk BA.9601.GD

Isuzu ELF W-990334

ADB

2000

Sedang

5

Dump Truk BA.9602.GF

Mitsubishi 4D34TD79173

APBDTKII

2008

Baik

6

DumpTruk BA.9603 GF

Toyota Dyna

APBD Kab.

Mutasi Impenaris

7

DumpTruk BA.9604 GF

Toyota Dyna

APBD Kab.

Mutasi Impenaris

2


|Bab II - 47

8

DumpTruk BA.9601 GF

Toyota Dyna

APBD Kab.

Mutasi Impenaris

9

DumpTruk BA.9605 GF

Toyota Dyna

APBD Kab.

Mutasi Impenaris

Sumber: Gambar 2.15.

Dump Truk Sampah Kabupaten Pesisir Selatan

b. Amrol Truk Untuk pengangkutan sampah yang ditempatkan pada bak-bak kontiner di titik-titik tertentu dibawa dengan Amrol Truk ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jumlah armada ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.22. Data Amrol Truk No

Nama/Jenis Alat

Merk/Type

Asal Alat

1

Amrol Truk BA.9637

Isuzu Bison P-951811

PLP TK I

Tahun Pengadaan 1994

Kondisi

2

Amrol Truk BA.9602 GD

Isuzu ELF W-990339

ADB

2000

Baik

3

Amrol Truk BA.9603.GD

Isuzu ELF W-990340

ADB

2000

Baik

Rusak Berat

Keterangan

Sumber: Bagian Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Kab. Pessel, 2012


|Bab II - 48

Gambar 2.16.

Amrol Truk Kabupaten Pesisir Selatan

c. Becak Motor Sampah Disamping armada Dump Truk Sampah ,Bidang Kebersihan juga memiliki armada pengangkutan sampah berupa Becak Motor sampa. Armada ini digunakan pada lokasi-lokasi yang tidak dilalui oleh Dump Truk atau pada saat – saat tertentu. Jumlah Armada Becak Motor Sampah ini sebanyak : 5 (lima) unit dengan perincian sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.23. Data Becak / Motor Sampah No

Nama/Jenis Alat

1

Becak Motor

Kaisar

Hibah PLN

Tahun. Pengadaan 2006

2

Becak Motor BA.7894.GD Becak Motor BA. 7790.GD Becak Motor BA. 7789.GD Becak Motor BA. 7654.JS Motor Sampah BA.2848 G Motor Sampah BA.2848 G Becak Motor BA.2916 G Becak Motor BA.2916 G

Beijing

APBD TK II

2007

Beijing

DAK. LH

2007

Beijing

DAK. LH

2007

Beijing

PKP PLP TK I

2007

Suzuki Spin

DAK. LH

2011

Baik

Suzuki Spin

DAK. LH

2011

Baik

Kaisar

DAK. LH

2012

Baik

Kaisar

DAK. LH

2012

Baik

3 4 5 6 7

8 9

Merk

Asal Alat


Kondisi

Keterangan

Sedang

Butuh Pemeliharaan Butuh Pemeliharaan Butuh Pemeliharaan Butuh Pemeliharaan

|Bab II - 49

Gambar 2.17.

Becak Motor Sampah Kabupaten Pesisir Selatan

d. Gerobak Sampah Gerobak Sampah iniditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu seperti pasar pasar dan terminal, digunakan untuksaana pengumpulan sampah dan kemudian dipindahkan kea dump atruk atau bak kontainer dengan perincian adalah sebaai berikut Tabel 2.24. Data Gerobak Sampah No

Nama/Jenis Alat

Jumlah

Asal Alat

Th. Pengadaan

Kondisi

1

Gerobak Sampah (Tarik)

6. Unit

APBD TK II

2005

Rusak

Keterangan


e. Becak Sampah (Becak Dayung) Becak sampah adalah sebagai alat pengumpul sampah dan penempatannya pada lokasi-lokasi tertentu seperti pasardan lokasi lainnya, dengan perincian seperti table dibawah ini Tabel 2.25. Data Becak Sampah (Becak Dayung) No 1 2

Nama/Jenis alat Becak Sampah (Becak Dayung) Becak Sampah (Becak Dayung)

Jumlah

Asal Alat

1 (Unit)

APBD TK II


3 (Unit)

PLP TK I

2000

Kondisi Sedang Rusak

Keterangan


2) Sarana Penampungan Sementara Sampah ( TPS) /TPA S a) Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Penampungan Sementara (TPS) ini merupakan suatu wadah sebagai penampung sampah sementara sebelum diangkut/sibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dimana tempat penampungan

sementara ini terdiri dari :


|Bab II - 50

-

Tempat Penampungan Sementara (TPS) permanen ini terbuat dari pasangan batu bata cor beton dan ditutup dengan besi plat, penempatannya tersebar dalam kota Painan-Salido-Sago khususnya dan Pesisir Selatan pada umumnya.

-

Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang merupakan bin-bin sampah terbuat dari piber dan kaki terbuat dari pipa besi, penempatannya tersebar pada yempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran

-

Tempat Penampungan Sementara (tong sampah) terbuat dari drom bekas yang dipotong dua diberi kaki dan pegangan, penempatannya tersebar dilokasi-lokasi fasilitas umum.

-

Tempat Penampungan Sementara (tong sampah) terbuat dari kayu dan penempatannya pada lokasi-lokasi pertokoan dan fasilitas umum lainnya.

Tabel 2.26. Data TPS Permanen No 1

Nama/Jenis Sarana TPS permanen

2

TPS permanen

3

TPS permanen

Bahan Pasangan bata dan beton Pasangan bata dan cor beton Pasangan bata dan cor beton

Asal


10 unit

-

APBD TK II

2007

12 unit

Baik

APBD TK II

2008

20 unit

Baik

APBD TK II

Jumlah

Kondisi

Keterangan


Gambar 2.18.

Tempat Penampungan Sementara (TPS ) Permanen


|Bab II - 51

Gambar 2.19.

Bik Sampah / Tong Sampah

b) Bak Kontainer Bak kontainer ini berfungsi tempat pengumpulan sampah, baik yang ditempatkan

masyarakat

maupun

petugas

kebersihan

sendiri

dan

penempatan bak kontainer adalah pada titik tertentu seperti pemukiman masyarakat, pasar serta tempat fasilitas umum lainnya. Bak Kontainer ini ada dua jenis yaitu ada yang tertutup dan ada yang terbuka, dengan keadaan/kondisi terinci dalam tabel berikut ini. Tabel 2.27. No

Data Bak Kontainer

Nama/Jenis

Bahan

Asal

Sarana

Tahun.

Jumlah

Kondisi

Keterangan

pengadaan

1

Bak Kontainer Terbuka

Besi

APBD TK II

2007

2 unit

Rusak sedang

2


Besi

APBD TK II

2008

2 unit

Rusak

3


Besi

APBD TK II

2009

2 unit

Baik

4

Bak Kontainer Tertutup

Besi

APBD TK II

2010

2 unit

Baik

5


Besi

APBD TK II

4 unit

Baik

6


DAK

4 unit

Baik

ringan



|Bab II - 52

Gambar 2.20.

Bak Kontainer

c) Rumah Pencacah Sampah/Rumah kompos Rumah tempat pencacah sampah dan rumah kompos ada dua lokasi dengan data dan fasilitasnya seperti dalam tabel berikut ini. Tabel 2.28. Rumah Pencacah Sampah / Rumah Kompos Nama/Fasilitas Sarana 1

2

3

4

5

Rumah Kompos Sago  Mesin Pencacah Plastik  Mesin Pencacah Sampah  Bak Kompos Rumah Kompos Gunung Bungkuk  Mesin Pencacah Plastik  Mesin Pencacah Sampah  Mesin Penyaring  Genset Rumah Kompos berskala lingkungan

Kompoter Aminasi

Komposter bin Plastik

LokasiNo

Luas/Unit

Asal

Kondisi

Sago

160 m 1 unit 1 unit 7,5 m

PLP TK PLP TK PLP TK APBD II

Gunung Bungkuk

160 m

DAK LH

2008

Baik

1 1 1 1

DAK LH DAK LH DAK LH APBD TK II APBD TK II

2008 2008 2008 2009

Baik Baik Baik Baik

2011

Baik

APBD TK II

2011

Baik

Perumahan Painan Timur Jl. Darwis Kota Salido Pasar Sago Selter Painan Timur Carocok Painan RTH Lapangan Tenis Komplek Kantor DPU Kab Tersebar

unit unit unit unit

1 unit 1 1 1 1

unit unit unit unit

I I I TK

Th. pengadaan 2007 2007 2007 2008

Ket.

Baik Baik Baik Baik

1 unit 1 unit 1 unit

110 unit



|Bab II - 53

Gambar 2.21.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ( TPSA )

Gambar 2.22.

Rumah Kompos Berskala Lingkungan

Gambar 2.23.

Komposter Aminasi / Komposter Tong

2. KELEMBAGAAN DAN PERATURAN Pada awalnya pelayanan kebersihan Kota Painan sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Pesisir Selatan dibawah tanggung jawab Seksi Penyehatan. Kemudian dengan perkembangan dan berbagai perubahan dari penempatan tugas dan fungsi kebersihan Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan sebagai mana uraian dibawah ini, yaitu : Pada tahun 1997, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan (Peraturan Daerah Nomor: 31 Tahun 1997); • Pada tahun 2001, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang membawahi Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2001); Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 54

• Pada tahun 2003, Kantor Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan (Peraturan Daerah Nomor: 23 Tahun 2003); • Pada tahun 2008, Dinas Perdagangan Pasar dan Kebersihan yang membawahi Bidang Kebersihan dan Pertamanan (Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2008); • Pada tahun 2011 sampai sekarang yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang membawahi Bidang Kebersihan dan Pertamanan (Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2010); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan SOTK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pengelolaan kebersihan / persampahan merupakan tugas dan fungsi yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum yang membawahi Bidang Kebersihan Dan Pertamanan, dimana bidang Kebersihan Dan Pertamanan terdiri dari tiga seksi yaitu :  Seksi Kebersihan  Seksi Pertamanan  Seksi Pengolahan Limbah Pada masing–masing Seksi mempunyai Staf Kantor/Tenaga Administrasi, Kordinator Pengawas, Pengawas Lapangan dan Petugas/Pekerja Lapangan sebagai mana Struktur dibawah ini: Gambar 2.24. Struktur Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Seltan

BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Eselon III B

SEKSI KEBERSIHAN Eselon IV A

SEKSI PENG. PERTAMANAN LIMBAH Eselon IV A

Staf Kantor/Tenaga Administrasi



Kordinator Pengawas

Kordinator Pengawas

Kordinator Pengawas

Pengawas Lapangan

Pengawas Lapangan

Pengawas Lapangan

Petugas/Pekerja

Petugas/Pekerja

Petugas/Pekerja


Eselon IV A Eselon II B

|Bab II - 55

Pada pelaksanaan di lapangan dari daerah pelayanan kebersihan dalam Kota Painan Salido Sago dan wilayah lainnya di masing – masing seksi dibantu oleh kordinator pengawas yang mengkordinir pekerjaan yang dibawah tanggung jawab seksinya, di bagi lagi beberapa bagian baik berupa area atau pun jenis pekerjaan dan masing – masing pekerjaan diawasi seorang Pengawas Lapangan. Tabel 2.29. Jumlah Personil Bidang Kebersihan dan Pertamanan No

1 2 3

Penugasan S1/S2 (org) 3 4 3

Pejabat Struktural Staf Kantor Petugas Lapangan (tmsuk pek.kebersihan)

Pendidikan D III SMU/SMP/SD (org) (org) 1 2 10 126

Terlatih (org) 4 12 80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Tabel 2.30. Daftar Penugasan Petugas Masing-Masing Seksi Kebersihan No Penugasan

Pertamanan Jumlah Orang

Penugasan

Jumlah Orang

Penugasan

Jumlah Orang

Kordinator

1

Kordinator

1

1

Kordinator

1

2

Pengawas Lapangan

7

3

Penyapuan Jalan

31

6

Pembersihan Drainase Petugas Kebersihan Pasar Pengangkutan

7

Sopir

4 5

8

Operator Motor Sampah

Pengolahan Limbah

Pengawas Lapangan Operator Mesin Potong Rumput

2 8

Pengawas Lapangan Operator alat berat

1 3

14

Sopir

1

Sopir mobil tinja

1

11

Petugas Taman

14

Pek. Mobil tinja

2

Petugas IPLT Petugas TPA.S Gunung Bungkuk

6

12 8

6

5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Permasalahan dan pengelolaan sampah tidak hanya merupakan persoalan yang bersifat teknis, tetapi juga menyangkut persoalan yang bersifat sosial kemasyarakatan sehingga tidak mungkin persoalan pengelolaan persampahan dapat diselesaikan sendiri oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sendiri. Oleh karena itu keterkaitan antar lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan sangat penting agar terjadi sinergi kelembagaan dalam pengelolaan sampah.


|Bab II - 56

Perlu adanya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dari lembaga pemerintah yang mengelola sampah pada tingkata masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan fungsi dan peran dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

C. Drainase Perkoataan 1. LOKASI GENANGAN DAN PERKIRAAN LUAS GENANGAN (Sesuai definisi SPM) Di Kabupaten Pesisir Selatan saluran drainase pada umumnya menyatu dengan sistim pembuangan air limbah rumah tangga dan industri dengan keadaannya berupa saluran terbuka dan ada yang saluran tertutup. Di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya drainase masih bersifat alami dengan kondisi yang sangat buruk. Permasalahan yang timbul untuk sistim drainase alami ini bisa jadi genangan akibat penyumbatan saluran drainase oleh sampah-sampah yang bertumpukan di dalam saluran drainase tersebut. Gambar 2.25.

Diagram Sistim Sanitasi Sektor Drainase Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Diagram Sistem Sanitasi Sektor Drainase Lingkungan User Interface

Penampungan Awal

Pengangkutan

Pengolahan Akhir

Air Atap Bangunan

Talang

Ruang Publik

Air Cucian Dari Dapur

Air Untuk Mandi

Air Tanah

Air Cuci Pakaian

Pengelolaan drainase di Kabupaten Pesisir Selatan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Jaringan drainase tersier yang digunakan terbagi menjadi drainase kota dan drainase Kecamatan dimana Wilayah cakupan skala kota yang terdapat di Kota Painan–Salido–Sago sepanjang 11.845 m, dan drainase tersier skala Kecamatan sepanjang 483 m baru terdapat di Kecamatan Bayang dan Kambang. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 57

Drainase Skala Kecamatan yaitu drainase yang terdapat pada permukiman masyarakat pada umumnya kondisi drainase yang ada kurang berfungsi dan sistim pengaliran terputus-putus menyebabkan air limpasan hujan tidak teralirkan sesungai dan kelaut fungsi drainase tersebut hanya untuk mengalirkan air limpasan air hujan. Sedangkan permasalahan pada saluran drainase yaitu pendangkalan sedimen tanah dan sampah sehingga air tidak mengalir sampai saluran drainase primer. Drainase tersier yang digunakan adalah drainase sistim terbuka pada permukiman masyarakat di Kecamatan, sedangkan pada drainase tersier perkotaan ada yang menggunakan drainase terbuka dan tertutup dimana pada drainase perkotaan sering di tutup dengan beton untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari genangan air. Untuk bangunan pelengkap drainase skala Kota dan skala Kecamatan masih belum ada karena masih menggunakan sistim drainase yang sederhana yang sifatnya hanya untuk mengalirkan air yang tergenang pada permukiman/perumahan yang berasal dari limpasan air hujan dan air limbah rumah tangga. Jaringan drainase sekunder menggunakan sistim saluran terbuka dan tertutup, dimana panjang drainase sekunder sepanjang 3.626,95 m dengan Wilayah cakupan skala Kota Painan–Salido–Sago sepanjang 2.586,95 m

(Sago–Salido 410 m) dan

(Painan 2.176,95 m) serta skala Kecamatan sepanjang 1.040 m (Pasar Baru, Koto Berapak, Kapuh). Permasalahan saluran adalah kondisi kurang terawat baik drainase kota maupun drainase Kecamatan, banyak yang telah ditanami rumput, penumpukan sedimen tanah dan sampah, serta kebanyakan drainase yang ada banyak yang terputus-putus dan tidak mengalir. Sedangkan frekuensi pemeliharaan drainase sekunder yang dilakukan pada tahun 2006 merupakan pemeliharaan drainase kota sepanjang ± 1985 m dan drainase tersier sepanjang 500 m, dan pemeliharaan drainase kota pada Tahun 2010 tersebar. jenis pemeliharaan yaitu memperbaiki saluran drainase yang rusak (pecah) dan tertutup sedimen pasir serta sampah. Jaringan drainase primer yang menggunakan drainase terbuka dengan wilayah cakupan skala kota terdapat di Painan (belakang UHA sepanjang 20 m) dan di Sago yaitu drainase Air Beralih. Permasalahan pada saluran yang ada yaitu berupa penumpukan sampah dan tumbuhan enceng gondok serta rumput seperti terdapat di drainase Air Beralih Sago. Sedangkan di painan (belakang UHA) kendala berupa pendangkalan dan ditumbuhi rumput serta air yang mengalir tidak lancar. Panjang drainase primer adalah 335 m yang terdapat di kota Painan dan sepanjang 315 m di Sago serta di Air Beralih sepanjang 20 m.


|Bab II - 58

Secara keseluruhan saluran drainase belum memiliki desain dan konstruksi jaringan drainase

yang

diperkeras,

jaringan

drainase

masih

sederhana

dan

bersifat

konvensional, kecuali pada jalur jalan arteri sudah menggunakan perkerasan, tertutup dan dimanfaatkan untuk berjalan kaki. Sedangkan untuk drainase jalan lokal sudah terdapat jaringan yang diperkeras, tetapi masih terbuka dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Untuk sistem drainase yang lain masih secara alami ditumbuhi semak belukar dan terputus. Hal ini belum menunjukkan jaringan drainase secara terpadu, dimana dimensinya pun hanya merupakan pendekatan perkiraan, tidak diperhitungkan dan didesain sesuai dengan standar baku. Pada kondisi tertentu masih banyak rumah yang tidak memiliki drainase, limpahan air hujan dan limbah rumah tangga di alirkan ditanah-tanah kosong yang berada di belakang rumah. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, ketinggian genangan 0,25 - 1 m dengan lama genangan 1 - 1,5 jam dengan frekuensi 3 kali/tahun. Genangan juga sering terjadi pada saat curah hujan cukup tinggi pada beberapa wilayah bisa mencapai ketinggian 1 meter, dan lamanya bisa mencapai 2 hari. Hal ini terjadi karena pendangkalan sungai sehingga wilayah hilir berpotensi terjadinya genangan dan banjir. Luas wilayah genangan di Kabupaten Pesisir Selatan bisa mencapai 118,85 Ha. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini.

Tabel 2.31. Lokasi Potensi Genangan Resiko Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2010 No

Lokasi Genangan

Total Area Genangan (Ha) Korban Mengungsi

1

Koto XI Tarusan

350

200

2

Bayang

200

300

3


50

150

4

IV Jurai

2

12

5

Batang Kapas

5

23

6

Sutera

5

45

7

Ranah Pesisir

3

50

8

Pancung Soal

90

132

Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2010

Bahaya banjir yang terjadi pada daerah ini memiliki sebaran spasial umumnya di daerah dataran aluvial. Daerah ini pada umumnya memiliki potensi rawan banjir sedang yaitu Lunang Silaut dengan luas 640,62 km dimana tinggi genangan mencapai lebih dari 1 meter dan lama genangan 2 hari. Daerah rawan banjir rendah yaitu Kecamatan

Lengayang

dengan


luasan

505,96

km

genangan

terjadi

akibat

|Bab II - 59

pendangkalan sungai. Genangan-genangan tersebut umumnya terjadi secara rutin setiap tahun. Rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri pada tahap pertama akan melakukan upaya normalisasi sungai-sungai, serta Kecamatan lain yang memiliki potensi sedang dan rendah yang tersebar secara merata. Adapun sebaran spasial secara administrasi yang memiliki bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 3.23 Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 2.32. Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir No

Kecamatan

Tingkat Bahaya Banjir Rendah

Total

Sedang

(Km²)

Luas

%

Luas

%

1

Koto XI Tarusan

373,46

87,74

52,17

12,26

425,63

2

Bayang

67,96

87,69

9,54

12,31

77,50

3

IV Nagari Bayu

219,88

87,69

30,86

12,31

250,74

4

IV Jurai

338,46

90,55

35,34

9,45

373,80

5

Batang Kapas

324,04

90,24

35,03

9,76

359,07

6

Sutera

343,42

77,06

102,23

22,94

445,65

7

Lengayang

505,96

85,67

84,64

14,33

590,60

8

Ranah Pesisir

493,96

87,52

70,43

12,48

564,39

9

Linggo Sari Baganti

256,15

81,21

59,26

18,79

315,41

10

Pancung Soal

413,47

55,87

326,63

44,13

740,10

11

BAB Tapan

410,76

60,63

266,74

39,37

677,50

12

Lunang Silaut

288,88

31,08

640,62

68,92

929,50

4036,39

70,20

1713,50

29,80

5749,89

Total

Sumber: Analisis Data Laporan mitigasi bencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2014

Untuk Lahan yang berpotensi mengalami genangan, dapat dilihat pada gambar 2.23 berikut ini:


|Bab II - 60

Gambar 2.26.

Peta Potensi Genangan di Kawasan Kabupaten Peisir Selatan

2. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR  IDENTIFIKASI KAWASAN GENANGAN EKSISTING a) Kecamatan Sutera Kawasan Nagari Surantih merupakan nagari dengan luas terbesar di Kecamatan Sutera dan merupakan kawasan yang paling banyak jumlah penduduknya dibandingkan nagari lainnya. Kawasan ini merupakan salah satu pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di pusat kota. Lokasi kawasan ini terletak di sebelah Barat dan batas sebelah Utara Nagari Taratak. Kawasan ini direncanakan berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan ini pula dicanangkan sebagai kawasan Pusat lingkungan yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi lingkungan kota, yang mana kawasan ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari penduduk. Penjelasan mengenai dimensi dan keadaan saluran eksisting dapat dilihat pada Tabel 2....


|Bab II - 61

Tabel 2.33. Saluran Eksisting Drainase Kecamatan Sutera

No

Nama Jalan/Lokasi Saluran

Panjang (M)

Luas Catchment Area (Ha)

Konstruksi Saluran

Kondisi

Permanen/Pasangan

Saluran Tanah

Baik (M)

Sedang (M)

Rusak (M)

Kecamatan Sutera Zona 1 Nagari Surantih 1

- D3 - D2

210

20,9

Permanen

-

V

2

- D2 - D1

395

12,03

Permanen

-

V

3

- E2 - E1

382

1,3

Permanen

-

V

4

- F2 - F1

Permanen

-

V

TOTAL

417

3,3

1.404

37,53

-

Zona 2 KOTOBARU 5

- A1 - A2

186

4

Permanen

-

V

6

- B1 - B2

887

11

Permanen

-

V

384

8,6

Permanen

-

V

TIMBULUN 7

- C2 - C1

SURANTIAH 8

- D1 - D2

197

9,6

Permanen

-

V

9

- E2 - E1

285

1,1

Permanen

-

V

10

- D2 - E3

Permanen

TOTAL

132

2,4

1.939

34,3

SURANTIAH 11

- F1 - F2

394

1,76

Permanen

-

12

- F3 - F4

88

2

Permanen

-

13

- F4 - F2

120

5,9

Permanen

-

V

14

- F2 - F5

82

1,3

Permanen

-

V

15

- J3 - J2

728

12,8

Permanen

-

16

- J2- J1

433

21,2

Permanen

-

TOTAL

1.845

44,96

ALAI

SEI SIRAH 17

- H1 - H2

100

17,4

Permanen

-

18

- H3 - H4

44

8,3

Permanen

-

V

TOTAL

144

25,70

- G2 - G1

750

36,2

Permanen

-

V

TOTAL

750

36,20

725

16,6

Permanen

-

V

AMPIANG PARAK 19

AMPIANG PARAK 20

- K2 - K1


|Bab II - 62

No


Panjang (M)

Luas Catchment Area (Ha)

725

16,60

Konstruksi Saluran

Kondisi

Permanen/Pasangan

Saluran Tanah

Permanen

-

Baik (M)

Sedang (M)

Rusak (M)

Kecamatan Sutera TOTAL AMPIANG PARAK 21

- I1 - I2

258

2,8

TOTAL

258

2,80

V

Zona 3 UJUNG AIR 22

- A2 - A1

50

11

Tanah

-

V

23

- A3 - A2

44

72

Tanah

-

V

24

- A4 - A3

325

20

Tanah

-

V

25

- B2 - B1

125

64

Tanah

-

V

544

167,00

TOTAL

7.065

b) Kecamatan Lengayang Kawasan ini merupakan salah satu nagari di Kecamatan Lengayang yang merupakan kawasan yang memiliki luas wilayah terbesar kedua setelah Nagari Kambang Timur. Daerah ini merupakan daerah pertanian yang cukup besar di Kecamatan Lengayang, secara umum kawasan ini belum memiliki sistem drainase. Penjelasan mengenai dimensi dan keadaan saluran eksisting dapat dilihat pada Tabel 2.... Tabel 2.34. Saluran Eksisting Drainase Kecamatan Lengayang No


Panjang (M)

Luas Catchment Area

Konstruksi Saluran Permanen/Pasangan

Kondisi

Saluran Tanah

Baik (M)

Sedang (M)

Rusak (M)

Kecamatan Sutera ZONA II KAMBANG UTARA 1

- C3 - C2

687

5,00

Permanen

2

- B4 - F2

1.431

48,44

Tanah

V

V

3

- D3 - D2

195

12,00

Tanah

V

V

4

- D2- E3

257

13,46

Permanen

V

5

- E3- E2

432

3,79

Permanen

V

6

- E2- E1

528

6,17

Permanen

V

7

- F1 - F2

700

3,20

Permanen

V

8

- F3 - F4

615

7,16

Permanen

V


V

|Bab II - 63

9

- F5 - F6

599

10,80

Permanen

10

- F7 - F8

290

17,96

Tanah

V

V

11

- G6 - G5

366

3,87

Tanah

V

V

12

- G4- G3

290

4,48

Tanah

V

V

13

- H2- H1

328

3,60

Tanah

V

V

14

- I2- I1

1.446

10,12

Tanah

V

V

15

- J3- J2

850

7,58

Permanen

V

16

- J2 - J1

365

8,81

Permanen

V

17

- K3 - L2

1397

0,00

Permanen

V

18

- L2 - L1

640

7,36

Permanen

V

19

- M2 - M1

220

8,77

Tanah

V

V

20

- N2 - N1

429

15,10

Tanah

V

V

21

- P2 - P1

Tanah

V

V

TOTAL

312

11,55

12.377

209,22

V

ZONA III KOTORAYA 22

- S2- S1

484

11,64

Tanah

V

V

23

- T2- T1

528

6,39

Tanah

V

V

24

- V2 - V1

71

8,92

Tanah

V

V

25

- W2 - W1

147

11,11

Tanah

V

V

1.230

38,06

TOTAL

3. Persoalan Genangan dan Dampak Persoalan genangan air ini menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut kerugian dan penderitaan yang bersifat non fisik maupun fisik, sebagai contoh adalah dampak genangan air terhadap sarana infrastruktur kota, sebagian besar ruas-ruas jalan yang tergenang air mengalami kerusakan parah, sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas di ruas jalan tersebut. Dari segi kesehatan jelas genangan air ini memberi pengaruh negatif yang besar pula, seperti : penyakit gatal-gatal, genangan air sebagai tempat bersarangnya nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit malaria ataupun demam berdarah. Persoalan genangan dan dampak untuk daerah Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang disajikan pada Tabel sebagai berikut


|Bab II - 64

Tabel 2.35. Persoalan Genangan dan Dampak Di Kecamatan Sutera

Penyebab Genangan

Daerah Aliran Sungai

- Kp. Rawang

- Saluran drainase yang ada kondisinya tidak layak dikarenakan pada beberapa titik saluran tidak terkoneksi sehingga air tidak dapat mengalir

Kuantitas Genangan Luas (Ha)

Tinggi (Cm)

Lama (Jam)

Frekuensi Kejadian (per tahun)

Batang Surantih

3,550

<50

3

15 hari

- Mengganggu kegiatan perekonomian

±300 jiwa

- Kp. Lansano


Batang Surantih

1,985

20

2

14 hari


± 500 jiwa

- Kp. Koto Taratak, Pasar Taratak


Batang Surantih

1,567

20

2

15 hari


± 500 jiwa

Daerah/Lokasi Genangan

No

Kerugian/ Kerusakan Yang Timbul

Perkiraan Penduduk Yang Menderita

KECAMATAN SUTERA ZONA I I

Nagari Surantih

ZONA II


|Bab II - 65

No


Penyebab Genangan



Kuantitas Genangan Lama (Jam)




20

2

15 hari


± 300 jiwa

1,897

20

0,3

7 hari


± 50 jiwa

Batang Ampiang Parak

1,329

20

0,5

8 hari


± 100 jiwa


1,418

20

0,3

7 hari


± 80 jiwa

Luas (Ha)

Tinggi (Cm)

Batang Surantih

1,291

- Kp. Surantih



- Kp. Sei Sirah


- Kp. Alai


KECAMATAN SUTERA

- Kp. Koto Baru, Timbulun

II

Nagari Amping Parak


|Bab II - 66


No

Penyebab Genangan







20

0,2

5 hari


± 200 jiwa

2,357

20

1

6 hari


± 300 jiwa

2,124

20

0,3

5 hari


± 200 jiwa

Luas (Ha)

Tinggi (Cm)


1,460

- Kp. Padang Tae



- Kp. Ujung Air



KECAMATAN SUTERA

- Kp. Ampiang Parak

ZONA III


|Bab II - 67

Tabel 2.36. Persoalan Genangan dan Dampak di Kecamatan Lengayang

No


Penyebab Genangan


Kuantitas Genangan Luas (Ha)

Tinggi (Cm)

Lama (Jam)




KECAMATAN LENGAYANG ZONA I I

Nagari Kambang Utara - Kp. Kambang Harapan, Kp. Padang Panjang

- Belum ada saluran drainase yang terintegrasi dengan daerah aliran sungai

Batang Kambang

2,869

<50

3

15 hari

- Mengganggu kegiatan perekonomian dan kegiatan pendidikan

± 1.500 jiwa

- Kp. Padang Rubiah, Pasa Gompang

- Belum ada saluran drainase yang terintegrasi dengan daerah aliran sungai

Batang Kambang

2,693

20

0,2

7 hari


± 200 jiwa

Batang Kambang

1,428

20

0,4

5 hari


± 100 jiwa

ZONA II II

Nagari Kambang Barat - Belum ada saluran drainase yang terintegrasi dengan daerah aliran sungai Kp. Kalodan, Kp. Tebing Tinggi, Kp. Tarok Gadang, Pasar Muko-Muko dan Air Janiah

III


Nagari Lakitan Utara


|Bab II - 68

No


Penyebab Genangan






20

0,5

8 hari


± 1.000 jiwa

20

0,2

7 hari


± 200 jiwa

Luas (Ha)

Tinggi (Cm)

Batang Lakita

3,749

Batang Lakitan

1,704

KECAMATAN LENGAYANG

- Kp. Pasar Kambang, Kp. Padang Marapalam, dan Padang Cupak


ZONA III - Belum ada saluran drainase yang terintegrasi dengan daerah aliran sungai - Kp. Koto Raya



|Bab II - 69

4. KELEMBAGAAN DAN PERATURAN Pengelolaan drainase di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih bertumpu pada peran Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pesisir Selatan, meski pada beberapa wilayah tertentu peran masyarakat sudah mulai muncul. Berbagai usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan pengelolaan drainase perkotaan. Usaha-usaha ini perlu diikuti dengan suatu keseragaman persepsi dan pola pikir yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan drainase kota agar lebih efektif. Salah satu aspek pengelolaan drainase kota adalah institusi atau kelembagaan yang memegang peranan penting. Melalui aspek ini aktivitas pengelolaan drainase kota diatur sedemikian rupa sehingga tujuan akhir yang telah ditentukan dapat dicapai. Beberapa landasan hukum, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah (Perda), terkait dengan kebutuhan dibentuknya pengelolaan drainase Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, seperti :

1.

Undang-undang No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

3.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);


|Bab II - 70

8.

Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2007 tentang pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan

Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya.  KEWENANGAN PENGELOLAAN DRAINASE Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan tupoksi diharapkan berperan sebagai regulator teknis di bidang drainase dan operator layanan drainase. Peran regulator ini dijalankan oleh Dinas Cipta Karya sebagai lembaga, sementara peran operator dijalankan oleh Seksi Perumahan dan Pemukiman. Pelaksanaan peran sebagai operator ini dijalankan melalui tugas: 1. Penyusunan rencana pengembangan drainase permukiman, perumahan dan non permukiman. 2. Pengawasan terhadap efektivitas kelancaran saluran drainase. 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, perawatan, pemeliharaan drainase, got, riol serta sungai. 4. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sungai dan drainase. 5. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan drainase, got, rioling serta sungai. Sementara itu peran Dinas Cipta Karya dalam pengelolaan drainase bersifat terbatas pada fungsi pengendalian desain teknis drainase, dan izin bangunan yang dapat menjadi instrumen untuk menjaga fungsi drainase. Adapun keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan secara benar baru dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang terbatas. Bahkan pada beberapa wilayah nampak adanya tindakan masyarakat yang menutup saluran drainase sehingga mematikan fungsi drainase sebagai saluran pematusan. Hal ini terjadi karena kepedulian masyarakat Kabupaten Pesisir Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 71

Selatan untuk mengelola drainase lingkungan secara benar saat ini belum tumbuh secara kuat. Hingga saat ini peran swasta dalam hal pengelolaan drainase lingkungan belum ada. Keterbatasan pemahaman serta kepedulian disinyalir merupakan faktor yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan atau peran serta swasta dalam pengelolaan sektor ini. Keberadaan sektor swasta di Kabupaten Pesisir Selatan sesungguhnya dapat dimanfaatkan secara positif dalam rangka mengisi keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam membangun sistem sanitasi yang baik. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan atau pengelolaan potensi Kabupaten Pesisir Selatan agar memungkinkan terbangunnya sistem sanitasi yang baik. Kerjasama ini dapat dilakukan sepanjang prinsip kerjasama yang seimbang terpenuhi. Oleh karena itu mekanisme yang mengatur tentang kerjasama antara Pemkot dan pihak swasta dapat menjadi peluang awal yang dibuka oleh Pemkot untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten

Pesisir

Selatan.

Gambar

berikut

menunjukkan

kewenangan

pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 7.1 menampilkan kewenangan dari instansi pengelola drainase. Tabel 2.36. Kewenangan Pengelola Drainase No.

1. 2. 3.

Lembaga

Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota

4.

Swasta/BUMN/ BUMD/ Koperasi

5.

Masyarakat

Drainase Makro

Pengarahan dan bimbingan Pengarahan dan bimbingan - Survey - Investigasi-Desain - Pembebasan tanah - Pengawas - Pelaksanaan - Operasi - Pemeliharaan Pengguna

Pengguna


Drainase Mikro Non RE/BTN Real Estate/BTN Pengarahan dan Pengarahan dan bimbingan bimbingan Pemantauan Pemantauan - Survey - Investigasi-Desain - Pembebasan tanah - Pengawas - Pelaksanaan - Operasi - Pemeliharaan - Pengguna - Operasi dan Pemeliharaan

- Pengguna - Operasi dan Pemeliharaan

- Bimbingan perencanaan - Pemantauan - Operasi - Pemeliharaan - Survey - InvestigasiDesain - Pembebasan tanah - Pengawas - Operasi - Pemeliharaan - Pengguna - Operasi dan Pemeliharaan

|Bab II - 72

 INSTITUSI PENGELOLA DRAINASE KABUPATEN PESISIR SELATAN Pengelolaan drainase didasari prinsip dasar sistem drainase perkotaan agar dapat dikelola dengan baik, yang antara lain berkisar pada aspek: 1.

Teknis pengelolaan Teknis pengelolaan dianggap dapat mendukung program ini bilamana terdapat sistem inspeksi, dokumentasi, program pemeliharaan maupun operasi yang memadai, sehingga sistem drainase dapat mencapai fungsi yang maksimal karena cukup pemeliharaannya.

2.

Kelembagaan Kelembagaan yang kuat akan menempatkan tugas dan wewenang pada proporsi yang tepat, sehingga dalam hal ini dapat dihindari tumpang tindih tanggung jawab dan wewenang. Keuangan yang mencukupi merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sistem yang beroperasi dengan balk.

3.

Penyuluhan masyarakat (Sosialisai) Merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung sepenuhnya terhadap beberapa

hal.

Salah

satu

diantarannya

adalah

upaya

untuk

memperkenalkan retribusi drainase kepada penduduk sebagai langkah untuk membiayai segi operasi dan pengelolaan sistem drainase perkotaan. Disamping itu, terdapat banyak hal lagi, yang perlu dipromosikan kepada penduduk, seperti misalnya peil banjir perkotaan, drainase berwawasan lingkungan, kawasan hijau peresap air hujan, dan lain sebagainya. 4.

Perundang-undangan Merupakan bagian yang sama pentingnya dengan penyuluhan, hanya bedanya ialah diberikan sangsi agar masyarakat memiliki rasa takut bilamana melanggarnya. Sedangkan pada penyuluhan masyarakat diajak untuk berperan serta tanpa adanya sangsi apapun. Perundang-undangan menjadi penting karena banyak upaya yang mau tidak mau harus diatur lewat perundangan, seperti misalnya kejadian untuk tidak bermukim dibantaran sungai, atau saluran drainase yang ada kaitannya dengan perundangan, pertanahan, perkotaan.


|Bab II - 73

 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris, membawahkan: a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Kepegawaian 3. Bidang Kendali Program, membawahkan: a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan; 4. Bidang Pengairan, membawahkan: a. Seksi Peningkatan Jaringan Pengairan; b. Seksi Pemeliharaan Jaringan Pengairan; 5. Bidang Cipta Karya, membawahkan: a. Seksi Perumahan dan Pemukiman; b. Seksi Tata Bangunan; 6. Bidang Bina Marga, membawahkan: a. Seksi Peningkatan Pembangunan Sarana Jalan dan Jembatan; b. Seksi Pemeliharaan Sarana Jalan dan Jembatan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN MENDESAK SANITASI A. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi air limbah domestic dengan menggabungkan hasil Indeks resiko sanitasi (EHRA) Tahun 2011, persepsi SKPD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan area beresiko air limbah domestic sebagai berikut : Data Sekunder

50%

Study EHRA

10%

Persepsi SKPD

40%

Untuk lebih jelasnya area beresiko sanitasi sub sektor air limbah disajikan dalam bentuk gambar 2.25 dan tabel 2... Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 74

Gambar 2.25.


Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan

|Bab II - 75

Tabel 2.38.

Permasalahan mendesak air limbah domestic

I.

SUB SEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK

a).

Aspek pengembangan sarana dan prasarana

b).

Pengumpulan dan penampungan/pengolahan awal

Jumlah kepemilikan akses jamban pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan 65,53% ; akses jamban ke MCK/WC umum sebanyak 0,31% sisanya 32,38% masyarakat tidak mempunyai akses jamban (BABS) CHART kepemilikan jamban Keterangan : Jumlah Pendudk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 : 442,687 Jiwa Kesimpulan : Kepemilikan jamban pribadi & MCK/WC Umum = 65,53% atau setara dengan 290,093 Jiwa Yang tidak memiliki jaman pribadi & MCK/WC umum (BABS) =32,38% atau setara dengan 143,342 Jiwa Tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga : Berdasarkan studi EHRA 2015 : sebanyak 17,17% menyalurkan limbah tinja ke tangki septik, 48,35% menyalurkan ke cubluk dan sisanya 34,47% disalurkan ketempat lain (Saluran terbuka, sungai, laut dll)

c).

Pengangkutan/pengaliran

d).\

Pengolahan akhir terpusat

e). f).

Daur ulang/Pembuangan akhir Dokumen Perencanaan

g).

Pendanaan

h).

Kelembagaan dan peraturan undang-undang Peran Masyarakat dan dunia usaha/swasta

i).

Aspek Komunikasi

CHART penyaluran akhir tinja (Black Water) Baru ada 1 Unit truk penyedotan tinja milik pemda, pembuangan tinja ke IPLT, sungai atau ke tanah Praktek pengurasan tangki septik 20% Sudah adanya IPLT yang melayani 3 Kecamatan bagian Utara Kabupaten Pesisir Selatan Belum dilakukannya daur ulang Master plan yang ada baru untuk wilayah utara Kabupaten Pesisir Selatan (Perlu adanya Master Plan air limbah skala Kabupaten) Alokasi Dana APBD untuk sektor air limbah domestik masih relatif kecil dan belum menjadi perioritas penganggaran oleh para pengambil kebijakan Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan swasta Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pelayanan air limbah Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan limbah domestik (limbah cair yang berasal dari rumah tangga) Kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam pengolahan limbah domestik (alokasi dana swasta belum diarahkan ke sektor pengolahan air limbah domestik) Masih kurangnya partisipasi/kesadaran masyarakat dalam perawatan sarana MCK yang ada Masih kurangnya kegiatan komunikasi terkait pengelolaan air limbah domestik sehingga sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengalirkan limbahnya dengan baik


|Bab II - 76

B. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi persampahan dengan menggabungkan indek resiko persampahan (studi EHRA), persepsi SKPD dan data sekunder. Proposi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan area beresiko sektor persampahan adalah sebagai berikut Data Sekunder

: 20%

Studi EHRA

: 40%

Persepsi SKPD

: 40%

Untuk lebih jelasnya area beresiko Sanitasi Sektor Persampahan disajikan dalam bentuk Peta 2.27


|Bab II - 77

Gambar 2.27.

Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 78

Tabel 2.39. II.

Permasalahan Mendesak Persampahan

SUB SEKTOR PERSAMPAHAN Aspek pengembangan sarana dan prasarana

Tingkat Pengolahan Sampah rumah tangga adalah sebagai berikut:

a),

User Interface

b).

Pengumpulan setempat

c).

Penampungan sementara (TPS)

d).

Pengangkuran ke TPAS

e).

(semi) pengolahan akhir terpusat

f).

Daur ulang/pembuangan akhir

g).

Dokumen perencanaan

h).

Kapasitas pengelolaan sampah

i).

Kelembagaan

j).

Pendanaan

k).

Peran serta masyarakat

Tingkat layanan penanganan sampah rumah tangga : Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang 2,7% Dikumpulkan dibuang ke TPS 20,93% Dikola oleh masyarakat 66% (Dengan cara dibakar) Tidak di dilayani dan tidak dikelola oleh masyarakat 13,05% CHART penangan persampahan CHART yang melakukan pemilahan sampah dari sumbernya Sampai dengan Tahun 2014 (Data Prasjal Tarkim) telah tersedia 9 Unit Gerobak sampah, Bentor sampah 3 Unit Baru ada 52 Unit ( 9 Container, 42 Bak sampah) TPS di 3 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS baru tersedia 5 Unit Dump Truk, 3 Unit Armroll Truk (umur pemakaiannya sudah tidak layak pakai) Belum adanya unit pemilahan sebelum dilakukan pengelolaan sampah di TPAS TPAS Gunungung Bungkuk yang melayani 3 Kecatan bagian Utara Kabupaten Pesisir Selatan sudah mendekati masa operasi TPAS Gunung Bungkuk di operasikan dengan sytem control lanfill Dari 1 Ha (5 Ha yang disaratkan) total luas TPAS Gunung Bungkuk 90%nya sudah penuh dan hanya menyisakan 10% Master plan yang ada baru untuk wilayah utara Kabupaten Pesisir Selatan (Perlu adanya Master Plan Persampahan skala Kabupaten) Masih kurangnya sarana dan prasarana (TPSS) Jangkauan pelayanan sampah baru bisa melayani 3 Kecamatan yang ada di Bagian Utara Kabupaten Pesisir Selatan Belum maksimalnya pelaksanaan 3R Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam penanganan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan Alokasi Dana APBD untuk sektor persampahan masih relatif kecil dan belum menjadi perioritas penganggaran oleh para pengambil kebijakan Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan swasta Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R

l).

Peraturan perundangan dan penegakan hukum

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pelayanan air limbah


|Bab II - 79

C. Area Berisiko Dan Permasalahan Drainase Lingkungan Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi Drainase Lingkungan dengan menggabungkan indek resiko drainase lingkungan (studi EHRA), persepsi SKPD dan data sekunder. Proposi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan area beresiko sektor Drainase Lingkungan adalah sebagai berikut Data Sekunder

: 20%

Studi EHRA

: 40%

Persepsi SKPD

: 40%

Untuk lebih jelasnya area beresiko Sanitasi Sektor drainase lingkungan disajikan dalam bentuk Gambar 2.28


|Bab II - 80

Gambar 2.28.

Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 81

Tabel 2.40. Permasalahan Mendesak Drainase Lingkungan III.

SUB SEKTOR DRAINASE PERMUKIMAN

a).

User Interface

b).

Penampungan/Pengolahan awal

c). d).

Pengangkutan/Pengaliran Dokumen Perencanaan

CHART Kepemilikan SPAL Master plan drianse yang ada baru untuk wilayah utara Kabupaten Pesisir Selatan (Perlu adanya Master Plan Drainase skala Kabupaten)

e).

Peraturan perundangan dan penegakan hukum Kelembagaan

Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Prasarana Drainase. Kurangnya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait dalam hal ini Bina Marga, Cipta Karya dan Perijinan Kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jaringan drainase yang berada disekitarnya serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase menyebabkan tersumbatnya saluran drainase.

f).

Peran serta masyarakat

Kawasan yang mengalami genangan lebih dari 1 Hari .....% CHART Frekuensi gengan yang terjadi Air limbah rumah tangga (Grey Water) belum dikelola dengan baik (masih mengalirkan ke saluran terbuka/drainase/sungai) Belum terintegrasinya sistem drainase antara satu wilayan dengan wilayah lainnya dan kebadan air penerima Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan di dalam kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase dan air limbah) sehingga sering terjadinya banjir dan permasalahan lingkungan lainnya. Mix Drain : terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan serta penggunaan lahan yang keliru di areal permukiman penduduk dan pusat kegiatan perdagangan/pasar tradisionil, sehingga membebani kapasitas normal saluran drainase sehingga harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan air hujan maupun limbah domestik dan sampah padat.

Secara keseluran Indek Resiko Sanitasi Kabupaten Pesisir selatan dapat dilihat pada gambar 2.29


|Bab II - 82

Gambar 2.29.

Peta Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan


|Bab II - 83


|Bab II - 84

BAB II PROFIL SANITASI

Recommend Documents