BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2021

2016

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1

Gambaran Wilayah

Kondisi Geografis, Topografis Dan Geohidrologi Kabupaten Musi Banyuasin 2.1.1

Kondisi Geografis Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km2 atau sekitar 15

persen dari luas Propinsi Sumatera Selatan, Secara geografis terletak pada posisi antara 1,3° sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 104° 45’ Bujur Timur. Batas daerah ini adalah    

Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

: : : :

Provinsi Jambi Kabupaten Muara Enim Kabupaten Banyuasin Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan, terbagi atas 14 wilayah kecamatan dan 236 desa / kelurahan. Dari 14 kecamatan, Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas terbesar yaitu 4.925 Km², sedang Kecamatan Lawang Wetan merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 232 Km² Secara geografis terletak pada posisi antara 1,3° sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 104° 45’ Bujur Timur. 2.1.2

Iklim Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curahhujan

antara 87,83 – 391,6 mm sepanjang tahun 2010. Curah hujan paling banyak pada bulanJanuari. Hari hujan pada tahun 2010 menunjukkan variasi antara9,00 – 17,60 hari, dengan hari hujan paling banyak pada bulan Januari 2010. 2.1.3

Kondisi Hidrologi Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti

Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi

Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 1


2016

yang berada di bagian Timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil. kelestarian fungsi sumber daya air. Berdasarkan pada letak atau posisinya sumber daya air dibedakan menjadi air tanah dan air permukaan. Air permukaan terdiri dari sungai, danau, rawarawa dan perairan laut, sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kab. Musi Banyuasin beserta debit rata-rata hariannya adalah sebagai berikut : Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Panjang Luas DAS Sungai (KM) (Ha) Sungai Ibul ( Anak Sungai Musi ) 35 14.500 Sungai A. Calik ( Anak Sungai A.Banyuasin ) 57 96.400 Sungai Dawas ( Anak Sungai A. Calik ) 50 6.500 Sungai Supat ( Anak Sungai A. Calik ) 32 22.600 Sungai Keluang ( Anak Sungai A. Calik ) 19 9.400 Sungai Tungkal ( Anak Sungai A. Calik ) 82 149.500 Sungai Lalan ( Anak Sungai A.Banyuasin ) 243 830.300 Sungai Merang ( Anak Sungai Lalan ) 66 83.900 Sungai Bohar ( Anak Sungai Lalan ) 20 10.000 Sungai Medak ( Anak Sungai Lalan ) 72 108.300 Sungai Tungkal ( Anak Sungai Lalan ) 25 5.900 Sungai Serdang ( Anak Sungai Lalan ) 34 8.300 Sungai Meranti ( Anak Sungai Lalan ) 28 15.100 Sungai Kepahiang ( Anak Sungai Lalan ) 16 13.300 Sungai Mangsang ( Anak Sungai Lalan ) 18 7.400 Sungai Mendis ( Anak Sungai Lalan ) 19 3.900 Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi) 176 374.600 Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko) 63 71.300 Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko) 38 26.400 Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko) 38 20.100 Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko) 19 12.700 Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko) 19 11.600 Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko) 13 5.300 Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko) 15 10.200 Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko) 25 21.900 Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab. Musi Banyuasin Nama DAS

2.1.4

Debit (M3/dtk) 3,3 28 1,6 5,1 2,1 33,6 196,8 24,4 2,2 25,7 1,9 2,4 4,4 3,9 1,8 0,9 103,9 16,9 8,8 8,6 5,4 4,9 2,3 4,3 5,2

Kondisi Topografi Pola topografi ini sedikit banyak mempengaruhi bentuk tata guna lahan yang ada, kondisi

pola topografi di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai


II - 2


2016

Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut. 2.1.5 Jenis Tanah Keadaan tanah di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu : Organosol Klei Humus Alluvial Padzolik

    2.1.6

: : : :

didataran rendah atau rawa-rawa. penyebarannya lihat Organosol di sepanjang sungai Musi. di daerah berbukit-bukit.

Administrasi Secara Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 14 Kecamatan dan 240

desa/kelurahan. Untuk melihat jumlah Desa/Kelurahan dan Luas wilayah di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat di lihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Desa/ Kelurahan

Administrasi

Terbangun

(Ha)

(%) terhadap total Administrasi

(Ha)

(%) terhadap Luas Administrasi

Plakat Tinggi

15

24.700

1,73

598,50

2,42

Babat Toman

13

129.100

9,05

584,83

0,45

Batang Hari Leko

16

210.779

14,77

449,41

0,21

Sanga Desa

19

31.700

2,22

517,81

1,63

Sekayu

14

70.160

4,92

897,50

1,28

Lais

15

75.553

5,30

1.989,32

2,63

Sungai Keruh

22

62.900

4,41

953,75

1,52

Sungai Lilin

15

37.426

2,62

1.168,55

3,12

Keluang

14

40.057

2,81

728,43

1,82

Lalan

27

103.100

7,23

1.246,00

1,21

Bayung Lencir

23

484.700

33,98

1.779,18

0,37

Tungkal Jaya

16

82.119

5,76

987,26

1,20

awang Wetan

15

23.200

1,63

545,76

2,35

Babat Supat

16

51.102

3,58

677,75

1,33

1.426.596

100,0

13.124,05

21,55

TOTAL

240

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi dan diolah oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin


II - 3


2016

Peta 2.1. Wilayah Kajian SSKumber : RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011-2031 Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 4


2016

penduduk total Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2016 sebesar 629.320 jiwa dengan 91.462 jiwa di perkotaan dan 537.858 jiwa di pedesaan. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Sekayu dengan jumlah 83.358 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling rendah adalah di Kecamatan Batanghari Leko yaitu 23.239 jiwa. Kecamatan Bayung Lencir merupakan kecamatan terbesar kedua setelah Kecamatan Sekayu, ditinjau dari pertumbuhan ekonomi (perdagangan dan jasa) selain itu lokasi Kecamatan Sekayu yang strategis karena dilewati oleh jalan Arteri Primer Palembang – Lubuk Linggau yang mengakibatkan Kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar. Sedangkan, Kecamatan Bayung Lencir yang berada di jalan Arteri Primer Palembang – Jambi, Sedangkan Kecamatan Batanghari Leko didominasi dengan guna lahan pertanian yang luas dengan luas lahan terbangun yang sedikit sehingga pertumbuhan penduduknya lebih sedikit. Untuk memperkirakan jumlah penduduk hingga 5 tahun kedepan dibuat perhitungan Proyeksi Penduduk 5 Tahun berdasarkan trend penduduk 5 Tahun terakhir. Metode yang digunakan dalam Proyeksi ini adalah metode eksponensial dikarenakan memiliki simpangan kuadrat terkecil jika dibandingkan metode perhitungan lainnya. Secara jelas mengenai jumlah penduduk dan proyeksi 5 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.2


II - 5


2016

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksi 5 tahun Jumlah Penduduk (orang) Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Babat Toman

9.078

9.241

9.406

9.575

9.920

10.281

22.862

23.270

23.690

24.114

24.982

25.891

31.940

32.511

33.096

33.689

34.902

36.171

Babat Supat

-

-

-

-

-

-

36.656

37.314

37.984

38.666

40.067

41.518

36.656

37.314

37.984

38.666

40.067

41.518

Batanghari Leko

-

-

-

-

-

-

23.434

23.782

24.184

24.593

25.430

26.349

23.434

23.782

24.184

24.593

25.430

26.349

Bayung Lencir

9.566

9.839

10.119

10.407

11.009

11.645

75.288

77.432

79.637

81.905

86.637

91.642

84.854

87.271

89.757

92.313

97.646

103.287

Keluang

4.115

4.165

4.216

4.268

4.373

4.481

26.359

26.682

27.009

27.340

28.014

28.704

30.474

30.847

31.225

31.608

32.387

33.185

Lais

-

-

-

-

-

-

56.629

57.420

58.222

59.035

60.696

62.404

56.629

57.420

58.222

59.035

60.696

62.404

Lalan

-

-

-

-

-

-

40.909

41.483

42.065

42.655

43.861

45.100

40.909

41.483

42.065

42.655

43.861

45.100

Lawang Wetan

-

-

-

-

-

-

25.432

25.696

25.963

26.232

26.779

27.337

25.432

25.696

25.963

26.232

26.779

27.337

Plakat Tinggi

-

-

-

-

-

-

28.573

29.927

31.347

32.833

36.021

39.518

28.573

29.927

31.347

32.833

36.021

39.518

Sanga Desa

5.546

5.638

5.731

5.826

6.021

6.222

27.529

27.984

28.448

28.919

29.885

30.883

33.075

33.623

34.179

34.745

35.906

37.105

Sekayu

47.572

48.069

48.570

49.078

50.108

51.159

36.052

36.429

36.809

37.193

37.974

38.771

83.624

84.497

85.379

86.271

88.081

89.930

-

-

-

-

-

-

44.264

44.909

45.563

46.226

47.582

48.978

44.264

44.909

45.563

46.226

47.582

48.978

15.171

15.504

15.845

16.193

16.912

17.662

44.926

45.913

46.921

47.951

50.080

52.304

60.097

61.417

62.765

64.144

66.992

69.966

-

-

-

-

-

-

44.331

45.027

45.733

46.451

47.920

49.435

44.331

45.027

45.733

46.451

47.920

49.435

91.049

92.456

93.889

95.347

533.245

543.269

553.574

564.114

585.927

608.833

624.293

635.725

647.462

659.461

684.269

710.283

Sungai Keruh Sungai Lilin Tungkal Jaya JUMLAH

98.342 101.450


II - 6


2016

Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga saat ini dan proyeksi 5 tahun Jumlah KK Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Babat Toman

2.269

2.310

2.352

2.394

2.480

2.570

Babat Supat

-

-

-

-

-

Batanghari Leko

-

-

-

-

Bayung Lencir

2.392

2.460

2.530

Keluang

1.029

1.041

Lais

-

Lalan

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5.716

5.818

5.922

6.029

6.246

6.473

7.985

8.128

8.274

8.422

8.726

9.043

-

9.164

9.329

9.496

9.666

10.017

10.379

9.164

9.329

9.496

9.666

10.017

10.379

-

-

5.858

5.946

6.046

6.148

6.358

6.587

5.858

5.946

6.046

6.148

6.358

6.587

2.602

2.752

2.911

18.822

19.358

19.909

20.476

21.659

22.911

21.214

21.818

22.439

23.078

24.411

25.822

1.054

1.067

1.093

1.120

6.590

6.671

6.752

6.835

7.003

7.176

7.619

7.712

7.806

7.902

8.097

8.296

-

-

-

-

-

14.157

14.355

14.555

14.759

15.174

15.601

14.157

14.355

14.555

14.759

15.174

15.601

-

-

-

-

-

-

10.227

10.371

10.516

10.664

10.965

11.275

10.227

10.371

10.516

10.664

10.965

11.275

Lawang Wetan

-

-

-

-

-

-

6.358

6.424

6.491

6.558

6.695

6.834

6.358

6.424

6.491

6.558

6.695

6.834

Plakat Tinggi

-

-

-

-

-

-

7.143

7.482

7.837

8.208

9.005

9.880

7.143

7.482

7.837

8.208

9.005

9.880

Sanga Desa

1.387

1.410

1.433

1.457

1.505

1.555

6.882

6.996

7.112

7.230

7.471

7.721

8.269

8.406

8.545

8.686

8.976

9.276

Sekayu

11.893

12.017

12.143

12.269

12.527

12.790

9.013

9.107

9.202

9.298

9.493

9.693

20.906

21.124

21.345

21.568

22.020

22.483

-

-

-

-

-

-

11.066

11.227

11.391

11.557

11.896

12.244

11.066

11.227

11.391

11.557

11.896

12.244

3.793

3.876

3.961

4.048

4.228

4.416

11.232

11.478

11.730

11.988

12.520

13.076

15.024

15.354

15.691

16.036

16.748

17.492

-

-

-

-

-

-

11.083

11.257

11.433

11.613

11.980

12.359

11.083

11.257

11.433

11.613

11.980

12.359

22.762

23.114

23.472

23.837

24.585

25.362

133.311

135.817

138.393

141.028

146.482

152.208

156.073

158.931

161.866

164.865

171.067

177.571

Sungai Keruh Sungai Lilin Tungkal Jaya Jumlah

2016

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi dan diolah oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin


II - 7


2016

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata adalah 107 jiwa/ha dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten 1,764 % per tahun. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Sungai Lilin, dengan kepadatan populasi 172 jiwa/ha. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Batanghari Leko yaitu sekitar 12 jiwa/ha.. Untuk lebih lengkapnya mengenai tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dalam table 2.5 berikut : Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan saat ini dan proyeksi 5 tahun Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)

Kepadatan Penduduk (orang/Ha)

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BABAT TOMAN

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

24

24

25

25

26

26

BABAT SUPAT

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

69

70

72

73

74

76

BATANG HARI LEKO

1,69

1,69

1,69

1,69

1,69

1,69

11

11

11

11

11

12

BAYUNG LENCIR

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

17

17

18

18

19

19

KELUANG

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

75

76

77

78

79

80

LAIS

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

73

74

75

76

77

78

LALAN

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

42

42

43

44

44

45

LAWANG WETAN

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

107

108

109

111

112

113

PLAKAT TINGGI

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

109

114

120

125

131

137

SANGADESA

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

101

102

104

106

108

109

SEKAYU

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

116

118

119

120

121

123

SUNGAI KERUH

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

68

69

70

71

72

74

SUNGAI LILIN

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

155

158

161

165

169

172

TUNGKAL JAYA

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

52

53

54

55

56

57

Sumber : Muba Dalam Angka 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Muba

Keluarga miskin yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2015 sebanyak 54.766 KK yang tersebar di tiap kecamatan. Parameter keluarga miskin ini ditinjau dari faktor ekonomi yaitu mata pencaharian keluarga, pendapatan keluarga, dan tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang tercantum dalam pra keluarga sejahtera dan sejahtera 1 (satu) serta 2 (dua). Kecamatan dengan keluarga miskin terbanyak adalah Kecamatan Lais yaitu sebanyak 8.249 KK, sedangkan kecamatan dengan keluarga miskin terkecil adalah Kecamatan Batanghari Leko yaitu sebanyak 1.493 KK. Adapun jumlah keluarga miskin tiap kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :


II - 8


2016

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan NO

NAMA KECAMATAN

JUMLAH KK MISKIN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

1

PLAKAT TINGGI

2.394

8.208

2

BABAT TOMAN

2.638

9.853

3

BATANG HARI LEKO

1.493

5.364

4

SANGADESA

3.349

13.215

5

SEKAYU

6.701

26.183

6

LAIS

8.249

29.652

7

SUNGAI KERUH

3.815

13.881

8

SUNGAI LILIN

5.293

17.574

9

KELUANG

2.586

8.337

10

LALAN

4.984

17.367

11

BAYUNG LENCIR

5.240

18.200

12

TUNGKAL JAYA

3.335

12.140

13

LAWANG WETAN

1.976

7.581

14

BABAT SUPAT

2.713

9.809

54.766

197.364

JUMLAH Sumber : Data BPS Tahun 2015

2.4. Tata Ruang Wilayah 2.4.1.Rencana Pusat Layanan Kabupaten/Kota Dasar pertimbangan penetapan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Seperti yang telah dilakukan pada analisis, meliputi : Berdasarkan rencana struktur tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan, Kebijakansanaan Spasial (Perwilayahan) Kabupaten Musi Banyuasin, dan hasil analisis mengenai analisis sistem kota-kota, aksessibilitas, dan analisis hubungan antar wilayah. Rencana pengembangan sistem Perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin disusun Dengan mempertimbangkan kepada: 1. Kebijakan sistem perkotaan dalam RTRW Nasional; 2. Hasil-hasil analisis yang menggambarkan sistem kota-kota saat ini dan evaluasi persoalan yang diakibatkannya; 3. Rumusan sistem perkotaan yang dikemukakan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota; 4. Optimasi sistem kota-kota untuk mewujudkan sistem perkotaan yang hirarkis dan seimbang.


II - 9


No

Ibukota/kecamatan

Hirarki Fungsi

1

Sekayu

PKW

2

Sungai Lilin

PKL

Bayung Lencir

PKL

4

Babat Toman

PKLp

5

Plakat Tinggi

PPK

6

Lalan

PPK

7

Lais

PPK

3


2016

Keterangan Pusat pemerintahan kabupaten Musi banyuasin Pusat Perdagangan dan jasa Pusat pendidikan Pusat pelayanan Kesehatan Pusat pelayanan transportasi darat Pusat pengembagan pariwisata Permukiman Perkotaan Kawasan hutan produksi konversi Pemerintahan dan pelayanan sosial skala kecamatan dan sub wilayah Pelayanan pendidikan dasar, menegah dan tinggi Pusat perdagangan dan jasa sub wilayah Zona industri Pertanian lahan basah Permukiman perkotaan Transportasi skala wilayah Kawasan suaka alam dan hutan wisata Pemerintahan dan pelayanan sosial skala kecamatan dan sub wilayah Pelayanan pendidikan dasar, menegah dan tinggi Pusat perdagangan dan jasa sub wilayah Pertanian lahan basah Perikanan darat Peternakan perkebunan Permukiman perkotaanl Kawasan lindung bawahannya Kawasan suaka alam dan hutan wisata Pemerintahan dan pelayanan sosial skala Kecamatan dan sub wilayah Pelayanan pendidikan dasar sampai atas Perdagangan dan jasa skala lokal Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Perkebunan Permukiman perkotaan Pemerintahan dan pelayanan sosial skala Kecamatan Pelayanan pendidikan dasar sampai atas Perdagangan dan jasa skala lokal Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Perkebunan Pemerintahan dan pelayanan sosial skala Kecamatan Pelayanan pendidikan dasar sampai atas Perdagangan dan jasa skala lokal Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Perkebunan Pemerintah dan pelayanan sosial sekala lokal Perkebunan Tanaman pangan lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Kawsan hutan produksi tetap Permukiman perdesaan Pusat distribusi energy listrik II - 10


8

Sanga Desa

PPK

9

Sungai Keruh

PPK

10

Batanghari Leko

PPK

11

Keluang

PPK

12

Lawang Wetan

PPK

13

Tungkal Jaya

PPK

14

Babat Supat

PPK


2016

Pemerintahan dan pelayanan sosial skala kecamatan Perkebunan Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan kawasan hutan produksi konversi permukiman perdesaan Pemerintahan dan pelayanan sosial skala kecamatan Pendidikan dasar sampai menegah Tanaman pangan lahan kering Peternakan Kawasan hutan produksi tetap Pemerintahan dan pelayanan sosial skala kecamatan Perkebunan Pertanian lahan basah dan lahan kering Kawasan lindung daerah bawahannya Permukiman perdesaan Kawasan suaka alam dan hutan wisata Kawasan hutan produksi tetap,terbatas dan konversi Pemerintahan dan pelayanan sosial skala lokal Pusat pertanian lahan basah dan lahan kering Diistribusi barang dan jasa skala lokal Perdagangan skala lokal Transportasi skala sub wilayah Pengembangan pertambangan Migas Kawasan suaka alam dan hutan wisata Pemerintahan dan pelayanan sosial skala Kecamatan Pelayanan pendidikan dasar sampai atas Perdagangan dan jasa skala lokal Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Perkebunan Pemerintahan dan pelayanan sosial skala Kecamatan Pelayanan pendidikan dasar sampai atas Perdagangan dan jasa skala lokal Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Perkebunan Pemerintahan dan pelayanan sosial skala Kecamatan Pelayanan pendidikan dasar sampai atas Perdagangan dan jasa skala lokal Pertanian lahan basah,lahan kering dan hortikultura Peternakan Perkebunan

II - 11


2016

Berdasarkan RTRW Musi Banyuasin Tahun 2011-2031 kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dirumuskan sebagai berikut : Kebijakan 1 : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan Strategi : a. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan pertambangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan energi non migas sebagai alternatif energi di masa yang akan datang. b. Meningkatkan peranan perusahaan pertambangan dalam pengelola sumber daya alam untuk lebih berperan terhadap lingkungan disekitarnya terutama lingkungan masyarakat. Kebijakan 2 : pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu. Adapun strategi pencapaian kebijakan I, meliputi : Strategi : a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis); b.

Mengembangkan sentra - sentra kegiatan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan

c.

Mengembangkan pusat perdagangan yang didukung kegiatan jasa dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

Kebijakan 3 : peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian. Adapun strategi pencapaian kebijakan II, meliputi : Strategi : a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan ; b.

Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat ; dan

c.

Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.


II - 12


2016

Kebijakan 4 : pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi. Strategi : a. Merevitalisasi dan meningkatkan fungsi pusat-pusat perkotaan untuk pelayanan kedalam dan keluar wilayah kabupaten; dan b. Meningkatkan keterkaitan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan kawasan belakangnya. Kebijakan 5 : pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang. Strategi : a. Membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah ; b. Mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten Musi Banyuasin ; c.

Mengembangkan dan membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan ;

d.

Membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas sediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan;

e. membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) dikawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Kebijakan 6 : penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainya Strategi : a. Memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi ; b.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;

c.

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati ; dan

d.

penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir, dan kebakaran hutan.


II - 13


2016

A. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Rencana pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan mempertimbangkan kepada : 1.

Kebijakan sistem perkotaan dalam RTRW Nasional;

2.

Hasil-hasil analisis yang menggambarkan sistem kota-kota saat ini dan evaluasi persoalan yang diakibatkannya;

3.

Rumusan

sistem

perkotaan

yang

dikemukakan

dalam

RTRW

masing-masing

kabupaten/kota; 4.

Optimasi sistem kota-kota untuk mewujudkan sistem perkotaan yang hirarkis dan seimbang.

B. Sistem Kota-Kota Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Sistem kota-kota kabupaten merupakan gambaran kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan keadaan (linkage) pada saat ini dan rencana antar kota yang embentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan ominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Dalam menetapkan hirarki pusat pelayanan di abupaten Musi Banyuasin selain telahdiuji dengan menggunakan metodaskalogram,

dan juga melihat fungsi dan peran kota

terhadapkawasan

disekitarnya. Berdasarkan hasil analisismenggunakan metode alogram dan konseppengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, makarencana pengembangansistem pusat-pusat permukiman di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan kawasan kabupaten yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Salah satu kawasan perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin yang termasuk kedalam PKW yaitu Kecamatan Sekayu. 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kabupaten yang Fungsinya melayanikegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.Terdapatnya dua Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan sebagai PKL antara lain : Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, 3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang merupakan kawasan kabupaten yang berfungis melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, lokasi yang dijadikan PKLp adalah Kecamatan Babat Toman 4. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut (PPK) adalah kawasan kabupaten yang


II - 14


2016

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Terdapat 11 kecamatan di Kabupaten Musi banyuasin yang ditetapkan sebagai PKL antara lain Plakat Tinggi, Sungai Keruh, Lais, Sanga Desa, Lalan, Batanghari Leko, Lawang Wetan, Babat Supat, Tungkai Jaya, Bayung Lencir, Keluang.


II - 15


2016

Peta 2.2. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011-2031


II - 16


2016

Rencana pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RTRW Kab. Musi Banyuasin tahun 2011-2031 adalah: Pola ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya serta rencana-rencana lainnya yang terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pola Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG KABUPATEN MUSI BANYUASIN A. Kawasan Hutan Lindung Kawasan untuk fungsi lindung mempunyai status yang amat penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya. Untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan, penetapan kawasan lindung berpedoman kepada Keppres No. 32/1990 yang pengidentifikasiannya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam dan taman nasional. B. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman dan industri. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. Kriteria penetapan kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG Kawasan lindung yang akan dimantapkan diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng


II - 17


2016

curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi. Selain itu juga dimaksudkan untuk melindungi kelestarian wilayah bawahannya berupa kawasan budidaya yang keberadaannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Kawasan tersebut adalah perkebunan rakyat dan lahan pertanian lahan basah/sawahirigasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdapat 3 (tiga) jenis kawasan lindung, yaitu: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, (2) Kawasan perlindungan setempat, dan (3) Kawasan rawan bencana alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta rencana pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin. KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASANBAWAHANNYA KAWASAN RESAPAN AIR Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Dengan Indicator sebagai berikut : Kawasan ini terletak di daerah tangkapan air (chathment area) hulu sungai, yakni disebagian kawasan ini merupakan kawasan hutan produksi dan sebagian lainnya merupakan ladang/tegalan, dan permukiman. Secara fisik kawasan ini memiliki karakteristik bentuk wilayah agak bergunung dan bergunung (lereng>40%), jenis tanah umumnya podsolik litik, dengan kemampuan meresapkan air cukup baik, dan curah hujan cukup tinggi>2000 mm/tahun. Fungsi ekologis kawasan ini perlu dilestarikan agar kemampuan untuk meresapkan air hujan dapat dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu pemanfaatan lahan di kawasan ini perlu dilaksanakan dengan pengendalian ketat dengan mempertahankan tutupan lahan secara optimal.


II - 18


2016

Peta 2. 1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011-2031 Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 19


2.2

Kemajuan Pelaksanaan SSK

a.

Air Limbah Domestik

2016

Kondisi limbah cair rumah tangga/limbah domestik di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian sudah melalui proses pengolahan ada pula yang langsung di salurkan menuju sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan limbah cair domestik di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar masih memanfaatkan sistim pengolahan konvensional yaitu menggunakan septic tank di masing-masing rumah tangga, namun demikian kondisi septic tank ini belum menjamin bahwa hasil pengolahan sudah memenuhi persyaratan. Tabel 2.6. Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air Limbah Domestik SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012 – 2014

SSK (saat ini)

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat ini

(1)

(2)

(3)

(4)

Belum adanya dokumen Masterplen tentang pengelolaan air limbah domestik

Belum adanya dokumen Masterplen tentang pengelolaan air limbah domestik

1. Pembuatan Dokumen 1. Tersusunnya 1 dokumen Acuan pembangunan Masterplen tentang sarana/prasarana pengelolaan air limbah /pengawasan domestik dan industri /perizinan dan rumah tangga skala pengelolaan air limbah permukiman pada akhir tahun 2017 2. Pengembangan 2. Tersedianya Regulasi perangkat peraturan - Regulasi Pengelolaan Air perundangan Limbah Kab. Muba penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah 3. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat

Belum adanya - Regulasi Pengelolaan Air Limbah Kab. Muba

Meningkatnya akses prasarana dan sarana air limbah sistem on site Cakupan Layanan di perkotaan dan 49,1 % (data EHRA) perdesaan dari 49,1 % menjadi 70% pada tahun 2017

Belum adanya - Regulasi Pengelolaan dan Retribusi Air Limbah Kab. Muba

Cakupan Layanan 43,37% (Hasil Perhitungan Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten)

Sumber : Data dari SSK Muba 2012 dan dikaji olah pokja sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Dari tabel 2.6 tersebut di atas terlihat bahwa banyak rencana kegiatan yang belum terlaksana terutama mengenai peraturan pengelolaan air limbah dan dokumen Masterplan


II - 20


2016

Pengelolaan air limbah, jumlah desa yang sudah ODF yang semula 3 Desa/kelurahan pada tahun 2012 menjadi 8 desa/kelurahan b.

Pengelolaan Persampahan Komposisi sampah di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan sumbernya terdiri dari

sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah domestik berasal dari perumahan sedangkan sampah non domestik yaitu berasal dari pasar, pertokoan/ perdagangan/jasa, industri, dan fasilitas kesehatan. Sistem pengumpulan sampah baik domestik maupun non domestik dilakukan dengan pola individual yaitu sistem pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak yang kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Implementasi SSK pada subsektor persampahan dapat diketahui kemajuannya sesuai dengan Tabel 2.8. Tabel 2.7. Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Persampahan SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012 – 2016

SSK (saat ini)

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat ini

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembuatan Dokumen Acuan pembangunan sarana/prasarana pengelolaan persampahan

Tersusunnya 1 dokumen Masterplen tentang pengelolaan Persampahan kabupaten yang terintegrasi di akhir tahun 2014

Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan

Tersusunnya Regulasi - Sudah ada Perda tentang pengelolaan Retribusi persampahan pada tahun Persampahan 2017 - Belum adanya Regulas tentang pengelolaan persampahan

Belum adanya Masterplen tentang pengelolaan Persampahan

Belum adanya Masterplen tentang pengelolaan Persampahan

Belum adanya Regulasi tentang pengelolaan persampahan

Meningkatkan sistem Meningkatnya Sistem dan - Belum ada TPA Sudah dibangun : pelayanan persampahan cakupan layanan Sanutary Landfill - TPA Controll Landfil di yang berkelanjutan pengelolaan persampahan Sungai Medak di 4 Kota Kecamatan (CBD) : Sekayu, Babat - Belum ada TPST-3R - Sudah dibangun 1 Unit TPST-3R di kelurahan Toman, Sungai Lilin dan Serasan Jaya, Kecamatan Bayung Lencir dari 65 % Sekayu (59.181 Jiwa) menjadi 85%


II - 21


2016

(77.390 Jiwa)

layanan - cakupan layanan - cakupan persampahan di 4 Kota persampahan di 4 Kota Kecamatan Kecamatan (CBD) : Sekayu, (CBD) : Sekayu, Babat Babat Toman, Sungai Lilin Toman, Sungai Lilin dan Bayung Lencir dari 75% dan Bayung Lencir dari (68.286 Jiwa) (data hasil 65% (studi EHRA perhitungan DKPPLJ) 2012) Sumber : Data dari SSK Muba 2012 dan dikaji olah pokja sanitasi Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016

Dari tabel 2.8 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelayanan persampahan diperkotaan pada tahun 2012 baru tertangani 65% dan pada tahun 2016 terlayani sampai dengan 75% terjadi peningkatan terhadap layanan persampahan mencapai 10% target pelayanan persampahan sebesar 85% pada tahun 2019 c.

Drainase Perkotaan Sistim drainase makro Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya memanfaatkan sungai

sebagai saluran pembuang akhir. Di Kabupaten Musi Banyuasin dilalui oleh satu sungai besar yaitu Sungai Musi, Cakupan pelayanan sistem drainase di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi saluran drainase primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Saluran sekunder berfungsi untuk menampung beberapa saluran pembuang tersier serta daerah sekitarnya dimana air hujan dialirkan ke saluran Primer /sungai. Tabel 2.8. Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Drainase Perkotaan SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012 – 2014

SSK (saat ini)

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat ini

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan kapasitas Tersedianya Regulasi Regulasi kelembagaan dan tentang pengelolaan pengelolaan peraturan perundang- drainase pada tahun 2017 belum ada undangan mengenai drainase. Tersedianyan sarana dan Meningkatnya cakupan 50 Tiik prasarana drainase layanan sarana lingkungan penanganan sistim jaringan drainase dari 50 Titik genangan menjadi 25


tentang Regulasi tentang drainase pengelolaan drainase belum ada

27 Tiik (123,6 ha)

II - 22


2016

Tersedianya dokumen 1. Belum mempunyai 1. Sudah ada Outline plan perencanaan sistem dokumen perencanaan drainase perkotaan drainase kabupaten yang drainase (master-plan, 2. Sedang dilakukan terintegrasi di akhir tahun Outline plan dan DED penyusunan DED 2015 Drainase) Drainase Kota Sekayu Pengembangan dan Tersedianya database/ Belum tersedia data base Belum tersedia data base peningkatan Sistem sistem informasi drainase sistem informasi drainase sistem informasi drainase informasi Drainase skala kabupaten Sumber : Data dari SSK Muba 2012 dan dikaji olah pokja sanitasi Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016

Dari tabel 2.9. tersebut diatas dapat terlihat bahwa belum tercapainya Target pembuatan peraturan daerah (PERDA) tentang pengelolaan drainase dan penyusunan dokumen perencanaan drainase belum sepenuhnya terpenuhi yaitu belum disusunnya Masterplan drainase perkotaan pada tahun hingga akhir tahun 2016. 2.3

Profil Sanitasi Saat Ini

a.

Air Limbah Domestik Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipial wastewater) yang

terdiri dari atas yang pertama black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih dan yang kedua grey water yaitu air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur dan cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan On-site System banyak dijumpai di Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin Adapun teknologi atau pengolahan yang dipakai pada On-site system ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan. Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat toilet yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan sedikit/rendah biasanya tidak bisa membuat jamban sendiri tetapi mereka mendapatkan fasilitas berupa jamban secara kolektif. Pada kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai masyarakat ekonomi lemah yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar atau pekarangan belakang rumah. Hal ini yang masih dijumpai pada masyarakat di pedesaan Kabupaten Musi Banyuasin


II - 23


2016

Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui dinas terkait telah membangun sarana sanitasi umum MCK sejak tahun 2009 dan melaksanakan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sejak tahun 2012. Pembangunan sanitasi MCK ++ dari program SLBM pada tahun 2012 terdapat di Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan, Desa Trimulya Agung Kec. Lalan, Desa Karang Sari Kec. Lalan, Desa Banjar Jaya Kec. Tungkal Jaya, Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya, Desa Pangkalan Bulian, Kec. Batang Hari Leko dan Kec Tungkal Jaya dan Desa Bukit Sejahtera Kec. Batang Hari Leko Cakupan pelayanan 70 KK sampai dengan 85 KK. (1) Sistem dan Infrastruktur Sistem sanitasi pada sektor Air Limbah Domestik dijabarkan dalam bentuk diagram sistem sanitasi (DSS) yang memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Musi Banyuasin. Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Air Limbah dapat dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2. 9 Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi cubluk/ jamban tidak aman, cubluk dengan septiktank, jamban bersama dan MCK komunal, MCK Komunal


II - 24


2016

dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas PU Cipta Karya yang tersebar di beberapa desa. Secara jelas mengenai, cakupan layanan air limbah di Kabupaten Musi Banyuasin , dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini. Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Tahun 2016

* Yang termasuk BABS: BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. ** Belum Aman: jamban tidak dilengkapi tangki septik sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali. Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepadatan > 50 orang/Ha dan jarak terhadap sumber air bersih yg bukan perpipaan < 10 m. *** MCK : termasuk jamban bersama layak & MCK Komunal.

Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar telah berfungsi dengan baik dan digunakan secara maksimal oleh warga. Untuk pemeliharaan sarana prasarana air limbah domestic seperti MCK Komunal, biasanya dilakukan sendiri oleh warga dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dibangun IPLT yang lokasinya berdampingan dengan TPA Sungai Medak di Kecamatan Sekayu, untuk Lebih jelasnya mengenai kondisi prasarana dan sarana air limbah domestic di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.11.


II - 25


2016

Tabel 2.11. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah/ No

Jenis

Satuan

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Kondisi Tdk berfungsi

Keterangan

(v)

(vi)

(vii)

Kapasitas Berfungsi

SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1

Tangki septik komunal < 10 KK

unit

12

12

0

2

MCK

unit

10

10

0

3

Truk Tinja

unit

1

1

0

4

IPLT : Kapasitas

M³/hari

6

√

SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1

Tangki septik komunal > 10 KK

unit

0

Belum ada

2

IPAL Komunal

unit

0

Belum ada

3

IPAL Kawasan

unit

0

Belum ada

4

IPAL Kota

unit

0

Belum ada

Keterangan : IPLT : Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL : Intalasi Pengolahan Air Limbah


II - 26


2016

Gambar 2.4. Peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik


II - 27


(2)

2016

Kelembagaan dan Peraturan

Di Kabupaten Musi Banyuasin pengelolaan dan pengembangan bidang-bidang prasarana dan sarana permukiman dilakukan oleh tiap-tiap dinas dalam bertindak sebagai pengelola, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan pembina pengelola. Sebagai pengatur, Dinas-dinas tersebut bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam tata pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman. Sebagai pengawas, fungsi instansi-instansi pemerintahan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Fungsi sebagai pembina pengelolaan pada instansi-instansi pemerintahan tersebut adalah melakukan peningkatan kemampuan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihanpelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan pengelolaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam manajamen pegelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang dioperasionalkan, tiap-tiap instansi pemeritahanan tersebut juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan pembiayaan pengelolaan prasarana dan sarana wilayah yang didapatkan dari sumber-sumber pemerintah daerah dan retribusi jasa pelayanan. Instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Seksi Drainase, Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum; Seksi Penyehatan Lingkungan dan makanan minuman pada Dinas Kesehatan. Seksi Penampungan Sampah Pengolahan Tinja dan Lumpur pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Sedangkan peraturan terkait air limbah di Kabupaten Musi Banyuasin belum mempunyai peraturan air limbah. Gambar 2.2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan

Sumber : DKPPLJ 2016


II - 28


2016

Pemerintah Kabupaten memegang fungsi perencanaan untuk seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan Masayarakat memiliki peran dalam fungsi pengadaaan sarana, yakni menyediakan sarana pembuangan air limbah domestik dan membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik). Sedangkan sarana pengangkutan dari tangki septik atau penyediaan truk tinja, dilaksanakan pihak Pemkab dan swasta. Untuk pembangunan SPAL dan pembangunan sarana IPLT atau IPAL merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pada tahap berikutnya yakni fungsi Pengelolaan, Pengaturan dan Pembinaan, serta Monitoring dan Evaluasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Untuk lebih detilnya, data tersaji pada tabel 2.12 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Tabel 2.12 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

-

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA



-

-



-

-



-

-

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic  Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)  Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)  Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

Masyarakat

-

-



-







-



-

-



-

-

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja



-

-

 Mengelola IPLT dan atau IPAL



-

-

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja



-

-



-

-



-

-



-

-

 Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik


II - 29


2016

PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


(pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI   



Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Swasta

Masyarakat



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-



-

-

Tabel 2.13 Tabel Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Musi Banyuasin Ketersediaan Peraturan

AIR LIMBAH DOMESTIK  Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha

Ada (Sebutkan)

-

-

-

-

-

Tidak Ada












Pelaksanaan Ket

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II - 30




Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestic untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik Retribusi penyedotan air limbah domestik Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestic bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran



 

-

-



 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-



2016

Keterangan : di Kabupaten Musi Banyuasin belum ada Perda tentang air limbah.

b.

Persampahan Pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan

dan Pemeliharaan Lampu Jalan (DKPPLJ) Kabupaten Musi Banyuasin meliputi pengumpulan sampah dari fasilitas umum, pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pengumpulan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), dan pengelolaan TPA. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS dilakukan oleh perorangan atau petugas kebersihan RT/ RW. Pola operasional penanganan sampah di Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu pada penanganan sampah dari sumber sampai di TPA. Penerapan pengurangan sampah masih belum berjalan optimal. Sampah yang masuk ke TPA setiap harinya sebanyak 86 m3 pada tahun 2015. Tahapan

operasional

penanganan

sampah

meliputi

pewadahan,

pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA. Secara umum kondisi eksisting penanganan persampahan di Kabupaten Musi Banyuasin diuraikan di bawah ini. Penanganan dan Pengurangan Sampah di Sumber Penanganan sampah di sumber meliputi kegiatan pemilahan, pewadahan, dan pengolahan. Saat ini kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya masih rendah. Sebagian besar pewadahan sampah yang dilakukan masyarakat saat ini masih dijadikan satu.


II - 31


2016

Pengurangan sampah di sumber belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa daerah di Musi Banyuasin telah melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui adanya bank sampah dan Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R). Wadah sampah yang ada di sumber sampah, terutama di rumah tangga disediakan oleh setiap penghasil sampah sendiri, sedangkan wadah komunal dan wadah sampah untuk pejalan kaki disediakan oleh BLH Musi Banyuasin . Pengumpulan Sampah dan Penyapuan Teknik pengumpulan sampah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung dilakukan oleh penghasil sampah dibawa ke TPS. Pengumpulan secara tidak langsung dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal. Petugas kebersihan/pengumpul kemudian mengambil sampah dari tempat-tempat pengumpulan komunal tersebut dan dibawa ke TPS atau depo yang selanjutnya dipindahkan ke kontainer/dump truck dan diangkut ke TPA. Kegiatan pengumpulan sampah dari kegiatan pembersihan/penyapuan jalan pada daerah pusat kota seperti ruas jalan protokol, pusat perdagangan, taman kota, saluran dan lain-lain dilakukan oleh regu penyapuan jalan. Pengangkutan Sampah Pengangkutan sampah dilakukan untuk mengangkut sampah dari TPS atau depo menuju TPA. Kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan sampah ke TPA berupa dump truck dan armroll truck. Kedua tipe truk ini memiliki kemampuan membongkar muatan secara hidrolis, sehingga lebih efisien dan lebih cepat. Cara pengangkutan menggunakan sistem kontainer yang diganti yaitu dimulai dari pool; armroll truck membawa kontainer kosong (C0) menuju kontainer pertama (C1), menurunkan kontainer kosong dan mengambil kontainer penuh (C 1) secara hidrolis untuk selanjutnya diangkut menuju TPA. Kontainer kosong (C1) yang dari TPA dibawa menuju landasan kontainer (TPS) ke dua, menurunkan kontainer (C1) kemudian mengambil kontainer penuh (C2) untuk dibawa ke TPA, selanjutnya menuju ke kontainer berikutnya demikian seterusnya. Setelah rit yang terakhir, kontainer terakhir (Cn) yang kosong dibawa kembali menuju ke garasi.


II - 32


2016

Pengelolaan TPA Pada saat ini Kabupaten Musi Banyuasin memiliki satu TPA yang masih beroperasi yaitu TPA Sungai Medak yang beroperasi sejak tahun 2014 Metode penimbunan sampah di TPA Sungai Medak dilakukan dengan sistem Controlled Landfill dan memiliki 3 TPS yang lokasinya sangat jauh sehingga tidak memungkinkan untuk diangkut ke TPA Sungai Medak, untuk daerah pelayanan II (Kec. Babat Toman, Kec Sanga Desa, Lawang Wetan) pembuangan sampah dibawa ke TPS Babat Toman, untuk wilayah pelayanan III (Kec. Babat Supat, Kec. Sungai Lilin, Kec Tungkal Jaya dan Kec. Bayung Lencir) pembuangan sampah dibawa ke TPS Sungai, jarak ketiga TPA ini sangat berjauhan sehingga akan memerlukan biaya operasional yang sangat tinggi untuk dibawa ke TPA Sungai Medak. Luas TPA Sungai Medak tersebut 10 Ha sedangkan tiga TPA yang lain masingmasing memiliki lahan 1 ha. Belum ada prosedur yang berlaku untuk mengatur tata cara pembuangan dan penimbunan sampah di TPA sehingga pembuangan dan penimbunan sampah belum tertata dengan baik. Untuk pengelolaan persampahan, terdapat beberapa jenis aliran persampahan, dengan jumlah aliran persampahan yang teridentifikasi seperti yang tersaji pada Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan persampahan di gambar 2.4 di bawah ini : Gambar 2.4. Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan Persampahan domestik Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir

SUNGAI

TPS

BANK SAMPAH TEMPAT SAMPAH


II - 33


2016

Sumber : Hasil analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin 2016 Tabel 2.14 Timbulan sampah per kecamatan tahun 2015

Sumber : Musi Banyuasin Dalam Angka 2015 dan Analisa Pokja Sanitasi Musi Banyuasin

Dari Tabel 2.14 dapat diketahui bahwa pada user interface terdapat berbagai jenis, ada tempat sampah terpilah berupa tong bin, keranjang sampah yang berada di rumah tangga dan tempat sampah dari kegiatan penyapuan jalan serta taman ataupun fasilitas umum. Pengumpulan setempat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin

terdiri atas TPS (Tempat Penampungan

Sementara), TPS-3R (Tempat Pemrosesan Sementara Reduce, Reuse, dan Recycle), Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS menggunakan gerobak ataupun kendaraan motor sampah roda tiga. Tidak semua desa/kecamatan mempunyai jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, dibakar, ke tanah kosong dan ke pinggir jalan, hal ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara. Untuk cakupan akses dan system persampahan kecamatan dijelaskan pada tabel 2.15. Dari tabel 2.15 dapat diketahui bahwa baru 5 kecamatan yang mendapat pelayanan yaitu Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, kecamatan Sungai Lilin, kecamatan Bayung Lencir dan kecamatan Babat Toman.


II - 34


2016

Tabel 2.15. Tabel Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No

Jenis Prasarana/ Sarana

Sat u an

Jumlah

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(i) 1

2

3

4

5

6

7

Kapas itas M3

Kondisi Ritasi /hari

Keterangan

Baik

Rusak Ring an

Rusak Berat

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Pengumpulan setempat -

Gerobag Sampah

Unit

121

1

3

121

-

-

DKPPLJ

-

Motor Sampah

Unit

33

1

3

33

-

-

DKPPLJ

-

Pick up Sampah

Unit

6

1

4

6

-

-

Operasional DKPPLJ

Tempat Penampungan Sementara (TPS) -

Bak Sampah (Beton/kayu/fiber)

Unit

27

1

3

27

-

-

DKPPLJ

-

Container

Unit

18

4

1

18

-

-

DKPPLJ

-

Transfer Stasiun

Unit

-

-

-

-

-

-

DKPPLJ

-

SPA (Stasiun Peralihan Antara)

Unit

-

-

-

-

-

-

DKPPLJ

Pengangkutan -

Dump Truck

Unit

29

4

2

29

-

-

DKPPLJ

-

Arm Roll Truck

Unit

3

3

4

3

-

-

DKPPLJ

-

Compactor Truck

Unit

-

-

-

-

-

-

DKPPLJ

Pengolahan Sampah -

TPS 3R

Unit

1

8

1

√

-

-

DKPPLJ

-

Bank Sampah

Unit

2

-

-

√

-

-

DKPPLJ

TPA/TPA Regional Kontruksi : lahan urug terkendali -

Luas total TPA yang terpakai

Ha

8

-

-

-

Luas sel landfill

Ha

6

-

-

-

Daya tampung TPA

(M3/ hari)

124

-

-

-

-

Alat Berat

DKPPLJ

-

Bulldozer

Unit

1

-

-

√

-

DKPPLJ

-

Excavator/backhoe

Unit

1

-

-

√

-

DKPPLJ

-

Truck tanah

Unit

1

4

1

-

-

DKPPLJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IPL : Sistem Kolom /aerasi Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD) : - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet

Mg/l


Hasil Pemerik saan Lab Tulis dibawah ini: ....................

II - 35


2016

Gambar 2.8. Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Musi Banyuasin 2016 Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 36


2016

1) Kelembagaan dan Peraturan Institusi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan (DKPPLJ), Sedangkan peraturan terkait pengelolaan persampahan Kabupaten Musi Banyuasin sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Umum. c.

Drainase Perkotaan Sistem drainase yang buruk masih dijumpai di beberapa kawasan permukiman, baik di

perkotaan maupun di perdesaan, akibatnya masih terjadi kerawanan genangan di beberapa lokasi permukiman perkotaan dan di kawasan perdesaan uang secara topografi kurang menguntungkan bagi sistem drainase alamiah. Diperlukan pembangunan saluran drainase permanen pada kawasan prioritas penanganan genangan dan banjir. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. Jaringan drainase meliputi seluruh alur air, baik alur alam maupun alur buatan yang bermuara di sungai.. Arahan penanganan drainase suatu wilayah dapat merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/KPTS/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum. Kondisi eksisting sistem drainase di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar masih memiliki fungsi ganda (multi fungsi), yaitu selain fungsi pembuangan air hujan, pada umumnya juga dimanfaatkan untuk saluran pembuangan limbah cair rumah tangga, bahkan juga menjadi satu dengan saluran irigasi. Memperhatikan hal ini maka diperlukan koordinasi yang intensif dan keterpaduan dalam penanganan sistem drainase. Rencana sistem jaringan drainase di Kabupaten Musi Banyuasin

meliputi pengelolaan

saluran drainase primer, sekunder dan tersier, dan arahan pengembangan sistem drainase sebagai berikut:


II - 37


2016

Rencana pengelolaan sistem drainase yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin , meliputi arahan: 1. Mengutamakan system gravitasi atau pola aliran alamiah 2. Saluran primer, yaitu anak sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin , khususnya anak Sungai Musi dan Batang Hari Leko. 3. Saluran sekunder, yaitu saluran yang berfungsi mengumpulkan dan meneruskan air luapan dari saluran tersier (dari permukiman penduduk) ke saluran primer (sungai alami). 4. Saluran tersier merupakan jaringan drainase yang terdapat pada kawasan permukiman penduduk serta fasilitas pendukungnya (fasilitas umum,sosial dan komersial). a.

Adapun arahan pengembangan sistem drainase di Kabupaten Musi Banyuasin , adalah sebagai berikut: 1. Drainase Primer, meliputi: a) Penyusunan rencana induk system drainase wilayah Kabupaten, dan rencana penanganan system drainase pada kawasan tertentu yang rawan banjir; b) Memantapkan saluran drainase primer dengan pembangunan saluran drainase yang memperhatikan kontur wilayah, dengan arah buangan mengikuti pola aliran Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko dan sungai lainnya 2. Drainase Sekunder berupa pembuatan saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan industri, perdagangan, perkantoran, dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman; 3. DrainaseTersier,meliputi: a) Pembuatan

saluran

drainase

tersier

yang

layak

pada

kawasan

permukiman dan sepanjang sisi jalan; b) Mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan c) Koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun tertutup. Keberhasilan sistem drainase wilayah diindikasikan dengan tidak adanya peluang terjadinya genangan dan banjir sebagaimana disyaratkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 38


2016

pekerjaan umum khusus drainase, yaitu : tidak ada genangan banjir di kawasan perkotaan/permukiman yang lebih dari 10 Ha, atau tidak terjadi lagi genangan banjir, dan bila terjadi genangan, tinggi genangan rata rata kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam, serta frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali setahun 1)

Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan (sesuai definisi SPM) pada area terbangun seperti tabel 2.17. di bawah ini: Tabel 2.17 Tabel Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 25 26 27

Luas

Ketinggian

(Ha)

(M)

Desa Toman Kel. Babat

21,7 12,7

Desa Air Balui

13,5

Desa Nganti

4,1

Desa Jud II

4,6

Desa Jud I

1,3

Desa Ngulak III

4,7

Desa Ngunang

12,7

Kel. Ngulak I

11,8

Desa Ngulak II

6,9

Desa Terusan

2,6

Kel. Ngulak

1,8

Kel. Soak Baru

6,6

Kel. Balai Agung

13,9

Kel. Serasan Jaya

8,3

Kel. Kayuara

9,3

Desa Lumpatan

16,9

Desa Bailangu

21,2

Desa Bandar Jaya

26,7

Desa Lumpatan II

18,6

Lokasi Genangan

Wilayah Genangan Lama Frekuensi (kali (jam /hari) /tahun) 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4 2 s.d 8 2 s.d 4

Desa Bailangu Timur

4,9

Desa Danau Cala Desa Tanjung Agung Utara Desa Lais

33,6

0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8

2,5

0,3 – 0,8

2 s.d 8

2 s.d 4

20,9

2 s.d 8

Desa Teluk

22,3

Desa Epil Desa Tanjung Agung Selatan

78,2

0,3 – 0,8 0,3 – 0,8 0,3 – 0,8

2 s.d 8

2 s.d 4 2 s.d 4 2 s.d 4

7,0

0,3 – 0,8

2 s.d 8

2 s.d 4

2 s.d 8

Infrastruktur* Penyebab** *

Jenis

Keterang an**

Curah Hjan Tinggi (Sungai Meluap) dan Air Hujan

Pasang an Batu Bata

Per-tahun banjir saat musim hujan

389,4

Sumber : PUCK PR 2016


II - 39


2016

Keterangan : *) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan. **) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan ***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.

2)

Sistem dan Infrastruktur

Guna optimalisasi pengelolaan drainase perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini perlu di dukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan drainase perkotaan yang bisa dilihat di Tabel 2.18 Tabel Kondisi Prasarana dan Sarana drainase perkotaan seperti di bawah ini : Tabel 2.18 Tabel Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten/Kota

No (i) 1

2 .

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

(ii)

(iii)

Saluran - S. Primer - Saluran Sekunder A1 - Saluran Sekunder A2 - Saluran Tersier A1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air - Kolam retensi - Trash rack/ saringan sampah - Bak kontrol - S. Primer B - Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air - Kolam retensi - Trash rack/ saringan sampah

Bentuk Penam-pang Saluran*

(v)

Tdk berfung si (vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/ tahun) (vii)

Dimensi B**

Kondisi H***

Berfungsi

(iv)

m

Segi empat

1,2

1.50

√

-

1

m m

Segi empat Trapesium

0.40 0.40; 0,8

0.80 0.80

√ √

-

1 1

-

-

-

-

-

0.80 -

0.80 -

√ -

-

1 -

-

unit unit unit unit m m unit unit unit unit

Segi empat -

-

-

Sumber :PU PR 2016 Keterangan: *Bentuk penampang saluran: segi empat atau Trapesium **B:: lebar dasar saluran ***H: tinggi saluran


II - 40


2016

Peta 2.7 Peta Lokasi genangan Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Musi Banyuasin 2016


II - 41


3)

2016

Kelembagaan dan Peraturan Organisasi pengelola sektor Drainase di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Dinas Cipta

karya dan Pengairan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUCK PR Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor ... tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin . Fungsi Dinas PUCK PR yaitu: 1.

Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Bidang Cipta Karya dan Pengairan

2.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Keciptakaryaan serta Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang kecipta Karyaan;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pembangunan dan pengolahan drainase

melaksanakan fungsi sebagai perencana, penyedia sarana, pengelola, pengatur dan pembina, serta pengawas kegiatan. Swasta mendapatkan peran dalam membersihkan dan memperbaiki saluran drainase lingkungan sedangkan masyarakat memiliki peran tidak hanya dalam membersihkan dan memperbaiki saluran drainase lingkungan, lebih dari itu masayarakat juga menyediakan atau membangun sarana drainase. Keterangan selengkapnya tercantum pada tabel 2.18 sebagai berikut. Tabel 2.18 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

√

√

√

√

√ II - 42


FUNGSI

2016

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota

lingkungan  Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber: PUCK PR 2016


√

√

√

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

II - 43


2016

Tabel 2.19 Tabel Peta Peraturan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan Ketersediaan Tidak Ada

Efektif Dilaksana kan

-

-

-

√

-

-

√

-

-

Peraturan

DRAINASE LINGKUNGAN  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

Ada (Sebutkan)

(RPJMD, RPIJM dan RTRW)

Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksana kan

√

Tidak Efektif Dilaksana kan

Keterang an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

Sumber : PUCK PR


II - 44


1.1.

2016

Area Berisiko Dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Area beresiko sanitasi adalah daerah yang terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan, dan atau lingkungan, akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan penetapan area beresiko adalah:  Memetakan area-area yang memiliki resiko sanitasi.  Mengklasifikasikan area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan dengan cakupan area desa per kecamatan. Penetapan proporsi area beresiko sanitasi didasarkan pada 3 aspek yaitu, data sekunder, hasil dari Studi EHRA, dan Persepsi SKPD yang tertuang dalam intrumen profil sanitasi dengan rincian sebagai sebagai berikut: a.

Data Sekunder

: 30%

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain; Kepadatan penduduk (populasi, luas area) ; Cakupan pelayanan air minum, jumlah KK miskin ; Jumlah jamban ; Jumlah sampah terangkut ; Luas genangan ; % wilayah terbangun dll. b.

Study EHRA

: 40%

Data hasil studi EHRA dalam pengumpulan data penetapan area berisiko, yang meliputi:  Sumber Air yakni : Sumber air tercemar, Penggunaan sumber air tidak terlindungi, Kelangkaan air  Air Limbah Domestik yakni : Tangki septic suspek aman, Pencemaran karena pembuangan isi tanki septic, Pencemaran karena SPAL  Persampahan yakni : Pengelolaan sampah, Frekuensi pengangkutan sampah, Ketepatan waktu pengangkutan sampah, Pengelolaan setempat  Genangan Air yakni : Adanya genangan air  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yakni : CTPS di 5 waktu penting, apakah lantai dan dinding jamban bebas dari tinja, apakah jamban bebas dari kecoa dan lalat, keberfungsian penggelontor, apakah ada sabun di dalam/dekat jamban, pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air, perilaku BABs c.

Persepsi SKPD : 30%


II - 45


2016

Persepsi SKPD terkait yang mengetahui kondisi eksisting di wilayah studi dan juga memberikan pertimbangan terkait dengan fungsi tata ruang (urban function) dimasa mendatang. SKPD ini memberikan skor yang telah disepakati bersama terhadap desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Penentuan Area Beresiko Penentuan area beresiko dilakukan dengan cara: 

Membandingkan seluruh hasil pemberian skor (data sekunder, EHRA, persepsi SKPD)



Melakukan diskusi dan sepakati cara menetapkan skor akhir.



Lakukan observasi lapangan untuk mengechek hasil kesepakatan



Sepakati hasil akhir dengan cara tiap desa sampling yang mewakili kluster akan mempengaruhi terhadap area beresiko pada desa di kluster yang sama.



Melakukan pemberian agreed score (skor kesepakatan bersama) terhadap desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.4.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi air limbah domestic dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), dan persepsi SKPD. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menentukan area beresiko air limbah domestic sebagai berikut : Data Sekunder

30%

Study EHRA

40%

Persepsi SKPD

30%

Dari peta 2.7 dapat diketahui bahwa area beresiko sangat tinggi dan tinggi sebagian besar berada di kecamatan Sekayu, Sanga Desa, Babat Toman dan Lais karena merupakan kawasan dengan kepadatan tinggi dan CBD. :


II - 46


2016

Peta 2. 7. Area Berisiko Air Limbah Domestik

Sumber : Peta pengembangan air limbah domestik hasil survey dan instrumen profil sanitasi diolah oleh Pokja Sanitasi Kab. Musi Banyuasin Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 47


2016

Tabel 2.19. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik No 1

Wilayah Prioritas Air Limbah

Area Berisiko

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Resiko 4

1

Sanga Desa

2

Desa Jud I Kel. Ngulak I

3

Sekayu

Kel. Soak Baru

4

Kel. Balai Agung

5

Kel. Serasan Jaya

6

Kel. Kayuara

7

Desa Lumpatan II

2

Resiko 3

1

Babat Toman

Kel. Babat

2

Sanga Desa

Desa Nganti

3

Desa Ngunang

4

Desa Terusan

5

Desa Panai

6

Desa Macang Sakti

7

Kel. Ngulak

8

Lais

Desa Danau Cala

9

Desa Tanjung Agung Utara

10

Desa Teluk Kijing II

11

Desa Tanjung Agung Selatan

12

Sungai Lilin

Kel. Sungai Lilin

13

Desa Pinang Banjar

14

Kel. Sungai Lilin Jaya

Sumber : Hasil instrumen profil sanitasi dan Analisa Pokja Sanitasi Kab. Musi Banyuasin 2016

Dari Tabel 2.19 area beresiko air limbah domestik disepakati bahwa area beresiko 4 (sangat tinggi) ada 7 desa/kelurahan yang tersebar di 2 kecamatan yang berbeda. Sedangkan area beresiko 3 (tinggi) ada 14 desa/kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan yang berbeda. Adapun permasalahan terkait pengelolaan Air limbah terdapat dalam tabel dibawah ini : Akses penduduk terhadap jamban sehat (sarana prasarana yang layak) berdasarkan data dari Sekunder saat ini baru 43,37 % atau 68.238 Keluarga


II - 48


2016

Tabel 2.4.2 Permasalahan Mendesak Air LImbah No

Permasalahan Mendesak

1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awalpengangkutan -pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Berdasarkan data sekunder kabupaten Musi Banyuasin jumlah penduduk yang BABS saat ini adalah 56,63 % penduduk. User Interface

Jumlah KK yg tidak memiliki akses ke jamban yg " layak" sebesar 33,04%

Penampungan awal

Jumlah KK yg memiliki akses ke jamban/cubluk yg "tidak layak" 23,59%

Pengangkutan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin baru mempunyai 1 Unit mobil sedot tinja

Pengolahan akhir

Pengelolaan IPLT (IPLT Sungai Medak) belum maksimal karena kurangnya dana Operasional dan SDM

Dok. Perencanaan

Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah

2. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi Pendanaan

Belanja sanitasi (pengelolaan air limbah) Kabupaten Musi Banyuasin masih minim SDM Pengelola Air limbah masih terbatas

Kelembagaan

Pengelola Air limbah masih ada di lintas sektor yaitu di Dinkes dan PUCK dan DKPPLJ

Peran Masyarakat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait sanitasi

Dunia Usaha/swasta

Belum adanya partisipasi dunia usaha/ swasta untuk pengelola air limbah

peraturan

Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah


Dari tabel permasalahan mendesak air limbah domestik terlihat masih banyak masyarakat yang melakukan praktek BABS 56,63% dan cakupan akses sarana prasarana yang layak berdasarkan data dari Sekunder saat ini baru 43,37 % untuk itu perlu keseriusan Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin dalam menyelesaikan permasalahan mendesak tersebut.


II - 49


2016

2.4.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi Persampahan dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), dan persepsi SKPD. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menentukan area beresiko Persampahan sebagai berikut : Data Sekunder

30%

Study EHRA

40%

Persepsi SKPD

30%

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi sub sektor persampahan dapat dilihat pada peta 2.8 dan tabel 2.17. Dari peta 2.8 dapat diketahui bahwa area beresiko sangat tinggi dan tinggi banyak tersebar di banyak wilayah dikecamatan dikarenakan penanganan persampahan di Kabupaten Musi Banyuasin masih terfokuskan pada wilayah kota, permasalahan persampahan banyak tersebar di kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin yang memang secara keseluruhannya belum terkelola dengan baik.


II - 50


2016

Peta 2.8. Area Berisiko Persampahan

Sumber : Peta pengembangan Persampahan hasil survey dan instrumen profil sanitasi diolah oleh Pokja Sanitasi Kab. Musi Banyuasin Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 51


2016

Tabel 2.21. Area Berisiko Sanitasi Persampahan No 1

Wilayah Prioritas Persampahan

Area Berisiko

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Resiko 4

1

Babat Toman

2

Kel. Babat Kel. Mangunjaya

3

Sekayu

Kel. Balai Agung

4

Kel. Serasan Jaya

5

Kel. Kayuara

6

Desa Lumpatan

7

Desa Lumpatan II

9

Sanga Desa

Desa Ngunang

10

Desa Ngulak II

11

Kel. Ngulak

2 1

Resiko 3 Sanga Desa

Desa Ngunang

2

Desa Ngulak II

3

Kel. Ngulak

4

Babat Toman

Desa Toman

5

Sekayu

Desa Sukarami

6

Kel Soak Baru

7

Desa Bailangu

8

Lais

Desa Lais

9

Sungai Lilin

Kel. Sungai Lilin

10

Desa Pinang Banjar

11



Dari tabel 2.17 area beresiko persampahan disepakati bahwa area beresiko 4 (sangat tinggi) ada 11 desa/kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan. Sedangkan area beresiko 3 (tinggi) ada 11 desa/ kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan yang berbeda. Adapun permasalahan terkait pengelolaan persampahan terdapat dalam tabel dibawah ini :


II - 52


2016

Tabel 2.4.3 Permasalahan Mendesak Pengelolaan Sampah No


1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutanpengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis User Interface

Masyarakat yang membung sampah sembarang (di perkotaan) 76,28%

Pengumpulan setempat

Sarana Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki 121 unit gerobak sampah, 33 unit sepeda motor sampah.(dengaan kemampuan pengangkutan total sebesar 58,10% ). Terdapat potensi sampah yang tidak terangkut 41,9

Penampungan sementara

27 unit bak sampah (beton), 18 unit kontainer, 46 unit TPS Fiber, Tong Sampah 1550 unit hanya tersebar di wilayah perkotaan dan pasar, (kapasitas tampung 34,22%) terdapat potensi sampah yang tidak tertampung 65,78%

Pengangkutan

Pengangkutan kabupaten Musi Banyuasin menguunakan 24 dump truck, 3 Amroll Truk dan 6 mobil Pick up dengan kemampuan pengangkutan sebesar 288 m3 (36,32%). Terdapat potensi sampah yang tidak terangkut 63,77% 3 Truk amroll dengan kondisi baik, 18 bak amroll dengan kondisi baik.

Pengolahan akhir

Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki 1 unit pengelolaan sampah 3R (dikelurahan Serasan Jaya, Kec. Sekayu)

Pembuangan akhir

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 1 TPA yang pengelolaannya Sanitary landfill. 3 TPA Opendumping di Kec. Babat Toman, Kecamatan Sungai Lilin, dan kecamatan Lais

Perencanaan

Belum ada masterplan persampahan

2. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi Pendanaan

Operasional Pengelolaan Sampah masih minim Jumlah SDM masih belum memadai

Kelembagaan

Pengelolaan TPA masih tingkat seksi pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan di dinas DKPPLJ

Peran Masyarakat

Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolahan sampah setempat

Dunia Usaha/swasta

Belum dilibatkannya peran dunia usaha dalam pengelolahan sampah Masih minimnya peran swasta untuk CSR di bidang persampahan

peraturan

Baru memiliki perda retribusi



II - 53


2016

2.4.3 Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi drainase perkotaan dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), dan persepsi SKPD. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menentukan area beresiko drainase perkotaan sebagai berikut : Data Sekunder

20%

Study EHRA

40%

Persepsi SKPD

40%

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi sub sektor drainase perkotaan dapat dilihat pada peta 2.9 dan tabel 2.18. Dari peta 2.9 dapat diketahui bahwa area beresiko sangat tinggi dan tinggi tersebar di bebrapa wilayah kecamatan yaitu Kecamatan: Sekayu, Sanga Desa, Babat toman,Lais dan Sungai Lilin yang memang secara keseluruhannya merupakan wilayah rendah dan berada di sepanjang sungai Musi sehingga sering terkena banjir.


II - 54


2016

Peta 2.9. Area Berisiko Drainase Perkotaan

Sumber : Peta pengembangan Drainase, hasil survey dan instrumen profil sanitasi diolah oleh Pokja Sanitasi Kab. Musi Banyuasin Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Musi Banyuasin

II - 55


No

2016

Wilayah Prioritas Drainase Perkotaan

Area Berisiko

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Resiko 4 1

Sekayu

Kel. Balai Agung

2

Kel. Serasan Jaya

3

Kel. Kayuara

4

Desa Lumpatan

5

Desa Lumpatan II

2 1

Resiko 3 Sanga Desa

Desa Jud I

2

Desa Ngulak III

3

Desa Ngunang

4

Babat Toman

Kel. Ngulak I

5

Desa Ngulak II

6

Desa Terusan

7

Kel. Ngulak

8

Sekayu

Kel. Soak Baru

9

Desa Bailangu

10

Desa Bandar Jaya

11

Desa Bailangu Timur

12

Lais

Desa Danau Cala

13

Desa Tanjung Agung Utara

14

Desa Purwosari

15

Desa Teluk Kijing III

16

Desa Teluk Kijing II

17

Desa Lais

18

Desa Teluk

19

Desa Epil


II - 56


20

2016

Desa Tanjung Agung Selatan

21

Sungai Lilin

Kel. Sungai Lilin

22

Desa Pinang Banjar

23


Dari tabel 2.18 area beresiko drainase perkotaan disepakati bahwa area beresiko 4 (sangat tinggi) ada 5 desa/kelurahan yang tersebar di kecamatan Sekayu. Sedangkan area beresiko 3 (tinggi) ada 23 desa/ kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan yang berbeda. Dan untuk permasalahan mendesak persampahan dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut : Adapun permasalahan terkait drainase terdapat dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.4.4 Permasalan Mendesak Drainase No


1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutanpengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Terdapat 27 titik genangan yang terjadi akibat air hujan dan luapan sungai ( Kec. Sekayu di Kel. Balai Agung, Kel. Serasan Jaya, Kel Kayuara dan Desa Lumpatan) Belum ada Masterplan Drainase 2. Belanja sanitasi masih minim Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi Pendanaan

Belanja sanitasi dibidang drainase masih minim

Kelembagaan

Pengelola drainase ada di PUCK dan Pengairan yang merangkap regulator beserta operator

Peraturan

Belum ada perda drainase

Peran Swasta

peran swasta belum ada yang terlibat dalam sekor drainase


II - 57

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents